Makalah Kewarganegaraan.docx

Makalah Kewarganegaraan Demokrasi dan Demokrasi Pancasila

Nama Kelompok : -

Arya Millenia W

183140514111003

-

Rizky Nanda Z

183140514111007

-

Yuke Suratman

183140514111013

-

Aisyah Safi’ah

183140514111017

-

Florence Margaret D

183140514111019

-

Septifani Salsabila

183140514111027

-

Shalsabilla Yustika P

183140514111029

-

Virgillina Violin M

183140514111049

-

Trisula Rohmatul F

183140514111039

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hokum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Demokrasi Pancasila, sebagai istilah dipergunakan oleh MPRS 1968, ialah pada dasarnya demokrasi sebagaimana telah dipraktekan oleh semua pihak-pihak Bangsa Indonesia semenjak dahulu kala dan masih dijumpai sekarang ini dalam praktek hidup masyarakat-masyarakat hukum adat, seperti desa, kuria, marga, nagari, dan wanua, walaupun telah mulai rusak sebagai akibat penjajahan dan kebudayaan asing, yang mengimport ke Indonesia ini pengertian dan praktek demokrasi Barat yang sifatnya diametral berlainan dari demokrasi Indonesia (demokrasi adat pihak-pihak bangsa kala itu) yang setelah ditingkatkan ketaraf urusan negara dinamakan kini Demokrasi Pancasila. Ciri-ciri pokok perbedaan antara demokrasi Barat dan demokrasi Indonesia adalah, demokrasi Barat memberikan kekuasaan kepada si kuat dan si kaya sehingga perbedaan anatara yang berkuasa dan yang dikuasai menonjol ke depan berupa memecah kesatuan hidup dalam masyarakat menjadi hidup berpartai-partai dan pertandingan adu tenaga antara partaipartai itu. Sedangkan demokrasi Indonesia bertujuan memelihara kesatuan masyarakat, anti hidup berpartai-partai, pro hidup rukun dan damai,

berpendirian, sama tinggi sama rendah, hormat meghormati. Dengan begitu yang membedakan demokrasi barat dengan demokrasi Indonesia asli adalah bahwa yang pertama bersifat liberal individualistis, dan yang kedua dalah bersifat kommunal.

1.2.Rumusan Masalah 1) Apa istilah demokrasi pancasila dalam suatu negara? 2) Bagaimana perbedaan demokrasi pancasila dan demokrasi terpimpin? 3) Bagaimana peran demokrasi pancasila di dalam kehidupan bernegara

1.3.Tujuan 1) Untuk mengetahui istilah demokrasi pancasila dalam suatu negara 2) Untuk mengetahui perbedaan demokrasi terpimpin dan demokrasi pancasila 3) Untuk mengetahui peran demokrasi pancasila di dalam kehidupan bernegara

BAB 2 ISI

1. Istilah Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila, sebagai istilah dipergunakan oleh MPRS 1968 ialah pada dasarnya demokrasi sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh semua pihak-pihak Bangsa Indonesia semenjak dahulu kala dan masih dijumpai sekarang ini dalam praktek hidup masyarakat-masyarakat hukum adat, seperti desa, kuria, marga, nagari dan wanua, walupun telah mulai rusak sebagai

akibat penjajahan dan kebudayaan asing, yang

mengimport ke Indonesia ini pengertian dan praktek demokrasi Barat yang sifatnya diametral berlainan dari demokrasi Indonesia (demokrasi adat pihak-pihak bangsa kala itu) yang setelah ditingkatkan ketaraf urusan negara dinamakan kini Demokrasi Pancasila. Tap MPRS 1968 bukan mengurus tentang keseluruhan pancasila akan tetapi mengurus soal musyawarah untuk mufakat secara bulat atau secara suara terbanyak.

2. Perbedaan Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja. Era "Demokrasi Terpimpin", yaitu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah. Demokrasi terpimpin dalam prakteknya adalah system politik dengan baju demokrasi tapi minus demokrasi. Mengapa semuanya bisa terjadi? Salah satu penjelasan untuk ini mungkin dapat ditelusur pada praktik politik masa

demokrasi liberal, di mana partai-partai begitu berkuasanya hingga kepentingan negara secara keseluruhan sering kali tidak diperdulikan. Demokrasi

Pancasila

adalah

demokrasi

yang

berdasarkan

kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

3. Peran Demokrasi Pancasila di dalam kehidupan bernegara Setelah berbicara sedikit mengenai demokrasi itu sendiri, maka kemudian akan kita lihat bagaimana implikasi atau aplikasi demokrasi itu sendiri di Indonesia. Indonesia yang sudah kita kenal dengan sebutan negara yang berlandaskan demokrasi sebenarnya memiliki model demokrasi yaitu demokrasi pancasila. Dikemukakan beberapa pengertian demokrasi pancasila yang dikemukakan oleh beberap ahli tata negara di Indonesia. Prof. Dardji Darmodihardjo,S.H mengungkapkan bahwa demokrasi pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan seperti dalam pembukaan UUD 1945. Kemudian ditambahkan oleh Prof. dr. Drs. Notonagoro,S.H. bahwa demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4.

Pentingnya demokrasi dalam berbangsa dan bernegara - tegaknya hukum di masyarakat - diakuinya HAM oleh setiap anggota masyarakat - badan kehakiman yg bebas dan tdk memilih - kebebasan mengemukakan pendapat, berserikat, dan beroposisi. - hak individu terjamin secara konstitusional - keputusan bersama akan memiliki kadar ketepatan dan kebenaran yg lebih menjamin

Manfaat Demokrasi : a) Menjamin Hak-hak Dasar Negara yang menjalankan pemerintahannya dengan sistem demokrasi menjamin hak-hak dasar. Penjaminan hak dasar ini dilakukan dengan terbuka sebagai cara untuk mengungkap serta mengatasi

adanya

masalah

sosial

yang

belum

terwujud.

Ketidakterwujudnya hak dasar ini terjadi karena tidak adanya kebebasan. Kebebasan inilah yang dapat mewujudkan keterbukaan yang nantinya menjamin hak-hak dasar.

b) Adanya Kesetaraan Setiap Warga Negara Sistem negara demokratis mengedepankan kepentingan rakyat dengan

menomorsatukan

rakyat.

Kekuasaan

tertinggi

negara

demokrasi dimiliki oleh rakyat, entah dari mana rakyat tersebut berasal dan latar belakangnya. Semua warga negara dianggap sama tanpa melihat latar belakang dan asal rakyat tersebut. Sehingga, dalam suatu negara demokrasi semua warga negara dianggap memiliki kesetaraan.

c) Pemenuhan Kebutuhan Umum Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan ada negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Dengan menentukan

kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat, dalam negara demokrasi akan tercipta kepuasan rakyat karena kebutuhan masyarakat umum dpat terpenuhi.

d) Pembaharuan Kebijakan Sosial Kebijakan emerintah dibuat sesuai dengan keinginan rakyat. Akan tetapi, suatu kebijakan memiliki tenggang waktu karena dimungkinkan karena adanya perkembangan jaman, akan berpengaruh juga terhadap kebutuhan kebijakan yang diperlukan. Negara demokrasi memungkinkan dirumuskannya kebijakan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

e) Kebebasan Rakyat Untuk Menyampaikan Pendapat Negara yang memiliki kekuasaan tertinggi di tangan rakyatnya akan

menyediakan

ruang

bagi

rakyat

untuk

menyampaikan

pendapatnya. Rakyat yang hidup di dalam negara demokrasi bebas untuk menyampaikan pendapat selama pendapat yang dikemukakan tidak bertentangan dengan pancasila, UUD serta memiliki etika dalam menyampaikan pendapat yang dikemukakan.

f) Mencegah Tirani Sistem pemerintahan demokrasi disebut sebagai sistem pemerintahan paling aman karena pemerintah dan rakyat dapat saling berinteraksi melalui dewan yang telah diiplih oleh rakyat. Negara dengan sistem demokrasi mencegah adanya kekuasaan tunggal dai pemerintah, karena rakyat turut serta dalam pemerintah melaluidewan yang telah dipilih.

g) Mencegah Terjadinya Pemerintahan Yang Diktaktor

Adanya peran rakyat dalam turut serta merumuskan kebijakan pemerintah secara tidak langsung, dapat mencegah adanya pemerintah yang diktaktor.

h) Menciptakan Pemerintah Yang Bertanggungjawab Pemerintah hanyalah sebagai wakil rakyat yang ditugasi untuk merangkup semua kebutuhan rakyat sebagai salah satu acuan untuk merumuskan kebijakan. Rakyat dapat menilai dan menuntut apabila ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan kebijakan yang dirumuskan. Rakyat dapat mengajukan tuntutan apabila pemerintah melakukan penyelewengan terhadap kebijakan yang telah dibuat.

i) Meningkatkan Kerjasama Antar Warga Negara Warga negara membutuhkan satu sama lain untuk membangun masa yang banyak sebagai salah satu cara untuk forum perundingan dan juga pengajuan kebutuhan untuk pemerintah. Meskipun setiap warga negara memiliki haknya sendiri untuk mengemukakan pendapatnya, warga negara memerlukan pendapat yang lainnya juga untuk menguatkan pendapatnya di pemerintahan. Dengan adanya demokrasi, maka rakyat akan memiiki kesadaran untuk bekerjasama satu sama lain.

j) Membuat Masyarakat Memiliki Tanggungjawab Adanya peran rakyat dalam pemerintahan, membuat setiap warga

negara

untuk

bertanggungjawab

terhadap

peran

yang

dimilikinya sebagai seorang warga negara yang wajib menjaga keutuhan negara. Sistem negara demokrasi menjadikan warga masyarakat memiliki tanggung jawab dalam ikut serta berperan dalam penentuan kebijakan pemerintah.

Demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang baik, karena dengan demokrasi akan tercipta keharmonisan antara pemerintahan dan juga masyarakat warga negara. Sistem demokrasi yang baik akan selalu menurutsertakan warga negara dalam menentukan setiap kebijakan.

5. Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia tentu memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan demokrasi yang diterapkan di negara lain. Berikut karakteristik atau ciri-ciri demokrasi Pancasila: Secara khusus ciri demokrasi Pancasila adalah: 1. Demokrasi pancasila bersifat kekeluargaan dan gotong royong yang bernafas Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Demokrasi pancasila harus menghargaihak hak asasi manusia serta menjamin hak hak minoritas. 3. Pengambilan keputusan dalam demokrasi pancasila sedapat mungkin jdidasarkan atas musyawarah untuk mufakat. 4. Demokrasi pancasila harus bersendi atas hukum.

Sedangkan secara umum ciri demokrasi Pancasila adalah: 1. Kedaulatan beada di tangan rakyat. 2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong. 3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. 4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi. 5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. 6. Menghargai hak asasi manusia. 7. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki

adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak. 8. Tidak menganut sistem monopartai. 9. Pemilu dilaksanakan secara luber. 10. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. 11. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.

6. Asas Demokrasi Pancasila Asas demokrasi pancasila terdapat 2 asas yang membentuk, yakni : 1. Asas kerakyatan, yaitu asas atas kesadaran kecintaan terhadap rakyat, manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan atau dalam arti menghayati kesadaran senasib dan secita-cita bersama rakyat.

2. Asas

musyawarah

untuk

mufakat,

yaitu

asas

yang

memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan dalam rangka pembahasan untuk menyatukan berbagai pendapat yang keluar serta mencapai mufakat yang dijalani dengan rasa kasih sayang dan pengorbanan agar mendapat kebahgiaan bersamasama Berdasarkan ciri-ciri serta asas demokrasi Pancasila di atas,

penerapan

demokrasi

di

negara

Indonesia

yang

membedakan dengan negara lain yaitu adanya dasar yang kuat berupa Pancasila yang brasaskan Ketuhanan, menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan dan kepentingan rakyat.

7. Aspek-Aspek Demokrasi Pancasila Menurut

Prof.

S

.

Pamuji,

mengandung enam aspek sebagai berikut :

demokrasi

pancasila

1. Aspek formal, yang mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan dan pemerintahan serta bagaimana mengatur permusyawaratan wakil- wakil rakyat secara bebas, terbuka, jujur untuk mencapai konsesus. 2. Aspek material, untuk mengemumakan gambaran manusia dan mengakui terwujudnya masyarakat manusia Indonesia sesuai dengan gambaran, hakat dan martabat tersebut. 3. Aspek normatif, yang mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan. 4. Aspek optatif, yang mengetengahkan tujuan dan keinginan yang hendak dicapai. 5. Aspek organisasi, untuk mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan Demokrasi Pancasila dimana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai. 6. Aspek kejiwaan, yang menjadi semangat para penyelenggara negara dan semangat para pemimpin pemerintahan.

BAB 3 PENUTUP

a. Kesimpulan Demokrasi pancasila diartikan sebagai demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang ketentuannya diatur

oleh

a.

Kedaulatannya

b. c. d. e.

UUD

1945

dengan ada

Kekeluargaan Cara

pengambilan Keselarasan

karakter di

dan keputusan antara

Menghargai

tangan gotong

melalui hak

hak

sebagai

musyawarah dan asasi

berikut: rakyat royong mufakat kewajiban manusia

f. Mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Pada dasarnya prinsip demokrasi pancasila diungkapkan dalam 7 (tujuh) hal yakni: Indonesia adalah negara hukum, menganut sistem konstitusional, MPR merupkan pemegang kekuasaan tertinggi, Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah MPR, Pengawasan dilakukan oleh DPR, menteri negara adalah pembantu presiden, dan kekuasaan kepala negara terbatas.