Makalah Ketenagaan Manajemen.docx

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya maka kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “PENINGKATAN KUALITAS

KETENAGAAN

YANG

EFEKTIF

SESUAI STANDAR

AKREDITASI”. Makalah ini disusun sebagai salah satu syarat dalam pemenuhan nilai mata kuliah Manajemen Keperawatan. Makalah ini tidak terlepas dari bantuan media massa, litelatur buku, kerjasama kelompok kami serta bimbingan dari dosen pembimbing. Makalah ini kami susun berdasarkan materi yang kami dapat dari media massa dan litelatur buku. Semoga makalah yang kami susun ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan yang membutuhkan. Makalah ini tentunya terdapat kekurangan maupun kesalahan untuk itu kritik dan saran serta masukan dari teman-teman sangat kami nantikan. Akhir kata kami ucapkan terimakasih.

Pontianak, Februari 2019

Kelompok 7

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Keperawatan Indonesia sampai saat ini masih berada dalam proses mewujudkan keperawatan sebagai profesi, maka akan terjadi beberapa perubahan dalam aspek keperawatan yaitu: penataan pendidikan tinggi keperawatan,

pelayanan dan asuhan keperawatan,

pembinaan dan

kehidupan keprofesian, dan penataan lingkungan untuk perkembangan keperawatan. pelayanan keperawatan harus dikelola secara profesional, karena tidak perlu adanya manajemen keperawatan. Manajemen keperawatan harus dapat diaplikasikan dalam tatanan pelayanan nyata di rumah sakit,

sehingga perawat perlu memahami

berbagai konsep dan aplikasinya di dalam organisasi keperawatan itu sendiri. Manajemen berfungsi untuk melakukan semua kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dalam batas-batas yang telah ditentukan pada tingkat administrasi. Manajemen adalah suatu ilmu dan senii perancanaan, pengarahan, pengorganisasian dan

pengontrol dari

benda dan manusia untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya Manajemen keperawatan adalah proses pelaksanaan pelayanan keperawatan melalui upaya staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan, pengobatan dan rasa aman kepada pasien, keluarga dan masyarakat (Gillies, 1989) Untuk lebih memahami arti dari manajemen keperawatan maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu Apa yang dimaksud dengan organisasi keperawatan, Bagaimana tugas dan tanggung jawab dari masing-masing personil di dalam organisasi yang pada akhirnya akan membawa kita untuk lebih mengerti bagaimana konsep dasar dari manajemen keperawatan itu sendiri.

B. Rumusan Masalah Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas ketenagaan yang sesuai dengan standar akreditasi ? C. Tujuan Penulisan 1. Mengetahui tentang konsep ketenagaan. 2. Mengetahui tentang akreditasi. 3. Mengetahui cara meningkatkan kualitas ketenagaan sesuai standar akreditasi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Teori Ketenagaan 1. Definisi Ketenagaan Ketenagaan didefinisikan sebagai rencana sumber daya manusia untuk mengisi posisi dalam sebuah organisasi dengan personil yang berkualitas. Strategi ketenagaan merupakan tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya di masa depan, merekrut dan memilih pegawai yang memenuhi kebutuhan sumber daya di masa depan, merekrut dan memilih pegawai yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kebutuhan oeganisasi. Strategi ketenagaan juga disesuaikan dengan misi rumah sakit, dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. 2. Langkah-Langkah Tanggung Jawab Ketenagaan Tertulis dalam buku (Huston, 2010), meskipun setiap langkah memiliki interdependensi dengan semua kegiatan ketenagaan : a. Agar dapat

memenuhi

filosofi,

memenuhi tanggungjawab

perencanaan keuangan dan menjalankan organisasi manajemen asuhan pasien yang dipilih, tentukan jumlah dan tipe personal yang dibutuhkan. b. Terima tenaga baru, wawancara, pilih, dan pekerjaan seseorang berdasarkan standar deskripsi hasil kerja yang telah ditetapkan. c. Gunakan sumber daya organisasi untuk induksi dan orientasi. d. Pastikan bahwa setiap pegawai cukup tersosialisasi terhadap nilai organisasi dan norma unit. e. Kembangkan program pendidikan staf yang akan membantu pegawai memenuhi tujuan organisasi.

f. Gunakan penjadwalan yang kreatif dan fleksibel berdasarkan kebutuhan asuhan pasien untuk meningkatkan produktivitas dan retensi. 3. Tanggung Jawab Dalam Ketenagaan Beberapa tugas atau tanggung jawab Kepala Ruangan (Karu), Ketua Tim (Katim), dan Anggota Tim secara umum memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda, antara lain : a. Tanggung jawab Karu 1) Menetapkan standar kinerja yang diharapkan dari staf 2) Membantu staf menetapkan sasaran dari ruangan 3) Memberi

kesempatan

katim

untuk

mengembangkan

keterampilan kepemimpinan dan managemen 4) Mengorientasikan tenaga baru 5) Menjadi nara sumber bagi tim 6) Mendorong kemampuan staf untuk menggunakan riset keperawatan 7) Menciptakan iklim komunikasi terbuka b. Tanggung jawab Katim 1) Melakukan orientasi kepada pasien baru & keluarga 2) Mengkaji setiap klien, menganalisa, menetapkan rencana keperawatan,

menerapkan

tindakan

keperawatan

dan

mengevaluasi rencana keperawatan. 3) Mengkoordinasikan renpra dengan tindakan medis melalui komunikasi yang konsisten 4) Membagi tugas anggota tim dan merencanakan kontinuitas asuhan keperawatan melalui konfers 5) Membimbing

dan

mengawasi

pelaksanaan

asuhan

keperawatan oleh anggota tim 6) Bertanggung jawab terhadap kepala ruangan c. Tanggung jawab Anggota Tim 1) Melaksanakan perawatan sesuai renpra yang dibuat katim

2) Memberikan perawatan total/komprehensif pada sejumlah pasien 3) Bertanggung jawab atas keputusan keperawatan selama kkatim tidak ada ditempat 4) Berkontribusi terhadap perawatan a) Observasi terus-menerus b) Ikut ronde keperawatan c) Berinteraksi dengan pasien dan keluarga d) Berkontribusi dengan katim/karu bila ada masalah 4. Prinsip-Prinsip Ketenagaan Prinsip untuk staf perawat yang ditulis dalam buku yang ditulis oleh (Ambos Kai, 2010) dikembangkan untuk membimbing tenaga kerja perawat. 9 prinsip tersebut disusun menjadi 3 kategori yang berkaitan dengan unit perawatan pasien, staf dan organisasi. Sembilan prinsip tersebut adalah sebagai berikut (Ana, 1999) a.

Unit perawatan pasien 1) Tingkat ketenagaan yang sesuai untuk unit perawatan pasien mencerminkan analisis kebutuhan pasien individual dan agregat. 2) Tingkat berikut adalah kebutuhan kritis untuk menunda atau mempertanyakan secara serius kegunaan konsep jam perawatan. 3) Fungsi unit yang diperlukan untuk mendukung penyampaian asuhan keperawatan berkualitas juga harus diperhatikan dalam menentukan tingkat ketenagaan.

b.

Staf 1) Kebutuhan khusus dari berbagai pasien harus memenuhi kompetensi klinis yang sesuai dengan praktik perawat di wilayah tersebut.

2) Registered Nurse (RN) harus memiliki dukungan manajemen keperawatan dan perwakilan baik di tingkat operasional maupun tingkat eksekutif. 3) Dukungan klinis dari RN yang berpengalaman harus tersedia untuk RN tersebut dengan kemampuan yang kurang c.

Organisasi 1) Kebijakan organisasi harus mencerminkan organisasi yang menghargai perawat terdaftar dan karyawan lainnya sebagai aset strategis dan menunjukkan komitmen sejati untuk mengisi posisi yang dianggarkan pada waktu yang tepat. 2) Institusi harus memiliki kompetensi terdokumentasi untuk staf perawat, termasuk RN atau RN tambahan dan bepergian, untuk kegiatan yang telah mereka lakukan. 3) Kebijakan organisasi harus mengenali berbagai kebutuhan baik pasien maupun staf perawat.

B. Konsep Teori Akreditasi 1.

Definisi Akreditasi menurut ensiklopedi masional adalah suatu bentuk pengakuan yang diberikan oleh pemerintah untuk suatu lembaga atau institusi. Akreditasi rumah sakit ialah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada rumah sakit karena telah memenuhi standar yang disyaratkan. Akreditasi rumah sakit merupakan salah satu cara pemantauan bagi pelaksanaan pengukuran indikator kinerja rumah sakit. Pengembangan penilaian terhadap kinerja rumah sakit merupakan tugas dari pemerintah dalam hal ini adalah Departement Kesehatan. (Kusbaryanto, 2010) Sedangkan menurut Departemen Kesehatan RI, akreditasi rumah sakit adalah pengakuan oleh pemerintah kepada rumah sakit karena telah memenuhi standar yang telah ditentukan. Untuk sampai kepada pengakuan, rumah sakit melalui suatu penilaian yang didasarkan pada

Standar Nasional perumahsakitan (Depkes, 1999). Penilaian dilakukan berulang dengan interval yang reguler dan diawali dengan kegiatan kajian mendiri (self assesment) oleh rumah sakit yang dinilai. Survei akreditasi ini dilakukan oleh badan yang terlegitimasi dan di Indonesia adalah Komite Akreditasi Rumah Sakit dan Sarana kesehatan lainnya (KARS), sedangkan sertifikasi diberikan oleh Dirjen Pelayanan Medik DepKes RI berdasarkan rekomendasi KARS. 2. Manfaat Akreditasi Manfaat dapat dirasakan oleh pemilik rumah sakit, karyawan, pihak ke-3 (asuransi, suplier, pendidikan tenaga kesehatan) maupun masyarakat pengguna jasa layanan rumah sakit dengan memberikan pelayanan kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit a. Tingkat Dasar Empat bab digolongkan Major, nilai minimum setiap bab harus 80 (delapan puluh) % : 1) Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit 2) Hak Pasien dan Keluarga (HPK) 3) Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK) 4) Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Sebelas bab digolongkan Minor, nilai minimum setiap bab harus 20 (duapuluh) % : 1) Millenium Development Goal’s (MDG’s) 2) Akses Pelayanan dan Kontinuitas pelayanan (APK) 3) Asesmen Pasien (AP) 4) Pelayanan Pasien (PP) 5) Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB) 6) Manajemen Penggunaan Obat (MPO) 7) Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI) 8) Kualifikasi dan Pendidikan Staff (KPS) 9) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 10) Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan ( TKP) 11) Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) b. Tingkat Madya

Delapan bab digolongkan Major, nilai minimum setiap bab harus 80 % : 1) Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit 2) Hak Pasien dan Keluarga (HPK) 3) Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK) 4) Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) 5) Millenium Development Goal’s (MDG’s) 6) Akses Pelayanan dan Kontinuitas pelayanan (APK) 7) Asesmen Pasien (AP) 8) Pelayanan Pasien (PP) Tujuh bab digolongkan Minor, nilai minimumsetiap bab harus 20 %: 1) Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB) 2) Manajemen Penggunaan Obat (MPO) 3) Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI) 4) Kualifikasi dan Pendidikan Staff (KPS) 5) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 6) Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP) 7) Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) c. Tingkat Utama Duabelas bab digolongkan Major, nilai minimumsetiap babharus 80 % :

1) Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit 2) Hak Pasien dan Keluarga (HPK) 3) Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK) 4) Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) 5) Millenium Development Goal’s (MDG’s) 6) Akses Pelayanan dan Kontinuitas pelayanan (APK) 7) Asesmen Pasien (AP) 8) Pelayanan Pasien (PP) 9) Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB) 10) Manajemen Penggunaan Obat (MPO) 11) Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI) 12) Kualifikasi dan Pendidikan Staff (KPS) Tiga bab digolongkan Minor, nilai minimum setiap babharus 20 %: 1) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 2) Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP) 3) Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) d. Tingkat Paripurna Limabelas (semua) bab digolongkan Major, nilai minimum setiap bab harus 80 % : 1) Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit 2) Hak Pasien dan Keluarga (HPK)

3) Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK) 4) Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) 5) Millenium Development Goal’s (MDG’s) 6) Akses Pelayanan dan Kontinuitas pelayanan (APK) 7) Asesmen Pasien (AP) 8) Pelayanan Pasien (PP) 9) Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB) 10) Manajemen Penggunaan Obat (MPO) 11) Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI) 12) Kualifikasi dan Pendidikan Staff (KPS) 13) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 14) Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP) 15) Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)

C. Upaya Peningkatan Kualitas Ketenagaan Yang Efektif Sesuai Standar Akreditasi Salah satu aspek penting dalam pembangunan kesehatan di Indonesia adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan. Pasal 11 pada Undang-Undang Republik Indonesia, No. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa tenaga kesehatan salah satunya adalah tenaga keperawatan. Perawat di Indonesia banyak menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan tenaga kesehatan Indonesia khususnya perawat adalah rendahnya kualitas, seperti tingkat pendidikan dan keahlian yang

belum

memadai.

Adanya

kesenjangan

kualitas

dan

kompetensi lulusan pendidikan tinggi yang tidak sejalan dengan tuntutan kerja di mana tenaga kerja yang dihasilkan tidak siap pakai. Di Indonesia sendiri, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan SDM Kesehatan (PPSDM Kesehatan) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Profil Kesehatan Indonesia 2015 dalam (Kemenkes, 2016)) melaporkan bahwa jumlah terbesar tenaga kesehatan Indonesia menurut rumpun ketenagaan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan adalah perawat dengan jumlah 223.910 orang atau 34,6% dari total tenaga kesehatan yang berjumlah 647.170 orang. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011–2025, terget rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk pada tahun 2019 di antaranya rasio perawat 180 per 100.000 penduduk. Namun secara nasional, rasio perawat adalah 87,65 per 100.000 penduduk. Hal ini masih jauh dari target tahun 2019 yaitu 180 per 100.000 penduduk. Angka ini juga masih belum mencapai target tahun 2014 yang sebesar 158 per 100.000 penduduk. Dari meeting MRA (Mutual Recoqnition Arrangement) Pusrengun BPPSDM Bandung (2011), disampaikan bahwa kebutuhan Perawat 9.280 orang pada tahun 2014, 13.100 orang pada tahun 2019, dan 16.920 pada tahun 2025, (AIPVIKI, 2015). Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Kesehatan akan terus menambah jumlah perawat karena dianggap belum mencapai target rasio dan masih dianggap kurang. Hal ini yang mendasari pertumbuhan institusi keperawatan di Indonesia menjadi tidak terkendali.Tentunya hal ini ikut menyumbang penambahan jumlah perawat di Indonesia. Berdasarkan data dari Dirjen Pendidikan Tinggi dan Badan PPSDM Kesehatan RI jumlah institusi penyelenggara pendidikan DIII Keperawatan yang telah menjadi anggota Asosiasi Institusi Pendidikan DIII Keperawatan Indonesia (AIPDIKI) sampai dengan April tahun 2015 berjumlah 416 institusi (AIPVIKI, 2015). Sedangkan jumlah institusi penyelenggara pendidikan S1 Ners Keperawatan yang telah menjadi anggota Asosiasi Institusi Pendidikan

Ners Indonesia (AIPNI) sampai dengan April 2017 sudah mencapai 304 Institusi (AIPNI, 2017). Di masa sulitnya lapangan kerja, proses produksi tenaga perawat justru meningkat pesat. Parahnya lagi, fakta dilapangan menunjukkan penyelenggara pendidikan tinggi keperawatan berasal dari pelaku bisnis murni dan dari profesi non keperawatan, sehingga pemahaman tentang hakikat profesi keperawatan dan arah pengembangan perguruan tinggi keperawatan kurang dipahami. Belum lagi sarana prasarana cenderung untuk dipaksakan, kalaupun ada sangat terbatas. Semakin banyak memproduksi perawat semakin lama juga profesi keperawatan membenahi kualitasnya, tentunya peran pemerintah juga dibutuhkan. Kualitas perawat dianggap sebagai hal yang sangat vital karena hal ini berkenaan langsung dengan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan untuk masyarakat, dan tentunya untuk mendukung program-program kerja Kementerian Kesehatan RI dalam pembangunan kesehatan Nasional. Pemerintah bersama-sama dengan organisasi profesi keperawatan sudah melakukan upaya peningkatan kualitas perawat dengan melakukan uji kompetensi dan juga sejumlah pelatihan-pelatihan. Namun hal tersebut di rasa belum optimal karena jumlah perawat yang terus bertambah dan tidak terkendali. Pemerintah dalam menjalankan UU No. 36 tentang Tenaga Kesehatan Tahun 2014 dirasa belum optimal terutama memenuhi tanggung jawab dan wewenang dalam meningkatkan mutu tenaga kesehatan, yang salah satunya adalah tenaga keperawatan. Pada UU No. 36 tentang Tenaga Kesehatan Tahun 2014 telah diatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan tenaga profesi, registrasi dan perizinan tenaga kesehatan, dan penyelenggaraan profesi tenaga kesehatan dalam hal ini termasuk profesi keperawatan. Namun terkait mengenai pengaturan institusi pendidikan keperawatan secara spesifik belum dijelaskan, sehingga institusi pendidikan keperawatan berlomba-lomba menyelenggarakan program pendidikan keperawatan dengan berbagai

jenjang baik DIII, Sarjana, bahkan DIV keperawatan. Di Indonesia, selama ini pengaturan mengenai pendirian dan penyelenggaraan pendidikan keperawatan masih belum tegas dan jelas, sehingga banyak sekali berdiri institusi pendidikan keperawatan yang kualitasnya masih diragukan. Peningkatan kualitas dan kompetensi ini menjadi lebih penting saat dunia kesehatan memasuki situasi global yang memungkinkan terjadi persaingan. Kualitas menjadi titik penting bagi peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat. Tanpa kualitas memadai sulit rasanya kita mengharapkan terjadi perubahan terhadap indeks kesehatan masyarakat di Bumi Marunting Batu Aji ini. Maka upaya untuk terus mencetak tenaga kesehatan yang berkualitas, baik itu dokter, bidan, dan perawat harus menjadi prioritas utama. Uji sertifikasi, uji kompetensi, pelatihan, magang, tugas lapangan dan lainnya bisa menjadi alat ukur kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan. Selain itu, pengakuan terhadap profesi tenaga kesehatan seperti perawat misalnya akan menjamin kenyamanan dan kualitas kerja dari SDM kesehatan tersebut. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan juga harus menjadi perhatian tersendiri. Kompetensi tenaga kesehatan perlu terus ditingkatkan melalui serangkaian kursus, pelatihan studi banding dan sejenisnya sehingga mereka mampu melakukan tugas-tugas layanan kesehatan secara memadai, aplikatif dan sistematis sesuai perkembangan teknologi dunia kesehatan. Jika kuantitas dan distribusi tenaga kesehatan yang berkualitas dan kompeten ini terus dimonitoring secara intensif oleh Pemerintah, maka diyakini akan terjadi peningkatan derajat pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pertumbuhan dan persebaran tenaga kesehatan yang merata harus selalu disertai upaya peningkatan kualitas dan kompetensinya. Mungkin dengan strategi ini harapan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan secara mudah, merata dan berkualitas dapat tercapai.

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran

KELULUSAN AKREDITASI RUMAH SAKIT I.

Ketentuan Penilaian

1. Tingkat Dasar a. Empat bab digolongkan Major, nilai minimum setiap bab harus 80 (delapan puluh) % : 1) Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit 2) Hak Pasien dan Keluarga (HPK) 3) Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK) 4) Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) b Sebelas bab digolongkan Minor, nilai minimum setiap bab harus 20 (duapuluh) % : 1) Millenium Development Goal’s (MDG’s) 2) Akses Pelayanan dan Kontinuitas pelayanan (APK) 3) Asesmen Pasien (AP) 4) Pelayanan Pasien (PP) 5) Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB) 6) Manajemen Penggunaan Obat (MPO) 7) Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI) 8) Kualifikasi dan Pendidikan Staff (KPS) 9) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 10) Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan ( TKP) 11) Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) 2. Tingkat Madya a. Delapan bab digolongkan Major, nilai minimum setiap bab harus 80 % : 1) Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit 2) Hak Pasien dan Keluarga (HPK) 3) Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK) 4) Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) 5) Millenium Development Goal’s (MDG’s) 6) Akses Pelayanan dan Kontinuitas pelayanan (APK) 7) Asesmen Pasien (AP) 8) Pelayanan Pasien (PP) b. Tujuh bab digolongkan Minor, nilai minimumsetiap bab harus 20 % : 1) Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB) 2) Manajemen Penggunaan Obat (MPO) 3) Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI) 4) Kualifikasi dan Pendidikan Staff (KPS) 5) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 6) Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP) 7) Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) 3. Tingkat Utama b. Duabelas bab digolongkan Major, nilai minimumsetiap babharus 80 % : 1) Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit 2) Hak Pasien dan Keluarga (HPK)

3) Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK) 4) Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) 5) Millenium Development Goal’s (MDG’s) 6) Akses Pelayanan dan Kontinuitas pelayanan (APK) 7) Asesmen Pasien (AP) 8) Pelayanan Pasien (PP) 9) Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB) 10)Manajemen Penggunaan Obat (MPO) 11)Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI) 12)Kualifikasi dan Pendidikan Staff (KPS) b. Tiga bab digolongkan Minor, nilai minimum setiap babharus 20 % : 1) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 2) Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP) 3) Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) 4. Tingkat Paripurna Limabelas (semua) bab digolongkan Major, nilai minimum setiap bab harus 80 % : 1) Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit 2) Hak Pasien dan Keluarga (HPK) 3) Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK) 4) Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) 5) Millenium Development Goal’s (MDG’s) 6) Akses Pelayanan dan Kontinuitas pelayanan (APK) 7) Asesmen Pasien (AP) 8) Pelayanan Pasien (PP) 9) Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB) 10)Manajemen Penggunaan Obat (MPO) 11)Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI) 12)Kualifikasi dan Pendidikan Staff (KPS) 13)Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 14)Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP) 15)Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)