Makalah Kelompok 8.docx

MAKALAH DEMOKRASI PANCASILA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Disusun Oleh Kelompok 8 Jellyana (15045073) Engle Listiningsih (16035108) Doni Saputra (16086137)

Dosen Pengampu Firza,S.Pd, M.Pd

MATA KULIAH UMUM UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2018

ii

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul “Demokrasi Pancasila”guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada semester genap ini. Selanjutnya solawat salam dan do’a penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw. keluarga dan sahabatnya sekalian. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyelesaikan makalah ini, terutama kepada orang tua penulis yang telah memberikan sumbangan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak Firza,S.Pd, M.Pdyang telah membantu mengarahkan dan membimbing penulis dalam membuat makalah ini. Dalam penulisan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna penyempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. Akhir kata penulis haturkan terimakasih.

Padang, April 2018

Penulis

iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1 A. Latar Belakang ................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah.............................................................................. 1 C. Tujuan Penulisan ............................................................................... 2 D. Manfaat Penulisa................................................................................ 2 BAB II PEMBAHASAN ................................................................................ 3 A. Pengertian Demokrasi Pancasila ...................................................... 3 B. Alasan Perlunya Demokrasi Pancasila............................................. 3 C. Landasan Historis, Sosiologis dan Politik tentang Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila ........................................................ 5 D. Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila ................................................................. 7 E. Rangkuman Demokrasi Pancasila yang bersumber dari Pancasila ............................................................................................. 9 F. Praktik Kewarganegaraan ................................................................ 12 BAB III PENUTUP ........................................................................................ 14 A. Kesimpulan ......................................................................................... 14 B. Saran ................................................................................................... 15 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 16

1

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang baru saja membangun demokrasi setelah keluar dari otoritarianisme orde baru pada tahun 1998. meski demikian hingga kini banyak kalangan berpendapat bahwa Indonesia masih dalam tahap “Demokratisasi”. Artinya demokrasi yang kini coba kita bangun belum benar-benar berdiri dengan mantap. Masih banyak hal yang perlu dibangun, bukan hanya berkaitan dengan sistem politik, tetapi juga budaya, hukum, dan perangkat-perangkat lain yang penting bagi tumbuhnya demokrasi dan masyarakat madani. Sebagai sebuah gagasan, demokrasi sebenarnya sudah banyak dibahas atau bahkan dicoba diterapkan di Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia berbagai hal dengan negaramasyarakat telah diatur dalam UUD 1945. Para pendiri bangsa berharap agar terwujudnya pemerintahan yang segenap tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Semua itu merupakan gagasan-gagasan dasar yang melandasi kehidupan negara yang demokratis (Aziz.2011:6) Latar belakang munculnya demokrasi Pancasila adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia pada masa berlakunya demokrasi parlementer dan demokrsi terpimpin. Kedua jenis demokrasi tersebuat tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernafaskan kekeluargaan dan gotongroyong. Sejak lahirnya orde baru, diberlakukannya demokrasi Pancasila sampai saat ini. Secara konseptual demokrasi Pancasila masih dianggap dan dirasakan paling cocok diterapkan di Indonesia, dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial. B. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi pancasila? 2. Apa alasan perlunya demokrasi pancasila? 3. Bagaimana landasan historis, sosiologis dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari pancasila? 4. Apa argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari pancasila? 5. Bagaimana rangkuman demokrasi pancasila yang bersumber dari pancasila? 6. Bagaimana praktik kewarganegaraan?

2

C. Tujuan Penulisan Adapun tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut 1. Untuk mendefinisikan demokrasi pancasila. 2. Untuk mengetahui apa alasan perlunya demokrasi pancasila. 3. Untuk memaparkan landasan historis, sosiologis dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari pancasila. 4. Untuk memaparkan argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari pancasila. 5. Untuk memaparkan rangkuman demokrasi pancasila yang bersumber dari pancasila. 6. Untuk mengetahui praktik kewarganegaraan. D. Manfaat Penulisan Adapun manfaat penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. 2. Untuk menggugah rasa keingintahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai demokrasi pancasila. 3. Sebagai bahan bacaan terkait materi demokrasi pancasila.

3

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Demokrasi Pancasila Hatta dalam Agustam.2011 mangatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotongroyong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. Agustam.2011 juga mengatakan bahwa dalam Rancangan TAP MPR RI tentang Demokrasi Pancasila disebutkan bahwa Demokrasi Pancasila adalah norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, bagi setiap warga negara Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta lembagalembaga negara baik di pusat maupun di daerah. Definisi demokrasi pancasila menurut Winarno.2007:103 adalah sebagai berkut: 1. Secara luas, demokrasi pancasila merupakan kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. 2. Secara sempit, demokrasi Pancasila merupakan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berdasarkan pengertian diatas, maka demokrasi Pancasila dapat diartikan sebagai kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, terutama terdapat pada nilai sila ke empat. B. Alasan Perlunya Demokrasi Pancasila Bersumber pada ideologinya, demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Pancasila adalah ideologi nasional, yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai, adil dan menguntungkan bangsa (Winarno.2007:102). Menurut Winarno, sebagai ideologi nasional, pancaila berfungsi sebagai: 1. Cita-cita masyarakat yang selanjutnya menjadi pedoman dalam membuat dan menilai keputusan politik. 2. Alat pemersatu msyarakat yang mampu menjadi sumber nilai bagi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi.

4

Winarno dalam bukunya Pendidikan Kewarganegaraan (2007:102103) juga mengatakan bahwa nilai-nilai dari setiap sila pada Pancasila,sesuai dengan ajaran demokrasi, bukan ajara otoritarian atau totalitarian. Jadi pancasila sangat cocok untuk menjadi dasar dan mendukung demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai luhur pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 sesuai dengan pilar-pilar demokrasi modern. Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai pancasila tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kedaulatan Rakyat Hal ini didasarkan pada bunyi pembukaan UUD 1945 Alinea IV, yaitu “.....yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada....” kedaualatan rakyat adalah esensi dari demokrasi. 2. Republik Hal ini didasarkan pada bunyi pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang berbunyi “...yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia...” republik dalam hal ini berarti res publica artinya negara untuk kepentingan umum. 3. Negara Berdasarkan Atas Hukum Hal ini didasarkan pada kalimat “.... Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumbah darah Indonesia dna untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” artinya negara hukum Indonesia menganut hukum arti uas atau materiil. 4. Pemerintah yang Konstitusional Berdasarkan pada kalimat “... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...” artinya UUD negara Indonesia adalah konstitusi negara. 5. Sistem Perwakilan Bedasarkan sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 6. Prinsip Musyawarah Berdasarkan sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 7. Prinsip Ketuhanan

5

Demokrasi di Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan, kebawah pada rakyat dan keatas dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pentingnya budaya demokrasi dalan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilihat dalam hal-hal berikut : 1 Terjadinya kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih 2 Budaya demokrasi dapat menghindari tindak sewenang-wenang terhadap warganegara karena Negara demokrasi mengakui supremasi hukum. 3 Negara dengan praktik pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Dulu, tidak sedikit penguasa yang cenderung bertindak otoriter, diktator, membatasi partisipasi masyarakat atau rakyat dan lain-lain karena para pengusaha sering merasa terganggu kekuasaannya. Ketidakmampuan melaksanakan mandat yang diberikan oleh rakyat membuat para pengusaha bersikap demikian. 4 Memungkinkan satiap kebudayaan berkembang baik karena negara demokrasi menghormati kebebasan berekspresi (Danan.2014) C. Landasan Historis, Sosiologis dan Politik Tentang Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila. Berikut ini ungkapan Srijanti,dkk.2006:61-62 mengenai latar belakang munculnya demokrasi Pancasila. 1. Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru Latar belakang munculnya demokrasi Pancasila adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia pada masa berlakunya demokrasi parlementer dan demokrsi terpimpin. Kedua jenis demokrasi tersebuat tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernafaskan kekeluargaan dan gotongroyong. Sejak lahirnya orde baru, diberlakukannya demokrasi Pancasila sampai saat ini. Secara konseptual demokrasi Pancasila masih dianggap dan dirasakan paling cocok diterapkan di Indonesia, dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial. Demokrasi pancasila mengadung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai dengan rasa tanggungjawab kepada Tuhan YME menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menjunjung

6

tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, dan harus dimanfaatan untuk mewujudkan keadilan sosial. Jadi demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotongroyong. Semangat kekeluargaan itu sendiri sudah lama dianut dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat pedesaan. Prisip-prinsip demokrasi Pancasila menurut Aziz.2011:89berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila: a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain c. Mewujudkan rasa keadilan sosial, dengan cara : 1) Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. 2) Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan 3) Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Apabila kita kaji ciri da prinsip demokrasi Pancasila, dapat dikatakan bahwa demokrasi Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Namun demikian, praktik demokrasi yang dijalankan pada masa orde baru, masih terdapat berbagai penyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri dan prinsip demokrasi Pancasila. Diantara penyimpangan yang dilakukan penguasa orde baru, khususnya yang berkaitan dengan demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut: a. Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil. b. Pengekangan kebebasan berpolitik bagi PNS. c. Kekuasaan adalah kehakiman (yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen Kehakiman. d. Kekurangan jaminan kebebasan mengemukakan pendapat. e. Sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah. f. Maraknya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. g. Menteri-menteri dan gubernur diangkat menjadi anggota MPR. 2. Demokrasi Pancasila (Demokrasi Langsung) pada Era Orde Reformasi Kegagalan demokrasi Pancasila zaman orde baru bukan terletak pada konsep dasar demokrasi Pancasila, tetapi lebih kepada praktik atau pelaksanaannya yang mengingkari keberadaan demokrasi Pancasila itu. Orde reformasi merupakan konsesus untuk mengadakan demokratisasi dalam segala bidang kehidupan, yaitu bidang politik, ekonomi dan hukum. Perubahan ini dilakukan secara bertahap, karena

7

reformasi ini berbeda dengan revolusi yang berkonotasi perubahan mendasar pada semua komponen dalam suatu sistem politik yang cenderung menggunakan kekerasan. Menurut Huntington dalam Srijanti.2009 reformasi mengadung arti “perubahan yang mengarah pada persamaan plitik negara, dan ekonomi yang lebih merata, termasuk perluasan basis partisipasi politik rakyat”.pada reformasi di Indonesia salah satu sasaran agenda reformasinya adalah meningkatan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila, perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan dan praktik penyelenggaraannya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaannya, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada orde reformasi sekarang ini, yaitu: a. Pemilu lebih demokratis b. Parpol lebih mandiri c. Pengaturan HAM d. Lembaga demokrasi lebih berfungsi e. Konsep Trias Politika (3 pilar kekuasaan negara) masing-masing bersfat otonom penuh. D. Argumen Tentang Dinamika dan Tantangan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila. 1. Dinamika Demokrasi Pancasila Demokrasi pancasila inilah yang dianut oleh Indonesia sampai sekarang ini,karena demokrasi inilah yang dianggap paling cocok dengan ideologi pancasila.Demokrasi akan semakin menjadi baik manakala semakin banyak masyarakat atau kelompok masyarakat yang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan Negara (Fuady, 2010:108). Maka dari itu kemudian dibentuklah badan perwakilan masyarakat mulai dari tingkat daerah sampai ke tingkat nasional agar demokrasi dapat berjalan dengan baik. Selain itu,agar suatu kekuasaan tidak bersifat mutlak terhadap seseorang saja dibagilah kedalam wadah-wadah tertentu yang sering dikenal dengan istilah trias politika. Pembagian kekuasaan itu sebagai berikut: a. Legislatif : Badan yang membuat memiliki kekuasaan membuat undang-undang. b. Eksekutif: Badan yang memiliki kuasa dalam melaksanakan pemerintahan. c. Yudikatif: Badan yang memiliki kuasa dalam peradilan.

8

Namun dalam prakteknya,terjadi perbedaan model demokrasi saat ini dengan masa orde baru. Hal tersebut dapat dilihat dari segi kebebasan pers. Demokrasi pancasila yang mengusung kebebasan dalam menyampaikan pendapat nyatanya pada saat orde baru malah tidak berlaku. Sebagai contoh ialah jika ada seorang individu maupun sekelompok orang yang melakukan kritik sosial terhadap pemerintah maka tidak lama kemudian pasti orang itu akan hilang ataupun dipenjara. Hal tersebut sangat kontras dengan saat ini yang memanjakan kebebasan pers. Malahan,sekarang ini kebebasan dalam demokrasi pancasila ini menjadi tidak terbatas dan hampir mendekati liberal. Hal itu dapat kita lihat semakin dalamnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Belum lagi tentang campur tangan satu badan kekuasaan terhadap badan kekuasaan yang lain,contohnya ialah: Presiden yang dalam konteks ini adalah badan eksekutif(karena sebagai pemimpin dalam pelaksanaan pemerintahan) melakukan campur tangan terhadap pengadilan tinggi dalam hal ini sebagai badan yudikatif dalam kasus yang menimpa besannya yaitu Aulia pohan tersangka kasus BLBI yang mendapatkan vonis bebas. Hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Maka dari itu diperlukan suatu perbaikan dalam sistem pemerintahan kita agar tidak semakin banyaknya penyimpangan-penyimpangan dan tidak mengkaji makna pancasila hanya pada satu sudut pandang saja. 2. Tantangan Demokrasi Pancasila Konsep demokrasi pancasila digali dari nilai masyarakat asli Indonesia dengan nilai-nilai yang melekat kepadanya, seperti desa demokrasi, rapat kolektivisme, musyawarah mufakat, tolongmenolong dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan itu. Tujuannya, memberikan pendasaran empiris sosiologis tentang konsep demokrasi yang sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia, bukan sesuatu yang asing yang berasal dari Barat dan dipaksakan pada realitas kehidupan bangsa Indonesia. Namun, tantangan penggunaan sistem demokrasi amatlah besar seperti: a. Melemahnya rasa Nasionalisme bangsa Indonesia dengan hasil karya, bahasa dan budaya Indonesia sehingga mereka lebih memilih untuk mengikuti kebiasaan warga negara lain agar disebut kekinian. b. Kurangnya pemahaman akan Pancasila dan penerapannya dalam berdemokrasi.

9

c. Kemajuan teknologi yang pesat tanpa di imbangi pola pikir dan pemanfaatan yang teknologi tersebut sehingga mengakibatkan kurangnya kualitas masyarakat. d. Hilangnya budaya dan adab dalam bersosialisasi. E. Rangkuman Demokrasi Pancasila yang Bersumber dari Pancasila. Secara umum pengertian demokrasi pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandanan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia ang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dari falsafah hidup bangsa Indonesia, kemdian akan timbul dasar falsafah negara yang disebut dengan Pancasila yang terdapat, tercemin, terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setipa penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi yaitu UUD 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan UUD 1945 dan implementasinya (pelaksanaannya) wajib sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUD 1945. Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Para Ahli - Selain pengertian secara umum demokrasi Pancasila, terdapat pula pengertian menurut para ahli yang mengemukakan pendapatnya untuk mendefinisikan pengertian demokrasi Pancasila. Macam-macam pengertian demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut 1 Profesor Dardji Darmo Diharjo: Menurut Prof. Dardji Darmo Diharjo, bahwa pengertian demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945. 2 GBHN Tahun 1978 dan Tahun 1983: Menurut Gari Besar Haluan Negara Tahun 1978 dan Tahun 1983 yang menetapkan bahwa pembangunan politik diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila. Dalam rangka memantapkan stabiltias politik dinamis serta pelaksanaan mekanisme Pancasila, maka diperlukan pemantapan kehidupan kosntitusional kehidupan demokrasi dan tegaknya hukum. 3 Kansil: Pengertian demokrasi Pancasila menurut Kansil adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang merupakan sila keempat dari dasar Negara Pancasila seperti yang tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945.

10

4

5

Prof. Notonegoro: Menurutnya, pengertian demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan YME, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ensiklopedia Indonesia: Pengertian demokrasi Pancasila bahwa Pancasila meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional yang berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.

1. Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila Prinsip yang terdapat dalam demokrasi Pancasila sediki berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal. Ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut: a. Pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi. b. Terdapat pemilu secara berkesinambungan . c. Adanya penghargaan atas Hak Asasi Manusia dan perlindungan untuk hak minoritas. d. Merupakan kompetisi dari berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah. e. Ide yang terbaik akan diterima ketimbang dari suara terbanyak 2. Isi Pokok Demokrasi Pancasila Isi pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut a. Pelaksanaan UUD 1945 dan penjabarannya dituangkan Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945. b. Menghargai dan melindungi HAM (Hak Asasi Manusia). c. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan beradsarkan dari kelembagaan. d. Sebagai sendi dari hukum yang dijelaskan dalam UUD 1945, yaitu negara hukum yang demokrastif 3. Fungsi Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila memiliki banyak fungsi dalam pelaksanannya terhadap negara Indonesia. macam-macam fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut a. Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara seperti ikut menyukseskan pemiluh, pembangunan, duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan.

11

b. c. d. e.

Menjamin berdirinya negara RI. Menjamin tetap tegaknya NKRI berdasar sistem konstitusional. Menjamin tetap tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila. Menjamin adanya hubungan yang sama, serasi dan simbang mengenai lembaga negara. f. Menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. 4. Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila merupakan budaya demokrasi yang dengan karakteristik khas Indonesia yang mengandung prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip pokok demokrasi pancasila adalah sebagai berikut a. Perlindungan hak asasi manusia. b. Pengambilan keputusan berdasar musyawarah. c. Badan peradilan merdeka yang berarti tidak terpangaruhi akan kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain. Misalnya Presiden, BPK, DPR atau yang lainnya. d. Terdapat partai politik dan juga organisasi sosial politik yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. e. Sebagai pelaksanan dalam pemilihan umum. f. Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945). g. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. h. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggun jawab secara moral kepada Tuhan YME diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. i. Menjunjung tinggi tujuan dan juga cita-cita nasional. j. Pemerintah menurut hukum, dijelaskan dalam UUD 1945 yang berbunyi: 1) Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtstaat dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat). 2) Pemerintah berdasar dari sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas). 3) Kekuasaan yang tertinggi ada ditangan rakyat. 5. Asas Demokrasi Pancasila Dalam sistem demokrasi Pancasila, terdapat dua asas antara lain sebagai berikut: a. Asas Kerakyatan: Pengertian asas kerakyatan adalah asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasip dan

12

cita-cita rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan atau menghayati keasadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat. b. Asas Musyawarah: Pengertian asas msyawarah adalah asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepatakan bersama atas kasih sayang, pengobaranan untuk kebahagian bersama. F. PRAKTIK KEWARGANEGARAAN Pemilihan umum sebagai sarana Demokrasi Pancasila dimaksudkan untuk membentuk sistem kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum adalah suatu cara untuk memilih wakil wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta merupakan salah satu bentuk pelayanan hak-hak asasi warga negara bidang politik. Untuk itu, sudah menjadi keharusan pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. Pelaksanaan pemilu di Indonesia didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, antara lain, menyatakan bahwa, “…disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…”. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) mengatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara langsung di mana rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di badan-badan perwakilan rakyat, contohnya pemilihan langsung presiden dan wakil presiden serta pemilu untuk memilih anggota DPRD II, DPRD I, DPR, dan DPD. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).

13

1. Langsung, menunjukan bahwa rakyat memilih wakilnya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya tanpa perantara. 2. Umum berarti bahwa semua warga negara yang sudah memenuhi persyaratan untuk memilih berhak mengikuti Pemilu. Kesempatan memilih ini berlaku untuk semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan lain-lain. 3. Bebas mengandung arti setiap warga negara bebas menentukan pilihannya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun juga. 4. Rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. 5. Jujur menekankan bahwa setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang berkaitan harus bersikap dan bertindak jujur. 6. Adil, bahwa dalam penyelenggaraan pemilu setiap peserta dan pemilih mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

14

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Demokrasi Pancasila dapat diartikan sebagai kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, terutama terdapat pada nilai sila ke empat.Pentingnya budaya demokrasi dalan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilihat dalam hal-hal berikut : 1 Terjadinya kontrol sosial dari masyarakat 2 Budaya demokrasi dapat menghindari tindak sewenang-wenang terhadap warganegara 3 Negara dengan praktik pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. 4 Memungkinkan satiap kebudayaan berkembang baik karena negara demokrasi menghormati kebebasan berekspresi. Latar belakang munculnya demokrasi Pancasila adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia pada masa berlakunya demokrasi parlementer dan demokrsi terpimpin. Kedua jenis demokrasi tersebuat tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernafaskan kekeluargaan dan gotongroyong. Sejak lahirnya orde baru, diberlakukannya demokrasi Pancasila sampai saat ini. Secara konseptual demokrasi Pancasila masih dianggap dan dirasakan paling cocok diterapkan di Indonesia, dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial. Maka dari itu kemudian dibentuklah badan perwakilan masyarakat mulai dari tingkat daerah sampai ke tingkat nasional agar demokrasi dapat berjalan dengan baik. Selain itu,agar suatu kekuasaan tidak bersifat mutlak terhadap seseorang saja dibagilah kedalam wadah-wadah tertentu yang sering dikenal dengan istilah trias politika. Pembagian kekuasaan itu sebagai berikut: 1. Legislatif : Badan yang membuat memiliki kekuasaan membuat undang-undang. 2. Eksekutif: Badan yang memiliki kuasa dalam melaksanakan pemerintahan. 3. Yudikatif: Badan yang memiliki kuasa dalam peradilan. Tantangan penggunaan sistem demokrasi seperti: 1. Melemahnya rasa Nasionalisme bangsa Indonesia 2. Kurangnya pemahaman akan Pancasila dan penerapannya dalam berdemokrasi.

15

3. Kemajuan teknologi yang pesat tanpa di imbangi pola pikir dan pemanfaatan teknologi . 4. Hilangnya budaya dan adab dalam bersosialisasi. B. Saran Dalam penulisan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu diharapkan kepada penulis makalah dengan judul yang sama dapat memenuhi kekurangan tersebut.

16

DAFTAR PUSTAKA Abdulkarim A. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas XII SMA. Cet.1. Bandung: Grafindo Media Pratama.Hlm25-27 Agustam.2011.Konsepsi Dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan Di Indoensia.https://media.neliti.com/media/publications/140373-IDkonsepsi-dan-implementasi-demokrasi-panc.pdf (diakses pada 11/04/2018 11:18) Aziz.Fauzan. 2011. Demokrasi Pancasila.http://download.portalgaruda.org/article.php?article=91444&val =4998. (diakses pada 11/04/2018 11:23) C. S. T. Kansil, 1986. Hukum Tata Pemerintahan Indonesia. Penerbit Ghalia Indonesia : Jakarta. Danan.Muhammad.2014 Pentingnya Demokrasi dalam kehidupan.https://mdanankun.blogspot.co.id/2014/01/pentingnyademokrasi-dalam-kehidupan.html (diakses pada 11/04/2018 11:28) Indrayana, Denny (2007). "Indonesia dibawah Soeharto: Order Otoliter Baru". Amandemen UUD 1945: antara mitos dan pembongkaran. Mizan Pustaka. hlm. 141 Israil, Idris. 2005. Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan. Malang : Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.Hlm 27. Srijanti, dkk. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta:Salemba Empat Winarno. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta:Bumi Aksara