Makalah Investasi & Piutang.docx

Muhammad Pandu Rahmandani D3 KBN 3-2 / 17 / 4301170039 MAKALAH INVESTASI & PIUTANG PEMERINTAH  Investasi Pemerintah 1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 41 telah mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan investasi jangka panjang dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Amanat Undang undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah. Namun, sesuai dengan perkembangan keadaan, dirasakan perlu dilakukan revisi PP tersebut untuk memberikan peluang kerjasama yang lebih luas dalam berinvestasi dengan menambah bentuk investasi pemerintah. Selanjutnya, sebagai hasil revisi tersebut telah terbit PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Terakhir terjadi perubahan dengan dikeluarkannya PP No.49 tahun 2011 2. Asas Pelaksanaan Investasi Pemerintah Investasi Pemerintah harus dilaksanakan dengan mengacu pada asas-asas berikut : o Asas fungsional Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang investasi dilaksanakan sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki. o Asas kepastian hukum Investasi pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. o Asas efisiensi Investasi pemerintah diarahkan agar sesuai dengan batasan standar kebutuhan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal. o Asas akuntabilitas Setiap kegiatan investasi pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. o Asas kepastian nilai Investasi pemerintah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi. 3. Kewenangan Pelaksanaan Investasi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah, dinyatakan bahwa ruang lingkup pengelolaan investasi pemerintah meliputi: perencanaan, pelaksanaan, peñatausahaan dan pertanggungjawaban investasi, pengawasan dan divestasi. Sedangkan kewenangan Menteri Keuangan dalam hal pengelolaan investasi pemerintah meliputi kewenangan regulasi, supervisi dan operasional. o Kewenangan Regulasi Kewenangan regulasi dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan (Up. Direktorat Sistem Manajemen Investasi) o Kewenangan Supervisi Kewenangan supervisi dilaksanakan oleh Komite Investasi Pemerintah Pusat (KIPP) o Kewenangan Operasional Kewenangan operasional dilaksanakan oleh suatu Badan Investasi Pemerintah berbentuk Badan Layanan Umum (BLU), yaitu Pusat Investasi Pemerintah. 4. Jenis dan Manfaat Pelaksanaan Investasi Pemerintah Berdasarkan PP Nomor 1 tahun 2008 pasal 3, Investasi Pemerintah dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk : o Investasi Surat Berharga

Investasi Surat Berharga dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, yaitu investasi dengan cara pembelian saham dan/atau investasi dengan cara pembelian surat utang. Pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam bentuk surat berharga dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, yaitu memperoleh keuntungan berupa dividen, bunga, capital gain, dan pertumbuhan nilai perusahaan dalam jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu. o Investasi Langsung Investasi Langsung dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman. Investasi langsung berupa pemberian pinjaman dilaksanakan pada bidang infrastruktur atau bidang lain sesuai persetujuan Menteri Keuangan. Pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam bentuk Investasi Langsung dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, yang berupa : (a) Keuntungan berupa dividen, bunga, capital gain, dan pertumbuhan nilai perusahaan dalam jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu. (b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. (c) Peningkatan pemasukan pajak bagi negara sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan. (d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah dan waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan. Investasi langsung dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) pola mekanisme : pertama, melalui kerjasama antara Badan Investasi Pemerintah dengan suatu badan usaha dan atau Badan Layanan Umum (BLU) dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (Public Private Partnership); kedua, melalui kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan suatu Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan atau badan hukum asing dengan menggunakan pola selain public private partnership.  Piutang Pemerintah o Ketentuan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 49 Prp tahun 1960 BAB II Pasal 8 Yang dimaksud dengan Piutang Negara atau hutang kepada Negara ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara). o Ruang Lingkup Pengelolaan Piutang Negara (State Receivables Management Process) memiliki ruang lingkup sebagai berikut: a. Pembentukan Piutang b. Penatausahaan Piutang c. Penagihan Piutang d. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

e. Penagihan Piutang f. Penghapusan Piutang Sedangkan Pengurusan Piutang Negara memiliki ruang lingkup sebagai berikut: a. Penagihan Non-Eksekusi b. Penagihan dengan Surat Paksa Pada tanggal 25 September 2012 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tersebut diantaranya PUPN tidak lagi melaksanakan pengurusan piutang BUMN/BUMD. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka bidang pengurusan Piutang Negara yang dilakukan oleh DJKN pasca keputusan mengalami pergeseran yang semula adalah pengurusan menjadi pembinaan dalam pengelolaan piutang. Berdasarkan hal tersebut DJKN harus melakukan pengelolaan piutang negara yang mempunyai tujuan yaitu: a. Supaya Piutang Negara tertagih secara tepat waktu sesuai koridor hukumnya b. Akuntabilitas penyelenggaraan tugas pemerintah c. Tersajinya Laporan Keuangan Pemerintah secara akuntabel Perubahan tersebut mendorong piutang negara yang dikelola oleh DJKN menjadi bertambah ekspetasinya. Proses tidak hanya sebatas pengurusan piutang macet yang diserahkan kementerian/lembaga tetapi juga pengelolaan yang seutuhnya yang meliputi dari awal sampai dengan akhir terjadinya piutang. Mengingat kompetensi yang ada cukup besar maka pergeseran paradigma dari “penagih” menjadi “analis” mengharuskan setiap penggiat piutang Negara harus memiliki potensi analisis laporan keuangan dan pergerakan arus keuangan demi terwujudnya pengamanan kekayaan Negara dari sektor piutang. o

Klasifikasi Piutang:  Piutang Pajak Daerah  Piutang Retribusi  Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  Piutang lain-lain PAD yang sah  Piutang transfer pemerintah pusat  Piutang transfer pemerintah lainnya  Piutang transfer pemerintah daerah lainnya  Piutang pendapatan lainnya  Bagian Lancar tagihan Jangka Panjang  Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada entitas lainnya  Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran  Bagian Lancar tuntutan Ganti Kerugian Daerah  Uang Muka