Makalah Humbis.docx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang CV termasuk badan usaha bukan berbadan hukum seperti PT, walaupun demikian keberadaan badan usaha ini tidak mengurangi hak dan kewajibannya sebagai perusahaan yang diakui pemerintah dan kalangan dunia usaha khususnya. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya pengusaha, terutama Pengusaha Kecil dan Menengah (UKM) yang menggunakan badan usaha CV sebagai landasan untuk dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Pasal 19 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) menjelaskan bahwa CV adalah Persekutuan secara melepas uang yang dinamakan persekutuan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Sedangkan pada pasal 19 ayat 2 berbunyi ‘Dengan demikian bisalah terjadi suatu persekutuan itu pada suatu ketika yang sama merupakan persekutuan firma terhadap sekutu firma di dalamnya dan merupakan persekutuan komanditer terhadap pelepas uang. Pada beberapa referensi lain, pemberian pinjaman modal atau biasa disebut inbreng, dapat berbentuk selain uang, misalnya benda atau yang lainnya. Dari ketentuan pasal itu terlihat bahwa di dalam CV terdapat dua alat kelengkapan, yaitu pesero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng (pesero aktif, pesero komplementer) dan pesero yang memberikan pinjaman uang (pesero pasif, pesero komanditer), Persero Aktif ; adalah orang yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengelola perusahaan dengan jabatan sebagai Direktur. Sedangkan Pesero Pasif ; adalah orang yang mempunyai tanggung jawab sebatas modal yang ditempatkan dalam perusahaan, yaitu sebagai Pesero Komanditer.

1

BAB II PEMBAHASAN

A. Definisi Persekutuan Komanditer (CV) Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap atau CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Menurut Pasal 19 KUHD perseroan komanditer adalah perseroan menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yang secara lansung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepasan uang pada pihak lain CV berada di antara Firma dan Perseroan Terbatas, dengan demikian, CV adalah perekutuan dengan setoran uang, barang tenaga atau sebagai pemasukan para sekutu, dibentuk oleh satu orang atau lebih anggota aktif yang bertanggung jawab secara renteng,

di satu pihak dengan satu atau lebih orang lain sebagai

pelepas uang (Hukum Dagang, 2009 : 144). Perbedaan PT dan CV yang mendasar adalah Modalnya. Didalam Perseroan Komanditer modal perusahaan tidak disebutkan didalam akta pendirian atau perubahannya.Terkait hal itu maka para pendiri harus membuat kesepakatan tersendiri dan membuat catatan yang terpisah mengenai modal yang disetor. Dari pengertian di atas, sekutu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 1. Sekutu aktif atau sekutu Komplementer adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Sekutu aktif sering juga disebut sebagai persero kuasa atau persero pengurus. 2. Sekutu Pasif atau sekutu Komanditer adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita rugi, mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan dan begitu juga apabila untung, uang mereka memperoleh terbatas tergantung modal yang mereka berikan. Status Sekutu Komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari inbreng yang dimasukan itu, dan tidak 2

ikut campur dalam kepengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan. Sekutu ini sering juga disebut sebagai persero diam.

B. Unsur-unsur Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap (CV) atau Limited Partnership) Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap (CV) atau Limited Partnership ) sebagai bentuk badan usaha persekutuan memiliki unsur-unsur, sebagai berikut : 1. Unsur CV sebagai perkumpulan a. Kepentingan bersama; b. Kehendak bersama; c. Tujuan bersama; dan d. Kerja sama. 2. Sebagai persekutuan perdata : a. Perjanjian timbal balik; b. Inbreng; dan c. Pembagian keuntungan. 3. Sebagai firma: a. Menjalankan perusahaan (pasal 16 KUHD); b. Dengan nama bersama atau firma (pasal 16 KUHD); dan c. Tanggung jawab sekutu (kerja) bersifat pribadi untuk keseluruhan (pasal 18 KUHD). Unsur kekhususan persekutuan komanditer : Persekutuan komanditer merupakan persekutuan firma dengan bentuk khusus. Bentuk khususnya adalah adanya sekutu komanditer.

3

C. Ciri Dan Sifat Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap (CV) atau Limited Partnership ) Adapun di bawah ini beberapa ciri dari CV, yang diantaranya sebagai berikut : 1. Keanggotaan pada CV ada 2 (dua) macam diantaranya anggota aktif dan anggota pasif; 2. Sekutu yang aktif merupakan anggota yang aktif dalam mengelola perusahaan; 3. Sedangkan sekutu yang pasif hanyalah anggota yang menanamkan modal saja; 4. Tanggung jawab pada sekutu aktif tidak terbatas, sedangkan tanggung jawab sekutu pasif hanya sebesar modal yang dia tanam.

Sifat Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap (CV) atau Limited Partnership ): 

Sulit untuk menarik modal yang telah disetor;



Modal besar karena didirikan banyak pihak;



Mudah mendapatkan kridit pinjaman;



Ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan;



Relatif mudah untuk didirikan; dan



Kelangsungan hidup perusahaan cv tidak menentu.

D. Jenis-jenis Persekutuan Komanditer (CV) Di Indonesia terdapat 5 jenis perkutuan komanditer dengan ciri atau karakteristik tersendiri, yaitu : 1. CV Murni CV Murni adalah jenis persekutuan komanditer yang hanya terdapat satu pemilik aktif sementara pihak lain berperan sebagai pemilikpasif. Dengan kata lain, pemilik aktif bertugas atau bertanggung jawab seorang diri di dalam mengurus CV dan berhubungan dengan pihak ketiga tanpa di dampingi oleh satu pun rekan lain. 2. CV Campuran CV Campuran adalah jenis persekutuan komanditer dengan bentuk firma yang membutuhkan tambahan modal. Di dalam CV Campuran, pemilik aktif dan pasif berasal dari para pemilik firma yang kemudian menjalankan tugas dan

4

tanggung jawab masing-masing dan dilarang bekerja sama atau saling mencampuri tugas dan tanggung masing-masing. 3. CV Bersaham CV Bersaham adalah jenis persekutuan komanditer yang mengeluarkan saham khusus untuk pemilik aktif dan pasif dan dipebolehkan mengambil lebih dari satu saham sesuai keinginan. Salah satu ciri yang melekat erat pada CV bersaham adalah tidak mudah menarik kembali modal yang telah di setorkan. Oleh sebab itu, CV bersaham membebaskan pemilik aktif dan pasif untuk mengambil saham yang di keluarkan sesuai keinginan. 4. CV Diam-Diam CV Diam-diam adalah jenis persekutuan komanditer yang memperlihatkan identitas sebagai sebuah rumah firma, tetapi tetap dimiliki oleh pemilik aktif dan pasif. Pada CV diam-diam, pemilik aktif menjalankan tugas atau tanggung jawab

sebagai

penggerak

perusahaan.

Sementara

itu,

pemilik

pasif

menjalankan tugas atau tanggung jawab sebatas menyerahkan uang, benda, atau pun tenaga kerja kepada CV sebagaimanan telah di sanggupi. 5. CV Terang-Terangan CV

Terang

terangan

adalah

jenis

persekutuan

komanditer

yang

memperlihatkan identitasnya dengan nama CV dan bukan sebuah firma. Pada umumnya, didalama CV terangn-terangan terdapat lebih dari satu pemilik yang aktif dan pasif mereka bekerja secara berkelompok menjalnkan tugas atau tanggung jawab masing-masing.

E. Prosedur Pendirian CV Prosedur pendirian CV sama dengan prosedur pendirian firma. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, CV diatur dalam Pasal 16 sampai dengan 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagaimana juga proses pendirian firma, dan pada prakteknya di Indonesia telah menjadi suatu kebiasaan bahwa setiap orang yang hendak mendirikan CV, dibuat dalam Akta Notaris (Otentik), dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (PN) yang berwenang, serta kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I.

5

Tahapan Proses Pendirian CV, yaitu: 1. Pembuatan Akta Pendirian CV oleh Notaris; 2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP); 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 4. Surat KeteranganTerdaftar Sebagai Wajib Pajak; 5. Pendaftaran ke Pengadilan Negeri; 6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Dan apabila para pendiri memiliki suatu rencana untuk mengikuti lelang atau tender, maka beberapa berkas yang harus dipersiapkan berupa : 1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); 3. Tanda Daftar Perseroan (khusus CV); dan 4. Keanggotaan pada Asosiasi dan Sertifikat Badan Usaha, serta Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (jika diperlukan).

F. Tanggung Jawab Keluar Menurut pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bahwa pihak yang bertanggung jawab dan berurusan dengan urusan di luar adalah sekutu kerja atau sekutu komplementer. Namun pihak sekutu komanditer bertanggung jawab juga ke luar, bila sekutu komanditer tersebut melanggar pasal 20 Kitab UndangUndang Hukum Dagang. Sekutu komanditer hanya berhak mengawasi urusan intern persekutuan CV (pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Sekutu komanditer juga bertanggung jawab kepada sekutu kerja terkait penyediaan modal (pasal 19 KUHD). Hak dan Kewajiban Sekutu aktif (komplomenter) : 1. Wajib mengurus CV 2. Wajib bertanggungjawab secara tanggung-renteng atas kewajiban CV terhadap pihak ketiga 3. Berhak memasukan uang atau kekayaan lainnya kepada CV 4. Berhak menerima pembagian keuntungan. Hak dan Kewajiban Sekutu pasif (komanditer): 1. Wajib menyerahkan uang atau kekayaan lainnya kepada CV

6

2. Wajib bertanggungjawab atas kewajiban persekutuan terhadap pihak ketiga terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disetor untuk modal persekutuan 3. Berhak memperoleh pembagian keuntungan 4. Dilarang melakukan pengurusan meskipun dengan menggunakan surat kuasa. Akan tetapi, sekutu komanditer boleh melakukan pengawasan jika ditetapkan dalam akta pendirian. Apabila sekutu komanditer melakukan pengurusan persekutuan maka tanggungjawabnya diperluas menjadi sama dengan sekutu komplementer, yaitu tanggungjawab secara renteng. Tugas Sekutu Pasif bertugas : 1.

Wajib menyerahkan uang, benda ataupun tenaga kepada persekutuan sebagaimana yang telah disanggupkan

2.

Berhak menerima keuntungan

3. Tanggung jawab terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan 4. Tidak boleh campur tangan dalam tugas sekutu aktif (Pasal 20 Kitab Undangundang Hukum Dagang), bila dilanggar maka tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan (tanggung jawab sekutu aktif) berdasarkan pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Tugas Sekutu Aktif bertugas : 1. Mengurus CV 2. Berhubungan hukum dengan pihak ketiga dan 3. Bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan 4.

Risiko bagi Pengurus CV

Risiko bagi pengurus CV Risiko bagi pengurus CV adalah menyangkut kinerja perusahaan. Apabila perusahaan yang dikelolanya mengalami kerugian, maka penguruslah yang paling banyak menanggung beban untuk melunasi utang perusahaan. Risiko paling besar adalah harta kekayaannya bisa menjadi jaminan untuk menutupi utang perusahaan.

G. Struktur Persekutuan Komanditer (CV) 1. Manager, 1. sebagai pengambil keputusan tertinggi dan pembuat garis-garis besar kebijakan perusahaan dalam bidang operasional serta membuat rencana terstruktur untuk pengembangan perusahaan.

7

2. Administrasi, Sebagai pelaksana kegiatan administrasi (perkantoran, pelayanan tamu), ketenagakerjaan (kelancaran dan kenyamanan karyawan), dan laporan keuangan serta pajak perusahaan. 3. Keuangan, Mengelola dan mengatur setiap pembelanjaan (pengeluaran) dan pemasukan perusahaan serta pemberian upah karyawan. 4. Maintenance, Bertanggung jawab terhadap pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan mesin-mesin produksi guna kelancaran proses produksi. 5. Supervisor, Mengelola seluruh produksi dan operasional pabrik untuk menghasilkan produk sesuai dengan target produksi secara kuantitas dan kualitas yang telah ditetapkan dengan biaya efisien dan mengawasi kerja para karyawan di bawahnya. 6. Marketing, Mengelola dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pemasaran produk yang dihasilkan oleh bagian produksi dan mengatur arus permintaan dan penawaran barang di pasar dan mengkoordinasikannya dengan bagian produksi. 7. PU (Pembantu Umum), Bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan umum di perusahaan seperti kebersihan, keamanan, dan membantu tugas-tugas di bagian lain (teknis operasional, maintenance). 8. Operator, Menjalankan tugas-tugas yang ada sesuai bidangnya masing-masing.

H. Berahirnya Persekutuan Komanditer (CV) Karena persekutuan komanditer pada hakikatnya adalah persekutuan perdata (Pasal 16 KUH Dagang), maka mengenai berakhirnya persekutuan komanditer sama dengan berakhirnya persekutuan perdata dan persekutuan firma (Pasal 1646 s/d 1652 KUH Perdata). Pasal 1646 KUH Perdata menyebutkan bahwa paling tidak ada 4 hal yang menyebabkan persekutuan berakhir yaitu: 1. Lewatnya masa waktu perjanjian persekutuan, 2. Musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan, 3. Kehendak dari sekutu, 4. Jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

8

Akta Otentik Pendirian Persekutuan Komanditer saat ini pada umumnya mencantumkan ketentuan mengenai tidak berakhirnya Persekutuan dalam hal salah satu Sekutu dinyatakan Pailit. Secara logika, ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam KUH Perdata sedangkan perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang adalah batal demi hukum.

I.

Tujuan Pendirian CV Setiap CV mempunyai tujuan dalam setiap pendiriannya, salah satunya agar dapat melakukan kegiatan usaha yang sama dengan perseroan lain atau berbeda, bersifat khusus atau umum sesuai dengan keinginan para pendiri persero. Namun ada beberapa bidang usaha yang hanya bisa dilaksanakan dengan ketentuan harus berbadan hukum PT. Selain itu tujuan dari pendirian CV adalah sebagai Badan usaha agar suatu usaha memiliki wadah resmi dan legal untuk memudahkan pergerakan badan usaha itu sendiri, misalnya “pengadaan barang”, perlu suatu sarana melakukan kerjasama, selain itu biasanya juga diisyaratkan apabila akan menjalin kerjasama dengan suatu instansi pemerintah atau pihal lain adanya pembentukan suatu badan usaha. Contohnya : untuk pengadaan barang di kantor atau instansi pemerintah dengan nilai s/d Rp 200 juta, harus menggunakan CV atau PT dengan klasifikasi kecil.

J. Ciri Dan Sifat Persekutuan Komanditer Adapun di bawah ini beberapa ciri dari CV, yang diantaranya sebagai berikut : 1. Keanggotaan pada CV ada 2 (dua) macam yaitu anggota aktif dan anggota pasif; 2. Sekutu yang aktif merupakan anggota yang aktif dalam mengelola perusahaan; 3. Sedangkan sekutu yang pasif hanyalah anggota yang menanamkan modal saja 4. Tanggung jawab pada sekutu aktif tidak terbatas, sedangkan tanggung jawab sekutu pasif hanya sebesar modal yang dia tanam. Sifat Persekutuan Komanditer (CV) sebagai berikut : 1. Sulit untuk menarik modal yang telah disetor, 2. Modal besar karena didirikan banyak pihak, 3. Mudah mendapatkan kridit pinjaman, 4. Anggota aktifbertanggung jawab tidak terbatas, 9

5. Anggota pasif tinggal menunggu keuntungan, 6. Relatif mudah untuk didirikan, 7. Kelangsungan hidup perusahaan cv tidak menentu.

K. Kelebihan dan Kelemahan CV Kelebihan CV antara lain : 1. Prosedur pendiriannya relatif mudah 2. Modal yang dapat dikumpulkan lebih banyak 3. Kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar 4. Kemampuan manajemen lebih luas 5. Manajemen dapat didiversifikasikan 6. Struktur organisasi yang tidak terlau rumit 7. Kemampuan untuk berkembang lebih besar Kelemahan CV antara lain : 1. Sebagian anggota memiliki tanggung jawab tidak terbatas 2. Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin 3. Sulit untuk menarik kembali investasinya 4. Hutang perusahaan tanggung jawab seluruh sekutu

L. Modal untuk pendirian CV Karena CV adalah suatu bentuk usaha yang merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan usaha dengan modal yang terbatas, maka untuk CV tidak ditentukan jumlah modal minimalnya.

Didalam

anggaran

dasar

perseroan

komanditer

(AKTA

PENDIRIAN) juga tidak disebutkan besarnya jumlah Modal dasar, modal ditempatkan atau modal disetor. Penyebutan besarnya modal perseroan dapat dicantumkan dalam SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) atau Izin Operasional lainnya. Jadi misalnya, seorang pengusaha ingin berusaha di industri rumah tangga, percetakan, biro jasa, perdagangan, dll dengan modal awal yang tidak terlalu besar, dapat memilih CV sebagai alternatif Badan Usaha yang memadai. Biaya pendirian CV (paket)

10

Golongan

Biaya/paket

Masa Proses

CV Kecil

Rp. 6.500.000,-

Maksimal 50 hari kerja

CV Menengah

Rp. 7.800.000,-

Maksimal 50 hari kerja

CV Besar

Rp. 8.700.000,-

Maksimal 50 hari kerja

Proses waktu dalam 30 hari kerja ditambah biaya Rp. 1.750.000,-

Produk yang akan dihasilkan: 1. Akta Notaris Pendirian CV 2. Domisili perusahaan 3. NPWP badan usaha 4. Pendaftaran Pengadilan Negri 5. SIUP ( Surat Ijin Usaha Perdagangan ) 6. TDP ( Tanda Daftar Perusahaan )

11

Kasus Pailitnya CV Widya Mandiri di Medan, berdasarkan putusan pailit Nomor : 01/Pailit/2006/PN.Niaga.Mdn.

Kasus sebagaimana tertuang dalam putusan paillit tesebut berawal dari adanya perjanjian utang-piutang antara pemohon pailit yaitu CV Widya Mandiri (selanjutnya disebut debitor) dengan para pihak supplier dan PT Bank Mandiri Tbk (selanjutnya disebut kreditor). Perjanjian-perjanjian yang dibuat pemohon pailit merupakan bagian dari transaksi jual produk hasil-hasil bumi antara lain pinang, gambir, damar, kopi dengan pihak supplier. Permohonan Pailit diajukan oleh Debitor sendiri yaitu CV Widya Mandiri yang diwakili oleh Petrus Hendya Suyono dengan dalil Debitor mempunyai 2(dua) atau lebih Kreditor dan tidak membayar utang yang telah jatuh tempo. Kepailitan CV Widya Mandiri sebagaimana terkait Pasal 5 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan “Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masingmasing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.” Ketentuan Pasal 5 UUKPKPU di atas secara redaksional berlaku untuk permohonan pailit yang ditujukan pada Firma. Sementara itu dalam praktik, bentuk usaha CV lebih banyak ditemukan dan dipergunakan pelaku usaha untuk bentuk perusahaannya.

Penyelesaian:

12

Kepailitan Persekutuan Komanditer sebagaimana terkait Pasal 5 Undang-Undang Kepailitan yang seharusnya mengajukan permohonan kepailitan adalah sekutu yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang persekutuan komanditer, namun dalam hal ini Permohonan Kepailitan yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor : 01/Pailit/2006/Pn.niaga Mdn) diajukan oleh CV Widya Mandiri yang diwakili oleh Petrus Hendra Suyono sebagai Persero Pengurus. Persekutuan Komanditer (CV) tidak diatur secara khusus oleh undangundang, baik di dalam KUHPerdata maupun KUHD, akan tetapi pengaturannya mengacu

pada

ketentuan-ketentuan

Maatschap

dalam

KUHPerdata

dan

Persekutuan Firma, antara lain Pasal 19, 20, 21, 30 ayat (2) dan 32 KUHD. Ketentuan-ketentuan Maatschap diberlakukan tentu saja sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan khusus dalam KUHD seperti disebutkan di atas. Berdasarkan ketentuan KUHPerdata dan KUHD maka hanya sekutu pengurus (komplementer) yang dapat melakukan tindakan, tidak sekedar melakukan pengurusan terhadap jalannya Persekutuan Komanditer tetapi juga melakukan perbuatan/hubungan hukum atas nama Persekutuan Komanditer dengan pihak ketiga dan bertanggung jawab penuh terhadap persekutuan. Sedangkan sekutu komanditer hanya memiliki hubungan intern saja dengan sekutu komplementer, tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum atas nama persekutuan dengan pihak ketiga. Hal ini disebabkan kedudukan sekutu komanditer yang hanya bertanggung jawab terbatas pada persekutuan sebesar jumlah pemasukannya dan berkewajiban melunasi pemasukan (modal) tersebut sebagaimana telah dijanjikan untuk dimasukkan dalam persekutuan. Pengaturan CV ini berada di dalam pengaturan masalah firma sebab pada dasarnya

CV

juga

merupakan

firma

dengan

bentuk

khusus,

dimana

kekhususannya terletak pada adanya sekutu komanditer yang pada firma tidak ada. Pada firma hanya ada sekutu kerja atau Firmant, sedangkan pada CV, kecuali ada sekutu kerja juga ada sekutu komanditer atau sekutu diam (sleeping partner). Menurut H.M.N. Purwosutjipto memberikan pengertian “persekutuan komanditer itu ialah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu

13

komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, sedangkan dia tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan”.

14

Berkaitan dengan putusan Nomor 01/PAILIT/2006/PN Niaga/Mdn yang memutuskan CV Widya Mandiri dinyatakan dalam keadaan Pailit dengan segala akibatnya. Maka seluruh harta persekutuan Komaditer dari CV Widya Mandiri berlaku sitaan umum, kehilangan wewenang dalam pengurusan harta kekayaan, diberikannya hak eksekusi kepada kreditor separatis setelah masa tangguh (stay) 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit, dan dilakukannya pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh kurator dan di dampingi oleh hakim pengawas. Dalam hal penjualan harta pailit sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (1) UUK-PKPU, atas persetujuan hakim pengawas, kurator dapat menjual harta pailit sepanjang hal itu diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanannya atas barang tersebut akan mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau PK. Menurut pasal 107 ayat (2) UUK-PKPU, dalam hal sebagaimana dalam ayat (1) maka pasal 185 ayat (1) berlaku. Menurut pasal 185 ayat (1), semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan tentang keharusan melakukan penjualan dimuka umum buka tanpa pengecualian. Menurut pasal 185 ayat (2) UUK-PKPU, dalam hal penjualan dimuka umum sebagaimana dimaksud pada pasal 185 ayat (1) UUK-PKPU tidak tercapai maka penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas. Setelah dilakukan penjualan kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokan dari tiap tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditor.

15

Daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh kreditor selama tenggang waktu yang ditetepkan hakim pengawas pada waktu daftar waktu tersebut disetujui. Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu diumumkan oleh kurator dalam surat kabar (Pasal 192 UUK-PKPU). Dalam kepailitan CV Widya Mandiri, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai kreditor yang dijamin dengan Hak tanggungan dan Fidusia berdasarkan pasal 55 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 dapat melaksanakan eksekusi hak tanggungan seolah olah tidak terjadi kepailitan memohon kepada Kurator untuk melaksanakan eksekusi atas hak tanggungan. Apabila hasil penjualan benda jaminan tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang kreditor separatis maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren (Pasal 189 UUK-PKPU). Segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan dibayarkan jumlah piutang mereka, dan seluruh kreditor telah menerima pembayaran piutangnya atau segera setelah daftar pembagian daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka berakhirlah kepailitan, dengan tidak mengurangi berlakuknya ketentuan Pasal 203 UUK-PKPU. Selanjutnya kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar (Pasal 202 ayat (2) UUK-PKPU). kurator wajib memberikan pertanggung jawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan. Semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada kurator wajib diserahkan kepada debitor dengan tanda bukti yang sah (Pasal 202 ayat (4) UUK-PKPU). Kesimpulan 1. Permohonan Kepailitan CV Widya Mandiri diajukan oleh Direktur CV Widya Mandiri mewakili Persekutuan Komanditer. Dalam pasal 5 UU No 37 tahun 2004 seharusnya yang mengajukan permohonan adalah sekutu pengurus yang bertanggung jawab secara tanggung renteng. Permohonan Kepailitan seharusnya menyebutkan nama dan tempat tinggal sekutu pengurus bukan CV Widya Mandiri yang diwakili oleh sekutu pengurus. Kedudukan CV Widya Mandiri sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak dapat menjadi subjek hukum kepailitan walaupun yang

16

menjadi objek hukum dari kepailitan adalah harta persekutuan komanditer, maka mengakibatkan bunyi putusan Pengadilan Niaga tidak tepat. 2. Akibat hukum kepailitan persekutuan komanditer terhadap harta kekayaan para sekutu dalam Putusan Pengadilan niaga Medan nomor : 01/Pailit/2006/Pn.niaga Mdn atas Kepailitan CV Widya Mandiri adalah terjadi sitaan umum, kehilangan wewenang dalam pengurusan harta kekayaan, diberikannya hak eksekusi kepada kreditor separatis setelah masa tangguh (stay) 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit, dan dilakukannya pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh kurator dan di dampingi oleh hakim pengawas. 3. Pelaksanaan pemberesan Kepailitan CV Widya Mandiri telah dilaksanakan oleh kurator dan hakim pengawas dengan melakukan pembagian hasil pelelangan harta pailit CV Widya Mandiri kepada kreditornya, baik kreditor separatis, kreditor preferen, maupun kreditor kongkuren. Tetapi dalam mengumpulkan harta pailit kurator mengalami kesulitan akibat sejak putusan pailit diucapkan, debitor sudah tidak berada di tempat. Saran Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang ada, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut: 1. Bahwa perlu pengaturan permohonan kepailitan persekutuan komanditer di masukkan di dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditerter, karena badan usaha ini sangat banyak digunakan oleh masyarakat dalam melakukan

17

BAB III PENUTUP

A.

Kesimpulan Peran Badan Usaha dalam perekonomian Indonesia sangat penting guna

mengembangkan perekonomian negara, meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia, memupuk keuntungan dan pendapatan, dan melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Banyak sekali bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia, salah satunya adalah Persekutuan Komanditer atau CV. Perseroan Komanditer atau biasa disebut CV adalah salah satu jenis badan usaha di Indonesia. CV termasuk badan usaha bukan berbadan hukum seperti PT, walaupun demikian keberadaan badan usaha ini tidak mengurangi hak dan kewajibannya sebagai perusahaan yang diakui pemerintah dan kalangan dunia usaha khususnya. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya pengusaha, terutama Pengusaha Kecil dan Menengah (UKM) yang menggunakan badan usaha CV sebagai landasan untuk dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Menurut Pasal 1 butir 5 RUU, CV adalah badan usaha bukan badan hukum yang mempunyai satu atau lebih sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer berhak bertindak untuk dan atas nama bersama semua sekutu serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng. Namun sekutu ini bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi. Hal ini terjadi jika harta CV tidak cukup untuk membayar hutang saat CV bubar. B. Saran Dari penjelasan mengenai CV dalam makalah ini, kami dapat memberikan beberapa saran bagi para pembaca, yaitu: 1. Bagi pengusaha baru yang ingin mendirikan usaha dan bekerjasama dengan para koleganya perlu dipahami dulu macam-macam jenis bentuk usahanya. 2. Perlu diperhatikan pula mengenai modal, dasar hukum dan pembagian kekuasaan bagi para stokeholder 3. Patuhi Prosedur dan aturan yang berlaku dalam mendirikan usaha.

18

DAFTAR PUSTAKA

http://www.badanhukum.com/service/cv-perusahaan-komanditer http://www.lawindo.biz/perseroan-komanditer http://www.matalink.com/2015/09/jenis-jenis-cv.html http://www.legal4ukm.com/prosedur-pendirian-cv/ http://artonang.blogspot.co.id/2015/12/jenis-tanggungjawab-hak-dan kewajiban.html http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17820/sekelumit-tentangpersekutuan-komanditer

http://makalahpengantar.blogspot.co.id/

19