Makalah Amdal Fix.docx

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Saat ini pembangunan di Indonesia semakin berkembang dengan pesat

dengan banyaknya pembangunan gedung, contohnya gedung apartemen, hotel, perumahan-perumahan warga, pembangunan bangunan untuk industri dan tempat

pariwisata.

Dari

semua

perkembangan

pembangunan

tersebut,

diperlukan perhatian khusus dan mendalam dari efek-efek yang akan dan atau mungkin saja terjadi pada lingkungan. Diperlukan untuk memperhatikan keberlangsungan lingkungan serta harmonisasi antara lingkungan hidup dan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Sebelum melaksanakan suatu pembangunan, penting diperhatikan dalam pengkajian guna bangunan yang akan dibuat dan analisis secara kritis serta mendalam terhadap efek yang timbul pada lingkungan hidup. Masalah pencemaran lingkungan menjadi ancaman serius jika terus diabaikan, dan salah satu faktor yang membawa dampak pencemaran lingkungan semakin dalam kondisi yang parah adalah meningkatnya limbah yang terus menerus bertambah akibat kemunculan industri - industri usaha di Indonesia yang angkanya dari tahun ke tahun semakin meningkat dan bertambah banyak. Guna menurunkan kemungkinan buruk pada kondisi alam ini maka pemerintah pun menetapkan sebuah aturan yang harus dijalankan oleh perusahan industri dimana setiap perusahaan harus mengantongi dokumen izin lingkungan yang lengkap agar mereka tak menyepelekan perbuatan yang mereka timbulkan pada alam. Oleh karena itu perusahan wajib menyusun dan mengurus izin UKL-UPL / AMDAL, DPLH dan dilengkapi dengan pengurusan dan penyusunan SPPL. Untuk usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL dan tidak wajib UKL-UPL atau yang bersifat usaha mikro dan kecil diwajibkan membuat Surat Pernyataan

Kesanggupan

Pengelolaan

dan

Pemantauan

Lingkungan

(SPPL). Penyusunan SPPL ini wajib dilaksanankan oleh industri yang kiranya tak akan menyumbang dampak signifikan terhadap lingkungan.

1.2

Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa

rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa yang dimaksud dengan SPKPPLH dan tujuan dari pembuatan dokumen SPKPPLH? 2. Apa yang menjadi dasar hukum dalam pembuatan dokumen SPKPPLH? 3. Apa yang menjadi syarat suatu perusahaan dalam pembuatan dokumen SPKPPLH? 4. Apa sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran dokumen SPKPPLH? 5. Apa saja usaha-usaha yang wajib mempunyai dokumen SPKPPLH? 1.3

Tujuan Adapun tujuan disusunnya makalah Kegiatan Tidak Wajib AMDAL, tidak

wajib UKL-UPL namun wajib SKPPLPH adalah: 1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud SPKPPLH dan tujuan dari pembuatan SPKPPLH. 2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum dalam pembuatan dokumen

SPKPPLH.

3. Untuk mengetahui apa yang menjadi syarat suatu perusahaan dalam pembuatan dokumen SPKPPLH. 4. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran dokumen SPKPPLH. 5. Untuk mengetahui apa saja usaha yang wajib mempunyai dokumen SPKPPLH.

BAB II PEMBAHASAN 2.1

Pengertian dan Tujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup atau SPPL

merupakan salah satu bentuk dokumen lingkungan yang wajib di lengkapi oleh setiap pelaku usaha yang tidak wajib AMDAL atau UKL-UPL. SPPL jika dijabarkan menjadi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana surat ini dapat diartikan sebagai surat yang berisikan persetujuan atau kesediaan sebagai pelaku dan pemilik usaha untuk berkomitmen melakukan dan menjalankan tindakan mengelola dan memberi pantauan terhadap lingkungan sekitar dimana perusahan dan industri berdiri yang disebabkan oleh aktifitas produksi

usaha

yang

mungkin

menimbulkan

pencemaran

lingkungan.

Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan yang ditandatangani diatas materai 6000 sebagai kesungguhan dan legalitas formal dan secara hukum bisa dipertanggung jawabkan. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPKPPLH adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

Surat pernyataan kesanggupan ini menjadi bahan rekomendasi yang dibutuhkan untuk pelengkap syarat izin usaha dan gangguan dari wilayah tempat industri bernaung. Skala usaha yang wajib memiliki dokumen SPPL biasanya skala industri kelas kecil.. Pelaksanaannya harus terus diawasi sebagai kontrol. Fungsi pengawasan inilah sebenarnya yang harus dilakukan secara intensif oleh instansi lingkungan hidup dalam hal ini BLHD dengan tindak lanjut berupa penegakkan hukum lingkungan baik pemberian insentif maupun disinsentif. Tentunya dengan komitment semua pihak baik pelaku usaha, instansi

pemerintah, LSM, masyarakat dll maka kondisi lingkkungan hidup akan terjaga dan terawasi dengan baik. Tujuan dari pembuatan SPPL ini sebenarnya adalah untuk menjaga kondisi lingkungan dari pencemaran dan/atau kerusakan akibat suatu usaha/kegiatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kegiatan / usaha dalam proses pembangunan tentunya selalu ada dampak negatif yang ditimbulkan. Oleh karena itu SPPL inilah menjadi salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang paling kecil tingkatannya dibandingkan UKL-UPL, AMDAL. 2.2

Undang-undang yang mengatur Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup *Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pula bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKLUPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL). 2.2

Prosedur Pengajuan Persetujuan SPPL 1.

Pemrakarsa harus datang sendiri atau memberikan kuasa untuk menyampaikan formulir SPPL yang telah diisi dan ditandatangani kepada Kepala Dinas atau Camat dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut: a. Fotocopy IPPT atau SKTBL atau IMB yang sesuai dengan kegiatannya. b. Fotocopy Dokumen Perolehan Tanah. c. Fotocopy KTP. d. Fotocopy akte pendiriaan perusahaan bila pemrakarsa badan hukum atau badan usaha. e. Surat kuasa bermeterai dan dilampiri KTP asli dari pemrakarsa dan KTP asli yang diberi kuasa bagi pemohon yang tidak dapat datang sendiri.

f.

Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berdiri pada lahan yang berbatasan dengan kawasan lindung wajib dilampiri rekomendasi dari instansi yang berwenang.

g. Rekomendasi ketinggian bangunan dari instansi yang berwenang untuk bangunan dengan ketingian ≥ 20 m dari permukaan tanah.. h. Design IPAL bagi yang berpotensi menghasilkan air limbah. i. 2.

Draf siteplan.

Pemeriksaan dokumen SPPL dapat dilaksanakan apabila rencana kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang daerah.

3.

Kepala Dinas wajib memeriksa SPPL yang telah memenuhi format penyusunan SPPL dan lampiran persyaratan.

4.

Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam SPPL dan memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakannya dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan.

5.

Kepala Dinas atau camat wajib memberikan persetujuan SPPL atau menolak SPPL berdasarkan hasil pemeriksaan dan perbaikan).

6.

Kepala Dinas memberikan keputusan persetujuan atau penolakan SPPL dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak formulir SPPL diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.

7.

Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki SPPL, direncanakan mengalami perubahan pemrakarsa wajib menyusun SPPL baru.

2.5

Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

2.6

Sanksi

Jika

Tidak

Memiliki

Surat

Pernyataan

Kesanggupan

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup PERATURAN

MENTERI

LINGKUNGAN

HIDUP

REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

DI

BIDANG

PERLINDUNGAN

DAN

PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP 1. Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas: a. teguran tertulis b. paksaan pemerintah c. pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup d. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. 3. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan: a. Melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. b. Menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 4. Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan: a. Tidak melaksanakan paksaan pemerintah. b. Melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. c. Dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

5. Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan: a. Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha. b. Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu. c. Telah

menyebabkan

terjadinya

pencemaran

dan/atau

perusakan

lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

2.7

Studi Kasus

PT SPH Karawang Perusahaan yang terletak di desa tarung mulya kecamatan ciampel kabupaten karawang diduga tidak melakukan pengolahan limbah. “diduga limbahnya tidak diolah terlebih dahulu melainkan langsung dibuang ke lingkungan melalui saluran anak sungai citarum” Perusahaan ini sudah ditetapkan dengan status quo dan sudah dipasangi police line di instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang terletak di bagian belakang perusahaan. Jika terbukti perusahaan tersebut mengeluarkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan maka pihak perusahaan dikenakan pasal 99 undang – undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

1. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

4. PENUTUP 4.1

Kesimpulan Berdasarkan makalah diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Surat

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha atau kegiatannya di luar usaha atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL. SPPL merupakan salah satu bentuk dokumen lingkungan yang wajib di lengkapi oleh setiap pelaku usaha yang tidak wajib AMDAL atau UKL-UPL. Peraturan wajib SPPL dicantumkan dalam UU Pasal 35 ayat (1) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pula bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKLUPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL). Tujuan dari pembuatan SPPL adalah untuk menjaga kondisi lingkungan dari pencemaran dan/atau kerusakan akibat suatu usaha/kegiatan. 4.2

Saran  Dari pihak perushaan atau pemrakarsa agar lebih menaati peraturan yang sudah diterapkan dan menjalan proyek sesuai dengan kesepakatan yang sudah tertera di dalam SPPL dengan sepenuhnya. Pihak pemrakarsa haruslah lebih sadar pentingnya fungsi lingkungan dan tidak hanya mengutamakan kepentingan ekonomi. Hal ini berlaku bagi seluruh pihak perusahaan yang ingin melaksanakan suatu proyek bahwa perlunya kesadaran untuk tidak merusak lingkungan.  Pihak pemerintah selaku pengawas yang bertugas dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proyek haruslah tegas dalam memberikan sanksi apabila suatu perusahaan tidak dapat mengelola lingkungan dengan baik. Disamping itu, pihak pemerintah atau dinas terkait yang bertugas dalam mengawasan, harusnya memiliki SDM dan fasilitas yang memadai agar dapat melakukan pengawasan dengan optimal.

Daftar Pustaka https://abdulwahid79.wordpress.com/2016/08/10/sppl-surat-pernyataanpengelolaan-lingkungan-hidup/ https://id.pdfcoke.com/document/346549647/Form-SPPL-docx https://regional.kompas.com/read/2018/06/29/14585851/diduga-cemari-anaksungai-citarum-pabrik-batik-disegel-polisi PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. TAH, F. S. (2013). Implementasi Penerbitan Izin Lingkungan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

LAMPIRAN Penggolongan Usaha Wajib UKL-UPL dan SPKPPLH

MAKALAH KEGIATAN TIDAK WAJIB AMDAL, TIDAK WAJIB UKL-UPL NAMUN WAJIB SKPPLPH

Disusun untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Dasar-dasar Amdal Dosen Pengampu : Ir. Putut Widjanarko, MP.

Disusun Oleh : Kelompok 3 Natalia Windy Christian Masrur roziqin Ana Auliyatul Rofiqoh Maviana Bocha Tri Halis Mat Rusian Aliyyil Adzim Chintya Wandika Ningrum Dini Anggrainy Selvi Darmayanti Santa Agnes Octavia Siahaan

(165080101111018) (165080101111019) (165080101111022) (165080101111029) (165080101111033) (165080101111035) (165080101111040) (165080101111041) (165080101111043) (165080101111057)

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018