Makalah Amdal Ary Sudijanto

AMDAL sebagai Persyaratan dalam Pengelolaan Lingkungan Disampaikan oleh: Ary Sudijanto Kementerian Negara Lingkungan Hidup Bogor, 22 Agustus 2007

Apa-sih

AMDAL

?!

itu

kajian mengenai dampak

besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan

bagi proses pengambilan keputusan. hidup yang diperlukan

Sumber: Pasal 1 ayat 1 PP 27 Tahun 1999

Penerapan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia

pre-emptive

Pengambilan keputusan & perencanaan

preventive

Pelaksanaan

proactive

Tingkat produksi

• Pengawasan Baku Mutu

•ISO 14000

• Tata Ruang

• Insentif & Disinsentif (Instrumen ekonomi)

•Audit Lingkungan

• AMDAL, UKL/UPL

• Program PROPER • Perizinan PLB3

Studi Kelayakan

untuk 

ASPEK  



apa?? 　

Untuk menghindari & meminimalisasi dampak lingkungan sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan Survei, prakiraan, dan evaluasi dampak berupa polusi, gangguan keanekaragaman ekosistem, hubungan manusiaalam dan lingkungan global (nir emisi, efek rumah kaca dll).

ALAT 

TEKNIS:

KOMUNIKASI:

Untuk mendapatkan konsensus dengan masyarakat (terkena dampak), akuntabilitas pemrakarsa dan pemerintah, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan

Tujuan AMDAL 

AMDAL merupakan alat pengelolaan lingkungan hidup untuk: •

Menghindari dampak 

Tinggi



PRIORITAS



•

Meminimalisasi dampak  

Renda h

•

Apakah proyek dibutuhkan? Apakah proyek harus dilaksanakan saat ini? Apakah ada alternatif lokasi? Mengurangi skala, besaran, ukuran Apakah ada alternatif untuk proses, desain, bahan baku, bahan bantu?

Melakukan mitigasi/kompensasi dampak 

Memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap lingkungan yang rusak (contoh: Pengembangan Bank Mitigasi) Sumber: UNEP, 2002

Dampak vs AMDAL PRIORITAS

HINDARIDAMPAK HINDARI

MINIMISASI DAMPAK

HINDARI

MINIMISASI DAMPAK M % DAMPAK

MITIGASI

ƒ

ungsi

AMDAL

AMDAL itu, untuk pengambilan

KEPUTUSAN... Pasal 1 ayat 1 PP 27 Tahun 1999

AMD AL

adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang

Salusu, J (2000) Pengambilan keputusan adalah

diperlukan bagi

proses memilih suatu alternatif cara

dan/atau kegiatan

bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi

proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha

Eccleston CH (2000) Kajian terhadap alternatif -alternatif kegiatan merupakan jantung dari peraturan

NEPA .

NEPA merupakan milestone penerapan AMDAL Sumber: Reliantoro, 2005

Bagaimana AMDAL

dilakukan ? BERURUTAN

STUDI KELAYAKAN EKONOMI / TEKNIS

AMDAL

MODIFIKASI PROYEK DGN UPAYA PENGELOLAAN

STUDI KELAYAKAN EKONOMI / TEKNIS MODIFIKASI PROYEK DGN UPAYA PENGELOLAAN

SEIRING AMDAL

STUDI KELAYAKAN EKONOMI / TEKNIS

TERINTEGRASI

AMDAL

PROYEK YANG RAMAH LINGKUNGAN

Sumber: Reliantoro, 2005

Studi Kasus: AMDAL PLTA Cirata 1 260m 3 2

232m

Contoh Rencana Pengembangan Lapangan Minyak Sei Duku Lapangan Minyak Sungai

Laut

 Kampung A  Lokasi Fasilitas

Jalur Pipa & Jalan Alternatif 2

Laut Kampung B

Cagar Alam Sei Baru

Wilayah sengketa Kampung C dan Cagar Alam Jalur Pipa & Jalan Alternatif 1 Kampung C, sarana pendukung & jetty

Laut

Sungai Sei Duku

Sumber: Adiwibowo, 2004

RENCANA LOKASI : 2.INDUSTRI SEMEN LANGKAT, SUMATERA UTARA 3.INDUSTRI SEMEN GOMBONG , JAWA TENGAH REKOMENDASI AMDAL DAPAT MENGUBAH RENCANA LOKASI, DESAIN TEKNIS, DAN PERSYARATAN LAINNYA

DESAIN TEKNIS : PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT 1 JUTA HEKTAR, KALIMANTAN TENGAH PERSYARATAN LAIN : 2.LNG TANGGUH, PAPUA 3.INDUSTRI SEMEN MAKMUR INDONESIA, JAWA BARAT

MANFAAT AMDAL

Sebagai “environmental safe guard” • Pengembangan wilayah • Sebagai pedoman pengelolaan lingkungan • Pemenuhan prasyarat utang (loan) Rekomendasi dalam proses perijinan

•

•

 AMDAL

sebagai

Env. Safeguard

SumberD Ada aya Alam Environmental Safeguard

Lebih efisien; pengunaan SDA berkelanjutan, konservasi kawasan Output SDA lindung Partisipasi masyarakt lokal Kepemerintahaan lebih besar; akuntabilitas pemda, pusat lebih berkonsentrasi pada kebijakan dan pengawasan

PAD

Tidak ada Environmental Safeguard yg memadai

Eksploitasi SDA eksteksif

SDA menurun secara drastis Kerusakan lingkungan yang tidak dapat balik

waktu Sumber: World Bank (2001), Environment and Natural Resources Management in a Time of Transition

PERENCANAAN TATA RUANG

PENGAWASAN & PENEGAKAN HUKUM

PELAPORAN THD PENAATAN STANDAR NATIONAL MINIMUM

ENVIRONMENTAL SAFEGUARDS (Upaya Perlindungan Lingkungan)

PERIJINAN DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

AMDAL

Sumber: World Bank (2001), Environment and Natural Resources Management in a

 Manfaat AMDAL PERENCANAAN



dalam

WILAYAH

Pasal 2 Ayat (2) PP 27/1999: Hasil AMDAL digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah

AMDAL versus Perencanaan Wilayah 



Pembangunan Kawasan Industri JABABEKA, Cilegon, Serang, Banten Luas Kawasan: 2000 ha Luas Lahan Industri 1800 ha (kawasan hijau min. 10% dari luas total, SK Menperindag No.50/1997)  Standar Pekerja Industri: 90100 TK/ha  1,5 TK sebanding dengan 1 KK membutuhkan rumah 

IMPLIKASI terhadap

TATA RUANG Kebutuhan Rumah: 162.000 TK / 1,5 = 108.000 unit rumah Tenaga Kerja : 90 TK/ha x 1800 ha = 162.000 TK

Untuk 108.000 unit rumah dibutuhkan lahan seluas: (asumsi 1 rumah = 70 m2) 108.000 x 70 m2 = 7.560.000 m2 = 756 ha

Jika standar 1 kelurahan adalah 26.000 penduduk, maka ada 6 kelurahan (baru?)

IMPLIKASI terhadap

TATA RUANG 

Kebutuhan infrastruktur?    



Jalan Jembatan Fasum/fasos Dll

Kebutuhan Utilitas?   

Air Listrik Telepon



 

  



Perubahan tata ruang disekitar yang dipicu pembangunan kawasan Bangkitan lalu lintas (barang & pekerja pendatang) Peningkatan kebutuhan pemukiman dan fasilitas lingkungan bagi pekerja pendatang Perubahan iklim mikro akibat berubahnya fungsi lahan Timbulnya run-off yang dapat menimbulkan banjir Adanya interaksi dengan berbagai kegiatan sekitar yang bersifat sinergis maupun antagonis Berbagai dampak sosial, ekonomi dan budaya akibat interaksi pendatang dan penduduk lokal

 Manfaat AMDAL

dalam

CEGAH, KENDALI & PANTAU 

DAMPAK

Hasil AMDAL memberikan pedoman upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak lingkungan

Contoh  

Kasus Pembangunan Terminal Transit Utama Balongan (PERTAMINA), Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Valuasi Ekonomi (tahap konstruksi, 3 tahun): •

Penurunan Kualitas Udara  

• • • •

Akibat transportasi Akibat penggalian pipa

Peningkatan Kebisingan Peningkatan Prasarana Jalan Kemacetan lalu lintas Penurunan kualitas Air Laut

TOTAL

Rp. 460.465.000 Rp. 31.112.500 Rp. 460.465.000 Rp. 460.465.000 Rp. 9.304.815 Rp. 70.518.580

Rp.1.414.549.645

Contoh



Kasus

(lanj…)

Valuasi Ekonomi (tahap operasi, perhitungan 25 tahun): • •

Penurunan Kualitas Udara Penurunan kualitas Air: 



Akibat Ceceran Minyak Di Depot BBM (25 tahun) Akibat tumpahan minyak di Laut ( 1 kali/25 tahun)

Rp. 113.475.000

Rp.

751.658.400

Rp. 5.149.760.625/th

TOTAL Rp. 6.014.894.025 GRAND TOTAL (K+O)Rp. 7.429.443.670

 Prasyarat UTANG 

Pengalaman:  Banyak

debitur yang tidak dapat mengembalikan utang (masalah soSIAL, poliTIK, lingKUNGan)



Penetapan safeguard policy (amdal, syarat

ngutang)  Contoh:

ADB, WB, termasuk kerjasama KLH-BI

 Rekomendasi Izin AMDAL harus : 

Digunakan sebagai bahan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelengaraan usaha dan/atau kegiatan - PP 27 Tahun 1999 Pasal 1 • Tertuang dalam izin dengan mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam RKL RPL sebagai ketentuan dalam izin - PP 27 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (2) • Digunakan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan – PP 27 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (1)

Sumber : PP 27 Tahun 1999

AMDAL & PERIJINAN PRA DESENTRALISASI Ijin Lokasi

AMDAL

Ijin Melakukan Usaha

DESENTRALISASI AMDAL

Ijin Lokasi & Ijin melakukan Usaha

AMDAL & PERIJINAN

mari KITA lihat ! Skema AMDAL-UKL/UPL Hanya 84 jenis kegiatan, ke depan lebih sedikit

Proposal Kegiatan

>1200 jenis kegiatan, termasuk MIGAS & LB3

Penapisan Wajib AMDAL

Wajib UKL/UPL

Pelingkupan

Penyusunan UKL/UPL

Komisi

Koordinasi

Penilaian KA-ANDAL

Penilaian UKL/UPL

Komisi

Sesuai persyaratan

Penilaian ANDAL, RKL, RPL Tidak Layak

Layak Perizinan

Ples bek ( AMDAL

)

alias, Kilas Balik

Evolusi AMDAL di Indonesia 

Tahap Implementasi: Pra-1987, UU 4/1982 dan periode 1987 – 1993, PP No. 29/1986. Implementasi terbatas, pada tahap pengenalan, masih banyak ketidakpahaman AMDAL oleh para stakeholder.



Tahap Pengembangan: Antara 1993 – 2000, PP No. 51/1993. Penekanan pada penyederhanaan proses AMDAL. Muatan deregulasi, tidak ada SEMDAL, dan pengenalan berbagai pendekatan dalam AMDAL.



Tahap Perbaikan (Refinement): Pasca-2000, UU 23/1997 dan PP No. 27/1999 Penekanan pada partisipasi masyarakat, sentralisasi dan redesentralisasi serta muatan AMDAL lintas batas.



Revitalisasi AMDAL ► setelah 2004-2005 (?) UU AMDAL? Sanksi hukum yang jelas, reformasi mekanisme AMDAL Perangkat pengelolaan lingkungan lainnya (KLS, ERA, EMS, Audit)

Sumber: Purnama, 2004

Proses AMDAL Menurut PP 29/86

Penapisan 1 (sektoral)

Penapisan 2 (PIL + penilaian)

Wajib AMDAL

Proposal Identifikasi

Tidak Wajib AMDAL

Tidak perlu evaluasi lebih lanjut

a k g n a a r j r e L e K K A D M A

KA-SEL

Penilaian (Komisi)

Penilaian (Komisi)

Laporan ANDAL (RKL, RPL)

Penilaian (Komisi)

Penyusunan RKL-RPL

Ditolak

Penilaian

Banding (30 hari)

Disetujui

Perlu evaluasi lebih lanjut

Ke r a LI NG AU ngk KU DIT a NG AN

KA-ANDAL

Ditolak

Penapisan 2 (PEL + penilaian)

Tidak Wajib AMDAL

Laporan SEL (RKL, RPL)

Penyusunan RKL-RPL

Penilaian (Komisi)

Penilaian

Disetujui

Perijinan

Sumber: Interpretasi dari PP

Perubahan Kebijakan AMDAL PP 29/1986

PP 51/1993

PP 27/1999

Berlaku efektif 5 Juni 1987

Berlaku efektif 23 Okt 1993

Berlaku efektif 7 Nov 2000

Pelaksanaan AMDAL/SEMDAL

Pelaksanaan AMDAL

Pelaksanaan AMDAL

c. PIL/PEL

a. KA-ANDAL

a. KA-ANDAL

d. KA-ANDAL/KA-SEL

b. ANDAL, RKL-RPL

b. ANDAL, RKL-RPL

e. ANDAL/SEL

Pendekatan Studi AMDAL: AMDAL KegiatanTunggal

Pendekatan Studi AMDAL: AMDAL KegiatanTunggal

f. RKL g. RPL Pendekatan Studi AMDAL: AMDAL Tunggal Kaitan dengan izin: izin diberikan setelah RKL-RPL disetujui Kewenangan Penilaian 27 Komisi AMDAL Daerah 16 Komisi AMDAL Pusat

AMDAL Terpadu/Multisektor

AMDAL Terpadu

AMDAL Kawasan

AMDAL Kegiatan dalam Kawasan

AMDAL Regional Kaitan dengan izin: izin usaha tetap diberikan setelah RKL-RPL dilaksanakan dengan baik Kewenangan Penilaian 27 Komisi AMDAL Daerah 16 Komisi AMDAL Pusat 1 Komisi AMDAL Regional & Terpadu Pengaturan UKL-UPL

Kaitan dengan izin: Ketentuan RKL-RPL menjadi bagian dari ijin Kewenangan Penilaian 119 Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota 33 Komisi Penilai AMDAL Propinsi 1 Komisi Penilai AMDAL Pusat

Status AMDAL di Asia Timur Country

EIA legislation Date

Brunei Darussalam Cambodia

L

AP

EIA practice A

Sg

Sr

Sc

Pr

Mi

Mo

CIA

Pp

EMP

_

√

X

X

X

√

√

X

X

X

X

_

√

X

X

X

√

√

X

X

X

X

X

√

X

√

√

X

X

X

X

√

√

X

√

√

√

X

√

X

√

X

X

√

X

China

1981

Hong Kong

1997

√

J apan

1997

√

Indonesia

1987*

√

√

√

√

√

√

√

X

X

√

Korea (South)

1981

√

√

√

√

√

√

√

X

√

√

X

X

X

√

√

X

X

X

X

√

X

X

√

√

Laos

√

?

Dampak Kumulatif √ √ X √

_

Malaysia

1987

Myanmar

_

Philippines

1977

Singapore

_

√

√ √ Masyarakat √ √ Partisipasi

√ √ √ √ √

X

X

X

√

√

X

X

X

X

√

√

X

√

√

√

X

√

√

√

X

X

X

X

√

X

X

√

X

Kep KaX Bapedal 08 X X √ X Tahun √ X √ 2000

Taiwan

1987

Thailand

1978

√

√

√

X

√

√

X

X

√

√

Vietnam

1993

√

X

√

X

√

√

X

X

X

X

Note: A, Ad hoc; AP, administrative procedures; L, legislation; CIA, cumulative impact assessment; EMP, environmental management plan; Mi, mitigation; Mo, compulsory monitoring; Pp, public participation; Pr, prediction; Sc, mandatory scoping; Sg, sectoral guidelines; Sr, screening list; √, adopted practice; X, not regularly used; −, not introduced yet

Pelaksanaan AMDAL Internasional

Sumber: Purnama, 2004

AMDAL

dalam

peta

kajian lingkungan

Perangkat Manajemen Lingkungan Project level PROTOKOL KYOTO

Market based Instrument

KONVENSI BASEL

Teknologi

Peraturan Perundangan

PROTOKOL MONTREAL PROTOKOL CARTAGENA

Ecosystem Level

Program DAS Kritis

Prokasih

Cleaner Prod

Pantai & AMDAL Laut Lestari

Audit

UKL & UPL

Global level Langit Biru

Eko label

ISO 14000

Keanekaragaman Hayati Good Enviromental Governance

Adipura

Kebijakan Lingkungan

Kepedulian Konsumen

National/ Kabupaten level

Perangkat Manajemen Lingkungan di Tingkat Proyek AMDAL

Audit Lingkungan

Ekolabel

ISO 14001

Cleaner Production

Wajib

Sukarela

Sukarela

Sukarela

Sukarela

Tahap

Studi Kelayakan

Operasi

Operasi

Operasi

Operasi

Manfaat

●

Uraian Sifat

Perolehan ijin operasi ● Pedoman pengelolaan & peman tauan lingkungan

Status pentaatan ● Perbaikan kinerja ma najemen ●

Status pentaatan ● Perolehan sertifikat ● Perbaikan kinerja ma najemen ●

Status pentaatan ● Perolehan sertifikat ● Perbaikan kinerja ma najemen ●

Efisiensi ● Pentaatan peraturan ● Kinerja lingkungan ●

Manfaat Implementasi ISO 14001 PT IKPP Tangerang (1997) Program

Benefit US$/year

CoGenerator Usage

60,600

Management Improvement

330,270

Housekeeping Improvement

43,430

Hazardous management

444,400

Reuse water

2,262,600

Pusmet PT Timah Bangka (1997) Program Energy saving Cooling filter system improvement

Benefit US$/year 20,000

2,166,667

PT Pupuk Kaltim (1997) Program

Benefit US$/year

Energy saving

240,075

Reuse waste water

248,728

Efficiency K-I removal CO2

263,186

KRITERIA WAJIB AMDAL 

Kriteria ini hanya diperlukan bagi proyek-proyek yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan yang pada umumnya terdapat pada rencana-rencana kegiatan berskala besar, kompleks serta berlokasi di daerah yang memiliki lingkungan sensitif.



Jenis-jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL dapat dilihat pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 17 tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL.

Penentuan Kegiatan Wajib AMDAL RENCANA KEGIATAN

Ada dalam PER-MENLH No.1! TH 2006?

Tida k

UKL-UPL (sesuai KepMENLH No. 86/2002

Y a

MENYUS UN AMDAL

DOKUMEN/FORMULIR UKL-UPL

Jenis Usaha dan Atau Kegiatan Wajib AMDAL [Kep-MENLH No.11/2006] Daftar Jenis Kegiatan yang wajib AMDAL - Pembagian Per Sektor Kegiatan - Jenis Kegiatan - Skala Besaran - Alasan

Bupati/Walikota & Gubernur dapat menetapkan skala besaran lebih ketat Bupati/Walikota / Gubernur / masyarakat mengusulkan jenis kegiatan baru Daftar Wajib AMDAL – ditinjau 5 tahun sekali Wajib AMDAL – berbatasan langsung dgn kawasan lindung

Kegiatan yang Wajib AMDAL       

Pertahanan dan Keamanan Pertanian Perikanan Kehutanan Kesehatan Perhubungan Teknologi Satelit

     

Perindustrian Prasarana Wilayah Energi dan Sumber Daya Mineral Pariwisata Pengelolaan limbah B3 Rekayasa Genetika

SANDINGAN KEPMEN LH 17/ 2001 DAN PERMEN LH 11/2006 No

Sektor

Kepmen 17/2001

Revisi

A.

Pertahanan dan Keamanan

5 Kegiatan

3 Kegiatan

B.

Pertanian

4 Kegiatan

2 Kegiatan

C.

Perikanan

3 Kegiatan

3 Kegiatan

D.

Kehutanan

2 Kegiatan

1 Kegiatan

E.

Kesehatan

1 Kegiatan

-

F.

Perhubungan

13 Kegiatan

10 Kegiatan

G.

Teknologi Satelit

1 Kegiatan

1 Kegiatan

H.

Perindustrian

15 Kegiatan

7 Kegiatan

I.

Prasarana Wilayah

15 Kegiatan

16 Kegiatan

J.

ESDM

17 Kegiatan

10 Kegiatan

K.

Pariwisata

4 Kegiatan

2 Kegiatan

L.

Pengemb. Nuklir

2 Kegiatan

2 Kegiatan

M.

PLB3

1 Kegiatan

1 Kegiatan

N.

Rekayasa Genetik

2 Kegiatan

2 Kegiatan

Jumlah

85 kegiatan

60 kegiatan

Beberapa Contoh Dampak Penting Perubahan Bentang alam Reklamasi Pantai  perubahan dari laut menjadi daratan

Eksploitasi SDA Kawasan konservasi  Ladia Galaska, Izin penambangan thd 13 perusahaan

Perubahan tata guna lahan Konversi lahan pertanian  Industri atau perumahan

PROSEDUR AMDAL

Rencana Kegiatan dari pemrakarsa Proses penapisan: Daftar kegiatan wajib AMDAL (KepMenLH No. 17 Tahun 2001)

AMDAL dipersyaratkan

AMDAL tidak diperlukan

Pemberitahuan rencana studi AMDAL ke Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Pusat Pengumuman rencana kegiatan dan konsultasi masyarakat

Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)

Penyusunan Kerangka Acuan (KAANDAL) Penilaian KA-ANDAL dilakukan oleh Komisi AMDAL Penyusunan dokumen ANDAL, RKL dan RPL Penilaian ANDAL, RKL dan RPL Tidak Layak Lingkungan (kegiatan ditolak) SK Tidak Layak Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Walikot a

Surat Kesepakatan KA ANDAL

MenLH/Gubernur /Bupati/Walikota

Rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab

Layak Lingkungan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Walikot a Proses Perijinan

Komisi AMDAL Pusat terdiri dari: Pakar, Sektor Terkait, Pemda Setempat, Masyarakat, LSM

PEMRAKARSA + KONSULTAN PENYUSUN

INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

PELAK U AMDAL KOMISI PENILAI AMDAL: •KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT •KOMISI PENILAI AMDAL PROPINSI •KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN/KOTA Catatan: Masyarakat terkena dampak adalah anggota Komisi Penilai AMDAL

KEWENANGAN AMDAL BERDASARKAN PP 25 TAHUN 2000 & KepMen LH No. 40 TAHUN 2000 PEMERINTAH •

Berdampak negatif pada masy luas/Hankam/ STRATEGIS

•

Lokasi melebihi 1 Propinsi

•

Lokasi di wilayah sengketa

•

Lokasi diwilayah ruang lautan > 12 mil

•

Lokasi di lintas batas negara

PROPINSI Berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya lebih dari satu kabupaten/Kota KAB/KOT Semua Kegiatan di luar kewenangan Propinsi & Kabupaten



Komisi penilai Pusat berwenang: Berbagai kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas dan atau menyangkut pertahanan dan keamanan, seperti: submarine tailing, pengolahan limbah B3, eksploitasi migas, dll;  Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan meliputi lebih dari satu wilayah propinsi;  Kegiatan berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain;  Di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil. 



Komisi penilai Propinsi berwenang: Berbagai kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas, seperti: pembangunan industri petrokimia, pembangunan industri semen dan quarry-nya, pembangunan bendungan, dll;  Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota;  Di wilayah laut di antara 4 (empat) sampai 12 (dua belas) mil. 



Komisi penilai Kabupaten/Kota berwenang: 

Menilai hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi semua rencana usaha dan/atau kegiatan di luar kewenangan Pusat dan Propinsi, sebagaimana diatur dalam Kep Men LH tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL

Komisi Penilai AMDAL KOMISI PENILAI AMDAL Ketua - Sekretaris - Anggota TIM TEKNIS - KLH/Instansi Pengelola LH Daerah - Sektor terkait - Pakar

SEKRETARIAT KOMISI ANGGOTA (lainnya) - Masyarakat terkena dampak - LSM/ORLING

- KLH/Instansi Pengelola LH Daerah

1. Penapisan RENCANA KEGIATAN AMDAL KEP-MENLH No.17 TH 2001

Y a

MENYUS UN AMDAL

Tida k

UKL-UPL DAFTAR WAJIB UKL UPL

Tida k IMPLEMENTASI LANGSUNG

Y a

DOKUMEN / FORMULIR

2. Pengumuman HAK WARGA MASYARAKAT

Memperoleh informasi Hak

Memberi saran, pendapat,

Warga

dan tanggapan

Masyarak at

Duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL (masyarakat yang terkena dampak) (Kep Ka Bapedal 08 Th 2000)

MEKANISME KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM AMDAL (KEPKA 08/2000) MULAI

PENGUMUMAN

PENAPISAN

KONSULTASI MASYARAKAT

PELINGKUPAN

KESEPAKATAN KA-ANDAL PARTISIPASI MASYARAKAT

PENYUSUNAN

(melalui Wakil-nya)

ANDAL, RKL dan RPL KEPUTUSAN KELAYAKAN atas ANDAL, RKL dan RPL SELESAI

Bentuk Komunikasi Langsung  Dialog melalui pertemuan, diskusi atau wawancara Tidak Langsung  Memasang pengumuman baik di media cetak maupun elektronik  Memberikan tanggapan, saran atau masukan secara tertulis

3. Pelingkupan & Metodologi Komponen Rencana Kegiatan (yang menimbulkan dampak) Komponen Lingkungan Hidup (yang terkena dampak) Kegiatan Lain disekitarnya Saran Tanggapan Pendapat (hasil sosialisasi)

PEMRAKARSA

KONSULTAN AMDAL

KESEPAKATAN KA ANDAL

KOMISI PENILAI AMDAL

Batas Studi Dampak penting hipotetik

Metode Studi

Isu Pokok Draft KA ANDAL

Tenaga Ahli Yg diperlukan

4. Parameter yang diteliti Metodologi pengumpulan data  Metodologi analisis  Metodologi prakiraan dampak  Metodologi evaluasi dampak 

5. Penilaian KA ANDAL

Penilaian KA-ANDAL dilakukan oleh Komisi AMDAL

Isi Surat kesepakatan KA-ANDAL : Ruang lingkup dan kedalaman kajian ANDAL, RKL/RPL yang akan dilakukan.

Surat Kesepakatan KA ANDAL

MenLH/Gubernur /Bupati/Walikota

Penyusunan ANDAL, RKL, RPL oleh pemrakarsa

6. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL •

Kep Ka Bapedal No 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

•

Kep Ka Bapedal No 056 Tahun 1994 tentang pedoman ukuran dampak penting – PP 27 Tahun 1999 pasal 5

•

Kep Men LH No 57 Tahun 1995 ttg AMDAL Terpadu / Multisektor

•

Kep Ka Bapedal No 299 Thn 1996 ttg Aspek Sosial dalam AMDAL

•

Kep Ka Bapedal No 299 Thn 1996 ttg Aspek Kesehatan Masyarakat dalam AMDAL

•

Kep Men LH No 4 Tahun 2000 ttg Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Pemukiman Terpadu

•

Kep Men LH No 5 Tahun 2000 ttg Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah

7. Lanjutan….. 1.

Proses pelingkupan dan metodologi

2.

Pengumpulan data dan analisis Lingkungan Awal

3.

Rencana kegiatan harus lebih detail dari data yang ada pada KA

4.

Prakiraan dampak

sebagai Rona

dikaji lebih rinci

•

Rumusan matematika prakiraan kuantitatif

besaran dampak &

•

Aspek Sosial

kualitatif

•

Aspek ekonomi

kuantitatif & kualitatif

5.

Sifat penting dampak (ada 6 kriteria)

6.

Dampak penting

harus dijabarkan dalam RKL &

8. KRITERIA DAMPAK PENTING Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain :      

jumlah manusia yang akan terkena dampak; luas wilayah persebaran dampak; intensitas dan lamanya dampak berlangsung; banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak; sifat kumulatif dampak; berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

9. Penilaian ANDAL, RKL, RPL Isi SK Kelayakan: -Kewajiban pemrakarsa untuk melaksanakan kegiatan sesuai AMDAL -Kewajiban pemrakarsa untuk melaksanakan RKL/RPL

Penilaian ANDAL, RKL dan RPL (Komisi Amdal)

Tidak Layak Lingkungan (kegiatan ditolak) SK Tidak Layak Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Waliko

Layak Lingkungan

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Waliko ta Proses Perijinan

Kondisi kini & Tantangannya

Faktor Penentu Mutu AMDAL PENEGAKAN HUKUM

Kompetensi & Integritas Penilai/Komisi Kompetensi & Integritas Penyusun

Mutu Dokumen AMDAL

Implementasi AMDAL

Pandangan & Komitmen Pemrakarsa

KEBIJAKAN & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kondisi AMDAL Saat Ini Pandangan & Pemahaman Pemrakarsa: AMDAL dan implementasinya dipandang sebagai cost center Tidak ada insentif atau perbedaan bagi pemrakarsa:  Yang menyusun AMDAL vs yang tidak menyusun  Yang menyusun AMDAL secara benar dan baik vs yang asal jadi  Yang implementasikan AMDAL vs yang tidak implementasi Tidak mengetahui perbedaan manfaat bila AMDAL disusun sebagai bagian studi kelayakan & bila tidak

Kondisi AMDAL Saat Ini Dikalangan Aparatur Pemerintah: AMDAL lebih dipandang sebagai instrumen perijinan ketimbang instrumen pencegahan dampak lingkungan Dalam AMDAL harus dimuat serinci mungkin upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan Tidak mengetahui perbedaan manfaat bila AMDAL disusun sebagai bagian studi kelayakan dengan bila disusun sesudahnya. Terbatasnya SDM yang berkemampuan menilai AMDAL AMDAL masih dipandang sebagai komoditas ekonomi oleh (oknum) aparatur pemerintah, pemrakarsa atau konsultan tertentu

Kondisi AMDAL Saat Ini Pandangan Penyusun (Konsultan) AMDAL: AMDAL akan disusun lebih baik bila data dan informasi rencana kegiatan/usaha lengkap tersedia RKL: pengelolaan lingkungan ditujukan ke seluruh komponen lingkungan yang terkena dampak penting dan belum berorientasi pada langkah-langkah untuk reduce cost (penurunan biaya produksi) RPL: pemantauan lingkungan ditujukan ke seluruh komponen lingkungan yang terkena dampak penting, belum dibatasi pada komponen tertentu yang merupakan indikator strategis.

Kondisi AMDAL Saat Ini Peraturan Perundangan & Penegakkannya: Lemahnya penegakkan hukum bagi: Yang tidak menyusun AMDAL Yang menyusun AMDAL setelah studi kelayakan Yang tidak mengimplementasikan AMDAL Ketidak jelasan konsep dampak besar dan penting sebagaimana tercantum dlm peraturan perundang-undangan membawa pengaruh negatif terhadap akuntabilitas dokumen AMDAL

Haru-biru penilaian AMDAL Kabupaten/Kota  75% Kabupaten/Kota TIDAK MEMILIKI Komisi Penilai AMDAL (hanya 119 dari 474)  Hanya 50% dari 119 Komisi Penilai yang BERFUNGSI menilai AMDAL  Lebih >75% dokumen AMDAL yang dinilai Kabupaten/Kota berkualitas BURUK-SANGAT BURUK  Kabupaten/Kota mengambil kewenangan Pusat & Propinsi dalam penilaian AMDAL 

AMDAL yang melanggar layak lingkungan



Pembentukan Komisi Penilai AMDAL TidaK SesuaI Kep-MENLH No. 41 Tahun 2000 Kabupaten/Kota menentukan WAJIB AMDAL sendiri, tidak sesuai dengan Ke-MENLH No. 17 Tahun 2001





TATA RUANG dinyatakan

AMDAL dan UKL/UPL dijadikan ALAT

RETRIBUSI

Evaluasi Data Base Inventaris Kegiatan Wajib AMDAL tetapi tidak memiliki Dokumen AMDAL

Data yang terdapat pada data base AMDAL ada 512 kegiatan yang belum memiliki dokumen AMDAL yang tersebar di 48 Kab/Kota dari 118 Kab/Kota yang dikirim surat inventarisasi

Revitalisasi AMDAL (1) ① Jadikan AMDAL untuk efisiensi usaha Dari yang semula terfokus ke upaya penanggulangan dan pengendalian dampak penting negatif ke upaya pencegahan yang sekaligus dapat menurunkan biaya operasi (reduce cost) atau meningkatkan keunggulan kompetitif (competitive advantage). ② Dokumen RKL dan RPL Dari yang semula bersifat “kaku” atau tidak dapat dirubah ke sifat yang “luwes” & dapat diubah sesuai dengan kondisi internal dan eksternal kegiatan/usaha (persaingan pasar, teknologi), tanpa perlu persetujuan dari instansi berwenang.

Revitalisasi AMDAL (2) ➂ Wujudkan AMDAL sbg bagian dari studi kelayakan Perlu disosialisasikan secara luas resiko yang harus ditanggung bila AMDAL tidak disusun sebagai bagian dari studi kelayakan ➃ Hilangkan konsep dampak besar & penting Konsep “dampak besar dan penting” sangat menimbulkan kerancuan pengertian, perlu diubah kembali menjadi konsep “dampak penting” ➄ Penegakkan hukum Perlu penegakkan hukum bagi wajib AMDAL yang tidak menyusun AMDAL, dan yang tidak mengimplementasikan AMDAL

Apa itu Audit?

Sistem Manajemen Lingkungan 

alat yang memberikan metode untuk melakukan pengelolaan lingkungan secara sistematis terhadap aktifitas, produk dan jasa suatu organisasi dan membantu organisasi tersebut untuk mencapai

kewajiban dan kinerja yang telah ditetapkan. Kebijakan Lingkungan

plan Do

act check

Pola Umum SML

Review oleh Manajemen

Perencanaa n Pelaksanaan / Implementasi Pemantauan & Tindakan Perbaikan

Model SML- ISO 14001

Audit Lingkungan 

Audit Lingkungan adalah suatu proses

verifikasi secara sistematis dan terdokumentasi untuk memperoleh data dan mengevaluasi bukti secara obyektif untuk menentukan apakah sistem manajemen lingkungan yang dibuat oleh organisasi sesuai dengan kriteria audit sistem manajemen lingkungan yang dibuat organisasi, dan untuk mengkomunikasikan hasil-hasil proses ini kepada manajemen.

SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN di INDONESIA

SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN WAJIB UKL UPL ANDAL RKL RPL AUDIT WAJIB

SUKARELA ISO 14001 EMAS Responsible Care Produksi Bersih

MENGGUNAKAN SML WAJIB YANG MANA ?

AMDAL UKL UPL

?

AUDIT WAJIB

Sistem Manajemen Lingkungan Sukarela Tuntutan Standar Pengelolaan Yang Tinggi dari Masyarakat

tekanan

Peraturan Lingkungan Hidup semakin ketat & komplek

SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN SUKARELA

DUNIA USAHA DAN INDUS

Sistem Manjemen Lingkungan Sukarela Komponen Umum Sistem Manjemen Lingkungan  mengidentifikasi dampak kegiatan terhadap kegiatan;  memahami peraturan-peraturan hukum yang akan ditanggung pada saat ini dan di masa depan;  mengembangkan program untuk melakukan perbaikan;  menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program;  melakukan pemantauan terhadap kinerja secara periodik (DeSimone and Popoff 1997).

Untung – Rugi Audit Lingkungan Keuntungan        



Memperbaiki kinerja pengelolaan lingkungan Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan Mencegah terjadinya pencemaran dan melestarikan sumberdaya Mengurangi atau mengelola risiko Menarik konsumen baru dan pasar Meningkatkan efisiensi dan menekan biaya Meningkatkan moral karyawan Meningkatkan image perusahaan terhadap publik, pemerintah, pemberi pinjmana dan investor. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab karyawan terhadap masalah lingkungan.

Kerugian 







Memerlukan investasi sumberdaya termasuk kemungkinan kerugian waktu bagi karyawan Memerlukan biaya untuk pelatihan personel Memerlukan biaya untuk menyewa konsultan dan auditor. Memerlukan biaya konsultasi teknis untuk menganalisa dampak lingkungan dan opsi-opsi untuk perbaikan, jika diperlukan.

Kebijakan Audit Lingkungan  

Mendorong pelaksanaan Audit Audit lingkungan sukarela tidak membatasi:  

 

pemeriksaan secara rutin; Penyidikan terhadap suatu kegiatan yang dicurigai melakukan kelalaian, penghindaran kewajiban dan pelanggaran terhadap pentaatan hukum dan peraturan; Hak meminta suatu informasi khusus sebagai dasar penentuan perangkat kinerja lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan; Tanggung jawab dunia usaha dan industri untuk menyediakan data hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang 23 Nomor 1997 dan peraturan – peraturan lingkungan yang lain.

LATAR BELAKANG  Audit

lingkungan hidup wajib diterapkan apabila suatu usaha atau kegiatan memiliki indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup atau melakukan pencemaran lingkungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997  Diperlukan suatu mekanisme verifikasi audit lingkungan yang jelas dan pedoman

TUJUAN  Agar

terciptanya pelaksanaan kegiatan Audit Lingkungan Wajib yang efisien dan mengacu pada peraturan yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi Audit Lingkungan

Kriteria Ketidakpatuhan dan Kewenangan (Kepmen LH 30/2001) Kriteria ketidakpatuhan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi dasar dikeluarkannya perintah pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan,meliputi:   



ketidakpatuhan terhadap baku mutu lingkungan hidup, dan atau; ketidakpatuhan terhadap kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dan atau; ketidakpatuhan terhadap persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan, dan atau; ketidakpatuhan yang mengindikasikan bahwa penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup atau tidak melaksanakan sistem pengelolaan lingkungan secara efektif.

MEKANISME AUDIT LH WAJIB SAAT INI (BERDASARKAN KEP MENLH NO 30/2001

AUDIT WAJIB ??!!!!!!!! Kinerja Pengelolaa n Lingkungan

Peringa tan !!!!

PERATURAN LINGKUNGAN HIDUP

Terima kasih semoga bermanfaaT