Makalah Aksiologi

Di samping alasan keilmuan yang tinggi dan kemampuan meneliti masyarakat desa, banyak pihak memposisikan Prof. Dr. Sajogyo menjadi patokan nilai-nilai kehidupan yang luhur. Dalam ungkapan bahasa sehari-hari, seorang muda memilihnya untuk memenuhi kebutuhan generasi muda akan panutan. Seorang ilmuwan (Wiradi, 1996) juga menuliskan, komunitas ilmiah membutuhkan ilmuwan yang berkarakter. Pilihan aksiologis tersebut tidak boleh dibiarkan mengambang, melainkan perlu didaratkan pada serangkaian argumen etis. Dibutuhkan penjelasan yang mendalam untuk mempertanggungjawabkan pilihan yang didasarkan contoh sikap Dr. Sajogyo, sebagai suatu pilihan yang menumbuhkan etos bertindak luhur. Argumen etis atau kategoris harus disampaikan, karena, memakai bahasa David Hume (Scruton, 1986), kalimat deskriptif hasil penelitian sosiologi sekalipun tidak masuk akal untuk diubah menjadi kalimat normatif atau posisi etis. Tidak bisa menarik kesimpulan dari kalimat berita untuk menjadi kalimat perintah. Oleh karena itu akal tidak bisa digunakan sebagai ukuran bagi cara untuk seharusnya bertindak. Bertindak secara bertanggung jawab bukan berarti menguatkan akal, melainkan memperdalam perasaan demi kesejahteraan orang lain. Dalam konteks pembicaraan di sini, ilmu sosiologi pedesaan menyelesaikan tugasnya dengan mendeskripsikan pola tindakan warga desa dan pihak lain yang berkaitan dengannya. Langkah berikutnya menjadi tugas perasaan atau etika untuk menentukan makna maupun kegunaan informasi sosiologi pedesaan itu bagi pihak lain: lapisan bawah, lapisan atas, orang kota, pemerintah, atau lainnya. Dalam wilayah inilah Dr. Sajogyo mengulurkan suluhnya. Dalam terang sikap atau karakternya inilah kolega-kolega menemukan etos untuk mendidik, etos meneliti, dan etos memberdayakan masyarakat. Trilogi dimensi etos tersebut sejajar tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ini bukanlah trilogi kognitif, melainkan trilogi etis yang benar-benar bisa dipraktekkan, sebagaimana direfleksikan sebagai pengalaman hidup Dr. Sajogyo (2004). Dirumuskan dari tulisan-tulisannya sendiri (Sajogyo, 1977; Tjondronegoro, 1996), Dr. Sajogyo mengetengahkan posisi aksiologis untuk berpihak kepada lapisan bawah. Dan ia bergeming pada posisi itu (Sajogyo, 2004). Pendidikan

untuk

Lapisan

Bawah

Aksiologi pemihakan kepada lapisan bawah memberikan terang akan ilmu pengetahuan yang selalu bisa dipraktekkan di tengah masyarakat. Praktek dari ilmu tersebut diarahkan kepada pemecahan masalah. Orientasi kepada pemecahan masalah dapat dipautkan dengan pembelajaran seumur hidup. Dalam proses berkelanjutan ini, pendidik juga belajar dari peserta didik atau murid. Dalam konteks yang diperluas, pendidik selayaknya juga belajar dari lapisan terbawah di pedesaan. Penting pula dicatat bahwa perumusan masalah sendiri menjadi areal etis. Oleh karenanya rumusan masalah dalam sosiologi pedesaan sebaiknya berkisar pada sejauhmana upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan terbawah di pedesaan, atau di perkotaan (migran dari desa). Pola pemecahan masalah masyarakat tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penyuluhan, atau kini boleh dinamakan juga pendampingan. Sehubungan dengan upaya meningkatkan dimensi partisipatif lapisan bawah, maka pendidikan yang cocok dengan aksiologi “berpihak kepada lapisan terbawah” lebih tepat berwujud pendidikan untuk orang dewasa. Seluruh partisipan dalam proses belajar atau mengajar itu berkedudukan setara. Semua tidak berangkat dari pengetahuan kosong, melainkan saling mendiskusikan pola pandang yang berbeda sesuai dengan akumulasi pengetahuan yang sudah pada masing-masing pihak. Dalam bahasa Dr. Sajogyo (2004), pendidikan sosiologi pedesaan dirumuskan sebagai ..... hubungan antara kerja “penyuluhan yang menyertakan peranan masyarakat (tani dan desa)” dan dilain pihak pilihan “corak sosiologi dan lain cabang ilmu sosial”

yang lebih sesuai keperluan pembangunan yang lebih demokratis, dalam kerjasama dan saling menghargai antara sejumlah pelaku (“stakeholders”) pembangunan, terutama (dimulai dari) masyarakat lokal. Penelitian

untuk

Lapisan

Bawah

Aksiologi pemihakan kepada lapisan bawah lebih tepat dipraktekkan dalam ranah metodologi partisipatif. Pengikat dari beragam paradigma partisipatif ialah epistemologi pragmatisme. Di sini kebenaran diuji melalui kesepakatan oleh semua pihak yang terlibat. Semakin banyak yang menyetujuinya maka kebenaran dari hasil kegiatan penelitian tersebut juga meningkat. Jika dibandingkan dengan metodologi lain yang bercirikan epistemologi korespondensi dan koherensi, dengan segera paradigma partisipatif ini dikenali dari ciri kepraktisan penggunaannya untuk mengembangkan masyarakat. Peneliti (seringkali lebih tepat dimaknai sebagai pendamping) bekerja bersama masyarakat lokal untuk mengenali dunianya sendiri, mendefinisikan dunia tersebut, kemudian meletakkan suatu tujuan ke depan yang akan dicapai bersama (Heron, 1996). Paradigma metodologi positivisme dan pasca positivisme tidak memberikan ruang partisipasi bagi responden secara politis (turut berpikir dan menentukan desain penelitian) dan bagi peneliti secara epistemis (melakukan aksi dalam proses penelitian). Berlainan dengan hal itu, paradigma metodologi partisipatif memberikan ruang secara parsial maupun penuh bagi responden (ko-peneliti) secara politis dan peneliti secara epistemis. Sementara itu, paradigma kualitatif lainnya dicirikan oleh partisipasi parsial pada responden untuk menentukan desain penelitian dan partisipasi parsial peneliti dalam aksi. Paradigma partisipatif sendiri bercirikan partisipasi penuh informan (bersama peneliti) dalam merumuskan desain penelitian, sekaligus partisipasi penuh peneliti (bersama informan) dalam aksi-aksi sebagai konsekuensi penelitian. Dr. Sajogyo mengambil eksemplar Siregar (2001) dalam membumikan metode partisiaptif di bumi Indonesia. Terdapat perbedaan antara posisi Orang Luar (OL, peneliti) dan Orang Dalam (OD, masyarakat). Keduanya harus berinteraksi, agar menghasilkan kesepakatan tentang pengetahuan yang bermanfaat bagi semua pihak. Peneliti juga perlu mengatasi tradisi Barat yang membedakan teori dari praktek. Jamak dilakukan dalam paradigma partisipatif untuk menggunakan beragam metode, karena kebutuhan untuk mengevaluasi realitas masyarakat yang kompleks. Hasil dari analisis eklektik ini tetaplah menunjukkan pembedaan pengetahuan (yang sebenarnya merupakan pengetahuan berbasis perbedaan pengalaman), antara Orang Luar (OL) dan Orang Dalam (OD). Oleh karena epistemologi pragmatis tersebut hanya mungkin berjalan melalui interaksi dan kesepakatan bersama di antara semua pihak (peneliti, informan, dan pihak lain) yang terlibat dalam penelitian, teori yang akan dibangun perlu diletakkan atau dilegitimasi ke dalam definisi ilmu pengetahuan dan teori berbasis kesepakatan bersama pula. Pemberdayaan

Masyarakat

Lapisan

Bawah

Dasar konseptual pemberdayaan (empowerment) ialah kekuasaan (power). Akan tetapi konsep kekuasaan yang dianut tidaklah dalam pengertian tunggal selama ini, bahwa kekuasaan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi atau memaksa pihak lain yang berkedudukan lebih rendah, agar bertingkah laku sesuai dengan keinginan pihak yang lebih tinggi. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, konsep kekuasaan klasik ini kini lebih tepat dibaca sebagai dominasi, yaitu suatu kekuasaan yang meliputi (power over) pihak lain, sehingga biasa digunakan sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan (Stewart, 2001). Strategi utama yang dilakukan ialah dengan memobilisasi sumberdaya dari pihak yang dikuasai menuju kepada pihak yang menguasai.

Adapun konsep kekuasaan yang lebih tepat digunakan dalam program pembangunan masa kini merupakan kebalikan dari dominasi, yaitu pemberdayaan (empowerment). Dalam domain kekuasaan, pemberdayaan dimaknai sebagai kekuasaan yang digunakan terhadap orang atau pihak lain (power to) sehingga lapisan yang terbawah sekalipun dapat membuka peluang bagi kemandirian dirinya sendiri. Arti baru terhadap kekuasaan ini tertuju kepada kekuatannya untuk meningkatkan solidaritas di antara warga. Solidaritas tersebut dapat bersifat struktural. Mungkin dalam konteks demikian akan muncul semacam revolusi, atau minimal perubahan institusi yang radikal (Althusser, 2004). Institusi tersebut akan mengembalikan alokasi sumberdaya secara adil kepada tiap pihak dalam suatu negara. Solidaritas juga bisa dibentuk melalui dialog-dialog yang setara antar pihak (Habermas, 1989). Di sini diciptakan ruang publik yang bebas dari penindasan. Aturan-aturan kelembagaan yang hierarkis dan kaku di tingkat lebih tinggi, pada arena dialogis ini dilupakan. Selanjutnya tiap pihak berkomunikasi dua arah pada tataran yang sama. Pembagian komponen sosial atas sektor negara (public), masyarakat (civil society) dan swasta (private) relevan, disebabkan beragam paradigma pemberdayaan masyarakat yang saat ini beradu, ternyata merupakan kaki dari ketiga sektor di atas. Pemberdayaan yang bersifat desentralistis atau sebaliknya kompromistis terhadap kekuasaan merupakan kaki dari negara. Pemberdayaan yang menekankan sifat persaingan antar aktor menjadi perpanjangan kaki swasta. Adapun pemberdayaan sebagai perubahan struktural beranjak dari kaki lapisan bawah. Justru dengan menyadari perbedaan posisi dan kekuatan di antara ketiga sektor tersebut, maka diajukan alternatif pembacaan atas hubungan di antara sektor negara, swasta dan masyarakat. Solidaritas sosial merupakan bahasa ciptaan Dr. Sajogyo, dalam kerangka menghubungkan dan mengikat ketiga sektor tersebut. Justru karena menyadari ketidaksamaan sosial di antara ketiga sektor tersebut, maka yang dibutuhkan ialah suatu upaya sosial untuk saling mendudukkan diri sejajar dengan yang lain. Upaya sosial ini dapat dinyatakan sebagai reformasi dari konsep rekayasa sosial. Adapun jalan reformasi konsep tersebut ialah melalui dialog (Habermas, 1989).

Oleh : Khairul Umam

Pendahuluan Perkembangan ilmu pengetahuan tidak pernah terlepas dari sejarah peradaban manusia. Ia selalu terkait berkelindan satu sama lainnya. Tidak terkecuali sejarah filsafat ilmu. Filsafat itu sendiri telah muncul sejak ribuan tahun yang lalu di mana akal manusia masih dihadapkan pada ruang dinamika pemikiran yang sederhana dan permasalahan yang tidak begitu komplek seperti saat ini. Sejarah ilmu pengetahuan mencatat bahwa perkembangan awal yang signifikan dalam ilmu pengetahuan dimulai sejak zaman Yunani Kuno (kurang lebih 600 SM). Di mana periode ini ditandai oleh pergeseran gugusan pemikiran (paradigm shift) dari hal-hal yang berbau mistis ke yang logis. Dari kepercayaan mistis yang irrasional terhadap fenomena alam menuju ke arah penjelasan logis yang berdasar pada rasio. Persoalan sejarah ilmu pengetahuan tidak berhenti di situ saja, selanjutnya terjadi semacam saling tarik-menarik yang saling mendominasi antar berbagai ide pemikiran dalam memperjuangkan eksistensi ilmu pengetahuannya. Tujuan mulia ilmu yang beraras pada pencapaian kebenaran yang hakiki demi kepentingan kemaslahatan manusia itu sendiri menjadi semacam tonggak dasar dari munculnya perselisihan dinamika ilmu pengetahuan selanjutnya. Hal tersebut dapat dilihat dari fenomena pertentangan yang bahkan saling melemahkan dalam dunia filsafat Yunani kuno hingga zaman-zaman selanjutnya. Contoh hal tersebut adalah perbedaan pandangan paham rasionalisme yang dianut Plato dengan paham empirisme yang dianut Aristoteles dalam usaha mencapai kebenaran ilmu pengetahuan kealaman. Mendekati abad pertengahan masehi, fenomena dunia mitos yang telah diselimuti kabut logis-rasionalis mulai muncul kembali. Sejarawan ilmu pun mencatat masa ini dengan masa perkembangan ilmu pengetahuan yang bercirikan teosentris (berpusat pada kebenaran wahyu). Para pemikir ini, seperti Thomas Aquinas (Gahral, 2002) mencoba membuktikan kebenaran wahyu dengan tetap mengikutkan rasio. Tetapi posisi rasio atau akal saat itu hanyalah sebatas sebagai hamba perempuan bagi teologi (ansilla teologia). Filsafat menjadi abdi dari teologi di mana pemikiran filosofis digunakan untuk mendukung wahyu. Sementara kebenaran yang didapat melalui teori ilmiah dibungkam apabila tidak sesuai dengan otoritas ajaran wahyu. Masa inilah yang kemudian dikenal masa suramnya ilmu pengetahuan. Sejak munculnya kembali paham teosentris, ilmuwan rasionalisme yang bersikukuh dalam pendiriannya terus berjuang untuk membebaskan diri dari mitos dan berusaha mengembalikan citra rasionalismenya. Pada zaman modern, semangat tersebut semakin bangkit setelah Rene Descartes (1596-1650) menyampaikan diktumnya yang terkenal “cogito ergo sum” yang artinya “aku berpikir maka aku ada”. Diktum itu mengisyaratkan bahwa rasiolah satu-satunya pengetahuan, rasiolah sang raja pengetahuan dan ia harus terbebas dari mitos-mitos keagamaan seperti wahyu, Tuhan, kredo, nilai dan lain sebagainya. Masa inilah yang kemudian melahirkan “Renaisan” (yang berarti kelahiran kembali) dalam ilmu pengetahuan serta diikuti “Aufklarung” (pencerahan) yang menandakan bangkitnya ilmu pengetahuan dengan prinsip dasar rasionalisme, netralisme dan bebas nilai. Ide netralisme ilmu pengetahuan ini semakin menunjukkan eksistensinya ketika para filosof Inggris seperti David Hume (1711-1776) dan Jhon Locke (1632-1704) memberikan reaksi kerasnya terhadap pemikiran rasionalisme. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan hanya didapatkan melalui pengalaman inderawi (empirisme), bukan penalaran rasio. Pertentangan tersebut terus berlangsung hingga muncul seorang filsuf Jerman, Immanuel Kant (1724-1804) yang membawa ide sintesis antara rasionalisme dan empirisme. Ia berpendapat bahwa rasio dan empiri sama-sama memiliki peran sebagai sumber pengetahuan di mana kesan-kesan empiri dikontruksikan oleh rasio menjadi teori/konsep pengetahuan. Sementara di luar rasio dan empiri tidak memberikan arti apa-apa bagi ilmu pengetahuan. Dengan begitu ide sekularisasi tetap kokoh pada tempatnya semula. Sebaliknya ia seolah mendapat kekuatan baru dalam mempertahankan eksistensinya.

Ide netralitas ilmu pengetahuan baru mendapat legitimasinya pada zaman modern ketika muncul Filsafat Positivisme yang dimotori oleh Auguste Comte (1798-1857) di mana pemikiran-pemikirannya tertuang dalam bukunya yang berjudul “The Course of Positive Philosophy” yang berisi garis-garis besar prinsip positivisme-nya. Ia berpendapat bahwa realitas ada (exist) dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam (natural law). Tanpa ada pengaruh apapun di luarnya (objektif) karena realitas itu independen dari subjek. Dengan begitu paham ini juga mengenyampingkan realitas metafisika, termasuk di dalamnya mitologi dan hal-hal yang bersifat esoteris lainnya seperti nilai. Diantara ciri-ciri posistivisme adalah bahwa ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang ‘bebas nilai’ atau ‘netral’ atau ‘objektif’. Inilah yang menjadi dasar prinsip filosofis pemikiran positivisme. Paham ini mencoba memberi garis demarkasi antara fakta dan nilai. Fakta berdiri sendiri di luar nilai. Dengan begitu subjek peneliti harus mengambil jarak dengan realita dengan bersikap imparsial-netral. Ciri lainnya adalah ‘mekanisme’, yaitu paham yang mengatakan bahwa semua gejala alam dapat dijelaskan secara mekanikal-determinis seperti layaknya mesin. Paham posistivisme di atas telah menjadi wacana filsafat ilmu yang sangat mendominasi pada abad ke-20. Hingga dari semakin pervasifnya dominasi tersebut, positivisme bukan hanya menjadi bagian dari paham filsafat ilmu, menurut Ian Hacking ia juga telah dianggap menjadi semacam agama baru karena ia telah melembagakan pandangan-pandangan menjadi doktrin bagi berbagai bentuk pengetahuan manusia, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip bebas nilai, objektif, dan sekularismenya. Meski demikian paham ini mendapat sorotan tajam dari kalangan ilmuwan. Dari beberapa pemikir yang mempermasalahkan tersebut adalah Karl R. Popper, para filsuf Frankfurt Schule, Feyerabend, Withehead, Nashr, Al-Attas, Paul Illich dan lainnya. Mereka menemukan fakta bahwa ilmu itu mesti terikat oleh nilai, subjek dan tidak netral. Di balik klaim bebas nilai, tersemunyi nilai-nilai ideologis yang mempunyai maksud tersendiri. Perbincangan seputar paradigma ilmu bebas nilai, objektif dan netral yang diusung positivisme inilah yang kemudian menarik minat penulis untuk mengkajinya lebih mendalam. Penulis melihat realita yang ada di kalangan ilmuwan, baik barat maupun muslim, masih saja berpegang teguh pada paradigma tersebut dengan berbagai alasan, di samping juga ada yang menentangnya dengan beragam argumen yang melemahkan ide tersebut. Selain itu paradigma netralitas sain juga penting untuk dikaji karena pemahaman ini terkait dengan dengan pemahaman sain, di mana banyak sekali aspek kehidupan manusia yang diatur secara langsung oleh sain. Paham bahwa sain itu netral atau terikat oleh nilai akan mempengaruhi hubungan cara kerja sain dan manusia itu sendiri.

Ide Dasar Netralitas Ilmu Kata “netral” biasanya diartikan tidak memihak atau imbang atau murni. Dalam isitilah “ilmu netral” atau “sain netral” maupun “netralitas ilmu” berarti bahwa ilmu itu tidak memihak pada apapun termasuk kebaikan dan tidak juga pada kejahatan. Ilmu berdiri sendiri (independent) tidak terpengaruh oleh apapun. Kebaikan atau keburukan adalah hal lain di luar permasalahan keilmuan. Keduanya adalah nilai yang sama sekali tidak boleh mempengaruhi ilmu. Itulah sebabnya kemudian istilah “netralitas ilmu” atau semacamnya sering juga disebut dan diganti dengan istilah ilmu yang bebas nilai (value free).

Di samping kedua istilah tersebut, yang secara jelas menunjukkan saling keterkaitannya, juga dikenal dengan istilah lain berupa “ilmu objektif”. Artinya bahwa ilmu pengetahuan terbentuk dari gugusan teori yang didapat dari objek pengetahuan yang berupa data-data fakta empiri (semesta). Data-data tersebut harus sesuai dengan fakta empiri tanpa melibatkan karakteristik tertentu di luar objek ilmu itu sendiri termasuk dari seorang ilmuwan. Hal yang berada di luar objek ilmu berfungsi sebagai subjek. Ilmuwan misalnya hanyalah sebagai subjek yang mengamati/meneliti objek dan menyimpulkan fakta-fakta empiri darinya. Fakta-fakta tersebut disusun sebagai teori-teori pengetahuan yang independen tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat subjektif. Teori-teori yang dikumpulkan dari fakta objek terSebut kemudian disebut dengan ilmu. Karena ilmu itu terbentuk dari faktafakta empiris dari objek maka kemudian ia disebut dengan ilmu yang objektif. Kebenaran objektifitas ilmu hanya dapat dinilai ketika unsur-unsur subjektifitas ilmu tersebut tidak mempengaruhinya atau tidak masuk sebagai salah satu unsur dari bangunan teori-teorinya. Dalam hal ini berarti unsur-unsur subjektifitas ilmu dihilangkan. Unsur-unsur tersebut dapat berupa keyakian-keyakinan, kepercayaan, paradigma, kepentingan, nilai dan lain sebagainya. Sampai di sini, jelas dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan akan dikatakan objektif apabila ia terlepas dari unsur-unsur lain di luar dirinya, termasuk nilai (value free). Begitu ilmu terbebas dari nilai atau unsur-unsur lainnya, maka ilmu dalam keadaan posisi netral, karena ia tidak memihak kepada sesuatu apapun kecuali pada dirinya sendiri (independent). Netralitas ilmu menekankan pentingnya objektifitas ilmu pengetahuan, mencoba meminimalisir subjektifitas di luarnya, bahkan berusaha untuk menghilangkan subjektifitas itu sendiri. Paradigma netralitas ilmu ini meyakini bahwa semakin objektif (terbebas dari nilai) ilmu pengetahuan semakin mendekati kebenaran (positif). Paradigma netralitas ilmu atau bebas nilai ini pertama kali dianut serta dikembangkan oleh paham positivisme dalam sejarah filsafat ilmu pengetahuan. Paham ini memandang bahwa pengetahuan positif-ilmiah adalah pengetahuan yang pasti, nyata dan berguna. Objekobjek fisik hadir independen dari subjek dan hadir secara langsung melalui data inderawi. Data-data inderawi ini adalah satu. Apa yang dipersepsi adalah fakta sesungguhnya, tanpa melibatkan unsur diluarnya. Sebuah masalah keilmuan harus dirumuskan sedemikian sehingga pengumpulan data dapat dilakukan secara objektif, bebas nilai dan netral. Objektif artinya bahwa data dapat tersedia untuk penelaahan keilmuan tanpa ada hubungannya dengan karakterisktik individual dari seorang ilmuwan (Senn). Bebas nilai berarti dikotomi yang tegas antara fakta dan nilai mengharuskan subjek peneliti mengambil jarak dengan semesta dengan bersikap imparsialnetral. Sedangkan netral berarti ilmu tidak memihak pada selain dirinya sendiri. Untuk memperkokoh pandangannya tersebut, positivisme menetapkan syarat-syarat bagi ilmu pengetahuan, yaitu : dapat di/ter-amati (observable), dapat di/ter-ulang (repeatable), dapat di/ter-ukur (measurable), dapat di/ter-uji (testable) dan dapat di/terramalkan (predictable). Dengan begitu objek ilmu pengetahuan harus berupa fakta-fakta empiri (semesta) yang hadir secara mandiri dan dapat diindera oleh subjek peneliti. Di mana itu berarti bahwa hal-hal yang tidak dapat diindera oleh manusia – sebagai subjek utama dari ilmu itu sendiri – tidak dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya yang menyangkut metafisika. Karakteristik ilmu pengetahuan adalah bahwa ia harus didapat melalui metode ilmiah yang sudah baku, yaitu metode logico-hyphotetico-verificatif. Metode ini terlebih dahulu mencoba mengkaji pengetahuan dengan cara memikirkan sesuatu sesuai dengan aturan berpikir yang logis, rasional atau masuk akal (logico), dan bukan melalui aturan kepercayaan atau keyakinan-keyakinan mistis. Kemudian dengan aturan berpikir secara logis tadi dicoba untuk dapat ditarik hipotesis (hypothetico). Dari hipotesis tersebutlah kemudian ilmu pengetahuan harus dapat membuktikannya secara empiris (verificatif).

Aliran filsafat yang sependapat dengan positivisme ini adalah positivisme logis, empirisme, realisme, essensialisme dan objektivisme. Aliran-aliran tersebut mendasarkan pandangannya pada prinsip-prinsip tertentu. Realisme misalnya memiliki prinsip mutlak sebagai barikut : 1) kita memersepsi objek fisik secara langsung, 2) Objek ini adanya tidak tergantung pada diri kita dan menempati posisi tertentu di dalam ruang, 3) ciri khas objek ini seperti apa adanya sebagaimana kita memersepsinya (Rand, 2003). Pada tahap selanjutnya paham netralitas ilmu (sain) terus berkembang dan dikembangkan oleh para ilmuwan sebagai ide dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Meski kemudian sempat terjadi pertarungan yang sengit selama kurang lebih 250 tahun antara ilmuwan yang berpegang pada prinsip “ilmu bebas nilai dan netral” atau objektif, dengan ilmuwan yang berkeyakinan bahwa ilmu itu terikat oleh nilai, tidak netral dan penuh dengan keterkaitan subjektif, namun pandangan netralitas ilmu terus memenangkan idenya tersebut. Realitas sejarahpun kemudian mencatat bahwa ilmu pengetahuan mengalami kemajuannya yang signifikan ketika paradigma “ilmu yang bebas nilai” tersebut benar-benar menjadi prinsip para ilmuwan dalam mengembangkan pengetahuannya, terutama di bidang ilmu pengetahuan alam.

Menyoal Netralitas Ilmu Ilmu bebas nilai dalam artian ia tidak terikat oleh sesuatu apapun di luar objeknya sendiri serta ilmu pengetahuan netral, seolah telah menjadi diktum resmi yang dijadikan aras yang kokoh bagi pengembangan keilmuan modern. Namun begitu, sejarahpun mencatat bahwa klaim ilmu bebas nilai kemudian ditentang oleh banyak kalangan dalam komunitas keilmuan itu sendiri. Bahkan hingga saat ini pertentangan itu semakin sengit terutama datang dari kalangan panganut paham etika, estetika, agama, sosial, budaya dan lainnya. Fenomena yang ada, sejak zaman Yunani kuno pun, di mana etika dan estetika mendapat tempat kehormatannya yang tinggi, klaim bahwa ilmu pengetahuan terikat oleh nilaipun sudah menggejala. Lihat misal ideal Aristoteles tentang ilmu pengetahuan yang berasumsi bahwa ilmu itu tumbuh dengan nilai-nilai. Keduanya menyatu dan tak terpisahkan satu sama lain. Realitas objek dan subjek saling berkaitan satu sama lain dan sulit untuk dipisahkan. Ilmuwan di zaman kontemporer pun berpendapat demikian. Mereka berasumsi dasar bahwa; (Gahral, 2002) Pertama, fakta tidak bebas melainkan bermuatan teori. Kedua, falibilitas teori. Tidak satu teori pun yang dapat sepenuhnya dijelaskan dengan bukti-bukti empiris, kemugkinan muncul fakta anomali selalu ada. Ketiga, fakta tidak bebas melainkan sarat nilai. Keempat, interaksi antara subjek dan objek penelitian. Hasil penelitian bukan reportase objektif melainkan hasil interaksi manusia dan semesta yang sarat persoalan dan senantiasa berubah. Mereka juga mengatakan bahwa ilmuwan bekerja dalam kerangka sistem kepercayaan atau paradigmanya masing-masing. Bahwa alam ini tidak menguraikan dirinya sendiri. Ia terbentuk menjadi teori ilmu yang berangkat dari beberapa set cara pandang, pemikiran, pengaruh personal, pertimbangan kekelompokan, sosial, nilai dan lainnya. Maka kemudian ilmu tidaklah bebas meski diupayakan kearah itu. Objektifitas ilmu mesti berdampingan dengan subjektifitasnya dan nilai-nilaipun selalu mendampinginya. Terkait dengan ilmu yang terikat nilai itu, ilmuwan pun mengkaji tentang apa hakikat nilai itu sendiri, yang kemudian meniscayakan mentalnya pendapat netralitas ilmu pengetahuan oleh nilai. Menurut Paul Edwards dalam bukunya The Encyclopedia of Philosophy, nilai dibagi menjadi tiga bentuk. Pertama, nilai yang digunakan sebagai kata

benda abstrak. Dalam pengertian yang lebih sempit seperti baik, menarik, dan bagus. Kedua, nilai sebagai kata benda kongkrit. Contohnya ketika kita berkata sebuah nilai atau nilai-nilai, ia seringkali dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai, seperti nilainya, nilai dia, dan sistem nilai dia. Lebih lanjut maksudnya bahwa nilai kongkrit adalah nilai yang melekat sendiri pada suatu benda hingga ia dapat dikatakan bernilai. Ketiga, nilai sebagai kata kerja, di mana hal tersebut tercermin dari aktifitas atau ekpresi menilai, memberi nilai dan dinilai. Louis O. Katstoff (2000) berpendapat bahwa nilai terbagi menjadi dua. Nilai intrinsik dan nilai instrumental. Nilai instrinsik meniscayakan bahwa sebuah objek fakta telah terkandung di dalamnya secara permanen sebuah nilai. Baik nilai itu baik atau buruk, benar atau salah, bahaya atau berguna dan lainnya. Nilai instrumental adalah lebih kepada bagaimana fakta yang ada diarahkan kepada sebuah nilai. Pisau misalnya akan memiliki nilai baik atau buruk tergantung bagaimana menggunakannya. Dari pendapatnya itu ia kemudian memberikan gambaran bahwa situasi nilai setidaknya meliputi; (a) suatu subjek yang memberi nilai – yang sebaiknya kita namakan ‘segi pragmatis’; (b) suatu objek yang diberi nilai- yang sebaiknya diberi nama ‘segi semantis’; (c) suatu perbuatan penilaian atau (d) suatu nilai ditambah perbuatan penilaian. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan organik antara nilai dan fakta alam yang kemudian mempengaruhi paradigma ilmu pengetahuan itu sendiri. Fakta secara intrinsik memiliki nilainya tersendiri sementara di luar itu terdapat nilai-nilai lain yang mencoba mempengaruhinya. Fakta tidak dapat menghindari nilai-nilai dari luar dirinya karena ia tidak akan dikenal sebagai ilmu pengetahuan apabila hanya berdiri sendiri dan sibuk dengan nilainya sendiri. Dengan kata lain ilmu itu bukan hanya demi kepentingan ilmu sendiri tetapi ilmu juga demi kepentingan lainnya, sehingga tidak dapat dinafikan kalau ilmu terikat dengan lainnya seperti nilai. Permasalahan netralitas sain yang lain terus mendapat sorotan tajam dari berbagai ahli. Karl Raimund Popper (1902-1994), seorang pemikir Jerman yang juga aktif dalam Lingkaran Wina mempermasalahkan objektifitas ilmu dengan berpendapat bahwa kita tidak pernah bisa memastikan secara logis bahwa kita telah mencapai kebenaran lewat verifikasi terhadap fakta meski juga kita dapat semakin mendekati kepastian semacam itu lewat pengguguran teoriteori yang terbukti salah (falsifikasi). Lebih lanjut, menurutnya perkembangan ilmu pengetahuan dalam sejarahnya tidak selalu melalui logika penemuan yang didasarkan pada metodologi objektivisme yang ketat. Ide baru bisa saja muncul berupa kilatan intuisi atau refleksi religius, di mana netralitas ilmu pengetahuan kemudian rentan terhadap permasalahan-permasalahan di luar objeknya sendiri. Yaitu terikat dengan nilai-nilai subjektifitasnya seperti hal-hal yang berbau mitologi. Dengan demikian netralitas ilmu semakin dipertanyakan. Thomas S Kuhn, seorang ilmuwan fisika dan sejarawan filsafat ilmu berpendapat bahwasanya ide netralitas ilmu atau bebas nilai hanyalah sekedar ilusi (Kuhn, 1962). Dia menyatakan bahwa paradigmalah yang menentukan jenis-jenis eksperimen yang dilakukan para ilmuwan, jenis-jenis pertanyaan yang mereka ajukan, dan masalah yang mereka anggap penting. Tanpa paradigma tertentu, para ilmuwan bahkan tak bisa mengumpulkan ‘fakta’: dengan tiadanya paradigma atau calon paradigma tertentu, semua fakta yang mungkin sesuai dengan perkembangan ilmu tertentu tampaknya cenderung sama-sama relevan. Akibatnya pengumpulan fakta tahap awal jauh lebih berupa kegiatan acak jika dibandingkan dengan kegiatan yang telah diakrabi dalam perkembangan ilmu lebih lanjut. Lebih sederhana dan jelas Kuhn membahas ketidaknetralan ilmu pengetahuan itu karena memang ilmu dibangun berdasar pijakan seorang pakar yang mungkin berbeda dengan pakar lainnya. Di mana pijakan tersebut telah memuat nilai ataupun kepentingan berbentuk ‘paradigma’. Secara lebih gamblang, Kuhn memperkuat pendapatnya dengan teori revolusi sain. Ia menilai adanya prinsip ketidakberbandingan teori ilmu pengetahuan antar masa eksistensinya. Prinsip itu hendak mengatakan bahwa kesinambungan antar teori adalah

mustahil karena masing-masing bekerja di bawah payung paradigmanya masing-masing. Tentang hal ini Kuhn memberikan eksplanasi sebagai berikut : Sain normal muncul dari paradigma, yaitu suatu pijakan, dari seorang pakar. Dalam perkembangannya sain normal mengalami fenomena yang tidak dapat diterangkan oleh teori sain yang ada, ini disebut anomali. Selanjutnya anomali ini menimbulkan krisis (ketidakpercayaan para pakar terhadap teori itu) sehingga timbul paradigma baru atau pijakan baru. Inilah perkembangan sain, berubah dari paradigma satu ke paradigma lain dengan pijakan dasarnya sendiri-sendiri (prinsip ketidak berbandingan teori). Lebih jauh dari itu Kuhn menolak asumsi sejarah bahwa perkembangan ilmu pengetahuan lebih disebabkan karena ilmu itu telah berhasil mengesampingkan nilai dan subjektivitasnya dari dirinya sendiri. Paham perkembangan ilmu pengetahuan adalah bahwa kebebasannya dari segenap nilai yang bersifat dogmatik, dan posisinya yang netral memungkinkannya dengan leluasa mengembangkan dirinya. Sebaliknya apabila ia terikat dengan nilai atau kepentingan maka dia tidak akan berkembang. Bagi Kuhn, kemajuan ilmu pengetahuan berawal dari perjuangan kompetitif berbagai teori untuk mendapatkan legitimasi intersubjektif dari satu komunitas ilmu pengetahuan. ini berarti perjuangan konpetitif dan legitimasi intersubjektif dari komunitas ilmu itu sendiri telah sarat dengan kepentingan dan nilai. Tetapi meski begitu ilmu pengetahuan tetaplah berkembang. Reaksi keras terhadap ide netralitas sain datang dari Mazhab Frankfurt yang menegaskan bahwa klaim bebas nilai itu menunjukkan vested interest. Di balik klaim bebas nilai, tersembunyi nilai-nilai ideologis yang mempunyai maksud tersendiri. Para pemikir Frankfurt seolah ingin menjelaskan bahwa ide rasionalisme dan empirisme untuk melepaskan diri dari dunia mitos, dikotomi fakta dan nilai hanyalah bentuk upaya lain bagi pengurungan manusia dan alam itu sendiri ke dalam mitologi rasio. Senada dengan itu Kuhn pun berpendapat bahwa ilmu ‘normal’ adalah bagian dari upaya dogmatis, jika kita menganggap teori-teori ilmiah yang sudah ketinggalan zaman seperti dinamika Aristotelian, kimia, flogistis, atau termodinamika kalori sebagi mitos, menurut Kuhn, kita bisa sama-sama bersikap logis untuk menganggap teori-teori saat ini sebagai irasional dan dogmatis: “Jika kepercayaan atau keyakinan yang sudah usang ini akan disebut mitos, maka mitos itu dapat dihasilkan oleh jenis-jenis metode yang sama dan diakui oleh jenis-jenis alasan yang sama yang sekarang menghasilkan pengetahuan ilmiah. Jika di pihak lain kepercayaan-kepercayaan itu akan disebut sain, maka sain telah mencakup kumpulan kepercayaan yang sangat bertentangan dengan apa yang kita akui hari ini.” (Kuhn, 1962)

Mazhab Frankfurt menolak dikotomi fakta/nilai karena berpengaruh negatif baik secara epistemologis maupun sosiologis. Mereka menilai bahwa dikotomi tersebut akan membuat akal manusia menjadi akal instrumental. Akal yang sifatnya manipulatif, kalkulatif, dominasi terhadap semesta yang hanya berurusan dengan perangkat teknologis dan lupa akan tujuan hidup manusia itu sendiri. Maka, agar hal tersebut tidak terjadi, nilai-nilai harus menjadi penyeimbang dominasi rasio. Dengan demikian kemudian ilmu akan terikat dengan kepentingan, karena memang seharusnya begitu. Habermas dalam bukunya Knowledge and Human Interest (1968) mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan dan kepentingan tidak dapat dipisahkan. Ide netralitas ilmu pengetahuan yang tidak berpihak kepada apapun hanya akan membutakan ilmuwan terhadap kepentingan atau tujuan yang mendasari sebuah penelitian ilmiah. Di mana kebutaan tersebut akan menjadi-jadi, hingga timbul persoalan-persoalan sosial-etis bahkan hingga mencapai proses dehumanisasi manusia itu sendiri sebagai pemilik ilmu dan teknologi.

Di samping itu ilmu yang bebas nilai juga akan berimplikasi terhadap lepasnya secara otomatis tanggungjawab sosial para ilmuwan terhadap persoalan-persoalan tersebut, karena mereka hanya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan keilmuan yang sudah diyakini sebagai bebas nilai alias tak bisa diganggu gugat. Dengan begitu jika ilmuwan cuci tangan terhadap persoalan negatif yang ditimbulkannya, maka secara ilmiah mereka dianggap benar. Hal yang sangat menggelikan menurut penulis. Sosok filosof lain yang juga menentang ide netralitas ilmu adalah Paul Feyerabend (1924-1994). Ia berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada fakta yang netral. Fakta tidak pernah bicara dengan sendirinya melainkan diinterpretasikan dalam suatu kerangka konseptual tertentu. Ian Hacking pun menambahkan pendapat ini dengan mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya diinterpretasi malainkan juga diitervensi. Ketika sebuah teori mengemuka dan mencoba melakukan konfirmasi empirisnya lewat eksperimen, maka eksperimen tersebut mengintervensi fakta-fakta sehingga tidak lagi netral. Setidaknya ada dua argumentasi Feyerabend yang dapat menggugurkan ide netralitas ilmu (Gahral, 2002). Pertama, perkembangan ilmu pengetahuan diwarnai oleh banyak penemuan-penemuan ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan melanggar aturan metodologi yang ketat, seperti intuisi, kebetulan dan imajinasi. Kedua, tidak ada fakta yang netral dan terberi, fakta dilihat dalam suatu kerangka konseptual yang berbeda-beda dari satu teori-teori lain. Dia pun kemudian bersiteguh – dengan tetap mengusung ide-ide radikalnya – bahwa pengetahuan yang selama ini dipinggirkan dalam wacana ilmu pengetahuan harus kembali diberi wewenang untuk menyuarakan kebenarannya sendiri-sendiri. Hubungan Aksiologi Ilmu dan Netralitas Ilmu Secara etimologis, Aksiologi berasal dari dari bahasa Yunani, axios, yang berarti nilai, dan logos, yang berarti teori. Terdapat banyak pendapat tentang pengertian aksiologi. Menurut Jujun S. Suriasumantri aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari ilmu pengetahuan yang diperoleh. Menurut Bramel, aksiologi terbagi dalam tiga bagian. Pertama, moral product.yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus, yakni etika.Kedua, esthetic expression. Yaitu ekpresi keindahan. Bidang ini melahirkan disiplin khusus Estetika. Ketiga, sosio-political life. Yakni kehidupan sosial politik, yang melahirkan filsafat sosio-politik. Lebih dari itu ada yang berpendapat dengan menyamakan antara aksiologi dan ilmu. Dari beberapa definisi aksiologi diatas, terlihat jelas bahwa permasalahan utama aksiologi adalah nilai. Aristoteles berasumsi bahwa ilmu itu tumbuh dengan nilai-nilai. Keduanya menyatu dan tak terpisahkan dari satu sama lain. Farncis Bacon pun menilai bahwa aksiologi ilmu adalah terciptanya kemaslahatan manusia. Tujuannya yaitu mengusahakan posisi yang lebih menguntungkan bagi manusia dalam menghadapi alam. Ahmad Tafsir dalam bukunya berpendapat bahwa aksiologi ilmu sekurang-kurangnya memiliki tiga garapan yaitu; 1) Ilmu sebagai alat eksplanasi, 2) Ilmu sebagai alat memprediksi, 3) Ilmu sebagai alat pengontrol. Sedangkan istilah netralitas ilmu diartikan sebagai upaya rasionalisasi ilmu-ilmu pengetahuan dengan tanpa terpengaruh dan berkonotasi parokial seperti oleh ras, ideologi, agama, nilai dan lainnya. Itu berarti netralitas ilmu tidak terlalu memperdulikan nilai-nilai kebaikan ataupun keburukan. Ilmu hanyalah teori yang berdiri sendiri (independent) dan diusahakan benar-benar tidak terpengaruh oleh apapun. Ilmu dibiarkan berbicara tentang dirinya sendiri. Dari pengertian singkat di atas, dapat dengan jelas terlihat bahwa antara aksiologi ilmu dan netralitas ilmu terdapat perbedaan. Bila aksiologi ilmu mementingkan adanya nilai yang dimuat oleh sebuah ilmu maka, sebaliknya netralitas ilmu mengusung ide pembebasan diri dari nilai. Bila aksiologi ilmu condong ke arah pembahasan tujuan ilmu, maka netralitas ilmu tidak demikian.

Sampai di sini penulis dapat menyimpulkan tidak adanya hubungan antara aksiologi ilmu dengan ide netralitas ilmu, yaitu terletak pada permasalahan nilainya.

Penutup Persoalan netralitas sain sebenarnya bukanlah persoalan sederhana yang dengan mudah kita sudah menganggapnya mengerti (taken for granted). Persoalan ini penting sekali dijelaskan karena menyangkut persoalan kehidupan manusia dalam berinteraksi secara langsung dengan ilmu pengetahuan, di mana pengetahuannyalah yang akan mempengaruhi kehidupannya. Kesalahan persepsi terhadap persoalan keilmuan terutama dasar-dasarnya dapat memberikan pengaruh kesesatan pola berifikir termasuk proses kehidupannya. Dari pembahasan terdahulu, penulis sependapat dengan ide bahwa ilmu itu tidaklah netral atau bebas nilai atau objektif. Ilmu hakikatnya se

Rasa keingin tahuan manusia ternyata menjadi titik-titik perjalanan manusia yang takkan pernah usai. Hal inilah yang kemudian melahirkan beragam penelitian dan hipotesa awal manusia terhadap inti dari keanekaragaman realitas. Proses berfilsafat adalah titik awal sejarah perkembangan pemikiran manusia dimana manusia berusaha untuk mengorek, merinci dan melakukan pembuktian-pembuktian yang tak lepas dari kungkunga Kemudian dirumuskanlah sebuah teori pengetahuan dimana pengetahuan menjadi terklasifikasi menjadi beberapa bagian. Melalui pembedaan inilah kemudian lahir sebuah konsep yang dinamakan ilmu. Pengembangan ilmu terus dilakukan, akan tetapi disisi lain. Pemuasan dahaga manusia terhadap rasa keingintahuannya seolah tak berujung dan menjebak manusia ke lembah kebebasan tanpa batas. Oleh sebab itulah dibutuhkan adanya pelurusan terhadap ilmu pengetahuan agar tidak terjadi kenetralan tanpa batas dalam ilmu. Karena kenetralan ilmu pengetahuan hanyalah sebatas metafisik keilmuan. Sedangkan dalam penggunaannya diperlukan adanya nilai-nilai moral. Sejak saat pertumbuhannya, ilmu sudah terkait dengan masalah moral. Satu contoh

ketika

Copernicus

(1473—1543)

mengajukan

teorinya

tentang

kesemestaan alam dan menemukan bahwa “bumi yang berputar mengelilingi matahari” dan bukan sebaliknya seperti yang dinyatakan dalam ajaran agama maka timbullah interaksi antara ilmu dan moral (yang bersumber pada ajaran agama) yang berkonotasi metafisik. Secara metafisik ilmu ingin mempelajari alam sebagaimana adanya, sedangkan di pihak lain terdapat keinginan agar ilmu mendasarkan kepada pernyataan-pernyataan (nilai-nilai) yang terdapat dalam ajaran-ajaran di luar bidang keilmuan (nilai moral), seperti agama. Dari interaksi ilmu dan moral tersebut timbullah konflik yang bersumber pada penafsiran metafisik yang berkulminasi pada pengadilan inkuisisi Galileo pada tahun 1633. Galileo oleh pengadilan agama dipaksa untuk mencabut pernyataan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. II Pembahasan A. Pengertian Aksiologi dan Ilmu 1. Definisi Aksiologi Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu; axios yang berarti sesuai atau wajar. Sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi

dipahami sebagai teori nilai. Menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, social dan agama. Sistem mempunyai rancangan bagaimana tatanan, rancangan dan aturan sebagai satu bentuk pengendalian terhadap satu institusi dapat terwujud. 2. Definisi Ilmu Ilmu adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu scientia yang berarti ilmu. Atau dalam kaidah bahasa Arab berasal dari kata ‘ilm yang berarti pengetahuan. Ilmu atau sains adalah pengakajian sejumlah penrnyataan-pernyataan yang terbukti dengan fakta-fakta dan ditinjau yang disusun secara sitematis dan terbentuk menjadi hukun-hukum umum. B. Perbedaan dan Fungsi Ilmu 1. Perbedan Ilmu, dan Pseudo Ilmu Dari definisi diatas setidaknya kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang dirumuskan secara sistematis, dapat diterima oleh akal melalui pembuktian-pembuktian empiris. Disisi lain ada sebuah kategori yaitu Pseudo Ilmu. Secara garis besar pseudo ilmu adalah pengetahuan atau praktek-praktek metodologis yang di klaim sebagai pengetahuan. Namun berbeda dengan ilmu, pseudo ilmu tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang di Keberadaaan ilmu timbul karena adanya penelitian-penelitian pada objek- objek yang sifatnya empiris. Berbeda halnya dengan pseudo ilmu yang lahir atau timbul dari pentelaahan objek-objek yang abstrak. Landasan dasar yang dipakai dalam pseudo ilmu adalah keyakinan atau kepercayaan. Perbedaan keduanya dapat kita ketahui dari penampakan yang menjadi objek penelitian masing-masing bidang. Atau dengan kata lain perbedaan tersebut ada pada sisi epistmologinya. 2. Fungsi Ilmu Sebelumnya kita telah berbicara mengenai bagaimana perbedaan ilmu dan pseudo ilmu dilihat dari karakter objek penelitiannya. Berikutnya kita akan

membicarakan apa sebenarnya fungsi dan kegunaan pegetahuan. Argumenargumen yang dikemukakan dalam pengetahuan kemudian menjadi satu bentuk konsep yang terangkum dalam sebuah teori. Menurut Ahmad Tafsir, teori mempunyai tiga fungsi dilihat dari kegunaan teori tersebut dalam menyelesaikan masalah. Pertama, Teori sebagai alat Eksplanasi. Dalam fungsi ini teori berusaha menjelaskan melalui gejala-gejala yang timbul dalam satu permasalahan. Misalnya: tragedi 11 september yang memakan banyak korban dan kerugian secara materiil. Hal ini dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap keangkuhan sebuah negara Adi Kuasa. Gejalanya dapat kita lihat dari maraknya beberapa kelompok yang menamakan dirinya sebagai kelompok anti Amerika. Al-Qaeda misalnya, sebuah oraganisasi rahasia yang menjadi symbol perlawanan terhadap Amerika. Kedua, Teori sebagai alat Peramal. Dalam fungsi ini teori memberikan benuk prediksi-prediksi yang dilakukan oleh para ilmuwan dalan menyelesaikan suatu masalah. Misalnya: isu global warming. Digambarkan dalam kasus ini bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata disatu sisi memberikan dampak buruk terhadap ekosistem alam. Prediksi yang dilakukan oleh para ilmuwan yang menggambakan tentang keseimbangan alam yang rusak oleh perilaku manusia itu sendiri. Ketiga, Teori sebagai Alat pengontrol. Dalam fungsi ini ilmuwan selain mampu membuat ramalan berdasarkan eksplanasi gejala, juga dapat membuat kontrol terhadap masalah yang terjadi. Kita bisa melihat dari solusi yang ditawarkan oleh para ilmuwan. C. Teori tentang Nilai 1. Kebebasan Nilai dan Keterikatan Nilai Perkembangan yang terjadi dalam pengetahuan ternyata melahirkan sebuah polemik baru karena kebebasan pengetahuan terhadap nilai atau yang bisa kita sebut sebagai netralitas pengetahuan (value free). Sebaliknya ada jenis pengetahuan yang didasarkan pada keterikatan nilai atau yang lebih dikenal sebagai value baound. Sekarang mana yang lebih unggul antara netralitas pengetahuan dan pengetahuan yang didasarkan pada keterikatan nilai?

Bagi ilmuwan yang menganut faham bebas nilai kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan akan lebih cepat terjadi. Karena ketiadaan hambatan dalam melakukan penelitian. Baik dalam memilih objek penelitian, cara yang digunakan maupun penggunaan produk penelitian. Sedangkan bagi ilmuwan penganut faham nilai terikat, perkembangan pengetahuan akan terjadi sebaliknya. karena dibatasinya objek penelitian, cara, dan penggunaan oleh nilai. Kendati demikian paham pengetahuan yang disandarkan pada teori bebas nilai ternyata melahirkan sebuah permasalahan baru. Dari yang tadinya menciptakan pengetahuan sebagai sarana membantu manusia, ternyata kemudian penemuannya tersebut justru menambah masalah bagi manusia. Meminjam istilah carl Gustav Jung “bukan lagi Goethe yang melahirkan Faust melainkan Faust-lah yang melahirkan Goethe”. enis-jenis Nilai Berikut

adalah

jenis-jenis

nilai

yang

di

kategorikan

pada

perubahannya: SHAPE \* MERGEFORMAT Jenis-jenis Nilai Baik dan Buruk Sarana dan Tujuan Penampakan dan Real Subjektif dan Objektif Murni dan Campuran Aktual dan Potensial

3. Hakikat Nilai

Berikut adalah beberapa contoh dari hakikat nilai dilihat dari anggapan atau pendapatnya: a. Nilai berasal dari kehendak, Voluntarisme. b. Nilai berasal dari kesenangan, Hedonisme c. Nilai berasal dari kepentingan. d. Nilai berasal dari hal yang lebih disukai (preference). e. Nilai berasal dari kehendak rasio murni. 4. Kriteria Nilai Standar pengujian nilai dipengaruhi aspek psikologis dan logis. a. Kaum hedonist menemukan standar nilai dalam kuantitas kesenangan yang dijabarkan oleh individu atau masyarakat. b. Kaum idealis mengakui sistem objektif norma rasional sebagai kriteria. c. Kaum naturalis menemukan ketahanan biologis sebagai tolok ukur. 5. Status Metafisik Nilai a. Subjektivisme adalah nilai semata-mata tergantung pengalaman manusia. b. Objektivisme logis adalah nilai merupakan hakikat logis atau subsistensi, bebas dari keberadaannya yang dikenal. c. Objektivisme metafisik adalah nilai merupakan sesuatu yang ideal bersifat integral, objektif, dan komponen aktif dari kenyataan metafisik. (mis: theisme). 6. Karakteristik Nilai a. Bersifat abstrak; merupakan kualitas b. Inheren pada objek c. Bipolaritas yaiatu baik/buruk, indah/jelek, benar/salah.

d. Bersifat hirarkhis; Nilai kesenangan, nilai vital, nilai kerohanian, nilai kekudusan. III Penutup Aksiologi membberikan jawaban untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu di pergunakan. Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidahkaidah nilai. Bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan nilai. Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma nilai Jujun S Suriasumantri, filsafat ilmu, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2003). 233. Nor Hasidah Abu Bakar, e Bahan Pengajaran IPK 503, (Kuala Lumpur:Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam, Unit ICT dan e Penerbitan, tt). Aulia Ridwan CS, “ilmu dan mistik sebagai pseudo ilmu”, (Makalah, PPs IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 207), bb. Ahmad Tafsir, filsafat ilmu, (Bandung:Rosdakarya, 2006). 37-41. Ibid, 45. Bahm, Archie, J., “What Is Science”, Reprinted from my Axiology; The Science Of Values”, (Albuquerqe, New Mexico: World Books, 1984), 51.

AKSIOLOGI USHUL FIQH Oleh: M. Alwy AG. Pendahuluan Dalam tahap perkembanganya ilmu lebih maju dan berkembang dari pengetahuan-pengetahuan lain. Secara sistematis dan metodis aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam ilmu dilaksanakan secara konsekuen dan penuh disiplin. Dari pemahaman inilah sebenarnya berkembang pengertian ilmu sebagai disiplin yakni pengetahuan yang mengembangkan dan melaksanakan aturan-aturan mainya dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhanya. Meskipun tidak bisa mengelak bahwa setiap pengetahuan memiliki tiga aspek landasan ini. Dengan mengetahui dan mengenali tiga hal ini, seseorang dapat membedakan ilmu, seni, agama dan lain sebagainya. Melihat ilmu dari tiga hal ini berarti mendekatinya dari sudut pandang filosofis. Aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah grand sentral tema bahasan dalam dunia filsafat. Berbicara ontologi berarti melihat hakikat sesuatu, sedang epistemologi adalah cara memperoleh pengetahuan, dan teori nilai tentang kegunaan pengetahuan yang diperoleh disebut dengan aksiologi. Diskusi tentang aksiologi menjadi amat menarik, karena melibatkan peran dan sumbangsih ilmu kepada masyarakat secara luas, berikut juga tanggung jawab ilmuwan dalam mengejawentahkan kecenderungan keilmuan yang dimiliki. Dari sini aksiologi merupakan tujuan utama dari segala sesuatu yang diperoleh. Sebab nilai (aksiologi) menjadi pertimbangan utama bagi perkembangan lanjut sebuah ilmu pengetahuan. Istilah aksiologi sebenarnya berasal dari kata axios dan logos. Axios artinya nilai atau sesuatu yang berharga, logos artinya akal, teori. Aksiologi artinya teori nilai, penyelidikan mengenai kodrat, criteria, dan status metafisik dari nilai. Dalam pemikiran Yunani studi mengenai nilai ini mengedepan dalam pemikiran Plato mengenai idea tantang kebaikan, atau yang lebih dikenal dengan summon bonum (kebaikan tertinggi). Diakui, bahwa dengan adanya ilmu pengetahuan, manusia banyak mendapatkan manfaatnya, seperti kemajuan teknologi, kemudahan komunikasi, kelancaran produksi, dan lainya. Pendek kata, ilmu mengabdi kepada masyarakat sehingga menjadi sarana kemajuan guna menemukan harta-harta ciptaan Tuhan. Berdasarkan perspektif filsafat, dapat dikatakan bahwa fungsi dan kegunaan (aksiologi) suatu ilmu adalah untuk memecahkan persoalan yang dihadapi manusia. Jujun S. Suriasumantri dalam bukunya "Filsafat Ilmu", mendefinisikan aksiologi dalam dua tahap. Tahap pertama, ilmu yang otonom terbebas dari segenap nilai yang bersifat dogmatic (bebas nilai) maka dengan leluasa ilmu dapat mengembangkan dirinya (fungsi internal). Tahap kedua, ilmu juga bertujuan memanipulasi factor-faktor yang terkait dalam gejala tersebut untuk mengontrol dan mengarahkan proses yang terjadi. Berbekal konsep mengenai kaitan antara hutan gundul dan banjir, umpamanya ilmu mengembangkan teknologi untuk mencegah banjir. Sebagai teori nilai tentang kegunaan pengetahuan yang diperoleh, pembahasan aksiologi dalam perspektif ushul fiqh menemukan titik signifikansinya. Bagaimana pun ushul fiqh hanyalah sebuah ilmu pengetahuan dalam Islam. Maka melihatnya dari kaca mata aksiologi adalah keniscayaan agar diperoleh kemajuan dan perkembangan sekaligus karakteristiknya, di samping melihatnya dari ontology dan

epistemology. Aksiologi ushul fiqh lantas mempertanyakan untuk apa pengetahuan ushul fiqh dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Aksiologi Ushul Fiqh Berkaitan dengan ushul fiqh maka aksiologi atau fungsinya adalah mampu menalar kalam Tuhan yang pada akhirnya menjadi pengkondisi ideal umat muslim. Melalui ushul fiqh kita mampu merumuskan seperangkat tata nalar yang menjadikan al-Qur'an sebagai landasan operasionalnya. Di samping al-Qur'an, kemampuan nalar yang tertata dengan sistematis juga berlaku bagi sumber ke dua yaitu hadis. Melalui seperangkat metodologi ushul fiqh, diharapkan mampu menghantarkan kebahagiaan dan kesejahteraan umat muslim. Karena melalui usaha mencapai maksud teks-teks keagamaan jaminan keadaan dalam koridor selamat ditanggung oleh Nabi melalui sabdanya: "aku tinggalkan dua perkara, apabila kalian berpegang teguh terhadapnya niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu al-Qur'an dan hadis". (al-hadis). Ushul fiqh yang tersusun secara sistematis yang bersumber (epistemology) pada alQur'an dan hadis tersebut terwujud dalam kaedah-kaedah, teori-teori, dan pembahasan-pembahasan. Melalui itu semua nash-nash syari'ah bisa dipahami, hukum-hukum bisa diketahui, dan kesamaran tentang makna teks dapat dihilangkan. Para mujtahid yang telah melakukan penelitian dengan berbagai hasilnya akan diketahui dan diperoleh, begitu pula berbagai madzhab dan aliran yang berbeda tentang status sebuah hukum. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya Ushul al-Fiqhi al-Islami menyebutkan beberapa nilai dari ushul fiqh, yaitu: 1. nilai histories. Melalui kaedah-kaedah ushul yang dicetuskan oleh para mujtahid, dapat diketahui ruang lingkup dan arah gerak, metode mengambil hukum dan cara yang menghantarkan pengetahuan hukumhukum syari'ah secara mendetail. Mengetahui nilai dari aspek histories tidak diragukan lagi manfaatnya. Pengetahuan sejarah nyata memberikan kontribusi besar bagi pelacakan data-data tentang masa lalu. Pengetahuan sejarah seolah menjadi tali penyambung yang menghubungkan umat satu dengan umat yang lainya. Maka dari masa ke masa kita mengetahui pola dan corak setiap mujtahid dalam beristinbath terhadap sumber primer al-Qur'an dan hadis. 2. nilai teoritis dan praksis. Yaitu diperolehnya kemampuan dalam isntinbath hukum bagi mujtahid. Bagi muqallid, ilmu ushul fiqh memberikan arti pentingnya berpegang atas arus gerak para imam dalam hukum-hukum yang mereka susun, sehingga jiwa dan hati meyakininya. Sikap yang mengarah kepada ketundukan jiwa ini akhirnya membangkitkan untuk beramal, taat, dan tunduk terhadap hukum-hukum syari'ah yang mana itu menjadi sumber kebahagiaan dunia-akhirat. 3. nilai dalam ijtihad. Yaitu menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan para mujtahid, sehingga berbagai persoalan baru yang secara gamblang belum ada dalam nash, dan belum ada ketetapan hukumnya di kalangan ulama tedahulu dapat ditentukan. 4. nilai perbandingan. Yaitu dapat membandingkan cara istinbath dan hasil hukumnya yang dilakukan oleh para mujtahid, sehingga diketahui mana yang paling kuat di antara pendapat-pendapat yang ada.

5. nilai sosial. Yaitu dapat menyusun kaidah-kaidah umum yang dapat diterapkan guna menetapkan hukum dari berbagai persoalan sosial yang terus berkembang. 6. nilai transcendental. Yaitu dengan memahami maksud yang dikehendaki Allah, dapat menghangtarkan manusia mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Hal ini diketahui dengan praktek menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang dihasilkan dari istinbath hukum. Mengikuti penahapan dalam teori nilai (aksiologi) yang disampaikan Jujun S. Suriasumantri, maka nilai dalam ushul fiqh juga bisa berjalan pada alur pemikiran ini. Tahap pertama, berarti ushul fiqh dapat dengan leluasa dan otonom mengembangkan teorinya mensinergikan teks dan konteks yang terus berkembang. Intervensi dari sebuah madzab atau aliran dalam Islam pada tahap ini tidak diberikan celah untuk memasukinya. Pada tahap ini fanatisme aliran atau madzhab dalam pedoman istinbath, sekali lagi, hanya akan mencerabut nilai ilmu yang bebas dari penyempitan wilayah kajianya; sebab terpaku oleh suatu madzhab an sich. Pembakuan ushul fiqh yang dilakukan oleh Imam al-Syafi'I dengan klaim mengambil jalan tengah antara ahli hadis dan ahli ra'yu yang berkembang saat itu dalam menghadapi teks, sebenarnya masih dipertanyakan. Apakah beliau benar-benar berjalan di atas prinsip obyektif dan menghindar dari pertarungan dua kubu ekstrem? Tahap kedua, ilmu ushul fiqh memanipulasi factor-faktor yang terkait dengan gejala untuk mengontrol dan mengarahkan proses yang terjadi. Misalnya, melalui pertimbangan mashlahat, seorang mujtahid dapat mengabaikan sebuah kaedah. Tanggung Jawab Sosial Ushuli Jelaslah kiranya ushuli (ulama ahli ushul fiqh) mempunyai tanggung jawab sosial yang terpikul dibahunya. Tanggung jawab yang diembankan bukan lagi memberikan informasi namun memberi contoh. Dia harus tampil di depan bagaimana caranya bersifat objektif, terbuka, menerima kritik, menerima pendapat orang lain, kukuh dalam pendirian yang dianggapnya benar, dan kalau perlu berani mengakui kesalahan. Imam Malik ra, suatu hari pernah dihadapkan pada beberapa persoalan tentang hukum sesuatu sejumlah 40. Dari 40 pertanyaan yang disodorkan kepadanya ia hanya mampu menjawab beberapa soal saja (5 soal). Hal ini merupakan justifikasi bagi ulama-ulama agar mampu bersikap terbuka dan jujur dalam keilmuan. Criteria ketat bagi orang boleh melakukan ijtihad sebagaimana tersebut dalam kitabkitab, tidak lain adalah karena disiplin keilmuan yang dimiliki tidak hanya berlaku bagi dia sendiri, melainkan masyarakat luas menggunakanya karena kelebihan intelektual yang dimilikinya. Moral tidak hanya dilekatkan pada disiplin sebuah ilmu, melainkan ilmuan dalam hal ini ushuli juga harus mampu mengejawentahkan prinsipprinsip moral bagi dia sebagai seorang ushuli maupun moral di hadapan masyarakat. Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan beberapa syarat seorang boleh berijtihad. Pertama, paham bahasa arab dan metode-metode dalam mengambil dalil serta memiliki dzauq untuk memahami gaya bahasa dituturkan. Kedua, paham alQur'an, artinya mengetahui dengan baik hukum-hukum syari'ah yang terdapat dalam al-Qur'an. Ketiga, paham tentang sunah. Keempat, mengetahui qiyas dengan baik. Terlepas dari syarat ketat bagi seorang mujtahid karena pertimbangan tanggung jawab sosial, dalam konteks yang berlaku di pesantren aplikasi ilmu ushul fiqh masih sangat minim. Terbukti dalam banyak kesempatan, bahsul masail yang menjadi agenda pesantren kerap mengabaikan metodologi istinbat al-ahkam as-

syar'iyyah yang juga disebut dengan "ushul al- fiqh". Meskipun kitab ushul al-fiqh diajarkan di pesantren, pada tataran praksis para santri "tidak bernyali" mengaplikasikannya dalam penggalian diktum-diktum fiqh. Santri lebih at home menggunakan rujukan "instan" dalam khazanah fiqh tanpa menggunakan nalar ushul fiqh sebagai landasan moral-filosofisnya. Tak heran jika putusan bahtsul masa'il acap kali tercerabut dari basis filosofisnya. Mereka lebih senang mengacu pada teks kitab fiqh daripada yang kitab ushul al-fiqh. Dengan demikian kita tidak hanya berbicara secara teoritis belaka, sementara praktek enggan untuk menyentuh wilayah-wilayah yang teramat membutuhkan pertimbangan logis melalui penalaran ushul fiqh. Di sini akan tampak nyata urgensi ushul fiqh sebagai sebuah pisau analisis terhadap persoalan di masyarakat dengan sumber al-Qur'an dan hadis. Wallahu a'lamu bi al-shawab. DAFTAR PUSTAKA Jujun S. Suriasumantri. Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer, Jakarta: PT. Sinar Harapan, 1995. Rizal Mustansir dan Misbahul Munir. Filsafat Ilmu, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Muhammad Roy. Ushul Fiqh Madzhab Aristoteles; Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqh, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004. Fakhruddin Faiz. Hermeneutika al-Qur'an; Tema-tema Kontroversial, Yogyakarta: eLSAQ, 2005. Abdul Wahhab Khallaf. Ilmu Ushul al-Fiqh, Mesir: Darul Qalam, 1978. Wahbah al-Zuhaili. Ilmu Ushul al-Fiqh, Damaskus: Darul Fikri, 2001. Mn Harisudin.Tradisi Akademik "Bahtsul Masa'il", Kompas Amanat Hati Nurani Rakyat. Jujun S. Suriasumantri. Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: PT. Sinar Harapan, 1995), hal. 35. Drs. Rizal Mustansir dan Misbahul Munir. Filsafat Ilmu, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 26. Muhammad Roy. Ushul Fiqh Madzhab Aristoteles; Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), hal. 28. Jujun S. Suriasumantri… Hal. 234. Fakhruddin Faiz. Hermeneutika al-Qur'an; Tema-tema Kontroversial, (Yogyakarta: eLSAQ, 2005), hal. 157. Abdul Wahhab Khallaf. Ilmu Ushul al-Fiqh, (Mesir: Darul Qalam, 1978), hal. 15. Wahbah al-Zuhaili. Ilmu Ushul al-Fiqh, (Damaskus: Darul Fikri, 2001), hal. 30-31.

Muhammad Roy… hal. 43. Jujun S. Suriasumantri… hal. 244. Abdul Wahhab Khallaf… hal. 218-219. Mn Harisudin.Tradisi Akademik "Bahtsul Masa'il", Kompas Amanat Hati Nurani Rakyat

Halaman judul Kata pengantar Daftar isi BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG 1.2 TUJUAN 1.3 PEMBATASAN MASALAH BAB II PEMBAHASAN 2.1 PENGERTIAN AKSIOLOGI 2.2 LJ’LJF 2.3 GG BAB II PENUTUP