Lkj Kemlu 2017 Buku Ii.pdf

LAPORAN KINERJA BUKU II - TAHUN 2017 MATRIKS INFORMASI KINERJA

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

BUKU 2 INFORMASI KINERJA Perjanjian Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2017 Matriks Realisasi Rencana Aksi Matriks Informasi Kinerja

PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI

Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 2017

REALISASI RENCANA AKSI

Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 2017

REALISASI RENCANA AKSI KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2017 NO

S.1

TARGET RENCANA AKSI & REALISASI PER TRIWULAN

TUJUAN (T) / SASARAN STRATEGIS (SS)

Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh dalam kerja sama internasional

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

IKU S.1.1 Sub IKU 1 Sub IKU 2

Sub IKU 3

Sub IKU 4

S.2

S.3

C.1

Dukungan diplomasi untuk Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Nasional

Meningkatnya Citra Indonesia di Dunia Internasional

Terpenuhinya Pelayanan dan Aspirasi Publik

IKU S.2.1 IKU S.2.2 IKU S.2.3 IKU S.3.1 IKU S.3.2

Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di dunia internasional Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN Persentase respons positif terhadap bantuan kerja sama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular Persentase dukungan konstituen internasional dan domestik terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional Persentase pemberitaan positif media massa internasional terhadap Indonesia

TARGET Tahun 2017

Target TW1

Realisasi s.d TW 1

Target s.d.TW2

Realisasi s.d TW 2

Target s.d.TW3

Realisasi s.d TW 3

Target s.d.TW4

Realisasi s.d TW 4

79,73

79,73

93,52

79,73

94,66

79,73

95,39

79,73

98,39

68,33%

68,33%

81,82%

68,33%

86,96%

68,33%

87,50%

68,33%

94,55%

92%

92%

93,55%

92%

91,26%

92%

92,86%

92%

95,04%

90%

90%

100%

90%

97,73%

90%

98,68%

90%

97,42%

80%

80%

110,42%

80%

110,42%

80%

110,42%

80%

110,42%

48

-

-

-

-

-

-

48

122

32

-

-

-

-

-

-

32

54

51

-

-

-

-

-

-

51

41

4 (skala 5)

-

-

-

-

4

3,57

4 (skala 5)

3,81

90%

90%

92,60%

90%

88,18%

90%

88,83%

90%

88,39%

3.4 (skala 4)

3,4

1

3,4

2,7

3,4

3,6

3.4 (skala 4)

2,83

4

3

3

4

4

3,25

4

3

3,25

3

3

2,25

-

Top 99

Top 40

IKU C.1.1 Sub-IKU 1

Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik Indeks kepuasan pelayanan keprotokolan

3

Sub-IKU 2 Sub-IKU 3

Indeks kepuasan pelayanan kekonsuleran Indeks kepuasan pelayanan fasilitas diplomatik

4

Sub-IKU 4

Indeks kepuasan pelayanan perlindungan WNI dan BHI

IKU C.1.2

Peringkat Inovasi Pelayanan Publik oleh KemenPAN RB

3 3 Top 99

3 4 3 3

-

0 2 2 0 -

3 4 3 3

-

4 3 3 2 -

3 4 3 3

-

NO

B.1

TARGET RENCANA AKSI & REALISASI PER TRIWULAN

TUJUAN (T) / SASARAN STRATEGIS (SS)

Diplomasi maritim, polkam dan perbatasan yang kuat

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

IKU B.1.1 Sub-IKU 1 Sub-IKU 2

Sub-IKU 3

Sub-IKU 4

Sub-IKU 5

Sub-IKU 6

B.2

Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya yang kuat

IKU B.2.1

Indeks diplomasi maritim, polkam dan perbatasan Jumlah kesepakatan hasil perundingan di bidang maritim, polkam dan perbatasan Persentase kemajuan penyelesaian perjanjian batas maritim, penegasan batas darat, dan kerja sama perbatasan Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang kemaritiman, polkam dan perbatasan yang diterima pada forum regional dan multilateral Persentase naskah mengenai kebijakan Indonesia di bidang maritim, polkam dan perbatasan yang dimuat di berbagai media berbahasa asing Persentase seminar/workshop/diskusi internasional di bidang maritim, polkam dan perbatasan yang berhasil diselenggarakan Persentase diskursus mengenai kebijakan Indonesia di bidang maritim, polkam dan perbatasan yang diterima di berbagai fora internasional

TARGET Tahun 2017

Target TW1

Realisasi s.d TW 1

Target s.d.TW2

Realisasi s.d TW 2

Target s.d.TW3

Realisasi s.d TW 3

Target s.d.TW4

Realisasi s.d TW 4

91,45

37,7

106,34%

56,91

116,93%

72,88

122,79%

91,45

119,22

54

0

13

20 (37%)

30

35 (65%)

58

54 (100%)

84

100%

25%

100%

50%

100%

75%

100%

100%

100%

87,25%

87,25%

96,15%

87,25%

95,65%

87,25%

96,93%

87,25%

97,15%

70%

70%

100%

70%

100%

70%

100%

70%

100%

70%

70%

100%

70%

100%

70%

100%

70%

100%

70%

70%

100%

70%

100%

70%

100%

70%

100%

89,40

27,92

96,61

38,12

80,71

60,34

81,32

89,40

141,75

Indeks diplomasi ekonomi, sosial dan budaya

Sub-IKU 1

Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya

46

4 (10%)

21

15 (34%)

45

43 (94%)

73

46 (100%)

113

Sub-IKU 2

Jumlah data economic intelligencenegara/wilayah akreditasi yang dimiliki

112

-

-

-

-

-

-

112

127

Sub-IKU 3

Jumlah database kebijakan perdagangan yang dimiliki di forum multilateral Persentase bantuan kerja sama teknik yang memberikan peluang ekonomi. Jumlah promosi Trade, Trourism and Investment (TTI) Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang diterima pada forum regional dan multilateral. Persentase naskah mengenai kebijakan Indonesia di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang dimuat di berbagai media berbahasa asing

82

-

-

-

-

-

-

82

82

50%

50%

0%

50%

20%

50%

26,67%

50%

53,33%

89

5 (6%)

16

30 (34%)

44

70 (79%)

63

89 (100%)

99

89%

89%

94,59%

89%

93,75%

89%

98,45%

89%

95,88%

70%

70%

100%

70%

100%

70%

100%

70%

100%

70%

70%

100%

70%

100%

70%

100%

70%

100%

70%

70%

100%

70%

100%

70%

100%

70%

100%

3

-

-

1

0

2

2

3

3

Sub-IKU 4 Sub-IKU 5 Sub-IKU 6

Sub-IKU 7

Sub-IKU 8

Sub-IKU 9

IKU B.2.2

Persentase seminar/workshop/diskusi internasional bidang ekonomi, sosial dan budaya yang berhasil diselenggarakan Persentase diskursus mengenai kebijakan Indonesia di bidang ekonomi sosial dan budaya yang diterima diberbagai fora internasional Jumlah inisiatif pemberdayaan potensi masyarakat Indonesia di luar negeri

NO

B.3

TARGET RENCANA AKSI & REALISASI PER TRIWULAN

TUJUAN (T) / SASARAN STRATEGIS (SS)

Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI yang prima

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

IKU B.3.1

Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI

Sub-IKU 1

Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar negeri Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan. Bobot: 65% Persentase Kasus Umum yang diselesaikan. Bobot: 35% Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri Persentase Integrasi Sistem Pendataan WNI di luar negeri. Bobot: 30% Persentase Produk Hukum dan Panduan Teknis Bidang Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri yang diterapkan. Bobot 30%

Komponen 1 Komponen 2 Sub-IKU 2 Komponen 1 Komponen 2

Komponen 3 Persentase Persentase Pejabat/Staf Yang Memiliki Sertifikat Pelatihan terkait Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri. Bobot 20% Komponen 4 Persentase Perwakilan RI yang ditetapkan sebagai Perwakilan Pelayanan Perlindungan Terpadu. Bobot: 20% Sub-IKU 3

Komponen 1

Komponen 2 Komponen 3

Komponen 4

B.4

Diplomasi Digital dan Pengelolaan Informasi Hubungan Luar Negeri yang sistematis dan kuat

IKU B.4.1 IKU B.4.2 IKU B.4.3

Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam isu perlindungan WNI-BHI pada forum perundingan internasional. Bobot 25% Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam kebijakan/regulasi nasional terkait perlindungan WNI-BHI. Bobot 30% Persentase responden yang memberikan umpan balik positif atas Public Awareness Campaign perlindungan WNI. Bobot: 25% Persentase pemberdayaan kelompok masyarakat dalam kerangka perlindungan WNI di luar negeri. Bobot 20% Persentase sentiment positif pada media massa online dan media sosial terhadap kebijakan hubungan polugri RI Persentase impresi dan interaksi pada media sosial Kemenlu

TARGET Tahun 2017

Target TW1

Realisasi s.d TW 1

Target s.d.TW2

Realisasi s.d TW 2

Target s.d.TW3

Realisasi s.d TW 3

Target s.d.TW4

Realisasi s.d TW 4

80,19

44,77

24,23

57,20

47,86

69,58

59,47

80,19

90,50

73,50

53,50

37,27

61,75

37,27

66,75

50,27

73,50

80,62

70%

50%

49,18%

60%

49,18%

65%

47,15%

70%

95,37%

80%

60%

15,16%

65%

15,16%

70%

56,05%

80%

53,23%

100

28,5

0

51,6

62,18

79,35

62,18

100

118,66

100%

25%

0%

50%

20%

75%

20%

100%

135%

100%

18%

0%

44%

58,50%

76,50%

58,50%

100%

84,70%

100%

18%

0%

44%

193,13%

76,50%

193,13%

100%

243,75%

100%

60%

0%

73%

0%

93%

0%

100%

20%

82,75

82,75

0

82,75

74,67

82,75

95,76

82,75

95,76

80%

80%

0%

80%

100%

80%

100%

80%

100%

85%

85%

0%

85%

100%

85%

100%

85%

100%

85%

85%

0%

85%

78,68%

85%

83,04%

85%

83,04%

80%

80%

0%

80%

0%

80%

100%

80%

100%

90%

90%

97,90%

90%

97,58%

90%

97,16%

90%

96,83%

100%

100%

36,20%

100%

67,34%

100%

132,50%

100%

243,62%

7

-

-

-

-

-

-

7

0

Peringkat keterbukaan informasi publik

NO

B.5

TARGET RENCANA AKSI & REALISASI PER TRIWULAN

TUJUAN (T) / SASARAN STRATEGIS (SS)

Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

IKU B.5.1 Sub-IKU 1

Sub-IKU 2

Sub-IKU 3

Sub-IKU 4

L.1 L.2

L.3

L.4

L.5

Implementasi Talent Management Organisasi dan tata kelola yang baik

Peningkatan Engagement Pegawai Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi

Pengelolaan Anggaran yang Optimal dan Akuntabel

TARGET Tahun 2017

Target TW1

Realisasi s.d TW 1

Target s.d.TW2

Realisasi s.d TW 2

Target s.d.TW3

Realisasi s.d TW 3

Target s.d.TW4

Realisasi s.d TW 4

81,85%

40,1%

116,84%

55,50%

103,20%

70,5%

101,10%

81,85%

104,26%

79%

20%

142,11%

45%

108%

60%

102,74%

79%

110,64%

82,50%

22%

100%

40%

100%

70%

100%

82,50%

100%

Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional

85%

85%

100%

85%

100%

85%

100%

85%

100%

Persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional

80%

80%

100%

80%

100%

80%

100%

80%

100%

75%

48%

55,56%

69%

69,44%

75%

73,61%

75%

80,56%

85

-

-

-

-

-

-

85

77,44

75

-

-

-

-

-

-

75

75,94

3 (skala 5)

-

-

-

-

-

-

3 (skala 5)

3,44

2,5 (skala 5)

-

-

-

-

-

-

2,5 (skala 5)

2,88

3,55 (skala 4)

-

-

-

-

-

-

3,55 (skala 4)

3,37

95%

25%

0%

50%

0%

75%

0%

95%

101,78%

WTP

-

-

WTP

-

WTP

-

WTP

WTP

Persentase tindaklanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri

IKU L.1.1 IKU L.2.1 IKU L.2.2 IKU L.3.1

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan Nilai Reformasi Birokrasi

IKU L.4.1 IKU L.4.2

Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

IKU L.5.1 IKU L.5.2

Persentase realisasi anggaran dan realisasi kinerja Opini BPK

Nilai evaluasi AKIP Kemenlu Indeks Engagement pegawai

Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PEGI)

MATRIKS INFORMASI KINERJA

Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 2017

S.1 KEPEMIMPINAN DAN PERAN INDONESIA YANG BERPENGARUH DALAM KERJA SAMA INTERNASIONAL

Matriks Informasi Kinerja Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Regional dan Multilateral No.

Pertemuan Host pada BEBC (BIMP - EAGA Business Council) Board Meeting, 30 1 November 2017 di Tarakan, Kaltara Host pada Pertemuan Tingkat SOM BIMP-EAGA ke-21, 1 Desember 2 2017 di Tarakan, Kaltara Host pada Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-21 2 Desember 3 2017di Tarakan, Kaltara Ketua pada Pertemuan The 11th Heart of Borneo Trilateral Meeting pada tanggal 11 - 12 Oktober 2017 di Tarakan, Kaltara 4 Host pada the 7th IORA Bi-Annual Meeting of the Committee of Senior 5 Officials, Bali, 2 - 3 Agustus 2017 Host pada Pertemuan University Network Coordination (UNINET) Meeting pada tanggal 25 September 2017 di Bangka, Provinsi 6 Kepulauan Bangka Belitung Host pada Pertemuan National Secretariat (NS) IMT GT Meeting pada tanggal 26 September 2017 di Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka 7 Belitung Host pada Pertemuan Senior Official Meeting (SOM) IMT GT pada tanggal 27 September 2017 di Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka 8 Belitung Host pada Pertemuan Chief Ministers and Governor's Forum (CMGF) ke -14 IMT GT pada tanggal 28 September 2017 di Bangka, Provinsi 9 Kepulauan Bangka Belitung

Dipimpin Indonesia

Disepakati dipimpin Indonesia

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Kegiatan Maritime Safety and Security Programme dilaksanakan di Semarang pada tanggal 13-21 Agustus 2017. Kegiatan ini diikuti oleh 13 negara IORA, 2 negara anggota dan 1 observer Melanesian Spearhead Group (MSG) dan 1 wakil Sekretariat IORA dan 1 wakil Sekretariat MSG serta peserta Indonesia dari Bakamla, Polri dan KKP. 10 11 12 13 14

Ketua Pertemuan SOM IORA di KTT IORA bulan Maret Ketua Ministerial Meeting IORA di KTT IORA bulan Maret Ketua KTT IORA bulan Maret Ketua IORA Business Forum

Host pada the 2nd MSG Police Ministers' Meeting di Jakarta, 13 - 14 15 Maret 2017 Pelaksanaan rangkaian pertemuan IORA Leader's Summit yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 - 7 Maret 2017 di Jakarta merupakan wujud dari kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan KTT IORA , 5-7 Maret 201 yang bertemakan "Memperkuat Kerja Sama Maritim Demi Perdamaian, Stabilitas, dan Kemakmuran di Kawasan Samudera Hindia", dan dihadiri 21 negara anggota, 7 mitra dialog, 1 negara undangan (Myanmar), serta 3 organisasi internasional (UNESCO, FAO, dan ASEAN).

16

PBC Ministerial Meeting yang pertama kalinya tentang The Role of The South-South and Triangular Cooperation in Peacebuilding, di sela-sela SMU PBB ke 72 bulan September 2017 di New York 17

v

v

G7+ Meeting on The Pursuit of Peace di sela-sela SMU PBB ke 72 bulan 18 September 2017 di New York Peluncuran laporan bersama PBB dan World Bank mengenai pathway to peace di sela-sela SMU PBB ke 72 bulan September 2017 di New York

v

v

19

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v v

v

v

20 21

Bali Process Government and Business Forum (BPGBF)pada Agustus 2017 di Perth, Australia Asia Pacific Leaders' Forum on Open Government (APLF) di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2017 "Inaugural Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries" pada tanggal 1-3 November 2017 di Nusa Dua, back to back dengan The 13th Indonesian Palm Oil Conference and 2018 Price Outlook

22 World Press Freedom Day (WPFD), di Jakarta pada tanggal 1-4 Mei 2017 23 24 1st ASEM SOM Pra ASEM Transport Meeting 25 4th ASEM Transport Ministers' Meeting No.

1

2

3

4 5

6 7

Pencalonan yang berhasil Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) pada United Nations Economic and Social Council periode 2018-2020 Terpilihnya Dr. Zainal Arifin (LIPI) sebagai Vice Chair pada Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) UNESCO West Pasific Region periode 2017-2019 Terpilihnya Dr. Andi Eka Sakya (BMKG) sebagai anggota chairperson pada Intergovernmental Coordination Group for The Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System (ICG/IOTWMS) IOC UNESCO periode 2017-2019 Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Governing Council pada Asia and Pacific Center for Transfer of Technology (APCTT) periode 20172020 Terpilihnya BPK RI sebagai External Auditor pada International Atomic Energy Agency (IAEA) periode 2018-2019 Terpilihnya Indonesia sebagai AnggotaExecutive Council pada Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) UNESCO periode 2017-2019 Terpilihnya Bp. Purwiyatno Hariyadi (IPB) sebagai Vice Chair pada Codex Alimentarius Commission (CAC) Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Board of Governance pada International Atomic Energy Agency (IAEA) periode 2018-2020

8 Terpilihnya Duta Besar Darmansjah Djumala sebagai Chair dari Board of Governance pada International Atomic Energy Agency (IAEA) periode 9 2018-2020 Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Executive Board pada United Nations on Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) 10 periode 2017-2021 Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Executive Board pada Management of Social Transformations (MOST) UNESCO periode 201711 2021

Terpilihnya Bp. Luhut Binsar Pandjaitan (Kemenko Kemaritiman) sebagai co-chair pada 1st World Ocean Conference (WOC) 12 Terpilihnya Indonesia sebagai Council Member pada International 13 Maritime Organization (IMO) periode 2018-2019 Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Executive Council pada Organization for The Prohibition of Chemical Weapon (OPCW) periode 14 2018-2020 Terpilihnya Indonesia sebagai Chair Regional Commission for East Asia and The Pacific pada United Nations World Tourism Organization 15 (UNWTO) periode 2018-2019

Matriks Informasi Kinerja Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN No

1

2

3

4

5

6

7

8

Rekomendasi Indonesia menyampaikan bahwa AICHR harus mengedepankan kepentingan ASEAN, memprioritaskan tujuan kegiatan dan programnya untuk memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat ASEAN. Indonesia menekankan pentingnya penguatan peran overarching AICHR dalam mengarusutamakan HAM guna mengatasi perkembangan isu HAM di kawasan, sesuai dengan Program Kerja Lima Tahunan AICHR 2016 – 2020. Indonesia mengusulkan agar alokasi dana bagi kegiatan dalam AICHR Priority Programmes tahun-tahun sebelumnya yang sulit diimplementasikan oleh negara anggota dapat dialihkan untuk mendukung biaya program lain/baru, atas persetujuan AICHR. Indonesia merekomendasikan agar dalam melaksanakan mandat 4.11 TOR AICHR (to develop common approaches and positions on human rights matters of interest to ASEAN), AICHR menghindari pernyataan yang memojokkan negara anggota ASEAN lain. Dalam hal ini AICHR utamanya perlu memaksimalkan mandat 4.10 TOR AICHR (to obtain information from ASEAN Member States on the promotion and protection of human rights) untuk mendapatkan pemahaman mengenai persoalan HAM di negara anggota secara lebih komprehensif sehingga kemudian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kompleksitas persoalan HAM di ASEAN. Berkaitan dengan rencana AICHR untuk mengarusutamakan HAM di Pilar Ekonomi dengan membuka kerja sama dengan SEOM, Indonesia menekankan bahwa elemen-elemen HAM harus dapat memberi kontribusi terhadap implementasi keempat Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN dan bukan dianggap sebagai penghambat. Indonesia menyampaikan pandangan terkait dengan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya dimanapun berada yang sejalan dengan pembentukan Masyarakat ASEAN. Indonesia menyampaikan bahwa perlu dicapai terlebih dahulu kesepahaman di antara negara anggota ASEAN bila ASEAN akan membentuk suatu mekanisme pemberian bantuan bagi WN di suatu negara ASEAN di negara ketiga. Berkaitan dengan hal tersebut, WG harus melakukan pembahasan modalitas sebelum merundingkan outcome document. Dalam pembahasan Concept Paper on Protocols of Maritime Interaction, foIndonesia merekomendasikan penggantian Protokol menjadi Guidelines .

Diterima

1

1

23 rd Meeting of AICHR di Boracay, Filipina, 13 – 15 Februari 2017 1

1

1

1

Indonesia merekomendasikan bahwa Concept Paper on the Annualisation of the ADMM-Plus 10 dapat diterima dengan syarat Negara Plus tidak meminta diselenggarakannya pertemuan informal dengan ASEAN di luar pertemuan ADMM-Plus tersebut

1

Dalam pembahasan Guidelines Regarding the Conduct of ASEAN Defence Ministers Meeting for Informal Engagements with Plus Countries, Indonesia merekomendasikan bahwa 11 pengajuan informal meeting melalui pertemuan ADSOM WG, ADSOM dan ADMM perlu bersifat fleksibel, misalnya dalam situasi urgent ketika Menhan ASEAN memandang penting untuk melakukan pertemuan informal dengan Menhan Plus Countries.

1

Indonesia mengusulkan agar ASEAN-China Joint Maritime Exercise dapat diselenggarakan setelah Komodo Exercise di Menado sekitar bulan April 2018 Indonesia mengusulkan agar pelatihan-pelatihan di bawah ASEAN Cyber Capacity 13 Development Project dapat diikuti dengan kegiatan joint operations

Working Group Meeting on the Development of the Guidelines on Consular Assistance to Nationals of ASEAN Member States in Third Countries, Jakarta, 18 Januari 2017

1 1

12

Keterangan Kegiatan

1

Dalam pembahasan Concept Paper on Streamlining ADMM-Plus Expert’s Working Group (EWGs), Indonesia merekomendasikan upaya kolaborasi antar EWG.

9

Tidak Diterima

ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting Working Group (ADSOM WG) dan ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting Plus Working Group (ADSOM-Plus WG), 26 Feb - 6 Mar 2017

1 1

Indonesia menyampaikan agar inisiatif Jepang terkait pembentukan ASEAN Regional Forum Intersessional Meeting on Information, Communication and Technology Security (ARF ISM on ICTS) dapat diproses sesuai prosedur yang telah ada, dan agar Jepang dan Malaysia segera 14 menyelesaikan concept note pembentukan ARF ISM on ICTS dan mensirkulasikannya ke seluruh peserta ARF sebelum dibahas para pertemuan ARF ISM on Counter Terrorism and Transnational Crime (CTTC

1

Indonesia menyampaikan pengalaman Indonesia yang telah memiliki lembaga pemerintah yakni Lembaga Perllindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang secara khusus dibentuk untuk memberikan dukungan, bantuan serta pelindungan terhadap korban, termasuk korban kejahatan terorisme. Bantuan yang diberikan LPSK mencakup: bantuan medis (termasuk 15 melakukan pengurusan jika korban meninggal dunia); semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis, serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban; serta bantuan psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

1

ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop on Medium to Long Term Support for Victims of Terrorism, Manila, Filipina, 7-8 Februari 2017

1

ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop on Mainstreaming the Prevention of Violent Extremism in the ARF Region, Brussels, Belgia, 15-16 Maret 2017

Indonesia menyampaikan pentingnya kerja sama dalam skala global dan regional melalui berbagai saluran termasuk melalui ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR). 16 Dalam kesempatan tersebut, Delri menekankan perlunya dukungan bagi penguatan kapasitas institusi AIPR untuk dapat berperan sebagai wadah bagi seluruh stakeholder dalam membangun jejaring dan mengembangkan program dan kegiatan yang kongkret guna mendukung upaya regional mencegah dan menanggulangi VE. Delri menyampaikan statement Indonesia mengenai pentingnya NPT sebagai suatu instrumen multilateral dalam upaya mewujudkan perdamaian internasional dan adalah 17 kewajiban dari seluruh negara pihak pada NPT untuk memperkuat dan memastikan relevansi NPT pada situasi global saat ini

10th ASEAN Japan Counter Terrorism Dialogue (AJCTD) dan 2nd ASEAN Japan Cyber Crime Dialogue (AJCCD), 27 Feb - 2 Mar 2017

1

9th ARF Inter-Sessional Meeting on NPD, Auckland, Selandia Baru, 8-9 Maret 2017

No

Rekomendasi

Delri juga menyampaikan mengenai kegiatan Regional Dialogue and Consultation on NPT: Towards the 2017 PrepCom yang akan diselenggarakan pada 13 – 14 Maret 2017 di Jakarta. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana diskusi yang transparan dan inklusif untuk mendapatkan pandangan dan masukan dari berbagai negara di kawasan dan sebagai 18 platform diskusi terbuka terhadap berbagai isu menghadapi RevCon 2020. Disampaikan juga berbagai tema yang akan dibahas pada kegiatan tersebut seperti Bridging the gap between the 3 pillars of NPT; Associating non-NPT nuclear-armed states to be associated with the regime and the NPT RevCon processes; Reviewing the Review Cycles; dan the role of regional security architecture Indonesia dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa jika ATTIC hanya menangani isu narkoba, maka ASEAN Narco yang sudah dibentuk dan sedang menyusun berbagai program 19 perlu diperkuat dan dapat dijadikan mekanisme yang efektif dalam berbagi informasi antar penegak hukum dalam menangani masalah narkoba di kawasan. Negara-negara Mitra Wicara dan Peserta ARF dapat memanfaatkan ASEAN Narco untuk bekerja sama dan sharing information. Perlu dipikirkan cara yang aman dalam bertukar informasi Menanggapi keinginan Thailand, Indonesia menyampaikan pentingnya studi lebih jauh yang mempelajari mekanisme yang sudah ada, melakukan gap analysis, dan menjabarkan peran 20 ASEAN. Indonesia juga menyampaikan perlunya pertemuan lanjutan untuk menyusun TOR/concept note usulan ini sebagai tindak lanjut dari study dan gap analysis yang dilakukan. Indonesia menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi dengan AMMTC/SOMTC/ASOD/AMMD jika cakupan akan diperluas. Indonesia menyampaikan pentingnya peningkatan kerja sama ekonomi dengan segera menyelesaikan negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), 21 pemberdayaan Small and Medium Enterprises (SMEs) dan peningkatan konektivitas. Dalam kaitan tersebut, Menlu RI menyambut baik rencana peluncuran jalur pelayaran kapal Roll-on Roll-off (RoRo) antara Bitung di Indonesia dengan General Santos dan Davao di Filipina.

Diterima

1

1 Workshop on Concept Development of the ARF Transnational Threat Information-sharing Centre (ATTIC) , Bangkok, Thailand, 5-8 Maret 2017 1

1

ASEAN Foreign Ministers’ Meeting (AMM) Retreat, Boracay, Filipina, 21 Februari 2017 1

Terkait isu Rakhine State, Indonesia menyampaikan bahwa isu tersebut dapat ditangani dalam tiga tingkatan, yakni kebijakan, grassroot dan pembangunan ekonomi.

1

Indonesia menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan kerja sama SAR di kawasan yang 24 dilaksanakan dalam kerangka ASEAN Sectoral Bodies (i.e. ASEAN Senior Transport Official Meeting / STOM) – termasuk dalam membangun kerja sama antara ASEAN dan mitra wicara

1

Indonesia menyerukan pentingnya finalisasi ASEAN SAR Agreement serta ASEAN SAR SOP 25 dan menunda sementara pelaksanaan ASEAN-RRT FTX hingga kedua dokumen tersebut selesai dan telah diujikan dalam ASEAN SAR FTX Indonesia menyampaikan perlunya memfokuskan perhatian pada isu-isu lintas pilar yang sifatnya people-centred, people-oriented . Pemberian fokus ini dapat dilakukan dengan 26 menyusun cluster of issues yang langsung menyentuh masyarakat ASEAN, serta mengidentifikasi intisari dan aktivitas yang dapat dilakukan untuk menjadikan ASEAN lebih relevan bagi rakyat. Terkait dengan Outcome document ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers, Indonesia meminta klarifikasi pernyataan Filipina bahwa instrumen tersebut telah disepakati sebagai dokumen yang bersifat “morally binding”. 27 Indonesia menekankan bahwa hal tersebut tidak memberikan added value atas pencapaian ASEAN sejak Cebu Declaration dan dapat melemahkan konten dari draft instrument tersebut. Pemri menyampaikan pada wakil negara anggota ASEAN untuk AICHR mengenai pentingnya menyinergikan kerja AICHR, termasuk studi tematis, dengan inisiatif ASEAN lain, terutama 28 AIPR. Dipahami bahwa AIPR memiliki mandat untuk melakukan riset dan langkah-langkah terkait penciptaan perdamaian, pengelolaan dan resolusi konflik di kawasan melalui riset, pengembangan kapasitasdan jejaring, pool of expertise , dan diseminasi informasi.

Keterangan Kegiatan

9th ARF Inter-Sessional Meeting on NPD, Auckland, Selandia Baru, 8-9 Maret 2017

Indonesia menegaskan perlunya Negara Anggota ASEAN untuk terus meningkatkan kerja 22 sama keamanan laut. Hal ini salah satunya mengingat masih terjadinya aksi perompakan dan penyanderaan yang menyasar WN ASEAN, termasuk WNI 23

Tidak Diterima

ASEAN-China Workshop on Regional Maritime Search and Rescue (SAR) dilaksanakan dalam kerangka Work Plan on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) 20162017, Nay, Pyi Taw, 8-9 Maret 2017

1

1 Joint Consultative Meeting (JCM), Boracay, 14-16 Maret 2017 1

Pertemuan Koordinasi Kedua Studi Tematis AICHR mengenai Hak atas Perdamaian, Laos, 4 - 6 April 2017

1

Indonesia dan Thailand menyampaikan ketidaksetujuan terhadap Pasal 3.5 Rules of Procedure AICHR Fund, khususnya pada kalimat: “…In an exceptional case, the ASEAN Secretariat may consider disbursing the funds via private or personal bank account, provided that such a request is made by the Proponent’s Ministry of Foreign Affairs or relevant 29 Ministry, assuming full accountability and responsibility over the disbursed funds.." . Indonesia dan Thailand menyampaikan bahwa peraturan tersebut sulit diimplementasikan di negaranya masing-masing, mengingat tidak ada mekanisme nasional untuk menerima dana dari pihak luar dalam rekening bersama sehingga pencairan dana AICHR hanya dapat dilakukan melalui rekening pribadi Wakil untuk AICHR

1 24th AICHR Meeting, Sekretariat ASEAN, 15 – 19 Mei 2017

Indonesia menyampaikan bahwa AICHR erat berkoordinasi dengan badan sektoral lain, termasuk SOMTC dalam isu perdagangan orang. Disampaikan juga bahwa hal yang penting 30 dalam penanganan TIP adalah membatasi pergerakan pelaku TIP yang berasal dari negara lain, termasuk negara yang menjadi mitra ASEAN. Untuk itu, AICHR Indonesia meminta dukungan CPR untuk dapat menyuarakan hal tersebut kepada negara mitra ASEAN

1

Indonesia mengusulkan juga agar hak-hak penyandang disabilitas yang akan dicantumkan 31 dalam key priorities dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok utama sesuai dengan ketiga Pilar Masyarakat ASEAN

1

3rd Task Force Meeting on the Mainstreaming of the Rights of Persons with Disabilities in the ASEAN Community, Phuket, Thailand, 22-23 Juni 2017

Indonesia mengusulkan agar Sekretariat ASEAN dapat membangun database yang berisi modalitas dukungan pendanaan kegiatan oleh para Dialogue Partner yang dapat diakses dan menjadi rujukan bagi para Wakil untuk AICHR yang akan mengimplementasikan program prioritas

1

AICHR Special Meeting, Phuket, Thailand, 17 - 18 Juni 2017

32

33 Indonesia menyampaikan pentingnya mempertahankan program pelatihan kepada trainer dari lembaga penegak hukum dalam mengidentifikasi dan mencegah TIP (h.3.no.6a).

1 Workshop on the ASEAN Cross-Sectoral Collaboration Meeting to Finalise the “Bohol TIP Work Plan 20172020” towards the implementation of ACTIP and APA, Cebu, Filipina, 3-4 Mei 2017

No

Rekomendasi

Menyampaikan pentingnya mempertahankan provisi f.1. Development and implementation of national plan of action (to address TIP) mengingat perlunya setiap Negara Anggota ASEAN untuk mengembangkan Rencana Aksi Nasionalnya masing-masing (h.3.no.6a). Mengusulkan Expected Output poin c.1.1 Work Plan: ASEAN recommendation on developing national policies and regulations to provide and improve access to healthcare services for TIP 35 victims, including with mental health problems, communicable diseases, occupational/work related diseases (h.3.no.6b). 34

Diterima

1

1

Indonesia mengusulkan agar ASEAN-China Joint Maritime Exercise dapat dilakukan dalam 37 dua tahap yaitu TTX yang akan dilaksanakan di RRT dan FTX yang akan dilakukan di wilayah perairan ASEAN dalam periode dua tahun

1

38

Indonesia mengusulkan agar Concept Paper on Guidelines on Air Encounter between Military Aircraft disusun dengan melibatkan unsur pembuat kebijakan, teknis, dan ahli hukum

1

39

Mempertahankan agar Joint Operations and Coordination Center of ASEAN AHA Center (JOCCA) tetap dimasukkan dalam SOP

1

40 Memastikan bahwa Status of Forces Arrangement (SOFA) tidak dimasukkan dalam SOP

1

Menanggapi usulan Singapura, agar penggunaan JOCCA (Joint Operations and Coordination Center of ASEAN AHA Center) dapat disetujui terlebih dahulu melalui mekanisme ADMM, Indonesia kembali menegaskan bahwa dokumen yang telah disepakati (SASOP Chapter VI) 41 oleh salah satu badan sektoral ASEAN berlaku bagi seluruh negara anggota ASEAN dan menjadi rujukan bagi badan sektoral lainnya. Selain itu, ditegaskan pentingnya koordinasi erat sipil-militer, integritas serta kesatuan ASEAN, serta telah selesainya proses keputusan SASOP Chapter VI melalui mekanisme ASEAN

1

Indonesia menegaskan mengenai kewenangan penuh dari negara yang terdampak bencana 42 untuk memberikan arahan, kontrol, koordinasi dan supervisi penanganan bencana sebagaimana diatur dalam Guiding Principles dalam Concept Paper AMRG on HADR

1

Delegasi RI menekankan bahwa upaya pemberantasan terorisme memerlukan pendekatan yang komprehensif, yaitu melalui penanganan akar permasalahan dan faktor pendukung 44 penyebaran paham-paham radikal dan ekstrim, serta pelibatan berbagai pemangku kepentingan dan komunitas. Digarisbawahi pula mengenai perlunya negara-negara untuk terus melakukan evaluasi atas kerangka hukum dan kebijakan di berbagai level agar dapat menjawab tantangan terorisme yang terus berubah dan semakin rumit 45

AIPR diharapkan dapat menjadi pushing factor dalam mendukung ASEAN menyelesaikan konflik secara damai melalui kegiatan riset di bidang perdamaian dan konflik

Keterangan Kegiatan Workshop on the ASEAN Cross-Sectoral Collaboration Meeting to Finalise the “Bohol TIP Work Plan 20172020” towards the implementation of ACTIP and APA, Cebu, Filipina, 3-4 Mei 2017

1

Indonesia menyampaikan bahwa untuk melaksanakan UNPCRS yang semakin baik, PPB harus menciptakan lingkungan yang mendukung untuk mendapatkan respon yang cepat dari peacekepers .Untuk ASEAN, negara-negara ASEAN perlu untuk melihat lebih jauh dari 36 kepentingan nasional dan meningkatkan kerjasama dengan negara lain. Dalam kawasan, ASEAN perlu memperlihatkan dirinya sebagai organisasi regional yang dinamis dengan berperan untuk memimpin inisiatif peacekeeping global

Delegasi RI menekankan bahwa upaya pemberantasan terorisme memerlukan pendekatan yang komprehensif, yaitu melalui penanganan akar permasalahan dan faktor pendukung 43 penyebaran paham-paham radikal dan ekstrim, serta perlunya mempromosikan budaya toleransi

Tidak Diterima

ASEAN Defence Ministers Meeting-Plus Experts’ Working Group on Peacekeeping Operations (ADMMPlus EWG on PKO) dan Seminar on PKO “Regional Cooperation on Global Peace Operations” , Yogyakarta, 17 - 19 Mei 2017

ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting (ADSOM) dan ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting Plus (ADSOM-Plus) , Filipina 4 -7 April 2017 Pertemuan Terms of Reference (TOR) ASEAN Militaries Ready Group on Humanitarian Assistance and Disaster Relief (AMRG on HADR) , Malaysia, 8 10 Mei 2017

Pertemuan ke-10 ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM) Plus Experts Working Group (EWG) on Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR), Malaysia, 11 - 12 Mei 2017

1

ASEAN Regional Forum (ARF) Defence Officials’ Dialogue (DOD) dan ARF Inter-Sessional Support Group on Confidence Building Measures and Preventive Diplomacy (ISG on CBMs and PD), Ottawa, Kanada, 10-12 Mei 2017

1

ASEAN Regional Forum Senior Officials’ Meeting (ARF SOM), Manila, Filipina, 24 Mei 2017

1

3rd ASEAN Regional Forum (ARF) Seminar on Preventive Diplomacy, Mediation and Early Warning Systems , Yangon, Myanmar, 19-21 Juni 2017

1

KTT ke-30 ASEAN, 25-30 April 2017

1

6th EAS Workshop on Regional Security Architecture, 14-17 Mei 2017

1

ASEAN SOM, 21-24 Mei 2017

Sebagai visi ke depan, Indonesia menekankan agar ASEAN harus mampu antara lain: a. mengefisienkan pertemuan-pertemuannya, b. meningkatkan sense of ownership, 46 c. fokus pada mengatasi tantangan kejahatan lintas batas negara, d. memperkuat kerja sama ekonomi ditengah maraknya proteksionisme, e. melindungi buruh migran. Indonesia menggarisbawahi bahwa pembahasan di EAS Workshop tidak perlu berfokus pada 47 dikotomi pembuatan mekanisme baru atau memperkuat existing mechanism, namun perlu diingat lagi raison d’entre adanya EAS. 48

Indonesia menyampaikan pentingnya streamlining ASEAN meetings dan merekomendasikan agar Sekretariat ASEAN dapat menyusun pemetaan berbagai pertemuan ASEAN yang ada saat ini berdasarkan level pertemuan dan kategori sektor.

Terkait usulan Deputy Secretary-General (DSG) ASEAN untuk Pilar Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Hirubalan VP, agar review PoA diserahkan kepada ASEANTOM dengan 49 mengeluarkan poin Protokol Traktat SEANWFZ dari PoA, Indonesia menegaskan bahwa usulan tersebut tidak dapat diterima. Selama ini implementasi PoA SEANWFZ Treaty berada di bawah purview SEANWFZ Working Group dan poin Protokol Traktat SEANWFZ merupakan salah satu unsur terpenting dari PoA tersebut. Untuk mempercepat penyelesaian outstanding issues mengenai penandatanganan Protokol 50 Traktat SEANWFZ oleh P5, Indonesia merekomendasikan agar RRT dapat menandatangani Protokol Traktat SEANWFZ terlebih dahulu, sehingga diharapkan dapat mendorong NWS lainnya untuk turut menandatangani Protokol dimaksud.

1 SEANWFZ Excom WG, 25 Mei 2017

1

No

Rekomendasi

51 Indonesia berpandangan bahwa ditingkat regional dan bahkan global perlu terdapat rencana aksi yang komprehensif terkait penanganan masalah sampah plastik di laut. Sehubungan dengan Early Harvest Measures lain, Indonesia menyampaikan pentingnya 52 ASEAN-RRT terus menggali kemungkinan inisiatif lain yang dapat meningkatkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Terkait usulan Brunei untuk menghapus Article 2 paragraph (1) terkait legal personality AIPR, Indonesia berargumen bahwa pemberian legal personality terhadap AIPR merupakan amanat TOR AIPR paragraph 2 yang berbunyi “The legal personality of the Institute shall be 53 established under a Memorandum of Understanding (MOU) between the Host Country and the Institute”. Disamping itu, pemberian legal personality kepada AIPR diperlukan sebagai bentuk pengakuan terhadap AIPR sebagai badan hukum/organisasi internasional yang memiliki hak dan kewajiban hukum di wilayah Indonesia. Pemri sangat mendorong AMS untuk dapat memberikan dukungan penuh terhadap kerja AICHR. AICHR juga dapat berfokus pada tantangan saat ini, di antaranya akar persoalan 54 terorisme dan radikalisme, hak-hak kelompok rentan, termasuk pekerja migran, demokrasi, perdamaian, dan moderasi.

Diterima

Working Lunch Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dengan Ketua Delegasi Negara Anggota ASEAN di sela-sela United Nations Ocean Conference di New York, Amerika Serikat, 5 Juni 2017

1

14th ASEAN-China SOM on DOC, 18 Mei 2017

1

8 th Meeting of the Governing Council of the ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR), Myanmar 19 Juni 2017

1 Interface Meeting between AMM with AICHR, Manila, Filipina, 4 Agustus 2017 1

Pemri memaparkan kepada AICHR dan ACWC mengenai proses ratifikasi UN CRC dan pembentukan atau perubahan kerangka legislasi nasional terkait hak-hak anak; pembentukan lembaga nasional yang dibentuk untuk memastikan pemenuhan hak anak; 56 proses penyusunan laporan UNCRC periodic reports secara nasional yang pada umumnya telah melibatkan tidak hanya pemerintah namun juga lembaga independen, CSOs dan anakanak.

1

Pemri mengemukakan kepada AICHR adanya keperluan agar ASEAN dapat mengeksplorasi prosedur yang ada saat ini untuk mulai membangun instrumen legal HAM. Diakui bahwa AICHR tidak memiliki mandat untuk membuat instrumen legal HAM, bahkan mandat AICHR 57 untuk mendorong aksesi dan ratifikasi AMS terhadap instrumen legal HAM internasional juga belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah menekankan juga bahwa kolaborasi dengan badan sektoral ASEAN lain merupakan kunci.

1

Indonesia mengusulkan agar AICHR Thematic Study on Right to Life mencakup pembahasan 59 mengenai layanan atau fasilitas yang diberikan negara kepada terpidana hukuman mati.

1

1

1

Indonesia menyampaikan perkembangan persiapan penyelenggaraan AICHR – SOMTC Consultation on Human Rights-based Instrument to Implement ACTIP and APA, Yogyakarta, 29 – 30 Agustus 2017, yakni SOMTC menyatakan tidak siap untuk menyelenggarakan 61 kegiatan dimaksud bersama AICHR. Untuk itu, Indonesia mengusulkan perubahan nama acara menjadi AICHR Cross Sectoral Consultation untuk mencerminkan beragamnya badan sektoral ASEAN yang terlibat.

1

Indonesia menyampaikan bahwa AICHR perlu mengubah cara pandang yang menganggap bahwa surat dari CSO/masyarakat kepada AICHR ditujukan untuk menyerang ASEAN dan 62 AICHR, tetapi sebagai masukan yang dapat direspon AICHR dengan inisiatif kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan HAM dan peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan pendekatan berbasis HAM.

1

Pemri menyampaikan kepada AICHR, ACWC, Polri, Kemensos, Kemenkumham, Kemkes, Kemnaker bahwa perdagangan orang merupakan isu lintas sektoral dan lintas negara yang penanganannya memerlukan koordinasi intensif dan holistik dari berbagai pemangku 63 kepentingan. Penanganan isu perdagangan orang secara komprehensif membutuhkan kesediaan semua pihak untuk saling mendengar dan sinergi karena para pelaku kejahatan ini sangat mahir memanfaatkan loophole koordinasi antar instansi pemerintah baik di tingkat nasional maupun regional.

1

Pemri menekankan kepada AICHR, ACWC, Polri, Kemensos, Kemenkumham, Kemkes, Kemnaker bahwa pendekatan berbasis HAM sangat diperlukan dalam upaya memerangi TIP di berbagai aspek, termasuk pencegahan, investigasi dan penuntutan, dan perlindungan serta pemberian bantuan pada korban TIP. AICHR memiliki tugas penting dalam memastikan aspek HAM diakomodasi dalam setiap tahap penanganan TIP. Pemri menyampaikan kepada AICHR, ACWC, Polri, Kemensos, Kemenkumham, Kemkes, Kemnaker bahwa dengan kompleksnya isu TIP, HAM harus menjadi dasar bagi upaya 65 penanganan TIP. Hal ini mengingat TIP langsung berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia.

AICHR - ACWC Training Workshop on the UN Convention on the Rights of the Child, Singapura, 13 14 Juli 2017

The 2nd Workshop on the Development of ASEAN Legal Human Rights Instruments, Manila, 13 – 14 September 2017

Indonesia menyarankan agar AICHR Thematic Study on Juvenile Justice dapat difokuskan 60 pada layanan atau fasilitas yang diberikan negara kepada remaja yang berkonflik dengan hukum.

64

Keterangan Kegiatan

1

Pemri menyampaikan juga bahwa AICHR harus memanfaatkan berbagai mekanisme yang ada untuk mendiskusikan isu-isu yang menjadi perhatian bersama dan membangun pendekatan 55 dan posisi bersama. Disamping itu, AICHR juga perlu meningkatkan pemahaman masyarakat ASEAN mengenai HAM, di antaranya melalui intensifikasi keterlibatan dengan media, termasuk media sosial.

Indonesia menyampaikan kepada AICHR, perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Ketenagakerjaan bahwa pemenuhan HAM bagi pekerja sebagai salah satu 58 syarat perizinan swasta dalam menjalankan bisnisnya tersebut perlu benar-benar dibuktikan prakteknya di lapangan agar tidak dicatatkan sebagai formalitas.

Tidak Diterima

1

1

Laporan Pertemuan Khusus AICHR di Manila, 4 – 6 Agustus 2017

AICHR Cross-Sectoral Consultation in the Human Rights-based Instruments Related to the Implementation of ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), Yogyakarta, 29 – 30 Agustus 2017

No

Rekomendasi

Diterima

Pemri telah menyampaikan kepada AICHR, CPR ASEAN, SOMTC (Bareskrim Polri), SOMY (Kemenpora) para peserta yang akan mewakili Indonesia dalam Kompetisi Debat Pemuda mengenai HAM 2017 di Bangkok dan Kompetisi Video Pemuda mengenai Bahaya Perdagangan Orang. Para peserta dalam Kompetisi Debat Pemuda menyampaikan gagasan 66 mengenai pengadilan HAM di ASEAN, hak-hak perempuan, dan lingkungan hidup dan HAM. Peserta Kompetisi Video Pemuda mengenai Bahaya Perdagangan Orang menyampaikan gagasan untuk mencegah perdagangan orang dengan memutus rantai rekrutmen perdagangan orang.

1

Indonesia menyampaikan bahwa dalam mempersiapkan Sekretariat Permanen dari ARMAC 67 perlu dipertimbangkan sumber dana yang berkelanjutan untuk operasionalnya, mengingat belum adanya kontribusi dana yang disampaikan oleh AMS

1

Indonesia memandang masih terdapat beberapa mata anggaran yang dinilai terlalu tinggi. Untuk itu, Indonesia menyampaikan beberapa masukan terkait dengan Item no. 1, 2 dan 3 : Salaries – Executive Director (ED) dan Secretary/Admin (SEC); item no. 6 (Education Allowance) ; item no. 8 (Staff Insurance ); item no. 9 (Medical Allowance) ; Item no. 10 (Staff Development) ; item no.19 (Printing, Publication and Promotion) ; item no. 20 (Communication) ; item no. 26 (Property Insurance ); dan item no. 31 (Other Administrative 68 Cost) . Dalam kaitan ini, Indonesia memandang perlunya penjelasan lebih detail mengenai dasar pengusulan dan alokasi penggunaan anggaran tersebut. Menanggapi hal tersebut, Kamboja menyatakan dapat menyesuaikan (adjust) usulan anggaran tersebut. Sementara AIED menyampaikan akan berupaya untuk menyesuaikan kembali anggaran tersebut dan menyampaikannya kepada seluruh ASEAN Member States (AMS), setelah mengetahui jumlah anggaran yang tersedia.

1

Indonesia juga menyampaikan bahwa bercermin dari pengalaman Indonesia di ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) yang memiliki kemiripan dengan situasi yang dihadapi Kamboja dalam mengoperasionalisasikan ARMAC, untuk biaya operasional AIPR selama 3 tahun pertama, Indonesia telah berkomitmen untuk menanggung biaya tersebut, 69 mencakup gaji Executive Director dan staf AIPR serta biaya operasional lainnya. Mengingat kontribusi terhadap AIPR bersifat sukarela, setelah 3 tahun, akan dikaji kembali sumber pendanaannya. Model AIPR tersebut kiranya dapat menjadi salah satu opsi untuk pertimbangan pembiayaan ARMAC.

1

Indonesia menyampaikan bahwa untuk penyempurnaan Work Plan ARMAC, seyogyanya 70 Work Plan tersebut dapat merefleksikan 3 Mandat dan Fungsi ARMAC yang tertera dalam TOR ARMAC, dan tidak hanya menjelaskan fungsi Sekretariat ARMAC

1

1

Indonesia ikut terlibat dalam diskusi kelompok 1 membahas mengenai bagaimana meningkatkan kesadaran mengenai tantangan keamanan siber dan kewajiban tiap negara dan komunitas internasional untuk menghadapi tantangan tersebut. Dalam diskusi peserta sepakat bahwa untuk meningkatkan kesadaran tersebut diperlukan: (1) Medium untuk men72 share kebijakan negara dalam bentuk buku putih dan best practices selama ini, seperti melalui website dan forum internet; (2) Dapat di-share mekanisme pemerintah secara keseluruhan dan kerjasama di antara anggota ADMM Plus dan kegiatannya seperti dalam seminar, workshop EWG CS; (3) Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi internasional melalui berbagai pertemuan multilateral.

1

Untuk pembahasan mengenai bagaimana meningkatkan kapabilitas masing-masing negara dalam menghadapi tantangan keamanan siber, Indonesia ikut menyampaikan bahwa 73 diperlukan berbagai pelatihan, adosi kebijakan, best practices dari cerita sukses negara lain dalam menghadapi tantangan siber, pembentukan CERT serta Cyber Security Operation Centers untuk memperkuat pemahaman dan kompetensi dalam menghadapi ancaman siber.

1

Indonesia dan Jepang sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan PM Talks ke-3 dengan menyelenggarakan Forum 2+2 tingkat Menlu dan Menhan, yang di rencanakan akan diadakan pada bulan November 2017 di Indonesia. Adapun tempat dan waktu pertemuan akan di koordinasikan lebih lanjut dengan pihak Indonesia dan Jepang.

1

Indonesia dan Jepang akan melakukan identifikasi dan stocktaking terhadap perkembangan 75 kerja sama bilateral kedua negara untuk mengkaji apabila penyelenggaraan Strategic Dialogue RI – Jepang pada level Menlu perlu dilaksanakan sebelum akhir tahun 2017.

1

74

76

77 78 79

Indonesia dan Jepang sepakat untuk melanjutkan konsultasi dan negosiasi untuk membangun pemahaman bersama serta mencari titik temu terkait rancangan Agreement concerning the transfer of defence equipment and technology. Pihak Indonesia mengusulkan untuk menyelenggarakan pertemuan konsultasi di sela-sela seminar bilateral tentang industri pertahanan yang akan diselenggarakan di Indonesia pada akhir agustus 2017. Indonesia mengusulkan diadakannya Indonesia - Japan Dialogue on Cyber Security untuk bertukar pengalaman dan best practices secara lebih mendalam. Indonesia telah menyampaikan komitmennya untuk menjadi Host Ad-hoc Experts Working Group untuk menyusun ASEAN Plan of Action in Countering the Rise of Radicalization and Violent Extremism

Indonesia mengambil kesempatan untuk menyampaikan harapannya agar isu IUU Fishing 80 dan isu-isu non-traditional seperti piracy, armed robbery, kidnapping mendapat perhatian lebih luas dan dapat dibahas di bawah mekanisme AMMTC/SOMTC 81

Indonesia juga menegaskan pentingnya ASEAN mendorong kerja sama penanganan FTF returnees.

Keterangan Kegiatan

Seleksi Nasional AICHR Youth Debates on Human Rights dan AICHR Youth Video Competition, Juni – September 2017 (JULI)

The 3 rd Meeting of the Steering Committee of the ASEAN Regional Mine Action Center (ARMAC), Phnom Penh, Kamboja, 3 Juli 2017

Indonesia telah memberikan masukan dengan membagi pengalaman dalam AIPR. Pendanaan proyek tidak dimasukkan dalam anggaran operasional tahunan Sekretariat AIPR, namun didanai oleh negara anggota ASEAN yang mengusulkan proyek tertentu, atau melalui kerjasama dengan negara mitra. Model sedemikian kiranya dapat diterapkan dalam ARMAC

71

Tidak Diterima

ASEAN Defence Ministers Meeting-Plus Experts’ Working Group on Cyber Security (ADMM-Plus EWG on CS), Manila, Filipina, 17 - 19 Juli 2017

Pertemuan Politico-Military Talks RI – Jepang ke-3, Tokyo, 6 Juli 2017 1

1 1 1

1

1

11 th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) dan Pertemuan 2 nd Special ASEAN Ministerial Meeting on the Rise of Radicalisation and Violent Extremism (SAMMRRVE, Manila, Filipina, 18 - 21 September 2017

No

82

Rekomendasi Indonesia berhasil mendorong pengadopsian ASEAN Plan of Action in Combating Transnational Crime (POA on TC) (2016- 2025) secara resmi pada Pertemuan 11 th AMMTC.

Indonesia mengusulkan adanya Website ASITIF yang dapat diakses untuk digunakan sebagai pembelajaran 83 modus operandi peredaran gelap atas kasus yang sudah terselesaikan. Indonesia mengusulkan untuk mengundang India dan China pada pertemuan ASITIF selanjutnya di Thailand 84 dengan alasan bahwa India dan China merupakan negara asal pengirim Prekursor Narkoba ke Negaranegara ASEAN melalui jalur laut dan perairan. Indonesia menyampaikan bahwa tantangan dalam penyediaan alat bantu navigasi di alur laut kepulauan juga menjadi tantangan Indonesia. Hal ini mengingat penyediaan alat bantu navigasi bergantung pada teknologi tinggi yang berbiaya mahal. Disisi lain tanggung jawab 85 penyediaan alat bantu navigasi di alur laut kepulauan sepenuhnya bergantung pada negara pantai, walaupun seluruh negara dapat menggunakan alur laut tanpa pungutan biaya. Untuk itu, perlu dikembangkan suatu kerja sama diantara negara peserta ARF mekanisme peningkatan keselamatan pelayaran di alur laut kepulauan dengan tidak mengurangi kedaulatan dan hak-hak lain dari negara pantai. Indonesia menyampaikan pandangan bahwa perompakan sebagai satu-satunya kategorisasi INTERPOL dalam kejahatan atas kapal dapat menyebabkan keengganan suatu negara untuk 86 memberikan informasi dari negara di kawasan Asia Pasifik. Hal ini mengingat kejahatan atas kapal mempunyai banyak kategori dan tidak bisa disamaratakan. Oleh sebab itu, dorongan untuk information sharing harus diikuti dengan pemberian jaminan penuh bahwa negara tidak dirugikan dalam proses tersebut. Mendorong upaya penanggulangan Online Extremist Messaging yang dapat dilakukan di Indonesia maupun di negara Peserta ARF lainnya, melalui 3 (tiga) cara: (1) Teknologi: membangun Cyber Command Center untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran konten 87 radikal; (2) Edukasi: mendidik para pengguna internet di Indonesia agar tidak menyebarkan konten radikal; dan (3) Hukum: melakukan penegakan hukum terhadap para penyebar konten radikal. Terkait peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam, Indonesia, dengan melihat level kemampuan tim SAR nasional masing-masing negara-negara peserta ARF, merekomendasikan agar: • Perlu dilakukannya pelatihan Urban SAR sesuai International SAR Advisory Group (INSARAG) Guidelines yang merupakan standar internasional saat ini yang diakui PBB; • Pelatihan tersebut dapat dilakukan oleh INSARAG/UNOCHA atau melalui mekanisme kerja sama bilateral oleh negara yang telah mendapatkan sertifikasi INSARAG; • Perlunya memasukkan INSARAG Guidelines dalam materi pelatihan Urban SAR di tiap negara; • Perlunya dukungan maksimal dari pemerintah bagi penyiapan tim SAR ini sesuai kebutuhan riil negara tersebut; • Perlunya pelatihan kepada komunitas/masyarakat sebagai first responder of the disaster; • Perlunya pemberdayaan masyarakat untuk memahami potensi bencana di daerahnya 88 masing-masing sehingga bisa meminimalisir korban, melalui program Community Based Disaster Response Management (CBDRM) • Dalam hal penerimaan bantuan asing, perlu diperhatikan bahwa koordinasi utama adalah di bawah kendali negara penerima; • Perlunya penghormatan terhadap nilai-nilai tradisional/nilai-nilai lokal serta kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku di negara terdampak bencana; • Perlunya kesiapan negara penerima untuk melakuan quick assessment terhadap kebutuhan spesifik jenis bantuan yang akan dimintakan kepada dunia internasional.

89

Menteri Luar Negeri RI menekankan bahwa sebagai High Contracting Party to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) dan bagian dari komunitas internasional, RDRK harus mematuhi prinsip-prinsip yang tertuang dalam TAC dan aturan internasional.

Ketua Delri juga menyerukan agar pemerintah dan parlemen Myanmar mengembalikan perdamaian dan stabilitas, menjamin keamanan dan menyediakan bantuan bagi semua orang yang memerlukan tanpa melihat suku bangsa, ras, agama dan kepercayaannya. Pemerintah Myanmar juga didorong untuk mengimplementasikan rekomendasi dari UN 90 Advisory Commission on Rakhine State serta membuka negara mereka untuk penyampaian bantuan kemanusiaan dan menghormati hukum humaniter internasional dalam menangani krisis pengungsi. Wakil Ketua DPR RI dalam pernyataannya menyampaikan bahwa selaras dengan tema pertemuan AIPA yaitu AIPA and ASEAN: Partnering for Inclusive Change, maka diperlukan sebuah perubahan yang terintegrasi di wilayah Asia Tenggara, yang tidak meninggalkan satu orang pun. AIPA dan ASEAN harus secara berkelanjutan membangun dan melakukan 91 perubahan-perubahan dalam pendekatan kemitraannya. Dr. Fadli Zon menekankan pentingnya reformasi kemitraan untuk mengubah cara berinteraksi dan berkomunikasi dengan mengeksplorasi berbagai strategi pendekatan termasuk melalui peningkatan pelibatan setiap pihak dalam perumusan dan pembuatan keputusan. Pengembangan jejaring antar NDU/C/I untuk saling memanfaatkan keunggulan yang dimiliki pihak lain dan berbagi pengalaman dinilai sangat strategis dalam mencapai tujuan pengembangan defense diplomacy melalui NDU/C/I. Selain ini penguatan core competency 92 dari masing-masing NDU/C/I dengan keunikan dan keunggulan masing-masing juga perlu dilakukan. Keahlian dan spesialisasi yang dimiliki tiap NDU/C/I akan menjadi aset penting bagi pengembangan jejaring kerja untuk bisa saling memanfaatkan dan belajar satu sama lain.

Diterima

Tidak Diterima

11 th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) dan Pertemuan 2 nd Special ASEAN Ministerial Meeting on the Rise of Radicalisation and Violent Extremism (SAMMRRVE, Keterangan Manila, Filipina, 18 - 21 September Kegiatan 2017

1

1 The 2nd ASEAN Seaport Interdiction Task Force Meeting, Singapura, 3 - 6 Juli 2017 1

1 ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop on Best Practices in Implementation Safety of Navigation Instrument , Manila, Filipina, 11-12 Juli 2017

1

1

ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop on Countering Online Extremist Messaging, Kuala Lumpur, Malaysia, 19-20 Juli 2017

1

ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop on Earthquake Emergency Response and USAR Capacity Building, Beijing, RRT, 25 - 27 Juli 2017

1

Pertemuan Tingkat Menteri ke-24 ASEAN Regional Forum (ARF), Manila, Filipina, 7 Agustus 2017

1

Sidang Umum (SIUM) ke-38 ASEAN InterParliamentary Assembly (AIPA), Manila, Filipina, 15 – 19 September 2017

1

1

21st ASEAN Regional Forum Heads of Defence Universities/Colleges/Institutions Meeting (ARF – HDUCIM), Manila, Filipina, 17-21 September 2017

No

Rekomendasi

Indonesia mengusulkan untuk meningkatkan kerja sama penanganan pemberantasan 93 terorisme, termasuk diantaranya kerja sama antara Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam memberantas terorisme di Marawi, Filipina. Terkait isu sentralitas ASEAN, Indonesia merekomendasikan dalam pertemuan kepada seluruh AMS agar ASEAN tidak tergantung pada major powers dan tidak terjebak pada 94 persaingan major powers . ASEAN harus obyektif dan netral untuk kebaikan masyarakat di kawasan Asia dan global.

Diterima

1

1

Indonesia memprakarsai pernyataan bersama para Menlu ASEAN yang menyampaikan kekhawatiran atas kondisi Al-Haram, Al-Sharif dalam dengan menekankan pentingnya kebebasan beribadah sebagai salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar, 96 penghormatan terhadap perbedaan agama dan budaya, mendorong untuk menjaga dan melindungi Al-Haram Al-Sharif sebagai tempat peribadatan, serta mendukung proses perdamaian antara Israel dan Palestina melalui two-state solution.

1

97

Indonesia berpendapat bahwa dalam pembahasan COC perlu dibuat suatu work plan sehingga akan memberikan panduan dalam prosesnya. Maka dari itu perlu disusun suatu cluster serta melalui pendekatan perundingan dari isu mudah ke sulit untuk mendorong agar ada kemajuan pada proses negosiasi dan tidak terhambat pada isu tertentu.

1

98

Menyampaikan masukan Indonesia terhadap pembangunan perdamaian di kawasan yang memperhatikan demokratisasi dan perlindungan terhadap HAM masyarakat ASEAN

1

Indonesia merupakan negara yang mengusulkan agar pertemuan para Menlu ASEAN di selasela agenda UNGA ke-72 dimanfaatkan untuk memberikan kesempatan kepada Myanmar memberikan briefing mengenai perkembangan situasi kemanusiaan di Rakhine serta 100 membahas modalitas dan aspek-aspek teknis yang perlu dilakukan negara-negara anggota ASEAN untuk dapat membantu Myanmar, khususnya dalam konteks pemberian bantuan kemanusiaan untuk Rakhine State. Usulan ini juga sebagai tindak lanjut kunjungan Menlu ke Myanmar untuk bertemu State Counselor Daw Aung San Suu Kyi dan otoritas Myanmar lainnya pada 4 September 2017 untuk menyampaikan rekomendasi Pemerintah Indonesia dalam mengatasi isu kemanusiaan di Rakhine State. 101

Indonesia menyampaikan mengenai perlunya pengaturan pemberian bantuan hukum hingga ke tingkat provinsi/komunitas bagi kelompok rentan

ASEAN mengapresiasi EIA Indonesia (AMDAL) sebagai model yang komprehensif dan melibatkan partisipasi publik. Pemerintah Indonesia merekomendasikan peningkatan kesadaran mengenai kebutuhan ASEAN akan EIA dengan pendekatan berbasis HAM untuk mengatasi dampak lingkungan dan 103 dampak sosial lintas di ASEAN, dan pertimbangan untuk menyusun sebuah deklarasi ASEAN mengenai hal dimaksud. 102

International Workshop on the Role of Peace in Promoting and Protecting Human Rights, Hanoi 2023 September 2017

Informal ASEAN Ministerial Meeting (IAMM) pada rangkaian ASEAN Related Meetings on the Sideline of the 72nd United Nations General Assembly (UNGA), New York, 21-23 September 2017

1

AICHR Regional Consultation on Thematic Study on Legal Aid , Bangkok, Thailand, 11-12 Oktober 2017

1

AICHR Workshop on Rights-based Aprroached to Regional Management Strategy for an Effective Environtment Impact Assessment , Myanmar, 29 - 30 Oktober 2017

1

Indonesia merekomendasikan hal lain seperti Aksesibilitas (Accessibility) dengan mengembangkan kerja sama atau kolaborasi dengan pihak swasta dan CSO, keterjangkauan 105 (affordability) dengan menerapkan pengaturan tarif yang sesuai dengan daya beli masyarakat setempat diantaranya mekanisme subsidi silang untuk menjadmin masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap air bersih.

1

Selain itu, hal yang diajukan oleh pemerintah Indonesia adalah Penerimaan (acceptability) dimana melibatkan komunitas lokal di dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan rasa kepemilikan terhadap suatu kebijakan dan Kualitas (quality) untuk memenuhi infrastruktur dasar pengolahan air bekas pakai.

1

Indonesia menyampaikan bahwa sehubungna dengan sistem monitoring implemntasi pejanjian-perjanjian ASEAN, dibahas mengenai implementation data collection dan apakah data tersebut akan cukup menggambarkan secara baik implementasi pada tataran nasional 107 instrumen hukum ASEAN oleh setiap AMS. Terdapat kesulitan dalam mendapatkan dan mengolah data khususnya karena ada beberapa informasi yang dipandang sensitif oleh negara

1

Indonesia menyampaikan bahwa tertundanya ratifikasi atau pelaksanaan komitmen bersifat counterproductive terhadap upaya integrasi kawasan dan hanya akan menurunkan 108 kredibilitas ASEAN. Tantangan di ASEAN bukanlah kurang atau tidak adanya instrumen hukum yang memadai melainkan pelaksanaan dan kepatuhan (compliance) terhadap kewajiban yang terdapat dalam instrumen-instrumen hukum dimaksud.

1

Delri menyampaikan hasil pertemuan 1st ASEAN Head of Major Immigration Checkpoint Forum (AMICF) yang diselenggarakan 13-15 November 2017 di tangerang yang menekankan perlunya perhatian khusus terhadap isu Foreign terrorist fighters (FTFs). Tiga hal yang perlu 109 ditindaklajuti dari pertemuan pertam, AMICF, yaitu: mekanisme komunikasi AMICF; penyelenggaraan pertemuan kedua AMICF dan pembahasan konsep database AMICF. Pertemuan menyepakati Summary Report 1st AMICF dimaksud.

1

Terdapat usulan untuk mengubah sifat pertemuan AIIF dari Forum ' menjadi Meeting guna menngkatkan bobot pertemuan.

The 22nd ASEAN - China Joint Working Group Meeting on the Implementation of Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (JWG on DOC), Manila, Filipina, 29-30 Agustus 2017

1

1

110

Pertemuan 50th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting (AMM), Manila, Filipina 5 Agustus 2017

1

Indonesia merekomendasikan hal hal seperti ketersediaan (Availability) dimana menerapkan 104 manajemen konservasi lingkungan yang baik guna menjaga kualitas cadangan air yang tersedia dan menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai bagi seluruh masyarakat.

106

Keterangan Kegiatan

1

Dalam Joint Communique , Indonesia berhasil memasukkan elemen-elemen yang menjadi kepentingan Indonesia utamanya dalam isu pekerja migran, pemberantasan IUU Fishing, dan 95 arsitektur keamanan di kawasan. Ditegaskan pula bahwa dalam isu pemutakhiran Piagam ASEAN, perlu adanya kemanfaatan dan nilai tambah dalam memutakhirkan Piagam terhadap Masyarakat ASEAN secara keseluruhan.

Menyampaikan saran untuk mengoptimalkan peran ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi konflik di ASEAN, 99 diantaranya melalui peningkatan dialog membangun pemahaman, dan menutup celah yang ada.

Tidak Diterima

AICHR Regional Consultation on the Right to Safe Drinking Water & Sanitation in ASEAN (with particular emphasis on Rural Communities) , Malaysia, 25-27 Oktober 2017

Consultation on a Rules-based ASEAN: Legal Instrument and their Implementation , Singapura, 1-2 November 2017

1

No

Rekomendasi

Indonesia menyampaikan usulan pembentukan DGICM+3 Consultation dengan RRT, Jepang dan Korea Selatan. Forum ini bisa menggunakan model konsultasi yang telah terbentuk antara DGICM dengan Australia. Hal ini di dasari fakta pergerakan manusia antara ASEAN dan ketiga negara tersebut cukup besar yang berimplikasi pada resiko keamanan dan border 111 management. Atas usulan Chair , DGICM Meminta Indonesia untuk menyusun non-paper mengenai usulan ini yang dapat berisi antara lain topik-topik yang akan dibahas dengan +3 countries dan Expected outcomes dari kerja sama DGICM +3. Non-paper akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan DGICM selanjutnya. Terkait dengan program kerja ASEAN-Australia, Indonesia menyampaikan bahwa dua dari lima program 2016 - 2017 PoW telah terlaksana. Namun demikian, Indonesia tetap berkomitmen untujk menyelenggarakan program-program yang telah disepakati dan 112 mengharapkan 3 program yang belum terlaksana untuk ditambahkan pada 2017 - 2018 PoW Pertemuan menyepoakati ASEAN+Australian 2017-2018 Program of Work dengan tambhana program dari Indoensia. Program of Work DGICM+Australian 2017-2018 terlampir (Lampiran4). Indonesia menyampaian pemikiran bahwa terdapat sistem yang berbeda di setiap negara dalam hal border protection terkait kewenangan custom dan immigration . Sehubungan dengan hal ini Indonesia mengusulkan dilakukan kegiatan sharing of experience mengenai 113 sistem custom dan immigration yang terintegrasi. singapura menyampaikan bahwa meskipun di negaranya kewenangan custom dan immigration dilakukan oleh yang terpisah namun singapura bersedia melakukan sharing of experience dalam kerangka DGICM Indonesia menyampaikan draft concept note dan budget breakdown kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2018, sebagai berikut : a. AICHR Workshop on ASEAN: Realising the Right to Health through Achieving Universal Health Coverage; b. AICHR 114 High Level Dialogue on Managing Freedom of Expression in the Information Age; c. AICHR Workshop on Article 14 of the ASEAN Human Rights Declaration Wakil Indonesia untuk AICHR juga menyampaikan inisiatifnya untuk membuat pilot project 115 untuk memonitor implementasi komitmen ASEAN, salah satunya dalam pendekatan HAM bagi para korban perdagangan orang. Wakil Indonesia untuk AICHR menyampaikan bahwa ASEAN mengecam praktek perdagangan 116 orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 AHRD. ACTIP sebagai konvensi anti perdagangan orang di ASEAN juga pada dasarnya telah melampaui Palermo Protocol karena mencakup 4 pilar utama, yakni pencegahan, penindakan, perlindungan, dan kerja sama.

117

118

119

120

Wakil Indonesia untuk AICHR menyampaikan bahwa ASEAN mengecam praktek perdagangan orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 AHRD. Untuk berkontribusi menangani isu tersebut, AICHR bekerja sama dengan badan sektoral ASEAN terkait, pemerintah lokal, dan CSO untuk memastikan bahwa pendekatan berbasis HAM terefleksikan dalam implementasi ACTIP di tingkat akar rumput. Wakil Indonesia untuk AICHR menyampaikan bahwa Australia dapat bekerja sama dengan berbagai badan sektoral di ASEAN untuk mengatasi isu dimaksud, termasuk SOMSWD dan SOMHD. Wakil Indonesia untuk AICHR menyampaikan bahwa Australia dapat bekerja sama dengan berbagai badan sektoral di ASEAN untuk mengatasi isu dimaksud, perlu dieksplorasi bentuk kerja sama politik lain antara Australia dan ASEAN dan melengkapi Bali Process untuk menghentikan demand migrasi ke Australia Wakil Indonesia untuk AICHR menyampaikan pentingnya tidak memisahkan secara kaku upaya pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN, mengingat upaya pemajuan merupakan salah satu jalan yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan. dipahami bahwa desakan yang terlalu frontal tidak akan selalu berdampak efektif bagi para penerima bantuan. Ditekankan bahwa ASEAN mengedepankan pendekatan yang merangkul seluruh negara anggotanya.

Diterima

Laporan Rangkaian pertemuan DGICM Ke-21, Vientiane, Laos, 21-23 November 2017

1

1

1

ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) menyelenggarakan Pertemuan ke-25 AICHR di Bohol, Filipina, 26 – 27 November 2017

1

Round Table Discussion on the ASEAN Human Rights Declaration (RTD on AHRD) di Bohol, Filipina, 28 November 2017

1 2ND ASEAN – EU Policy Dialogue on Human Rights, Bohol, Filipina, 29 November 2017 1

1

1 AICHR – AUSTRALIA Dialogue on Human Right, Sydney and Canberra, Australia, 4 - 7 Desember 2017

1

1

Indonesia menyampaikan bahwa untuk kondisi negara yang rawan terkena bencana, kurikulum pendidikan inklusif juga perlu menyertakan pendidikan antisipasi bencana

1

Indonesia mendorong agar standby force yang telah disiapkan oleh TCC sesuai dengan 123 UNPCRS akan benar-benar dikerahkan mengingat anggaran untuk menyiapkan pasukan tersebut tidak sedikit Indonesia mendorong terbentuknya mekanisme koordinasi antara Peacekeepers perempuan 124 dan komunitas lokal 125

Indonesia mendorong penyusunan paket pelatihan berupa buku saku/panduan bagi para Peacekeepers sebagai output dari Keketuaan Bersama ADMM-Plus EWG on PKO (2017-2020)

1

11th ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus Expert Working Group on Peacekeeping Operations (11th ADMM-Plus EWG on PKO), Canberra, Autralia, 16 - 18 Oktober 2017

1

1

Untuk pembahasan mengenai CUES, Indonesia juga mendukung agar CUES dapat didorong 127 dan diadopsi oleh ADMM Plus, di sisi lain, Indonesia juga mendorong agar “CUES” lain seperti untuk kapal selam (submarine) dan airflight carrier ship juga mulai dapat dibahas.

1

Indonesia menyampaikan inisiatif mengenai kerja sama “Our Eyes ” yaitu sharing informasi intelijen di antara negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand untuk mempertajam estimasi atau prediksi terhadap suatu keadaan terkait terorisme dan radikalisme

AICHR Regional Workshop on Enhanced Access to Education for Children with Disability, Da Nang, Vietnam, 13-14 Desember 2017

1

Indonesia menyampaikan rekomendasi berdasarkan pengalaman pelaksanaan Joint Coordinated Patrol on Malacca Strait agar bentuk kerja sama di kawasan selalu didasari, diawali dengan pembangunan rasa percaya antar milter negara-negara yang terlibat. Hal ini 126 akan memudahkan komunikasi dan kerjasama di lapangan dan dapat meminimalisir kesalahan prosedur atau penyelesaian insiden-insiden kecil yang mungkin muncul di lapangan.

128

Keterangan Kegiatan

1

Indonesia menyampaikan pentingnya perubahan paradigma di ASEAN dari anak penyandang disabilitas sebagai penerima perlindungan menjadi pemilik hak asasi yang kebutuhannya 121 harus dipenuhi. Perubahan paradigma akan membantu mengubah arah kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak pendidikan dan mempercepat program pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas. 122

Tidak Diterima

ASEAN Defence Ministers Meeting-Plus Experts’ Working Group on Maritime Security (ADMM-Plus EWG on MS), Singapura, 1 - 3 November 2017

1

ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM) ke-11 dan ADMM Plus ke-4, Clark, Philipina, 22 - 25 Oktober 2017

No

Rekomendasi

Terkait keamanan maritim, Indonesia mendorong 10 negara ASEAN untuk bersatu dan 129 kompak sehingga dapat menjamin keamanan perairan mutlak yang diperlukan bagi peningkatan ekonomi di kawasan Indonesia mendorong agar penanganan terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State, 130 Myanmar terkait pengungsi Rohingya ditangani secara proporsional untuk mencegah kelompok tersebut direkrut oleh kelompok radikal Indonesia mengusulkan agar latihan shooting competition dimasukan kedalam kerja sama 131 trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina Indonesia menyampaikan pentingnya ASEAN dan kawasan dapat menghadapi secara lebih komprehensif berbagai tantangan maritim, tidak hanya terkait isu-isu keamanan, namun 132 termasuk keamanan navigasi, perompakan di laut, perubahan iklim, polusi di laut, dan lainlain. 133 Indonesia menyampaikan pentingnya penguatan sinergi kerja sama maritim di ASEAN. 134

Indonesia menyampaikan penguatan kerja sama antar law enforcement dan angkatan laut seluruh negara di kawasan dalam penanganan isu kejahatan transnasional terkait kelautan.

Indonesia menyampaikan perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai pentingnya sectoral 135 body atau mekanisme tersendiri yang menangani mengenai kerja sama maritim di ASEAN (lintas sektoral). Indonesia menyampaikan pentingnya terus mendorong implementasi komitmen kerja sama maritim yang telah disepakati di ASEAN seperti East Asia Summit (EAS) Statement on 136 Enhancing Regional Maritime Cooperation , ASEAN Regional Forum (ARF) Statement on Cooperation to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing , dalam bentuk kegiatan konkrit.

Diterima

1 1

1

1 1

1

Indonesia menyampaikan perlunya sustainability pendanaan ARMAC, dan bagaimana 138 memanfaatkan ASEAN Trust Fund dan memobilisasi dana dari mitra dialog ASEAN serta mitra internasional lainnya

1

Penyampaian posisi dan pandangan Indonesia atas norma-norma hukum internasional terkait isu siber. Disampaikan bahwa ASEAN telah memiliki berbagai mekanisme yang dapat 139 dimanfaatkan untuk membahas mengenai penerapan berbagai norma hukum internasional terkait siber sehingga pembentukan mekanisme baru yang khusus membahas cybercrime dan cybersecurity dirasa belum diperlukan.

1

Indonesia mendorong adanya koordinasi dan sinergi kerja sama yang lebih erat di antara berbagai mekanisme/badan sektoral yang telah ada di dalam ASEAN.

1

Indonesia secara khusus dapat menekankan pentingnya sinergi antara Visi Masyarakat 142 ASEAN 2025 dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang berorientasi pada kemakmuran masyarakat guna menjawab berbagai tantangan pembangunan berkelanjutan.

151

Indonesia mendorong AICHR agar memiliki mekanisme interaksi dengan CSO dengan status konsultatif dengan AICHR, seperti melalui penyelenggaraan Pertemuan Interface.

WG perlu mempertimbangkan pembuatan suatu ASEAN Fund yang dapat dipergunakan 152 secara nondiskriminatif tanpa memandang kewarganegaraan orang yang memerlukan bantuan dan akan digunakan atas permintaan negara yang memberikan bantuan.

The 4 th Meeting of the Steering Committee of the ASEAN Regional Mine Action Centre (ARMAC), Phnom Penh, Kamboja, 29 November 2017

Pelatihan Australia – Singapore Cyber Risk Reduction, Singapura, 6 -7 Desember 2017

ASEAN Regional Forum (ARF) Training Course on Capacity Building on Disaster Comprehensive Loss & Damage Assessment and Recovery & Reconstruction , Wuhan, RRT, 31 Oktober – 2 November 2017

1

1 Rangkaian Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-31 ASEAN Manila, Filipina, 11 - 14 November 2017

Memberi usulan konstruktif dalam Chairman’s Statement of the 31st ASEAN Summit untuk 143 memasukkan referensi mengenai krisis kemanusiaan dan pembangunan inklusif di Rakhine State di dalam Chairman's Statement dimaksud 144 Indonesia menyampaikan masukan untuk melakukan konsultasi dengan Timor-Leste untuk mengetahui perkembangan terkini dan kebutuhan pembangunan kapasitas yang diperlukan Indonesia menyampaikan masukan untuk melakukan kunjungan ke Timor-Leste oleh setiap 145 pilar Terkait dengan AIPR Executive Director Employment Contract , Indonesia memberikan masukan antara lain: a. Evaluation => pengaturan mengenai masa percobaan selama enam bulan dan dapat 146 diperpanjang hingga maksimal 12 bulan; b. Dismissal => Dasar penghentian bagi Direktur Eksekutif AIPR; dan c. Dispute Settlement => pengaturan mengenai penyelesaian sengketa yang dirasa kurang seimbang dan menutup kemungkinan penyelesaian secara hukum. Indonesia menyampaikan untuk tetap mempertahankan formulasi awal Pasal 11 mengenai 147 pajak penghasilan pada draft HCA, mengingat AIPR tidak termasuk dalam organisasi internasional yang mendapatkan pengecualian pajak 148 Indonesia menyampaikan masukan terhadap draft Job Description DE Indonesia menyampaikan masukan terhadap draft Performance Appraisal dan meminta 149 untuk dibahas lebih lanjut Terkait updates on the host country agreement (HCA), Pertemuan sepakat draft HCA dapat 150 ditandatangani pada kesempatan pertama

7 th ASEAN Maritime Forum (AMF) dan the 5 th Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF), Jakarta, 6 7 Desember 2017

1

1

Delri menyampaikan pandangan terkait keterlibatan Civil Society Organisation (CSO) atau LSM dalam program pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana. Merujuk ketentuan yang telah diterapkan Indonesia dalam Peraturan Kepala BNPB No. 4 tahun 2013, negara yang melakukan program pemulihan pasca bencana dapat memberikan kesempatan bagi CSO/LSM 141 untuk terlibat dalam program pemulihan dan rekonstruksi, tentunya dengan persetujuan dan koordinasi dari pemerintah daerah maupun pusat. Hal ini dipandang perlu mengingat CSO/LSM dapat memperkuat program pemerintah di sektor-sektor tertentu, seperti pembangunan kapasitas (lokakarya, pelatihan, dan lain-lain) bagi pelaksana maupun masyarakat, diseminasi dan sosialisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi, hingga penyediaan desain rumah/bangunan ramah bencana.

Keterangan Kegiatan ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM) ke-11 dan ADMM Plus ke-4, Clark, Philipina, 22 - 25 Oktober 2017

1

Indonesia menyampaikan perlunya pembahasan lebih lanjut penguatan ASEAN Maritime 137 Forum dan Expanded ASEAN Maritime Forum mengenai organisational matters seperti keketuaan, bentuk pertemuan (track 1 atau track 1.5 ) dan modalitas kedua forum tersebut.

140

Tidak Diterima

1

6th Meeting of ASEAN Coordinating Council Working Group (ACCWG), Jakarta, 5 Desember 2017

1 1

1

9th Meeting of the Governing Council of the ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) Manila, Filipina, 1 Oktober 2017

1 1 10th Meeting of the Governing Council of the ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR), Jakarta 17 Oktober 2017

1 1

23rd Meeting of AICHR di Boracay, Filipina, 13 – 15 Februari 2017

1

1

Working Group Meeting on the Development of the Guidelines on Consular Assistance to Nationals of ASEAN Member States in Third Countries, Jakarta, 18 Januari 2017

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan

Indonesia mengusulkan pembentukan Ad Hoc Working Group untuk menyusun Concept 153 Paper: Establishment of Ad Hoc Working group to Develop Guidelines on Air Encounters between Military Aircrafts

1

ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting (ADSOM) dan ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting Plus (ADSOM-Plus), Filipina 4 -7 April 2017

Mengusulkan pelaksanaan Regional Workshop on TIP-related financial investigations dengan SOMTC sebagai lead sectoral body dan DGICM sebagai cross-sectoral body (h.3. No. 6c).

1

Workshop on the ASEAN Cross-Sectoral Collaboration Meeting to Finalise the “Bohol TIP Work Plan 20172020” towards the implementation of ACTIP and APA, Cebu, Filipina, 3-4 Mei 2017

154

Indonesia mengajukan kegiatan Joint AICHR-CPR High Level Dialogue on Managing Freedom of Expression in the Information Age sebagai bagian dari upaya untuk mengimplementasikan 155 Mandat 4.11 AICHR untuk membangun pendekatan dan posisi bersama mengenai isu HAM yang menjadi kepentingan ASEAN, khususnya mandat 4.1.1 untuk mengidentifikasi isu HAM saat ini dan yang akan datang, yang dalam hal ini adalah isu yang berkaitan dengan implementasi kebebasan berekspresi di era informasi

1

Indonesia akan mengimplementasikan 2 (dua) kegiatan dalam AICHR Priority Programmes 2017, yakni: 1) The 2nd AICHR – SOMTC Consultation on Human Rights Approach in the Implementation of ACTIP, Yogyakarta, 29 – 30 Agustus 2017 yang akan didukung oleh EU 156 melalui skema EU READi, Kedutaan Inggris untuk Indonesia, dan AS melalui skema US PROGRESS. Kegiatan; dan 2) AICHR Workshop on Realising the Right to Health through Universal Health Care, Jakarta, 18 – 20 Oktober 2017 yang akan didukung oleh Misi Republik Korea untuk ASEAN

1

Indonesia bergabung dengan Filipina dan Malaysia akan menyelenggarakan Round Table Discussion on the Role of AICHR towards the Fulfillment of the Goals and Aspirations under the AHRD sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-50 ASEAN. Kegiatan diselenggarakan 157 sebagai ruang dialog di antara para pemangku kepentingan dalam membahas kepentingan bersama di kawasan, menganalisa kebutuhan, kesempatan, dan gap dalam standard-setting HAM, dan mengeksplorasi kerja sama antarpemangku kepentingan dalam mengatasi isu HAM yang menjadi kepentingan ASEAN.

1

Filipina, Malaysia, dan Indonesia mengusulkan pertemuan untuk membahas draft concept note dalam Round Table Discusssion: The AICHR’s Role and Work in Fulfilling the Goals and Aspirations of the ASEAN Human Rights Declaration. Kegiatan dimaksud merupakan dialog 2 (dua) hari, dengan agenda utama yakni diskusi antara AICHR dan SOM mengenai perkembangan HAM dan peran AICHR dalam memenuhi tujuan dan aspirasi dalam AHRD. Indonesia mengusulkan agar Sekretariat ASEAN dapat membangun database yang berisi modalitas dukungan pendanaan kegiatan oleh para Dialogue Partner yang dapat diakses dan 159 menjadi rujukan bagi para Wakil untuk AICHR yang akan mengimplementasikan program prioritas 158

24th AICHR Meeting, Sekretariat ASEAN, 15 – 19 Mei 2017

1 AICHR Special Meeting, Phuket, Thailand, 17 - 18 Juni 2017 1

160

Sebagai bagian dari Updating the Work Plan of the DOC for 2016-2018, Indonesia menyampaikan prakarsa penyelenggaraan Workshop on the Safety of Navigation and Communications at Sea sebagai upaya implementasi Work Plan yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 di Indonesia.

1

The 22nd ASEAN - China Joint Working Group Meeting on the Implementation of Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (JWG on DOC), Manila, Filipina, 29-30 Agustus 2017

161

Memprakarsai pemilihan wakil Indonesia untuk menempati posisi sebagai Direktur Eksekutif AIPR

1

Pemilihan Direktur Eksekutif ASEAN Institute for Peace and Reconciliation, Jakarta 15 dan 29 Agustus 2017

1

Informal ASEAN Ministerial Meeting (IAMM) pada rangkaian ASEAN Related Meetings on the Sideline of the 72nd United Nations General Assembly (UNGA), New York, 21-23 September 2017

162

163 164 165

Pada pertemuan IAMM, Menlu RI berinisiasi menjadikan pertemuan sebagai pertemuan tertutup khusus Menlu guna membahas draft Statement Menlu ASEAN mengenai situasi kemanusiaan di Rakhine yang drafting awalnya dilakukan oleh Singapura. Pertemuan menghasilkan ASEAN Chairman’s Statement on the Humanitarian Situation in Rakhine State yang dikeluarkan Filipina sebagai Ketua ASEAN 2017 dan merupakan dokumen pertama ASEAN yang menujukkan posisi ASEAN terkait isu Rakhine. Indonesia menyampaikan perlunya guidelines kerja sama maritim di kawasan. Indonesia mengusulkan peningkatan level kerja sama maritim di kawasan Indonesia menyampaikan perlunya mempertimbangkan pembentukan special desk yang menangani isu kerja sama maritim di Sekretariat ASEAN

1 1 1

7th ASEAN Maritime Forum (AMF) dan the 5th Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF), Jakarta, 6 7 Desember 2017

Indonesia sebagai Ketua Directors-General of Immigration Departments and Head of Consular Affairs Division of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) menyampaikan perkembangan terkait inisiatif pembentukan ASEAN Business Travel Card (ABTC). Saat ini ASEAN masih menunggu Malaysia guna memulai Joint Task Force antara DGICM dengan 166 Coordinating Committee on Services (CCS) untuk dapat membahas secara rinci kelayakan teknis pembentukan ABTC. ASEAN diharapkan dapat mencapai kesepakatan terhadap rencana pembentukan Joint Task Force pada pertemuan DGICM berikutnya di Laos, November 2017 dan melaporkan hasilnya kepada JCM

1

Sebagai tindak lanjut inisiatif Indonesia pada the 5th ASEAN Coordinating Council Working Group (ACCWG) on Timor Leste’s Membership Application to ASEAN, Indonesia menyampaikan kesiapan untuk menjadi tuan rumah the 6th ACCWG pada 5 Desember 2017. 167 Pertemuan dimaksud akan membahas hasil 3 (tiga) kajian independen masing-masing pilar mengenai studi implikasi keanggotaan Timor Leste dan mendiskusikan daftar kegiatan yang dapat diikuti Timor Leste dalam rangka peningkatan kapasitas

1

Ditandatanganinya ASEAN Consensus for Promotion and Protection of Migrant Workers yang diharapkan dapat menjadi “Living document” yang dapat terus diperbaiki

1

Rangkaian Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-31 ASEAN Manila, Filipina, 11 - 14 November 2017

Indonesia mengusulkan agar proses keanggotaan Timor-Leste dapat dilakukan melalui suatu 169 roadmap dengan melihat partisipasi TL dalam kegiatan ASEAN yang bersifat capacity building dalam 2 tahun kedepan yang akan diikuti oleh review

1

6th Meeting of ASEAN Coordinating Council Working Group (ACCWG), Jakarta, 5 Desember 2017

AIPR sebagai entitas ASEAN terkait perdamaian dan rekonsiliasi perlu didorong untuk 170 menunjukkan konsistensinya dalam berbagai kegiatan dan penelitian, peningkatan kapasitas dan aksi-aksi nyata guna mengatasi konflik

1

168

Joint Consultative Meeting (JCM) and Related Meetings Manila, Filipina, 10-14 Oktober 2017

Regional Symposium on “Exploring Convergence between the International Law, Humanitarian Principles, Religious Norms and Customary Practices in ASEAN to Address Humanitarian and Protection Challenges in ASEAN” Manila, Filipina, 2-3 Oktober 2017

No

Rekomendasi

Penerapan IHL melalui mekanisme interfaith dialogue juga dicontohkan dalam inisiatif organisasi masyarakat berbasis keagamaan di Indonesia yang bergabung dalam Indonesia 171 Humanitarian Forum dan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) yang dengan dukungan pemerintah Indonesia berhasil bekerja sama memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban dari konflik di wilayah Rakhine, Myanmar 172

Indonesia menyampaikan perkembangan terkini terkait dana yang diberikan Pemerintah Indonesia untuk operasionalisasi sekretariat ASEAN sejumlah US$ 272,580.00 kepada ASEC

Indonesia secara khusus mendorong agar para Menlu ASEAN dapat memberikan mandat yang kuat kepada Joint Working Group (JWG) dan SOM on DOC dalam negosiasi di putaran selanjutnya untuk menghasilkan kerangka COC lengkap sebagai basis COC yang efektif dan actionable . Terkait ASEAN – Rusia Work Plan , Indonesia mengusulkan agar Work Plan dapat memuat 173 aktifitas kerja sama penanganan pergerakan FTF dan keamanan maritim, termasuk isu armed robbery at sea dan fisheries crimes 172

174

Indonesia menyampaikan desakannya agar Australia dapat mendukung Indonesia dalam memasukkan fisheries crimes dalam kategori kejahatan lintas negara

Indonesia menyampaikan tengah memfinalisasi draft ARF Statement on Cooperation to 175 Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing bersama co-sponsors lainnya dan mengharapkan dukungan negara anggota ASEAN untuk disahkan para Menteri Luar Negeri ARF pada pertemuan tingkat Menlu ke-24 ARF bulan Agustus mendatang. Indonesia juga menyampaikan perlunya JWG on DOC mempersiapkan timeline sebagai 176 langkah lanjutan setelah COC Framework disepakati. Terkait usulan Vietnam agar elemen mengenai Dispute Settlement Mechanism (DSM) dapat dimasukkan kedalam COC Framework , Indonesia menyampaikan bahwa elemen DSM sangat 177 penting untuk COC Framework , namun pembahasan tersebut perlu juga memperhatikan dinamika perundingan dengan RRT. Pembahasan mekanisme tersebut dapat dilakukan pada negosiasi lanjutan. Pertemuan menyepakati bahwa ASEAN-India harus mampu memberdayakan keterkaitan dan kedekatan sejarah, fisik dan emosionalnya guna memperkuat kerja sama yang telah 173 berlangsung dan menggali berbagai potensi kerja sama yang baru.

174

Pertemuan setuju untuk lebih melibatkan peran pemuda dalam kerja sama ASEAN-India dengan memanfaatkan sosial media.

Pertemuan menyepakati peran budaya dalam membangun perdamaian dunia. Peningkatan kerja sama dalam bidang kebudayaan dapat berkontribusi positif bagi peningkatan pemahaman dan menjembatani berbagai perbedaan antara ASEAN-India. Indonesia 175 mengusulkan program Artists’ Residencies yang bertujuan untuk menghasilkan karya kolaboratif seniman ASEAN-India.

Pertemuan menyepakati kerja sama konkret yang less contentious di dalam kerangka East Asia Summit (EAS), seperti misalnya penanganan limbah plastik di laut sebagai implementasi 176 EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation.

177

Pertemuan menyetujui usulan Indonesia untuk meningkatkan kerja sama yang lebih komprehensif di antara negara anggota AKC untuk mengatasi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Pertemuan menerima dan mencatat masukan Indonesia agar untuk tahun mendatang, dana 178 kerja sama di bidang perdagangan dan investasi dapat lebih ditingkatkan guna memperkuat kerja sama ekonomi antara ASEAN and ROK

179

Pertemuan mendukung usulan Indonesia untuk menerima rekomendasi CPR terkait efisiensi KTT dan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Mitra Wicara

Pertemuan mencatat hasil-hasil Pertemuan yang diselenggarakan oleh Indonesia, yaitu : - EAS Regional Seminar for Capacity Building to Prevent and Counter Violent Extremism, Surabaya, Desember 2016, - EAS Seminar on Maritime Security Cooperation, Sydney, November 2016, dan - 5th AURED III: ASEAN-UN Collaborating in Conflict Prevention, Preventive Diplomacy and 180 Prevention of Violent Extremism, Jakarta, November 2016

181

182

Pertemuan menyambut positif inisiatif Indonesia untuk menyelenggarakan EAS Conference on Marine Plastic Debris pada pertengahan tahun 2017.

Pertemuan dapat menerima upaya Indonesia untuk terus mendorong upaya perampingan Pertemuan ASEAN dengan menyelenggarakan commemorative summits secara back-to-back dengan penyelenggaraan KTT ke-31 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya.

Diterima

Tidak Diterima

1

Keterangan Kegiatan Convergence Regional Symposium on “Exploring between the International Law, Humanitarian Principles, Religious Norms and Customary Practices in ASEAN to Address Humanitarian and Protection Challenges in ASEAN” Manila, Filipina, 2-3 Oktober 2017

1

9th Meeting of the Governing Council of the ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) Manila, Filipina, 1 Oktober 2017

1

KTT ke-30 ASEAN, 25-30 April 2017

1

17th ASEAN Senior Officials’ Meeting on Transnational Crime (SOMTC) and Its Related Meetings, Laos, 23 - 26 Mei 2017

1

1

ASEAN SOM, 21-24 Mei 2017

1

1

21st ASEAN-China JWG on DOC, 16-17 Mei 2017

14th ASEAN-China SOM on DOC, 18 Mei 2017

1

0

1

0 The 2nd International Conference on ASEAN-India Cultural and Civilizational Links, Jakarta, 19 Januari 2017

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Pertemuan Tahunan ke-9 Council of the ASEANKorea Centre (AKC) di Seoul, Republik Korea, tanggal 16-17 Februari 2017

Rangkaian Pertemuan ASEAN Foreign Ministers’ Meeting Retreat, 20-21 Februari 2017, Boracay, Filipina

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

183

Pertemuan menerima usulan Indonesia terkait perlunya ASEAN memberikan manfaat langsung bagi rakyat.

1

0

1

0

b. Peningkatan kerja sama dalam kerja sama maritim melalui kegiatan EAS Seminar on 185 Maritime Security Cooperation dan rencana penyelenggaraan EAS Conference on Marine Plastic Debris.

1

0

c. Penguatan kerja sama hubungan eksternal dengan mitra wicara melalui penyelenggaraan kegiatan 2nd International Conference on ASEAN – India Cultural and Civilizational Links.

1

0

1

0

1

0

Rangkaian Pertemuan ASEAN Foreign Ministers’ Keterangan Kegiatan Meeting Retreat, 20-21 Februari 2017, Boracay, Filipina

Pertemuan menerima sejumlah inisiatif dan kepemimpinan Indonesia sebagai tindak lanjut KTT ke-28 dan ke-29 ASEAN, antara lain: 184

186

a. Peningkatan kerja sama dalam penanggulangan terorisme melalui kegiatan 5th ASEAN – UN Workshop Regional Dialogue III on Political-Security Cooperation, Jakarta, 7-9 November 2016 dan EAS Regional Seminar for Capacity Building to Prevent and Counter Violent Extremism, Surabaya, 5-6 Desember 2016.

Pertemuan menerima usulan Indonesia agar menyikapi dengan hati-hati perkembangan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan. Pertemuan menerima usulan Indonesia agar sejumlah rencana penyelenggaraan commemorative activities, termasuk comemmorative summits dengan negara mitra wicara, 188 sebaiknya dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan KTT ke-31 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya pada bulan November 2017 187

189

Pertemuan menyetujui usulan Indonesia agar seluruh pihak, termasuk negara mitra ASEAN, memiliki moral and legal obligation untuk mempertahankan perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan. Dalam kaitan ini, Indonesia menggarisbawahi pentingnya ketaatan pada nilai dan prinsip yang terkandung dalam Treaty of Amity and Cooperation (TAC).

1

0

190

Pertemuan menerima dan mencatat masukan Indonesia mengenai perlunya implementasi kesepakatan Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ).

1

0

Pertemuan menyetujui usulan Indonesia dalam menyatakan pentingnya dilakukan pemberdayaan kelompok moderat, wanita dan pemuda serta pembuatan peace narratives 191 dan counter narratives untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme dan ekstrimisme.

1

0

Pertemuan menyetujui usulan Indonesia untuk memberikan perhatian pada kejahatan cyber serta berkembangnya radikalisme melalui media sosial.

1

0

Terkait dengan keamanan maritim, Pertemuan menyetujui usulan Indonesia untuk perlunya 193 upaya penguatan kerja sama melalui ASEAN mechanisms seperti ASEAN Defence Minister’s Meeting (ADMM)-Plus, ASEAN Regional Forum (ARF), EAMF, EAS dan lainnya.

1

0

192

Pertemuan ke-32 ASEAN-Japan Forum di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 1-2 Maret 2017

Terkait dengan hak asasi manusia (HAM), Pertemuan menerima dan mencatat masukan Indonesia mengenai pentingnya kerja sama Jepang dan ASEAN Intergovernmental 194 Commission on Human Rights (AICHR) untuk pemberdayaan perempuan, penanganan trafficking in persons, serta hak-hak penyandang cacat.

1

0

Dalam kaitan dengan peacekeeping dan peacebuilding, Pertemuan menerima dan mencatat 195 usulan Indonesia mengenai perlunya dibuat program kerja sama seperti joint exercise melalui mekanisme ADMM-Plus Expert Working Group on Peacekeeping Operation (EWG on PKO).

0

1

Pertemuan menerima dan mencatat masukan Indonesia mengenai rencana peluncuran 196 proyek kapal RoRo (Roll-on, Roll-off ) rute Davao-General Santos-Bitung (DGSB) yang rencananya akan diresmikan pada saat KTT ASEAN ke-30, April 2017.

1

0

Pertemuan menerima usulan Indonesia untuk menyelenggarakan pertemuan East Asia Summit (EAS) Conference on Marine Plastic Debris pada tahun 2017, sebagai implementasi EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation yang merupakan prakarsa 197 Indonesia pada KTT ke-10 EAS di Malaysia pada tahun 2015. Usulan kegiatan Indonesia ini mendapatkan sambutan positif dari negara anggota ASEAN dan Jepang, sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai permasalahan sampah laut serta dampaknya pada ekosistem/ sumber daya kelautan.

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Pertemuan sepakat bahwa Sentralitas ASEAN merupakan driving force utama dalam dinamika arsitektur kawasan. Selama 50 tahun ASEAN telah menjalankan peran penting dalam menciptakan norma dan prinsip bagi hubungan antar negara di kawasan. Hal ini menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang stabil sehingga mampu memberikan ruang guna 198 menjalankan kerja sama ekonomi dan sosial.

199

Pertemuan menyetjui untuk memperkuat ASEAN dan kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara menjadi lebih efektif berorientasi kepada hasil, mewujudkan visi “People Centered, People Oriented” guna memberikan manfaat langsung dan nyata bagi masyarakat.

Pertemuan menyambut baik rencana penyelenggaraan EAS Conference in Marine Plastic Debris di Indonesia pada akhir tahun 2017. Pertemuan juga mencatat dukungan Australia terhadap pentingnya penambahan Kerja Sama Maritim menjadi prioritas baru dalam kerja sama EAS. Pertemuan sepakat Negara Peserta ARF dapat mulai mengedepankan langkah-langkah 201 preventive diplomacy dalam menghadapi berbagai tantangan dan menjaga stabilitas keamanan di kawasan 200

Pertemuan 29 th ASEAN-Australia Forum di Nay Pyi Taw, Myanmar, pada tanggal 9-10 Maret 2017.

No

Rekomendasi

Pertemuan menyetujui promosi hak asasi manusia di kawasan. Indonesia menyampaikan bahwa ASEAN yang telah memiliki AICHR senantiasa mendukung berbagai upaya promosi 202 dan proteksi hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Piagam ASEAN. Ke depannya, ASEAN dirasa perlu untuk lebih terbuka dalam mendiskusikan permasalahan mengenai hak asasi manusia di ASEAN.

203

Pertemuan menyepakati komitmen ASEAN yang senantiasa mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui pencegahan dan pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, dan penguatan penegakan hukum

Pertemuan sepakat perlunya mengembangkan strategi dalam memerangi terorisme melalui penanganan terorisme hingga akar permasalahannya serta pelibatan pihak-pihak terkait dalam masyarakat seperti pemuda dan wanita guna mengembangkan narasi positif dan kontra-naratif. Indonesia juga menyampaikan pentingnya implementasi ASEAN Convention 204 on Counter Terrorism seagai salah satu instrument ASEAN dalam memerangi terorisme. Menanggapi hal tersebut, Australia menyampaikan adanya kemungkinan pengusulan sebuah statement mengenai countering financing and money laundering for terrorism sebagai salah satu statement untuk disahkan pada ASEAN-Australia Special Summit mendatang.

Pertemuan setuju Dalam isu penyelundupan dan perdagangan manusia, Indonesia menyampaikan bahwa dengan telah berlakunya (entry into force ) ASEAN Convention on 205 Trafficking in Persons (ACTIP), ASEAN perlu untuk bekerja sama lebih erat guna menanggulangi permasalahan penyelundupan dan perdagangan manusia.

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan Pertemuan 29 th ASEAN-Australia Forum di Nay Pyi Taw, Myanmar, pada tanggal 9-10 Maret 2017.

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Pertemuan menyepakati bahwa Selandia Baru terbukti berhasil dalam upaya pemulihan pasca bencana. Hal dimaksud adalah salah satu keunggulan Selandia Baru yang dapat dipelajari dan ditingkatkan kerja samanya oleh kedua belah pihak. 206

Pertemuan setuju Sentralitas ASEAN merupakan driving force utama dalam dinamika arsitektur kawasan. ASEAN dan Mitra Wicara diharapkan untuk memperkuat mekanisme yang telah ada: ASEAN, ASEAN+1, ASEAN+3, EAS, EAMF, ADMM Plus, ARF dan High 207 Contracting Parties pada TAC.

208

Pertemuan setuju bahwa EAS diharapkan untuk tetap menjadi leaders led forum yang mampu membahas isu-isu strategis dan sensitif secara terbuka.

Pertemuan menyepakati meningkatnya jumlah negara yang mengaksesi TAC membuktikan bahwa TAC masih relevan hingga saat ini. Dengan total 35 High Contracting Parties, terdapat kebutuhan untuk memastikan observance negara yang mengaksesi TAC yang berkontribusi 209 pada penciptaan keamanan dan stabilitas regional.

Pertemuan menyambut baik rencana Indonesia untuk menyelenggarakan pertemuan EAS Conference on Marine Plastic Debris pada paruh kedua tahun 2017, sebagai implementasi EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation. Selandia Baru menyambut 210 positif usulan ini dan menyatakan kesediaannya untuk menjadi co-chair pada konferensi tersebut.

Pertemuan sepakat dengan pandangan Indonesia yang menyatakan bahwa ASEAN tidak boleh memiliki mental perang dingin yang berpihak kepada major power tertentu. Kekuatan ASEAN terletak pada netralitasnya dan kemampuan untuk menavigasikan posisi ditengah kontestasi negara adikuasa. ASEAN berusaha untuk menjadi benign regional organisation 211 yang dapat dipercaya oleh semua pihak.

Pertemuan turut mendukung pendapat Indonesia dan menyepakati bahwa keberadaan ASEAN-Japan Centre (AJC) memberikan dampak yang positif baik dalam hubungan regional antara negara ASEAN, maupun hubungan bilateral antara negara-negara ASEAN dengan Jepang, Pertemuan mendukung pendapat Indonesia bahwa pendirian AJC akan memberikan sinyal 213 positif bagi hubungan ASEAN-Jepang oleh karena itu perlu untuk memperpanjang Agreement Pendirian ASEAN-Jepang. Pertemuan mendukung pendapat Indonesia bahwa keputusan untuk meningkatkan nilai 214 kontribusi tergantung pada efektifitas AJC dalam menjalankan perannya dan kondisi keuangan masing-masing negara anggota Pertemuan dapat menyetujui pendapat Indonesia agar ASEAN dan Jepang semakin meningkatkan intensitas kerja samanya dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan. 215 Indonesia juga menyampaikan dukungannya untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap program AJC 212

Pertemuan mendukung pendapat Indonesia agar AJC dapat memanfaatkan era digitalisasi untuk meningkatkan peran AJC, yaitu tidak hanya menggunakan website ataupun portal bisnis sebagai sarana penyebarluasan informasi, namun hendaknya website atau portal 216 bisnis tersebut juga dapat lebih business friendly dan lebih fasilitatif dalam membantu pelaku usaha ASEAN dan Jepang dalam melakukan kerjasama bisnis. Untuk itu Indonesia memandang perlu pemutahiran fasilitas data pelaku usaha yang selama ini berpartisipasi dalam kegiatan AJC.

Pertemuan The 24 th ASEAN-New Zealand Dialogue, Christchurch, Selandia Baru, 21-22 Maret 2017 1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0 Pertemuan Tahunan ke-36 Council of ASEAN-Japan Centre di Tokyo, Jepang, tanggal 22-23 Maret 2017

1

0

Centre di Tokyo, Jepang, tanggal 22-23 Maret 2017

No

Rekomendasi

Pertemuan dapat menerima pendapat Indonesia bahwa proses pengajuan peningkatan nilai 217 kontribusi wajib akan membutuhkan waktu yang berbeda-beda di setiap negara. Pertemuan mendukung pendapat ASEAN termasuk Indonesia bahwa pembahasan kontribusi 218 sukarela dapat dibahas di tingkat Executive Board Meeting yang diwakili oleh perwakilan masing-masing negara anggota ASEAN di Tokyo bersama wakil pemerintah Jepang. Pertemuan menyepakati usulan Indonesia mengenai perkembangan kerja sama penanganan bencana alam di ASEAN, termasuk ASEAN Declaration on One ASEAN One Response, ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER), dan 219 operasionalisasi ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre).

Pertemuan menyetujui usulan Indonesia bahwa Rusia sebagai salah satu mitra wicara penting ASEAN, diharapkan dapat memberikan kontribusi konkret dalam kerja sama 220 penanganan bencana.

Pertemuan menerima usulan Indonesia terkait draft MoU/Agreement ASEAN-Russia on Disaster Management, yang mengharapkan ACDM dapat segera menyelesaikan pembahasan mengenai draft kerja sama dimaksud. Hal ini juga sejalan dengan visi ASEAN untuk 221 menciptakan “disaster-resilient nations and safer communities”.

Pertemuan menerima usulan Indonesia mengenai penguatan arsitektur kawasan Asia Pasifik perlu didasari pada penghormatan prinsip dan nilai yang terkandung dalam beberapa kesepakatan, antara lain, Treaty of Amity and Cooperation (TAC), ASEAN Charter, Bali 222 Principles dan kesepakatan terkait lainnya.

Pertemuan menyetujui usulan Indonesia mengenai terdapat berbagai ASEAN ledmechanisms yang telah terbukti dan teruji untuk memberikan manfaat bersama dalam penciptaan stabilitas, perdamaian, keamanan serta perkembangan positif di kawasan. Dalam 223 kaitan ini, Indonesia berpandangan tidak diperlukannya mekanisme baru saat ini, dan lebih mengedepankan upaya penguatan (reinforcement) serta optimalisasi berbagai mekanisme arsitektur kawasan yang telah ada. Pertemuan menyambut baik concept paper yang disampaikan Indonesia dan menyambut baik rencana pelaksanaan NEAT WG dengan tema “Cleaning Up Our Seas: Finding a Workable Regional Cooperation Framework on Marine Plastic Debris” di Indonesia pada pertengahan Agustus 2017 di Indonesia (Prakarsa) Semua perwakilan NEAT Country Coordinators yang hadir menyetujui usulan Indonesia untuk menambahkan satu sesi dalam NEAT CCM untuk membahas capaian dan implementasi dari 225 rekomendasi yang tercantum dalam NEAT Memorandum. Setiap host country dapat menyampaikan laporan terkait hal ini pada NEAT CCM di tahun berikutnya. 224

Pertemuan menyetujui usulan Indonesia agar program yang akan dijalankan tidak hanya mempertimbangkan people oriented and people centered, tetapi juga people driven. Dalam hal survey, penting untuk melibatkan PSA (Pusat Studi ASEAN) yang sudah berdiri di negaranegara anggota ASEAN. Selain itu, pelibatan organisasi lokal juga diperlukan dalam implementasi proyek sehingga terdapat rasa kepemilikan dari masing-masing negara ASEAN 226 atas upaya penyelarasan dua mega agenda ini, Indonesia juga merasa pentingnya memasukkan isu connectivity dalam pembahasan isu infrastruktur mengingat keterkaitan erat antara keduanya. Terkait resilience dan poverty eradication, Indonesia menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM dan pembangunan kapasitas masyarakat akar rumput.

227

Pertemuan menyepakati penguatan ASEAN-led mechanisms, seperti East Asia Summit (EAS), ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defence Ministerial Meeting Plus (ADMM Plus), dan Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) sebagai platform dialog dan konsultasi yang efektif di kawasan Asia-Pasifik, namun perlu terus bersinergi untuk melengkapi satu sama lain.

Pertemuan setuju bahwa untuk menjamin tetap terjaganya kestabilan dan keamanan kawasan, Sentralitas ASEAN diperlukan dalam arsitektur regional di Asia-Pasifik. Hal ini terkait perubahan konstelasi hubungan antar major powers akhir-akhir ini yang berdampak pada 228 meningkatnya ketegangan dan potensi konflik, khususnya di kawasan.

Pertemuan setuju diperlukan upaya intensif untuk melestarikan, melindungi dan memulihkan simbol dan struktur yang mewakili ikatan peradaban antara ASEAN dan India, termasuk Candi Borobudur dan Candi Prambanan di Indonesia, serta menyepakati perlunya mempromosikan 229 pemahaman budaya ASEAN-India dengan melanjutkan program pertukaran pelajar, diplomat dan media yang telah ada. Pertemuan menyepakati usulan Indonesia yang menekankan pentingnya tidak membuat mekanisme baru dalam menjawab isu arsitektur keamanan kawasan, namun memperkuat 230 mekanisme yang sudah ada dengan fokus pada penguatan agar mekanisme tersebut berjalan secara efektif, efisien, dan mampu menghasilkan kebijakan yang implementable serta konkret

Diterima

Tidak Diterima

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Keterangan Kegiatan

Pertemuan ke-14 ASEAN-Russia Senior Officials’ Meeting tanggal 28-29 Maret 2017

Pertemuan 26th Network of East Asia Think-tanks Country Coordinators’ Meeting (NEAT CCM), Seoul, 31-1 April 2017 1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Pertemuan High Level Brainstorming Dialogue in Enhancing Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, Bangkok, 311April 2017

Rangkaian Pertemuan ke-19 ASEAN-India SOM, New Delhi, India, 5-6 April 2017

No

Rekomendasi

Pertemuan menyetujui usulan Indonesia yang menekankan pentingnya penguatan kerja sama penanganan Ilegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF). Penanganan IUUF harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh dengan penekanan pada penegakan hukum dan keamanan. Pertemuan juga menyetujui usulan Indonesia perlunya peningkatan kewaspadaan pada masalah infiltrasi ISIS dan non-state actors pada konflik di kawasan, peningkatan fenomena 232 lone-wolf terrorist, kembalinya para foreign terrorist fighters (FTFs), dan penggunaan media sosial dan internet untuk merekrut teroris baru serta bagi penyebaran ideologi ekstremisme dan teror. Pertemuan menerima usulan Indonesia yang mengusulkan agar kerja sama ASEAN-AS dapat difokuskan pada bidang kerja sama: capacity building untuk menghadapi radikalisasi melalui internet dan pembiayaan teroris, berbagai program pemberdayaan wanita dan pemuda 233 untuk mencegah penyebaran ideologi ekstrim, serta program de-radikalisasi bagi para terpidana teroris. 231

Pertemuan menerima usulan Indonesia mengenai penguatan kerja sama ASEAN-AS pada bidang peningkatan kapasitas pejabat penegak hukum, penguatan infrastruktur dan peraturan hukum, kerja sama intelijen dan kontrol perbatasan serta perlunya memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pertemuan menyepakati usulan Indonesia yang mengharapkan penyelesaian negosiasi atas inisiatif untuk memperkuat perdagangan dalam jasa teknologi informasi dan komunikasi 235 yang merupakan bagian dari inisiatif ASEAN-U.S. Expanded Economic Engagement (E3). 234

Pertemuan juga menyetujui usulan Indonesia yang menyampaikan perlunya perhatian bersama terkait masalah sampah plastik di laut. Dalam hal ini, Indonesia mendukung EAS 236 Statement on Marine Plastic Debris usulan AS. Indonesia juga menyampaikan rencana penyelenggaraan EAS Conference on Marine Plastic Debris di Indonesia pada tahun 2017. Pertemuan menerima usulan Indonesia bahwa ASEAN terbukti mampu menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas di kawasan, yang pada gilirannya mendukung 237 terciptanya kesejahteraan di kawasan serta ASEAN yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi jauh di atas rata rata pertumbuhan ekonomi global. Pertemuan menyepakati usulan Indonesia yang berpandangan bahwa perlunya seluruh pihak 238 memberikan dukungan proses negosiasi framework COC terkait dengan isu LCS. Terkait dengan nuklir DPRK, Pertemuan juga menerima usulan Indonesia yang 239 menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi di Semenanjung Korea serta mendesak DPRK untuk menaati dan melaksanakan seluruh resolusi DK PBB. Pertemuan menyepakati usulan Indonesia mengenai perlunya peningkatan kewaspadaan pada masalah infiltrasi ISIS dan non-state actors pada konflik di kawasan, peningkatan fenomena lone-wolf terrorist, kembalinya para foreign terrorist fighters (FTFs), dan penggunaan media sosial dan internet untuk merekrut teroris baru serta bagi penyebaran 240 ideologi ekstremisme dan teror.

Pertemuan menyetujui usulan Indonesia bahwa kerja sama ASEAN-Kanada dapat difokuskan pada bidang: capacity building untuk menghadapi radikalisasi melalui internet dan pembiayaan teroris, berbagai program pemberdayaan wanita dan pemuda untuk mencegah penyebaran ideologi ekstrim, program de-radikalisasi bagi para terpidana teroris serta pentingnya peran organisasi masyarakat dalam mengantisipasi paham ekstrim dan radikal. 241 Contoh organisasi masyarakat dimaksud seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul di Indonesia.

Pertemuan menerima usulan Indonesia terkait potensi ASEAN sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia (GDP ASEAN, tingkat pertumbuhan ekonomi, demographic dividend, integrasi ekonomi ASEAN melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN beserta Blueprint-nya, perjanjian Foreign Trade Agreement (FTA) dengan beberapa negara mitra wicara, serta proses 242 penyelesaian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Pertemuan menerima usulan Indonesia bahwa meksipun kerja sama ekonomi perdagangan dan investasi ASEAN-Kanada meningkat, namun masih jauh dari potensi yang ada. Total bilateral trade mencapai USD 11,7 milyar (hanya 0,5% total perdagangan ASEAN), sementara investasi Kanada hanya 0,7% dari total FDI yang masuk ke ASEAN (mencapai USD 898 juta) dan diperlukannya penguatan kerja sama ekonomi perdagangan ASEAN-Kanada yang 243 diusulkan mencakup kerja sama pemberdayaan Usaha Menengah dan Kecil (UMKM) dan digital inovasi.

Pertemuan menerima usulan Indonesia bahwa penguatan kerja sama ASEAN-Kanada di bidang Hak Asasi Manusia agar melalui dukungan implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children (ACTIP), dukungan kepada mekanisme 244 ASEAN seperti AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights), AMMW (ASEAN Ministerial Meeting on Women), dan ACWC (ASEAN Commisiion on Women and Children) dan ACMW (ASEAN Committee on Migrant Workers).

Diterima

Tidak Diterima

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Keterangan Kegiatan

Rangkaian Pertemuan dalam Kerangka Kerja Sama Kemitraan Strategis ASEAN-Amerika Serikat (AS) (Pertemuan ke-30 ASEAN-U.S. Dialogue, Special ASEAN-U.S. Foreign Ministers’ Meeting (FMM), HighLevel Roundtable Forum with CSIS dan Pertemuan Para Menlu ASEAN dengan National Security Advisor (NSA) AS)

Pertemuan ke-14 ASEAN-Canada Dialogue tanggal 78 Mei 2017

No

Rekomendasi

Indonesia menyampaikan posisinya yang memandang pentingnya isu arsitektur keamanan di kawasan yang kuat untuk perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan. Ditegaskan bahwa EAS Workshop merupakan Leaders-led forum yang strategis untuk membahas bagaimana negara peserta EAS dapat mewujudkan hal ini. Indonesia menggarisbawahi 245 bahwa pembahasan di EAS Workshop tidak perlu berfokus pada dikotomi pembuatan mekanisme baru atau memperkuat existing mechanism, namun perlu diingat lagi raison d’entre adanya EAS.

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan Pertemuan 6th East Asia Summit (EAS) Workshop on Regional Security Arcitecture di Bangkok, Thailand, 15-16 Mei 2017

1

0

1

0

1

0

Pertemuan menyetujui usulan Indonesia yang menekankan pentingnya APT untuk memiliki serta memperkuat kerja sama di bidang penanggulangan transnational crimes. 246

Pertemuan menerima usulan Indonesia yang menyampaikan bahwa tindakan Korea Utara di Semenanjung Korea merupakan ancaman bagi keamanan di kawasan dan perlunya mendesak agar Korea Utara untuk mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB dan agar semua 247 pihak berupaya maksimal untuk menahan diri dan menghindari terjadinya peningkatan ketegangan.

Pertemuan juga menyepakati usulan Indonesia terkait diperlukan suatu kondisi yang damai dan stabil untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di kawasan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pertemuan menerima usulan Indonesia yang menyampaikan bahwa perlu adanya 248 percepatan dalam kerja sama ekonomi salah satunya melalui RCEP.

Pertemuan menerima prakarsa Indonesia mengenai NEAT Working Group on Water Pollution: Developing a Workable Regional Framework to Tackle Water Pollution in ASEAN Plus Three yang direncanakan pada minggu kedua bulan Agustus 2017. Proposal proyek 249 kegiatan ini telah dikirimkan kepada Sekretariat ASEAN untuk diproses dan dibahas lebih lanjut.

Pertemuan sepakat dengan masukan Indonesia yang berpandangan bahwa capaian ASEANRRT di Guiyang merupakan cerminan adanya kesamaan semangat dan tujuan bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas dan keamanan di kawasan dan upaya penyelesaian sengketa di LCS harus dilakukan secara damai dengan cara menghormati secara penuh proses diplomatik dan hukum sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982 serta 250 tidak menggunakan kekerasan.

Terkait dengan semakin bergejolaknya situasi di Semenanjung Korea, Pertemuan menyetujui masukan Indonesia atas tindakan Korea Utara telah menciptakan instabilitas di kawasan serta ancaman bagi perdamaian dan keamanan dan mendesak Korea Utara untuk mematuhi serta memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 251 maupun hukum internasional yang berlaku lainnya.

252

Pertemuan sepakat dengan usulan Indonesia yang mendorong like minded countries agar mendesak Korea Utara untuk melakukan denuklirisasi serta tidak menggunakan senjata nuklir dalam bentuk apapun demi penyelesaian masalah di Semenanjung Korea.

Pertemuan juga menyepakati usulan Indonesia yang menyampaikan bahwa dibutuhkan suatu “hard and soft approach” secara hand in hand dalam menangani isu terorisme. Pendekatan secara lembut dapat dilakukan melalui penggiatan promosi moderasi dan 253 toleransi, counter narrative terkait Islam adalah berkah bagi dunia (Rakhmatan lil-alamin) serta tindakan terorisme apapun tidak dapat diasosiasikan dengan Islam atau agama, budaya, suku dan negara manapun. Pertemuan menerima inisiatif Indonesia yang akan menyelenggarakan EAS Conference on Marine Plastic Debris di Bali, Indonesia. Pertemuan menyambut baik usulan Indonesia mengenai: a) Pentingnya peningkatan kerja sama people-to-people contacts diantaranya melalui berbagai program kepemudaan; b) Pentingnya pertukaran pendidikan dan beasiswa di negara ASEAN dan ROK; dan 255 c) Mengoptimalisasikan pemanfaatan AKC untuk promosi budaya dan people-to-people exchanges, serta pariwisata. 254

Pertemuan menyambut baik usulan Indonesia untuk a) Memperkuat kerja sama maritim melalui peningkatan capacity building, riset dan pertukaran teknologi, serta manajemen perikanan; b) Memanfaatkan Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) untuk melindungi dan 256 melestarikan ekosistem dan sumber daya laut dari aktivitas yang merugikan seperti Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing; dan c) Mensinergikan kerja sama maritim pada berbagai ASEAN-led mechanisms.

Pertemuan ASEAN Plus Three Senior Officials’ Meeting (APT SOM) di Manila, Filipina, tanggal 23 Mei 2017 1

0

1

0

1

0

1

0 Pertemuan ke-23 ASEAN-China Senior Official Consultation, Guiyang, RRT, 17-18 Mei 2017

1

0

1

0

1

0

1

0

Pertemuan ke-21 ASEAN-ROK Dialogue, Siem Reap, Kamboja, 22-23 Juni 2017

1

0

No

Rekomendasi

Indonesia memiliki visi bahwa 20 tahun ke depan, APT harus menjadi penjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah. Untuk mencapai visi tersebut, kerja sama antara negara-negara APT harus terus diperkuat. Karena selain tantangan yang telah disebutkan di atas, terdapat tantangan ekonomi global yang perlu ditangani melalui kerja sama inovatif di bidang 257 keuangan, perdagangan, industri kreatif dan investasi termasuk information & technology dan knowledge-based economy. Dalam mewujudkan integrasi regional ini, Kesatuan dan Persatuan ASEAN harus senantiasa dijunjung tinggi.

Indonesia menyampaikan pentingnya peran sektor swasta dalam rangka meningkatkan perdagangan dan investasi di kawasan ASEAN + 3. Strategi pengembangan UMKM di Indonesia dan ASEAN memiliki kesamaan dalam melihat peran UMKM untuk mendukung pemerataan pertumbuhan dan pertumbuhan, dan daya saing ekonomi. Pengembangan daya saing UMKM tidak dapat dilakukan secara efektif dan optimal tanpa upaya untuk 258 meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha mikro dan kecil yang jumlahnya dominan namun kapasitasnya masih terbatas.

Pertemuan menyepakati kemitraan ASEAN-India mendatang untuk membantu mengatasi tantangan keterbatasan UMKM dan memajukan sektor tersebut di ASEAN dan India dengan pembukaan akses pasar dan akses pendanaan, serta program capacity building dan transfer teknologi. Pertemuan setuju bahwa untuk melibatkan dan memberdayakan perempuan dalam bidang 260 ekonomi dibutuhkan akses yang lebih besar bagi perempuan kepada pengetahuan, teknologi, dan dana. Pertemuan sepakat bahwa keterlibatan semua pihak dalam aktivitas politik dan ekonomi memberikan dampak positif bagi keberlangsungan dan peningkatan kerja sama kemitraan 261 ASEAN-India. Dengan latar belakang sejarah dan pengaruh budaya India atas Negara Anggota ASEAN, India dapat dengan mudah menjalin kerja sama dan menghindari konflik. 259

Indonesia menyayangkan Resolusi Parlemen Eropa 2016/2222 yang didasarkan pada data yang kurang akurat dan kurang akuntabel, serta meminta UE untuk membahas isu kelapa 262 sawit secara lebih berimbang, lebih komprehesif, dan tidak diskriminatif.

Diterima

Tidak Diterima

1

0

Keterangan Kegiatan

Pertemuan 15th East Asia Forum (15th EAF) di Changsa, Republik Rakyat Tiongkok, pada tanggal 29 Juni – 1 Juli 2017

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Pertemuan Delhi Dialogue IX, New Delhi, India, 4-5 Juli 2017

Indonesia, mewakili ASEAN, dalam tanggapannya pada Agenda Cooperation on Other NonTraditional Security Challenges menyampaikan, antara lain: - Meskipun ASEAN dan EU telah memiliki banyak instrumen dan mekanisme kontra terorisme, namun masih terlihat kurang efektif menyelesaikan masalah. Aksi terorisme masih terus terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk aksi terorisme di Marawi Filipina dan penyebaran foreign terrorist fighters (FTFs) di kawasan. Pertemuan ASEAN-EU SOM, Bangkok, Thailand, 5-6 Juli 2017

- Kelompok teroris juga terus memperkuat sisi “soft power”-nya melalui penyebaran paham radikal dan teror melalui media sosial. 263

1

0

264

1

0

Pertemuan menyepakati untuk menyertakan area kerja sama yang relevan dengan perkembangan EAS saat ini termasuk kerja sama maritim dalam Manila Plan of Action to Implement the Phnom Penh Declaration to Implement EAS Development Initiative (Manila 265 POA) 2018-2022.

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

- Diusulkan penguatan kerja sama ASEAN-UE di bidang, antara lain: kemungkinan pembentukan “hotline communication” antar pejabat berwenang, kerja sama pertukaran informasi intelijen, dan peningkatan kapasitas aparat hukum dan keamanan terkait. - Indonesia juga menyampaikan pentingnya kerja sama pemberdayaan kelompok moderat untuk menangkal penyebaran ideologi radikal dan ekstremisme. Dalam kaitan ini dijelaskan peran organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Indonesia.

Indonesia mendukung pengesahan APT Cooperation Work Plan (2018-2022) pada 18th APT FMM. Dokumen ini diharapkan dapat memperkuat mekanisme APT melalui berbagai kerja sama fungsional yang memberikan manfaat konkret bagi kawasan

266

267

Indonesia menyampaikan perkembangan penyelenggaraan EAS Conference on Combatting Marine Plastic Debris di Bali, Indonesia pada tanggal 6-7 September 2017. Indonesia dan Selandia Baru selaku co-chairs mengharapkan partisipasi seluruh negara peserta EAS pada kegiatan dimaksud. Indonesia menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam lingkup usaha UMKM untuk memperkuat perekonomian negara dan kawasan

Indonesia mendukung peran penting perempuan dalam memberikan pendidikan di keluarga, 268 menjadi penjaga nilai moral, moderasi dan toleransi yang terkait dengan upaya pencegahan infiltrasi ideologi teroris dan radikalisme. Indonesia mendorong penguatan kerja sama ASEAN dan Kanada dalam bidang 269 pemberdayaan perempuan dan perekonomian untuk diupayakan melalui framework ASEAN Women Enterpreneurs Network (AWEN).

No

270

271

272

273

274

Rekomendasi Indonesia menyampaikan kekecewaan terhadap sejumlah pihak di Kanada (termasuk pejabat tinggi) yang menyatakan sistem hukum Indonesia korup. Hal ini terkait kasus Jakarta International School (JIS). Proses hukum merupakan yurisdiksi suatu negara yang yang patut dihormati, baik oleh pihak Indonesia mendorong upaya memperkuat kerja sama pemberantasan terorisme seperti inisiatif Indonesia dan Australia untuk menyelenggarakan Sub-Regional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross Border Terrorism: Enhancing Domestic and Collective Responses di Manado, Indonesia tanggal 29 Juli 2017. Indonesia mengusulkan penguatan kerja sama ASEAN-Selandia Baru lebih lanjut di bidang pertanian, peternakan, ekonomi kreatif dan industri kreatif, energi terbarukan, cyber security, manajemen logistik dan aircraft maintenance engineering, kesehatan, pendidikan dan penanggulangan bencana. Indonesia menyampaikan inisiatifnya bersama dengan Selandia Baru untuk menyelenggarakan EAS Conference on Combating Marine Plastic Debris pada bulan September tahun 2017 Indonesia mendorong ASEAN dan Selandia Baru untuk bekerja sama guna mempercepat penyelesaian negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Indonesia menyampaikan pentingnya meningkatkan people-to-people contact antara ASEAN dan Selandia Baru melalui pertukaran budaya, pariwisata Indonesia menekankan penguatan kerja sama ASEAN dan Selandia Baru di bidang pendidikan dan juga pembangunan berkelanjutan melalui program peningkatan kapasitas, teknologi 276 ramah lingkungan dan juga transfer inovasi. 275

Indonesia menekankan pentingnya ASEAN Culture House (ACH) di Busan, ROK, sebagai Rumah Budaya ASEAN pertama di negara Mitra Wicara ASEAN dan menyampaikan bahwa Indonesia telah mengirim benda budaya Indonesia antara lain berupa lukisan, miniatur patung, kain tenun, dan miniatur rumah daerah. Indonesia menyampaikan kekhawatiran yang mendalam (gravely concern) terhadap perkembangan di Semenanjung Korea, dan mengutuk keras (strongly condemn) uji coba nuklir balistik yang dilakukan Korea Utara karena telah menyebabkan ketegangan di kawasan 278 dan siap memberikan bantuan antara lain memfasilitasi dialog dengan Korea Utara. Indonesia menegaskan dialog merupakan langkah awal menurunkan ketegangan di kawasan. 277

Pertemuan menyambut baik usulan Indonesia agar ASEAN berperan dan mendukung “Berlin 279 Inisiatif”, yaitu five key steps kebijakan Presiden Moon Jae-in sebagai upaya untuk memulai kembali dialog damai dengan Korea Utara. Indonesia menyampaikan pentingnya menyeimbangkan pendekatan hard approach dan soft approach dalam upaya penanggulangan terorisme, termasuk pentingnya pemberdayaan 280 perempuan dalam mengatasi permasalahan terorisme dari akarnya. Indonesia menyampaikan undangan kepada Australia untuk berkontribusi pada EAS Conference on Combating Marine Plastic Debris di Bali, 6-7 September 2017 sebagai implementasi konkret dari EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation yang merupakan prakarsa Indonesia. Terkait isu Laut China Selatan, Indonesia menekankan pentingnya komitmen untuk 282 menyelesaikan perselisihan secara damai melalui legal and diplomatic process, sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS Indonesia mendorong agar proses negosiasi COC dapat segera dimulai. Indonesia juga 283 menekankan bahwa penyelesaian negosiasi COC akan berkontribusi menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Indonesia menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) yang dilakukan oleh Korea Utara. Indonesia mengajak ASEAN dan RRT untuk 284 berperan dalam menurunkan ketegangan di kawasan. 281

285

286

287

Indonesia mendorong kerja sama ASEAN dan India yang lebih kuat guna menangani berbagai tantangan keamanan non-tradisional seperti terorisme, cyber security, perdagangan manusia dan obat-obatan terlarang, serta perompakan kapal. Indonesia menegaskan peran penting kesatuan dan sentralitas ASEAN dalam menciptakan kawasan dan dunia yang damai, aman, dan sejahtera. Indonesia mendukung sistem perdagangan yang free and fair, yang harus dapat menciptakan kemakmuran bagi rakyat di kawasan dan perlunya penguatan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dan pentingnya free and fair trade bagi kemakmuran di kawasan.

Indonesia mendorong percepatan finalisasi perundingan RCEP yang akan memberikan manfaat bagi 16 negara di kawasan. Indonesia mengusulkan kiranya Jepang dapat mendirikan vocational schools di Indonesia, 289 secara khusus Sekolah Keperawatan untuk melatih perawat Indonesia agar memiliki standar atau sertifikasi dari Jepang. Indonesia menekankan perlunya penguatan kerja sama ASEAN-UE di bidang penanganan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing khususnya dalam kaitannya dengan 290 pencegahan, kerja sama aparat penegak hukum, serta aspek ekonominya. 288

Indonesia mendorong penguatan kerja sama di bidang pemberdayaan usaha kecil dan 291 menengah (UMKM) dan ekonomi digital melalui pemanfaatan ASEAN-EU Business Council dan program lainnya. Indonesia menyampaikan concern mengenai Resolusi Parlemen UE terkait dengan kelapa sawit dan deforestasi. Resolusi tersebut dipandang tidak memiliki landasan kuat dan 292 mendiskriminasi serta menimbulkan kerugian bagi industri kelapa sawit. Terkait hal ini, Indonesia berhasil mengangkat isu kepala sawit dalam ASEAN Common Statement.

Diterima

Tidak Diterima

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Keterangan Kegiatan

Rangkaian 50th AMM / PMC / 18th APT / 7th EAS / 24th ARF, Manila, Filipina, 2-8 Agustus 2017 1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

No

Rekomendasi

Indonesia menyampaikan bahwa penyelesaian isu Myanmar harus dilakukan melalui ASEAN Way, bukan dengan menunjuk pihak ketiga yang diberikan mandat yang belum tentu diterima oleh pihak Myanmar. Dalam hal ini, Indonesia akan senantiasa menjalin dialog 293 dengan Myanmar dan mengupayakan kerja sama di bidang militer, seperti dalam sharing of experience di bidang reformasi militer. Indonesia menekankan pentingnya antisipasi permasalahan penyebaran Foreign Terrrosit Fighters (FTFs), lone wolf terrorists, dan pengunaan sosial media/internet oleh kelompok teroris. Upaya penanganan permasalahan tersebut harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Indonesia menekankan pentingnya peran APT dalam menjaga perdamaian dan stabilitas 295 kawasan (guardian of peace and stability) untuk kesejahteraan di kawasan (guardian of prosperity). Indonesia mendorong agar negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 296 dapat segera diselesaikan dalam rangka membentuk sebuah kemitraan ekonomi yang bebas dan adil . Indonesia menekankan bahwa perdagangan obat merupakan salah satu kegiatan yang berkontribusi bagi pendanaan tindakan terorisme. Untuk itu, Indonesia mendorong kerja 297 sama yang lebih konkret seperti peningkatan kapasitas penegak hukum dan pertukaran (sharing) data informasi intelijen dalam memberantas perdagangan. 294

Indonesia menyampaikan dukungan untuk menjadi co-sponsor atas 2 (dua) statement yang terkait dengan terorisme yakni: EAS Leaders’ Declaration on Anti-Money Laundering and 298 Countering the Financing of Terrorism (usulan Australia) dan EAS Declaration on Preventing and Countering the Spread of Terrorist Ideology (usulan Rusia). Indonesia mendorong agar kerja sama maritim dapat menjadi salah satu area prioritas kerja sama dalam Manila POA. Indonesia menyampaikan bahwa permasalahan sampah plastik di kawasan perlu 300 penanganan segera mengingat kesejahteraan negara-negara di Kawasan Asia Timur bergantung pada sumber daya yang berasal dari laut dan perairan lainnya. Indonesia menyampaikan rekomendasi terkait pentingnya peran pemerintah dalam 301 mendukung penelitian terkait sampah plastik mikro yang terdapat di perairan di kawasan. 299

Indonesia memiliki perhatian khusus dalam mengatasi masalah pencemaran laut dan telah menghasilkan Rencana Aksi Nasional untuk memberantas sampah plastik di laut. Pada World Ocean Summit di Bali, Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mengurangi sampah 302 plastik hingga 70% sebelum tahun 2025. Indonesia menyadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat kebutuhan untuk melakukan kolaborasi dan membangun kerangka kerja yang jelas serta rekomendasi kebijakan kerja sama yang konkrit. Indonesia menyampaikan lima prinsip kunci yang perlu dipertimbangkan dalam membahas permasalahan sampah plastik di laut, yaitu kesadaran, keberlanjutan, dukungan kelembagaan, inovasi dan inklusifitas. Prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat 303 diterjemahkan ke dalam kerja sama nyata dengan batas waktu dan pembagian kerja yang jelas untuk dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan yang relevan dengan menggunakan mekanisme yang sederhana. Indonesia menekankan pentingnya peran Pemerintah dalam menetapkan pedoman dan kebijakan dalam mengelola sampah plastik laut, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Pemerintah telah menyelenggarakan berbagai strategi pengelolaan 304 sampah seperti pembersihan pantai, mengkampanyekan dan mendidik generasi muda terkait dampak negatif sampah plastik laut. Indonesia merekomendasikan key elements untuk Regional Plan of Action in Combating Marine Plastic Debris yang memerlukan masukan lebih lanjut dari para peserta Konferensi. Dokumen tersebut direncanakan dapat dibahas lebih lanjut oleh negara peserta EAS untuk kemudian dikonsolidasikan menjadi draft Regional Plan of Action (POA) on Combating 305 Marine Plastic Debris sebagai hasil konkret dari Konferensi. Selanjutnya, POA ini diharapkan dapat menjadi salah satu outcome document pada KTT ke-13 EAS di tahun 2018.

Diterima

Tidak Diterima

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Keterangan Kegiatan

Network of East Asia Think-tanks (NEAT) Working Group on Water Pollution: Developing a Workable Regional Framework to Tackle Water Pollution in ASEAN Plus Three, tanggal 28 Agustus 2017

1

East Asia Summit (EAS) Conference on Combating Marine Plastic Debris di Bali, pada 6-7 September 2017 1

1

0

1

0

1

0

1

0

Pertemuan menyambut baik rekomendasi yang disampaikan oleh WG yang dipimpin oleh NEAT Indonesia mengenai upaya mengatasi masalah polusi sampah laut di Asia Timur. 306

WG yang dipimpin NEAT Indonesia merekomendasikan: (i) penguatan kepedulian masyarakat; (ii) penguatan regulasi dan pengaturan di tingkat nasional dan regional; serta (iii) masalah implementasi kebijakan harus diatasi.

Pertemuan menyambut baik salah satu rekomendasi yang disampaikan NEAT Indonesia untuk mengatasi masalah kendala finansial NEAT Myanmar untuk menjadi tuan rumah Pertemuan NEAT CCM dan NEAT AC tahun 2018. 307 NEAT Indonesia merekomendasikan agar NEAT Myanmar mengajukan dukungan finansial APT Cooperation Fund (APTCF Pertemuan menyambut baik presentasi NEAT Indonesia mengenai penguatan Track 2 dalam peningkatan kerja sama di Asia Timur. 308

Dalam presentasinya, NEAT Indonesia memaparkan perlunya Track 2 menghasilkan rekomendasi akademis yang berkualitas sesuai dengan masukan yang dibutuhkan oleh APT Leaders dan sekaligus meningkatkan komunikasi dengan Track 1.

Pertemuan 27th Network of East Asia Think-tanks Country Coordinators’ Meeting (NEAT CCM) dan 15th NEAT Annual Conference (NEAT AC) di Busan, Republik Korea, tanggal 7 – 8 September 2017

No

Rekomendasi

Dalam Pertemuan ASEAN-UN Prep SOM, Delri menyampaikan bahwa AURED III merupakan forum yang menghasilkan proposal dan rekomendasi yang nyata dan workable, dalam meningkatkan kapasitas ASEAN berkolaborasi dengan PBB dalam isu pencegahan konflik dan pencegahan violent extremism. Disampaikan pula rencana penyelenggaraan UNCLOS Training di Indonesia pada bulan akhir 310 tahun 2017 atas kerjasama Pemerintah Indonesia dan UN dengan memanfaatkan dana mitra. 309

Dalam AUMM, Menlu RI secara khusus sampaikan perlunya peningkatan kerja sama ASEAN – PBB dengan implementasi penuh rencana aksi kemitraan komprehensif, kerja sama konkrit 311 seperti penggunaan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) dan peningkatan hubungan antara AHA Center dan UN OCHA. Terkait isu Rakhine State, dijelaskan upaya Indonesia dan ASEAN dalam membantu 312 Myanmar, termasuk terkait bantuan kemanusiaaan dan dukungan terhadap implementasi laporan Advisory Committee pimpinan Kofi Annan. Dalam pertemuan ASEAN-MERCOSUR dan ASEAN- Pacific Alliance Menlu RI sampaikan dua pesan utama yakni kerja sama ASEAN dengan Group lainnya harus terlihat nyata dalam 313 memberikan keuntungan konkrit bagi rakyat dan hubungan tersebut harus menjadi kekuatan penggerak dalam memajukan budaya dan paradigma kerja sama global. Indonesia menyampaikan hasil dari NEAT Working Group on Water Pollution: Developing a Workable Regional Framework to Tackle Water Pollution in ASEAN Plus Three yang telah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2017. Pertemuan Working Group 314 tersebut telah menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di wilayah perairan negara-negara APT. Indonesia menyampaikan pelaksanaan EAS Conference on Combatting Marine Plastic Debris di Bali, 6-7 September 2017. Konferensi yang diketuai bersama dengan New Zealand telah menekankan pentingnya peran Pemerintah dalam menetapkan pedoman dan kebijakan 315 dalam mengelola sampah plastik laut, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Usulan Indonesia agar pembahasan lebih lanjut isu ini di ASEAN Maritime Forum dan Expanded ASEAN Maritime Forum yang akan diselenggarakan 6-7 Desember di Jogjakarta disepakati dalam pertemuan. Dalam Pertemuan 4th ASEAN-EU High-Level Dialogue on Maritime Security Cooperation , 316 Delri menyampaikan pentingnya diplomasi agar IUU Fishing diakui secara global sebagai kejahatan lintas batas Pada EAS Seminar on Non-Proliferation in the Indo-Pacific , Delri berhasil mengawal jalannya diskusi agar prinsip interdiksi tidak dimunculkan dalam sesi diskusi dan dibahas secara detail 317 dalam seminar dengan mengedpankan penerapan sanksi DK PBB melalui forum-forum multilateral Pada pertemuan tersebut, draft versi Indonesia pada MOU antara ASEAN dan Rusia di bidang penanggulangan bencana juga disepakati sebagai ASEAN agreed draft yang akan disampaikan 318 kepada Rusia

Dalam KTT Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Amerika Serikat, usulan 319 Indonesia agar kemitraan strategis ASEAN-AS dapat berkontribusi pada perdamaian dan kesejahteraan dunia dapat disetujui Pada KTT ke-20 ASEAN-RRT, pertemuan menyetujui usulan Indonesia mengenai pentingnya 320 penyelesaian COC di LCS sesegera mungkin Dalam KTT ke-20 ASEAN-Jepang, Indonesia mendorong keterbukaan ekonomi yang saling 321 menguntungkan serta percepatan perundingan RCEP Pada KTT ke-19 ASEAN-ROK, pertemuan menyetujui usulan Indonesia agar ASEAN-ROK perlu 322 menjaga prinsip keterbukaan dalam penyelesaian AKFTA dan RCEP Dalam KTT ke-9 ASEAN-PBB, Indonesia mendorong penguatan kerja sama bagi perdamaian 323 dunia, antara lain melalui pengelolaan Peace-Keeping Operation (PKO) Pada KTT ke-20 ASEAN Plus Three, Indonesia mendorong komitmen APT dalam penyelesaian 324 perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) untuk lebih meningkatkan hubungan ekonomi Dalam KTT Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Kanada, Indonesia 325 mengusulkan agar ASEAN-Kanada mengembangkan kerja sama ekonomi yang terbuka, inklusif, dan saling menguntungkan Pada KTT Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa, pertemuan menyepakati untuk menindaklanjuti permintaan Indonesia agar Parlemen Eropa, sebagian 326 negara dan masyarakat Eropa, menghentikan diskriminasi terhadap produk kelapa sawit Indonesia Pada KTT ke-12 Asia Timur (EAS), pertemuan menyepakati beberapa usulan Indonesia antara lain (1) peningkatan kerja sama agar keterbukaan ekonomi dapat dijaga, serta mempersempit jurang pembangunan antar negara, dan (2) menjaga perdamaian, stabilitas, 327 keamanan, dan kemakmuran di kawasan, termasuk dimulainya negosiasi COC di LCS.

Dalam KTT ke-15 ASEAN-India, pertemuan menyetujui usulan Indonesia untuk mengoptimalisasi kerja sama ekonomi ASEAN-India, termasuk penyelesaian segera RCEP dan 328 meningkatkan kerja sama maritim, utamanya peningkatan konektivitas maritim.

Diterima

Tidak Diterima

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Keterangan Kegiatan

Pertemuan Terkait ASEAN di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-72 , New York, AS, 19-26 September 2017

1

ASEAN SOM, JCM, dan Pertemuan Terkait Lainnya, Manila, Filipina, 11-13 Oktober 2017 1

1

0

Pertemuan 4th ASEAN-EU High Level Dialogue on Maritime Security Cooperation, 5-6 Oktober 2017

1

0

EAS Seminar on Non-Proliferation in the Indo-Pacific, Melbourne, Australia, 17-18 Oktober 2017

1

0

Rangkaian Pertemuan ke-31 ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) dan Pertemuan ke-5 ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM) , Luang Prabang, Laos, 1719 Oktober 2017

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Rangkaian Pertemuan KTT ke-31 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya, 10-14 November 2017

No

Rekomendasi

Indonesia memaparkan rekomendasi yang dihasilkan pada pembahasan di EAS Conference on Combating Marine Plastic Debris di Bali. Beberapa elemen rekomendasi yang disampaikan yakni: Principles, Reduce Marine Debris from the Land and Sea, Reduce Plastics Production and Use, Promote Campaign, Research and Education on Marine Debris, Enhance 329 Policy Reform and Law Enforcement, dan Strengthen Regional and International Cooperation and Coordination. Diharapkan ke depannya kesemua elemen tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar penyusunan Regional Plan of Action penanganan sampah plastik di kawasan. Pada ASEAN-India Workshop on Blue Economy: From Concept to Action, Indonesia menyampaikan pentingnya peningkatan pembangunan infrastruktur, terutama pengembangan transportasi maritim yang dapat memfasilitasi peningkatan ekonomi dan 330 perdagangan di kawasan. Peningkatan konektivitas maritim antara ASEAN-India akan menurunkan biaya logistik dan memicu kenaikan jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan antara kedua belah pihak. Pada Pertemuan ke-7 Joint Council of the ASEAN-China Centre, Indonesia mengusulkan untuk menyusun program yang sesuai dengan tema kerja sama, yaitu tahun 2018 sebagai 331 “ASEAN-China Year of Innovation” yang dapat mendorong keterlibatan yang lebih besar keikutsertaan dan peran sektor UMKM di negara-negara anggota ASEAN. Indonesia menyampaikan rekomendasi terkait pentingnya peran pemerintah dalam 332 mendukung penelitian terkait sampah plastik mikro yang terdapat di perairan di kawasan Pada Pertemuan ke-7 Joint Council of the ASEAN-China Centre, Indonesia mengusulkan untuk menyusun program yang sesuai dengan tema kerja sama, yaitu tahun 2018 sebagai 333 “ASEAN-China Year of Innovation” yang dapat mendorong keterlibatan yang lebih besar keikutsertaan dan peran sektor UMKM di negara-negara anggota ASEAN.

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan

1

0

ASEAN Conference on Reducing Marine Plastic Debris, Phuket, Thailand, 22-23 November 2017

ASEAN-India Workshop on Blue Economy: From Concept to Action, Nha Trang, Vietnam, 24-25 November 2017

1

1

Laporan Pertemuan ke-7 Joint Council Meeting of the ASEAN-China Centre, Guilin, RRT, 10 – 13 Desember 2017

1

1 Pertemuan ke-7 Joint Council of the ASEAN-China Centre, Guilin, RRT, 10-14 Desember 2017

Pertemuan hanya mencatat masukan Indonesia agar untuk tahun mendatang, dapat disusun 334 program yang lebih seimbang bobotnya antara pilar sosial budaya dengan pilar ekonomi perdagangan.

1

Pertemuan menyepakati rekomendasi bahwa Indonesia bertindak menjadi Lead Country untuk program Appropriate Mechanism fo Food Safety Information Sharing and Rapid Response , yakni 335 pembangunan kapasitas dalam penyusunan rencana darurat keamanan pangan dan komunikasi risiko serta pembangunan kapasitas dalam penyusunan traceability and recall plan.

1

The 2nd Meeting of ASEAN Health Cluster 4: Ensuring Food Safety dan Workshop on National Food System, Bangkok, Thailand, 9-13 Januari 2017

Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia yang menegaskan posisinya bahwa instrumen harus memuat kata "Agreement" sesuai usulan awal dari Chair, yaitu "ASEAN Consensus Agreement on 336 Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers". Indonesia menyampaikan bahwa dengan memiliki instrumen yang mengikat, perlindungan pekerja migran di ASEAN akan berada pada tingkatan terbaiknya terutama dalam kaitan dengan dokumen-dokumen turunan yang akan mengatur implementasi. Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia untuk mengembangkan kapasitas AHA Centre sebagai sebagai knowlegde sharing hub yang dapat memudahkan para focal point masing-masing

1

Pertemuan Retreat for ASEAN Labor Ministers dan Pertemuan ke-10 ASEAN Committee on Migrant Workers (ACMW), Davao City, Filipina, tanggal 18-23 Februari 2017

1

Pertemuan 2nd Meeting of the ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) Working Group on Knowlegde & Innovation Management, Dalat City, Viet Nam, 2-3 Maret 2017

Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia agar ASEAN Instrument on the Protection and 338 Promotion of the Rights of Migrant Workers bersifat legally binding .

1

Pertemuan the 22nd Senior Officials Meeting for the ASCC (SOCA) and the 17th ASEAN Socio-Cultural Community Council (ASCC), Iloilo, Filipina, tanggal 6-9 Maret 2017

Pertemuan menyepakati rekomendasi Indonesia agar Taman Nasional Kepulauan Seribu dan Taman

1

Pertemuan 27th Meeting of the ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity (the 27th AWGNCB), Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 13-16 Maret 2017 Senior Labour Officials' Retreat, Metro Manila, Filipina, 1922 Maret 2017

337

negara anggota AHA Centre untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman.

339 Nasional Wakatobi dijadikan sebagai ASEAN Heritage Parks ke-39 dan 40. Pertemuan tidak menerima rekomendasi Indonesia untuk mencantumkan kata "Children" sekalipun anak-anak merupakan salah satu komponen utama dalam upaya perlindungan dan promosi 340 pemenuhan hak-hak buruh migran yang menyeluruh serta anak-anak telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW) dan Convention on the Rights of the Child (CRC) yang menjadi bagian dari Preamble Instrumen. Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia agar dalam SOMRI WG on ASEAN Digital Broadcasting 341 (WG-ADB) dapat memperluas cakupan kerja sama di luar Analog Switch Off (ASO) dan Digital Switch On (DSO) seperti area content dan teknis lain untuk meningkatkan kualitas informasi dan transmisi viewing experience. Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia agar dalam Film Cooperation and Promotion In

342 ASEAN , ASEC memberikan tema yang sejalan dengan integrated ASEAN , tidak dengan tema terpisah dari masing-masing negara. Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia agar ADRRG dan ASEAN Guidelines on Social 343 Protection dapat menjadi perhatian ASEAN Bodies lainnya seperti SOMSWD , dan SOMRDPE demi mendapatkan masukan yang komprehensif. Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia agar MoU Disaster Management between ASEAN 344 and Russia dapat ditunda penandatanganannya terkait belum disepakatinya mengenai pemberian mandate penandatanganan MoU tersebut Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia terkait pentingnya melakukan perampingan

1

1

Pertemuan 15th Meeting of the ASEAN Senior Officials Responsible for Information (SOMRI), Bacolod City, Negros Occidental, Filipina, 21-24 Maret 2017

1

1

Pertemuan The 7th Meeting of the ACDM Working Group on Recovery dan 30th Meeting of the ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM), 6th of the Governing Board of the AHA Centre, 7th Meeting of the Joint Task Force to Promote Synergy with Other Relevant ASEAN Bodies on HADR and Open Session on AADMER Partnership, Vientiane, Lao PDR, 3-6 April 2017

1

1

345 (streamline ) atas beberapa kegiatan latihan bersama penanggulangan bencana seperti ARFDirex dan ARDEX. Pertemuan berhasil mengendorse Work Programe 2016-2020 untuk Cluster 1, 2, dan 4. Pembahasan Work Programme Health Cluster 2016-2020 merupakan bagian dari dokumen ASEAN Post-2015 Health Development Agenda. Pembahasan Cluster 3 berjalan alot dikarenakan banyaknya masukan dan revisi 346 draft dimaksud dar beberapa negara, terutama mengenai kesehatan migrasi dan kesehatan buruh migran. Indonesia juga menyampaikan intervensi terkait hal tersebut dan menyarankan untuk membahas lebih detil revisi Work Plan Cluster 3, namun tidak diterima oleh pertemuan Ditanggapinya secara positif usulan Menteri Kesehatan Indonesia sebagai Chair Global Health

347

1

The 12th ASEAN Senior Officials Meeting on Health Development (SOMHD), The 7th ASEAN China SOMHD, dan ASEAN Plus Three SOMHD, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 17-21 April 2017

1

Security Agenda (GHSA) yang menyampaikan surat kepada Sekretaris Jenderal ASEAN untuk mengundang negara anggota ASEAN menjadi anggota GHSA Steering Committee

Terkait pembahasan ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers, Indonesia tetap pada pendiriannya akan sebuah instrumen yang mengikat sekalipun Indonesia setuju dengan mayoritas AMS lainnya untuk judul “ASEAN Consensus on the Protection and 348 Promotion of the Rights of Migrant Workers”. Hal ini sebagaimana sudah ditegaskan dalam surat Menteri Ketenagakerjaan RI tertanggal 11 April yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Lao PDR selaku Chair ACMW

1

The 13th Senior Labour Officials’ Meeting (SLOM), the 15th APT SLOM, 10th SLOM WG, ASEAN-ILO Project Cooperation Committee(PCC) Meeting, Singapura, 3-6 Mei 2017

No

Rekomendasi

Diterima

Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia yang berkomitmen untuk mengimplementasikan

1

Pertemuan ke-18 ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment (AWGCME), 11 – 12 Mei 2017, Metro Manila, Filipina

Pertemuan ke-12 Coordinating Conference on the ASEAN Socio-Cultural Community (12th SOC-COM), membahas mengenai ASCC Blueprint 2025 Monitoring and Evaluation (M&E) Framework. Dalam 350 pembahasan tersebut, Indonesia memberikan rekomendasi agar angka hotspots tidak dapat dijadikan outcome level indicator pada isu lingkungan hidup (kebakaran hutan) untuk mekanisme tersebut dan pertemuan menerima rekomendasi Indonesia tersebut

1

Pertemuan ke-12 Coordinating Conference on the ASEAN Socio-Cultural Community (12th SOC-COM), Sekretariat ASEAN, Jakarta, 15-16 Mei 2017

Terkait pembahasan Culture of Prevention Program di ASEAN, Indonesia menyampaikan

1

349

351

Tidak Diterima

Proposal on Workshop on ASEAN Mechanism to Enhance Surveillance against Illegal Desludging and Disposal of Tanker Sludge at Sea pada bulan Maret 2018 di Batam

Keterangan Kegiatan

rekomendasi pentingnya suatu pertemuan yang menyatukan seluruh badan sektoral dari ketiga pilar ASEAN, pertemuan menyepakati hal tersebut

Pertemuan mencatat rekomendasi Indonesia agar Study on Social and Economic Impact of 2015 Haze berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari semua Negara-negera Anggota ASEAN (AMS) selama 352 setahun penuh secara seimbang, menyeluruh, memperhatikan asas kerahasian, dikonsultasikan dengan AMS, serta menghasilkan output yang hanya akan digunakan di lingkup ASEAN

1

Pertemuan ke-19 Sub-regional Ministerial Steering Committee dan Technical Working Group on Transboundary Haze Pollution, Kuala Lumpur, Malaysia, 1718 Mei 2017

Pertemuan mencatat rekomendasi Indonesia pada sesi workshop yang secara aktif memberikan masukan terkait pentingnya pengarusutamaan Disaster Risk Reduction (DRR) dalam perencanaan dan 353 strategi pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, pertemuan ini memberikan penguatan terhadap komitmen ASEAN dalam mengatasi perubahan iklim Pertemuan menerima proposal Indonesia terkait Enhanced Adaptive Skills and Capacities of the Marginalized and Vulnerable Groups and other Relevant Stakeholders Groups in the Region dan 354 Strengthening the Implementation of ASEAN Member States Nationally Determined Contribution (NDC) through ASEAN NDC Partnership dan Strengthening Science and Policy Inteface in Climate Change related Decision-Making Process. Indonesia menyampaikan paparan mengenai konsep Multi-Agency Coordination (MAC) Center. Mekanisme MAC Center telah memasukkan prinsip pengutamaan kawasan ASEAN dalam respon kolektif bencana melalui pengaktifan Joint Operation and Coordination Centre of ASEAN (JOCCA) 355 sebagai unsur lapangan terdepan dan rumah bersama ASEAN di lapangan yang sejajar dengan fungsi On-Site Operations Coordination Center (OSOCC). Hal ini merupakan wujud nyata Indonesia dalam implementasi ASEAN Declaration on One ASEAN, One Response: ASEAN Responding to Disasters as One in the Region and Outside the Region

1

Tripartite Conference on the Philippines Roadmap for the Paris Accord, 29 – 31 Mei 2017, di Manila, Filipina

1

Pertemuan 8th Meeting of ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC), Yangon, Myanmar, 12 - 16 Juni 2017

1

ASEAN Military Capacity Building on International Humanitarian Assistance and Disaster Relief Workshop, Chonburi. Thailand, 19 - 23 Juni 2017

Pertemuan menyetujui rekomendasi Indonesia untuk menjadikan ASEAN Youth Expo (AYE) sebagai

1

Rangkaian Pertemuan the 10th ASEAN Ministerial Meeting on Youth (AMMY X) dan the 6th ASEAN Ministerial Meeting on Youth (6th AMMY+3), Jakarta, 20 Juli 2017.

Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia perihal sistem rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan implementasi program sister village di Jawa Tengah, antara lain: 357 a. Post Disaster Needs Assessment (PDNA) dilakukan untuk mengkaji dampak serta kebutuhan dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan memasukkan 5 (lima) sektor yaitu perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor, serta melalui koordinasi berbagai sektor dan pemangku kepentingan; b. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana disusun dengan memasukkan beberapa unsur 358 sebagai berikut yaitu kondisi umum, hasil PDNA, strategi dan kebijakan, target prioritas, serta administrasi rehabilitasi dan rekonstruksi (kegiatan detail, pendanaan, implementasi, laporan, periode waktu). c. Dalam implementasi pemulihan pasca bencana, pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi 359 masyarakat yang terkena bencana dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat, serta memasukkan kearifan lokal.

1

ASEAN Recovery Forum, Manila, Filipina, 25-28 Juli 2017

d. Program sister village (persaudaraan antar desa) di Jawa Tengah merupakan inisiatif pasca letusan Merapi tahun 2010. Program ini dikembangkan karena Gunung Merapi merupakan salah satu gunung

1

356 kegiatan tahunan di bawah SOMY/AMMY. Lebih lanjut, pertemuan juga menyetujui pembentukan AYE Alumni Networking Group .

1

1

360 teraktif di dunia dan mempunyai siklus pendek yang terjadi berulang antara 4 – 7 tahun. Program ini menghubungkan daerah-daerah terdampak tinggi letusan Gunung Merapi dengan daerah-daerah terdampak lebih rendah. e. Program sister village adalah bagian dari usaha pengurangan risiko bencana, termasuk di dalamnya 361 rute evakuasi terencana, tempat perlindungan dan tempat untuk ternak. Sister village dapat mempercepat proses evakuasi warga dari kawasan rawan bencana ke desa yang aman dan mengurangi hunian sementara bagi pengungsi. f. Village Information System (VIS) dalam program sister village bertujuan untuk mengumpulkan data 362 populasi dan mengkomunikasikan instruksi darurat saat terjadi bencana. Saat ini VIS telah berkembang untuk mempromosikan hasil desa seperti produk pertanian yang meningkatkan ekonomi masyarakat. Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia atas rencana penyelenggaraan HoB Trilateral Meeting ke-11 di Tarakan, Kalimantan Utara, pada tanggal 10-12 Oktober 2017. Pertemuan mendukung rencana Indonesia untuk meluncurkan Visit HoB Year 2018 pada 11th HoB 364 Trilateral Meeting pada tanggal 10-12 Oktober 2017 di Tarakan, Kalimantan Utara.

363

1

1

1

2nd Meeting of the Heart of Borneo Technical Committee on Joint Projects and Activities (HoB TC), di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 31 Juli - 4 Agustus 2017

1

Pertemuan belum menyepakati usulan Indonesia untuk menempuh jalur pembahasan bilateral antara

1

365 Indonesia dan Malaysia dalam hal kerja sama pengembangbiakan spesies badak Sumatera yang terancam punah Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia yang mengusulkan Sdr. Rizal Fahreza untuk menerima 366 penghargaan AYSEA dan merupakan bentuk penghargaan dari ASEAN terhadap upaya kaderasi oleh Pemerintah Indonesia terhadap generasi muda dalam membangun role model pertanian yang terintegrasi dalam bentuk agro-edutourism sector . Indonesia berhasil mengawal kepentingannya di dalam dokumen ASEAN Consensus , terutama terkait (i) perlindungan terhadap anggota keluarga; (ii) sejalan dengan nilai-nilai Universal Declaration on the 367 Human Rights ; serta (iii) perlindungan terhadap undocumented workers . Ketiga elemen tersebut tercantum di dalam finalized ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers . Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia mengenai konsep ASEAN Regional Disaster

368

1

Pertemuan ASEAN Youth Social Enteprenurship Awards (AYSEA) and Conference pada tanggal 7 – 8 Agustus 2017 di Manila, Filipina

1

Special Meeting of ASEAN Senior Labour Official untuk memfinalisasi Draft ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers, di Manila, Filipina, 24-27 Agustus 2017

1

Pertemuan ke-13 ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) Working Group on Preparedness and Response, Bangkok, Thailand, 4-7 September 2017

Emergency Response Simulation Exercise (ARDEX) 2018 .

Pertemuan membahas dan menyepakati rekomendasi Indonesia dalam mekanisme pemberian bantuan AHA Centre untuk kasus human-induced disaster guna dibahas pada Pertemuan ke-31 ACDM 369 bulan Oktober 2017 di Laos, antara lain: a. Negara yang terdampak human-induced disaster harus meminta bantuan secara resmi kepada AHA Centre, serta harus mendapat persetujuan dari Governing Board of AHA Centre;

1

b. Pemberian bantuan harus mempertimbangkan kapasitas logistik. Pemberian bantuan kemanusiaan

1

370 untuk kasus human-induced disaster diharapkan tidak mempengaruhi kemampuan AHA Centre untuk

merespon bencana alam sebagaimana mandat AHA Centre saat ini sebagai badan koordinasi utama penanggulangan bencana di ASEAN. c. Pemberian bantuan harus mempertimbangkan alasan yang kuat dari negara yang terdampak

371 human-induced disaster , seperti kesusahan mendapatkan logistik dan luasnya masyarakat yang terkena dampak.

1

No

Rekomendasi

Diterima

Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia untuk menerapkan beberapa standar internasional

1

Tidak Diterima

The 13th ASEAN Health Ministerial Meeting (AHMM), di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 2-8 September 2017 Pertemuan ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI) Ministerial Roundtable Discussion on Countering Fake News and Communicating the Right Information, Quezon City, Filipina, 8-10 September 2017

372 teknologi internasional untuk kesehatan sebagai standar ASEAN. Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia dalam rangka penanganan fake news , yaitu:

373

1

a. Penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan awareness publik.

374 b. Penguatan aspek hukum dan regulasi c. Melakukan pendekatan dan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk

Keterangan Kegiatan

1 1

375 Facebook, Google, Twitter dan berbagai media sosial lainnya untuk bekerja sama dalam menangani peredaran fake news di masyarakat Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia mengenai penetapan Taman Nasional Wakatobi dan Taman Nasional Kepulauan Seribu sebagai ASEAN Heritage Park ke-39 dan ke-40.

1

Pertemuan ke-14 ASEAN Ministerial Meeting on the Environment (AMME) dan Pertemuan ke-15 ASEAN Plus Three Environment Ministers’ Meeting (APT EMM), Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 12-13 September 2017.

Indonesia menyampaikan paparan terkait UU Kebudayaan No 5 Tahun 2017. UU, yang menekankan pada aspek keberlanjutan, manfaat, keterlibatan semua pihak dan kebebasan berekspresi, ini menghadirkan kepastian hukum dan kehadiran negara dalam upaya menjaga keberagaman dan 377 persatuan bangsa. Paparan Delri terkait UU Kebudayaan mendapat tanggapan positif. Kelahiran UU ini mejadi katalis penting dalam upaya Indonesia dan kawasan dalam merespon arus globalisasi.

1

Pertemuan First BIMP - EAGA Festival of Cultural "Budayaw", Kota General Santos, Filipina, 19 - 25 September 2017

Pertemuan menyetujui usulan Indonesia untuk melakukan diskusi mendalam mengenai keterlibatan AHA Centre dalam penyaluran bantuan kemanusiaan untuk bencana yang disebabkan oleh manusia, 378 dengan melibatkan sektor terkait lainnya di ASEAN.

1

Rangkaian Pertemuan ke-31 ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) dan Pertemuan ke-5 ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM), Luang Prabang, Laos, 17-19 Oktober 2017

1

The 16th ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Joint Committee (AJCEP) and Related Meetings , Karuizawa, Jepang, 16-20 Januari 2017 The 23rd Coordinating Committee on the Implementation of ASEAN Trade in Goods Agreement (23rd CCA) , Davao, Filipina, 2-4 Februari 2017 Senior Economic Official Meeting (SEOM) 1/48, Davao, Filipina, 6-10 Februari 2017 Senior Economic Official Meeting (SEOM) 1/48, Davao, Filipina, 6-10 Februari 2017 The 17th Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Negotiating Committee (RCEP-TNC ke-17) and Related Meetings , Kobe, Jepang, 21 Februari - 3 Maret 2017 24th ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality of Rubber-Based Product Working Group (ACCSQ RBPWG), Medan, 1-2 Maret 2017 The 24th Task-Force on ASEAN Dispute Settlement Mechanism , Jakarta, 13-15 Maret 2017 Workshop on Finalisation of Terms of Reference (TOR) and Work Plan of the Task Force ASEAN Food Safety Regulatory Framework (TF-AFSRF) , Siem Reap, Kamboja, 25-26 Maret 2017 Senior Economic Official Meeting (SEOM) 2/48, Bangkok, Thailand, 28-31 Maret 2017 The 24th ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality of Perepared Foodstuff Products Working Group (PFPWG) and Related Meetings, Siem Reap, Kamboja, 3031 Maret 2017 ASEAN Air Transport Working Group and Related Meetings (35th ATWG) di Vientiane, Laos, 6-10 Maret 2017

376

Pertemuan mencatat usulan Indonesia untuk memastikan pendanaan terkait pemeliharaan website

379 lebih lanjut agar dapat memberikan manfaat nyata kepada kalangan usaha Mempertahankan produk MINOL dalam kategori GEL

1

380 Indonesia merekomendasikan nilai kontribusi masing-masing AMS pada inisiatif ASEAN Single Window dibagi sama rata Pertemuan menyepakati rekomendasi Indonesia untuk memiliki pedoman dalam mendefinisikan 382 "future economic agreement " Indonesia mendorong agar meminimalisir intervensi Pemerintah terkait ketentuan yang berdampak pada perjanjian komersial antaroperator telekomunikasi

1

381

1 1

383

Indonesia mengusulkan agar website yang dikelola Malaysia untuk memperbaharui database

1

384 (http://online.lgm.gov.my/rbpwg) diintegrasikan ke dalam website Sekretariat ASEAN Pertemuan menyepakati usulan Indonesia pada Article 3 terkait klarifikasi lebih lanjut mengenai istilah consultations Pertemuan dapat menerima rekomendasi Indonesia agar komposisi keketuaan AFSRF melibatkan tiga 386 sectoral bodies yaitu pertanian, kesehatan dan perdagangan untuk memastikan legal instrument yang akan dibentuk merefleksikan isu food safety secara komprehensif

385

387

1 1

Indonesia masih berposisi bahwa hanya manufacturers yang dapat masuk dalam kategori Certified Exporter (CE) Indonesia mengusulkan untuk menghapus kalimat "enhance market access " di bagian preambule

1 1

388 Indonesia menyampaikan pentingnya mencapai konsensus bersama terkait definisi 5th freedom traffic

1

389 rights di ASEAN sebelum memulai inisiatif extra-ASEAN 5th freedom traffic rights . Pertemuan juga sepakat bahwa meskipun ASEAN menyampaikan consolidated wish list, namun sebagaimana ditegaskan oleh Indonesia, proses negosiasi request dan offer yang akan dilakukan nanti 390 harus berlangsung secara bilateral antara masing-masing negara anggota ASEAN dengan Korea, karena menyangkut produk sensitif yang berbeda-beda di tiap-tiap negara.

1

Brafaks Laporan Pertemuan AKFTA-IC ke-15

ASEAN menyetujui inisiatif Indonesia untuk menjadi General Supervisor atas laman www.aseanhealthcare.org hingga tahun 2021.

1

Laporan Pertemuan CCS ke-86

Pertemuan menerima dan memandang bahwa studi mengenai rencana pembentukan ASEAN Coal

1

ASEAN Special Senior Official Meeting on Energy (SOME) dan Pertemuan ke-19 ASEAN Centre for Energy (ACE) Governing Council (GC) di Yangoon, Myanmar, 24-25 Januari 2017 Preparatory SEOM for the Joint Consultative Meeting (JCM) di Manila, Filipina, 15-16 Maret 2017

391

392 Centre of Excellence dan penyempurnaan ASEAN Coal Database and Information System (ACDIS) di Indonesia relevan dan penting.

Pertemuan menerima perlunya dilakukan kajian atas rencana implementasi ASEAN Business Travel

1

393 Card (ABTC) agar ABTC memiliki value added dari kebijakan visa free arrangement yang sudah diimplementasikan sebelumnya. Indonesia bersama negara anggota ASEAN lainnya berhasil mencapai kesepakatan para Menteri

1

Brafaks dan Nota Dinas Laporan the 36th ASEAN Tourism Forum

1

Brafaks Laporan the 69th ASEAN Coordinating Committee on Investment

394 Pariwisata ASEAN untuk mempercepat pendirian Regional Secretariat on the Implementation of Mutual Recognition Arrangements on Tourism Professionals di Jakarta. Indonesia menyampaikan masukan kontributif terhadap pembahasan mengenai persiapan deliverable 395 bidang investasi pada KTT ASEAN 2017, termasuk mengenai wacana pendirian tribunal investasi ASEAN.

Indonesia berkontribusi aktif dalam proses penyusunan dokumen perencanaan IMT-GT Vision 2036 dan Blueprint 2017 – 2021 yang akan disahkan oleh para Kepala Negara pada 396 KTT ke-10 IMT-GT di Manila, Filipina, 29 April 2017.

1

Indonesia menyampaikan posisi terkait infrastruktur, fasilitas, dan komoditas sebagai 397 persiapan peluncuran RoRo Sea Linkages Service Route Davao/General Santos – Bitung.

1

398

Indonesia memberikan masukan-masukan terhadap penyempurnaan laporan realisasi proyek Implementation Blueprint 2010-2016 dan 2017 – 2021, termasuk dalam pembahasan penentuan daftar priority infrastructure projects strategis yang akan disampaikan kepada para Kepala Negara pada KTT ke-12 BIMP-EAGA

1

399

Pertemuan mencatat masukan Indonesia dalam finalisasi BIMP-EAGA Vision 2025 akan disampaikan kepada para Kepala Negara pada KTT ke-12 BIMP-EAGA

1

Brafaks laporan Delri dan nota dinas laporan

Brafaks Laporan Preparatory Meeting of the 12th BIMPEAGA Summit dan the 10th IMT-GT, serta 2nd Indonesiathe Philippines RoRo Sea Linkage Service Route Task Force

Brafaks Laporan Preparatory Meeting of the 12th BIMPEAGA Summit dan the 10th IMT-GT, serta 2nd Indonesiathe Philippines RoRo Sea Linkage Service Route Task Force

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan

1

The 18th Meeting of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Trade Negotiating Committee (TNC) and Related Meetings, Pasay City, Filipina, 2-12 Mei 2017

1

The 25th Meeting of ASEAN Task Force on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (TF-EDSM), Metro Manila, Filipina, 13-15 Juni 2017

Indonesia berkontribusi aktif dalam pengembangan proyek IMT-GT Implementing Blueprint 2017 –

400 2021 dan IMT-GT Vision 2036 yang akan disampaikan oleh Signing Minister Malaysia pada KTT ke-10

401

1

IMT-GT Usulan Indonesia mengenai pemberian consent to international arbitration melalui suatu perjanjian terpisah belum dapat diterima oleh seluruh negara ASEAN, kecuali Filipina

Pertemuan menyepakati usulan Indonesia agar Chapter mengenai Government Procurement hanya fokus pada kerjasama dan transparansi. Pertemuan belum dapat memperoleh kesepakatan atas usulan Indonesia yang menekankan perlunya 403 suatu kejelasan dan kepastian hukum dalam menyusun Covered Agreements sebagai yurisdiksi EDSM

402

Pertemuan belum mencapai kesepakatan atas usulan Indonesia untuk membentuk Ad Hoc ASEAN Dispute Settlement Body Indonesia mempertegas posisinya untuk menolak frase "or the existence of any other situation may," 405 pada Pasal 3 ayat (2) draft teks EDSM Indonesia mempertahankan posisinya agar paper yang menjelaskan perkembangan pembahasan isu 406 penerapan automatic MFN merefleksikan Strategic Action Plan Trade in Goods 2016-2025 sebagai bagian dari AEC Blueprint 2025 .

1

1

404

1 1

The 24th Coordinating Committee on the Implementation of ASEAN Trade in Goods Agreement (24th CCA) and Related Meetings, Ko Samui, Thailand, 12-16 Juni 2017

Mempertahankan produk MINOL dalam kategori GEL

1

Pertemuan menyepakati masukan Indonesia untuk menghapus kata “Harmonisation ” pada judul MoU mengenai kapal non-konvensi sehingga menjadi “MoU on the Improvement of Safety Standards and Ship Inspection for Non-Convention Ships in the ASEAN Region ”.

2

0

Brafaks Laporan Pertemuan ke-33 ASEAN Maritime Transport Working Group (33rd MTWG) di Manila, tanggal 4-6 April 2017

1

0

2

0

Brafaks Laporan Pertemuan ke-33 ASEAN Transport Facilitation Working Group (33rd TFWG) di Da Nang, Vietnam, 25-28 April 2017 Brafaks Laporan Pertemuan ke-43 ASEAN Senior Transport Officials Meeting (43rd STOM) di Singapura, 16-18 Mei 2017

1

0

Terkait proposal Singapura terkait Enhancing Hot-Spot and Transboundary Haze Monitoring in ASEAN using Space Based Observation - Capacity Building in Fire Hot Spots and Transboundary Smoke Haze Monitoring using Next-Generation Space-based Observations for the ASEAN Region , pertemuan 412 menyepakati masukan Indonesia untuk mengkonsultasikan proposal tersebut dengan Conference of Parties to ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (COP to AATHP) sebagai mekanisme ASEAN yang diberi mandat oleh Para Pemimpin ASEAN untuk hal-hal berkaitan dengan asap lintas batas. Pertemuan menerima dan mencatat country report dari Indonesia, yang berisikan berbagai inisiatif, kegiatan dan upaya Indonesia dalam bidang wildlife enforcement dan CITES

1

0

Pada pembahasan AFCF Work Plan Periode 2017-2020, Pertemuan menerima usulanIndonesia untuk menjadi menjadi lead country pelaksanaan kegiatan combating IUU Fishing dan implementasi VG-SSSF 414 pada tingkat ASEAN.

1

Pertemuan menerima usulan Indonesia untuk mejadi chair dalam taskforce penyusunan ASEAN

1

407

408 Dalam rangka upaya ASEAN untuk melakukan streamlining pertemuan-pertemuan ASEAN, pertemuan juga menyepakati masukan Indonesia untuk membahas kerja sama konektivitas maritim antara ASEAN dan India dalam forum MTWG saja. Pertemuan berhasil menyelesaikan proses legal scrubbing dari draft ASEAN Framework Agreement 409 on the Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles (ASEAN CBTP). Indonesia menyampaikan dukungan untuk mengimplementasikan inisiatif domestic code-share rights . Sementara itu, negara-negara anggota ASEAN lain menyampaikan dukungan atas inisiatif domestic code-share rights dan berkonsultasi domestik atas inisiatif co-terminal rights .

410

Pertemuan sepakat untuk menerima masukan Indonesia untuk tetap mengadakan pertemuan ATM satu kali dalam setahun karena amanat para Pemimpin ASEAN yang sepakat untuk melakukan perampingan (streamlining ) pertemuan-pertemuan ASEAN Pertemuan sepakat untuk menyelesaikan AFAS Paket 10 dan berkomitmen untuk menandatangani

411 protokolnya pada tahun 2017.

1

Brafaks Laporan Pertemuan the 87th Meeting of the ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) and Related Meetings tanggal 17-20 Mei 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia Brafaks Laporan the 72nd Meeting of the ASEAN Committee on Science and Technology (COST-72) and Related Meetings , Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 22-25 Mei 2017

Pertemuan 13th ASEAN Working Group on CITES and WE , Sumatera Utara, Indonesia, tanggal 4-5 April 2017

413

Pertemuan ke-9 ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF) dan Pertemuan ke-25 ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi), Singapura tanggal 15-19 Mei 2017

415 Common Fisheries Policy (ACSP) Pertemuan menyepakati usulan Indonesia dan AMS lainnya untuk menerima Opsi 1 yang

1

416 menyebutkan bahwa perpanjangan kontribusi hanya diperuntukkan bagi operational cost saja tanpa ada tambahan kontribusi endowment fund untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana rekomendasi dari Working Meeting di Bangkok pada 15-16 Maret 2017 Mengingat Indonesia dapat segera menyelesaikan ratifikasi the 1st Protocol to Amend AANZFTA, 417 sehingga Indonesia masih menggunakan CO Form yang lama, Pertemuan menyepakati untuk dapat memberikan Indonesia fleksibilitas dalam penggunaan CO Form sampai bulan Desember 2017.

Terkait ASEAN Coal Data Information System (ACDIS), pertemuan menerima usulan Indonesia untuk

Pertemuan ke-5 APTERR Council di Bali, 3-4 Mei 2017 1

Pertemuan The 9th ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Agreement Joint Committee (the 9th AANZFTA-JC) and Related Meetings, pada tanggal 29 Mei – 3 Juni 2017 di Auckland, Selandia Baru Rangkaian Pertemuan ke-15 ASEAN Forum on Coal (AFOC) Council, Jakarta, 25-28 April 2017

1

418 mendorong agar seluruh AMS dapat memberikan update data pada sistem dimaksud sebelum Pertemuan Tingkat Menteri pada bulan Juli mendatang Indonesia mengusulkan draf HCA of the Regional Secretariat on the Implementation of Mutual

419 Recognition Arrangements on Tourism Professionals tanpa pasal yang mengatur pembebasan pajak di

1

Jakarta. Indonesia bersama negara anggota lain BIMP-EAGA berhasil menyepakati BIMP-EAGA Vision 2025

420 guna memperbaharui peta kebijakan bagi pengembangan kerja sama BIMP-EAGA agar tetap relevan

1

Nota Dinas dan Memorandum Laporan the 3rd ASEAN Tourism Coordinating Committee (ATCC) di Siem Reap, Kamboja, 2-6 April 2017 Brafaks laporan KTT ke-12 BIMP-EAGA di Manila, Filipina, 29 April 2017

dengan tantangan zaman.

Indonesia menjelaskan tentang permasalahan kelapa sawit yang dipermasalahkan oleh parlemen eropa agar mendapatkan perhatian bersama guna diselesaikan. Malaysia mendukung Indonesia dan secara bersama-sama membentuk Council of Palm Oil Producing Countries. Indonesia, bersama Filipina, telah berhasil menyepakati Joint Declaration tentang peluncuran konektivitas jalur laut yang menghubungkan Bitung-Davao/General Santos dalam rangka 422 mempermudah aliran barang. 421

Indonesia menyampaikan laporan tentang mekanisme Starting a Business dan perbaikan 423 dalam rangka Ease of Doing Business yang dijabarkan melalui 12 paket kebijakan ekonomi.

1

1

1

Indonesia menyampaikan usulan Pasal mengenai Perpajakan dalam draf HCA of the Regional

424 Secretariat on the Implementation of Mutual Recognition Arrangements on Tourism Professionals.

1

Pertemuan menerima laporan Indonesia tentang kebijakan baru dan perkembangan kondisi

425 perekonomian terkait iklim investasi tahun 2016-2017. Secara khusus, laporan tersebut terkait dengan kemudahan bagi investor asing melalui Layanan 3 Jam Perizinan ESDM dan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK).

1

Brafaks Laporan KTT ke-10 IMT-GT di Manila, Filipina, 29 April 2017

Nota Dinas Laporan KTT ke-12 BIMP-EAGA, KTT ke-10 IMTGT, dan Peluncuran jalur Konektivitas Laut BitungDavao/General Santos

Brafaks Laporan 3rd ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Entrerprises (ACCMSME) di Kuala Terengganu, Malaysia, 14-19 Mei 2017 Nota Dinas Laporan Special ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC) Meeting di Sekretariat ASEAN, Jakarta, 24 Mei 2017 Brafaks Laporan the 70th Coordinating Committee on Investment (CCI) di Singapura, 6-8 Mei 2017

No

Rekomendasi

Indonesia mengusulkan agar ASEAN dapat memfokuskan kajian dampak untuk sektor-sektor 426 yang menggunakan high technology berdasarkan kajian Brunei Darussalam mengenai the 4th Industrial Revolution Mempertahankan produk MINOL dalam kategori GEL 427 428 429 430

431 432 433

434

Indonesia menyampaikan beberapa persyaratan agar Trader dapat terdaftar sebagai Certified Exporter. Usulan Indonesia terkait Separate Written Agreement (SWA) pada Working Group on Investment (WGI) telah memasuki pembahasan internal ASEAN. Pada Working Group on Electronic-Commerce (WGE), pertemuan menerima usulan Indonesia pada 3 pasal, yaitu: i) Unsolicited Commercial Electronic Messages ; ii) Location of Computing Facilities ; dan iii) Custom Duties . Indonesia mengusulkan agar draft Ecotech Work Program ASEAN-Hong Kong FTA memiliki indicative activities yang lebih luas dan memuat komitmen Hong Kong yang kuat untuk membantu ASEAN dalam capacity building . Tariff Reduction Schedules yang disusun oleh Indonesia belum dapat diterima oleh Hong Kong karena dinilai tidak sesuai dengan agreed modalities . Indonesia meminta RRT untuk memberikan perhatian yang lebih serius dalam upaya penyelesaian isu iron and steel Indonesia mengusulkan kiranya Joint Statement on Further Deepening the Cooperation on Infrastructure Connectivity antara ASEAN dengan RRT dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian isu banjirnya produk iron and steel dari RRT, sekaligus meningkatkan kerja sama di bidang konektivitas dan infrastruktur.

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan

1

1 1 1

The 3rd of the ASEAN Senior Economic Officials for the Forty Eight ASEAN Economic Ministers Meeting (SEOM 3/48) and Related Meetings , Cebu, Filipina, 27 Juli 2017. The 19th Meeting of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Trade Negotiating Committee (TNC) and Related Meetings , Hyderabad, India 17-28 Juli 2017

1

1

1 1

The 10th ASEAN-Hong Kong, China Trade Negotiation Committee (AHK-TNC) and Related Meetings , Bangkok, Thailand, 30-31 Juli 2017 The 49th ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meetings , Pasay City, Filipina, 4-11 September 2017

1

Indonesia menyarankan agar jumlah pos tarif yang ditawarkan oleh Korea lebih banyak 435 daripada yang ditawarkan oleh ASEAN untuk menyeimbangkan neraca perdagangan antara ASEAN dengan Korea. Indonesia telah meminta untuk bergabung dengan posisi Filipina dalam mensyaratkan prior 436 consent sebelum mengajukan penyelesaian sengketa ke ICSID dalam perjanjian AJCEP.

1

Terkait isu direct consignment yang dialami oleh Indonesia, Indonesia menyampaikan saat ini sudah disepakati solusi sementara dengan menerima ekspor Korea Selatan yang mengalami proses pengangkutan transit maupun transhipment melalui negara antara dengan 437 menyertakan dokumen pengangkutan multimoda sebagai dokumen tambahan yang diperlukan.

1

Indonesia menyampaikan akan ada kesulitan operasional di bandara dalam mengawasi 438 jumlah traffic passenger 3rd dan 4th .

1

Indonesia menyampaikan bahwa Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Indonesia telah memulai proses domestic clearance untuk melakukan penandatanganan 439 MoU between Civil Aviation Administration of China and Aviation Accident and Incident Investigation Authorities of ASEAN Member States of Cooperation relating to Aircraft Accident and Incident Investigation. Pertemuan menerima berbagai posisi Indonesia terkait ASEAN Catch Documentation Scheme for Marine Capture Fisheries khususnya dalam rangka mencegah masuknya ikan dan produk 440 perikanan dari kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU Fishing) ke rantai pasok negara anggota ASEAN

1

Pertemuan telah menerima berbagai masukan Indonesia terkait mengenai outlook dan implementasi ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation 2016-2025 (APAEC) fase pertama (2016-2020).

1

Pertemuan 35th ASEAN Ministers on Energy Meeting and Its Associated Meetings (AMEM), Manila, Filipina, 25-29 September 2017

Peserta telah menyetujui laporan Indonesia sebagai Chairman Board of Judges pada rencana kegiatan Mineral Awards di AMMin, Myanmar, November 2017 dan menyetujui beberapa usulan Indonesia mengenai perbaikan pada Guidelines dan timeline yang telah ditetapkan.

1

The 14th ASEAN Senior Official Meeting in Minerals (ASOMM) Working Group Meeting, Nay Pyi Taw, Myanmar, 25-27 Juli 2017.

Indonesia telah menyampaikan pelaksanaan beberapa laporan terkait Herbal and Medicinal Plants dan Update of Regional Knowledge Network on Forest Products Development, serta Development of National Standards thorugh Adoption of Modification of ISO Standard, yang 443 telah diterima dan di acknowledge oleh ASOF

1

Rangkaian Pertemuan ke-20 ASEAN Senior Official on Forestry (ASOF) and Related Meetings, Putra Jaya, Malaysia, 24-29 Juli 2017

1

Pertemuan the 35th ASEAN Senior Official Meeting on Energy and its Associated Meetings (SOME), Manila, Filipina, 17-21 Juli 2017

1

Special Senior Officials Meeting of the 38th Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (SSOM-AMAF) Singapura 14-17 Agustus 2017

1

1

Pertemuan ASEAN-Korea Free Trade Agreement Implementing Committee (AKFTA-IC) ke-16 dan Pertemuan ASEAN-Korea Sub-Committee on Tariffs and Rules of Origin Meeting (AKSTROO) ke-25, di Bangkok, Thailand, tanggal 21-23 Agustus 2017 Pertemuan Rangkaian 36th ASEAN Air Transport Working Group (ATWG), Vientiane, Laos, 3 – 8 September 2017

Pertemuan ke-10 ASEAN-China Working Group Meeting on Regional Air Services Arrangements (10th ACWG-RASA) Pertemuan the 39th Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF), dan AMAF+3 ke17, Chiang Mai, Thailand, 25-30 September 2017

441

442

Pertemuan mendukung usulan Indonesia agar ASEAN mempertahankan dokumen APSA tanpa perlu perubahan hingga berakhir tahun 2023. Keputusan ini akan diakomodir dalam JMS dan dibawa pada pertemuan AMEM ke 35 444

Indonesia telah mendapatkan dukungan AMS untuk akreditasi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BPMSOH) guna beroperasi di seluruh kawasan ASEAN Pertemuan juga telah menerima dan mencatat keberatan Indonesia terhadap pembentukan Asean Common FIsheries Policy (ACFP) dengan menghapus paragraf To prepare a road map 445 for the development of ACFP pada laporan the 25th ASEAN WG on Fisheries (ASWGFi)

No

Rekomendasi Partisipasi Indonesia dalam rangka meningkatan kerja sama ASEAN dan India dalam sektor UMKM, khususnya dalam rangka eksplorasi peluang business matching antar-UMKM.

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan

1

Brafaks Laporan Forum on the MPAC 2025 Initiative and Project Concepts dan 8th ASEAN Connectivity Symposium di Manila, 12-14 Juli 2017

1

Nodin Laporan 5th BIMP-EAGA Agri Business Cluster di Lombok, 17-19 Juli 2017

1

Nodin Laporan 10th IMT-GT Agricultural WG di Lombok, 19-21 Juli 2017

1

Memorandum Laporan 2/2017 ACCC di Sekretariat ASEAN, 24-25 Mei 2017

Laporan Indonesia, selaku koordinator program Investment Roadshows 2018, mengenai tindak lanjut yang telah dilakukan dalam rangka memastikan keikutsertaan wakil dari masingmasing negara ASEAN.

1

Brafaks Laporan 46th NTO and its Related Meetings di Vinh Puch Province, Vietnam, 24-26 Juli 2017

Usulan agar laporan working groups kepada 24th SOM dan 23rd IMT-GT MM dapat 451 menekankan pada potensi subkawasan sebagai penyedia produk (barang dan jasa) halal untuk dikembangkan pada tingkat ASEAN. Proyek infrastruktur trans-Sumatera sebagai penunjang sekaligus katalisator arus barang dan 452 jasa serta manusia dalam rangka penguatan integrasi subkawasan IMT-GT guna memperkuat Masyarakat ASEAN. Usulan draf resolusi Indonesia mengenai Rakhine State berjudul Violent Attacks on Rohingya 453 and Humanitarian Crisis in Myanmar sebagai pernyataan politis sekaligus dorongan solutif kepada Pemerintah Myanmar. Indonesia bersama seluruh anggota IMT-GT berhasil mengesahkan Tourism Sustainable Framework 2017-2036 and Action Plan 2017-2021 dan UNINET Strategic Action Plan 2017454 2021 dalam rangka memperkuat IMT-GT Implementation Blueprint 2017-2021 and Vision 2036.

1

Nodin Laporan IMT-GT HAPAS di Jakarta, 14-15 Agustus 2017

1

Nodin Laporan IMT-GT National Secretariat Meeting di Jakarta, 16-17 Agustus 2017

446

Bersama Filipina, Indonesia akan merealisasikan joint project untuk coconut coir sebagai 447 bagian dari coconut mother project di BIMP-EAGA.

448

Laporan kesiapan Sumatera Barat untuk mengimplementasikan proyek peningkatan kapasitas produksi terkait pengelolaan hewan ternak dan penyampaian dokumen kepada Malaysia dan Thailand guna tanggapan lebih lanjut.

Laporan Indonesia tentang pembentukan National Secretariat dan Lead Implementing Body 449 untuk mendukung MPAC 2025 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian.

450

Indonesia mengusulkan beberapa kriteria bagi Trader untuk menjadi Certified Exporter (CE), antara

1

1

Nodin Laporan 23rd IMT-GT MM di Pangkal Pinang, Babel 26-29 September 2017

1

Disetujuinya Masukan Indonesia pada Revisi ToR PFPWG terkait AEM Rules and Procedures for Public

1

Preparatory Senior Economic Officials' Meeting (PrepSEOM) for the Joint Consultative Meeting (JCM), Manila, Filipina, 11 Oktober 2017 The 20th Meeting of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Trade Negotiating Committee (TNC) and Related Meetings , Incheon, ROK,1628 Oktober 2017 The 25th ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality - Prepared Foodstuff Product Working Group (ACCSQ-PFPWG), Luang Prabang, Laos, 8-11 November 2017

Indonesia menyampaikan perlunya penyelesaian segera perundingan RCEP.

1

KTT ke-31 ASEAN, Manila, Filipina, 13 November 2017

Indonesia menegaskan perlunya CCA untuk dapat mengikuti mandat AFTA Council agar kajian

1

The 25th Coordinating Committee on the Implementation of ASEAN Trade in Goods Agreement (CCA), Nay Pyi Taw, Myanmar, 22-24 November 2017

455 lain rekam jejak yang baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran dalam penentuan asal barang. Indonesia mengusulkan agar Sub Working Group on Rules of Origin (SWG-ROO) berbagi tugas dengan

1

456 ad hoc sectoral task force untuk menyelesaikan pembahasan PSR. Indonesia mengusulkan agar Task Force on Harmonisation of Prepared Foodstuff Standards (TF-HPFS)

1

457 untuk saat ini fokus pada finalisasi ASEAN Standards for Food Additives . 458 Private Engagement, dan terkait rotasi chair di PFPWG 459

Brafaks Laporan 38th AIPA General Assembly di Manila, 15-19 September 2017

460 mengenai aplikasi Automatic MFN hanya fokus pada import duties dan tidak elemen lain. Indonesia menegaskan pentingnya masing-masing AMS melakukan kajian mengenai cost and benefit

1

461 aplikasi Automatic MFN untuk melengkapi data yang diperlukan dalam melakukan kajian komprehensif.

Indonesia mengusulkan agar Concept Note terkait prioritas deliverables Singapura mencakup langkah-

1

Senior Economic Officials' Meeting (SEOM) Retreat , Singapura, 26-28 November 2017

1

Pertemuan ke-44 ASEAN Senior Transport Officials Meeting (44th STOM) dan Pertemuan ke-23 ASEAN Transport Ministers’ Meeting (23rd ATM) tanggal 9-13 Oktober 2017 Memo Laporan Pertemuan 88th Meeting of the ASEAN Coordinating Committee on Services and Related Meetings (CCS 88), di Siem Reap, Kamboja, tanggal 9-15 Oktober 2017 Brafaks Laporan Pertemuan ke-17 ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology (AMMST) dan Pertemuan Terkait Lainnya, Nay Pyi Taw, Myanmar, 12-20 Oktober 2017

462 langkah untuk mencapai deliverables tersebut, terutama yang lintas sektor. Pertemuan telah menerima usulan Indonesia untuk mengoperasionalisasi RoRo rute Dumai-Malaka

463 pada tahun 2019. Delri menambahkan bahwa draft dokumen ASEAN-US Cooperation in Fostering Trade in

1

464 Telecommunication and Information Technology Services harus sesuai dengan red lines dokumen yang telah disepakati pada CCS 84.

Target ke depan Indonesia antara lain adalah akan membuat e-journal dan pengumpulan arsip journal yang telah ada untuk dijadikan back issues e-journal.

1

Indonesia juga menyampaikan perlunya strategi terkait penyedia layanan OTT. Sebagai pasar media sosial terbesar di dunia, ASEAN belum memiliki kebijakan dan harmonisasi kebijakan dalam menghadapi isu-isu terkait layanan OTT, seperti konten negatif, perlindungan pengguna, dan isu perpajakan. Dalam kaitan ini, Indonesia mengusulkan dan menghimbau AMS untuk membentuk jointforce sebagai upaya menyusun strategi bersama dalam menghadapi isu-isu tersebut.

1

Brafaks Laporan Rangkaian Sidang the 18th ASEAN Telecommunications and Information Technology Senior Officials Meeting (TELSOM-18), the 17th ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting (TELMIN-17) and Related Meetings , tanggal 27 November - 1 Desember 2017, di Siem Reap, Kamboja

Dukungan AMS untuk Pengembangan lebih lanjut terkait ASEAN Mineral Database, diterimanya Usulan Indonesia terkait prosedur pembiayaan ASEAN Minerals Trust Fund (AMTF), dan berhasilnya 467 perusahaan pertambangan Mineral Indonesia menjadi salah satu perusahaan pengelola penambangan mineral terbaik se-ASEAN pada 1st ASEAN Mineral Award di Nay Pyi Taw

1

The 6th ASEAN Ministers Meeting on Minerals (6th AMMin) and Related Meetings (17th ASOMM, 10th ASOMM+3), 28-30 November 2017 di Nay Pyi TawMyanmar

Indonesia telah menyampaikan visi Poros Maritim Dunia dengan pilar-pilarnya, yaitu pengelolaan

1

Nota Dinas laporan

465

466

468 sumber daya kelautan; penguatan tata kelola dan kelembagaan; pembangunan ekonomi dan infrastruktur kelautan

No

Rekomendasi

Indonesia berhasil meyakinkan pertemuan tentang tidak dimungkinkannya pemberian 469 pembebasan PPh kepada Regional Secretariat for the Implementation of MRA on Tourism Professionals karena organisasi tersebut tidak memenuhi ketentuan UU No. 36/2008. Pertemuan menerima usulan Indonesia untuk melanjutkan pembahasan terkait rencana 470 penggunaan nama ASEAN pada ASEAN Hotel Institute di Batam yang akan beroperasi pada 2018. Indonesia bersama negara lain ASEAN berhasil menyepakati draft Framework for a Future 471 ASEAN-EU FTA kepada UE untukmendapatkan tanggapan lebih jauh.

Diterima 1

Brafaks Rahasia KBRI Manila 9 Oktober 2017 1

1

Indonesia menekankan perlunya penguatan kerja sama BIMP-EAGA di sektor air connectivity , UMKM dan green cities .

1

Indonesia meminta dukungan ADB untuk melakukan studi kelayakan potensi kerja sama yang 474 melibatkan Maluku dan Papua dalam kerangka BIMP-EAGA, seperti yang telah dilakukan di Sabah (Malaysia) dan Kalimantan Utara (Indonesia). Indonesia berhasil meyakinkan Jepang untuk mencabut proposalnya terkait dengan status 475 Indonesia sebagai Pihak dalam ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (AJCEP Bersama negara anggota lain ASEAN dan Jepang, Indonesia berhasil menyelesaikan 476 pembahasan First Protocol to Amend AJCEP yang akan ditandatangani pada Maret 2018 di Singapura JUMLAH

Keterangan Kegiatan Memorandum Laporan Pembahasan Host Country Agreement of the Regional Secretariat for the Implementation of the MRA on Tourism Professionals dalam Rangkaian Pertemuan 4 th ASEAN Tourism Committee Meeting di Yogyakarta, 2—7 Oktober 2017.

1

Pertemuan menerima usulan Indonesia untuk mengadakan pertemuan di antara Planning 472 Agencies dari tiap negara ASEAN dalam rangka sinergi dan sinkronisasi agenda konektivitas dari tataran nasional ke regional. 473

Tidak Diterima

Brafaks Rahasia KBRI Manila 9 Oktober 2017

1

1

Nota Dinas Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN

1

460

24

Matriks Informasi Kinerja Persentase dukungan konstituen internasional dan domestik terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Konstituen/partisipan Afganistan Armenia Australia Azerbaijan Bahrain Bangladesh Brunei Darussalam Cambodia China Fiji India Indonesia Iran Iraq Jepang Jordan Kazakhstan Korea Selatan Kuwait Kyrgystan Laos Malaysia Maldives Mongolia Myanmar Nauru New Zaeland Oman Pakistan Palestine Papua New Guinea Filipina Qatar Rusia Samoa Saudi Arabia Singapore Salomon Island Sri Lanka Thailand Timor Leste

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Turkey Turkmenistan United Arab Emirates Uzbekistan Vietnam Yaman Algeria Argentina Austria Belarus Belgium Bosnia and Herzegovina Brazil Bulgaria Kanada Chile Colombia Croatia Cuba Cyprus Czech Republic Denmark Ecuador Egypt Ethiopia Finland France Germany Grrece Hungary Ireland Italy Libya Madagascar Mexico Morocco Mozambique Netherlands Nigeria Norway Panama Peru Poland Portugal Serbia Slovakia Slovenia Spain Sudan Suriname

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Sweden Swizerland Tunisia Ukraine United Kingdom United States Venezuela Zimbabwe Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) European Union (EU) International Committee of the Red Cross (ICRC)

Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) 103 104 Melanesian Spearhead Group (MSG) 105 Pacific Islands Forum (PIF) 106 United Nations (UN)

S.3 MENINGKATNYA CITRA INDONESIA DI DUNIA INTERNASIONAL

IKU.1 S3 HASIL KOMPILASI KUESIONER IKU CITRA POSITIF INDONESIA

No

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 III 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 IV 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 V 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 VI 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 VII 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 VIII 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 IX 116 117 118 119 120

Nama Perwakilan

HASIL RESPONDEN HASIL INDEKS MANUAL INDEKS RATA-RATA TRIWULAN III RATAMANUAL RATA TRIWULAN ONLINE III TRIWULAN III

AMERIKA UTARA NEW YORK KJRI OTTAWA PBB NEW YORK SAN FRANSISCO WASHINGTON DC 3,20 61 LOS ANGELES CHICAGO 3,91 54 HOUSTON TORONTO 3,37 34 VANCOUVER 3,88 51 PANAMA CITY Jumlah Indeks Rata-rata tw 4/perwakilan yang mengirim indeks AMERIKA SELATAN BUENOS AIRES MEXICO CITY PARAMARIBO 3,57 50 BRAZILIA CARACAS HAVANA BOGOTA SANTIAGO LIMA 3,43 43 QUITO Jumlah Indeks Rata-rata tw 4/perwakilan yang mengirim indeks EROPA TIMUR & UTARA BEOGRAD 3,58 76 BUCHAREST BUDAPEST MOSCOW PRAHA ROMA SOFIA 3,39 50 STOCKHOLM VATICAN WARSAWA HELSINKI KIEV 3,60 55 TASHKENT 3,99 50 BRATISLAVA 3,67 62 LISABON 4,00 50 SARAJEVO ZAGREB Jumlah Indeks Rata-rata tw 4/perwakilan yang mengirim indeks EROPA BARAT FRANKFURT 3,83 50 BERN 3,58 50 BERLIN BRUSSEL 3,35 50 DEN HAAG JENEWA HAMBURG 4,18 59 LONDON PARIS 3,25 61 WINA 3,42 53 COPENHAGEN 3,93 50 MADRID OSLO 3,64 75 ATHENA MARSEILLES Jumlah Indeks Rata-rata tw 4/perwakilan yang mengirim indeks AFRIKA ADDIS ABABA 3,04 50 ALGIERS 3,89 63 DAR ES SALAAM ABUJA 3,44 50 ANTANANARIVO 3,52 50 TUNIS 3,76 30 DAKAR 4,22 50 NAIROBI RABAT 3,47 50 HARARE 2,65 50 WINDHOEK 3,69 51 PRETORIA 3,16 10 CAPE TOWN KHARTOUM 3,15 50 TRIPOLI MAPUTO Jumlah Indeks Rata-rata tw 4/perwakilan yang mengirim indeks ASIA TENGAH & TIMUR MUMBAI 4,08 50 COLOMBO 3,67 55 DHAKA 4,02 50 HONGKONG 3,35 50 ISLAMABAD 3,60 50 KABUL KARACHI tidak jelas OSAKA 3,62 74 NEW DELHI 3,80 10 PYONGYANG *) SEOUL TOKYO BEIJING PHNOM PENH 4,03 34 GUANGZHOU 4,26 112 ASTANA BAKU 3,69 50 SHANGHAI 4,10 70 Jumlah Indeks Rata-rata tw 4/perwakilan yang mengirim indeks ASIA PASIFIK CANBERRA NOUMEA 4,14 65 SYDNEY WELLINGTON 3,50 52 PORT MORESBY 4,00 53 DARWIN 4,25 57 MELBOURNE VANIMO PERTH DILI 3,62 50 SUVA Jumlah Indeks Rata-rata tw 4/perwakilan yang mengirim indeks ASIA TENGGARA BANGKOK 3,88 52 DAVAO CITY HANOI 3,80 50 KOTA KINABALU 3,68 60 KUALA LUMPUR MANILA PENANG 3,64 59 YANGON 3,19 50 SINGAPURA VIENTIANE 3,75 58 BS BEGAWAN 3,95 79 HO CHI MINH CITY 4,50 64 SONGKHLA 3,94 60 JOHOR BAHRU KUCHING TAWAU PTRI ASEAN 4,03 34 Jumlah Indeks Rata-rata tw 4/perwakilan yang mengirim indeks TIMUR TENGAH ANKARA BAGHDAD 3,86 39 CAIRO DAMASCUS 2,76 50 JEDDAH

RESPONDEN HASIL ONLINE INDEKS TRIWULAN III RATA-RATA MANUAL TRIWULAN IV

RESPONDEN HASIL RESPONDEN TOTAL MANUAL INDEKS ONLINE INDEKS RATATRIWULAN RATA-RATA TRIWULAN IV RATA IV ONLINE TRIWULAN IV TRIWULAN PERWILAYAH IV

Indeks Citra

3,98

3,69

13

11

3,37 3,29 2,96 3,20 3,74 3,67 3,12 3,52 3,82

26 50 63 61 43 57 120 53 55

3,41 2,5 2

3 1

3,26

50

4,39

55

4,07 2,45 3,90 3,88 3,55 3,93 3,67

50 50 614 75 42 50

3,71 4,07

64 51

3,36

92

11

3,19

48

3,97

7

3,29 3,46

50 26

3,39 3,78 3,77

43 10 24

3,82 3,06

11 40

3,57 4,00 3,60 4,59

55 53 55 50

3,78 3,5

1 2

4,00 3,15 3,69 3,77

50 46 50

3,44 3,49

1 25

3,7

31

3,45 3,82 3,71 3,48 3,75

48 144 50 70 79

3,15 3,52 4,11 1,5 3,59 3,11 3,31

7 9 1 1 25 18 22

3,91 3,24 3,42 3,88

1 1 6

4,08 3,67

13 30

4,18 3,9

4 2

3,6

42

2,53

1

3,93 5

17 1

7

3,57 3,51 4,01 3,77

15 60 39 31

8

3,71 3,66

2 22

3,38

18

4

1

3,86 3,72

1

3,06 3,81

37 1

4,03

1

3,61

4

4,14 3,02

1 12

4,94

1

3,70

3,79

3,63 3,44 3,68

2 1 2

50 78 53 50

3,77

3

3,40

34

3,27 3,63

6

3,87 3,63

50

2,68

50

4,12 3,91 3,24 3,85 4,34

50 50 50 30 190

4,01 2,97 3,88 3,13 3,85 4,04 3,70

3,57

3,6

3,24

3

4,14

1

4,25

1

50 50 64 12 50 50 11 3,88

3,64

50

4,17 3,57 4,22

50 63 50

4,47 3,52

50 90

3,77

3,79 4,06

30 24

3,34

1

3,84

16

4,25

1

0,00

3,05

3,79

3,75 3,9

8

49

9 11

3,64 3,62 3,96 3,13 4,23 3,43 4,16 3,55

60 50 39 50 102 50 333

3,89

33

4,13 3,71 4,00 3,89

63 55 62 53

3,87 3,62

79 50

3,86

3,87 3,29

3,85

99

3,08

2

4,13 3,82

38 16

3,81 3,91 4,12

50 60 70

3,75 4,06

1 4

3,49

6

3,63 3,50 3,30 3,86 4,18 4,51 3,83 3,78

50 50 321 52 119 58 58 59

4,01

93

3,72

46 3,86

3,3 3,48

48 11

3,95 3,91 3,36

3,70

3,84

29

5

1

4,42

13

47 80 50

Indeks Citra

3,38 3,70

AMERIKA UTARA

3,79 3,6

3,88

3,7

4,15

4,24 4,38

3 3

3,56

2

3,47 3,91

11

3,65

10

3,89

AMERIKA SELATAN

3,38

3,77

3,70

3,89

3,89

EROPA TIMUR & UTARA EROPA BARAT

4,15 3,79

4,15

AFRIKA ASIA TENGAH & TIMUR

3,88 3,7

3,38

3,8

3,67

4,02

3,26

AMERIKA UTARA AMERIKA SELATAN EROPA TIMUR & UTARA EROPA BARAT AFRIKA ASIA TENGAH & TIMUR ASIA PASIFIK ASIA TENGGARA TIMUR TENGAH

3

3,36

4,19

2,45 2,72 3,35

3,45

3,6 3,77

ASIA PASIFIK ASIA TENGGARA TIMUR TENGAH

No

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

Nama Perwakilan

HASIL RESPONDEN HASIL INDEKS MANUAL INDEKS RATA-RATA TRIWULAN III RATAMANUAL RATA TRIWULAN ONLINE III TRIWULAN III

TEHERAN 3,37 60 SANA'A KUWAIT 3,43 56 ABU DHABI AMMAN 3,45 50 RIYADH BEIRUT DOHA DUBAI MANAMA MUSCAT ISTANBUL HASIL AKHIR 3,66 3.291 Jumlah Indeks Rata-rata tw 4/perwakilan yang mengirim indeks

RESPONDEN HASIL ONLINE INDEKS TRIWULAN III RATA-RATA MANUAL TRIWULAN IV

4,39 4,22

1 5

3,05 3,49

25 10

3,54

1.014

Hasil Akhir Manual dan Online

3,57

RESPONDEN HASIL RESPONDEN TOTAL MANUAL INDEKS ONLINE INDEKS RATATRIWULAN RATA-RATA TRIWULAN IV RATA IV ONLINE TRIWULAN IV TRIWULAN PERWILAYAH IV

3,62 4,63 3,37

54 50 50

4,57 4,14

51 63

3,54 3,77 3,99

55 76 53

3,823 3,90

6.693

3,89 4,25 3,9

28 1 3

3,42 4,03 3,93 3,800 3,87

3 1 1 299

Hasil Akhir Manual dan Online

3,88

3,81

C.1 TERPENUHINYA PELAYANAN DAN ASPIRASI PUBLIK

Rekapitulasi Hasil Survei Direktorat Protokol Tahun 2017 berdasarkan Kuesioner Kepuasan terhadap Pelayanan Keprotokolan (Capaian Sub IKU-1, IKU-1 SS-C.1 Tahun 2017) Tingkat Kepuasan (per Responden) No.

Indikator

Sangat Tidak Tidak Puas Puas Puas 1. Kepuasan terhadap 0 0 15 koordinasi dan kerja sama dengan petugas Protokol Kemlu 2. Kepuasan terhadap 0 0 14 pelayanan keprotokolan yang diberikan oleh petugas Protokol Kemlu 3. Kepuasan terhadap 0 0 13 kemampuan petugas Protokol Kemlu dalam memberikan pelayanan keprotokolan Total Responden yang menyatakan Puas atau Sangat Puas

Total

Realisasi

16

31

100%

17

31

100%

18

31

100%

Sangat Puas

100%

Target

75%

Capaian

133,33%

Jenis Pelayanan (Izin Tinggal Diplomatik dan Dinas – Exit Permit Only - Pengantar Surat ITAS/KITAS)

Kuesioner ini ditujukan untuk mengetahui pelayanan Direktorat Konsuler * Wajib

Alamat email * Email Anda :

1.

Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian dokumen persyaratan dengan hasil pelayanan? (klik salah satu, semakin ke kanan semakin tinggi penilaian) *

Sangat Tidak Puas

2.

Puas

Sangat Puas

Sangat Puas

Puas

Sangat Puas

Sangat Puas

Puas

Sangat Puas

Bagaimana pendapat saudara tentang kemampuan petugas pelayanan? (klik salah satu, semakin ke kanan semakin tinggi penilaian) *

Sangat Tidak Puas

6.

Sangat Puas

Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian hasil pelayanan dengan ketentuan yang ditetapkan? (klik salah satu, semakin ke kanan semakin tinggi penilaian) *

Sangat Tidak Puas

5.

Sangat Puas

Bagaimana pendapat saudara tentang waktu pelayanan? (klik salah satu, semakin ke kanan semakin tinggi penilaian) *

Sangat Tidak Puas

4.

Puas

Bagaimana pendapat saudara tentang prosedur pelayanan? (klik salah satu, semakin ke kanan semakin tinggi penilaian) *

Sangat Tidak Puas

3.

Sangat Puas

Sangat Puas

Puas

Sangat Puas

Bagaimana pendapat saudara tentang keramahan dan kesopanan petugas pelayanan? (klik salah satu, semakin ke kanan semakin tinggi penilaian) *

Sangat Tidak Puas

Sangat Puas

Puas

Sangat Puas

7.

Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian pelayanan dengan yang dijanjikan? (klik salah satu, semakin ke kanan semakin tinggi penilaian) *

Sangat Tidak Puas

8.

Puas

Sangat Puas

Bagaimana pendapat saudara tentang prosedur penanganan pengaduan, saran dan masukan? (klik salah satu, semakin ke kanan semakin tinggi penilaian) *

Sangat Tidak Puas

9.

Sangat Puas

Sangat Puas

Puas

Sangat Puas

Bagaimana penapat saudara tentang integritas petugas pelayanan terhadap pencegahan praktek KKN? (klik salah satu, semakin ke kanan semakin tinggi penilaian) *

Sangat Tidak Puas

Sangat Puas

Puas

Sangat Puas

10. Direktorat Konsuler berencana untuk mengembangkan layanan aplikasi terpadu gabungan antara lain Visa, Izin Tinggal dan Id Card. Apakah pendapat Bapak/Ibu? (klik salah satu, semakin ke kanan semakin tinggi penilaian) *

Sangat Tidak Puas

Sangat Puas

Puas

Sangat Puas

Analisis Sub IKU – 3 IKU 1 SS-C.1 : Indeks Kepuasan pelayanan Fasilitas DIplomatik (Customer Perspective) Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan fasilitas diplomatik dapat diukur melalui alat kuesioner atas pelayanan dokumen fasilitas diplomatik yang meliputi fasilitas kendaraan bermotor, perpajakan, barang, perizinan senjata api dan alat komunikasi, perizinan bangunan, permohonan ID-Card, penempatan pejabat/staf baru PNA, izin kunjungan diplomat ke daerah, permohonan pembuatan airport-pass dll. Dalam hal ini Direktorat Fasilitas Diplomatik mentargetkan indeks 3 dari skala 4 Adapun proses tanggapan atau respon atas pengukuran tingkat kepuasan pelayanan kekonsuleran dilakukan dengan proses penyebaran kuesioner kepada pemohon atau dan petugas Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal/Konsulat/Organisasi Internasional. Direktorat Fasilitas Diplomatik pada tahun 2017 (periode Januari s/d Desember 2017) telah menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) kepada para pelanggan (costumer) yang terdiri dari Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional (PNA dan OI), dengan total responden sebanyak 335 orang. Dari total responden tersebut yang menyatakan puas adalah sebanyak 333 orang (99,40%), dengan perincian sebagai berikut: 1. Bulan Januari 2017 sebanyak 41 dari 41 Responden yang menyatakan puas dan menyampaikan kembali kuesioner 2. Bulan Februari 2017 sebanyak 31 dari 31 Responden yang menyatakan puas dan menyampaikan kembali kuesioner 3. Bulan Maret 2017 sebanyak 32 dari 32 Responden yang menyatakan puas dan menyampaikan kembali kuesioner 4. Bulan April 2017 sebanyak 13 dari 13 Responden yang menyatakan puas dan menyampaikan kembali kuesioner 5. Bulan Mei 2017 sebanyak 9 dari 9 Responden yang menyatakan puas dan menyampaikan kembali kuesioner 6. Bulan Juni 2017 sebanyak 10 dari 10 Responden yang menyatakan puas dan menyampaikan kembali kuesioner 7. Bulan Juli 2017 sebanyak 34 dari 34 Responden yang menyatakan puas dan menyampaikan kembali kuesioner 8. Bulan Agustus 2017 sebanyak 29 dari 29 Responden yang menyatakan puas dan menyampaikan kembali kuesioner 9. Bulan September 2017 sebanyak 39 dari 39 Responden yang menyatakan puas dan menyampaikan kembali kuesioner 10. Bulan Oktober 2017 sebanyak 32 dari 32 Responden yang menyatakan puas dan menyampaikan kembali kuesioner 11. Bulan November 2017 sebanyak 28 dari 29 Responden yang menyatakan puas dan menyampaikan kembali kuesioner 12. Bulan Desember 2017 sebanyak 35 dari 36 Responden yang menyatakan puas dan menyampaikan kembali kuesioner Adapun datas berdasarkan Ttriwulanan adalah sbb: 1. Triwulan I (Januari s/d Maret) sebanyak 104 dari 104 responden yang menyatakan puas dan menyampaikan kembali kuesioner (100%) 2. Triwulan II (April s/d Juni) sebanyak 32 dari 32 responden yang menyatakan puas dan menyampaikan kembali kuesioner (100%)

3. Triwulan III (Juli s/d September) sebanyak 102 dari 102 responden yang menyatakan puas dan menyampaikan kembali kuesioner (100%) 4. Triwulan IV (Oktober – Desember ) sebanyak 95 dari 97 responden yang menyatakan puas dan menyampaikan kembali kuesioner (97,93 %)

TABEL TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN FASILITAS DIPLOMATIK (COSTUMER PERSPECTIVE) 120 104

104

102

102

97

100

95

80 60 40

32

32

20 0 Triwulan I

Triwulan II

Responden (total 335 orang)

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah Responden yang menyatakan puas (total 333 orang)

Berdasarkan data diatas, capaian Perspective) adalah 4.

kepuasan pelayanan Fasilitas DIplomatik (Customer

Tabel Capaian Sub IKU-3IKU-1 SS-C.1 Tahun 2017 IKU-1 SS-C.1 Indeks kepuasan pelayanan fasilitas diplomatic

Informasi Kinerja

Jumlah

Jumlah penerima jasa yang puas

333

Jumlah kuesioner yang diterima kembali

335

Realisasi

99,40%

Target

100%

Capaian

Indeks 4

stp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

tp

p

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21

200

210

sp 100 98 120 140 124 126 105 110 108 111 1142 114,2 11420

344 347 325 305 321 319 340 335 337 334 3307 330,7 33070

analisis terbanyak

responden 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 4490 44900

91,31%

RESPONDEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

stp

tp

p

sp

responden

PIAGAM PENGHARGAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

B.1 DIPLOMASI MARITIM, POLKAM DAN PERBATASAN YANG KUAT

Matriks Informasi Kinerja Jumlah kesepakatan hasil perundingan di bidang maritim, polkam dan perbatasan No.

Kesepakatan

Protocol on the exchange of instruments of ratification in respect of the treaty between the Republic of Singapore and the Republic of Indonesia relating to the delimitation of the 1 territorial seas of the two countries in the eastern part of the strait of Singapore Special joint report of the 1st senior official counsultation on the unresolved segments of land boundary between the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor 2 Leste Deklarasi Bersama RI - Filipina tentang Pembukaan Jalur Konektivitas Laut Bitung - Davao di 3 Manila, 28 April 2017 ROD The 2nd Senior Officials Consultation (SOC) on the Unresolved Segments on the Land Boundary between The Democratic Republic of Timor-Leste and The Republic of Indonesia, 4 di Dili, Timor-Leste, 6 - 8 April 2017 ROD Technical Meeting on Preparation for the Joint Works on Unresolved Segments RI 5 RDTL, Yogyakarta, 20 -21 April 2017 Joint statement Pertemuan Trilateral (Indonesia-Malaysia-Filipina) tentang isu keamanan di 6 Manila, 22 Juni 2017 7 Agreed Minutes JCBC ke 5 RI Laos, 27 Juli 2017

8 9 10 11

RoD JWG on Combating International Terrorism RI-Filipina tanggal 10 Agustus 2017

Bidang Maritim

Perbatasan Maritim Perbatasan Perbatasan Polkam Poleksosbud Polkam

RoD JCBC RI-Malaysia, 10-11 Agustus 2017 di Jakarta MoU RI-Viet Nam in the field of legal cooperation, 23 Agustus 2017 Letter of Intent antara Bakamla dan Vietnam Coast Guard, Jakarta 23 Agustus 2017 Nota Kesepahaman Kerja Sama antara Kejaksaan RI dengan Kejaksaan Singapura, 29 Agustus 12 2017 di Bali 13 Risalah Pertemuan GBC Malindo ke-40, Kuala Lumpur, 27 September 2017

Poleksosbudhankam Hukum Keamanan

14 Joint Vision Statement Kerja sama Pertahanan RI-Viet Nam 2017 – 2022, 13 Oktober 2017

Hankam

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Memorandum of understanding between the Lao National Commission for Drug Control and the National Narcotics Board of the Republic of Indonesia on the Cooperation in Controlling Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Their Precursors and Chemicals, and Drug Abuse, Jakarta, 12 Oktober 2017 RoD 3rd SOC Meeting RI-Timor Leste, 19-21 Oktober 2017 Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia concerning Cooperation in the Defense Field, 23 Oktober 2017 RoD Pertemuan Teknis ke-10 Perundingan Penetapan Perbatasan ZEE RI-Viet Nam, Jakarta, 16-17 November 2017 Joint Statement Annual Consultation RI-Malaysia, 22 November 2017 Joint Declaration on Maritime Cooperation Between The Government of Australia and The Government of The Republic of Indonesia, 25 - 26 Februari 2017 Joint Statement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Hong Kong Special Administrative Region of The People's Republic of China, 30 April - 1 Mei 2017 Rencana Aksi Implementasi Kemitraan Strategis Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (2017-2021), 14 - 15 Mei 2017 Memorandum saling pengertian antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Parlemen Republik Fiji mengenai program kemitraan antar parlemen di Bali, 6 September 2017 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia danPemerintah Republik Fiji tentang kerjasama bidang pertahanan, Jakarta, 29 September 2017 Indonesia Australia Defence Security Dialogue (IDSD) Minutes, Canberra 28-29 November 2017 Joint Vision Statement for Co-Prosperity and Peace, Jakarta, 9 November 2017

Hukum Hankam

Keamanan Perbatasan Hankam Batas Maritim Poleksosbudhankam Maritim Polkam

Maritim

Polkam Polkam Maritim Polkam

Summary Records The 1st Meeting of Bilateral Consultation BetweenMOFA RI - MOFA

27 Kazakhstan , 14-16 Juni 2017 di Jakarta Record of Discussion India-Indonesia concerning the delimitation of maritime boundary,

28 New Delhi, 1-2 Juni 2017 Minutes of Meeting 2nd JWG on Drugs Cooperation RI - India di Jakarta 26-27 April 2017

29 Summary Records The 1st Meeting of Bilateral Consultation BetweenMOFA RI - MOFA

30 Pakistan, 11 Juli 2017 di Jakarta 31 MoU RI-Azerbaijan Bidang KS Pemberian Pelayanan Publik yang Prima, Juli 2017 Agreed Minutes 7th Meeting of the Committee on Bilateral Consultation Iran-RI, Tehran 25 32 Sept 2017 Grant Agreement antara RI-Afghanistan untuk Pembangunan Klinik di Pusat Islam Indonesia 33 Kabul, 6 November 2017 Minutes of the 4th JCM on Outer Space ISR0 (India) - LAPAN (RI), Bengalore 14-15 Nov 2017

34 35

Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi di Bidang Kerja Sama Kelautan dan Perikanan, 1 - 3 Maret 2017

Polkam Maritim Polkam Polkam Polkam Polkam Polkam Polkam Kemaritiman dan Polkam

Perjanjian Kerja Sama dalam Pemberantasan Kejahatan antara Kepolisian Republik Indonesia Kemaritiman dan dan Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi, 1 - 3 Maret 2017 Polkam 36 Deklarasi bersama antara Pemeritah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Kemaritiman dan Saudi perihal Peningkatan Pimpinan Sidang Komisi Bersama, 1 - 3 Maret 2017 Polkam 37 SOM Leaders Report Indonesia – Tunisia, Tunis, 29 September 2017

38 39 40 41 42 43 44

Berita Biasa KBRI Khartoum No. B-00373/KHARTOUM/171207 perihal: Laporan Kunjungan Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Sudan ke Sudan Summary Records The First Meeting of Political Consultation between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of the Sultanate of Oman Nota Dinas Dirjen Aspasaf No. 00037/BK/01/2018/31/04 tanggal 5 Desember 2018 perihal: Laporan Tim Kunjungan Kementerian Pertahanan Qatar ke Indonesia Persetujuan antara Pemerintah Afsel dan pemerintah RI mengenai pembebasan Visa bagi pemegang paspor Diplomatik dan paspor Dinas Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Angola mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Dinas Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Hubungan Eksternal Republik Angola tentang Konsultasi Politik

Kemaritiman dan Polkam Kemaritiman dan Polkam Politik Politik Kemaritiman dan Polkam Kemaritiman dan Polkam Kemaritiman dan Polkam

Jumlah kesepakatan hasil perundingan di bidang maritim, polkam dan perbatasan di Wilayah Amerop sebanyak 40 kesepakatan

Matriks Informasi Kinerja Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang kemaritiman, polkam dan perbatasan yang diterima pada forum regional dan multilateral No

Posisi/prakarsa/rekomendasi

Diterima

1

Indonesia menyampaikan bahwa AICHR harus mengedepankan kepentingan ASEAN, memprioritaskan tujuan kegiatan dan programnya untuk memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat ASEAN.

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10

11

12 13

Indonesia menekankan pentingnya penguatan peran overarching AICHR dalam mengarusutamakan HAM guna mengatasi perkembangan isu HAM di kawasan, sesuai dengan Program Kerja Lima Tahunan AICHR 2016 – 2020. Indonesia mengusulkan agar alokasi dana bagi kegiatan dalam AICHR Priority Programmes tahun-tahun sebelumnya yang sulit diimplementasikan oleh negara anggota dapat dialihkan untuk mendukung biaya program lain/baru, atas persetujuan AICHR. Indonesia merekomendasikan agar dalam melaksanakan mandat 4.11 TOR AICHR (to develop common approaches and positions on human rights matters of interest to ASEAN), AICHR menghindari pernyataan yang memojokkan negara anggota ASEAN lain. Dalam hal ini AICHR utamanya perlu memaksimalkan mandat 4.10 TOR AICHR (to obtain information from ASEAN Member States on the promotion and protection of human rights) untuk mendapatkan pemahaman mengenai persoalan HAM di negara anggota secara lebih komprehensif sehingga kemudian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kompleksitas persoalan HAM di ASEAN. Berkaitan dengan rencana AICHR untuk mengarusutamakan HAM di Pilar Ekonomi dengan membuka kerja sama dengan SEOM, Indonesia menekankan bahwa elemen-elemen HAM harus dapat memberi kontribusi terhadap implementasi keempat Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN dan bukan dianggap sebagai penghambat. Indonesia menyampaikan pandangan terkait dengan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya dimanapun berada yang sejalan dengan pembentukan Masyarakat ASEAN. Indonesia menyampaikan bahwa perlu dicapai terlebih dahulu kesepahaman di antara negara anggota ASEAN bila ASEAN akan membentuk suatu mekanisme pemberian bantuan bagi WN di suatu negara ASEAN di negara ketiga. Berkaitan dengan hal tersebut, WG harus melakukan pembahasan modalitas sebelum merundingkan outcome document. Dalam pembahasan Concept Paper on Protocols of Maritime Interaction, foIndonesia merekomendasikan penggantian Protokol menjadi Guidelines . Dalam pembahasan Concept Paper on Streamlining ADMM-Plus Expert’s Working Group (EWGs), Indonesia merekomendasikan upaya kolaborasi antar EWG. Indonesia merekomendasikan bahwa Concept Paper on the Annualisation of the ADMM-Plus dapat diterima dengan syarat Negara Plus tidak meminta diselenggarakannya pertemuan informal dengan ASEAN di luar pertemuan ADMM-Plus tersebut Dalam pembahasan Guidelines Regarding the Conduct of ASEAN Defence Ministers Meeting for Informal Engagements with Plus Countries, Indonesia merekomendasikan bahwa pengajuan informal meeting melalui pertemuan ADSOM WG, ADSOM dan ADMM perlu bersifat fleksibel, misalnya dalam situasi urgent ketika Menhan ASEAN memandang penting untuk melakukan pertemuan informal dengan Menhan Plus Countries. Indonesia mengusulkan agar ASEAN-China Joint Maritime Exercise dapat diselenggarakan setelah Komodo Exercise di Menado sekitar bulan April 2018 Indonesia mengusulkan agar pelatihan-pelatihan di bawah ASEAN Cyber Capacity Development Project dapat diikuti dengan kegiatan joint operations

Tidak Diterima

1

1

1

1

1

1

1 1 1

1

1 1

14

Indonesia menyampaikan agar inisiatif Jepang terkait pembentukan ASEAN Regional Forum Intersessional Meeting on Information, Communication and Technology Security (ARF ISM on ICTS) dapat diproses sesuai prosedur yang telah ada, dan agar Jepang dan Malaysia segera menyelesaikan concept note pembentukan ARF ISM on ICTS dan mensirkulasikannya ke seluruh peserta ARF sebelum dibahas para pertemuan ARF ISM on Counter Terrorism and Transnational Crime (CTTC

1

15

Indonesia menyampaikan pengalaman Indonesia yang telah memiliki lembaga pemerintah yakni Lembaga Perllindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang secara khusus dibentuk untuk memberikan dukungan, bantuan serta pelindungan terhadap korban, termasuk korban kejahatan terorisme. Bantuan yang diberikan LPSK mencakup: bantuan medis (termasuk melakukan pengurusan jika korban meninggal dunia); semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis, serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban; serta bantuan psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

1

No

Posisi/prakarsa/rekomendasi

Diterima

16

Indonesia menyampaikan pentingnya kerja sama dalam skala global dan regional melalui berbagai saluran termasuk melalui ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR). Dalam kesempatan tersebut, Delri menekankan perlunya dukungan bagi penguatan kapasitas institusi AIPR untuk dapat berperan sebagai wadah bagi seluruh stakeholder dalam membangun jejaring dan mengembangkan program dan kegiatan yang kongkret guna mendukung upaya regional mencegah dan menanggulangi VE.

1

17

18

19

20

21

22 23 24

25

26

27

28

Delri menyampaikan statement Indonesia mengenai pentingnya NPT sebagai suatu instrumen multilateral dalam upaya mewujudkan perdamaian internasional dan adalah kewajiban dari seluruh negara pihak pada NPT untuk memperkuat dan memastikan relevansi NPT pada situasi global saat ini Delri juga menyampaikan mengenai kegiatan Regional Dialogue and Consultation on NPT: Towards the 2017 PrepCom yang akan diselenggarakan pada 13 – 14 Maret 2017 di Jakarta. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana diskusi yang transparan dan inklusif untuk mendapatkan pandangan dan masukan dari berbagai negara di kawasan dan sebagai platform diskusi terbuka terhadap berbagai isu menghadapi RevCon 2020. Disampaikan juga berbagai tema yang akan dibahas pada kegiatan tersebut seperti Bridging the gap between the 3 pillars of NPT; Associating non-NPT nuclear-armed states to be associated with the regime and the NPT RevCon processes; Reviewing the Review Cycles; dan the role of regional security architecture Indonesia dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa jika ATTIC hanya menangani isu narkoba, maka ASEAN Narco yang sudah dibentuk dan sedang menyusun berbagai program perlu diperkuat dan dapat dijadikan mekanisme yang efektif dalam berbagi informasi antar penegak hukum dalam menangani masalah narkoba di kawasan. Negara-negara Mitra Wicara dan Peserta ARF dapat memanfaatkan ASEAN Narco untuk bekerja sama dan sharing information. Perlu dipikirkan cara yang aman dalam bertukar informasi Menanggapi keinginan Thailand, Indonesia menyampaikan pentingnya studi lebih jauh yang mempelajari mekanisme yang sudah ada, melakukan gap analysis, dan menjabarkan peran ASEAN. Indonesia juga menyampaikan perlunya pertemuan lanjutan untuk menyusun TOR/concept note usulan ini sebagai tindak lanjut dari study dan gap analysis yang dilakukan. Indonesia menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi dengan AMMTC/SOMTC/ASOD/AMMD jika cakupan akan diperluas. Indonesia menyampaikan pentingnya peningkatan kerja sama ekonomi dengan segera menyelesaikan negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), pemberdayaan Small and Medium Enterprises (SMEs) dan peningkatan konektivitas. Dalam kaitan tersebut, Menlu RI menyambut baik rencana peluncuran jalur pelayaran kapal Roll-on Roll-off (RoRo) antara Bitung di Indonesia dengan General Santos dan Davao di Filipina. Indonesia menegaskan perlunya Negara Anggota ASEAN untuk terus meningkatkan kerja sama keamanan laut. Hal ini salah satunya mengingat masih terjadinya aksi perompakan dan penyanderaan yang menyasar WN ASEAN, termasuk WNI Terkait isu Rakhine State, Indonesia menyampaikan bahwa isu tersebut dapat ditangani dalam tiga tingkatan, yakni kebijakan, grassroot dan pembangunan ekonomi. Indonesia menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan kerja sama SAR di kawasan yang dilaksanakan dalam kerangka ASEAN Sectoral Bodies (i.e. ASEAN Senior Transport Official Meeting / STOM) – termasuk dalam membangun kerja sama antara ASEAN dan mitra wicara Indonesia menyerukan pentingnya finalisasi ASEAN SAR Agreement serta ASEAN SAR SOP dan menunda sementara pelaksanaan ASEAN-RRT FTX hingga kedua dokumen tersebut selesai dan telah diujikan dalam ASEAN SAR FTX Indonesia menyampaikan perlunya memfokuskan perhatian pada isu-isu lintas pilar yang sifatnya peoplecentred, people-oriented . Pemberian fokus ini dapat dilakukan dengan menyusun cluster of issues yang langsung menyentuh masyarakat ASEAN, serta mengidentifikasi intisari dan aktivitas yang dapat dilakukan untuk menjadikan ASEAN lebih relevan bagi rakyat. Terkait dengan Outcome document ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers, Indonesia meminta klarifikasi pernyataan Filipina bahwa instrumen tersebut telah disepakati sebagai dokumen yang bersifat “morally binding”. Indonesia menekankan bahwa hal tersebut tidak memberikan added value atas pencapaian ASEAN sejak Cebu Declaration dan dapat melemahkan konten dari draft instrument tersebut. Pemri menyampaikan pada wakil negara anggota ASEAN untuk AICHR mengenai pentingnya menyinergikan kerja AICHR, termasuk studi tematis, dengan inisiatif ASEAN lain, terutama AIPR. Dipahami bahwa AIPR memiliki mandat untuk melakukan riset dan langkah-langkah terkait penciptaan perdamaian, pengelolaan dan resolusi konflik di kawasan melalui riset, pengembangan kapasitasdan jejaring, pool of expertise , dan diseminasi informasi.

1

1

1

1

1

1 1 1

1

1

1

1

Tidak Diterima

No

29

30

31

32

33 34

35

36

37 38 39 40

41

42

43

Posisi/prakarsa/rekomendasi

Indonesia dan Thailand menyampaikan ketidaksetujuan terhadap Pasal 3.5 Rules of Procedure AICHR Fund, khususnya pada kalimat: “…In an exceptional case, the ASEAN Secretariat may consider disbursing the funds via private or personal bank account, provided that such a request is made by the Proponent’s Ministry of Foreign Affairs or relevant Ministry, assuming full accountability and responsibility over the disbursed funds.." . Indonesia dan Thailand menyampaikan bahwa peraturan tersebut sulit diimplementasikan di negaranya masing-masing, mengingat tidak ada mekanisme nasional untuk menerima dana dari pihak luar dalam rekening bersama sehingga pencairan dana AICHR hanya dapat dilakukan melalui rekening pribadi Wakil untuk AICHR Indonesia menyampaikan bahwa AICHR erat berkoordinasi dengan badan sektoral lain, termasuk SOMTC dalam isu perdagangan orang. Disampaikan juga bahwa hal yang penting dalam penanganan TIP adalah membatasi pergerakan pelaku TIP yang berasal dari negara lain, termasuk negara yang menjadi mitra ASEAN. Untuk itu, AICHR Indonesia meminta dukungan CPR untuk dapat menyuarakan hal tersebut kepada negara mitra ASEAN Indonesia mengusulkan juga agar hak-hak penyandang disabilitas yang akan dicantumkan dalam key priorities dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok utama sesuai dengan ketiga Pilar Masyarakat ASEAN

Indonesia mengusulkan agar Sekretariat ASEAN dapat membangun database yang berisi modalitas dukungan pendanaan kegiatan oleh para Dialogue Partner yang dapat diakses dan menjadi rujukan bagi para Wakil untuk AICHR yang akan mengimplementasikan program prioritas Indonesia menyampaikan pentingnya mempertahankan program pelatihan kepada trainer dari lembaga penegak hukum dalam mengidentifikasi dan mencegah TIP (h.3.no.6a). Menyampaikan pentingnya mempertahankan provisi f.1. Development and implementation of national plan of action (to address TIP) mengingat perlunya setiap Negara Anggota ASEAN untuk mengembangkan Rencana Aksi Nasionalnya masing-masing (h.3.no.6a). Mengusulkan Expected Output poin c.1.1 Work Plan: ASEAN recommendation on developing national policies and regulations to provide and improve access to healthcare services for TIP victims, including with mental health problems, communicable diseases, occupational/work related diseases (h.3.no.6b). Indonesia menyampaikan bahwa untuk melaksanakan UNPCRS yang semakin baik, PPB harus menciptakan lingkungan yang mendukung untuk mendapatkan respon yang cepat dari peacekepers .Untuk ASEAN, negara-negara ASEAN perlu untuk melihat lebih jauh dari kepentingan nasional dan meningkatkan kerjasama dengan negara lain. Dalam kawasan, ASEAN perlu memperlihatkan dirinya sebagai organisasi regional yang dinamis dengan berperan untuk memimpin inisiatif peacekeeping global Indonesia mengusulkan agar ASEAN-China Joint Maritime Exercise dapat dilakukan dalam dua tahap yaitu TTX yang akan dilaksanakan di RRT dan FTX yang akan dilakukan di wilayah perairan ASEAN dalam periode dua tahun Indonesia mengusulkan agar Concept Paper on Guidelines on Air Encounter between Military Aircraft disusun dengan melibatkan unsur pembuat kebijakan, teknis, dan ahli hukum Mempertahankan agar Joint Operations and Coordination Center of ASEAN AHA Center (JOCCA) tetap dimasukkan dalam SOP Memastikan bahwa Status of Forces Arrangement (SOFA) tidak dimasukkan dalam SOP Menanggapi usulan Singapura, agar penggunaan JOCCA (Joint Operations and Coordination Center of ASEAN AHA Center) dapat disetujui terlebih dahulu melalui mekanisme ADMM, Indonesia kembali menegaskan bahwa dokumen yang telah disepakati (SASOP Chapter VI) oleh salah satu badan sektoral ASEAN berlaku bagi seluruh negara anggota ASEAN dan menjadi rujukan bagi badan sektoral lainnya. Selain itu, ditegaskan pentingnya koordinasi erat sipil-militer, integritas serta kesatuan ASEAN, serta telah selesainya proses keputusan SASOP Chapter VI melalui mekanisme ASEAN Indonesia menegaskan mengenai kewenangan penuh dari negara yang terdampak bencana untuk memberikan arahan, kontrol, koordinasi dan supervisi penanganan bencana sebagaimana diatur dalam Guiding Principles dalam Concept Paper AMRG on HADR Delegasi RI menekankan bahwa upaya pemberantasan terorisme memerlukan pendekatan yang komprehensif, yaitu melalui penanganan akar permasalahan dan faktor pendukung penyebaran pahampaham radikal dan ekstrim, serta perlunya mempromosikan budaya toleransi

Diterima

Tidak Diterima

1

1

1

1

1 1

1

1

1 1 1 1

1

1

1

44

Delegasi RI menekankan bahwa upaya pemberantasan terorisme memerlukan pendekatan yang komprehensif, yaitu melalui penanganan akar permasalahan dan faktor pendukung penyebaran pahampaham radikal dan ekstrim, serta pelibatan berbagai pemangku kepentingan dan komunitas. Digarisbawahi pula mengenai perlunya negara-negara untuk terus melakukan evaluasi atas kerangka hukum dan kebijakan di berbagai level agar dapat menjawab tantangan terorisme yang terus berubah dan semakin rumit

1

45

AIPR diharapkan dapat menjadi pushing factor dalam mendukung ASEAN menyelesaikan konflik secara damai melalui kegiatan riset di bidang perdamaian dan konflik

1

No

Posisi/prakarsa/rekomendasi

Diterima

Sebagai visi ke depan, Indonesia menekankan agar ASEAN harus mampu antara lain: a. mengefisienkan pertemuan-pertemuannya, b. meningkatkan sense of ownership, 46

1 c. fokus pada mengatasi tantangan kejahatan lintas batas negara, d. memperkuat kerja sama ekonomi ditengah maraknya proteksionisme, e. melindungi buruh migran.

47

48

49

50

51

52

53

Indonesia menggarisbawahi bahwa pembahasan di EAS Workshop tidak perlu berfokus pada dikotomi pembuatan mekanisme baru atau memperkuat existing mechanism, namun perlu diingat lagi raison d’entre adanya EAS. Indonesia menyampaikan pentingnya streamlining ASEAN meetings dan merekomendasikan agar Sekretariat ASEAN dapat menyusun pemetaan berbagai pertemuan ASEAN yang ada saat ini berdasarkan level pertemuan dan kategori sektor. Terkait usulan Deputy Secretary-General (DSG) ASEAN untuk Pilar Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Hirubalan VP, agar review PoA diserahkan kepada ASEANTOM dengan mengeluarkan poin Protokol Traktat SEANWFZ dari PoA, Indonesia menegaskan bahwa usulan tersebut tidak dapat diterima. Selama ini implementasi PoA SEANWFZ Treaty berada di bawah purview SEANWFZ Working Group dan poin Protokol Traktat SEANWFZ merupakan salah satu unsur terpenting dari PoA tersebut. Untuk mempercepat penyelesaian outstanding issues mengenai penandatanganan Protokol Traktat SEANWFZ oleh P5, Indonesia merekomendasikan agar RRT dapat menandatangani Protokol Traktat SEANWFZ terlebih dahulu, sehingga diharapkan dapat mendorong NWS lainnya untuk turut menandatangani Protokol dimaksud. Indonesia berpandangan bahwa ditingkat regional dan bahkan global perlu terdapat rencana aksi yang komprehensif terkait penanganan masalah sampah plastik di laut. Sehubungan dengan Early Harvest Measures lain, Indonesia menyampaikan pentingnya ASEAN-RRT terus menggali kemungkinan inisiatif lain yang dapat meningkatkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Terkait usulan Brunei untuk menghapus Article 2 paragraph (1) terkait legal personality AIPR, Indonesia berargumen bahwa pemberian legal personality terhadap AIPR merupakan amanat TOR AIPR paragraph 2 yang berbunyi “The legal personality of the Institute shall be established under a Memorandum of Understanding (MOU) between the Host Country and the Institute”. Disamping itu, pemberian legal personality kepada AIPR diperlukan sebagai bentuk pengakuan terhadap AIPR sebagai badan hukum/organisasi internasional yang memiliki hak dan kewajiban hukum di wilayah Indonesia.

1

1

1

1

1

1

1

54

Pemri sangat mendorong AMS untuk dapat memberikan dukungan penuh terhadap kerja AICHR. AICHR juga dapat berfokus pada tantangan saat ini, di antaranya akar persoalan terorisme dan radikalisme, hakhak kelompok rentan, termasuk pekerja migran, demokrasi, perdamaian, dan moderasi.

1

55

Pemri menyampaikan juga bahwa AICHR harus memanfaatkan berbagai mekanisme yang ada untuk mendiskusikan isu-isu yang menjadi perhatian bersama dan membangun pendekatan dan posisi bersama. Disamping itu, AICHR juga perlu meningkatkan pemahaman masyarakat ASEAN mengenai HAM, di antaranya melalui intensifikasi keterlibatan dengan media, termasuk media sosial.

1

56

Pemri memaparkan kepada AICHR dan ACWC mengenai proses ratifikasi UN CRC dan pembentukan atau perubahan kerangka legislasi nasional terkait hak-hak anak; pembentukan lembaga nasional yang dibentuk untuk memastikan pemenuhan hak anak; proses penyusunan laporan UNCRC periodic reports secara nasional yang pada umumnya telah melibatkan tidak hanya pemerintah namun juga lembaga independen, CSOs dan anak-anak.

1

57

Pemri mengemukakan kepada AICHR adanya keperluan agar ASEAN dapat mengeksplorasi prosedur yang ada saat ini untuk mulai membangun instrumen legal HAM. Diakui bahwa AICHR tidak memiliki mandat untuk membuat instrumen legal HAM, bahkan mandat AICHR untuk mendorong aksesi dan ratifikasi AMS terhadap instrumen legal HAM internasional juga belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah menekankan juga bahwa kolaborasi dengan badan sektoral ASEAN lain merupakan kunci.

1

58

59

Indonesia menyampaikan kepada AICHR, perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Ketenagakerjaan bahwa pemenuhan HAM bagi pekerja sebagai salah satu syarat perizinan swasta dalam menjalankan bisnisnya tersebut perlu benar-benar dibuktikan prakteknya di lapangan agar tidak dicatatkan sebagai formalitas. Indonesia mengusulkan agar AICHR Thematic Study on Right to Life mencakup pembahasan mengenai layanan atau fasilitas yang diberikan negara kepada terpidana hukuman mati.

1

1

Tidak Diterima

No

Posisi/prakarsa/rekomendasi

Diterima

60

Indonesia menyarankan agar AICHR Thematic Study on Juvenile Justice dapat difokuskan pada layanan atau fasilitas yang diberikan negara kepada remaja yang berkonflik dengan hukum.

1

61

Indonesia menyampaikan perkembangan persiapan penyelenggaraan AICHR – SOMTC Consultation on Human Rights-based Instrument to Implement ACTIP and APA, Yogyakarta, 29 – 30 Agustus 2017, yakni SOMTC menyatakan tidak siap untuk menyelenggarakan kegiatan dimaksud bersama AICHR. Untuk itu, Indonesia mengusulkan perubahan nama acara menjadi AICHR Cross Sectoral Consultation untuk mencerminkan beragamnya badan sektoral ASEAN yang terlibat.

1

62

Indonesia menyampaikan bahwa AICHR perlu mengubah cara pandang yang menganggap bahwa surat dari CSO/masyarakat kepada AICHR ditujukan untuk menyerang ASEAN dan AICHR, tetapi sebagai masukan yang dapat direspon AICHR dengan inisiatif kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan HAM dan peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan pendekatan berbasis HAM.

1

63

Pemri menyampaikan kepada AICHR, ACWC, Polri, Kemensos, Kemenkumham, Kemkes, Kemnaker bahwa perdagangan orang merupakan isu lintas sektoral dan lintas negara yang penanganannya memerlukan koordinasi intensif dan holistik dari berbagai pemangku kepentingan. Penanganan isu perdagangan orang secara komprehensif membutuhkan kesediaan semua pihak untuk saling mendengar dan sinergi karena para pelaku kejahatan ini sangat mahir memanfaatkan loophole koordinasi antar instansi pemerintah baik di tingkat nasional maupun regional.

1

64

Pemri menekankan kepada AICHR, ACWC, Polri, Kemensos, Kemenkumham, Kemkes, Kemnaker bahwa pendekatan berbasis HAM sangat diperlukan dalam upaya memerangi TIP di berbagai aspek, termasuk pencegahan, investigasi dan penuntutan, dan perlindungan serta pemberian bantuan pada korban TIP. AICHR memiliki tugas penting dalam memastikan aspek HAM diakomodasi dalam setiap tahap penanganan TIP.

1

65

66

67

Pemri menyampaikan kepada AICHR, ACWC, Polri, Kemensos, Kemenkumham, Kemkes, Kemnaker bahwa dengan kompleksnya isu TIP, HAM harus menjadi dasar bagi upaya penanganan TIP. Hal ini mengingat TIP langsung berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Pemri telah menyampaikan kepada AICHR, CPR ASEAN, SOMTC (Bareskrim Polri), SOMY (Kemenpora) para peserta yang akan mewakili Indonesia dalam Kompetisi Debat Pemuda mengenai HAM 2017 di Bangkok dan Kompetisi Video Pemuda mengenai Bahaya Perdagangan Orang. Para peserta dalam Kompetisi Debat Pemuda menyampaikan gagasan mengenai pengadilan HAM di ASEAN, hak-hak perempuan, dan lingkungan hidup dan HAM. Peserta Kompetisi Video Pemuda mengenai Bahaya Perdagangan Orang menyampaikan gagasan untuk mencegah perdagangan orang dengan memutus rantai rekrutmen perdagangan orang. Indonesia menyampaikan bahwa dalam mempersiapkan Sekretariat Permanen dari ARMAC perlu dipertimbangkan sumber dana yang berkelanjutan untuk operasionalnya, mengingat belum adanya kontribusi dana yang disampaikan oleh AMS

1

1

1

68

Indonesia memandang masih terdapat beberapa mata anggaran yang dinilai terlalu tinggi. Untuk itu, Indonesia menyampaikan beberapa masukan terkait dengan Item no. 1, 2 dan 3 : Salaries – Executive Director (ED) dan Secretary/Admin (SEC); item no. 6 (Education Allowance) ; item no. 8 (Staff Insurance ); item no. 9 (Medical Allowance) ; Item no. 10 (Staff Development) ; item no.19 (Printing, Publication and Promotion) ; item no. 20 (Communication) ; item no. 26 (Property Insurance ); dan item no. 31 (Other Administrative Cost) . Dalam kaitan ini, Indonesia memandang perlunya penjelasan lebih detail mengenai dasar pengusulan dan alokasi penggunaan anggaran tersebut. Menanggapi hal tersebut, Kamboja menyatakan dapat menyesuaikan (adjust) usulan anggaran tersebut. Sementara AIED menyampaikan akan berupaya untuk menyesuaikan kembali anggaran tersebut dan menyampaikannya kepada seluruh ASEAN Member States (AMS), setelah mengetahui jumlah anggaran yang tersedia.

1

69

Indonesia juga menyampaikan bahwa bercermin dari pengalaman Indonesia di ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) yang memiliki kemiripan dengan situasi yang dihadapi Kamboja dalam mengoperasionalisasikan ARMAC, untuk biaya operasional AIPR selama 3 tahun pertama, Indonesia telah berkomitmen untuk menanggung biaya tersebut, mencakup gaji Executive Director dan staf AIPR serta biaya operasional lainnya. Mengingat kontribusi terhadap AIPR bersifat sukarela, setelah 3 tahun, akan dikaji kembali sumber pendanaannya. Model AIPR tersebut kiranya dapat menjadi salah satu opsi untuk pertimbangan pembiayaan ARMAC.

1

70

71

Indonesia menyampaikan bahwa untuk penyempurnaan Work Plan ARMAC, seyogyanya Work Plan tersebut dapat merefleksikan 3 Mandat dan Fungsi ARMAC yang tertera dalam TOR ARMAC, dan tidak hanya menjelaskan fungsi Sekretariat ARMAC Indonesia telah memberikan masukan dengan membagi pengalaman dalam AIPR. Pendanaan proyek tidak dimasukkan dalam anggaran operasional tahunan Sekretariat AIPR, namun didanai oleh negara anggota ASEAN yang mengusulkan proyek tertentu, atau melalui kerjasama dengan negara mitra. Model sedemikian kiranya dapat diterapkan dalam ARMAC

1

1

Tidak Diterima

No

Posisi/prakarsa/rekomendasi

Diterima

72

Indonesia ikut terlibat dalam diskusi kelompok 1 membahas mengenai bagaimana meningkatkan kesadaran mengenai tantangan keamanan siber dan kewajiban tiap negara dan komunitas internasional untuk menghadapi tantangan tersebut. Dalam diskusi peserta sepakat bahwa untuk meningkatkan kesadaran tersebut diperlukan: (1) Medium untuk men-share kebijakan negara dalam bentuk buku putih dan best practices selama ini, seperti melalui website dan forum internet; (2) Dapat di-share mekanisme pemerintah secara keseluruhan dan kerjasama di antara anggota ADMM Plus dan kegiatannya seperti dalam seminar, workshop EWG CS; (3) Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi internasional melalui berbagai pertemuan multilateral.

1

73

74

75

76

Untuk pembahasan mengenai bagaimana meningkatkan kapabilitas masing-masing negara dalam menghadapi tantangan keamanan siber, Indonesia ikut menyampaikan bahwa diperlukan berbagai pelatihan, adosi kebijakan, best practices dari cerita sukses negara lain dalam menghadapi tantangan siber, pembentukan CERT serta Cyber Security Operation Centers untuk memperkuat pemahaman dan kompetensi dalam menghadapi ancaman siber. Indonesia dan Jepang sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan PM Talks ke-3 dengan menyelenggarakan Forum 2+2 tingkat Menlu dan Menhan, yang di rencanakan akan diadakan pada bulan November 2017 di Indonesia. Adapun tempat dan waktu pertemuan akan di koordinasikan lebih lanjut dengan pihak Indonesia dan Jepang. Indonesia dan Jepang akan melakukan identifikasi dan stocktaking terhadap perkembangan kerja sama bilateral kedua negara untuk mengkaji apabila penyelenggaraan Strategic Dialogue RI – Jepang pada level Menlu perlu dilaksanakan sebelum akhir tahun 2017. Indonesia dan Jepang sepakat untuk melanjutkan konsultasi dan negosiasi untuk membangun pemahaman bersama serta mencari titik temu terkait rancangan Agreement concerning the transfer of defence equipment and technology.

1

1

1

1

77

Pihak Indonesia mengusulkan untuk menyelenggarakan pertemuan konsultasi di sela-sela seminar bilateral tentang industri pertahanan yang akan diselenggarakan di Indonesia pada akhir agustus 2017.

1

78

Indonesia mengusulkan diadakannya Indonesia - Japan Dialogue on Cyber Security untuk bertukar pengalaman dan best practices secara lebih mendalam.

1

79

Indonesia telah menyampaikan komitmennya untuk menjadi Host Ad-hoc Experts Working Group untuk menyusun ASEAN Plan of Action in Countering the Rise of Radicalization and Violent Extremism

1

80

Indonesia mengambil kesempatan untuk menyampaikan harapannya agar isu IUU Fishing dan isu-isu nontraditional seperti piracy, armed robbery, kidnapping mendapat perhatian lebih luas dan dapat dibahas di bawah mekanisme AMMTC/SOMTC

1

81

Indonesia juga menegaskan pentingnya ASEAN mendorong kerja sama penanganan FTF returnees.

1

82 83 84

85

86

87

Indonesia berhasil mendorong pengadopsian ASEAN Plan of Action in Combating Transnational Crime (POA on TC) (2016- 2025) secara resmi pada Pertemuan 11 th AMMTC. Indonesia mengusulkan adanya Website ASITIF yang dapat diakses untuk digunakan sebagai pembelajaran modus operandi peredaran gelap atas kasus yang sudah terselesaikan. Indonesia mengusulkan untuk mengundang India dan China pada pertemuan ASITIF selanjutnya di Thailand dengan alasan bahwa India dan China merupakan negara asal pengirim Prekursor Narkoba ke Negara-negara ASEAN melalui jalur laut dan perairan. Indonesia menyampaikan bahwa tantangan dalam penyediaan alat bantu navigasi di alur laut kepulauan juga menjadi tantangan Indonesia. Hal ini mengingat penyediaan alat bantu navigasi bergantung pada teknologi tinggi yang berbiaya mahal. Disisi lain tanggung jawab penyediaan alat bantu navigasi di alur laut kepulauan sepenuhnya bergantung pada negara pantai, walaupun seluruh negara dapat menggunakan alur laut tanpa pungutan biaya. Untuk itu, perlu dikembangkan suatu kerja sama diantara negara peserta ARF mekanisme peningkatan keselamatan pelayaran di alur laut kepulauan dengan tidak mengurangi kedaulatan dan hak-hak lain dari negara pantai. Indonesia menyampaikan pandangan bahwa perompakan sebagai satu-satunya kategorisasi INTERPOL dalam kejahatan atas kapal dapat menyebabkan keengganan suatu negara untuk memberikan informasi dari negara di kawasan Asia Pasifik. Hal ini mengingat kejahatan atas kapal mempunyai banyak kategori dan tidak bisa disamaratakan. Oleh sebab itu, dorongan untuk information sharing harus diikuti dengan pemberian jaminan penuh bahwa negara tidak dirugikan dalam proses tersebut. Mendorong upaya penanggulangan Online Extremist Messaging yang dapat dilakukan di Indonesia maupun di negara Peserta ARF lainnya, melalui 3 (tiga) cara: (1) Teknologi: membangun Cyber Command Center untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran konten radikal; (2) Edukasi: mendidik para pengguna internet di Indonesia agar tidak menyebarkan konten radikal; dan (3) Hukum: melakukan penegakan hukum terhadap para penyebar konten radikal.

1 1 1

1

1

1

Tidak Diterima

No

88

89

90

91

Posisi/prakarsa/rekomendasi Terkait peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam, Indonesia, dengan melihat level kemampuan tim SAR nasional masing-masing negara-negara peserta ARF, merekomendasikan agar: • Perlu dilakukannya pelatihan Urban SAR sesuai International SAR Advisory Group (INSARAG) Guidelines yang merupakan standar internasional saat ini yang diakui PBB; • Pelatihan tersebut dapat dilakukan oleh INSARAG/UNOCHA atau melalui mekanisme kerja sama bilateral oleh negara yang telah mendapatkan sertifikasi INSARAG; • Perlunya memasukkan INSARAG Guidelines dalam materi pelatihan Urban SAR di tiap negara; • Perlunya dukungan maksimal dari pemerintah bagi penyiapan tim SAR ini sesuai kebutuhan riil negara tersebut; • Perlunya pelatihan kepada komunitas/masyarakat sebagai first responder of the disaster; • Perlunya pemberdayaan masyarakat untuk memahami potensi bencana di daerahnya masing-masing sehingga bisa meminimalisir korban, melalui program Community Based Disaster Response Management (CBDRM) • Dalam hal penerimaan bantuan asing, perlu diperhatikan bahwa koordinasi utama adalah di bawah kendali negara penerima; • Perlunya penghormatan terhadap nilai-nilai tradisional/nilai-nilai lokal serta kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku di negara terdampak bencana; • Perlunya kesiapan negara penerima untuk melakuan quick assessment terhadap kebutuhan spesifik jenis bantuan yang akan dimintakan kepada dunia internasional.

Menteri Luar Negeri RI menekankan bahwa sebagai High Contracting Party to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) dan bagian dari komunitas internasional, RDRK harus mematuhi prinsip-prinsip yang tertuang dalam TAC dan aturan internasional. Ketua Delri juga menyerukan agar pemerintah dan parlemen Myanmar mengembalikan perdamaian dan stabilitas, menjamin keamanan dan menyediakan bantuan bagi semua orang yang memerlukan tanpa melihat suku bangsa, ras, agama dan kepercayaannya. Pemerintah Myanmar juga didorong untuk mengimplementasikan rekomendasi dari UN Advisory Commission on Rakhine State serta membuka negara mereka untuk penyampaian bantuan kemanusiaan dan menghormati hukum humaniter internasional dalam menangani krisis pengungsi. Wakil Ketua DPR RI dalam pernyataannya menyampaikan bahwa selaras dengan tema pertemuan AIPA yaitu AIPA and ASEAN: Partnering for Inclusive Change, maka diperlukan sebuah perubahan yang terintegrasi di wilayah Asia Tenggara, yang tidak meninggalkan satu orang pun. AIPA dan ASEAN harus secara berkelanjutan membangun dan melakukan perubahan-perubahan dalam pendekatan kemitraannya. Dr. Fadli Zon menekankan pentingnya reformasi kemitraan untuk mengubah cara berinteraksi dan berkomunikasi dengan mengeksplorasi berbagai strategi pendekatan termasuk melalui peningkatan pelibatan setiap pihak dalam perumusan dan pembuatan keputusan.

Diterima

1

1

1

1

92

Pengembangan jejaring antar NDU/C/I untuk saling memanfaatkan keunggulan yang dimiliki pihak lain dan berbagi pengalaman dinilai sangat strategis dalam mencapai tujuan pengembangan defense diplomacy melalui NDU/C/I. Selain ini penguatan core competency dari masing-masing NDU/C/I dengan keunikan dan keunggulan masing-masing juga perlu dilakukan. Keahlian dan spesialisasi yang dimiliki tiap NDU/C/I akan menjadi aset penting bagi pengembangan jejaring kerja untuk bisa saling memanfaatkan dan belajar satu sama lain.

1

93

Indonesia mengusulkan untuk meningkatkan kerja sama penanganan pemberantasan terorisme, termasuk diantaranya kerja sama antara Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam memberantas terorisme di Marawi, Filipina.

1

94

Terkait isu sentralitas ASEAN, Indonesia merekomendasikan dalam pertemuan kepada seluruh AMS agar ASEAN tidak tergantung pada major powers dan tidak terjebak pada persaingan major powers . ASEAN harus obyektif dan netral untuk kebaikan masyarakat di kawasan Asia dan global.

1

95

Dalam Joint Communique , Indonesia berhasil memasukkan elemen-elemen yang menjadi kepentingan Indonesia utamanya dalam isu pekerja migran, pemberantasan IUU Fishing, dan arsitektur keamanan di kawasan. Ditegaskan pula bahwa dalam isu pemutakhiran Piagam ASEAN, perlu adanya kemanfaatan dan nilai tambah dalam memutakhirkan Piagam terhadap Masyarakat ASEAN secara keseluruhan.

1

96

Indonesia memprakarsai pernyataan bersama para Menlu ASEAN yang menyampaikan kekhawatiran atas kondisi Al-Haram, Al-Sharif dalam dengan menekankan pentingnya kebebasan beribadah sebagai salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar, penghormatan terhadap perbedaan agama dan budaya, mendorong untuk menjaga dan melindungi Al-Haram Al-Sharif sebagai tempat peribadatan, serta mendukung proses perdamaian antara Israel dan Palestina melalui two-state solution.

1

Tidak Diterima

No

97

98

99

Posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia berpendapat bahwa dalam pembahasan COC perlu dibuat suatu work plan sehingga akan memberikan panduan dalam prosesnya. Maka dari itu perlu disusun suatu cluster serta melalui pendekatan perundingan dari isu mudah ke sulit untuk mendorong agar ada kemajuan pada proses negosiasi dan tidak terhambat pada isu tertentu. Menyampaikan masukan Indonesia terhadap pembangunan perdamaian di kawasan yang memperhatikan demokratisasi dan perlindungan terhadap HAM masyarakat ASEAN Menyampaikan saran untuk mengoptimalkan peran ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi konflik di ASEAN, diantaranya melalui peningkatan dialog membangun pemahaman, dan menutup celah yang ada.

Indonesia merupakan negara yang mengusulkan agar pertemuan para Menlu ASEAN di sela-sela agenda UNGA ke-72 dimanfaatkan untuk memberikan kesempatan kepada Myanmar memberikan briefing mengenai perkembangan situasi kemanusiaan di Rakhine serta membahas modalitas dan aspek-aspek 100 teknis yang perlu dilakukan negara-negara anggota ASEAN untuk dapat membantu Myanmar, khususnya dalam konteks pemberian bantuan kemanusiaan untuk Rakhine State. Usulan ini juga sebagai tindak lanjut kunjungan Menlu ke Myanmar untuk bertemu State Counselor Daw Aung San Suu Kyi dan otoritas Myanmar lainnya pada 4 September 2017 untuk menyampaikan rekomendasi Pemerintah Indonesia dalam mengatasi isu kemanusiaan di Rakhine State.

Diterima

1

1

1

1

101

Indonesia menyampaikan mengenai perlunya pengaturan pemberian bantuan hukum hingga ke tingkat provinsi/komunitas bagi kelompok rentan

1

102

ASEAN mengapresiasi EIA Indonesia (AMDAL) sebagai model yang komprehensif dan melibatkan partisipasi publik.

1

Pemerintah Indonesia merekomendasikan peningkatan kesadaran mengenai kebutuhan ASEAN akan EIA 103 dengan pendekatan berbasis HAM untuk mengatasi dampak lingkungan dan dampak sosial lintas di ASEAN, dan pertimbangan untuk menyusun sebuah deklarasi ASEAN mengenai hal dimaksud.

1

Indonesia merekomendasikan hal hal seperti ketersediaan (Availability) dimana menerapkan manajemen 104 konservasi lingkungan yang baik guna menjaga kualitas cadangan air yang tersedia dan menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai bagi seluruh masyarakat.

1

Indonesia merekomendasikan hal lain seperti Aksesibilitas (Accessibility) dengan mengembangkan kerja sama atau kolaborasi dengan pihak swasta dan CSO, keterjangkauan (affordability) dengan menerapkan 105 pengaturan tarif yang sesuai dengan daya beli masyarakat setempat diantaranya mekanisme subsidi silang untuk menjadmin masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap air bersih.

1

Selain itu, hal yang diajukan oleh pemerintah Indonesia adalah Penerimaan (acceptability) dimana melibatkan komunitas lokal di dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan rasa kepemilikan 106 terhadap suatu kebijakan dan Kualitas (quality) untuk memenuhi infrastruktur dasar pengolahan air bekas pakai.

1

Indonesia menyampaikan bahwa sehubungna dengan sistem monitoring implemntasi pejanjian-perjanjian ASEAN, dibahas mengenai implementation data collection dan apakah data tersebut akan cukup 107 menggambarkan secara baik implementasi pada tataran nasional instrumen hukum ASEAN oleh setiap AMS. Terdapat kesulitan dalam mendapatkan dan mengolah data khususnya karena ada beberapa informasi yang dipandang sensitif oleh negara

1

Indonesia menyampaikan bahwa tertundanya ratifikasi atau pelaksanaan komitmen bersifat counterproductive terhadap upaya integrasi kawasan dan hanya akan menurunkan kredibilitas ASEAN. 108 Tantangan di ASEAN bukanlah kurang atau tidak adanya instrumen hukum yang memadai melainkan pelaksanaan dan kepatuhan (compliance) terhadap kewajiban yang terdapat dalam instrumen-instrumen hukum dimaksud.

1

Delri menyampaikan hasil pertemuan 1st ASEAN Head of Major Immigration Checkpoint Forum (AMICF) yang diselenggarakan 13-15 November 2017 di tangerang yang menekankan perlunya perhatian khusus 109 terhadap isu Foreign terrorist fighters (FTFs). Tiga hal yang perlu ditindaklajuti dari pertemuan pertam, AMICF, yaitu: mekanisme komunikasi AMICF; penyelenggaraan pertemuan kedua AMICF dan pembahasan konsep database AMICF. Pertemuan menyepakati Summary Report 1st AMICF dimaksud.

1

110

Terdapat usulan untuk mengubah sifat pertemuan AIIF dari Forum ' menjadi Meeting guna menngkatkan bobot pertemuan.

Indonesia menyampaikan usulan pembentukan DGICM+3 Consultation dengan RRT, Jepang dan Korea Selatan. Forum ini bisa menggunakan model konsultasi yang telah terbentuk antara DGICM dengan Australia. Hal ini di dasari fakta pergerakan manusia antara ASEAN dan ketiga negara tersebut cukup 111 besar yang berimplikasi pada resiko keamanan dan border management. Atas usulan Chair , DGICM Meminta Indonesia untuk menyusun non-paper mengenai usulan ini yang dapat berisi antara lain topiktopik yang akan dibahas dengan +3 countries dan Expected outcomes dari kerja sama DGICM +3. Nonpaper akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan DGICM selanjutnya.

Tidak Diterima

1

1

No

Posisi/prakarsa/rekomendasi

Terkait dengan program kerja ASEAN-Australia, Indonesia menyampaikan bahwa dua dari lima program 2016 - 2017 PoW telah terlaksana. Namun demikian, Indonesia tetap berkomitmen untujk menyelenggarakan program-program yang telah disepakati dan mengharapkan 3 program yang belum 112 terlaksana untuk ditambahkan pada 2017 - 2018 PoW Pertemuan menyepoakati ASEAN+Australian 20172018 Program of Work dengan tambhana program dari Indoensia. Program of Work DGICM+Australian 2017-2018 terlampir (Lampiran4). Indonesia menyampaian pemikiran bahwa terdapat sistem yang berbeda di setiap negara dalam hal border protection terkait kewenangan custom dan immigration . Sehubungan dengan hal ini Indonesia mengusulkan dilakukan kegiatan sharing of experience mengenai sistem custom dan immigration yang 113 terintegrasi. singapura menyampaikan bahwa meskipun di negaranya kewenangan custom dan immigration dilakukan oleh yang terpisah namun singapura bersedia melakukan sharing of experience dalam kerangka DGICM Indonesia menyampaikan draft concept note dan budget breakdown kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2018, sebagai berikut : a. AICHR Workshop on ASEAN: Realising the Right to 114 Health through Achieving Universal Health Coverage; b. AICHR High Level Dialogue on Managing Freedom of Expression in the Information Age; c. AICHR Workshop on Article 14 of the ASEAN Human Rights Declaration

Diterima

1

1

1

Wakil Indonesia untuk AICHR juga menyampaikan inisiatifnya untuk membuat pilot project untuk 115 memonitor implementasi komitmen ASEAN, salah satunya dalam pendekatan HAM bagi para korban perdagangan orang.

1

Wakil Indonesia untuk AICHR menyampaikan bahwa ASEAN mengecam praktek perdagangan orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 AHRD. ACTIP sebagai konvensi anti perdagangan orang di ASEAN 116 juga pada dasarnya telah melampaui Palermo Protocol karena mencakup 4 pilar utama, yakni pencegahan, penindakan, perlindungan, dan kerja sama.

1

Wakil Indonesia untuk AICHR menyampaikan bahwa ASEAN mengecam praktek perdagangan orang 117 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 AHRD. Untuk berkontribusi menangani isu tersebut, AICHR bekerja sama dengan badan sektoral ASEAN terkait, pemerintah lokal, dan CSO untuk memastikan bahwa pendekatan berbasis HAM terefleksikan dalam implementasi ACTIP di tingkat akar rumput. Wakil Indonesia untuk AICHR menyampaikan bahwa Australia dapat bekerja sama dengan berbagai badan 118 sektoral di ASEAN untuk mengatasi isu dimaksud, termasuk SOMSWD dan SOMHD.

119

Wakil Indonesia untuk AICHR menyampaikan bahwa Australia dapat bekerja sama dengan berbagai badan sektoral di ASEAN untuk mengatasi isu dimaksud, perlu dieksplorasi bentuk kerja sama politik lain antara Australia dan ASEAN dan melengkapi Bali Process untuk menghentikan demand migrasi ke Australia

Wakil Indonesia untuk AICHR menyampaikan pentingnya tidak memisahkan secara kaku upaya pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN, mengingat upaya pemajuan merupakan salah satu jalan yang dapat 120 dipergunakan untuk mencapai tujuan. dipahami bahwa desakan yang terlalu frontal tidak akan selalu berdampak efektif bagi para penerima bantuan. Ditekankan bahwa ASEAN mengedepankan pendekatan yang merangkul seluruh negara anggotanya. Indonesia menyampaikan pentingnya perubahan paradigma di ASEAN dari anak penyandang disabilitas sebagai penerima perlindungan menjadi pemilik hak asasi yang kebutuhannya harus dipenuhi. Perubahan 121 paradigma akan membantu mengubah arah kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak pendidikan dan mempercepat program pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas.

1

1

1

1

1

122

Indonesia menyampaikan bahwa untuk kondisi negara yang rawan terkena bencana, kurikulum pendidikan inklusif juga perlu menyertakan pendidikan antisipasi bencana

1

123

Indonesia mendorong agar standby force yang telah disiapkan oleh TCC sesuai dengan UNPCRS akan benar-benar dikerahkan mengingat anggaran untuk menyiapkan pasukan tersebut tidak sedikit

1

Indonesia mendorong terbentuknya mekanisme koordinasi antara Peacekeepers perempuan dan komunitas lokal Indonesia mendorong penyusunan paket pelatihan berupa buku saku/panduan bagi para Peacekeepers 125 sebagai output dari Keketuaan Bersama ADMM-Plus EWG on PKO (2017-2020) 124

1 1

Indonesia menyampaikan rekomendasi berdasarkan pengalaman pelaksanaan Joint Coordinated Patrol on Malacca Strait agar bentuk kerja sama di kawasan selalu didasari, diawali dengan pembangunan rasa 126 percaya antar milter negara-negara yang terlibat. Hal ini akan memudahkan komunikasi dan kerjasama di lapangan dan dapat meminimalisir kesalahan prosedur atau penyelesaian insiden-insiden kecil yang mungkin muncul di lapangan.

1

Untuk pembahasan mengenai CUES, Indonesia juga mendukung agar CUES dapat didorong dan diadopsi 127 oleh ADMM Plus, di sisi lain, Indonesia juga mendorong agar “CUES” lain seperti untuk kapal selam (submarine) dan airflight carrier ship juga mulai dapat dibahas.

1

Tidak Diterima

No

Posisi/prakarsa/rekomendasi

Indonesia menyampaikan inisiatif mengenai kerja sama “Our Eyes ” yaitu sharing informasi intelijen di 128 antara negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand untuk mempertajam estimasi atau prediksi terhadap suatu keadaan terkait terorisme dan radikalisme 129

Terkait keamanan maritim, Indonesia mendorong 10 negara ASEAN untuk bersatu dan kompak sehingga dapat menjamin keamanan perairan mutlak yang diperlukan bagi peningkatan ekonomi di kawasan

Indonesia mendorong agar penanganan terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar terkait 130 pengungsi Rohingya ditangani secara proporsional untuk mencegah kelompok tersebut direkrut oleh kelompok radikal Indonesia mengusulkan agar latihan shooting competition dimasukan kedalam kerja sama trilateral 131 antara Indonesia, Malaysia dan Filipina Indonesia menyampaikan pentingnya ASEAN dan kawasan dapat menghadapi secara lebih komprehensif 132 berbagai tantangan maritim, tidak hanya terkait isu-isu keamanan, namun termasuk keamanan navigasi, perompakan di laut, perubahan iklim, polusi di laut, dan lain-lain. 133 Indonesia menyampaikan pentingnya penguatan sinergi kerja sama maritim di ASEAN. Indonesia menyampaikan penguatan kerja sama antar law enforcement dan angkatan laut seluruh negara 134 di kawasan dalam penanganan isu kejahatan transnasional terkait kelautan. 135

Indonesia menyampaikan perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai pentingnya sectoral body atau mekanisme tersendiri yang menangani mengenai kerja sama maritim di ASEAN (lintas sektoral).

Diterima

1

1

1 1

1 1 1 1

Indonesia menyampaikan pentingnya terus mendorong implementasi komitmen kerja sama maritim yang telah disepakati di ASEAN seperti East Asia Summit (EAS) Statement on Enhancing Regional Maritime 136 Cooperation , ASEAN Regional Forum (ARF) Statement on Cooperation to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing , dalam bentuk kegiatan konkrit.

1

Indonesia menyampaikan perlunya pembahasan lebih lanjut penguatan ASEAN Maritime Forum dan 137 Expanded ASEAN Maritime Forum mengenai organisational matters seperti keketuaan, bentuk pertemuan (track 1 atau track 1.5 ) dan modalitas kedua forum tersebut.

1

138

Indonesia menyampaikan perlunya sustainability pendanaan ARMAC, dan bagaimana memanfaatkan ASEAN Trust Fund dan memobilisasi dana dari mitra dialog ASEAN serta mitra internasional lainnya

Penyampaian posisi dan pandangan Indonesia atas norma-norma hukum internasional terkait isu siber. Disampaikan bahwa ASEAN telah memiliki berbagai mekanisme yang dapat dimanfaatkan untuk 139 membahas mengenai penerapan berbagai norma hukum internasional terkait siber sehingga pembentukan mekanisme baru yang khusus membahas cybercrime dan cybersecurity dirasa belum diperlukan. Indonesia mendorong adanya koordinasi dan sinergi kerja sama yang lebih erat di antara berbagai 140 mekanisme/badan sektoral yang telah ada di dalam ASEAN.

141

142

143 144

Delri menyampaikan pandangan terkait keterlibatan Civil Society Organisation (CSO) atau LSM dalam program pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana. Merujuk ketentuan yang telah diterapkan Indonesia dalam Peraturan Kepala BNPB No. 4 tahun 2013, negara yang melakukan program pemulihan pasca bencana dapat memberikan kesempatan bagi CSO/LSM untuk terlibat dalam program pemulihan dan rekonstruksi, tentunya dengan persetujuan dan koordinasi dari pemerintah daerah maupun pusat. Hal ini dipandang perlu mengingat CSO/LSM dapat memperkuat program pemerintah di sektor-sektor tertentu, seperti pembangunan kapasitas (lokakarya, pelatihan, dan lain-lain) bagi pelaksana maupun masyarakat, diseminasi dan sosialisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi, hingga penyediaan desain rumah/bangunan ramah bencana. Indonesia secara khusus dapat menekankan pentingnya sinergi antara Visi Masyarakat ASEAN 2025 dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang berorientasi pada kemakmuran masyarakat guna menjawab berbagai tantangan pembangunan berkelanjutan. Memberi usulan konstruktif dalam Chairman’s Statement of the 31st ASEAN Summit untuk memasukkan referensi mengenai krisis kemanusiaan dan pembangunan inklusif di Rakhine State di dalam Chairman's Statement dimaksud Indonesia menyampaikan masukan untuk melakukan konsultasi dengan Timor-Leste untuk mengetahui perkembangan terkini dan kebutuhan pembangunan kapasitas yang diperlukan

Tidak Diterima

1

1

1

1

1

1 1

145 Indonesia menyampaikan masukan untuk melakukan kunjungan ke Timor-Leste oleh setiap pilar

1

Terkait dengan AIPR Executive Director Employment Contract , Indonesia memberikan masukan antara lain: a. Evaluation => pengaturan mengenai masa percobaan selama enam bulan dan dapat diperpanjang 146 hingga maksimal 12 bulan; b. Dismissal => Dasar penghentian bagi Direktur Eksekutif AIPR; dan c. Dispute Settlement => pengaturan mengenai penyelesaian sengketa yang dirasa kurang seimbang dan menutup kemungkinan penyelesaian secara hukum.

1

No

Posisi/prakarsa/rekomendasi

Indonesia menyampaikan untuk tetap mempertahankan formulasi awal Pasal 11 mengenai pajak 147 penghasilan pada draft HCA, mengingat AIPR tidak termasuk dalam organisasi internasional yang mendapatkan pengecualian pajak 148 Indonesia menyampaikan masukan terhadap draft Job Description DE Indonesia menyampaikan masukan terhadap draft Performance Appraisal dan meminta untuk dibahas 149 lebih lanjut Terkait updates on the host country agreement (HCA), Pertemuan sepakat draft HCA dapat ditandatangani 150 pada kesempatan pertama Indonesia mendorong AICHR agar memiliki mekanisme interaksi dengan CSO dengan status konsultatif 151 dengan AICHR, seperti melalui penyelenggaraan Pertemuan Interface.

Diterima

1 1 1 1 1

WG perlu mempertimbangkan pembuatan suatu ASEAN Fund yang dapat dipergunakan secara 152 nondiskriminatif tanpa memandang kewarganegaraan orang yang memerlukan bantuan dan akan digunakan atas permintaan negara yang memberikan bantuan.

1

153

Indonesia mengusulkan pembentukan Ad Hoc Working Group untuk menyusun Concept Paper: Establishment of Ad Hoc Working group to Develop Guidelines on Air Encounters between Military Aircrafts

1

154

Mengusulkan pelaksanaan Regional Workshop on TIP-related financial investigations dengan SOMTC sebagai lead sectoral body dan DGICM sebagai cross-sectoral body (h.3. No. 6c).

1

Indonesia mengajukan kegiatan Joint AICHR-CPR High Level Dialogue on Managing Freedom of Expression in the Information Age sebagai bagian dari upaya untuk mengimplementasikan Mandat 4.11 AICHR untuk 155 membangun pendekatan dan posisi bersama mengenai isu HAM yang menjadi kepentingan ASEAN, khususnya mandat 4.1.1 untuk mengidentifikasi isu HAM saat ini dan yang akan datang, yang dalam hal ini adalah isu yang berkaitan dengan implementasi kebebasan berekspresi di era informasi

1

Indonesia akan mengimplementasikan 2 (dua) kegiatan dalam AICHR Priority Programmes 2017, yakni: 1) The 2nd AICHR – SOMTC Consultation on Human Rights Approach in the Implementation of ACTIP, Yogyakarta, 29 – 30 Agustus 2017 yang akan didukung oleh EU melalui skema EU READi, Kedutaan Inggris 156 untuk Indonesia, dan AS melalui skema US PROGRESS. Kegiatan; dan 2) AICHR Workshop on Realising the Right to Health through Universal Health Care, Jakarta, 18 – 20 Oktober 2017 yang akan didukung oleh Misi Republik Korea untuk ASEAN

1

Indonesia bergabung dengan Filipina dan Malaysia akan menyelenggarakan Round Table Discussion on the Role of AICHR towards the Fulfillment of the Goals and Aspirations under the AHRD sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-50 ASEAN. Kegiatan diselenggarakan sebagai ruang dialog di antara para 157 pemangku kepentingan dalam membahas kepentingan bersama di kawasan, menganalisa kebutuhan, kesempatan, dan gap dalam standard-setting HAM, dan mengeksplorasi kerja sama antarpemangku kepentingan dalam mengatasi isu HAM yang menjadi kepentingan ASEAN.

1

Filipina, Malaysia, dan Indonesia mengusulkan pertemuan untuk membahas draft concept note dalam Round Table Discusssion: The AICHR’s Role and Work in Fulfilling the Goals and Aspirations of the ASEAN 158 Human Rights Declaration. Kegiatan dimaksud merupakan dialog 2 (dua) hari, dengan agenda utama yakni diskusi antara AICHR dan SOM mengenai perkembangan HAM dan peran AICHR dalam memenuhi tujuan dan aspirasi dalam AHRD. 159

Indonesia mengusulkan agar Sekretariat ASEAN dapat membangun database yang berisi modalitas dukungan pendanaan kegiatan oleh para Dialogue Partner yang dapat diakses dan menjadi rujukan bagi para Wakil untuk AICHR yang akan mengimplementasikan program prioritas

1

1

Sebagai bagian dari Updating the Work Plan of the DOC for 2016-2018, Indonesia menyampaikan prakarsa 160 penyelenggaraan Workshop on the Safety of Navigation and Communications at Sea sebagai upaya implementasi Work Plan yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 di Indonesia.

1

161 Memprakarsai pemilihan wakil Indonesia untuk menempati posisi sebagai Direktur Eksekutif AIPR

1

162

163 164 165

Pada pertemuan IAMM, Menlu RI berinisiasi menjadikan pertemuan sebagai pertemuan tertutup khusus Menlu guna membahas draft Statement Menlu ASEAN mengenai situasi kemanusiaan di Rakhine yang drafting awalnya dilakukan oleh Singapura. Pertemuan menghasilkan ASEAN Chairman’s Statement on the Humanitarian Situation in Rakhine State yang dikeluarkan Filipina sebagai Ketua ASEAN 2017 dan merupakan dokumen pertama ASEAN yang menujukkan posisi ASEAN terkait isu Rakhine. Indonesia menyampaikan perlunya guidelines kerja sama maritim di kawasan. Indonesia mengusulkan peningkatan level kerja sama maritim di kawasan Indonesia menyampaikan perlunya mempertimbangkan pembentukan special desk yang menangani isu kerja sama maritim di Sekretariat ASEAN

Tidak Diterima

1

1 1 1

No

Posisi/prakarsa/rekomendasi

Diterima

Indonesia sebagai Ketua Directors-General of Immigration Departments and Head of Consular Affairs Division of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) menyampaikan perkembangan terkait inisiatif pembentukan ASEAN Business Travel Card (ABTC). Saat ini ASEAN masih menunggu Malaysia guna 166 memulai Joint Task Force antara DGICM dengan Coordinating Committee on Services (CCS) untuk dapat membahas secara rinci kelayakan teknis pembentukan ABTC. ASEAN diharapkan dapat mencapai kesepakatan terhadap rencana pembentukan Joint Task Force pada pertemuan DGICM berikutnya di Laos, November 2017 dan melaporkan hasilnya kepada JCM

1

Sebagai tindak lanjut inisiatif Indonesia pada the 5th ASEAN Coordinating Council Working Group (ACCWG) on Timor Leste’s Membership Application to ASEAN, Indonesia menyampaikan kesiapan untuk 167 menjadi tuan rumah the 6th ACCWG pada 5 Desember 2017. Pertemuan dimaksud akan membahas hasil 3 (tiga) kajian independen masing-masing pilar mengenai studi implikasi keanggotaan Timor Leste dan mendiskusikan daftar kegiatan yang dapat diikuti Timor Leste dalam rangka peningkatan kapasitas

1

168

Ditandatanganinya ASEAN Consensus for Promotion and Protection of Migrant Workers yang diharapkan dapat menjadi “Living document” yang dapat terus diperbaiki

Indonesia mengusulkan agar proses keanggotaan Timor-Leste dapat dilakukan melalui suatu roadmap 169 dengan melihat partisipasi TL dalam kegiatan ASEAN yang bersifat capacity building dalam 2 tahun kedepan yang akan diikuti oleh review AIPR sebagai entitas ASEAN terkait perdamaian dan rekonsiliasi perlu didorong untuk menunjukkan 170 konsistensinya dalam berbagai kegiatan dan penelitian, peningkatan kapasitas dan aksi-aksi nyata guna mengatasi konflik Penerapan IHL melalui mekanisme interfaith dialogue juga dicontohkan dalam inisiatif organisasi masyarakat berbasis keagamaan di Indonesia yang bergabung dalam Indonesia Humanitarian Forum dan 171 Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) yang dengan dukungan pemerintah Indonesia berhasil bekerja sama memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban dari konflik di wilayah Rakhine, Myanmar Indonesia menyampaikan perkembangan terkini terkait dana yang diberikan Pemerintah Indonesia untuk 172 operasionalisasi sekretariat ASEAN sejumlah US$ 272,580.00 kepada ASEC Indonesia menyampaikan bahwa sehubungna dengan sistem monitoring implemntasi pejanjian-perjanjian ASEAN, dibahas mengenai implementation data collection dan apakah data tersebut akan cukup 173 menggambarkan secara baik implementasi pada tataran nasional instrumen hukum ASEAN oleh setiap AMS. Terdapat kesulitan dalam mendapatkan dan mengolah data khususnya karena ada beberapa informasi yang dipandang sensitif oleh negara Indonesia menyampaikan bahwa tertundanya ratifikasi atau pelaksanaan komitmen bersifat counterproductive terhadap upaya integrasi kawasan dan hanya akan menurunkan kredibilitas ASEAN. 174 Tantangan di ASEAN bukanlah kurang atau tidak adanya instrumen hukum yang memadai melainkan pelaksanaan dan kepatuhan (compliance) terhadap kewajiban yang terdapat dalam instrumen-instrumen hukum dimaksud. Indonesia menyampaikan posisi terkait infrastruktur, fasilitas, dan komoditas sebagai persiapan 175 peluncuran RoRo Sea Linkages Service Route Davao/General Santos – Bitung. Pertemuan menyepakati masukan Indonesia untuk menghapus kata “Harmonisation ” pada judul MoU mengenai kapal non-konvensi sehingga menjadi “MoU on the Improvement of Safety Standards and Ship Inspection for Non-Convention Ships in the ASEAN Region ”.

1

1

1

1

1

1

1

1 2

176 Dalam rangka upaya ASEAN untuk melakukan streamlining pertemuan-pertemuan ASEAN, pertemuan juga menyepakati masukan Indonesia untuk membahas kerja sama konektivitas maritim antara ASEAN dan India dalam forum MTWG saja. Pada pembahasan AFCF Work Plan Periode 2017-2020, Pertemuan menerima usulanIndonesia untuk 177 menjadi menjadi lead country pelaksanaan kegiatan combating IUU Fishing dan implementasi VG-SSSF pada tingkat ASEAN. Pertemuan menerima usulan Indonesia untuk mejadi chair dalam taskforce penyusunan ASEAN Common Fisheries Policy (ACSP) Indonesia, bersama Filipina, telah berhasil menyepakati Joint Declaration tentang peluncuran konektivitas 179 jalur laut yang menghubungkan Bitung-Davao/General Santos dalam rangka mempermudah aliran barang. 178

Tidak Diterima

1

1

1

Partisipasi Indonesia dalam rangka meningkatan kerja sama ASEAN dan India dalam sektor UMKM, 180 khususnya dalam rangka eksplorasi peluang business matching antar-UMKM.

1

Bersama Filipina, Indonesia akan merealisasikan joint project untuk coconut coir sebagai bagian dari 181 coconut mother project di BIMP-EAGA.

1

Laporan kesiapan Sumatera Barat untuk mengimplementasikan proyek peningkatan kapasitas produksi 182 terkait pengelolaan hewan ternak dan penyampaian dokumen kepada Malaysia dan Thailand guna tanggapan lebih lanjut.

1

2

No

Posisi/prakarsa/rekomendasi

Usulan agar laporan working groups kepada 24th SOM dan 23rd IMT-GT MM dapat menekankan pada 183 potensi subkawasan sebagai penyedia produk (barang dan jasa) halal untuk dikembangkan pada tingkat ASEAN. Proyek infrastruktur trans-Sumatera sebagai penunjang sekaligus katalisator arus barang dan jasa serta 184 manusia dalam rangka penguatan integrasi subkawasan IMT-GT guna memperkuat Masyarakat ASEAN. Usulan draf resolusi Indonesia mengenai Rakhine State berjudul Violent Attacks on Rohingya and 185 Humanitarian Crisis in Myanmar sebagai pernyataan politis sekaligus dorongan solutif kepada Pemerintah Myanmar. Pertemuan menyepakati kerja sama konkret yang less contentious di dalam kerangka East Asia Summit (EAS), seperti misalnya penanganan limbah plastik di laut sebagai implementasi EAS Statement on 186 Enhancing Regional Maritime Cooperation. Pertemuan mendukung usulan Indonesia untuk menerima rekomendasi CPR terkait efisiensi KTT dan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Mitra Wicara 187

Diterima

Tidak Diterima

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Pertemuan menerima dan mencatat masukan Indonesia mengenai perlunya implementasi kesepakatan Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ).

1

0

Pertemuan menyetujui usulan Indonesia dalam menyatakan pentingnya dilakukan pemberdayaan 198 kelompok moderat, wanita dan pemuda serta pembuatan peace narratives dan counter narratives untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme dan ekstrimisme.

1

0

Pertemuan menyetujui usulan Indonesia untuk memberikan perhatian pada kejahatan cyber serta berkembangnya radikalisme melalui media sosial.

1

0

1

0

1

0

Pertemuan mencatat hasil-hasil Pertemuan yang diselenggarakan oleh Indonesia, yaitu : - EAS Regional Seminar for Capacity Building to Prevent and Counter Violent Extremism, Surabaya, Desember 2016, 188 - EAS Seminar on Maritime Security Cooperation, Sydney, November 2016, dan - 5th AURED III: ASEAN-UN Collaborating in Conflict Prevention, Preventive Diplomacy and Prevention of Violent Extremism, Jakarta, November 2016

189

Pertemuan menyambut positif inisiatif Indonesia untuk menyelenggarakan EAS Conference on Marine Plastic Debris pada pertengahan tahun 2017.

Pertemuan dapat menerima upaya Indonesia untuk terus mendorong upaya perampingan Pertemuan ASEAN dengan menyelenggarakan commemorative summits secara back-to-back dengan 190 penyelenggaraan KTT ke-31 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya. 191

Pertemuan menerima usulan Indonesia terkait perlunya ASEAN memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Pertemuan menerima sejumlah inisiatif dan kepemimpinan Indonesia sebagai tindak lanjut KTT ke-28 dan ke-29 ASEAN, antara lain:

192

193

a. Peningkatan kerja sama dalam penanggulangan terorisme melalui kegiatan 5th ASEAN – UN Workshop Regional Dialogue III on Political-Security Cooperation, Jakarta, 7-9 November 2016 dan EAS Regional Seminar for Capacity Building to Prevent and Counter Violent Extremism, Surabaya, 5-6 Desember 2016. b. Peningkatan kerja sama dalam kerja sama maritim melalui kegiatan EAS Seminar on Maritime Security Cooperation dan rencana penyelenggaraan EAS Conference on Marine Plastic Debris.

Pertemuan menerima usulan Indonesia agar menyikapi dengan hati-hati perkembangan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan. Pertemuan menerima usulan Indonesia agar sejumlah rencana penyelenggaraan commemorative activities, termasuk comemmorative summits dengan negara mitra wicara, sebaiknya dilakukan 195 bersamaan dengan penyelenggaraan KTT ke-31 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya pada bulan November 2017 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia agar seluruh pihak, termasuk negara mitra ASEAN, memiliki moral and legal obligation untuk mempertahankan perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan. 196 Dalam kaitan ini, Indonesia menggarisbawahi pentingnya ketaatan pada nilai dan prinsip yang terkandung dalam Treaty of Amity and Cooperation (TAC). 194

197

199

Terkait dengan keamanan maritim, Pertemuan menyetujui usulan Indonesia untuk perlunya upaya 200 penguatan kerja sama melalui ASEAN mechanisms seperti ASEAN Defence Minister’s Meeting (ADMM)Plus, ASEAN Regional Forum (ARF), EAMF, EAS dan lainnya. Terkait dengan hak asasi manusia (HAM), Pertemuan menerima dan mencatat masukan Indonesia mengenai pentingnya kerja sama Jepang dan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights 201 (AICHR) untuk pemberdayaan perempuan, penanganan trafficking in persons, serta hak-hak penyandang cacat.

No

Diterima

Tidak Diterima

Dalam kaitan dengan peacekeeping dan peacebuilding, Pertemuan menerima dan mencatat usulan 202 Indonesia mengenai perlunya dibuat program kerja sama seperti joint exercise melalui mekanisme ADMMPlus Expert Working Group on Peacekeeping Operation (EWG on PKO).

1

0

Pertemuan menerima usulan Indonesia untuk menyelenggarakan pertemuan East Asia Summit (EAS) Conference on Marine Plastic Debris pada tahun 2017, sebagai implementasi EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation yang merupakan prakarsa Indonesia pada KTT ke-10 EAS di Malaysia pada 203 tahun 2015. Usulan kegiatan Indonesia ini mendapatkan sambutan positif dari negara anggota ASEAN dan Jepang, sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai permasalahan sampah laut serta dampaknya pada ekosistem/ sumber daya kelautan.

1

0

Pertemuan sepakat bahwa Sentralitas ASEAN merupakan driving force utama dalam dinamika arsitektur kawasan. Selama 50 tahun ASEAN telah menjalankan peran penting dalam menciptakan norma dan 204 prinsip bagi hubungan antar negara di kawasan. Hal ini menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang stabil sehingga mampu memberikan ruang guna menjalankan kerja sama ekonomi dan sosial.

1

0

Pertemuan menyetjui untuk memperkuat ASEAN dan kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara menjadi 205 lebih efektif berorientasi kepada hasil, mewujudkan visi “People Centered, People Oriented” guna memberikan manfaat langsung dan nyata bagi masyarakat.

1

0

Pertemuan menyambut baik rencana penyelenggaraan EAS Conference in Marine Plastic Debris di 206 Indonesia pada akhir tahun 2017. Pertemuan juga mencatat dukungan Australia terhadap pentingnya penambahan Kerja Sama Maritim menjadi prioritas baru dalam kerja sama EAS.

1

0

Pertemuan sepakat Negara Peserta ARF dapat mulai mengedepankan langkah-langkah preventive diplomacy dalam menghadapi berbagai tantangan dan menjaga stabilitas keamanan di kawasan

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Pertemuan setuju bahwa EAS diharapkan untuk tetap menjadi leaders led forum yang mampu membahas 213 isu-isu strategis dan sensitif secara terbuka.

1

0

Pertemuan menyepakati meningkatnya jumlah negara yang mengaksesi TAC membuktikan bahwa TAC masih relevan hingga saat ini. Dengan total 35 High Contracting Parties, terdapat kebutuhan untuk 214 memastikan observance negara yang mengaksesi TAC yang berkontribusi pada penciptaan keamanan dan stabilitas regional.

1

0

Pertemuan menyambut baik rencana Indonesia untuk menyelenggarakan pertemuan EAS Conference on Marine Plastic Debris pada paruh kedua tahun 2017, sebagai implementasi EAS Statement on Enhancing 215 Regional Maritime Cooperation. Selandia Baru menyambut positif usulan ini dan menyatakan kesediaannya untuk menjadi co-chair pada konferensi tersebut.

1

0

1

0

207

Posisi/prakarsa/rekomendasi

Pertemuan menyetujui promosi hak asasi manusia di kawasan. Indonesia menyampaikan bahwa ASEAN yang telah memiliki AICHR senantiasa mendukung berbagai upaya promosi dan proteksi hak asasi manusia 208 sebagaimana diamanatkan dalam Piagam ASEAN. Ke depannya, ASEAN dirasa perlu untuk lebih terbuka dalam mendiskusikan permasalahan mengenai hak asasi manusia di ASEAN. Pertemuan menyepakati komitmen ASEAN yang senantiasa mendukung tata kelola pemerintahan yang 209 baik (good governance) melalui pencegahan dan pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, dan penguatan penegakan hukum Pertemuan sepakat perlunya mengembangkan strategi dalam memerangi terorisme melalui penanganan terorisme hingga akar permasalahannya serta pelibatan pihak-pihak terkait dalam masyarakat seperti pemuda dan wanita guna mengembangkan narasi positif dan kontra-naratif. Indonesia juga menyampaikan pentingnya implementasi ASEAN Convention on Counter Terrorism seagai salah satu 210 instrument ASEAN dalam memerangi terorisme. Menanggapi hal tersebut, Australia menyampaikan adanya kemungkinan pengusulan sebuah statement mengenai countering financing and money laundering for terrorism sebagai salah satu statement untuk disahkan pada ASEAN-Australia Special Summit mendatang. Pertemuan setuju Dalam isu penyelundupan dan perdagangan manusia, Indonesia menyampaikan bahwa dengan telah berlakunya (entry into force ) ASEAN Convention on Trafficking in Persons (ACTIP), ASEAN 211 perlu untuk bekerja sama lebih erat guna menanggulangi permasalahan penyelundupan dan perdagangan manusia. Pertemuan setuju Sentralitas ASEAN merupakan driving force utama dalam dinamika arsitektur kawasan. 212 ASEAN dan Mitra Wicara diharapkan untuk memperkuat mekanisme yang telah ada: ASEAN, ASEAN+1, ASEAN+3, EAS, EAMF, ADMM Plus, ARF dan High Contracting Parties pada TAC.

Pertemuan sepakat dengan pandangan Indonesia yang menyatakan bahwa ASEAN tidak boleh memiliki mental perang dingin yang berpihak kepada major power tertentu. Kekuatan ASEAN terletak pada 216 netralitasnya dan kemampuan untuk menavigasikan posisi ditengah kontestasi negara adikuasa. ASEAN berusaha untuk menjadi benign regional organisation yang dapat dipercaya oleh semua pihak.

No

Posisi/prakarsa/rekomendasi

Pertemuan turut mendukung pendapat Indonesia dan menyepakati bahwa keberadaan ASEAN-Japan Centre (AJC) memberikan dampak yang positif baik dalam hubungan regional antara negara ASEAN, 217 maupun hubungan bilateral antara negara-negara ASEAN dengan Jepang, Pertemuan mendukung pendapat Indonesia bahwa pendirian AJC akan memberikan sinyal positif bagi 218 hubungan ASEAN-Jepang oleh karena itu perlu untuk memperpanjang Agreement Pendirian ASEANJepang. Pertemuan menerima usulan Indonesia mengenai penguatan arsitektur kawasan Asia Pasifik perlu 219

didasari pada penghormatan prinsip dan nilai yang terkandung dalam beberapa kesepakatan, antara lain, Treaty of Amity and Cooperation (TAC), ASEAN Charter, Bali Principles dan kesepakatan terkait lainnya.

Pertemuan menyetujui usulan Indonesia mengenai terdapat berbagai ASEAN led-mechanisms yang telah terbukti dan teruji untuk memberikan manfaat bersama dalam penciptaan stabilitas, perdamaian, keamanan serta perkembangan positif di kawasan. Dalam kaitan ini, Indonesia berpandangan tidak 220 diperlukannya mekanisme baru saat ini, dan lebih mengedepankan upaya penguatan (reinforcement) serta optimalisasi berbagai mekanisme arsitektur kawasan yang telah ada. Pertemuan menyambut baik concept paper yang disampaikan Indonesia dan menyambut baik rencana pelaksanaan NEAT WG dengan tema “Cleaning Up Our Seas: Finding a Workable Regional Cooperation 221 Framework on Marine Plastic Debris” di Indonesia pada pertengahan Agustus 2017 di Indonesia (Prakarsa) Semua perwakilan NEAT Country Coordinators yang hadir menyetujui usulan Indonesia untuk menambahkan satu sesi dalam NEAT CCM untuk membahas capaian dan implementasi dari rekomendasi 222 yang tercantum dalam NEAT Memorandum. Setiap host country dapat menyampaikan laporan terkait hal ini pada NEAT CCM di tahun berikutnya. Pertemuan menyepakati penguatan ASEAN-led mechanisms, seperti East Asia Summit (EAS), ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defence Ministerial Meeting Plus (ADMM Plus), dan Expanded ASEAN 223 Maritime Forum (EAMF) sebagai platform dialog dan konsultasi yang efektif di kawasan Asia-Pasifik, namun perlu terus bersinergi untuk melengkapi satu sama lain. Pertemuan setuju bahwa untuk menjamin tetap terjaganya kestabilan dan keamanan kawasan, Sentralitas ASEAN diperlukan dalam arsitektur regional di Asia-Pasifik. Hal ini terkait perubahan konstelasi 224 hubungan antar major powers akhir-akhir ini yang berdampak pada meningkatnya ketegangan dan potensi konflik, khususnya di kawasan. Pertemuan menyepakati usulan Indonesia yang menekankan pentingnya tidak membuat mekanisme baru dalam menjawab isu arsitektur keamanan kawasan, namun memperkuat mekanisme yang sudah ada 225 dengan fokus pada penguatan agar mekanisme tersebut berjalan secara efektif, efisien, dan mampu menghasilkan kebijakan yang implementable serta konkret Pertemuan menyetujui usulan Indonesia yang menekankan pentingnya penguatan kerja sama penanganan Ilegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF). Penanganan IUUF harus dilakukan secara 226 komprehensif dan menyeluruh dengan penekanan pada penegakan hukum dan keamanan. Pertemuan juga menyetujui usulan Indonesia perlunya peningkatan kewaspadaan pada masalah infiltrasi ISIS dan non-state actors pada konflik di kawasan, peningkatan fenomena lone-wolf terrorist, kembalinya 227 para foreign terrorist fighters (FTFs), dan penggunaan media sosial dan internet untuk merekrut teroris baru serta bagi penyebaran ideologi ekstremisme dan teror. Pertemuan menerima usulan Indonesia yang mengusulkan agar kerja sama ASEAN-AS dapat difokuskan pada bidang kerja sama: capacity building untuk menghadapi radikalisasi melalui internet dan 228 pembiayaan teroris, berbagai program pemberdayaan wanita dan pemuda untuk mencegah penyebaran ideologi ekstrim, serta program de-radikalisasi bagi para terpidana teroris. Pertemuan menerima usulan Indonesia mengenai penguatan kerja sama ASEAN-AS pada bidang peningkatan kapasitas pejabat penegak hukum, penguatan infrastruktur dan peraturan hukum, kerja 229 sama intelijen dan kontrol perbatasan serta perlunya memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pertemuan juga menyetujui usulan Indonesia yang menyampaikan perlunya perhatian bersama terkait masalah sampah plastik di laut. Dalam hal ini, Indonesia mendukung EAS Statement on Marine Plastic 230 Debris usulan AS. Indonesia juga menyampaikan rencana penyelenggaraan EAS Conference on Marine Plastic Debris di Indonesia pada tahun 2017. Pertemuan menyepakati usulan Indonesia yang berpandangan bahwa perlunya seluruh pihak 231 memberikan dukungan proses negosiasi framework COC terkait dengan isu LCS. Terkait dengan nuklir DPRK, Pertemuan juga menerima usulan Indonesia yang menyampaikan 232 keprihatinan mendalam atas situasi di Semenanjung Korea serta mendesak DPRK untuk menaati dan melaksanakan seluruh resolusi DK PBB.

Diterima

Tidak Diterima

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

No

Diterima

Tidak Diterima

Pertemuan menyepakati usulan Indonesia mengenai perlunya peningkatan kewaspadaan pada masalah infiltrasi ISIS dan non-state actors pada konflik di kawasan, peningkatan fenomena lone-wolf terrorist, 233 kembalinya para foreign terrorist fighters (FTFs), dan penggunaan media sosial dan internet untuk merekrut teroris baru serta bagi penyebaran ideologi ekstremisme dan teror.

1

0

Pertemuan menyetujui usulan Indonesia bahwa kerja sama ASEAN-Kanada dapat difokuskan pada bidang: capacity building untuk menghadapi radikalisasi melalui internet dan pembiayaan teroris, berbagai program pemberdayaan wanita dan pemuda untuk mencegah penyebaran ideologi ekstrim, program de234 radikalisasi bagi para terpidana teroris serta pentingnya peran organisasi masyarakat dalam mengantisipasi paham ekstrim dan radikal. Contoh organisasi masyarakat dimaksud seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul di Indonesia.

1

0

Indonesia menyampaikan posisinya yang memandang pentingnya isu arsitektur keamanan di kawasan yang kuat untuk perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan. Ditegaskan bahwa EAS Workshop merupakan Leaders-led forum yang strategis untuk membahas bagaimana negara peserta EAS dapat 235 mewujudkan hal ini. Indonesia menggarisbawahi bahwa pembahasan di EAS Workshop tidak perlu berfokus pada dikotomi pembuatan mekanisme baru atau memperkuat existing mechanism, namun perlu diingat lagi raison d’entre adanya EAS.

1

0

1

0

Pertemuan menerima usulan Indonesia yang menyampaikan bahwa tindakan Korea Utara di Semenanjung Korea merupakan ancaman bagi keamanan di kawasan dan perlunya mendesak agar Korea 237 Utara untuk mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB dan agar semua pihak berupaya maksimal untuk menahan diri dan menghindari terjadinya peningkatan ketegangan.

1

0

Pertemuan menerima prakarsa Indonesia mengenai NEAT Working Group on Water Pollution: Developing a Workable Regional Framework to Tackle Water Pollution in ASEAN Plus Three yang direncanakan pada 238 minggu kedua bulan Agustus 2017. Proposal proyek kegiatan ini telah dikirimkan kepada Sekretariat ASEAN untuk diproses dan dibahas lebih lanjut.

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

236

Posisi/prakarsa/rekomendasi

Pertemuan menyetujui usulan Indonesia yang menekankan pentingnya APT untuk memiliki serta memperkuat kerja sama di bidang penanggulangan transnational crimes.

Pertemuan sepakat dengan masukan Indonesia yang berpandangan bahwa capaian ASEAN-RRT di Guiyang merupakan cerminan adanya kesamaan semangat dan tujuan bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas dan keamanan di kawasan dan upaya penyelesaian sengketa di LCS harus dilakukan secara 239 damai dengan cara menghormati secara penuh proses diplomatik dan hukum sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982 serta tidak menggunakan kekerasan. Terkait dengan semakin bergejolaknya situasi di Semenanjung Korea, Pertemuan menyetujui masukan Indonesia atas tindakan Korea Utara telah menciptakan instabilitas di kawasan serta ancaman bagi 240 perdamaian dan keamanan dan mendesak Korea Utara untuk mematuhi serta memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB maupun hukum internasional yang berlaku lainnya. Pertemuan sepakat dengan usulan Indonesia yang mendorong like minded countries agar mendesak 241 Korea Utara untuk melakukan denuklirisasi serta tidak menggunakan senjata nuklir dalam bentuk apapun demi penyelesaian masalah di Semenanjung Korea. Pertemuan juga menyepakati usulan Indonesia yang menyampaikan bahwa dibutuhkan suatu “hard and soft approach” secara hand in hand dalam menangani isu terorisme. Pendekatan secara lembut dapat dilakukan melalui penggiatan promosi moderasi dan toleransi, counter narrative terkait Islam adalah 242 berkah bagi dunia (Rakhmatan lil-alamin) serta tindakan terorisme apapun tidak dapat diasosiasikan dengan Islam atau agama, budaya, suku dan negara manapun. 243

Pertemuan menerima inisiatif Indonesia yang akan menyelenggarakan EAS Conference on Marine Plastic Debris di Bali, Indonesia.

No

Posisi/prakarsa/rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Indonesia, mewakili ASEAN, dalam tanggapannya pada Agenda Cooperation on Other Non-Traditional Security Challenges menyampaikan, antara lain: - Meskipun ASEAN dan EU telah memiliki banyak instrumen dan mekanisme kontra terorisme, namun masih terlihat kurang efektif menyelesaikan masalah. Aksi terorisme masih terus terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk aksi terorisme di Marawi Filipina dan penyebaran foreign terrorist fighters (FTFs) di kawasan. - Kelompok teroris juga terus memperkuat sisi “soft power”-nya melalui penyebaran paham radikal dan 244 teror melalui media sosial. - Diusulkan penguatan kerja sama ASEAN-UE di bidang, antara lain: kemungkinan pembentukan “hotline communication” antar pejabat berwenang, kerja sama pertukaran informasi intelijen, dan peningkatan kapasitas aparat hukum dan keamanan terkait. - Indonesia juga menyampaikan pentingnya kerja sama pemberdayaan kelompok moderat untuk menangkal penyebaran ideologi radikal dan ekstremisme. Dalam kaitan ini dijelaskan peran organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Indonesia. Indonesia mendukung pengesahan APT Cooperation Work Plan (2018-2022) pada 18th APT FMM. 245 Dokumen ini diharapkan dapat memperkuat mekanisme APT melalui berbagai kerja sama fungsional yang memberikan manfaat konkret bagi kawasan Pertemuan menyepakati untuk menyertakan area kerja sama yang relevan dengan perkembangan EAS saat ini termasuk kerja sama maritim dalam Manila Plan of Action to Implement the Phnom Penh 246 Declaration to Implement EAS Development Initiative (Manila POA) 2018-2022. Indonesia menyampaikan perkembangan penyelenggaraan EAS Conference on Combatting Marine Plastic Debris di Bali, Indonesia pada tanggal 6-7 September 2017. Indonesia dan Selandia Baru selaku co-chairs 247 mengharapkan partisipasi seluruh negara peserta EAS pada kegiatan dimaksud. 248

249

250

251

252

Indonesia menyampaikan inisiatifnya bersama dengan Selandia Baru untuk menyelenggarakan EAS Conference on Combating Marine Plastic Debris pada bulan September tahun 2017 Indonesia menyampaikan kekhawatiran yang mendalam (gravely concern) terhadap perkembangan di Semenanjung Korea, dan mengutuk keras (strongly condemn) uji coba nuklir balistik yang dilakukan Korea Utara karena telah menyebabkan ketegangan di kawasan dan siap memberikan bantuan antara lain memfasilitasi dialog dengan Korea Utara. Indonesia menegaskan dialog merupakan langkah awal menurunkan ketegangan di kawasan. Pertemuan menyambut baik usulan Indonesia agar ASEAN berperan dan mendukung “Berlin Inisiatif”, yaitu five key steps kebijakan Presiden Moon Jae-in sebagai upaya untuk memulai kembali dialog damai dengan Korea Utara. Indonesia menyampaikan pentingnya menyeimbangkan pendekatan hard approach dan soft approach dalam upaya penanggulangan terorisme, termasuk pentingnya pemberdayaan perempuan dalam mengatasi permasalahan terorisme dari akarnya. Indonesia menyampaikan undangan kepada Australia untuk berkontribusi pada EAS Conference on Combating Marine Plastic Debris di Bali, 6-7 September 2017 sebagai implementasi konkret dari EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation yang merupakan prakarsa Indonesia.

Terkait isu Laut China Selatan, Indonesia menekankan pentingnya komitmen untuk menyelesaikan 253 perselisihan secara damai melalui legal and diplomatic process, sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS Indonesia mendorong agar proses negosiasi COC dapat segera dimulai. Indonesia juga menekankan 254 bahwa penyelesaian negosiasi COC akan berkontribusi menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Indonesia menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap uji coba rudal balistik antar-benua 255 (ICBM) yang dilakukan oleh Korea Utara. Indonesia mengajak ASEAN dan RRT untuk berperan dalam menurunkan ketegangan di kawasan. Indonesia mendorong kerja sama ASEAN dan India yang lebih kuat guna menangani berbagai tantangan 256 keamanan non-tradisional seperti terorisme, cyber security, perdagangan manusia dan obat-obatan terlarang, serta perompakan kapal. Indonesia menegaskan peran penting kesatuan dan sentralitas ASEAN dalam menciptakan kawasan dan 257 dunia yang damai, aman, dan sejahtera. Indonesia menekankan perlunya penguatan kerja sama ASEAN-UE di bidang penanganan Illegal, 258 Unreported and Unregulated (IUU) Fishing khususnya dalam kaitannya dengan pencegahan, kerja sama aparat penegak hukum, serta aspek ekonominya.

No

Posisi/prakarsa/rekomendasi

Indonesia menyampaikan bahwa penyelesaian isu Myanmar harus dilakukan melalui ASEAN Way, bukan dengan menunjuk pihak ketiga yang diberikan mandat yang belum tentu diterima oleh pihak Myanmar. 259 Dalam hal ini, Indonesia akan senantiasa menjalin dialog dengan Myanmar dan mengupayakan kerja sama di bidang militer, seperti dalam sharing of experience di bidang reformasi militer. Indonesia menekankan pentingnya antisipasi permasalahan penyebaran Foreign Terrrosit Fighters (FTFs), lone wolf terrorists, dan pengunaan sosial media/internet oleh kelompok teroris. Upaya penanganan 260 permasalahan tersebut harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Indonesia menekankan pentingnya peran APT dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan 261 (guardian of peace and stability) untuk kesejahteraan di kawasan (guardian of prosperity).

262

263 264 265

266

267

Indonesia menyampaikan dukungan untuk menjadi co-sponsor atas 2 (dua) statement yang terkait dengan terorisme yakni: EAS Leaders’ Declaration on Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (usulan Australia) dan EAS Declaration on Preventing and Countering the Spread of Terrorist Ideology (usulan Rusia). Indonesia mendorong agar kerja sama maritim dapat menjadi salah satu area prioritas kerja sama dalam Manila POA. Indonesia menyampaikan bahwa permasalahan sampah plastik di kawasan perlu penanganan segera mengingat kesejahteraan negara-negara di Kawasan Asia Timur bergantung pada sumber daya yang berasal dari laut dan perairan lainnya. Indonesia menyampaikan rekomendasi terkait pentingnya peran pemerintah dalam mendukung penelitian terkait sampah plastik mikro yang terdapat di perairan di kawasan. Indonesia memiliki perhatian khusus dalam mengatasi masalah pencemaran laut dan telah menghasilkan Rencana Aksi Nasional untuk memberantas sampah plastik di laut. Pada World Ocean Summit di Bali, Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mengurangi sampah plastik hingga 70% sebelum tahun 2025. Indonesia menyadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat kebutuhan untuk melakukan kolaborasi dan membangun kerangka kerja yang jelas serta rekomendasi kebijakan kerja sama yang konkrit. Indonesia menyampaikan lima prinsip kunci yang perlu dipertimbangkan dalam membahas permasalahan sampah plastik di laut, yaitu kesadaran, keberlanjutan, dukungan kelembagaan, inovasi dan inklusifitas. Prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam kerja sama nyata dengan batas waktu dan pembagian kerja yang jelas untuk dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan yang relevan dengan menggunakan mekanisme yang sederhana.

Indonesia menekankan pentingnya peran Pemerintah dalam menetapkan pedoman dan kebijakan dalam mengelola sampah plastik laut, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Pemerintah 268 telah menyelenggarakan berbagai strategi pengelolaan sampah seperti pembersihan pantai, mengkampanyekan dan mendidik generasi muda terkait dampak negatif sampah plastik laut. Indonesia merekomendasikan key elements untuk Regional Plan of Action in Combating Marine Plastic Debris yang memerlukan masukan lebih lanjut dari para peserta Konferensi. Dokumen tersebut direncanakan dapat dibahas lebih lanjut oleh negara peserta EAS untuk kemudian 269 dikonsolidasikan menjadi draft Regional Plan of Action (POA) on Combating Marine Plastic Debris sebagai hasil konkret dari Konferensi. Selanjutnya, POA ini diharapkan dapat menjadi salah satu outcome document pada KTT ke-13 EAS di tahun 2018.

Diterima

Tidak Diterima

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

Pertemuan menyambut baik rekomendasi yang disampaikan oleh WG yang dipimpin oleh NEAT Indonesia mengenai upaya mengatasi masalah polusi sampah laut di Asia Timur. 270 WG yang dipimpin NEAT Indonesia merekomendasikan: (i) penguatan kepedulian masyarakat; (ii) penguatan regulasi dan pengaturan di tingkat nasional dan regional; serta (iii) masalah implementasi kebijakan harus diatasi.

271

Pertemuan menyambut baik salah satu rekomendasi yang disampaikan NEAT Indonesia untuk mengatasi masalah kendala finansial NEAT Myanmar untuk menjadi tuan rumah Pertemuan NEAT CCM dan NEAT AC tahun 2018. NEAT Indonesia merekomendasikan agar NEAT Myanmar mengajukan dukungan finansial APT Cooperation Fund (APTCF Pertemuan menyambut baik presentasi NEAT Indonesia mengenai penguatan Track 2 dalam peningkatan kerja sama di Asia Timur.

272 Dalam presentasinya, NEAT Indonesia memaparkan perlunya Track 2 menghasilkan rekomendasi akademis yang berkualitas sesuai dengan masukan yang dibutuhkan oleh APT Leaders dan sekaligus meningkatkan komunikasi dengan Track 1.

No

Posisi/prakarsa/rekomendasi

Dalam Pertemuan ASEAN-UN Prep SOM, Delri menyampaikan bahwa AURED III merupakan forum yang menghasilkan proposal dan rekomendasi yang nyata dan workable, dalam meningkatkan kapasitas 273 ASEAN berkolaborasi dengan PBB dalam isu pencegahan konflik dan pencegahan violent extremism. Disampaikan pula rencana penyelenggaraan UNCLOS Training di Indonesia pada bulan akhir tahun 2017 atas kerjasama Pemerintah Indonesia dan UN dengan memanfaatkan dana mitra. Dalam AUMM, Menlu RI secara khusus sampaikan perlunya peningkatan kerja sama ASEAN – PBB dengan implementasi penuh rencana aksi kemitraan komprehensif, kerja sama konkrit seperti penggunaan ASEAN 275 Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) dan peningkatan hubungan antara AHA Center dan UN OCHA. 274

Terkait isu Rakhine State, dijelaskan upaya Indonesia dan ASEAN dalam membantu Myanmar, termasuk 276 terkait bantuan kemanusiaaan dan dukungan terhadap implementasi laporan Advisory Committee pimpinan Kofi Annan. Indonesia menyampaikan hasil dari NEAT Working Group on Water Pollution: Developing a Workable Regional Framework to Tackle Water Pollution in ASEAN Plus Three yang telah diselenggarakan di Jakarta 277 pada tanggal 28 Agustus 2017. Pertemuan Working Group tersebut telah menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di wilayah perairan negara-negara APT.

Diterima

Tidak Diterima

1

0

1

0

1

0

1

0

1

No

Posisi/prakarsa/rekomendasi

Diterima

Indonesia menyampaikan pelaksanaan EAS Conference on Combatting Marine Plastic Debris di Bali, 6-7 September 2017. Konferensi yang diketuai bersama dengan New Zealand telah menekankan pentingnya peran Pemerintah dalam menetapkan pedoman dan kebijakan dalam mengelola sampah plastik laut, baik 278 di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Usulan Indonesia agar pembahasan lebih lanjut isu ini di ASEAN Maritime Forum dan Expanded ASEAN Maritime Forum yang akan diselenggarakan 6-7 Desember di Jogjakarta disepakati dalam pertemuan.

279

Dalam Pertemuan 4th ASEAN-EU High-Level Dialogue on Maritime Security Cooperation , Delri menyampaikan pentingnya diplomasi agar IUU Fishing diakui secara global sebagai kejahatan lintas batas

Pada EAS Seminar on Non-Proliferation in the Indo-Pacific , Delri berhasil mengawal jalannya diskusi agar prinsip interdiksi tidak dimunculkan dalam sesi diskusi dan dibahas secara detail dalam seminar dengan 280 mengedpankan penerapan sanksi DK PBB melalui forum-forum multilateral

Dalam KTT Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Amerika Serikat, usulan Indonesia agar 281 kemitraan strategis ASEAN-AS dapat berkontribusi pada perdamaian dan kesejahteraan dunia dapat disetujui Pada KTT ke-20 ASEAN-RRT, pertemuan menyetujui usulan Indonesia mengenai pentingnya penyelesaian 282 COC di LCS sesegera mungkin Dalam KTT ke-9 ASEAN-PBB, Indonesia mendorong penguatan kerja sama bagi perdamaian dunia, antara 283 lain melalui pengelolaan Peace-Keeping Operation (PKO) Pada KTT ke-12 Asia Timur (EAS), pertemuan menyepakati beberapa usulan Indonesia antara lain (1) peningkatan kerja sama agar keterbukaan ekonomi dapat dijaga, serta mempersempit jurang 284 pembangunan antar negara, dan (2) menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan, dan kemakmuran di kawasan, termasuk dimulainya negosiasi COC di LCS. Indonesia memaparkan rekomendasi yang dihasilkan pada pembahasan di EAS Conference on Combating Marine Plastic Debris di Bali. Beberapa elemen rekomendasi yang disampaikan yakni: Principles, Reduce Marine Debris from the Land and Sea, Reduce Plastics Production and Use, Promote Campaign, Research 285 and Education on Marine Debris, Enhance Policy Reform and Law Enforcement, dan Strengthen Regional and International Cooperation and Coordination. Diharapkan ke depannya kesemua elemen tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar penyusunan Regional Plan of Action penanganan sampah plastik di kawasan. Indonesia menyampaikan rekomendasi terkait pentingnya peran pemerintah dalam mendukung 286 penelitian terkait sampah plastik mikro yang terdapat di perairan di kawasan TOTAL

Tidak Diterima

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

Jumlah posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang kemaritiman, polkam dan perbatasan yang diterima oleh unit Multilateral adalah sebanyak 341 Jumlah posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang kemaritiman, polkam dan perbatasan yang disampaikan kepada unit Multilateral adalah sebanyak 351

280

9

Matriks Informasi Kinerja Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang kemaritiman, polkam dan perbatasan yang diterima pada forum regional dan multilateral No.

Posisi/prakarsa/rekomendasi

Bidang

1,2,3

Pertemuan 1st APEC Senior Officials Meeting and related meeting (SOM1), dilaksanakan di Vietnam pada tanggal 20 Februari - 4 Maret 2017. Pada pertemuan tersebut terdapat 3(tiga) inisiatif Indonesia di bidang maritim yang diterima oleh forum yakni : 1. Inisiatif Concept Note on Regional Workshop on the Implementation of Periodical Disease Surveillance and Management Health Plans of White Shrimp(Litopenaeus vannamel) disease 2 . Inisiatif Concept Note on Inspector Implementationof The Port Measure Agreement . 3. Inisiatif Concept Note on Regional Workshop on Asia-Pacific Fisheries Business Sustainability and Livelihood. Ketiganya diterima bahkan mendapat dukungan (co-sponsor) dari Viet Nam, AS dan Rusia.

Maritim

4,5

Pada rangkaian pertemuan IORA Leader's Summit yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 - 7 Maret 2017 di Jakarta, capaian Indonesia terdiri atas : 1. Pertemuan Tingkat Menteri IORA, 6 Maret 2017, menyepakati IORA Action Plan, 2. Konferensi Tingkat Tinggi, 7 Maret 2017 menyepakati Jakarta Concord , yang merupakan dokumen strategis dan visioner untuk memperkuat kerja sama antarnegara anggota maupun dengan negara mitra wicara pada 6 isu prioritas dan isu-isu cross-cutting.

Maritim

6

25th Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), 9th Plenary Session dilaksanakan di Fiji pada tanggal 13 - 21 Januari 2017, Pertemuan APPF ke-25 mengeluarkan 21 resolusi, dari 21 (dua puluh satu) resolusi tersebut, terdapat 6 (enam) resolusi usulan Indonesia di bidang pemberdayaan perempuan, anti korupsi, dialog antar agama, konservasi ekosistim laut, ketahanan pangan dan perubahan iklim. Indonesia mendorong Pertemuan Women Parliamentarian menjadi agenda rutin dalam APPF.

Polkam

7

Pada rangkaian pertemuan IORA Leader's Summit yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 - 7 Maret 2017 di Jakarta, dihasilkan 1(satu) outcome dokumen yang merupakan inisiatif dari Indonesia yakni Declaration on Preventing and Countering Terrorism and Violent Extremism.

Polkam

8,9,10

Pertemuan The 3rd Blue Economy Core Group Workshop dilaksanakan di Mauritius pada tanggal 8 - 13 April 2017. Terdapat 3 (tiga) prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima di bidang maritim pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, yaitu: Mengikuti The 3rd IORA Blue Economy Core Group (BECG) Workshop . Tercapainya kepentingan Indonesia: (1) Menyampaikan persiapan IORA Ministerial Blue Economy Conference II; (2) Melakukan pendekatan untuk mendorong kehadiran negara anggota dan mendapatkan inidikasi kuat kehadiran tingkat Menteri Madagaskar, Mauritius, Somalia dan Uni Komoro.

Maritim

11

Pertemuan 2nd Indonesia - Australia Informal Discussion on the Pacific dilaksanakan di Canberra pada tanggal 3 - 6 Mei 2017. Terdapat 1 (satu) prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima di bidang Polkam pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika berupa usulan Indonesia terkait kerja sama antar polisi melalui JCLEC diterima oleh Australia dan sepakat untuk menyusun work plan yang terdiri dari usulan kerja sama teknis yang dpat dilakukan bersama. Kerja sama teknis juga melibatkan negara di kawasan pasifik di bidang eco-tourism, perikanan, tat kelola pemerintahan dan mitigasi bencana alam.

Polkam

12

Pertemuan Maritime Safety and Security Programme dilaksanakan di Semarang pada tanggal 13 - 21 Agustus 2017 dalam rangka memajukan kerja sama maritime safety and security di IORA. Beberapa hasil pertemuan: (1) sharing best practices mengenai mekanisme dan teknis penanganan keselamatan maritim di negara masing-masing; (2) engagement antara negara-negara di kawasan Kemaritiman Samudra Hindia dan Pasifik untuk menangani isu keamanan maritim di kedua kawasan; dan (3) pertemuan menghasilkan masukan dari peserta terkait modalitas dalam rencana pembentukan Working Group on Maritime Safety and Security.

13

Kegiatan Pacific Engagement dilaksanakan di Fiji pada tanggal 3 - 5 Agustus 2017. Delegasi RI yang terdiri dari Kemlu dan BIN berhasil menggalang dukungan negara-negara Pasifik (Fiji, Nauru, Kiribati, Selandia Baru, dan Samoa) terhadap Indonesia, dalam kunjungan pra-kondisi KTT PIF 2017.

Polkam

14

Pertemuan 48th Pacific Islands Forum and Related Meetings (PIF) dilaksanakan di Apia, Samoa tanggal 4 - 8 September 2017. Terdapat 1 (satu) prakarsa/rekomendasi yang diterima di bidang Polkam yakni Indonesia berhasil mengamankan hasil KTT PIF sebagaimana tertuang dalam Komunike 2017, dari upaya-upaya kelompok separatis papua (ksp) dan negara simpatisan a.l. Tonga, Solomon Islands, dan Vanuatu.

Polkam

15,16

Pertemuan 17th IORA COM Meeting dilaksanakan di Durban - Afrika Selatan pada tanggal 14 - 20 Oktober 2017. Terdapat 2 prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang Maritim : (i) Indonesia telah secara resmi menyelesaikan masa Keketuaan di IORA. Negara-negara anggota memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian IORA selama masa keketuaan 2015 - 2017 dan mengakui akan sulit menyamai kesuksesan Keketuaan Indonesia; (ii) Amandemen IORA Charter dilaksanakan secara intersessional; (iii) pengesahan Durban Communique; dan (iv) Indonesia menjadi leading countries pada isu menyangkut kepentingan nasional yaitu keselamatan dan keamanan maritim, manajemen perikanan (koordinator), mitigasi risiko bencana, blue economy, pemberdayaan perempuan dan penguatan kelembagaan IORA.

Kemaritiman

17,18

Pertemuan Workshop on Marine Aquaculture and Fish Health Management dilaksanakan di Situbondo pada tanggal 22 - 27 November 2017. Terdapat 2 prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang Maritim : Menyelenggarakan Workshop on Marine Aquaculture and Fish Health Management berfokus pada budidaya kerapu. Workshop tersebut menghasilkan rekomendasi antara lain: pembentukan sub-working group on aquaculture , pelatihan budidaya spesies kakap putih, bandeng dan rumput laut; kerja sama restorasi habitat ikan dan pertukaran ahli. Secara terpisah, workshop juga mempererat kerja sama bilateral dengan (i) pemesanan benih kerapu oleh Malaysia, diikuti oleh rencana yang sama dari Oman dan (ii) peluang kerja sama untuk pembangunan kapasitas kepada Kenya untuk pembangunan hatchery dan bantuan tenaga ahli .

19

Pertemuan 2nd IORA Meeting of Experts for Maritime Safety and Security (MEMSS ke-22 dilaksanakan di New Delhi-India pada tanggal 7 - 8 November 2017. Terdapat 1 prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang Maritim : Menjadi pembicara pada sesi Regional Legal Framework for Maritime Governance (pembicara ahli) dan mengusulkan langkah strategis untuk menanggulangi ancaman di Samudra Hindia yakni pembentukan IORA Regional POA in Combating Piracy and Armed Robbery at the Sea, Crime in Fisheries and Trans. Organized Crime, Indian Ocean Maritime Bureau dan patroli bersama negara-negara IORA.

Kemaritiman

20

Pertemuan 4th Indian Ocean Dialogue (IOD) ke-4, dilaksanakan di Abu Dhabi pada tanggal 9 - 10 Oktober 2017. Terdapat 1 prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang Maritim : Menjadi pembicara pada sesi Regional Legal Framework for Maritime Governance (pembicara ahli) dan mengusulkan langkah strategis untuk menanggulangi ancaman di Samudra Hindia yakni pembentukan IORA Regional POA in Combating Piracy and Armed Robbery at the Sea, Crime in Fisheries and Trans. Organized Crime, Indian Ocean Maritime Bureau dan patroli bersama negara-negara IORA.

Kemaritiman

21

Pertemuan 3rd Trilateral Dialogue on Indian Ocean, dilaksanakan di New Delhi - India pada tanggal 21 November 2017. Terdapat 1 prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang Maritim : Mengawal kepentingan Indonesia dalam kerja sama IORA , khususnya menekankan signifikansi implementasi Jakarta Concord dan IORA Action Plan . Selaras dengan kepentingan nasional dan sesuai peran sebagai koordinator kerja sama perikanan di IORA, Indonesia juga menekankan pentingya penguatan kerja sama manajemen perikanan dengan penyusunan modalitas awal. Selain itu digarisbawahi pentingnya koordinasi berbagi instansi hukum untuk penaggulangan IUUF. Terkait rencana pelibatan Afrika Selatan dan Persatuan Emirat Arab belum disetujui mengingat Indonesia dan Australia mengajukan pertimbangan terkait hal ini.

22

Pertemuan Asian Parliamentary Assembly (APA) 1st Executive Council Meeting dilaksanakan pada tanggal 30 Sept - 4 Oktober 2017 di Phnom Penh - Kamboja. Terdapat 1 prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang Polkam : Diterimanya rekomendasi Indonesia pada forum APA untuk menambahkan operating paragraph pada 3 resolusi (Resolution on Good Governance, Resolution on Goood Parliamentary Practice, Resolution on Asian Parliaments' Unwavering Support for the Palestinian People) , dan rekomendasi Indonesia untuk mencari mekanisme kontribusi yang paling sesuai untuk masing-masing anggota pada Resolution Planning APA Budget.

Polkam

23

Seleksi Sekretaris Jenderal IORA dilaksanakan pada tanggal 1 -5 Oktober 2017 di Mauritius. Terdapat 1 prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang Polkam : Memimpin proses wawancara 3 orang kandidat Sekjen IORA dari Afrika Selatan, Uni Comoros dan Kenya. Konsensus dari proses seleksi mengajukan Duta Besar Nomvuyo Nokwe dari Afrika Selatan sebagai Sekjen IORA periode 2018 - 2020. Di sela-sela proses Seleksi, Dirjen Aspasaf bersama Troika IORA lain bertemu dengan PM Mauritius untuk menyampaikan (i) capaian IORA, yakni proses seleksi Sekjen IORA dan peningkatan kerja sama IORA, (ii) memohon dukungan Mauritius pada pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB dan (iii) Senior Official Afsel menyampaikan dapat dipastikan dukungan Afsel untuk Indonesia di DK PBB.

Polkam

24

Pertemuan Sidang Pleno ke-10 Asia Parliamentary Assembly (APA), dilaksanakan di Istanbul pada tanggal 20 -25 November 2017. Terdapat 1 prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang Polkam : Diterimanya rekomendasi Indonesia pada forum APA yang tertuang dalam Istanbul Declaration sebagai outcome document terkait dengan (i) komitmen penyelesaian target sustainable development goals (SDGs), (ii) keterwakilan perempuan dalam Parlemen dan pekerja migran.

25

Pertemuan 13th Pre-Senior Officials' Meeting (Pre-SOM 13) dan 13th CTI-CFF Senior Officials' Meeting (SOM 13), dilaksanakan di Manila pada tanggal 27 - 30 November 2017. Terdapat 1 prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang Polkam : Diterimanya prakarsa Indonesia pada forum CTICFF sebagai Chair Marine Protected Area (MPA) Technical Working Group (TWG) sekaligus sebagai Co-Chair Threatened Species TWG Polkam periode 2018-2020. Pada tahun 2018, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah (i) MPA Regional Exchange (REX), Q2 di Raja Ampat, (ii) Governance Working Group (CMWG dan FRWG) Meeting April 2018, (iii) CCA Blue Carbon Training , Q3 di Bali, (iv) Our Ocean Conference , 29-31 Oktober 2018 di Bali.

Kemaritiman

Kemaritiman

Polkam

26

Pertemuan Special Working Group (SWG) and Senior Officials Committee (SOC) Conference on Interaction and Confidence Building Measures in ASIA (CICA) dilaksanakan di Siem Reap - Thailand pada tanggal 23 - 25 November 2017. Terdapat 1 prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang Polkam : CICA telah mengembangkan lingkup kerja sama melampaui isu confidence building measures dan mulai memberikan perhatian pada dimensi ekonomi, lingkungan hidup serta transborder issues lainnya dalam rangka mewujudkan komitmen bersama menjaga perdamaian dan keamanan di Asia melalui dialog demi mewujudkan area keamanan bersama dengan hidup berdampingan secara damai, bebas dan menuju kemakmuran.

27

Diterimanya usulan Indonesia mengenai kerja sama penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) yang termuat dalam Chair’s Statement of the 13th Asia and Europe Meeting (ASEM) Foreign Ministers’ Meeting (paragraf 28), Nay Pyi Taw, 17-21 November 2017 Maritim

28

2nd RI-EU Security Policy Dialogue di Brussel, pada tanggal 19-20 Oktober 2017 telah menyepakati peningkatan kerja sama di bidang politik keamanan untuk mengatasi isu-isu, antara lain, terorisme, narkotika, melalui program-program yang tangible

Polkam

Polkam 30

Forum on the Philippines-EU Framework Agreement on Partnership and Cooperation di Manila, 8-10 Oktober 2017, sharing best practices terkait implementasi EU-Indonesia PCA kepada Kemenlu Filipina

Polkam

Matriks Informasi Kinerja Persentase naskah mengenai kebijakan Indonesia di bidang maritim, polkam dan perbatasan yang dimuat di berbagai media berbahasa asing No.

Judul Naskah

1

Evaluation on the effectiveness of Comprehensive Parnership of Indonesia with Countries in Asia Pacific and African Regions

2 Focused Group Discussion (FGD) Russia’s BRICS Diplomacy 3

The Impacts of PCA Ruling on Regional Strategic Environment in the South China Sea, Islands and Rocks in the South China Sea

Sharing Experiences of Promoting Regional Security and Business Connectivity: East Asia and West Asia International Workshop on Violent Extremism in Southeast Asia 5 : Emerging Trends, Challenges and Opportunities for Cooperation 6 Harnessing Nuclear Power: Good or Bad for Indonesia 50th Jubilee ASEAN Symposium Reviewing ASEAN Centrality and 7 Unity: Strategic Role of ASEAN in the Maintenance of Regional Stability Indonesia Promotes Use of Nuclear Technology foor Peaceful 8 Purposes: Envoy South China Sea Workshop Aims to Manage Potential Conflicts 9 in Dispute Waters Deputy Minister AM Fachir: Potential Conflict in the South China 10 Sea Can Be Mitigated Through Cooperation Between Parties Involved in the Region 11 Indonesia Cyber-Diplomacy: Now and Later 4

Tanggal Publikasi

24 Februari 2017 8 Maret 2017

17 April 2017 12 Mei 2017

29 Maret 2017 18 Mei 2017

15 Juli 2017 19 Oktober 2017 16 November 2017

17 November 2017 23 November 2017

th

12

The 27 Workshop on Managing Potential Conflicts in the 24 November 2017 South China Sea

13 BDF Chapter Tunis The First Indonesia-Australia-India Senior Officials’ Strategic 14 Dialogue

27 November 2017 28 November 2017

Matriks Informasi Kinerja Persentase seminar/workshop/diskusi internasional di bidang maritim, polkam dan perbatasan yang berhasil diselenggarakan No. 1 2

3 4

Nama Seminar/Workshop /Diskusi internasional Policy Planning Consultation (PPC) RI - Jerman Focused Group Discussion (FGD) “Russia’s BRICS Diplomacy” International Workshop on Violent Extremism in Southeast Asia : Emerging Trends, Challenges and Opportunities for Cooperation Policy Planning Dialogue (PPD) RI-Azerbaijan

Tanggal Pelaksanaan 6 Maret 2017

Jakarta

8 Maret 2017

Jakarta

20 - 23 Maret 2017

Honolulu

6 April 2017

Jakarta

5 Policy Planning Consultation (PPC) RI - Italia 10 April 2017 6 Policy Planning Dialogue (PPD) RI-Korea Selatan 19 April 2017 Diskusi terkait kegiatan Sustainable Islands Development Initiatives bersama Kedutaan Besar Jerman di Jakarta dan Wismar University of Applied 7 Sciences (Jerman) 25-27 April 2017 8 Policy Planning Consultation (PPC) RI - AS Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) “Sharing Experiences of Promoting Regional Security and Business Connectivity: East Asia and West Asia” (East 9 West Seminar) 10 Policy Planning Consultation (PPC) RI - Rusia Focus Group Discussion on the Disbanding of Hizbut 11 Tahrir: Case Study of West Asia and Europe

12 13 14

15 16 17

18

Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) “ASEAN Simposium dalam rangka memperingati 50th Jubilee ASEAN Symposium Reviewing ASEAN Centrality and Unity: Strategic Role of ASEAN in the Maintenance of Regional Stability ” Diskusi Terbatas : “South China Sea in American Perspective ” BDF Chapter Tunis, Tunis “Sharing Experiences of Promoting Regional Security and Business Connectivity: East Asia and West Asia”(East West Seminar), chapter II 27th Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea The First Indonesia-Australia-India Senior Officials’ Strategic Dialogue FKKLN “Informative Session: Review on Policy Analysis and Development Agency’s Research Projects and Activities 2017”

Tempat

Roma Seoul

Ranai, Kepulauan Natuna

2-7 Mei 2017

Washington, D.C.

12 Mei 2017 18 Mei 2017

Jakarta Denpasar

12 Mei 2017

Jakarta

13-14 Juli 2017

Jakarta

25 September 2017

Jakarta

2 Oktober 2017

Tunisia

5 Oktober 2017

Amman

16-17 November 2017

Jakarta

27 November 2017

Bogor

12 Desember 2017

Jakarta

Matriks Informasi Kinerja Persentase diskursus mengenai kebijakan Indonesia di bidang maritim, polkam dan perbatasan yang diterima di berbagai fora internasional No.

1

2

3 4 5

6 7

8

Nama Diskursus Briefing Note (BN) “Isu-Isu Strategis Perbatasan RIMalaysia: Studi Kasus Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat Briefing Note (BN) “Antisipasi Gerakan Pro Kemerdekaan Papua di Pasifik: Pendekatan Kuantitatif untuk peningkatan hubungan Indonesia dengan Pasifik” Briefing Note (BN) “Saran Tindak atas Laporan Komisi Tinggi Dewan Hak Asasi Manusia PBB terkait Pengungsi Rohingya” Policy Planning Consultation (PPC) RI - Jerman Focused Group Discussion (FGD) “Russia’s BRICS Diplomacy” International Workshop on Violent Extremism in Southeast Asia : Emerging Trends, Challenges and Opportunities for Cooperation Policy Planning Consultation (PPC) RI - Italia Briefing Note (BN) “Mengantisipasi Perkembangan Negatif dari Isu Semenanjung Korea”

ASEAN Regional Forum Workship on Preventive 9 Diplomacy in a Post Conflict Environment

10 11 12

Briefing Note (BN) “Langkah-langkah Mengantisipasi Reaksi Luar Negeri terhadap Hasil Pilkada Jakarta”

Tanggal

18 Januari 2017

26 Januari 2017

6 Februari 2017 6 Maret 2017 8 Maret 2017

20 - 23 Maret 2017 10 April 2017

16 April 2017 18 April 2017

21 April 2017 2-7 Mei 2017 18 Mei 2017

Policy Planning Consultation (PPC) RI - AS Policy Planning Consultation (PPC) RI - Rusia Briefing Note (BN) “Pemutusan Hubungan Diplomatik Beberapa Negara Arab dengan Qatar: Antisipasi 13 Indonesia” 6 Juni 2017 Briefing Note (BN) “Implikasi Kunjungan Perdana Menteri India ke Israel terhadap Geopolitik Kawasan”

14 3 Agustus 2017 15 Diskusi Terbatas : “South China Sea in American Perspective 25 September 2017 ” Focus Group Discussion (FGD) “Reflection and Opportunities of Mongolia – Indonesia Bilateral 16 Cooperation 5-6 Oktober 2017; Briefing Note (BN) “Capaian Kinerja Presiden Jokowi 17 2015 – 2017” 8 November 2017 27 Oktober – 10 International Leaders Visiting Program 18 November 2017; 19

Briefing Note (BN) “Perkembangan Politik di Kamboja”

27 November 2017

20

Pelatihan Australia – Singapore Cyber Risk Reduction

5-8 Desember 2017

Briefing Note (BN) “Mengantisipasi Parpol Asing yang Mendukung Kemerdekaan Papua: Tinjauan Hukum 21 Internasional” 22 Desember 2017

a esia di bidang maritim, agai fora internasional Tempat

-

-

Jakarta Jakarta

Honolulu Roma

Dili, Timor Leste

Washington, D.C Denpasar

-

Jakarta

Ulaanbataar, Mongolia Washington DC -

Singapura

-

B.2 DIPLOMASI EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA YANG KUAT

Sasaran Strategis: Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya yang kuat IKU : Indeks Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya Sub IKU-1 : Jumlah Kesepakatan bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

No

Informasi Kinerja

1 MoU RI - Filipina di bidang Pertanian, 28 April 2017 Memorandum of understanding between the Ministry of Health of 2 the democratic Republic of Timor Leste and the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, Jenewa, 24 Mei 2017 Record of Discussion of the 1st Meeting on the Review of Border 3 Crossing Agreement RI-Malaysia, di Bali, 6 – 7 Juli 2017 Agreed Minutes of the 4th Working Group Meeting on the Review 4 of the Border Trade Agreement (BTA) 1970, Kuching, Malaysia, 10-11 Juli 2017 Agreed Minutes of the 3rd Senior Official and Ministerial Meeting 5 (SOMM) of the Joint Trade and Investment Committee (JITC), Kuching, 12 – 13 Juli 2017 Joint Report Pertemuan Bilateral RI-Singapura on the Bilateral 6 Economic Working Groups, 28 Juli 2017

Bidang

Keterangan

Kodefikasi

Pertanian

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.1

Kesehatan

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.2

Ekososbud

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.3

Ekonomi

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.4

Ekonomi

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.5

Ekonomi

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.6

7

MoU for the establishment of an Indonesia-Singapore Business Council, Jakarta 28 Juli 2017

Ekonomi

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.7

8

Minutes of the 3rd Indonesia-Philippines Joint Agriculture Working Group Meeting, Manila 24-25 Agustus 2017

Pertanian

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.8

9

MoU RI-Viet Nam di bidang kerja sama pendidikan, Jakarta, 23 Agustus 2017

Sosbud

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.9

MoU kerja sama di bidang pembangunan pedesaan antara 10 Kementerian PDT RI dan Kementerian Agriculture and Rural Development Viet Nam, Jakarta 23 Agustus 2017

Ekonomi

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.10

11 MoU RI-Viet Nam di bidang batu bara, Jakarta, 23 Agustus 2017

Ekonomi

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.11

MoU RI-Viet Nam kerja sama utilisasi gas di area perbatasan landas kontinen, Jakarta 23 Agustus 2017

Ekonomi

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.12

Ekonomi

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.13

Ekonomi

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.14

Ekonomi

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.15

Ekososbud

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.16

Ekosos

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.17

Sosial

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.18

Sosial

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.19

Pendidikan

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.20

Pendidikan

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.21

Pendidikan

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.22

Pendidikan

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.23

12

MoU on Enhancement of Bilateral Cooperation between PT 13 Garuda Indonesia (Persero) tbk and Vietnam Airlines JSC, ditandatangani 24 Agustus 2017 MoU on Long term Coal Supply between Vietnam National Coal and Mineral Industries Holding Corporation Ltd (VINACOMIN) and 14 PT. Garuda Agung Perkasa (PT. Bintang Delapan Capital Group), ditandatangani 24 Agustus 2017 MoU on Coal and Port Development between Hong Phat Group 15 and PT. Intra Asia Indonesia, ditandatangani 24 Agustus 2017 Record of Discussion of the 2nd Meeting on the Review of Border 16 Crossing Agreement RI-Malaysia, di Putra Jaya, 12 – 13 September 2017 RoD Pertemuan Bilateral Pembahasan Draft MoU PLRT RI17 Malaysia di Bandung, 18-20September 2017 18

19

20

21

22

23

Report of Pertemuan COM ke-13 to AATHP dan COP ke-13 to AATHP, Brunei, 11-12 September 2017 Memorandum Saling Pengertian antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia dan Pasukan Pertahanan Awam Singapura Republik Singapura tentang Manajemen Risiko Bencana, Singapura 7 September 2017 Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Republik Singapura tentang Kerja sama di bidang Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Industri, Singapura 7 September 2017 Memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Singapore Polytechnic mengenai Program Pelatihan Keterampilan Ekonomi Digital, Singapura 7 September 2017 Memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan National University of Singapore mengenai Kunjungan Ahli dalam urusan Akademik, Singapura 7 September 2017 Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Republik Singapura tentang Kerja sama di bidang Pendidikan Tinggi, Singapura 7 September 2017

23

24

25

26

Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Republik Singapura tentang Kerja sama di bidang Pendidikan Tinggi, Singapura 7 September 2017 Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Republik Singapura tentang Kerjasama bidang Pendidikan, Singapura 7 September 2017 Pengaturan Teknis antara Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Institute of Technical Education Singapura terkait Program Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Tenaga Pengajar dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Vokasi Industri MoU Kerja Sama bidang Pendidkan RI-Laos, Bogor 12 Oktober 2017

27

MoU kerja sama di bidang Pendidikan Tinggi RI-Laos, Bogor 12 Oktober 2017

28

MoU antara Kadin Indonesia dan Laos National Chamber of Commerce and Industry, 12 Oktober 2017

29

MoU RI-Laos on Coal Supply to Khammoun Coal Fired Power Plant, 12 Oktober 2017

Agreed Minutes of the 5th Working Group Meeting on the Review 30 of the Border Trade Agreement (BTA) 1970, Yogyakarta, 2 – 3 November 2017 Record of Discussion of the 3rd Meeting on the Review of Border 31 Crossing Agreement RI-Malaysia, di Jakarta, 7 – 8 November 2017 MoU RI-Malaysia di bidang pendidikan tinggi Islam, Kuching 22 32 November 2017 33

Risalah pertemuan KK/JKK Sosekmalindo ke-35, 29 November 2017

Pendidikan

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.23

Pendidikan

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.24

Pendidikan

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.25

Pendidikan

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.26

Pendidikan

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.27

Perdagangan

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.28

Ekonomi

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.29

Ekonomi

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.30

Ekososbud

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.31

Pendidikan

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.32

Ekososbud

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.2.1.33

Declaration of Intent between the Government of Australia and the 34 Government of the Republic of Indonesia, 25 - 26 Februari 2017

Ekonomi

Direktorat Astimpas

Atps. B.2.1.1

Summary of Discussion on the Way Forward on IJEPA Auto Tariff 35 Issue and General Review,

Ekonomi

Direktorat Astimpas

Atps. B.2.1.2

Polsosbud

Direktorat Astimpas

Atps. B.2.1.3

Ekonomi

Direktorat Astimpas

Atps. B.2.1.4

Ekonomi

Direktorat Astimpas

Atps. B.2.1.5

Polsosbud

Direktorat Astimpas

Atps. B.2.1.6

Ekonomi

Direktorat Astimpas

Atps. B.2.1.7

Ekonomi

Direktorat Astimpas

Atps. B.2.1.8

Ekonomi

Direktorat Astimpas

Atps. B.2.1.9

Polsosbud

Direktorat Astimpas

Atps. B.2.1.10

Polsosbud

Direktorat Astimpas

Atps. B.2.1.11

Ekonomi

Direktorat Asselteng

Asselteng B.2.1.1

Ekonomi

Direktorat Asselteng

Asselteng B.2.1.2

Memorandum of Understanding on Cultural Cooperation between The Government of The Republic of Indonesia and The 36 Governent of The Hong Kong Special Administrative Region of The People's Republic of China, 30 April - 1 Mei 2017

37

38

39

40

41

42

43

44 45

Memorandum of Understanding Between Directorate General of National Export Development Ministry of Trade of The Republic of Indonesia and Hong Kong Trade Development Council on Promotion Activity, 30 April - 1 Mei 2017 Memorandum of Understanding on Economic and Technical Cooperation between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People's Republic of China, 14 - 15 Mei 2017 Plan of action for the implementation of the memorandum of understanding between The National Disaster Management Authority of the Republic of Indonesia and The Ministry fo Rural & Maritime Development and National Disaster Management of The Republic of Fiji, Jakarta 11 Agustus 2017 Nota Kesepahaman antar Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Kementerian, Pengembangan Pedesaan dan Maritim, Serta Penangggulangan Bencana Nasional Republik Fiji, 9 Agustus 2017 Summary of Discussions The 10th Round of Negotiations Indonesia - Astralia Comprehensive Economic Partnership Agreement, Jakarta 13-17 November 2017 Memorandum of Understanding Between The Ministery of Energy and Mineral Resources of The Republic of Indonesia and The National Energy Administration of The People's Republic of China on Energy Cooperation, Jakarta 13 November 2017 Memorandum of Understanding Between The Miniisty of the Republic of Indonesia and The National Health and Family Planning Commission of The People's Republic of China in the area of health cooperation, Solo, 28 November 2017 Memorandum saling Pengertian antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Republik Korea tentang Kerjasama Kesehatan Naskah MoU Kerjasama natara Bank Indonesia dan Bank Markazi Jomhouri Iran. 27 Februari 2017

Summary of Discussion pada the2nd Joint Committee Meeting 46 for Review of Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement, I slamabad 16-17 February 2017

Summary of Discussion pada the2nd Joint Committee Meeting 46 for Review of Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement, I slamabad 16-17 February 2017 MoU Kerja sama Kelautan dan Perikanan RI - Srilanka pada saat 47 Kunjungan Kenegaraan Presiden Sri Lanka ke Indonesia, 8 Maret 2017 MoU Kerja sama Industri Tradisional RI - Srilanka pada saat 48 Kunjungan Kenegaraan Presiden Sri Lanka ke Indonesia, 8 Maret 2017 Komunike Bersama Penanganan IUU Fishing pada saat 49 Kunjungan Kenegaraan Presiden Sri Lanka ke Indonesia, 8 Maret 2017 MoU kerjasama pendidikan antara RI - Rep. Islam Afghanistan, 5 50 April 2017 di Jakarta

Ekonomi

Direktorat Asselteng

Asselteng B.2.1.2

Ekonomi

Direktorat Asselteng

Asselteng B.2.1.3

Ekonomi

Direktorat Asselteng

Asselteng B.2.1.4

Ekonomi

Direktorat Asselteng

Asselteng B.2.1.5

Sosial dan Budaya

Direktorat Asselteng

Asselteng B.2.1.6

Ekonomi

Direktorat Asselteng

Asselteng B.2.1.7

Ekonomi

Direktorat Asselteng

Asselteng B.2.1.8

Ekososbud

Direktorat Asselteng

Asselteng B.2.1.9

Partisipasi Aktif Delri pada Globe Oil India 2017, Mumbai 13-15 53 September 2017

Ekonomi

Direktorat Asselteng

Asselteng B.2.1.10

Joint Statement Kedua Menteri Perdagangan RI-India, 25 Sept 54 2017 New Delhi dalam rangka Pertemuan ke-2 BTMF

Ekonomi

Direktorat Asselteng

Asselteng B.2.1.11

Ekonomi

Direktorat Timur Tengah

Timteng. B.2.1.1

Ekonomi

Direktorat Timur Tengah

Timteng. B.2.1.2

Ekonomi

Direktorat Timur Tengah

Timteng. B.2.1.3

Ekonomi

Direktorat Timur Tengah

Timteng. B.2.1.4

Ekonomi

Direktorat Timur Tengah

Timteng. B.2.1.5

Sosbud

Direktorat Timur Tengah

Timteng. B.2.1.6

Sosbud

Direktorat Timur Tengah

Timteng. B.2.1.7

Sosbud

Direktorat Timur Tengah

Timteng. B.2.1.8

Ekonomi

Direktorat Timur Tengah

Timteng. B.2.1.9

Ekonomi

Direktorat Timur Tengah

Timteng. B.2.1.10

MoU kerjasama teknik antara Kementerian Keuangan RI dengan 51 Kementerian Keuangan Rep Islam Afghanistan, 5 April 2017 di Jakarta MoU kerjasama Minyak dan Gas Bumi antara Kementerian 52 Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Kementerian Perminyakan dan Gas Alam India, 20 April 2017 di Jakarta Summary Records 1 st Meeting of Bilateral Consultative Forum RI53 Pakistan, Jakarta 11 Juli 2017

Memorandum of Understanding between The Aeronautical 56 Authorities of The Republic of Indonesia and The Kingdom of Saudi Arabia, 1 - 3 Maret 2017 Memorandum Saling Pengertian tentang Kontribusi Pendanaan Arab Saudi untuk Pembiayaan Proyek Pembangunan antara 57 Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, 1 - 3 Maret 2017 Program Kerja Sama di bidang Perdagangan antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan 58 dan Investasi Kerajaan Arab Saudi, 1 - 3 Maret 2017 Program Kerja Sama antara Kementerian Koperasi dan Usaha 59 Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Otoritas Usaha Kecil dan Menengah Kerajaan Arab Saudi, 1 - 3 Maret 2017 Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kesehatan 60 Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi di bidang Kerja Sama Kesehatan, 1 - 3 Maret 2017 Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Urusan Islam, Dakwah dan 61 Bimbingan Kerajaan Arab Saudi di bidang Urusan Islam. 1 - 3 Maret 2017 Memorandum Saling Pengertian Kerja Sama Kebudayaan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 62 dan Kementerian Kebudayaan dan Informasi Kerajaan Arab Saudi, 1 - 3 Maret 2017 Program Kerja Sama antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Kementerian 63 Pendidikan Kerajaan Arab Saudi dalam bidang Kerja Sama Saintifik dan Pendidikan Tinggi, 1 - 3 Maret 2017 Program Kerja Sama antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Kementerian 64 Pendidikan Kerajaan Arab Saudi dalam bidang Kerja Sama Saintifik dan Pendidikan Tinggi, 1 - 3 Maret 2017 Agreed Minutes RI-Oman dalam bidang Kerja Sama 65 Perhubungan Udara, 11-12 April 2017 Minutes the Task Force Meeting between the Republic of 66 Indonesia and the United Arab Emirates Naskah Pernyataan Minat Dalam Rangka Pembentukan Hubungan Sister City antar Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah 67 RI dan Kota Tripoli Provinsi Lebanon Utara Lebanon. 16-18 Oktober 2017 Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of 68 Health between the Government of the State of Qatar and the Government of the Republic of Indonesia, 18 Oktober 2017 Agreement between the Government of the Republic of Indonesia 69 and the Government of the State of Qatar for Air Services, 18 Oktober 2017

Ekonomi

Direktorat Timur Tengah

Timteng. B.2.1.11

Ekonomi

Direktorat Timur Tengah

Timteng. B.2.1.12

Sosbud

Direktorat Timur Tengah

Timteng. B.2.1.13

Ekonomi

Direktorat Timur Tengah

Timteng. B.2.1.14

70

71

72

73

74

75

Memorandum of Understanding between the Ministry of Education and Culture the Government of the Republic of Indonesia and the Ministry of Education and Higher Education the Government of the state of Qatar on Cooperation in the Field of Education, 18 Oktober 2017 Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Qatar on Youth and Sports Cooperation, 18 Oktober 2017 Rencana Aksi 2017-2021 untuk Implementasi Deklarasi Bersama kemitraan Strategis bagi Masa Depan yang Sejahtera dan damai antara Pemerintah RI dan pemerintah Afsel Memorandum Saling pengertian Kementerian Luar nwegeri RI dan Departemen Hubungan Internasional dan Kerja sama Republik Afsel mengenai kerjasama Pendidikan dan pelatihan Diplomatik Persetujuan Umum antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Angola tentang Kerjasama Ekonomi, Ilmiah, Teknik dan Kebudayaan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Federal Ethiopia tentang Angkutan Udara

Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya di unit Amerop adalah 38

Sosbud

Direktorat Timur Tengah

Timteng. B.2.1.15

Sosbud

Direktorat Timur Tengah

Timteng. B.2.1.16

Ekonomi dan Sosial Budaya

Direktorat Afrika

Afrika.B.2.1.1

Ekonomi dan Sosial Budaya

Direktorat Afrika

Afrika.B.2.1.2

Ekonomi dan Sosial Budaya

Direktorat Afrika

Afrika B.2.1.3

Ekonomi dan Sosial Budaya

Direktorat Afrika

Afrika B.2.1.4

Sasaran Strategis: Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya yang kuat IKU : Indeks Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya Sub IKU-2 : Jumlah data economic intelligence negara/wilayah akreditasi yang dimiliki

No

Perwakilan

Keterangan

1 KJRI Penang

Direktorat Asia Tenggara

2 KJRI Johor Bahru

Direktorat Asia Tenggara

3 KBRI Pnom Penh

Direktorat Asia Tenggara

4 KBRI Vientiane

Direktorat Asia Tenggara

5 KJRI Davao City

Direktorat Asia Tenggara

6 KJRI Songkla

Direktorat Asia Tenggara

7 Kota Kinabalu

Direktorat Asia Tenggara

8 KBRI Manila

Direktorat Asia Tenggara

9 KBRI BS Begawan

Direktorat Asia Tenggara

10 KBRI Ho Chi Minh City

Direktorat Asia Tenggara

11 KBRI Dili

Direktorat Asia Tenggara

12 KBRI Hanoi

Direktorat Asia Tenggara

13 KBRI Kuala Lumpur

Direktorat Asia Tenggara

14 KBRI Bangkok

Direktorat Asia Tenggara

1 2 3 4

Direktorat Asia Selatan dan Tengah Direktorat Asia Selatan dan Tengah Direktorat Asia Selatan dan Tengah Direktorat Asia Selatan dan Tengah

KBRI Tashkent KBRI New Delhi KBRI Colombo - Srilanka KBRI Colombo - Maladewa

5 KBRI Astana - Astana

Direktorat Asia Selatan dan Tengah

6 KBRI Astana - Tajikistan

Direktorat Asia Selatan dan Tengah

7 KBRI Islamabad

Direktorat Asia Selatan dan Tengah

8 KJRI Karachi

Direktorat Asia Selatan dan Tengah

9 KJRI Mumbai

Direktorat Asia Selatan dan Tengah

10 KBRI Kabul

Direktorat Asia Selatan dan Tengah

11 KBRI Baku

Direktorat Asia Selatan dan Tengah

12 KBRI Dhaka

Direktorat Asia Selatan dan Tengah

13 KBRI Tehran

Direktorat Asia Selatan dan Tengah

14 KBRI Dhaka - Nepal

Direktorat Asia Selatan dan Tengah

1 KBRI Abuja 2 KBRI Windhoek merangkap Angola

Direktorat Afrika Direktorat Afrika

3 KBRI Dakar

Direktorat Afrika

4 KBRI Addis Ababa

Direktorat Afrika

5 KBRI Dar Es Salam

Direktorat Afrika

6 KBRI Harare

Direktorat Afrika

7 KBRI Nairobi

Direktorat Afrika

8 KBRI Pretoria

Direktorat Afrika

9 KJRI Cape Town

Direktorat Afrika

10 KBRI Antanarivo

Direktorat Afrika

11 KBRI Maputo

Direktorat Afrika

1 KBRI Amman

Direktorat Timur Tengah

2 KBRI Damaskus 3 KBRI Beirut 4 KBRI Oman

Direktorat Timur Tengah Direktorat Timur Tengah Direktorat Timur Tengah

5 KBRI Riyadh

Direktorat Timur Tengah

6 KBRI Manama

Direktorat Timur Tengah

7 KBRI Abu Dhabi

Direktorat Timur Tengah

8 KJRI Dubai

Direktorat Timur Tengah

9 KBRI Alger

Direktorat Timur Tengah

10 KBRI Cairo

Direktorat Timur Tengah

11 KBRI Rabat

Direktorat Timur Tengah

12 KBRI Baghdad

Direktorat Timur Tengah

13 KBRI Sana’a

Direktorat Timur Tengah

14 KBRI Tripoli

Direktorat Timur Tengah

15 KBRI Kuwait

Direktorat Timur Tengah

16 KBRI Khartoum

Direktorat Timur Tengah

1 KBRI Tokyo 2 KJRI Perth 3 KBRI Wellington 4 KBRI Fiji

Direktorat Asia Timur Pasifik

5 KJRI Vanimo 6 KJRI Guangzhou

Direktorat Asia Timur Pasifik

7 KBRI Beijing 8 KBRI Seoul

Direktorat Asia Timur Pasifik

Direktorat Asia Timur Pasifik Direktorat Asia Timur Pasifik Direktorat Asia Timur Pasifik Direktorat Asia Timur Pasifik Direktorat Asia Timur Pasifik

9 KJRI Shanghai

Direktorat Asia Timur Pasifik

10 KJRI Osaka 11 KJRI Melbourne

Direktorat Asia Timur Pasifik

12 KBRI Canberra 13 KJRI Darwin

Direktorat Asia Timur Pasifik

14 KJRI Noumea 15 KJRI Sydney

Direktorat Asia Timur Pasifik

16 KBRI Port Moresby

Direktorat Asia Timur Pasifik

Jumlah data economic intelligence negara/wilayah akreditasi yang dimiliki di wilayah Amerop adalah 58

Direktorat Asia Timur Pasifik Direktorat Asia Timur Pasifik Direktorat Asia Timur Pasifik

Sasaran Strategis: Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya yang kuat IKU : Indeks Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya Sub IKU-5 : Jumlah promosi Trade Tourism and Investment (TTI)

No 1

Informasi Kinerja

Pelaksanaan Familiarization Trip Dep Magazine Vietnam ke Direktorat Asia Tenggara Jakarta, Yogyakarta, dan Bali, 4-11 Maret 2017

Kunjungan Tim Indonesia Business Connection (IBC) ke Timor-Leste, 17 - 20 Mei 2017 Partisipasi Dit Astara dalam pertemuan Senior Official 3 Meeting 6 Working Group di Singapura Tanggal 12 Mei 2017 Fasilitasi Dit. Asia Tenggara pada the 4th Thailand Industry 4 Expo 2017, di Bangkok, 25-30 Juli 2017 2

5 6

7

8 9 10

Keterangan

Partisipasi Dit Astara dalam Pertemuan Tingkat Menteri Perekonomian RI - Singapore 28 Juli 2017 Fasilitasi Dit. Astara dalam pengaturan pertemuan rombongan bisnis Singapore Water Association dengan BKPM dan Kementan, 11 Juli 2017 Fasilitasi Dit. Astara dalam pencarian peserta pameran Indonesia's Manufacturing Exhibition di Davao, tanggal 2024 Juli 2017 Partisipasi Dit. Astara dalam pertemuan misi Singapore Business Federation dengan Menko Perekonomian, tgl 27 Juli 2017 Kunjungan Menteri Luar Negeri Laos ke Pabrik PT Pupuk Kujang di sela-sela JCBC RI-Laos, 27 Juli 2017 Fasilitasi Dit. Astara dalam kunjungan Perdana Menteri Laos ke Trade Expo Indonesia 2017 di Serpong, 11 Oktober 2017

Kodefikasi Astar B.3.3.1

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.3.3.2

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.3.3.3

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.3.3.4

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.3.3.5

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.3.3.6

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.3.3.7

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.3.3.8

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.3.3.9

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.3.3.10

11

Fasilitasi Dit. Astara dalam business meeting antara Kadin Indonesia dengan Kadin Laos pada 12 Oktober 2017

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.3.3.11

12

Working Dinner Direktur Asia Tenggara dengan pengusaha Direktorat Asia Tenggara dan investor Thailand di Indonesia, 25 Oktober 2017

Astar B.3.3.12

Partisipasi Dit. Astara pada penjajakan awal kerja sama 13 industri strategis Indonesia dengan Departemen Industri Pertahanan Viet Nam, 13-14 Desember 2017 Pembahasan kerja sama ekonomi dan perdagangan pada 14 Pertemuan Bilateral dalam Kunjungan Resmi Perdana Menteri Jepang ke Indonesia tanggal 15 - 16 Januari 2017 Collective Call of Business Leaders to the President dalam 15 Kunjungan Resmi Perdana Menteri Jepang ke Indonesia tanggal 15 - 16 Januari 2017

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.3.3.13

Direktorat Astimpas

Atps. B.3.3.1

Direktorat Astimpas

Atps. B.3.3.2

The 6th Defence Industry Cooperation Committee between 16 The Republic of Indonesia and The Republic of Korea 30th - Direktorat Astimpas 31st May 2017 Gwacheon, Republik of Korea

Atps. B.3.3.3

Penyelenggaraan the 3rd High Level Economic Dialogue RI17 RRT di Beijing 22 - 23 Agustus 2017 (forum dialog ekonomi Direktorat Astimpas RI-RRT)

Atps. B.3.3.4

Penyelenggaraan the 3rd High Level Economic Dialogue RIDirektorat Astimpas RRT di Beijing 22 - 23 Agustus 2017

Atps. B.3.3.5

18

18

Penyelenggaraan the 3rd High Level Economic Dialogue RIDirektorat Astimpas RRT di Beijing 22 - 23 Agustus 2017

Atps. B.3.3.5

19

The 2nd Indonesia - China JCM on Aerospace Cooperation di Bali, 28 - 29 September 2017

Direktorat Astimpas

Atps. B.3.3.6

Direktorat Astimpas

Atps. B.3.3.7

The 2nd Indonesia - China JCM on Aerospace Cooperation di Bali, 28 - 29 September 2017 20 (kerja sama kedirgantaraan RI-RRT)

Disepakatinya Target perdagangan USD 30 miliar kedua negara tahun 2022 dalam Kunjungan Kenegaraan Presiden 21 Direktorat Astimpas Korea Selatan ke Indonesia pada tanggal 9 November 2017 Pertemuan RI-Jepang dalam Fasilitasi Proyek 22 Pembangunan Pelabuhan Patimban dan Pengembangan Research Center UGM, tanggal 13 November 2017 Sosialisasi Buku Panduan Berbisnis dengan Pihak Iran, 23 Jakarta, 26 Januari 2017

Atps. B.3.3.8

Direktorat Astimpas

Atps. B.3.3.9

Dit. Asselteng

Asselteng.B.2.3 .1

Dit. Asselteng

Asselteng.B.2.3 .2

Dit. Asselteng

Asselteng.B.2.3 .3

Dit. Asselteng

Asselteng.B.2.3 .4

Dit. Asselteng

Asselteng.B.2.3 .5

Dit. Asselteng

Asselteng.B.2.3 .6

Dit. Asselteng

Asselteng.B. 2.3.7

Penyelenggaraan the 2 nd Edition of Indonesia Expose 30 2017, New Delhi 16-17 November 2017

Dit. Asselteng

Asselteng.B. 2.3.8

Pelaksanaan Bisnis Forum Indonesia - Arab Saudi pada 3 31 Maret 2017 di Jakarta

Dit. Timur Tengah

Timteng. B 2.3.1

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Perdagangan, Pariwisata 32 dan Investasi (TTI) di Yogyakarta, 30 April s.d. 3 Mei 2017

Dit. Timur Tengah

Timteng. B 2.3.2

Penyelenggaraan Kegiatan Indonesia Middle East Annual 33 Gathering on Economy di Bandung, 8 - 10 Oktober 2017

Dit. Timur Tengah

Timteng. B 2.3.3

Dit. Timur Tengah

Timteng. B 2.3.4

Dit. Timur Tengah

Timteng. B 2.3.5

Dit. Timur Tengah

Timteng. B 2.3.6

Dit. Timur Tengah

Timteng. B 2.3.7

Penetrasi Pasar melalui Ekspor Furnitur the 14th Mebel Expo Uzbekistan di Uzexpocenter, Tashkent 1 Maret 24 2017. Penetrasi Pasar melalui Ekspor Consumer Goods, pada 25 Pameran 17th World Food Uzbekistan, Tashkent 29-31 Maret 2017 KBRI Astana mempromosikan pariwisata Indonesia dalam 26 Kazakhstan International Tourism Fair 19-21 April 2017 Kunjungan ke Kazakhstan EXPO (1 September 2017) dan 27 Peresmian Rumah Budaya dan Promosi Dagang Indonesia (31 Agustus 2017) di Astana Fasilitasi Promosi Pariwisata dan Budaya melalui 28 Pertunjukan Indonesian Ethno Jazz nite with Dwiki Dharmawan, Astana, 12-13 September 2017 Penyelenggaraan Business Matching dalam rangka 29 mensukseskan Trade Expo Indonesia, Oktober 2017

Pelaksanaan Kegiatan Forum Bisnis pengusaha Jabar 34 dengan pengusaha Timur Tengah, 9 Oktober 2017 di Bandung Promosi Investasi kepada pengusaha dan investor Timur Tengah untuk pembangunan kawasan Aerocity, Bandara 35 Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, 10 Oktober 2017 Business Gathering (Business dinner) dalam rangka promosi perdagangan dan investasi oleh Kadin Komisi 36 Timur Tengah dan OKI dengan pengusaha dan investor Timur Tengah, 10 Oktober 2017 di BSD, Tangsel, Banten Pelaksanaan Kegiatan Forum Bisnis pengusaha Tangsel 37 dengan pengusaha Irak, 12 Oktober 2017 di Tangsel, Banten

Pelaksanaan Kegiatan Forum Bisnis pengusaha Tangsel 37 dengan pengusaha Irak, 12 Oktober 2017 di Tangsel, Banten Pelaksanaan kegiatan pertemuan Business Council RI38 Yordania, 12 Oktober 2017 di Jakarta

Dit. Timur Tengah

Timteng. B 2.3.7

Dit. Timur Tengah

Timteng. B 2.3.8

Dit. Timur Tengah

Timteng. B 2.3.9

Kunjungan kerja Menlu RI beserta delegasi bisnis 40 Indonesia ke Mozambik

Dit. Afrika

Afrika B 2.3.1

Kunjungan kerja Menlu RI beserta delegasi bisnis 41 Indonesia ke Cape Town, Afsel

Dit. Afrika

Afrika B 2.3.2

Dit. Afrika

Afrika B 2.3.3

Dit. Afrika

Afrika B 2.3.4

Dit. Afrika

Afrika B 2.3.5

Kunjungan Menlu RI beserta delegasi bisnis ke Nigeria, 3-6 45 Juni 2017

Dit. Afrika

Afrika B 2.3.6

Kunjungan Wamenlu RI beserta delegasi bisnis ke Nairobi, 46 Kenya, 9 Juni 2017

Dit. Afrika

Afrika B 2.3.7

Kunjungan Wamenlu RI beserta delegasi bisnis ke Dakar, 47 Senegal, 8 Juni 2017

Dit. Afrika

Afrika B 2.3.8

Kunjungan Misi Bisnis delegasi Tur Afrika ke-2 48 Menlu/Wamenlu RI ke Ethiopia, 11-13 Juni 2017

Dit. Afrika

Afrika B 2.3.9

39

Economic Forum RI-Qatar, 18 Oktober 2017 di Jakarta

Kunjungan Kenegaraan Presiden Afsel ke Indonesia (pada kunjungan ini banyak instansi pmerintah yang terlibat) 42 kunjungan ini menghasilkan MoU SKB, PBV dan Perjanjian Kemitraan Strategis yang dapat dimanfaatkan oleh Kementerian Teknis di Indonesia. Kunjungan Kerja Menlu Angola ke Indonesia, 10-14 April 2017 , Pada kunjungan ini yang terlibat selain kementerian 43 teknis juga terlibat Kadin Indonesia, Pindad, PT DI. (Kunjungan ini juga menhasilkan PBV, KS Iptek dan konsultasi politik). Partisipasi pada Senior Officials Meeting of the 3rd Joint Trade Committee (SOM JTC) Indonesia-Afrika Selatan, Pretoria, Afrika Selatan, 4-5 Mei 2017 karena terkain 44 dengan perdagangan, maka dalam hal ini Kemendag ikut terlibat didalamnya

Kunjungan PT Industri Kereta Api (INKA) ke Ethiopia. 20-24 49 Mei 2017 Dit. Afrika Partisipasi menghadiri G20 Africa Partnership Conference Investing Our Common Future, Berlin, 12-13 Juni 2017. 50 Partisipasi ini dapat menunjukan ke dunia internasional mengenai prospek investasi perdagangan dan pariwisata di Indonesia. Hasil Pertemuan Bilateral dan Kunjungan Kerja Delegasi 51 Bisnis Indonesia ke Nigeria, 24-25 Juli 2017 Hasil Fasilitasi dan Pendampingan Delegasi Trade Expo 52 Indonesia 2017 dari negara-negara Afrika

Afrika B 2.3.10

Dit. Afrika

Afrika B 2.3.11

Dit. Afrika

Afrika B 2.3.12

Dit. Afrika

Afrika B 2.3.13

Kunjungan Kerja bersama PT WIKA ke Zambia, tanggal 5-9 Desember 2017. Dari kunjungan tersebut, terdapat 53 Dit. Afrika beberapa potensi kerja sama antara PT WIKA untuk membangun hydro power plant dan pembangunan jalan. Kunjungan Kerja Tim Direktorat Afrika ke Madagaskar untuk sosialisasi IAF 2018 kepada Pemangku Kepentingan 54 Dit. Afrika Setempat di Antananarivo, Madagaskar dalam rangka promosi potensi TTI Indonesia

Afrika B 2.3.14

Afrika B 2.3.15

Jumlah promosi Trade, Trourism and Investment (TTI) di wilayah Amerop adalah 43

Sasaran Strategis: Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya yang kuat IKU : Indeks Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya Sub IKU-6 : Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi dan posisi di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang diterima pada forum regional dan multilateral

No

1

2

3

Diterima

Pertemuan menyepakati rekomendasi bahwa Indonesia bertindak menjadi Lead Country untuk program Appropriate Mechanism fo Food Safety Information Sharing and Rapid Response , yakni pembangunan kapasitas dalam penyusunan rencana darurat keamanan pangan dan komunikasi risiko serta pembangunan kapasitas dalam penyusunan traceability and recall plan. Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia yang menegaskan posisinya bahwa instrumen harus memuat kata "Agreement" sesuai usulan awal dari Chair, yaitu "ASEAN Consensus Agreement on Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers". Indonesia menyampaikan bahwa dengan memiliki instrumen yang mengikat, perlindungan pekerja migran di ASEAN akan berada pada tingkatan terbaiknya terutama dalam kaitan dengan dokumen-dokumen turunan yang akan mengatur implementasi.

1

The 2nd Meeting of ASEAN Health Cluster 4: Ensuring Food Safety dan Workshop on National Food System, Bangkok, Thailand, 9-13 Januari 2017

1

I-2-Hal-2-N-7b Pertemuan Retreat for ASEAN Labor Ministers dan Pertemuan ke10 ASEAN Committee on Migrant Workers (ACMW), Davao City, Filipina, tanggal 18-23 Februari 2017

Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia untuk mengembangkan kapasitas AHA Centre sebagai sebagai

1

I-3-Hal-2-N-4b Pertemuan 2nd Meeting of the ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) Working Group on Knowlegde & Innovation Management, Dalat City, Viet Nam, 2-3 Maret 2017 I-4-Hal-4-N-15 Pertemuan the 22nd Senior Officials Meeting for the ASCC (SOCA) and the 17th ASEAN Socio-Cultural Community Council (ASCC), Iloilo, Filipina, tanggal 6-9 Maret 2017 I-5-Hal-1-N-2 Pertemuan 27th Meeting of the ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity (the 27th AWGNCB), Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 1316 Maret 2017

Tidak Diterima

knowlegde sharing hub yang dapat memudahkan para focal point masing-masing negara anggota AHA Centre untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman. Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia agar ASEAN

4

1

Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers bersifat legally binding .

Pertemuan menyepakati rekomendasi Indonesia agar Taman Nasional Kepulauan Seribu dan Taman Nasional Wakatobi dijadikan sebagai ASEAN Heritage Parks ke-39 dan 40.

1

5

6

7

8

Pertemuan tidak menerima rekomendasi Indonesia untuk mencantumkan kata "Children" sekalipun anak-anak merupakan salah satu komponen utama dalam upaya perlindungan dan promosi pemenuhan hak-hak buruh migran yang menyeluruh serta anak-anak telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW) dan Convention on the Rights of the Child (CRC) yang menjadi bagian dari Preamble Instrumen. Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia agar dalam SOMRI WG on ASEAN Digital Broadcasting (WG-ADB) dapat memperluas cakupan kerja sama di luar Analog Switch Off (ASO) dan Digital Switch On (DSO) seperti area content dan teknis lain untuk meningkatkan kualitas informasi dan transmisi viewing experience. Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia agar dalam Film

1

1

I-6-hal-5-N-24

Pertemuan 15th Meeting of the ASEAN Senior Officials Responsible for Information (SOMRI), Bacolod City, Negros Occidental, Filipina, 21-24 Maret 2017

I-7-hal-2-N-5a

I-7-hal-4-N-11a

1

1

Disaster Management between ASEAN and Russia dapat 10 ditunda penandatanganannya terkait belum disepakatinya mengenai pemberian mandate penandatanganan MoU tersebut

12

I-1-Hal-3-N-6a

Senior Labour Officials' Retreat, Metro Manila, Filipina, 19-22 Maret 2017

1

ASEAN Guidelines on Social Protection dapat menjadi perhatian ASEAN Bodies lainnya seperti SOMSWD , dan SOMRDPE demi mendapatkan masukan yang komprehensif. Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia agar MoU

11

Keterangan Kegiatan

Cooperation and Promotion In ASEAN , ASEC memberikan tema yang sejalan dengan integrated ASEAN , tidak dengan tema terpisah dari masing-masing negara. Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia agar ADRRG dan

9

Kodefikasi Data Dukung

Rekomendasi

Pertemuan menerima pentingnya melakukan

rekomendasi perampingan

Indonesia terkait (streamline ) atas

1

Pertemuan The 7th Meeting of the ACDM Working Group on Recovery dan 30th Meeting of the ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM), 6th of the Governing Board of the AHA Centre, 7th Meeting of the Joint Task Force to Promote Synergy with Other Relevant ASEAN Bodies on HADR and Open Session on AADMER Partnership, Vientiane, Lao PDR, 3-6 April 2017

II-1-hal-2-N-2c

The 12th ASEAN Senior Officials Meeting on Health Development (SOMHD), The 7th ASEAN China SOMHD, dan ASEAN Plus Three SOMHD, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 17-21 April 2017

II-2-hal-3-N-8

II-1-hal-3-N-5c

II-1-hal-4-N-9c

beberapa kegiatan latihan bersama penanggulangan bencana seperti ARF-Direx dan ARDEX. Pertemuan berhasil mengendorse Work Programe 2016-2020 untuk Cluster 1, 2, dan 4. Pembahasan Work Programme Health Cluster 2016-2020 merupakan bagian dari dokumen ASEAN Post-2015 Health Development Agenda. Pembahasan Cluster 3 berjalan alot dikarenakan banyaknya masukan dan revisi draft dimaksud dar beberapa negara, terutama mengenai kesehatan migrasi dan kesehatan buruh migran. Indonesia juga menyampaikan intervensi terkait hal tersebut dan menyarankan untuk membahas lebih detil revisi Work Plan Cluster 3, namun tidak diterima oleh pertemuan

1

SOMHD, dan ASEAN Plus Three SOMHD, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 17-21 April 2017

No

Rekomendasi Ditanggapinya secara positif usulan Menteri Kesehatan Indonesia sebagai Chair Global Health Security Agenda

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan

Kodefikasi Data Dukung II-2-hal-5-N-20

1

13 (GHSA) yang menyampaikan surat kepada Sekretaris Jenderal ASEAN untuk mengundang negara anggota ASEAN menjadi anggota GHSA Steering Committee

14

1

The 13th Senior Labour Officials’ Meeting (SLOM), the 15th APT SLOM, 10th SLOM WG, ASEANILO Project Cooperation Committee(PCC) Meeting, Singapura, 3-6 Mei 2017

II-3-hal-3-N-12

1

Pertemuan ke-18 ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment (AWGCME), 11 – 12 Mei 2017, Metro Manila, Filipina

II-4-hal-1-N-Par2

Pertemuan ke-12 Coordinating Conference on the ASEAN Socio-Cultural Community (12th SOC-COM), membahas mengenai ASCC Blueprint 2025 Monitoring and Evaluation (M&E) Framework. Dalam pembahasan tersebut, Indonesia memberikan rekomendasi agar angka hotspots tidak dapat dijadikan outcome level indicator pada isu lingkungan hidup (kebakaran hutan) untuk mekanisme tersebut dan pertemuan menerima rekomendasi Indonesia tersebut

1

Pertemuan ke-12 Coordinating Conference on the ASEAN SocioCultural Community (12th SOCCOM), Sekretariat ASEAN, Jakarta, 15-16 Mei 2017

II-5-hal-3-N-13

Terkait pembahasan Culture of Prevention Program di ASEAN,

1

Terkait pembahasan ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers, Indonesia tetap pada pendiriannya akan sebuah instrumen yang mengikat sekalipun Indonesia setuju dengan mayoritas AMS lainnya untuk judul “ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers”. Hal ini sebagaimana sudah ditegaskan dalam surat Menteri Ketenagakerjaan RI tertanggal 11 April yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Lao PDR selaku Chair ACMW Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia yang berkomitmen untuk mengimplementasikan Proposal on

15 Workshop on ASEAN Mechanism to Enhance Surveillance against Illegal Desludging and Disposal of Tanker Sludge at Sea pada bulan Maret 2018 di Batam

16

II-5-hal-3-N-14

Indonesia menyampaikan rekomendasi pentingnya suatu 17 pertemuan yang menyatukan seluruh badan sektoral dari ketiga pilar ASEAN, pertemuan menyepakati hal tersebut

18

19

20

21

22

23

Pertemuan mencatat rekomendasi Indonesia agar Study on Social and Economic Impact of 2015 Haze berdasarkan datadata yang dikumpulkan dari semua Negara-negera Anggota ASEAN (AMS) selama setahun penuh secara seimbang, menyeluruh, memperhatikan asas kerahasian, dikonsultasikan dengan AMS, serta menghasilkan output yang hanya akan digunakan di lingkup ASEAN

1

Pertemuan ke-19 Sub-regional Ministerial Steering Committee dan Technical Working Group on Transboundary Haze Pollution, Kuala Lumpur, Malaysia, 17-18 Mei 2017

II-6-hal-4-N-10

Pertemuan mencatat rekomendasi Indonesia pada sesi workshop yang secara aktif memberikan masukan terkait pentingnya pengarusutamaan Disaster Risk Reduction (DRR) dalam perencanaan dan strategi pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, pertemuan ini memberikan penguatan terhadap komitmen ASEAN dalam mengatasi perubahan iklim

1

Tripartite Conference on the Philippines Roadmap for the Paris Accord, 29 – 31 Mei 2017, di Manila, Filipina

II-7-hal-3-N-7

Pertemuan menerima proposal Indonesia terkait Enhanced Adaptive Skills and Capacities of the Marginalized and Vulnerable Groups and other Relevant Stakeholders Groups in the Region dan Strengthening the Implementation of ASEAN Member States Nationally Determined Contribution (NDC) through ASEAN NDC Partnership dan Strengthening Science and Policy Inteface in Climate Change related Decision-Making Process.

1

Pertemuan 8th Meeting of ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC), Yangon, Myanmar, 12 16 Juni 2017

II-8-hal-1-N-Par2

Indonesia menyampaikan paparan mengenai konsep MultiAgency Coordination (MAC) Center. Mekanisme MAC Center telah memasukkan prinsip pengutamaan kawasan ASEAN dalam respon kolektif bencana melalui pengaktifan Joint Operation and Coordination Centre of ASEAN (JOCCA) sebagai unsur lapangan terdepan dan rumah bersama ASEAN di lapangan yang sejajar dengan fungsi On-Site Operations Coordination Center (OSOCC). Hal ini merupakan wujud nyata Indonesia dalam implementasi ASEAN Declaration on One ASEAN, One Response: ASEAN Responding to Disasters as One in the Region and Outside the Region

1

II-9-hal-3-N-5 ASEAN Military Capacity Building on International Humanitarian Assistance and Disaster Relief Workshop, Chonburi. Thailand, 19 23 Juni 2017

Pertemuan menyetujui rekomendasi Indonesia untuk menjadikan ASEAN Youth Expo (AYE) sebagai kegiatan tahunan di bawah SOMY/AMMY. Lebih lanjut, pertemuan juga menyetujui pembentukan AYE Alumni Networking Group .

1

Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia perihal sistem rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan implementasi program sister village di Jawa Tengah, antara lain: a. Post Disaster Needs Assessment (PDNA) dilakukan untuk mengkaji dampak serta kebutuhan dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan memasukkan 5 (lima) sektor yaitu perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor, serta melalui koordinasi berbagai sektor dan pemangku kepentingan;

1

Rangkaian Pertemuan the 10th ASEAN Ministerial Meeting on Youth (AMMY X) dan the 6th ASEAN Ministerial Meeting on Youth (6th AMMY+3), Jakarta, 20 Juli 2017. ASEAN Recovery Forum, Manila, Filipina, 25-28 Juli 2017

III-1-hal-2-N-5

III-2-hal-2-N-5a

No

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Diterima

b. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana disusun dengan memasukkan beberapa unsur sebagai berikut yaitu kondisi umum, hasil PDNA, strategi dan kebijakan, target prioritas, serta administrasi rehabilitasi dan rekonstruksi (kegiatan detail, pendanaan, implementasi, laporan, periode waktu). c. Dalam implementasi pemulihan pasca bencana, pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat yang terkena bencana dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat, serta memasukkan kearifan lokal.

1

III-2-hal-3-N-5b

1

III-2-hal-3-N-5c

d. Program sister village (persaudaraan antar desa) di Jawa Tengah merupakan inisiatif pasca letusan Merapi tahun 2010. Program ini dikembangkan karena Gunung Merapi merupakan salah satu gunung teraktif di dunia dan mempunyai siklus pendek yang terjadi berulang antara 4 – 7 tahun. Program ini menghubungkan daerah-daerah terdampak tinggi letusan Gunung Merapi dengan daerah-daerah terdampak lebih rendah.

1

III-2-hal-3-N-5d

e. Program sister village adalah bagian dari usaha pengurangan risiko bencana, termasuk di dalamnya rute evakuasi terencana, tempat perlindungan dan tempat untuk ternak. Sister village dapat mempercepat proses evakuasi warga dari kawasan rawan bencana ke desa yang aman dan mengurangi hunian sementara bagi pengungsi.

1

III-2-hal-3-N-5e

f. Village Information System (VIS) dalam program sister village bertujuan untuk mengumpulkan data populasi dan mengkomunikasikan instruksi darurat saat terjadi bencana. Saat ini VIS telah berkembang untuk mempromosikan hasil desa seperti produk pertanian yang meningkatkan ekonomi masyarakat. Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia atas rencana penyelenggaraan HoB Trilateral Meeting ke-11 di Tarakan, Kalimantan Utara, pada tanggal 10-12 Oktober 2017.

1

III-2-hal-3-N-5f

1

Pertemuan mendukung rencana Indonesia untuk meluncurkan Visit HoB Year 2018 pada 11th HoB Trilateral Meeting pada tanggal 10-12 Oktober 2017 di Tarakan, Kalimantan Utara.

1

2nd Meeting of the Heart of Borneo III-3-hal-1-N-1 Technical Committee on Joint Projects and Activities (HoB TC), di Bandar Seri Begawan, Brunei III-3-hal-1-N-2 Darussalam, 31 Juli - 4 Agustus 2017

Pertemuan belum menyepakati usulan Indonesia untuk menempuh jalur pembahasan bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam hal kerja sama pengembangbiakan spesies badak Sumatera yang terancam punah Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia yang mengusulkan Sdr. Rizal Fahreza untuk menerima penghargaan AYSEA dan merupakan bentuk penghargaan dari ASEAN terhadap upaya kaderasi oleh Pemerintah Indonesia terhadap generasi muda dalam membangun role model pertanian yang terintegrasi dalam bentuk agro-edutourism sector .

36

37

38

39

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan

III-3-hal-1-N-3

1

1

III-4-hal-3-N-9 Pertemuan ASEAN Youth Social Enteprenurship Awards (AYSEA) and Conference pada tanggal 7 – 8 Agustus 2017 di Manila, Filipina

Indonesia berhasil mengawal kepentingannya di dalam dokumen ASEAN Consensus , terutama terkait (i) perlindungan terhadap anggota keluarga; (ii) sejalan dengan nilai-nilai Universal Declaration on the Human Rights ; serta (iii) perlindungan terhadap undocumented workers . Ketiga elemen tersebut tercantum di dalam finalized ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers .

1

Special Meeting of ASEAN Senior Labour Official untuk memfinalisasi Draft ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers, di Manila, Filipina, 24-27 Agustus 2017

III-5-hal-6-N-21

Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia mengenai

1

Pertemuan ke-13 ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) Working Group on Preparedness and Response, Bangkok, Thailand, 4-7 September 2017

III-6-hal-2-N-5

34 konsep ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise (ARDEX) 2018 .

35

Kodefikasi Data Dukung

Rekomendasi

Pertemuan membahas dan menyepakati rekomendasi Indonesia dalam mekanisme pemberian bantuan AHA Centre untuk kasus human-induced disaster guna dibahas pada Pertemuan ke-31 ACDM bulan Oktober 2017 di Laos, antara lain: a. Negara yang terdampak human-induced disaster harus meminta bantuan secara resmi kepada AHA Centre, serta harus mendapat persetujuan dari Governing Board of AHA Centre; b. Pemberian bantuan harus mempertimbangkan kapasitas logistik. Pemberian bantuan kemanusiaan untuk kasus humaninduced disaster diharapkan tidak mempengaruhi kemampuan AHA Centre untuk merespon bencana alam sebagaimana mandat AHA Centre saat ini sebagai badan koordinasi utama penanggulangan bencana di ASEAN.

1

III-6-hal-2-N-8a

1

III-6-hal-2-N-8b

c. Pemberian bantuan harus mempertimbangkan alasan yang kuat dari negara yang terdampak human-induced disaster ,

1

III-6-hal-2-N-8c

seperti kesusahan mendapatkan logistik dan luasnya masyarakat yang terkena dampak. Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia untuk menerapkan beberapa standar internasional teknologi internasional untuk kesehatan sebagai standar ASEAN.

1

The 13th ASEAN Health Ministerial Meeting (AHMM), di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 2-8 September 2017

III-7-hal-10-N-32

Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia dalam rangka penanganan fake news , yaitu:

1

Pertemuan ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI) Ministerial Roundtable Discussion on Countering Fake News and Communicating the Right Information, Quezon City, Filipina, 8-10 September 2017

III-8-hal-3-N-8

a. Penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan awareness publik.

No

Rekomendasi

40 b. Penguatan aspek hukum dan regulasi c. Melakukan pendekatan dan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk Facebook, Google,

Diterima 1 1

Pertemuan ASEAN Ministers Responsible for Information Ministerial Roundtable Tidak Diterima (AMRI) Keterangan Kegiatan Discussion on Countering Fake News and Communicating the Right Information, Quezon City, Filipina, 8-10 September 2017

Kodefikasi Data Dukung III-8-hal-3-N-8 III-8-hal-3-N-8

41 Twitter dan berbagai media sosial lainnya untuk bekerja sama dalam menangani peredaran fake news di masyarakat Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia mengenai penetapan Taman Nasional Wakatobi dan Taman Nasional Kepulauan Seribu sebagai ASEAN Heritage Park ke-39 dan ke40.

1

Pertemuan ke-14 ASEAN Ministerial Meeting on the Environment (AMME) dan Pertemuan ke-15 ASEAN Plus Three Environment Ministers’ Meeting (APT EMM), Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 1213 September 2017.

III-9-hal-2-N-3

Indonesia menyampaikan paparan terkait UU Kebudayaan No 5 Tahun 2017. UU, yang menekankan pada aspek keberlanjutan, manfaat, keterlibatan semua pihak dan kebebasan berekspresi, ini menghadirkan kepastian hukum dan kehadiran negara dalam upaya menjaga keberagaman dan persatuan bangsa. Paparan Delri terkait UU Kebudayaan mendapat tanggapan positif. Kelahiran UU ini mejadi katalis penting dalam upaya Indonesia dan kawasan dalam merespon arus globalisasi.

1

Pertemuan First BIMP - EAGA Festival of Cultural "Budayaw", Kota General Santos, Filipina, 19 25 September 2017

III-10-hal-4-N-18

Pertemuan menyetujui usulan Indonesia untuk melakukan diskusi mendalam mengenai keterlibatan AHA Centre dalam penyaluran bantuan kemanusiaan untuk bencana yang disebabkan oleh manusia, dengan melibatkan sektor terkait lainnya di ASEAN.

1

Rangkaian Pertemuan ke-31 ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) dan Pertemuan ke-5 ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM), Luang Prabang, Laos, 17-19 Oktober 2017

Pertemuan mencatat usulan Indonesia untuk memastikan pendanaan terkait pemeliharaan website lebih lanjut agar dapat memberikan manfaat nyata kepada kalangan usaha

1

The 16th ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Joint Committee (AJCEP) and Related Meetings ,

42

43

44

45

Nota laporan pertemuan AJCEP ke-16 halaman 2, paragraf 8

Karuizawa, Jepang, 16-20 Januari 2017 Mempertahankan produk MINOL dalam kategori GEL

The 23rd Coordinating Committee Nota laporan pertemuan on the Implementation of ASEAN CCA ke-23 halaman 2, Trade in Goods Agreement (23rd butir 9 CCA) , Davao, Filipina, 2-4 Februari

1

46

2017 Indonesia merekomendasikan nilai kontribusi masing-masing

1

Senior Economic Official Meeting

1

24th ASEAN Consultative Nota laporan RBPWG ke Committee on Standard and 24 halaman 2, butir 3.d Quality of Rubber-Based Product Working Group (ACCSQ RBPWG),

47 AMS pada inisiatif ASEAN Single Window dibagi sama rata Pertemuan menyepakati rekomendasi Indonesia untuk

1

48 memiliki pedoman dalam mendefinisikan "future economic agreement " Indonesia mendorong agar meminimalisir intervensi Pemerintah terkait ketentuan yang berdampak pada perjanjian komersial antaroperator telekomunikasi

1

49

50

Indonesia mengusulkan agar website yang dikelola Malaysia untuk memperbaharui database (http://online.lgm.gov.my/rbpwg) diintegrasikan ke dalam website Sekretariat ASEAN

Nota laporan pertemuan (SEOM) 1/48, Davao, Filipina, 6-10 SEOM 1/48 halaman 3, Februari 2017 butir 9 Senior Economic Official Meeting Nota laporan pertemuan (SEOM) 1/48, Davao, Filipina, 6-10 SEOM 1/48 halaman 3, Februari 2017 butir 10 The 17th Regional Comprehensive Brafaks laporan RCEP Economic Partnership - Trade TNC 17 halaman 14, Negotiating Committee (RCEPparagraf 21 TNC ke-17) and Related Meetings , Kobe, Jepang, 21 Februari - 3 Maret 2017

Medan, 1-2 Maret 2017

51

52

Pertemuan menyepakati usulan Indonesia pada Article 3 terkait klarifikasi lebih lanjut mengenai istilah consultations

The 24th Task-Force on ASEAN Dispute Settlement Mechanism ,

1

Jakarta, 13-15 Maret 2017 Pertemuan dapat menerima rekomendasi Indonesia agar komposisi keketuaan AFSRF melibatkan tiga sectoral bodies yaitu pertanian, kesehatan dan perdagangan untuk memastikan legal instrument yang akan dibentuk merefleksikan isu food safety secara komprehensif

Memo laporan TF-EDSM ke-24 halaman 1, butir 2.a

Workshop on Finalisation of Terms Nota Laporan TF-AFSRF of Reference (TOR) and Work Plan of the Task Force ASEAN Food Safety Regulatory Framework (TFAFSRF) , Siem Reap, Kamboja, 25-

1

26 Maret 2017 Indonesia masih berposisi bahwa hanya manufacturers yang

1

53 dapat masuk dalam kategori Certified Exporter (CE)

Senior Economic Official Meeting (SEOM) 2/48, Bangkok, Thailand, 28-31 Maret 2017

Indonesia mengusulkan untuk menghapus kalimat "enhance market access " di bagian preambule

1

54

Nota laporan SEOM 2/48 halaman 2, butir 8

The 24th ASEAN Consultative Nota laporan ACCSQCommittee on Standard and PFPWG ke-24 halaman Quality of Perepared Foodstuff 1, butir 3.i Products Working Group (PFPWG) and Related Meetings, Siem Reap, Kamboja, 30-31 Maret 2017

55

Indonesia menyampaikan pentingnya mencapai konsensus bersama terkait definisi 5th freedom traffic rights di ASEAN sebelum memulai inisiatif extra-ASEAN 5th freedom traffic rights .

1

ASEAN Air Transport Working Group and Related Meetings (35th ATWG) di Vientiane, Laos, 6-10 Maret 2017

Laporan Pertemuan ATWG ke-35

No

56

Rekomendasi

Diterima

Pertemuan juga sepakat bahwa meskipun ASEAN menyampaikan consolidated wish list, namun sebagaimana ditegaskan oleh Indonesia, proses negosiasi request dan offer yang akan dilakukan nanti harus berlangsung secara bilateral antara masing-masing negara anggota ASEAN dengan Korea, karena menyangkut produk sensitif yang berbeda-beda di tiaptiap negara.

1

ASEAN menyetujui inisiatif Indonesia untuk menjadi General Supervisor atas laman www.aseanhealthcare.org hingga tahun 2021.

1

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan Brafaks Laporan Pertemuan AKFTA-IC ke-15

59

60

Laporan Pertemuan CCS ke-86

The 86th ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) and Related Meetings tanggal 30 Januari – 4 Februari 2017, di Semarang

Pertemuan menerima dan memandang bahwa studi mengenai rencana pembentukan ASEAN Coal Centre of Excellence dan penyempurnaan ASEAN Coal Database and Information System (ACDIS) di Indonesia relevan dan penting.

1

ASEAN Special Senior Official Meeting on Energy (SOME) dan Pertemuan ke-19 ASEAN Centre for Energy (ACE) Governing Council (GC) di Yangoon, Myanmar, 24-25 Januari 2017

Nota Dinas Laporan halaman 1 Paragraf ke-3

Pertemuan menerima perlunya dilakukan kajian atas rencana implementasi ASEAN Business Travel Card (ABTC) agar ABTC memiliki value added dari kebijakan visa free arrangement yang sudah diimplementasikan sebelumnya.

1

Preparatory SEOM for the Joint Consultative Meeting (JCM) di Manila, Filipina, 15-16 Maret 2017

Berita Biasa halaman 3 Paragraf ke-8

Indonesia bersama negara anggota ASEAN lainnya berhasil mencapai kesepakatan para Menteri Pariwisata ASEAN untuk mempercepat pendirian Regional Secretariat on the

1

Brafaks dan Nota Dinas Laporan

the 36th ASEAN Tourism Forum di

the 36th ASEAN Tourism Forum

Singapura, 16 - 20 Januari 2017

Implementation of Mutual Recognition Arrangements on Tourism Professionals di Jakarta.

61

ASEAN-Korea FTA Implementing Committee (AKFTA-IC) ke-15 dan Pertemuan Terkait Lainnya pada tanggal 14-16 Maret 2017 di Seoul, Korea Selatan

57

58

Kodefikasi Data Dukung

Indonesia menyampaikan masukan kontributif terhadap pembahasan mengenai persiapan deliverable bidang investasi pada KTT ASEAN 2017, termasuk mengenai wacana pendirian tribunal investasi ASEAN.

1

Indonesia menyampaikan posisi terkait infrastruktur, fasilitas, dan komoditas sebagai persiapan peluncuran 62 RoRo Sea Linkages Service Route Davao/General Santos – Bitung.

1

Indonesia memberikan masukan-masukan terhadap penyempurnaan laporan realisasi proyek Implementation Blueprint 2010-2016 dan 2017 – 2021, 63 termasuk dalam pembahasan penentuan daftar priority infrastructure projects strategis yang akan disampaikan kepada para Kepala Negara pada KTT ke-12 BIMPEAGA

1

Brafaks Laporan the 69th ASEAN Coordinating Committee on Investment

the 2nd Indonesia-the Philippines RoRo Sea Linkage Service Route Task Force di Manila, Filipina, 15 Maret 2017

Brafaks Laporan Preparatory Meeting of the 12th BIMP-EAGA Summit dan the 10th IMT-GT, serta 2nd Indonesia-the Philippines RoRo Sea Linkage Service Route Task Force

Pertemuan mencatat masukan Indonesia dalam finalisasi

64 BIMP-EAGA Vision 2025 akan disampaikan kepada para

the 69 ASEAN Coordinating Committee on Investment di Manila, Filipina, 20 - 22 Februari 2017

Preparatory Meeting of the 12th BIMP-EAGA Summit di Manila, Filipina, 16 - 17 Maret 2017

1

Kepala Negara pada KTT ke-12 BIMP-EAGA

65

66

Indonesia berkontribusi aktif dalam pengembangan proyek IMTGT Implementing Blueprint 2017 – 2021 dan IMT-GT Vision 2036 yang akan disampaikan oleh Signing Minister Malaysia pada KTT ke-10 IMT-GT

1

Usulan Indonesia mengenai pemberian consent to international arbitration melalui suatu perjanjian terpisah belum dapat diterima oleh seluruh negara ASEAN, kecuali Filipina

Pertemuan menyepakati usulan Indonesia agar Chapter

Preparatory Meeting of the 10th IMG-GT Summit di Manila, 1

The 18th Meeting of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Trade Negotiating Committee (TNC) and Related Meetings, Pasay City, Filipina, 2-12 Mei 2017

1

67 mengenai Government Procurement hanya fokus pada

68

kerjasama dan transparansi. Pertemuan belum dapat memperoleh kesepakatan atas usulan Indonesia yang menekankan perlunya suatu kejelasan dan kepastian hukum dalam menyusun Covered Agreements sebagai yurisdiksi EDSM

1

Pertemuan belum mencapai kesepakatan atas usulan

The 25th Meeting of ASEAN Task Force on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (TFEDSM), Metro Manila, Filipina, 1315 Juni 2017

1

69 Indonesia untuk membentuk Ad Hoc ASEAN Dispute 70

71

72

Settlement Body Indonesia mempertegas posisinya untuk menolak frase "or the existence of any other situation may," pada Pasal 3 ayat (2) draft teks EDSM Indonesia mempertahankan posisinya agar paper yang menjelaskan perkembangan pembahasan isu penerapan automatic MFN merefleksikan Strategic Action Plan Trade in Goods 2016-2025 sebagai bagian dari AEC Blueprint 2025 .

Mempertahankan produk MINOL dalam kategori GEL

1

1

1

The 24th Coordinating Committee on the Implementation of ASEAN Trade in Goods Agreement (24th CCA) and Related Meetings, Ko Samui, Thailand, 12-16 Juni 2017

Filipina, 18 - 19 Maret 2017 Brafaks Laporan RCEP TNC ke-18 halaman 4 butir 6

Brafaks Laporan RCEP TNC ke-18 halaman 5 butir 9 Brafaks Laporan TFEDSM ke-25 halaman 3 butir 3.a.

Brafaks Laporan TFEDSM ke-25 halaman 3 butir 3.b. Brafaks Laporan TFEDSM ke-25 halaman 3 butir 3.c. Brafaks Laporan CCA ke24 halaman 3 butir 5

Brafaks Laporan CCA ke24 halaman 3 butir 6

No

73

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan

Pertemuan menyepakati masukan Indonesia untuk menghapus kata “Harmonisation ” pada judul MoU mengenai kapal nonkonvensi sehingga menjadi “MoU on the Improvement of

1

0

Brafaks Laporan Pertemuan ke-33

74

ASEAN Maritime Transport Working Group (33rd MTWG) di

Safety Standards and Ship Inspection for Non-Convention Ships in the ASEAN Region ”. Pertemuan berhasil menyelesaikan proses legal scrubbing dari draft ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of

Manila, tanggal 4-6 April 2017

1

0

76

Nang, Vietnam, 25-28 April 2017

Indonesia menyampaikan dukungan untuk mengimplementasikan inisiatif domestic code-share rights . Sementara itu, negara-negara anggota ASEAN lain menyampaikan dukungan atas inisiatif domestic code-share rights dan berkonsultasi domestik atas inisiatif co-terminal rights .

1

Pertemuan sepakat untuk menyelesaikan AFAS Paket 10 dan berkomitmen untuk menandatangani protokolnya pada tahun 2017.

1

Terkait proposal Singapura terkait Enhancing Hot-Spot and

1

0

Singapura, 16-18 Mei 2017

0

78

Pada pembahasan AFCF Work Plan Periode 2017-2020, Pertemuan menerima usulanIndonesia untuk menjadi menjadi lead country pelaksanaan kegiatan combating IUU Fishing dan implementasi VG-SSSF pada tingkat ASEAN.

0

81

82

83

84

Seri Begawan, Brunei Darussalam, 22-25 Mei 2017

Pertemuan 13th ASEAN Working Group on CITES and WE , Sumatera Utara, Indonesia, tanggal 4-5 April 2017

1

1

Pertemuan menerima usulan Indonesia untuk mejadi chair dalam taskforce penyusunan ASEAN Common Fisheries Policy (ACSP)

1

Pertemuan menyepakati usulan Indonesia dan AMS lainnya untuk menerima Opsi 1 yang menyebutkan bahwa perpanjangan kontribusi hanya diperuntukkan bagi operational cost saja tanpa ada tambahan kontribusi endowment fund untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana rekomendasi dari Working Meeting di Bangkok pada 15-16 Maret 2017

1

Mengingat Indonesia dapat segera menyelesaikan ratifikasi the 1st Protocol to Amend AANZFTA, sehingga Indonesia masih menggunakan CO Form yang lama, Pertemuan menyepakati untuk dapat memberikan Indonesia fleksibilitas dalam penggunaan CO Form sampai bulan Desember 2017.

1

Terkait ASEAN Coal Data Information System (ACDIS), pertemuan menerima usulan Indonesia untuk mendorong agar seluruh AMS dapat memberikan update data pada sistem dimaksud sebelum Pertemuan Tingkat Menteri pada bulan Juli mendatang Indonesia mengusulkan draf HCA of the Regional Secretariat

1

Pertemuan ke-9 ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF) dan Pertemuan ke-25 ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi), Singapura tanggal 1519 Mei 2017

Pertemuan ke-5 APTERR Council di Bali, 3-4 Mei 2017

on the Implementation of Mutual Recognition Arrangements on Tourism Professionals tanpa pasal yang mengatur

85

Indonesia menjelaskan tentang permasalahan kelapa sawit yang dipermasalahkan oleh parlemen eropa agar mendapatkan perhatian bersama guna diselesaikan. Malaysia 86 mendukung Indonesia dan secara bersama-sama membentuk Council of Palm Oil Producing Countries.

Pertemuan The 9th ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Agreement Joint Committee (the 9th AANZFTA-JC) and Related Meetings, pada tanggal 29 Mei – 3 Juni 2017 di Auckland, Selandia Baru Rangkaian Pertemuan ke-15 ASEAN Forum on Coal (AFOC) Council, Jakarta, 25-28 April 2017

1

pembebasan pajak di Jakarta. Indonesia bersama negara anggota lain BIMP-EAGA berhasil menyepakati BIMP-EAGA Vision 2025 guna memperbaharui peta kebijakan bagi pengembangan kerja sama BIMP-EAGA agar tetap relevan dengan tantangan zaman.

di Kuala Lumpur, Malaysia Brafaks Laporan the 72nd Meeting

of the ASEAN Committee on Science and Technology (COST72) and Related Meetings , Bandar

79

80

Brafaks Laporan Pertemuan the

87th Meeting of the ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) and Related Meetings tanggal 17-20 Mei 2017

pertemuan menyepakati masukan Indonesia untuk mengkonsultasikan proposal tersebut dengan Conference of Parties to ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (COP to AATHP) sebagai mekanisme ASEAN yang diberi mandat oleh Para Pemimpin ASEAN untuk hal-hal berkaitan dengan asap lintas batas. Pertemuan menerima dan mencatat country report dari Indonesia, yang berisikan berbagai inisiatif, kegiatan dan upaya Indonesia dalam bidang wildlife enforcement dan CITES

Brafaks Laporan Pertemuan ke-43

ASEAN Senior Transport Officials Meeting (43rd STOM) di

Transboundary Haze Monitoring in ASEAN using Space Based Observation - Capacity Building in Fire Hot Spots and Transboundary Smoke Haze Monitoring using NextGeneration Space-based Observations for the ASEAN Region ,

77

Brafaks Laporan Pertemuan ke-33

ASEAN Transport Facilitation Working Group (33rd TFWG) di Da

Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles (ASEAN CBTP).

75

Kodefikasi Data Dukung

1

1

Pertemuan 13th ASEAN

Working Group on CITES and WE , Sumatera Utara, Indonesia, tanggal 4-5 April 2017 Lampiran Brafaks Pertemuan ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF) dan Pertemuan ke-25 ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi) halaman 2 paragraf ke-7 SOD 9th ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF) halaman 6 paragraf ke-37 Memo laporan Pertemuan APTERR Council ke5, halaman 2 paragraf 2F

Brafaks laporan Pertemuan 9th AANZFTA-JC halaman ke 2 Paragraf ke-6

Memo laporan Pertemuan ke-15 ASEAN Forum on Coal (AFOC) Hal 2 paragraf ke-12 3rd ATCC di Siem Reap, Kamboja, 2-6 April 2017

Nota Dinas dan Memorandum Laporan the 3rd ASEAN Tourism Coordinating Committee (ATCC) di Siem Reap, Kamboja, 2-6 April 2017 Brafaks laporan KTT ke-12 BIMPKTT ke-12 BIMP-EAGA EAGA di Manila, Filipina, 29 April di Manila, Fiipina, 29 2017 April 2017

Brafaks Laporan KTT ke-10 IMT-GT KTT ke-10 IMT-GT di Manila, Filipina, 29 di Manila, Filipina, 29 April 2017 April 2017

No

Rekomendasi

Indonesia, bersama Filipina, telah berhasil menyepakati Joint Declaration tentang peluncuran konektivitas jalur laut yang menghubungkan Bitung-Davao/General Santos dalam rangka 87 mempermudah aliran barang.

Indonesia menyampaikan laporan tentang mekanisme Starting a Business dan perbaikan dalam rangka Ease of 88 Doing Business yang dijabarkan melalui 12 paket kebijakan ekonomi.

89

90

Indonesia menyampaikan usulan Pasal mengenai Perpajakan dalam draf HCA of the Regional Secretariat on the Implementation of Mutual Recognition Arrangements on Tourism Professionals. Pertemuan menerima laporan Indonesia tentang kebijakan baru dan perkembangan kondisi perekonomian terkait iklim investasi tahun 2016-2017. Secara khusus, laporan tersebut terkait dengan kemudahan bagi investor asing melalui Layanan 3 Jam Perizinan ESDM dan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK).

Indonesia mengusulkan agar ASEAN dapat memfokuskan kajian dampak untuk sektor-sektor yang 91 menggunakan high technology berdasarkan kajian Brunei Darussalam mengenai the 4th Industrial Revolution Mempertahankan produk MINOL dalam kategori GEL 92

Diterima

Brafaks Laporan 3rd ASEAN

Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Entrerprises

1

Kodefikasi Data Dukung Peluncuran Maiden Voyage Jalur Konektivitas Laut BitungDavao/General Santos di Pelabuhan Kudos, Davao, Filipina, 30 April 2017 3rd ACCMSME di Kuala Terengganu, Malaysia, 14-19 Mei 2017

(ACCMSME) di Kuala Terengganu, Malaysia, 14-19 Mei 2017

1

Nota Dinas Laporan Special

Special ATPMC Meeting

ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC) Meeting di Sekretariat ASEAN,

di Sekretariat ASEAN, Jakarta, 24 Mei 2017

Jakarta, 24 Mei 2017 Brafaks Laporan the 70th

70th CCI di Singapura, Coordinating Committee on 6-8 Mei 2017 Investment (CCI) di Singapura, 6-8 1

Mei 2017

Brafaks Laporan SEOM 3/48 halaman 3 paragraf 3.

1

1

1

Usulan Indonesia terkait Separate Written Agreement (SWA) pada Working Group on Investment (WGI) telah 94 memasuki pembahasan internal ASEAN.

1

Pada Working Group on Electronic-Commerce (WGE), pertemuan menerima usulan Indonesia pada 3 pasal, 95 yaitu: i) Unsolicited Commercial Electronic Messages ; ii) Location of Computing Facilities ; dan iii) Custom Duties .

1

Indonesia mengusulkan agar draft Ecotech Work Program ASEAN-Hong Kong FTA memiliki indicative 96 activities yang lebih luas dan memuat komitmen Hong Kong yang kuat untuk membantu ASEAN dalam capacity building . Tariff Reduction Schedules yang disusun oleh Indonesia belum dapat diterima oleh Hong Kong karena 97 dinilai tidak sesuai dengan agreed modalities .

1

Indonesia meminta RRT untuk memberikan perhatian 98 yang lebih serius dalam upaya penyelesaian isu iron and steel Indonesia mengusulkan kiranya Joint Statement on Further Deepening the Cooperation on Infrastructure Connectivity antara ASEAN dengan RRT dapat menjadi 99 salah satu alternatif penyelesaian isu banjirnya produk iron and steel dari RRT, sekaligus meningkatkan kerja sama di bidang konektivitas dan infrastruktur.

1

1

1

1

1

The 3rd of the ASEAN Senior Economic Officials for the Forty Eight ASEAN Economic Brafaks Laporan Ministers Meeting (SEOM 3/48) SEOM 3/48 halaman and Related Meetings , Cebu, 4 paragraf 7. Filipina, 2-7 Juli 2017. Brafaks Laporan SEOM 3/48 halaman 4 paragraf 7. The 19th Meeting of the Lampiran Brafaks Regional Comprehensive RCEP TNC ke-19 Economic Partnership (RCEP) halaman 7 butir 17. Trade Negotiating Committee (TNC) and Related Meetings , Lampiran Brafaks Hyderabad, India 17-28 Juli RCEP TNC ke-19 2017 halaman 8 butir 20.

The 10th ASEAN-Hong Kong, China Trade Negotiation Committee (AHK-TNC) and Related Meetings , Bangkok, Thailand, 30-31 Juli 2017

The 49th ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meetings , Pasay City, Filipina, 4-11 September 2017

1

100

Indonesia menyampaikan akan ada kesulitan operasional di bandara dalam mengawasi jumlah traffic 102 passenger 3rd dan 4th .

Keterangan Kegiatan Nota Dinas Laporan KTT ke-12 BIMP-EAGA, KTT ke-10 IMT-GT, dan Peluncuran jalur Konektivitas Laut Bitung-Davao/General Santos

1

Indonesia menyampaikan beberapa persyaratan agar 93 Trader dapat terdaftar sebagai Certified Exporter.

Indonesia telah meminta untuk bergabung dengan posisi Filipina dalam mensyaratkan prior consent sebelum mengajukan penyelesaian sengketa ke ICSID dalam perjanjian AJCEP. Terkait isu direct consignment yang dialami oleh Indonesia, Indonesia menyampaikan saat ini sudah disepakati solusi sementara dengan menerima ekspor Korea Selatan yang mengalami proses pengangkutan transit maupun transhipment melalui negara antara 101 dengan menyertakan dokumen pengangkutan multimoda sebagai dokumen tambahan yang diperlukan.

Tidak Diterima

Nota Dinas Laporan AHK-TNC ke-10 halaman 2 paragraf 5

Nota Dinas Laporan AHK-TNC ke-10 halaman 3 paragraf 12 Brafaks Laporan AEM ke-49 halaman 3 paragraf 6 Brafaks Laporan AEM ke-49 halaman 4 paragraf 7

Brafaks Laporan AEM ke-49 halaman 5 paragraf 12 Laporan Pertemuan Pertemuan ASEAN-Korea Free AKFTA-IC ke-16 dan Trade Agreement Implementing AKSTROO ke-25 Committee (AKFTA-IC) ke-16 dan Pertemuan ASEAN-Korea Sub-Committee on Tariffs and Rules of Origin Meeting (AKSTROO) ke-25, di Bangkok, Thailand, tanggal 2123 Agustus 2017 Laporan Pertemuan Pertemuan Rangkaian 36th Rangkaian ATWG keASEAN Air Transport Working 36 Group (ATWG), Vientiane, Laos, 3 – 8 September 2017

No

Rekomendasi

Indonesia menyampaikan bahwa Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Indonesia telah memulai proses domestic clearance untuk melakukan penandatanganan MoU between Civil Aviation 103 Administration of China and Aviation Accident and Incident Investigation Authorities of ASEAN Member States of Cooperation relating to Aircraft Accident and Incident Investigation. Pertemuan telah menerima berbagai masukan Indonesia terkait mengenai outlook dan implementasi ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation 20162025 (APAEC) fase pertama (2016-2020).

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan

Laporan Pertemuan ke-10 ACWG-RASA

1

1

Pertemuan ke-10 ASEANChina Working Group Meeting on Regional Air Services Arrangements (10th ACWGRASA) Pertemuan 35th ASEAN Ministers on Energy Meeting and Its Associated Meetings (AMEM), Manila, Filipina, 25-29 September 2017

104

Brafaks KBRI Manila no. B00337/Manila/170929 re. Pertemuan 35th ASEAN Ministers on Energy Meeting and Its Associated Meetings (AMEM), Manila, Filipina, 25-29 September 2017

1

The 14th ASEAN Senior Official Meeting in Minerals (ASOMM) Working Group Meeting, Nay Pyi Taw, Myanmar, 25-27 Juli 2017.

1

Rangkaian Pertemuan ke-20 ASEAN Senior Official on Forestry (ASOF) and Related Meetings, Putra Jaya, Malaysia, 24-29 Juli 2017

1

Pertemuan the 35th ASEAN Senior Official Meeting on Energy and its Associated Meetings (SOME), Manila, Filipina, 17-21 Juli 2017

1

Special Senior Officials Meeting of the 38th Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (SSOM-AMAF) Singapura 1417 Agustus 2017

Partisipasi Indonesia dalam rangka meningkatan kerja sama ASEAN dan India dalam sektor UMKM, khususnya dalam rangka eksplorasi peluang business matching antar-UMKM.

1

Brafaks Laporan Forum on the MPAC 2025 Initiative and Project Concepts dan 8th ASEAN Connectivity Symposium di Manila, 12-14 Juli 2017

Bersama Filipina, Indonesia akan merealisasikan joint project untuk coconut coir sebagai bagian dari coconut mother project di BIMP-EAGA.

1

Laporan kesiapan Sumatera Barat untuk mengimplementasikan proyek peningkatan kapasitas 111 produksi terkait pengelolaan hewan ternak dan penyampaian dokumen kepada Malaysia dan Thailand guna tanggapan lebih lanjut.

1

Nodin Laporan 5th BIMP-EAGA 5th BIMP-EAGA Agri Agri Business Cluster di Business Cluster di Lombok, 17-19 Juli 2017 Lombok, 17-19 Juli 2017 Nodin Laporan 10th IMT-GT 10th IMT-GT Agricultural WG di Lombok, 19- Agricultural WG di 21 Juli 2017 Lombok, 19-21 Juli 2017

105

Peserta telah menyetujui laporan Indonesia sebagai Chairman Board of Judges pada rencana kegiatan Mineral Awards di AMMin, Myanmar, November 2017 dan menyetujui beberapa usulan Indonesia mengenai perbaikan pada Guidelines dan timeline yang telah ditetapkan.

Kodefikasi Data Dukung

Indonesia telah menyampaikan pelaksanaan beberapa laporan terkait Herbal and Medicinal Plants dan Update of Regional Knowledge Network on Forest Products Development, serta Development of National Standards thorugh Adoption of Modification of ISO Standard, yang 106 telah diterima dan di acknowledge oleh ASOF

Pertemuan mendukung usulan Indonesia agar ASEAN mempertahankan dokumen APSA tanpa perlu perubahan hingga berakhir tahun 2023. Keputusan ini akan diakomodir dalam JMS dan dibawa pada pertemuan AMEM ke 35 107

Indonesia telah mendapatkan dukungan AMS untuk akreditasi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BPMSOH) guna beroperasi di seluruh kawasan ASEAN Pertemuan juga telah menerima dan mencatat keberatan Indonesia terhadap pembentukan Asean 108 Common FIsheries Policy (ACFP) dengan menghapus paragraf To prepare a road map for the development of ACFP pada laporan the 25th ASEAN WG on Fisheries (ASWGFi)

109

110

Brafaks KBRI Yangon no. Nomor B00327/Yangon/170728 re Laporan Pertemuan The 14th ASEAN Senior Official Meeting in Minerals (ASOMM) Working Group Meeting, Nay Pyi Taw, Myanmar, 25-27 Juli 2017 Brafaks Rahasia KBRI Kuala Lumpur tanggal 29 Juli 2017 re. Rangkaian Pertemuan ke-20 ASEAN Senior Official on Forestry (ASOF) and Related Meetings, Putra Jaya, Malaysia, 24-29 Juli 2017 Brafaks No, B00241/Manila/170724 re. Laporan Pertemuan the 35th ASEAN Senior Official Meeting on Energy and its Associated Meetings, Manila, Filipina, 17-21 Juli 2017 Brafaks No. B00285/Singapura/1708 20 re. Laporan Pertemuan Special Senior Officials Meeting of the 38th Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (SSOMAMAF) Singapura 1417 Agustus 2017 Forum on the MPAC 2025 Initiative and Project Concepts dan 8th ASEAN Connectivity Symposium di Manila, 12-14 Juli 2017

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan

Kodefikasi Data Dukung

Laporan Indonesia tentang pembentukan National Secretariat dan Lead Implementing Body untuk mendukung MPAC 2025 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian. Laporan Indonesia, selaku koordinator program Investment Roadshows 2018, mengenai tindak lanjut 113 yang telah dilakukan dalam rangka memastikan keikutsertaan wakil dari masing-masing negara ASEAN.

1

Memorandum Laporan 2/2017 ACCC di Sekretariat ASEAN, 24-25 Mei 2017

1

Brafaks Laporan 46th NTO and its Related Meetings di Vinh Puch Province, Vietnam, 24-26 Juli 2017

Usulan agar laporan working groups kepada 24th SOM dan 23rd IMT-GT MM dapat menekankan pada potensi 114 subkawasan sebagai penyedia produk (barang dan jasa) halal untuk dikembangkan pada tingkat ASEAN.

1

Proyek infrastruktur trans-Sumatera sebagai penunjang sekaligus katalisator arus barang dan jasa serta 115 manusia dalam rangka penguatan integrasi subkawasan IMT-GT guna memperkuat Masyarakat ASEAN. Indonesia bersama seluruh anggota IMT-GT berhasil mengesahkan Tourism Sustainable Framework 20172036 and Action Plan 2017-2021 dan UNINET Strategic 116 Action Plan 2017-2021 dalam rangka memperkuat IMTGT Implementation Blueprint 2017-2021 and Vision 2036.

1

Nodin Laporan IMT-GT National Secretariat Meeting di Jakarta, 16-17 Agustus 2017

IMT-GT National Secretariat Meeting di Jakarta, 16-17 Agustus 2017

1

Nodin Laporan 23rd IMT-GT MM di Pangkal Pinang, Babel 26-29 September 2017

23rd IMT-GT MM di Pangkal Pinang, Babel 26-29 September 2017

Indonesia mengusulkan beberapa kriteria bagi Trader untuk menjadi Certified Exporter (CE), antara lain rekam jejak yang 117 baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran dalam penentuan asal barang.

1

Berita Rahasia KBRI Manila tanggal 17 Oktober 2017

Indonesia mengusulkan agar Sub Working Group on Rules of Origin (SWG-ROO) berbagi tugas dengan ad hoc sectoral task force untuk menyelesaikan pembahasan PSR.

1

Preparatory Senior Economic Officials' Meeting (Prep-SEOM) for the Joint Consultative Meeting (JCM), Manila, Filipina, 11 Oktober 2017 The 20th Meeting of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Trade Negotiating Committee (TNC) and Related Meetings , Incheon, ROK,16-28 Oktober 2017

Indonesia mengusulkan agar Task Force on Harmonisation of Prepared Foodstuff Standards (TF-HPFS) untuk saat ini fokus pada finalisasi ASEAN Standards for Food Additives .

1

The 25th ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality - Prepared Foodstuff Product Working Group (ACCSQPFPWG), Luang Prabang, Laos, 811 November 2017

Disetujuinya Masukan Indonesia pada Revisi ToR PFPWG terkait AEM Rules and Procedures for Public Private Engagement, dan terkait rotasi chair di PFPWG

1

Indonesia menyampaikan perlunya penyelesaian segera

1

KTT ke-31 ASEAN, Manila, Filipina, 13 November 2017

Indonesia menegaskan perlunya CCA untuk dapat mengikuti mandat AFTA Council agar kajian mengenai aplikasi Automatic MFN hanya fokus pada import duties dan tidak 122 elemen lain.

1

The 25th Coordinating Committee on the Implementation of ASEAN Trade in Goods Agreement (CCA), Nay Pyi Taw, Myanmar, 22-24 November 2017

Indonesia menegaskan pentingnya masing-masing AMS melakukan kajian mengenai cost and benefit aplikasi Automatic MFN untuk melengkapi data yang diperlukan dalam 123 melakukan kajian komprehensif.

1

Brafaks Laporan ACCSQ-PFPWG ke-25 No. B00185/Vientiane/171115 tanggal 15 November 2017, halaman 3 paragraf 8 Brafaks Laporan ACCSQ-PFPWG ke-25 No. B00185/Vientiane/171115 tanggal 15 November 2017, halaman 5 paragraf 19 Brafaks Rahasia KBRI Manila tanggal 17 November 2017 Nota Dinas Laporan CCA ke-25 No. 51850/KA/11/2017/43, tanggal 27 November 2017, halaman 2, paragraf 6 Nota Dinas Laporan CCA ke-25 No. 51850/KA/11/2017/43, tanggal 27 November 2017, halaman 2, paragraf 7 Nota Dinas Laporan SEOM Retreat No.52748/KA/12/2017/43 tanggal 4 Desember 2017, halaman 2, paragraf 4 Nota Dinas Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN No. 44582/KA/10/2017/43 tanggal 16 Oktober 2017 Poin (4) Pertemuan ke-88 ASEAN Coordinating Committee on Services and Related Meetings tanggal 12-15 Oktober 2017

112

118

119

46th NTO and its Related Meetings di Vinh Puch Province, Vietnam, 24-26 Juli 2017 Nodin Laporan IMT-GT HAPAS IMT-GT HAPAS di di Jakarta, 14-15 Agustus 2017 Jakarta, 14-15 Agustus 2017

120

121 perundingan RCEP.

124

125

Indonesia mengusulkan agar Concept Note terkait prioritas deliverables Singapura mencakup langkah-langkah untuk mencapai deliverables tersebut, terutama yang lintas sektor.

1

Senior Economic Officials' Meeting (SEOM) Retreat , Singapura, 26-28 November 2017

Pertemuan telah menerima usulan Indonesia untuk mengoperasionalisasi RoRo rute Dumai-Malaka pada tahun 2019.

1

Pertemuan ke-44 ASEAN Senior Transport Officials Meeting (44th STOM) dan Pertemuan ke-23 ASEAN Transport Ministers’ Meeting (23rd ATM) tanggal 9-13 Oktober 2017 Memo Laporan Pertemuan 88th Meeting of the ASEAN Coordinating Committee on Services and Related Meetings (CCS 88), di Siem Reap, Kamboja, tanggal 9-15 Oktober 2017

Delri menambahkan bahwa draft dokumen ASEAN-US Cooperation in Fostering Trade in Telecommunication and Information Technology Services harus sesuai dengan red 126 lines dokumen yang telah disepakati pada CCS 84.

1

2/2017 ACCC di Sekretariat ASEAN, 24-25 Mei 2017

Nota Dinas Laporan RCEP TNC ke-20 No. 47215/KA/10/2017/43 tanggal 31 Oktober 2017, halaman 2, paragraf 5

No

Diterima

Target ke depan Indonesia antara lain adalah akan membuat ejournal dan pengumpulan arsip journal yang telah ada untuk dijadikan back issues e-journal.

1

Brafaks Laporan Pertemuan ke-17 ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology (AMMST) dan Pertemuan Terkait Lainnya, Nay Pyi Taw, Myanmar, 12-20 Oktober 2017

Pertemuan ke-73 ASEAN Committee on Science and Technology (73rd COST) dan Pertemuan ke-17 ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology (17th AMMST) tanggal 17-20 Oktober 2017

Indonesia juga menyampaikan perlunya strategi terkait penyedia layanan OTT. Sebagai pasar media sosial terbesar di dunia, ASEAN belum memiliki kebijakan dan harmonisasi kebijakan dalam menghadapi isu-isu terkait layanan OTT, seperti konten negatif, perlindungan pengguna, dan isu perpajakan. Dalam kaitan ini, Indonesia mengusulkan dan menghimbau AMS untuk membentuk joint-force sebagai upaya menyusun strategi bersama dalam menghadapi isu-isu tersebut.

1

Brafaks Laporan Rangkaian Sidang the 18th ASEAN Telecommunications and Information Technology Senior Officials Meeting (TELSOM-18), the 17th ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting (TELMIN-17) and Related Meetings , tanggal 27 November - 1 Desember 2017, di Siem Reap, Kamboja

Pertemuan ke-18 ASEAN Telecommunications & Information Technology Senior Officials Meeting (18th TELSOM) dan Pertemuan ke-17 ASEAN Telecommunications & Information Technology Minister Meeting (17th TELMIN) tanggal 28 November - 1 Desember 2017

1

The 6th ASEAN Ministers Meeting on Minerals (6th AMMin) and Related Meetings (17th ASOMM, 10th ASOMM+3), 28-30 November 2017 di Nay Pyi Taw-Myanmar

Brafaks No._______ /Yangon/171130 re. Laporan Rangkaian Pertemuan 6th ASEAN Ministers Meeting on Minerals Nay Pyi TawMyanmar 28-30 November 2017

1

1

Memorandum Laporan Pembahasan Host Country Agreement of the Regional Secretariat for the Implementation of the MRA on Tourism Professionals dalam Rangkaian Pertemuan 4 th ASEAN Tourism Committee Meeting di Yogyakarta, 2—7 Oktober 2017.

1

Workshop on Multilateral Investment Courts Brafaks Rahasia KBRI Manila 9 System dan the 1 st Oktober 2017 Meeting ASEAN EUFTA di Palawan, Filipina, 3—5 Oktober 2017

1

3/2017 ASEAN Connectivity Coordinating Committee (ACCC) dan ACCC Brafaks Rahasia KBRI Manila 9 Consultation with Dialogue Partners and Oktober 2017 Other External Parties on Connectivity di Manila, Filipina, 4—5 Oktober 2017

Tidak Diterima

127

128

Dukungan AMS untuk Pengembangan lebih lanjut terkait ASEAN Mineral Database, diterimanya Usulan Indonesia terkait prosedur pembiayaan ASEAN Minerals Trust Fund (AMTF), dan berhasilnya perusahaan pertambangan Mineral 129 Indonesia menjadi salah satu perusahaan pengelola penambangan mineral terbaik se-ASEAN pada 1st ASEAN Mineral Award di Nay Pyi Taw

Indonesia berhasil meyakinkan pertemuan tentang tidak dimungkinkannya pemberian pembebasan PPh kepada 130 Regional Secretariat for the Implementation of MRA on Tourism Professionals karena organisasi tersebut tidak memenuhi ketentuan UU No. 36/2008.

131

132

Pertemuan menerima usulan Indonesia untuk melanjutkan pembahasan terkait rencana penggunaan nama ASEAN pada ASEAN Hotel Institute di Batam yang akan beroperasi pada 2018.

Indonesia bersama negara lain ASEAN berhasil menyepakati draft Framework for a Future ASEAN-EU FTA kepada UE untukmendapatkan tanggapan lebih jauh.

Pertemuan menerima usulan Indonesia untuk mengadakan pertemuan di antara Planning Agencies 133 dari tiap negara ASEAN dalam rangka sinergi dan sinkronisasi agenda konektivitas dari tataran nasional ke regional.

Indonesia menekankan perlunya penguatan kerja sama 134 BIMP-EAGA di sektor air connectivity , UMKM dan green cities . Indonesia meminta dukungan ADB untuk melakukan studi kelayakan potensi kerja sama yang melibatkan 135 Maluku dan Papua dalam kerangka BIMP-EAGA, seperti yang telah dilakukan di Sabah (Malaysia) dan Kalimantan Utara (Indonesia).

136

Kodefikasi Data Dukung

Rekomendasi

Indonesia berhasil meyakinkan Jepang untuk mencabut proposalnya terkait dengan status Indonesia sebagai Pihak dalam ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (AJCEP

Bersama negara anggota lain ASEAN dan Jepang, Indonesia berhasil menyelesaikan pembahasan First Protocol to Amend AJCEP yang akan ditandatangani pada Maret 2018 di Singapura Pertemuan menyepakati bahwa ASEAN-India harus mampu memberdayakan keterkaitan dan kedekatan sejarah, fisik dan emosionalnya guna memperkuat kerja 138 sama yang telah berlangsung dan menggali berbagai potensi kerja sama yang baru.

Keterangan Kegiatan

1

4 th ASEAN Tourism Committee Meeting di Yogyakarta, 2—7 Oktober 2017

21st BIMP-EAGA MM di Tarakan, Kalimantan Utara, 30 November-3 Desember 2017

1

Nota Dinas Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN

1

AJCEP, 17- 23 Desember 2017

137

1

TWIII.IKU1.R.1.(LAPO RAN ASEAN-INDIA)(Vide laporan butir 3) 1

0

The 2nd International Conference on ASEAN-India Cultural and Civilizational

No

Rekomendasi

Pertemuan setuju untuk lebih melibatkan peran pemuda dalam kerja sama ASEAN-India dengan memanfaatkan 139 sosial media.

Pertemuan menyepakati peran budaya dalam membangun perdamaian dunia. Peningkatan kerja sama dalam bidang kebudayaan dapat berkontribusi positif bagi peningkatan pemahaman dan menjembatani berbagai perbedaan antara ASEAN-India. Indonesia 140 mengusulkan program Artists’ Residencies yang bertujuan untuk menghasilkan karya kolaboratif seniman ASEAN-India.

Pertemuan menyetujui usulan Indonesia untuk meningkatkan kerja sama yang lebih komprehensif di antara negara anggota AKC untuk mengatasi tantangan 141 Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Pertemuan menerima dan mencatat masukan Indonesia agar untuk tahun mendatang, dana kerja sama di 142 bidang perdagangan dan investasi dapat lebih ditingkatkan guna memperkuat kerja sama ekonomi antara ASEAN and ROK c. Penguatan kerja sama hubungan eksternal dengan mitra wicara melalui penyelenggaraan kegiatan 2nd 143 International Conference on ASEAN – India Cultural and Civilizational Links. Pertemuan menyepakati bahwa Selandia Baru terbukti berhasil dalam upaya pemulihan pasca bencana. Hal dimaksud adalah salah satu keunggulan Selandia Baru yang dapat dipelajari dan ditingkatkan kerja samanya 144 oleh kedua belah pihak.

Pertemuan mendukung pendapat Indonesia bahwa keputusan untuk meningkatkan nilai kontribusi 145 tergantung pada efektifitas AJC dalam menjalankan perannya dan kondisi keuangan masing-masing negara anggota Pertemuan dapat menyetujui pendapat Indonesia agar ASEAN dan Jepang semakin meningkatkan intensitas kerja samanya dalam melaksanakan program yang 146 telah ditetapkan. Indonesia juga menyampaikan dukungannya untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap program AJC Pertemuan mendukung pendapat Indonesia agar AJC dapat memanfaatkan era digitalisasi untuk meningkatkan peran AJC, yaitu tidak hanya menggunakan website ataupun portal bisnis sebagai sarana penyebarluasan informasi, namun hendaknya 147 website atau portal bisnis tersebut juga dapat lebih business friendly dan lebih fasilitatif dalam membantu pelaku usaha ASEAN dan Jepang dalam melakukan kerjasama bisnis. Untuk itu Indonesia memandang perlu pemutahiran fasilitas data pelaku usaha yang selama ini berpartisipasi dalam kegiatan AJC. Pertemuan dapat menerima pendapat Indonesia bahwa proses pengajuan peningkatan nilai kontribusi wajib 148 akan membutuhkan waktu yang berbeda-beda di setiap negara. Pertemuan mendukung pendapat ASEAN termasuk Indonesia bahwa pembahasan kontribusi sukarela 149 dapat dibahas di tingkat Executive Board Meeting yang diwakili oleh perwakilan masing-masing negara anggota ASEAN di Tokyo bersama wakil pemerintah Jepang.

Diterima

1

1

1

Tidak Diterima

0

0

0

1

0

1

1

The 2nd International Conference on ASEAN-India Cultural and Civilizational Links, Jakarta, 19 Januari 2017

Kodefikasi Data Dukung TWIII.IKU1.R.1.(LAPO RAN ASEAN-INDIA)(Vide laporan butir 3)

TWIII.IKU1.R.1.(LAPO RAN ASEAN-INDIA)(Vide laporan butir 8)

0

1

1

Keterangan Kegiatan

0

0

0

Pertemuan Tahunan ke-9 Council of the ASEAN-Korea Centre (AKC) di Seoul, Republik Korea, tanggal 1617 Februari 2017

TWIII.IKU1.R.2.(LAPO RAN ASEANKOREA)-(Vide laporan poin: 15)

TWIII.IKU1.R.2.(LAPO RAN ASEANKOREA)-(Vide laporan poin: 15) TWIII.IKU1.R.3.(LAPO RAN AMM RETREAT)-(Poin 6D)

Pertemuan The 24 th ASEANNew Zealand Dialogue, Christchurch, Selandia Baru, 21-22 Maret 2017

TW1.IKU1.R.1.(LAPO RAN ASEAN-NEW ZEALAND)-(Vide laporan butir 6)

TW1.IKU1.R.1.(LAPO RAN AJC)-(Vide laporan Poin 5)

TW1.IKU1.R.1.(LAPO RAN AJC)-(Vide laporan Poin 12)

TW1.IKU1.R.1.(LAPO RAN AJC)-(Vide laporan Poin 20-21)

1

1

1

0

0

0

TW1.IKU1.R.1.(LAPO RAN AJC)-(Vide laporan Poin 30) TW1.IKU1.R.1.(LAPO RAN AJC)-(Vide laporan Poin 31)

No

Rekomendasi

Pertemuan menyepakati usulan Indonesia mengenai perkembangan kerja sama penanganan bencana alam di ASEAN, termasuk ASEAN Declaration on One ASEAN One Response, ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER), 150 dan operasionalisasi ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre).

Pertemuan menyetujui usulan Indonesia bahwa Rusia sebagai salah satu mitra wicara penting ASEAN, diharapkan dapat memberikan kontribusi konkret dalam 151 kerja sama penanganan bencana.

Pertemuan menerima usulan Indonesia terkait draft MoU/Agreement ASEAN-Russia on Disaster Management, yang mengharapkan ACDM dapat segera menyelesaikan pembahasan mengenai draft kerja sama 152 dimaksud. Hal ini juga sejalan dengan visi ASEAN untuk menciptakan “disaster-resilient nations and safer communities”.

Pertemuan setuju diperlukan upaya intensif untuk melestarikan, melindungi dan memulihkan simbol dan struktur yang mewakili ikatan peradaban antara ASEAN dan India, termasuk Candi Borobudur dan Candi Prambanan di Indonesia, serta menyepakati perlunya mempromosikan pemahaman budaya ASEAN-India 153 dengan melanjutkan program pertukaran pelajar, diplomat dan media yang telah ada.

Pertemuan menyepakati usulan Indonesia yang mengharapkan penyelesaian negosiasi atas inisiatif untuk memperkuat perdagangan dalam jasa teknologi 154 informasi dan komunikasi yang merupakan bagian dari inisiatif ASEAN-U.S. Expanded Economic Engagement (E3). Pertemuan menerima usulan Indonesia bahwa ASEAN terbukti mampu menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas di kawasan, yang pada gilirannya 155 mendukung terciptanya kesejahteraan di kawasan serta ASEAN yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi jauh di atas rata rata pertumbuhan ekonomi global. Pertemuan menerima usulan Indonesia terkait potensi ASEAN sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia (GDP ASEAN, tingkat pertumbuhan ekonomi, demographic dividend, integrasi ekonomi ASEAN melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN beserta Blueprintnya, perjanjian Foreign Trade Agreement (FTA) dengan 156 beberapa negara mitra wicara, serta proses penyelesaian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Pertemuan menerima usulan Indonesia bahwa meksipun kerja sama ekonomi perdagangan dan investasi ASEAN-Kanada meningkat, namun masih jauh dari potensi yang ada. Total bilateral trade mencapai USD 11,7 milyar (hanya 0,5% total perdagangan ASEAN), sementara investasi Kanada hanya 0,7% dari total FDI yang masuk ke ASEAN (mencapai USD 898 157 juta) dan diperlukannya penguatan kerja sama ekonomi perdagangan ASEAN-Kanada yang diusulkan mencakup kerja sama pemberdayaan Usaha Menengah dan Kecil (UMKM) dan digital inovasi.

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan

Kodefikasi Data Dukung TW1.IKU1.R.1.(LAPO RAN ASEANRUSSIA)- (Vide laporan poin 11.e.)

1

1

0

0

Pertemuan ke-14 ASEANRussia Senior Officials’ Meeting tanggal 28-29 Maret 2017

TW1.IKU1.R.1.(LAPO RAN ASEANRUSSIA)(Vide laporan poin 11.e.) TW1.IKU1.R.1.(LAPO RAN ASEANRUSSIA)-(Vide laporan poin 11.e.)

1

0

TW1.IKU1.R.2.(LAPO RAN ASEAN-INDIA)(Vide laporan butir 20.c)

1

1

1

0

0

0

TW1.IKU1.R.2.(LAPO RAN ASEAN-US)(Vide laporan poin: 12c)

TW1.IKU1.R.2.(LAPO RAN ASEAN-US)(Vide laporan poin: 20b)

TW1.IKU1.R.2.(LAPO RAN ASEANCANADA)- ((Vide laporan poin 11.d.) 1

0

TW1.IKU1.R.2.(LAPO RAN ASEANCANADA)- ((Vide laporan poin 11.d.)

1

0

No

Rekomendasi

Pertemuan menerima usulan Indonesia bahwa penguatan kerja sama ASEAN-Kanada di bidang Hak Asasi Manusia agar melalui dukungan implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children (ACTIP), dukungan 158 kepada mekanisme ASEAN seperti AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights), AMMW (ASEAN Ministerial Meeting on Women), dan ACWC (ASEAN Commisiion on Women and Children) dan ACMW (ASEAN Committee on Migrant Workers). Pertemuan juga menyepakati usulan Indonesia terkait diperlukan suatu kondisi yang damai dan stabil untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di kawasan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pertemuan menerima usulan Indonesia yang menyampaikan bahwa perlu 159 adanya percepatan dalam kerja sama ekonomi salah satunya melalui RCEP.

Pertemuan menyambut baik usulan Indonesia mengenai: a) Pentingnya peningkatan kerja sama people-to-people contacts diantaranya melalui berbagai program kepemudaan; 160 b) Pentingnya pertukaran pendidikan dan beasiswa di negara ASEAN dan ROK; dan c) Mengoptimalisasikan pemanfaatan AKC untuk promosi budaya dan people-to-people exchanges, serta pariwisata. Pertemuan menyambut baik usulan Indonesia untuk a) Memperkuat kerja sama maritim melalui peningkatan capacity building, riset dan pertukaran teknologi, serta manajemen perikanan; b) Memanfaatkan Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) untuk melindungi dan melestarikan ekosistem 161 dan sumber daya laut dari aktivitas yang merugikan seperti Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing; dan c) Mensinergikan kerja sama maritim pada berbagai ASEAN-led mechanisms. Indonesia memiliki visi bahwa 20 tahun ke depan, APT harus menjadi penjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah. Untuk mencapai visi tersebut, kerja sama antara negara-negara APT harus terus diperkuat. Karena selain tantangan yang telah disebutkan di atas, terdapat tantangan ekonomi global yang perlu ditangani melalui kerja sama inovatif di bidang keuangan, 162 perdagangan, industri kreatif dan investasi termasuk information & technology dan knowledge-based economy. Dalam mewujudkan integrasi regional ini, Kesatuan dan Persatuan ASEAN harus senantiasa dijunjung tinggi.

Indonesia menyampaikan pentingnya peran sektor swasta dalam rangka meningkatkan perdagangan dan investasi di kawasan ASEAN + 3. Strategi pengembangan UMKM di Indonesia dan ASEAN memiliki kesamaan dalam melihat peran UMKM untuk mendukung pemerataan pertumbuhan dan pertumbuhan, dan daya saing ekonomi. Pengembangan 163 daya saing UMKM tidak dapat dilakukan secara efektif dan optimal tanpa upaya untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha mikro dan kecil yang jumlahnya dominan namun kapasitasnya masih terbatas.

Pertemuan menyepakati kemitraan ASEAN-India mendatang untuk membantu mengatasi tantangan keterbatasan UMKM dan memajukan sektor tersebut di 164 ASEAN dan India dengan pembukaan akses pasar dan akses pendanaan, serta program capacity building dan transfer teknologi. Pertemuan setuju bahwa untuk melibatkan dan memberdayakan perempuan dalam bidang ekonomi 165 dibutuhkan akses yang lebih besar bagi perempuan kepada pengetahuan, teknologi, dan dana.

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan

Kodefikasi Data Dukung TW1.IKU1.R.2.(LAPO RAN ASEANCANADA)- ((Vide laporan poin 11.9.)

1

0

TW1.IKU1.R.2.(APT SOM)(Vide laporan poin 5.d.) 1

0

TW1.IKU1.R.2.(ASEA N ROK) - (Poin 13.d dan 13.e)

1

0

Pertemuan ke-21 ASEANROK Dialogue, Siem Reap, Kamboja, 22-23 Juni 2017

1

TW1.IKU1.R.2.(ASEA N ROK) - (Poin 13.d dan 13.e)

0

TWIII.IKU1.R.2.(15th EAF) - (butir no 11)

1

0

Pertemuan 15th East Asia Forum (15th EAF) di Changsa, Republik Rakyat Tiongkok, pada tanggal 29 Juni – 1 Juli 2017

1

1

1

TWIII.IKU1.R.2.(15th EAF) - (butir no 14)

0

TWIII.IKU1.R.2.(Delhi Dialogue IX) - (butir 14)

0

0

Pertemuan Delhi Dialogue IX, New Delhi, India, 4-5 Juli 2017

TWIII.IKU1.R.2.(Delhi Dialogue IX) - (butir 15)

No

Rekomendasi

Pertemuan sepakat bahwa keterlibatan semua pihak dalam aktivitas politik dan ekonomi memberikan dampak positif bagi keberlangsungan dan peningkatan kerja sama kemitraan ASEAN-India. Dengan latar 166 belakang sejarah dan pengaruh budaya India atas Negara Anggota ASEAN, India dapat dengan mudah menjalin kerja sama dan menghindari konflik. Indonesia menyayangkan Resolusi Parlemen Eropa 2016/2222 yang didasarkan pada data yang kurang akurat dan kurang akuntabel, serta meminta UE untuk 167 membahas isu kelapa sawit secara lebih berimbang, lebih komprehesif, dan tidak diskriminatif. Indonesia menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam lingkup usaha UMKM untuk 168 memperkuat perekonomian negara dan kawasan

Indonesia mendukung peran penting perempuan dalam memberikan pendidikan di keluarga, menjadi penjaga 169 nilai moral, moderasi dan toleransi yang terkait dengan upaya pencegahan infiltrasi ideologi teroris dan radikalisme. Indonesia mendorong penguatan kerja sama ASEAN dan Kanada dalam bidang pemberdayaan perempuan 170 dan perekonomian untuk diupayakan melalui framework ASEAN Women Enterpreneurs Network (AWEN). Indonesia mengusulkan penguatan kerja sama ASEANSelandia Baru lebih lanjut di bidang pertanian, peternakan, ekonomi kreatif dan industri kreatif, energi 171 terbarukan, cyber security, manajemen logistik dan aircraft maintenance engineering, kesehatan, pendidikan dan penanggulangan bencana. Indonesia mendorong ASEAN dan Selandia Baru untuk bekerja sama guna mempercepat penyelesaian 172 negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Indonesia menyampaikan pentingnya meningkatkan people-to-people contact antara ASEAN dan Selandia 173 Baru melalui pertukaran budaya, pariwisata Indonesia menekankan penguatan kerja sama ASEAN dan Selandia Baru di bidang pendidikan dan juga pembangunan berkelanjutan melalui program 174 peningkatan kapasitas, teknologi ramah lingkungan dan juga transfer inovasi.

Indonesia menekankan pentingnya ASEAN Culture House (ACH) di Busan, ROK, sebagai Rumah Budaya ASEAN pertama di negara Mitra Wicara ASEAN dan 175 menyampaikan bahwa Indonesia telah mengirim benda budaya Indonesia antara lain berupa lukisan, miniatur patung, kain tenun, dan miniatur rumah daerah. Indonesia mendukung sistem perdagangan yang free and fair, yang harus dapat menciptakan kemakmuran bagi rakyat di kawasan dan perlunya penguatan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dan 176 pentingnya free and fair trade bagi kemakmuran di kawasan.

Indonesia mendorong percepatan finalisasi perundingan 177 RCEP yang akan memberikan manfaat bagi 16 negara di kawasan. Indonesia mengusulkan kiranya Jepang dapat mendirikan vocational schools di Indonesia, secara 178 khusus Sekolah Keperawatan untuk melatih perawat Indonesia agar memiliki standar atau sertifikasi dari Jepang. Indonesia mendorong penguatan kerja sama di bidang pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) dan 179 ekonomi digital melalui pemanfaatan ASEAN-EU Business Council dan program lainnya.

Diterima

Tidak Diterima

Pertemuan Delhi Dialogue IX, Keterangan Kegiatan New Delhi, India, 4-5 Juli 2017

Kodefikasi Data Dukung TWIII.IKU1.R.2.(Delhi Dialogue IX) - (butir 18.c)

1

1

1

1

1

0

0

Pertemuan ASEAN-EU SOM, Bangkok, Thailand, 5-6 Juli 2017

TWIII.IKU1.R.3.(ASEA N-EU) - (poin 7.e)

0

TWIII..IKU1.R.3.(PMC) - (Vide laporan poin 6.a)

0

TWIII..IKU1.R.3.(PMC) - (Vide laporan poin 6.a)

0

TWIII..IKU1.R.3.(PMC) - (Vide laporan poin 6.a)

TWIII..IKU1.R.3.(PMC) - (Vide laporan poin 4.b) 1

0

1

0

1

0

TWIII..IKU1.R.3.(PMC) - (Vide laporan poin 4.d) TWIII..IKU1.R.3.(PMC) - (Vide laporan poin 4.e) TWIII..IKU1.R.3.(PMC) - (Vide laporan poin 4.e)

1

0

TWIII..IKU1.R.3.(PMC) - (Vide laporan poin 7) 1

0

TWIII..IKU1.R.3.(PMC) - (Vide laporan poin 6.a) 1

0

1

0

1

0

1

0

TWIII..IKU1.R.3.(PMC) - (Vide laporan poin 7) TWIII..IKU1.R.3.(PMC) - (Vide laporan poin 8.h)

TWIII..IKU1.R.3.(PMC) - (Vide laporan poin 6.a)

No

Rekomendasi

Indonesia menyampaikan concern mengenai Resolusi Parlemen UE terkait dengan kelapa sawit dan deforestasi. Resolusi tersebut dipandang tidak memiliki 180 landasan kuat dan mendiskriminasi serta menimbulkan kerugian bagi industri kelapa sawit. Terkait hal ini, Indonesia berhasil mengangkat isu kepala sawit dalam ASEAN Common Statement. Indonesia mendorong agar negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dapat 181 segera diselesaikan dalam rangka membentuk sebuah kemitraan ekonomi yang bebas dan adil . Indonesia menekankan bahwa perdagangan obat merupakan salah satu kegiatan yang berkontribusi bagi pendanaan tindakan terorisme. Untuk itu, Indonesia 182 mendorong kerja sama yang lebih konkret seperti peningkatan kapasitas penegak hukum dan pertukaran (sharing) data informasi intelijen dalam memberantas perdagangan. Dalam pertemuan ASEAN-MERCOSUR dan ASEANPacific Alliance Menlu RI sampaikan dua pesan utama yakni kerja sama ASEAN dengan Group lainnya harus terlihat nyata dalam memberikan keuntungan konkrit 183 bagi rakyat dan hubungan tersebut harus menjadi kekuatan penggerak dalam memajukan budaya dan paradigma kerja sama global. Pada pertemuan tersebut, draft versi Indonesia pada MOU antara ASEAN dan Rusia di bidang penanggulangan bencana juga disepakati sebagai ASEAN agreed draft yang akan disampaikan kepada 184 Rusia

185

Dalam KTT ke-20 ASEAN-Jepang, Indonesia mendorong keterbukaan ekonomi yang saling menguntungkan serta percepatan perundingan RCEP

Pada KTT ke-19 ASEAN-ROK, pertemuan menyetujui usulan Indonesia agar ASEAN-ROK perlu menjaga prinsip keterbukaan dalam penyelesaian AKFTA dan RCEP Pada KTT ke-20 ASEAN Plus Three, Indonesia mendorong komitmen APT dalam penyelesaian 187 perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) untuk lebih meningkatkan hubungan ekonomi Dalam KTT Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Kanada, Indonesia mengusulkan agar ASEAN188 Kanada mengembangkan kerja sama ekonomi yang terbuka, inklusif, dan saling menguntungkan 186

Pada KTT Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa, pertemuan menyepakati untuk menindaklanjuti permintaan Indonesia agar Parlemen 189 Eropa, sebagian negara dan masyarakat Eropa, menghentikan diskriminasi terhadap produk kelapa sawit Indonesia Dalam KTT ke-15 ASEAN-India, pertemuan menyetujui usulan Indonesia untuk mengoptimalisasi kerja sama ekonomi ASEAN-India, termasuk penyelesaian segera 190 RCEP dan meningkatkan kerja sama maritim, utamanya peningkatan konektivitas maritim.

Pada ASEAN-India Workshop on Blue Economy: From Concept to Action, Indonesia menyampaikan pentingnya peningkatan pembangunan infrastruktur, terutama pengembangan transportasi maritim yang dapat memfasilitasi peningkatan ekonomi dan perdagangan di 191 kawasan. Peningkatan konektivitas maritim antara ASEAN-India akan menurunkan biaya logistik dan memicu kenaikan jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan antara kedua belah pihak.

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan

Kodefikasi Data Dukung TWIII..IKU1.R.3.(PMC) - (Vide laporan poin 10.a)

1

1

0

TWIII..IKU1.R.3.(PMC) - (Vide laporan poin 4.e)

0

TWIII..IKU1.R.3.(PMC) - (Vide laporan poin 21) 1

0

TWIV.IKU1.R.5.(PBB) - poin 4) 1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

Rangkaian Pertemuan ke-31 ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) dan Pertemuan ke-5 ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM) , Luang Prabang, Laos, 17-19 Oktober 2017

ASEAN-India Workshop on Blue Economy: From Concept to Action, Nha Trang, Vietnam, 24-25 November 2017

No

Rekomendasi

Pada Pertemuan ke-7 Joint Council of the ASEANChina Centre, Indonesia mengusulkan untuk menyusun program yang sesuai dengan tema kerja sama, yaitu tahun 2018 sebagai “ASEAN-China Year of Innovation” 192 yang dapat mendorong keterlibatan yang lebih besar keikutsertaan dan peran sektor UMKM di negaranegara anggota ASEAN. Pada Pertemuan ke-7 Joint Council of the ASEANChina Centre, Indonesia mengusulkan untuk menyusun program yang sesuai dengan tema kerja sama, yaitu tahun 2018 sebagai “ASEAN-China Year of Innovation” 193 yang dapat mendorong keterlibatan yang lebih besar keikutsertaan dan peran sektor UMKM di negaranegara anggota ASEAN.

194

Pertemuan hanya mencatat masukan Indonesia agar untuk tahun mendatang, dapat disusun program yang lebih seimbang bobotnya antara pilar sosial budaya dengan pilar ekonomi perdagangan. TOTAL Jumlah posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang diterima di unit Amerop adalah 18 Jumlah posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang disampaikan di unit Amerop adalah 18 Jumlah posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang diterima di unit Multilateral adalah 120 Jumlah posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang disampaikan di unit Multilateral adalah 120

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan

Laporan Pertemuan ke-7 Joint Council Meeting of the ASEAN-China Centre, Guilin, RRT, 10 – 13 Desember 2017

1

1

Pertemuan ke-7 Joint Council of the ASEAN-China Centre, Guilin, RRT, 10-14 Desember 2017 1 179

15

Kodefikasi Data Dukung

Sasaran Strategis: Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya yang kuat IKU : Indeks Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya Sub IKU-6 : Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi dan posisi di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang diterima pada forum regional dan multilateral

No

1

Informasi Kinerja Pertemuan APEC Business Advisory Council Meeting (ABAC1) dilaksanakan di Bangkok pada tanggal 20 23 Februari 2017. Terdapat 1 (satu) prakarsa/inisiatif/rekomendasi di bidang ekonomi yang diterima pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yakni delegasi Indonesia merekomendasikan agar APEC terus menjadi champion atas Bogor Goals sebelum berakhir pada 2020. Dalam mempromosikan integrasi ekonomi, ABAC perlu berpegangan pada tujuan APEC yaitu mempertahanakan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di kawasan, termasuk menyentuh isu rural development. Hasil pertemuan ABAC kepada Leaders perlu diperkuat dengan studi ilmiah dengan bermitrakan lembaga riset/thinkthank, utamanya dalam mempromosikan integrasi ekonomi di kawasan, termasuk Free Trade Area of the AsiaPacific (FTAAP).

Pertemuan 1st APEC Senior Officials Meeting and related meeting (SOM1) dilaksanakan di Nha Trang, Viet Nam pada tanggal 20 Februari - 4 Maret 2017. Terdapat 3 (tiga) prakarsa/inisiatif/rekomendasi di bidang ekonomi yang diterima pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, yakni 1. Rekomendasi mengenai pentingnya fasilitasi perdagangan, investasi, dan riset untuk kriteria development products (dalam hal ini untuk memperjuangkan fasilitasi dan akses pasar komoditas unggulan nasional seperti kelapa sawit, karet, ikan dan produk pertanian lainnya) diterima dalam APEC Workshop on Promoting Trade in Products Which Contribute to Sustainable and Inclusive Growth through Rural Development 2,3,4 and Poverty Allevation yang digagas Indonesia dan dilaksanakan di sela-sela pertemuan di Nha Trang, Viet Nam. 2. Rekomendasi untuk menyusun Action Plan yang mencakup berbagai kerja sama ekonomi dan teknik yang berfokus pada pengembangan Sustainable Development of Agriculture and untuk APEC Framework on Rural Urban Development to Strengthen Food Security and Quality Growth telah diterima pada forum Policy Partnership on Food Security (PPFS) di sela-sela pertemuan di Nha Trang, Viet Nam. 3. Rekomendasi tema Bridging Gap in Economic Development and Integration of Remote Areas for Sustainable Growth in the APEC Region, sebagai pengembangan dokumen APEC bertema improving to and Remote Areas yang sebelumnya direkomendasikan Indonesia pada tahun 2015.

Bidang

Keterangan

Kodefikasi

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.01.04

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.01.02

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.01.05

Pertemuan Sub regional workshop on connectivity development in the southwest pacific region dilaksanakan di Papua Nugini pada tanggal 15 - 19 Maret 2017 terdapat 1 (satu) prakarsa/inisiatif di bidang ekonomi yang diterima pada kerja sama intrakawasan dan antarkawasan Aspasaf : 5

Usulan Delegasi RI (diwakili Dit. KSIA Aspasaf) agar (i) sebelum pelaksanaan Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) South-west Pacific Dalogue (SwPD) ke-15 mendatang, masing-masing negara anggota telah menominasikan anggota Working Group on Connectivity Development (terdiri atas official dan expert); (ii) revisi Terms of Reference (ToR) on the Establishment of Working Group on Connectivity Development bagian ke 3 yaitu Work Plan 2015, menjadi Work Plan 2017 –2018 disetujui.

6

Pertemuan The 15th Asia Cooperation Dialogue (ACD) Ministerial Meeting dilaksanakan di Abu Dhabi pada tanggal 14-18 Januari 2017, Inisiatif Indonesia untuk penawaran kerja sama dan investasi kepada Negara Anggota ACD guna mengembangkan potensi energi terbarukan yang dimiliki Indonesia diterima oleh forum.

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.01.08

7

Pada Preparatory Meeting The 12th BIMP EAGA Summit di Manila diterima usulan/inisiatif Indonesia terkait : PIPs BIMP EAGA 2017-2021 dalam Implementing Blueprint 2017-2021, BIMP EAGA Vision 2025, Joint Statement BIMP EAGA. Pada Preparatory Meeting The 10th IMT GT di Manila diterima usulan/inisiatif Indonesia terkait : PCPs IMT GT 2017-2021 dalam Implementing Blueprint 2017-2021, IMT GT Vision 2036, Joint Statement IMT GT. Pada pertemuan 2nd Joint Task Force Ro Ro, kedua belah pihak mendorong realisasi kerja sama konektivitas Ro Ro SS 12 rute Davao/General Santos - Bitung.

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.01.09

8

Pertemuan Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development dilaksanakan di Bahrain pada tanggal 25 - 26 April 2017. Terdapat 1 (satu) prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima di bidang ekonomi pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika :Upaya regional menghilangkan segala bentuk hambatan akses SD Energi, pendanaan, legislasi mendukung Paris Agreement 2015, ketahanan pangan, mengurangi kesenjangan, penciptaan lapangan kerja, agenda pembangunan pasca 2015.

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.02.02

9

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BIMP-EAGA ke-12 dan Peluncuran Kapal Roro Davao - General SantosBitung dilaksanakan di Filipina pada tanggal 29 -30 April 2017. Terdapat 1 (satu) prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima di bidang ekonomi pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yakni usulan Indonesia yang diterima dalam BIMP-EAGA Vision (BEV),sebanyak 16 (enam belas) proyek dengan perkiraan nilai sebesar USD 5.99 Milyar. Capaian penting lainnya yaitu kesepakatan untuk mendorong proses legalisasi BIMP-FC (Facilitation Centre) sebagai Sekretariat BIMP-EAGA dan juga kesepakatan pelayaran perdana konektivitas laut rute Davao/General Santos - Bitung.

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.02.03

10

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) IMT-GT ke-10 ke-12 dilaksanakan di Manila pada tanggal 29 April 2017. Terdapat 1 (satu) prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima di bidang ekonomi pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yakni usulan Indonesia terkait dengan kerja sama komoditas kelapa sawit diterima oleh negara anggota, khususnya Malaysia dan Thailand. langkah kerja sama dilakukan guna menangkal kampanye hitam yang dilakukan oleh negara lain dan bersifat diskriminatif terhadap kelapa sawit. Indonesia dan Malaysia telah membentuk Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) dan ajakan untuk Thailand bergabung dalam komite tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh Thailand.

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.02.04

Pertemuan 1 st IORA Workshop on Sustainable Tourism Destination dilaksanakan di Mauritius pada tanggal 1 - 6 Mei 2017. Terdapat 2 (dua) prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima di bidang ekonomi pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, yakni : Mengikuti 1st IORA Workshop on Sustainable Tourism Destination. Sharing best practice Indonesia dengan negara anggota: (1) 11,1 Prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan yang menjadi prioritas Pemri dan (2) pemanfaatan keterlibatan host communities dalam pembangunan pariwisata di Desa Pemuteran, Bali, melalui revitalisasi lingkungan. Usulan Indonesia juga diterima sebagai salah satu proyek potensial untuk prioritas manajemen pariwisata yakni Capacity-building on Sustainable Tourism Destination, Observatory and Certification

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.02.05

Pertemuan 2nd APEC Senior Officials Meeting (SOM 2) dan APEC Ministers Responsible for Trade (MRT) Meeting dilaksanakan di Vietnam pada tanggal 13 - 22 Mei 2017. Terdapat 2 (dua) prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima di bidang ekonomi pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, yakni : Hasil SOM2: Delri telah mendorong kemajuan pada empat isu utama yang menjadi kepentingan nasional, yaitu memperluas fasilitasi dan akses pasar untuk development products, meningkatkan peran UMKM, kerja sama bidang kelautan, dan implementasi APEC 13,1 Connectivity Blueprint 2015-2025. Hasil MRT: Indonesia menyampaikan pentingnya APEC mengangkat agenda pembangunan wilayah pedesaan dan pengentasan kemiskinan sebagai bagian dari . Delri berhasil memasukan kalimat dukungan upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang merata pada dokumen 23rd Meeting of the Ministers Responsible for Trade: Actions, dan memperkuat pengakuan Leaders dan Ministers sebagaimana yang terdapat pada Ministers’ Statement dan Leaders’ Declaration tahun 2013 dan 2015.

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.02.08

Pertemuan 2nd APEC Senior Officials Meeting (SOM 2) dan APEC Ministers Responsible for Trade (MRT) Meeting dilaksanakan di Vietnam pada tanggal 13 - 22 Mei 2017. Terdapat 2 (dua) prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima di bidang ekonomi pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, yakni : Hasil SOM2: Delri telah mendorong kemajuan pada empat isu utama yang menjadi kepentingan nasional, yaitu memperluas fasilitasi dan akses pasar untuk development products, meningkatkan peran UMKM, kerja sama bidang kelautan, dan implementasi APEC 13,1 Connectivity Blueprint 2015-2025. Hasil MRT: Indonesia menyampaikan pentingnya APEC mengangkat agenda pembangunan wilayah pedesaan dan pengentasan kemiskinan sebagai bagian dari . Delri berhasil memasukan kalimat dukungan upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang merata pada dokumen 23rd Meeting of the Ministers Responsible for Trade: Actions, dan memperkuat pengakuan Leaders dan Ministers sebagaimana yang terdapat pada Ministers’ Statement dan Leaders’ Declaration tahun 2013 dan 2015.

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.02.08

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.03.07

Pertemuan 3rd APEC Senior Officials' Meeting and Related Meetings (SOM3) dilaksanakan di Ho Chi Minh City pada tanggal 28-30 Agustus 2017. Terdapat 1 (satu) prakarsa/rekomendasi yang diterima di bidang Ekososbud yakni inisiatif Dialogue on Bridging Gap in Economic Development and Integration of Remote Areas for Sustainable Growth in the APEC Region. Adapun tindak lanjut isu RDPA/development products telah tercermin dalam laporan CTI3, dan perlu terus dikawal oleh SOM agar misi RI memajukan fasilitasi perdagangan dan akses pasar bagi komoditas unggulan nasional dapat tercapai.

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.03.01

Pertemuan 15th Southwest Pacific Dialogue (SwPD) Ministerial Meeting dilaksanakan di Manila pada tanggal 6 Agustus 2017. Terdapat 2 (dua) prakarsa/rekomendasi yang diterima di bidang Ekososbud yakni Indonesia 17,2 mengajukan 2 (dua) prakarsa/rekomendasi sesuai dengan diskusi tematik (illegal, unregulated and unreported (IUU) fishing dan regional connectivity) yang diterima sebagaimana terefleksikan dalam Joint Statement on the 15th Southwest Pacific Dialogue, sebagai outcome document pertemuan.

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.03.05

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.03.02

20

Pertemuan 23rd IMT-GT Ministerial Meeting yang dilaksanakan di Bangka Belitung pada tanggal 26-29 September 2017 menghasilkan 1 (satu) prakarsa/rekomendasi yang diterima di bidang ekonomi yakni Joint Statement mendukung pelaksanaan Implementation Blueprint 2017-2021 -> mewujudkan IMT-GT Vision 2036 melalui Priority Connectivity Projects (PCPs) dalam sektor pertanian, produk halal, pariwisata, konektivitas, perdagangan, investasi, dan pendidikan.

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.03.09

21

Pertemuan APEC Women in the Economy Forum (WEF) dilaksanakan pada tanggal 26 - 29 September 2017 di Hue City - Vietnam. Terdapat 1 (satu) prakarsa/rekomendasi di bidang Ekososbud yakni berupa statement para menteri yang mendorong pemberdayaan perempuan untuk pembangunan ekonomi melalui kemitraan pemerintah dan swasta khususnya di industri mikro yang selaras dengan prioritas pembangunan Indonesia diterima oleh seluruh anggota.

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.03.03

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.04.11

23

Pertemuan54th APEC Energy Working Group and Associated Meet ings (EWG-54) dilaksanakan di Wellington- Selandia Baru pada tanggal 20-24 November 2017. Terdapat 1 (satu) prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang Ekososbud : Indonesia berhasil menjadi salah satu contoh Low Carbon Model Town yaitu di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Pertemuan juga mengapresiasi kebijakan domestik Indonesia terkait one single fuel price sebagai salah satu upaya distribusi energi untuk pencapaian perekonomian yang inklusif.

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.04.12

24

Pertemuan Symposium on Priorities for APEC 2018 and APEC Informal Senior Officials Meeting (ISOM) , dilaksanakan di Port Moresby-Papua New Guinea pada tanggal 5 - 6 Desember 2017. Terdapat 1 (satu) prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang Ekososbud : Rekomendasi Indonesia yang diterima untuk melanjutkan dan mendorong isu kerja sama pembangunan pedesaan secara holistik dan fasilitasi akses pasar produk pertanian untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.04.13

25

Pertemuan 56th APEC Telecommunications and Information Working Group Meeting (TELWG 56), dilaksanakan di Bangkok-Thailand pada tanggal 10-15 Desember 2017. Pada pertemuan ini Indonesia menyampaikan perkembangan regulasi dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendorong kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia. Adapun rekomendasi Indonesia yang diterima berupa kerja sama pembangunan infrastruktur dan layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.04.14

26

Workshop for Women’s Entrepreneurship and Skill Development dilaksanakan pada tanggal 27 – 30 September 2017 di New Delhi-India. Terdapat 1 (satu) prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang Sosbud : Menyampaikan posisi Indonesia sesuai arahan Presiden RI untuk mendorong peran perempuan dalam kewirausahaan dan inovasi. Sharing best practices dan menyampaikan dukungan Indonesia dalam segala bentuk pelatihan kewirausahaan perempuan.

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.04.15

27

Konsultasi Publik Indonesia - Australia Relations : Challenges and the Way Forward - Potensi Perluasan Kerja Sama Ekonomi, Sosial - Budaya RI-Australia dalam kerangka Kerja Sama Kemaritiman Bilateral dan Regional (IORA), dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 14 - 16 November 2017. Terdapat 1 (satu) prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang Sosbud : (i) Mendorong antusiasme dan semangat mahasiswa untuk menjadi pemimpin masa depan; (ii) menyampaikan peluang peningkatan transaksi perdagangan dengan Australia; (iii) mendapatkan masukan terkait upaya mendorong sharing informasi dan penelitian dengan Australia.

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.04.16

15

16

19

Pertemuan 7th IORA Bi-Annual Meeting of the Committee of Senior Officials (CSO) dilaksanakan di Bali pada tanggal 2 - 3 Agustus 2017. Pembahasan pada pertemuan mencakup: (1) Tindak lanjut Jakarta Concord dan IORA Action Plan, yakni: perlunya amandemen IORA Charter, guna pembentukan working group baru. (2) mengadopsi capaian IORA Action Plan: IORA Web Trade Repository; (3) mengadopsi hasil outcome programprogram Indonesia: 3rd Meeting of Medicinal Plants dan International Workshop on IORA Economic Integration (4) pembahasan perluasan keanggotaan IORA untuk Maladewa dan Myanmar; (5) Pengumaman calon Sekjen IORA; dan (6) Rencana Pertemuan Tingkat Menteri IORA ke-17 di Durban, Afrika Selatan.

Pertemuan The 24th APEC Small and Medium Enterprises Ministerial Meeting (SMEMM) dan The 45th APEC Small and Medium Enterprises Working Group (SMEWG) Meeting dilaksanakan di Ho Chi Minh City pada tanggal 13 - 15 September 2017. Terdapat 1 (satu) prakarsa/rekomendasi yang diterima di bidang Ekososbud yang diterima yakni berupainisiatif APEC-Canada Growing Business Partnership Initiative 2017-2020 yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian bisnis dan kewirausahaan, memperluas akses pasar untuk produk dan jasa, serta menjadi katalis dalam inovasi sosial dan teknologi.

Pertemuan APEC Economic Leaders Week (AELW) / KTT APEC ke - 25 dilaksanakan di Danang-Vietnam pada tanggal 6 - 11 November 2017. Terdapat 1 (satu) prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang Ekososbud : • dampak negatif illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF); 22

• tindak lanjut Deklarasi Lima mengenai Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik (FTAAP); • pembangunan konektivitas di daerah terpencil; • pemberdayaan petani dan nelayan untuk ketahanan pangan; • internasionalisasi UMKM; dan • pembangunan sumber daya manusia di era digital.

27

Konsultasi Publik Indonesia - Australia Relations : Challenges and the Way Forward - Potensi Perluasan Kerja Sama Ekonomi, Sosial - Budaya RI-Australia dalam kerangka Kerja Sama Kemaritiman Bilateral dan Regional (IORA), dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 14 - 16 November 2017. Terdapat 1 (satu) prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang Sosbud : (i) Mendorong antusiasme dan semangat mahasiswa untuk menjadi pemimpin masa depan; (ii) menyampaikan peluang peningkatan transaksi perdagangan dengan Australia; (iii) mendapatkan masukan terkait upaya mendorong sharing informasi dan penelitian dengan Australia.

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.04.16

28

Seminar "IORA dan peran Indonesia sebagai Maritime Gateway Timur Tengah ke Pasifik", dilaksanakan di Lampung pada tanggal 12 - 14 November 2017. Terdapat 1 (satu) prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang Sosbud : Diseminasi informasi meningkatkan awarenes publik Malang terkait hubungan kerja sama Indonesia di kawasan Samudra Hindia, kepemimpinan Indonesia di IORA dan hasil KTT IORA, peran IORA dalam meningkatkan bilateral Indonesia dan Timur Tengah; (ii) membuka ketertarikan pengusaha terkait akses pasar Timur Tengah.

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.04.17

29

Kuliah Umum di FISIP Universitas Jember dengan tema "IORA dan Pemberdayaan Hubungan Historis Nusantara dan Timur Tengah : Menerjemahkan Kedekatan Sejarah Menjadi Peluang Strategis", dilaksanakan di Jember pada tanggal 30 Oktober 2017. Terdapat 1 (satu) prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang Sosbud : Meningkatkan awareness kalangan mahasiswa di Jember terkait peran Indonesia di IORA serta hubungan kerja sama Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah (ii) mendorong Universitas Jember untuk mengambil peluang kerja sama akademis dan iptek di IORA.

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.04.18

30

Seminar "IORA dan Masa Depan Hubungan Indonesia - Timur Tengah : Meretas Kemitraan Strategis Trans - Hindia", dilaksanakan di Malang pada tanggal 1 November 2017. Terdapat 1 (satu) prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang Sosbud : Diseminasi informasi meningkatkan awarenes publik Malang terkait hubungan kerja sama Indonesia di kawasan Samudra Hindia, kepemimpinan Indonesia di IORA dan hasil KTT IORA, peran IORA dalam meningkatkan bilateral Indonesia dan Timur Tengah; (ii) membuka ketertarikan pengusaha terkait akses pasar Timur Tengah.

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.04.19

31

Pertemuan7th Asian Ministerial Energy Roundtable (AMER7) and Asian Cooperation Dialogue (ACD) Energy Workshop , dilaksanakan di Bangkok pada tanggal 1 - 4 November 2017. Terdapat 1 (satu) prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang Ekososbud : Konfirmasi atas komitmen Indonesia yang tercatat dalam ACD Energy Action Plan 2017-2019 dan untuk menindaklanjuti dari Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke15 di Abu Dhabi Micro-hydro Power Plant for Rural Electrification yang rencananya akan diselenggarakan di Bandung pada paruh pertama 2018.

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.04.20

32

Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-21, dilaksanakan di Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 30 November - 3 Desember 2017. Terdapat 1 (satu) prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang diterima pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang Ekososbud : Outcome Document ® Joint Statement mendukung pelaksanaan Implementation Blueprint 2017-2025 ® mewujudkan BIMP-EAGA Vision 2025 melalui Priority Infrastructure Projects (PIPs) dalam sektor pariwisata, konektivitas, perdagangan, investasi, dan pendidikan. Komitmen kerja sama ekonomi sub-regional yang inklusif dan climate resilient dalam mewujudkan ASEAN Economic Community dalam kerangka Master Plan of ASEAN Community.

Ekososbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.04.21

Sasaran Strategis: Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya yang kuat IKU : Indeks Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya Sub IKU-7 : Persentase naskah mengenai kebijakan Indonesia di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang dimuat di berbagai media berbahasa asing

No

Informasi Kinerja Indonesia, Africa should strengthen economic ties, The Jakarta Post, February 21 2017

1

Measuring Economic Cooperation in Indian Ocean Rim: An Illustrated sketch about Regional Architecture, buku bunga 2 rampai “IORA at 20: Learning from the Past and Charting the Future”, 6 Maret 2017 For ASEAN, Innovation in High Demand. The Jakarta Post, July 15, 2017. 3

Tunisia-Indonesia: free trade agreement in perspective. Agence 4 Tunis Afrique Presse. 2 Oktober 2017

5

6

Jhinaoui prend part aux travaux du Forum de la démocratie de Bali. Business News. 2 Oktober 2017

‫وزير الخارجية يشرف ووزيرة خارجية إندونيسيا على افتتاح "ندوة تونس لمنتدى بالي‬ ."‫للديمقراطية‬

Indonesia-Tunisia Relations: From Trade to Democracy. The Diplomat. 7 November 2017 The First Indonesia-Australia-India Senior Officials’ Strategic 8 Dialogue, Bogor, Indonesia. 28 November 2017 Review on BIMP-EAGA:Economic development and Mitigation of Radicalism, buku the 50th Jubilee ASEAN Symposium 9 Reviewing ASEAN Centrality and Unity: Strategic Role of ASEAN in the Maintenance of Regional Stability”, 14 Desember 2017 7

Keterangan P3K2 Aspasaf Menyelenggarakan Informative lunch di Jakarta, 20 Februari 2017 mengenai kebijakan Indonesia dalam meningkatkan hubungan ekonomi dengan Afrika, dimana wartawan yang hadir di brief dan di-encourage untuk menulis report mengenai kebijakan ini di media massa Diluncurkan oleh Menlu RI pada saat IORA Summit dan dibagikan kepada para Kepala Negara atau Menteri yang hadir P3K2 Aspasaf Menyelenggarakan Simposium Internasional peringatan 50 tahun ASEAN yang dihadiri oleh pembicara-pembicara dari negaranegara anggota ASEAN di Jakarta, 13-14 Juli 2017 dengan tema Reviewing ASEAN Centrality and Unity, dimana wartawan yang hadir di-brief, diberi bahan-bahan rujukan, dan di-encourage untuk menulis report mengenai kebijakan-kebijakan ASEAN di media massa. https://www.tap.info.tn/en/portal-politics/9427581-tunisia-indonesia (catatan: penyelenggaraan BDF Chapter Tunis diliput oleh media massa setempat) http://www.businessnews.com.tn/jhinaoui-prend-part-aux-travaux-duforum-de-la-democratie-de-bali,520,75186,3. (catatan: Penyelenggaraan BDF Chapter Tunis diliput oleh media massa setempat) http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=27&L=1&tx_ttnews[pointer]= 15&tx_ttnews[tt_news]=3238&tx_ttnews[backPid]=27&cHash=00d7559 e871cc0e7604ca1c9758bf5ee. (catatan: Ditulis berdasarkan bahan dari P3K2 Aspasaf) https://thediplomat.com/2017/11/indonesia-tunisia-relations-from-tradeto-democracy/ http://dfat.gov.au/news/media/Pages/the-first-indonesia-australia-indiasenior-officials-strategic-dialogue-bogor-indonesia.aspx

Walking the middle path: The characteristics of Indonesia’s Rise, 10 International Journal: Canada’s Journal of Global Policy Analysis, February, 9, 2017 11. The first ever Policy Planning Consultation among MIKTA 11 countries; www.mikta.org; 13 Juli 2017 12 Mikta’s Next Steps, The Diplomat, 27 September 2017 Russia’s BRICS Diplomacy

P3K2 Amerop mengadakan International Discussion/Focused Group Discussion (FGD) on Russia’s BRICS Diplomacy: Indonesian Perspective, yang dihadiri oleh negara-negara BRICS, 8 Maret 2017 di Kemenlu, Jakarta). Media memuat berita tersebut berdasarkan data briefing dan jalannya diskusi. Lihat: Media cetak berbahasa Rusia/Website BRICS Judul: Взаимодействие БРИКС с Индонезией http://www.nkibrics.ru/posts/show/58c3f4786272697eb41c0000

The Republic of Indonesia is interested in developing cooperation with the EAEU, Denpasar, 22 Mei 2017 Pembukaan Oil Palm Course 2017, 20 November 2017

http://www.eurasiancommission.org/en/nae/news/Pages/22-05-20174.aspx http://www.unigoettingen.de/de/summer+school+%E2%80%9Eindonesia+sustainable +palm+oil%E2%80%9C+/575991.html

13

14 15

Newsletter CRC990 – EFForTS: Mid-Term Project & Research Progress PHASE 2 2016-2017, Issue 5 / Oct 2017 Government in Search of Future Indonesianists, 17 thejakartapost.com, 5 Desember 2017 Indonesianists’ are an important assets to Diplomacy: Deputy 18 FM, jakartaglobe.id, 4 Desember 2017 Indonesianists at Home and Abroad Should Cooperate to 19 Prepare for the Congress, en.voi.co.id, 5 Desember 2017 16

Sasaran Strategis: Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya yang kuat IKU : Indeks Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya Sub IKU-8 : Persentase seminar/workshop/diskusi internasional di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang berhasil diselenggarakan

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Informasi Kinerja

Focus Group Discussion (FGD) Indonesianist Forum: Preparing for a World Indonesianist Congress , 4 December 2017 Pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Kerja sama Teknik Selatan-Selatan dan Triangular di Banjarmasin, 2021 Juli 2017 Distas mengenai OBOR dan EAI, Seoul, Korea Selatan, 20 April 2017 Policy Dialogue and Discussion on the Prospect of IORA-CEPA , India, 21-27 Mei 2017 Policy Dialogue and Discussion on the Prospect of IORA-CEPA , Malaysia, 22-24 Mei 2017 Policy Dialogue and Discussion on the Prospect of IORA-CEPA , Iran, 16-20 Juli 2017 Policy Dialogue and Discussion on the Prospect of IORA-CEPA , Singapura, 23-27 Juli 2017 Policy Dialogue and Discussion on the Prospect of IORA-CEPA , Mozambique, 23-27 Juli 2017 International outreach terkait 20 tahun Kerja sama IORA dan Akhir Keketuaan Indonesia Periode 2015-2017, Bogor, 4 Agustus 2017, yang menghadirkan beberapa Profesor dari India Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) “Asia Africa Growth Corridor: Implication for Indian Ocean Regional Cooperation (IORA) ” Bandung, 31 Agustus 2017 Policy Dialogue and Discussion on the Prospect of IORA-CEPA , Uni Emirat Arab, 16-21 September 2017

12 Policy Dialogue and Discussion on the Prospect of IORA-CEPA , Mauritius, 17-22 September 2017 13 Policy Dialogue and Discussion on the Prospect of IORA-CEPA , Australia, 1-5 Oktober 2017 14 Policy Planning Dialogue (PPD) RI-Jepang , Tokyo, 27 Oktober 2017 15 Focused Group Discussion (FGD) Russia’s BRICS Diplomacy, Kemlu, 8 Maret 2017 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diskusi Terbatas Anticipating Brexit: The Impacts Opportunities and Challenges for Indonesia and Its Relations with the UK and EU , Jakarta, 15 Maret 2017 Seminar Internasional : The Rise of Populism in the US and Europe , Universitas Brawijaya, Malang, 20 Maret Policy Research Meeting , Los Angeles, 23-24 Maret 2017 Policy Research Meeting , Mexico City, 25-29 Maret 2017 International Seminar Eurasian Economic Union: Challenges and Opportunities for Indonesia , Denpasar, 19 Mei 2017 Policy Research Meeting , London, 10 Juni 2017 Policy Research Meeting , Lima, 31 Juli - 3 Agustus 2017 International Seminar CRC 990 : Towards Indonesia Sustainable Palm Oil , Jakarta, 11 September 2017 Policy Brief dengan The Conversation sebagai tindak lanjut Seminar CRC 990 : Towards Indonesia Sustainable Palm Oil , Jakarta, 15 September 2017 International Workshop Hasil Kajian CRC 990, University of Göttingen , 31 Oktober - 3 November 2017 Diseminasi Hasil Kajian Sawit CRC 990, Oslo, 6 November 2017 Diseminasi Hasil Kajian Sawit CRC 990, Den Haag, 7 November 2017 Diseminasi Hasil Kajian Sawit CRC 990, Roma, 8-9 November 2017 Kegiatan Oil Palm Course 2017 , Bogor dan Jambi, 20 November - 9 Desember 2017

Sasaran Strategis: Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya yang kuat IKU : Indeks Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya Sub IKU-9 : Persentase diskursus mengenai kebijakan Indonesia di bidang ekonomi, sosial dan budaya di berbagai fora internasional

No

Informasi Kinerja

1 2 3 4

MIKTA Policy Planning Consultation (PPC) di Istanbul, 10 Juli 2017 Brisbane Roundtable Diplomacy in the Indo-Pacific, Griffith University , Brisbane, Australia, 24-28 26th NEAT CCM di Seoul, 31 Maret 2017 Belt and Road Forum, Beijing, 14-15 Mei 2017 “Studi Banding OBOR (China) dengan Eaurasian Initiative (Korea Selatan)” (disampaikan kepada Menlu pada tanggal 20 April 2017) “Pemanfaatan Pasar Qatar di Sektor Bahan Bangunan” (disampaikan kepada Menlu pada tanggal 3 Bahan masukan “Kunjungan Presiden Niger ke Indonesia dan Rencana Kunjungan Menlu ke Swaziland dan Lesotho” (disampaikan kepada Menlu pada tanggal 12 Oktober 2017) 27th Country Coordinators Meeting of the Network of East Asia Think-Tanks/15th Annual Conference, Korea Selatan, 7 September 2017 FGD Russia’s BRICS Diplomacy, Jakarta, 8 Maret 2017 Diskusi Terbatas Anticipating Brexit: The Impacts Opportunities and Challenges for Indonesia and Its Relations with the UK and EU , Jakarta, 15 Maret 2017 Seminar International : The Rise of Populism in the US and Europe, Universitas Brawijaya, Malang, 20

5 6 7 8 9 10 11

12 Policy Research Meeting , Los Angeles, 23-24 Maret 2017 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Policy Research Meeting , Mexico City, 25-29 Maret 2017 International Seminar Eurasian Economic Union : Challenges and Opportunities for Indonesia , Policy Research Meeting , London, 10 Juni 2017 Policy Research Meeting , Lima, 31 Juli - 3 Agustus 2017 International Seminar CRC 990 : Towards Indonesia Sustainable Palm Oil , Jakarta, 11 September 2017 Policy Brief dengan The Conversation sebagai tindak lanjut Seminar CRC 990 : Towards Indonesia Sustainable Palm Oil , Jakarta, 15 September 2017 International Workshop Hasil Kajian CRC 990, Göttingen, 31 Oktober - 3 November 2017 Diseminasi Hasil Kajian Sawit CRC 990, Oslo, 6 November 2017 Diseminasi Hasil Kajian Sawit CRC 990, Den Haag, 7 November 2017 Diseminasi Hasil Kajian Sawit CRC 990, Roma, 8-9 November 2017 Kegiatan Oil Palm Course 2017 , Bogor dan Jambi, 20 November - 9 Desember 2017

B.3 PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN WNI DAN BHI YANG PRIMA

KASUS UMUM Imigrasi Perdata Tenaga Kerja Lain-lain Repatriasi Deportasi Pemenuhan Hak-hak Pemakaman di Luar Negeri Pemulangan Jenazah Kembali Kerja Pulang Mandiri Pencurian KDRT Kecelakaan Lalu Lintas Kriminal Lainnya Pelecehan Seksual Berkelahi Penipuan BAST BANDARA Illegal Fishing Penampungan Penjara Ditempat Kerja Rumah Sakit Tidak Diketahui Penculikan People Smuglling Perampokan Zina Total

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Selesai 3464 4 463 2644 829 1160 11 39 228 52 174 16 29 9 7 4 5 5 18 53 376 102 93 12 3 1 6 0 5 9812

Proses 2660 24 255 1569 2 0 1 1 1 0 2 7 4 27 1 3 0 3 0 12 109 57 94 34 3751 0 3 1 1 8622

Total 6124 28 718 4213 831 1160 12 40 229 52 176 23 33 36 8 7 5 8 18 65 485 159 187 46 3754 1 9 1 6 18434

Kasus Umum

Imigrasi :

Perdata :

Tenaga Kerja :

Lain-lain :

Repatriasi :

Deportasi :

Pemenuhan Hak-hak :

Pemakaman di Luar Negeri :

Pemulangan Jenazah :

Kembali Kerja :

Pulang Mandiri :

Pencurian :

KDRT :

Kecelakaan Lalu Lintas :

Kriminal Lainnya :

Pelecehan Seksual :

Berkelahi :

Penipuan :

BAST BANDARA :

Illegal Fishing :

Penampungan :

Penjara :

Ditempat Kerja :

Rumah Sakit :

Tidak Diketahui :

Penculikan :

People Smuggling :

Perampokan :

Zina :

Kasus Khusus 2017 Uraian HPC Narkoba Pembunuhan Penganiayaan Fisik TPPO Sandera Senjata Api BAST BANDARA REPATRIASI Lain-lain Total

: : : : : : : : : :

Selesai Proses Total 37 182 219 38 1 39 4 2 6 8 21 29 36 21 57 0 3 3 0 1 1 27 0 27 10334 0 10334 0 278 278 10484

231

10993

KASUS KHUSUS 100% 80% 60% 40% 20% 0% :

:

HPC

Narkoba

:

:

Pembunuhan Penganiayaan Fisik

:

:

TPPO

Sandera

Selesai

Proses

:

Total

:

:

Senjata Api BAST BANDARA REPATRIASI

: Lain-lain

Produk Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Nomor UU Nomor 18 Tahun 2017

Panduan Teknis 1 - Juknis Panduan Pembuatan Laporan Bulanan Data Kasus WNI di Perwakilan RI Melalui E-Perlindungan 2 - Juknis Pengaturan Pemulangan Orang (WNI-PMI) Sakit Ke Daerah Asal 3 - Juknis Panduan Pengadaan Pengacara untuk Perlindungan WNI pada Perwakilan RI 4 - Juknis Panduan Pengajuan dan Penggantian Biaya Perlindungan WNI 5 - Juknis Pengelolaan Naskah Dinas Masuk 6 - Juknis Pengelolaan Naskah Dinas Keluar 7 - Juknis Panduan Penyerahan Asuransi Jiwa WNI-PMI Dalam Bentuk Uang Tunai Atau Cek Kepada Ahli Waris 8 - Juknis Panduan Teknis Pelaksanaan Kampanye Penyadaran Publik melalui Non Media 9 - Juknis Panduan Teknis Pelaksanaan Kampanye Penyadaran Publik melalui Media 10 - Juknis Penanganan WNI-PMI Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 11 - Juknis Pengaturan Pemulangan Jenazah Ke Daerah Asal

Jenis Pelatihan 12986-wn-03-2017-66-lap pelatihan pprg-pokja penguatan kesetraan gender-bekasi-15-18 mart 2017 13344-ro-3-2017-23-lap pelatihan perencanaan responsif gender bagi anggota pokja 31706-wn-2017-66-lap pelaksanaan pelatihan input data kasus wni-jabar-20-23 juli 2017 49498-kp-12-2016-66-pelatihan peningkatan kapasitas kepagai kemlu-29 des 2016 b-848-dii-09-2017-pelatihan tppo

PPT - PWK KBRI Nairobi KJRI CApe Town KBRI Den Haag KRI Tawau KJRI Davao City KJRI Jeddah

Perwakilan RI yang terintegrasi Database Perwakilan RI KJRI Jeddah KBRI Den Haag KBRI Kuala Lumpur KBRI Abu Dhabi KBRI Cairo KJRI Los Angeles KJRI Davao City

: : : : : : :

No Berita B-00787/Jeddah/171109 B-00516/Den Haag/171227 B-01333/Kuala Lumpur/171227 B-00281/Abu Dhabi/170919 B-00550/Cairo/171225 B-00219/Los Angeles/171225 B-00217/Davao City/171226

Kementerian / Lembaga yang terintegrasi Menteri Luar Negeri RI Menteri Dalam Negeri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menteri Ketenagakerjaan Kepala BNP2TKI

Nomor 00003/WN/12/2017/66/01 470/9286A/JJ M.HH-13.HH.05.02 Tahun 2017 14/NK/Men/XII/2017 B.05/KA-MoU/XII/2017

Rekomendasi Internasional 10739-wn-12-2017-66-lap 7 consular consultation indonesia australia r-00139-perth-170827-lap pertemuan bali process goverment and business r-00150-berlin-170704-lap GFMD Berlin 2017 r-00273-wina-170918-lap the 4 session of the working grop on smuggling of migrants-austria r-00261-wina-170913-lap the 7 session of the working group on tppo-austria 08416-wn-10-2017-66-lap rapat pembahasan tanggapan pemri komunikasi gabungan spmh pbb pekerja migran-arab saudi r-00406-jenewa-170920-lap partisipasi pemri dlm thematic workshop on gfmd-austria-5-6- sep-2017

Rekomendasi Nasional 00571-wn-02-2017-66-10-lap rapat konsolidasi rancangan peraturan pem ttg adminduk di bogor 3-5 feb 2017 02408-wn-06-2017-66-10-lap rapar konsinyasi pembahasan ruu perlindungan pekerja migran indonesia-15-17 juni 02819-wn-07-2017-66-10-lap tim perumus pemerintah dan komisi 9 dpr dlm pembahasan ruu perlindungan pekerja migran indonesia-25 juli 09532-wn-03-2017-66-lap rakor on strengtening partnership to improve protection of victims of trafficking-jkt-1 mart 2017 26118-wn-06-2017-66-lap rapat konsinyering panja ruu ttg penyelenggaraan ibadah haji dan umrah16 juni 28454-wn-07-2017-66-lap rakor pencegahan dan penangnan tppo kawasan indonesia timur-8-10 juli 2017 31928-wn-08-2017-66-lap kegiatan fgd penanganan kasus wni terlibat narkoba dgn ancaman pidana mati-27-29 juli 16170-wn-04-2017-66-lap rakor focal point sekretariat gugus tugas pencegahan dan tppo-bogor 6-8 april 2017 18949-wn-05-2017-66-lap pertemuan forum komunikasi ke-2 penanganan wni korban tppojogyakarta-28-30 april 2017 06863-wn-02-2017-66-lap rapat perumusan alasan pemerintah atas penghapusan substansi dim ruu perlindungan pekerja migran indonesia usulan dpr-lembang-13-14 feb 2017

pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7

analisis frekuensi total suara: ss+s: suara 50%: pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7

analisis frekuensi total suara: ss+s: suara 50%:

sts

ts

s

16 15 15 16 16 15 15 108

15 13 13 14 13 23 24 115

216

230

1022 799 78,18% 114,1429 sts

ts

65 75 73 69 72 54 59 467 38,33 934

65,46% 1568 1276 81,38% 201,8163

159,80

s

6 6 6 6 6 5 9 44

1 1 1 1 1 9 11 25

88

50

546 477 87,36% 89,10989

ss 50 43 45 47 45 54 48 332 36,00 664

ss

responden 146 146 146 146 146 146 146 340,66 2044

responden

41 27 41 39 41 43 27 259 14,67 518

30 44 30 32 30 21 31 218 8,33 436

37,91%

95,40

78 78 78 78 78 78 78 182 728

pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7

sts

ts

s 4 2 1 3 23 24 57 114

analisis frekuensi total suara: ss+s:

490 433

suara 50%:

88,37% 90,13469

ss 47 44 44 44 43 24 20 266 0,00 532

19 24 26 25 24 23 26 167 19,00 334

34,90%

86,60

1709 total >50% jml 2058 responden

responden 70 70 70 70 70 70 70 163,3333 653,3333

Pemberdayaan Masyarakat B-00345/Hong Kong/171017

B.5 DUKUNGAN DAN KOMITMEN NASIONAL YANG TINGGI ATAS KEBIJAKAN LUAR NEGERI DAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL

Sasaran Strategis: Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional IKU : Persentase tindaklanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri Sub IKU-1 : Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri

No

Informasi Kinerja

Penyerahan Bantuan kemanusiaan Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Republik 1 Uni Myanmar dan Peresmian Sekolah Indonesia oleh Menteri Luar Negeri, di Sittwe, Rakhine State tanggar 21 Januari 2017

Pelaksanaan ASEAN RORO Committee Meeting dan Site Visit ke Pelabuhan Bitung sebagai 2 persiapan pembukaan jalur pelayaran RORO rute Davao-Bitung,

3

Pembahasan Posisi RI sebagai Persiapan Pelaksanaan Review terhadap "1975 Border Patrol Agreement" dan "Revised 1975 Border Patrol Agreement" RI-Filipina di Jakarta, 2 Maret 2017

4

Coordinated Patrol antara TNI dengan mitranya di Filipina dan Manila pada Tarakan, 19 Juni 2017

5

Launching Program HASCO untuk Myanmar, 31 Agustus 2017

Tindak Lanjut Kesepakatan Tindak lanjut pertemuan State Consellor Republic of Myanmar dengan Menlu RI, 6 Desember 2016

Merupakan tindak lanjut kesepakatan: (1) BIMP-EAGA mengenai pembukaan konektivitas antarkawasan di ASEAN; (2) POA kerja Sama Bilateral RI-Filipina 20142016; dan (3) kesepakatan peningkatan perdagangan bilateral sebagaimana dibahas dalam pertemuan bilateral saat Kunjungan Kenegaraan Presiden Filipina ke Jakarta pada November 2016. Merupakan tindak lanjut kesepakatan: (1) Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) RI-Filipina 2014; (2) Plan of Action Kerja Sama Bilateral RI-Filipina 20142016; (3) Border Committee Chairmen Conference (BCCC) 2015; (5) Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns (JPWG-MOC) 2016; dan (6) BCCC 2016 Trilateral Comprehensive Arrangement Kerja Sama Pertahanan Trilateral (Indonesia-Malaysia-Filipina) tentang keamanan di Laut Sulu, 19 Juni 2017 Tindak lanjut pertemuan State Consellor Republic of Myanmar dengan Menlu RI, 6 Desember 2016

Bidang

Keterangan

Kodefikasi

Polsosbud

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.1.1.1

Ekonomi dan kemaritiman

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.1.1.2

Polkam dan Kemaritiman

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.1.1.3

Pol

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.1.1.4

Polsosbud

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.1.1.5

Ekonomi

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.1.1.6

Direktorat Asia Tenggara

Astar B.1.1.7

Peresmian penerbangan langsung oleh VietJet 6 Airlines dari Ho Chi Minh – Jakarta di Hanoi, 24 Agustus 2017

Tindak lanjut dari PoA Kemitraan Strategis RI Vietnam

penyerahan bantuan kemanusiaan RI untuk 7 pengungsi Rohingya, di Rakhine State, Myanmar, 20-23 September 2017

Merupakan tindak Lanjut dari Kunjungan Menteri Luar Negeri ke Myanmar terkait dengan konflik di Rakhine State, 4 September 2017

Polsosbud

Pertemuan PT Pupuk Kujang dan PT Aneka 8 Tambang dengan Menteri untuk Kantor Perdana Menteri Laos pada 23 Oktober 2017

Tindak lanjut dari kunjungan PM Laos ke Indonesia pada 11-12 Oktober 2017

Ekonomi

Astar B.1.1.8

FGD mengenai kerja sama Penanggulangan IUU 9 Fishing dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara di Medan, 7 November 2017

Tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama dalam bidang kelautan dan perikanan serta penanganan masalah-masalah penangkapan Kapal Ikan Asing dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara

Polkam dan Kemaritiman

Astar B.1.1.9

Polkam dan Kemaritiman

Astar B.1.1.10

Tindak lanjut untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan capacity building yang merupakan salah satu kesepakatan kunjungan PM Laos ke Indonesia

Ekonomi dan Sosbud

Astar B.1.1.11

Tindak lanjut dari 3rd SOC RI-Timor Leste

Politik

Astar B.1.1.12

Ekonomi

Astar B.1.1.13

Polkamsosbud

Astar B.1.1.14

10

Sosialisasi kepada nelayan mengenai MoU Tindak lanjut MoU Common Guidelines RI Common Guidelines RI-Malaysia, 8 November 2017 Malaysia

Pertemuan Duta Besar RI Vientiane dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Laos untuk membahas potensi investasi di bidang furniture, 16 November 2017 Pertemuan masyarakat adat di perbatasan RI Timor 12 Leste, 14 November 2017 11

Implementasi dari Air Transport Agreement RI-Timor Leste dan penyampaian designated airlines oleh Indonesia kepada pemerintah Timor Leste Tindak lanjut informal trilateral meeting on Mapping out kerja sama pendidikan Islam RIsecurity antara Indonesia-Malaysia-Filipina Filipina, 22-24 Desember 2017 di Manila, 24 November 2017 Pertemuan Bilateral Kapolri di sela-sela the 2nd Nota Kesepahaman antara Pemerintah MSG Police Ministers Meeting, Jakarta 13 Maret Indonesia dan Pemerintah PNG tentang 2017 Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transesional dan Peningkatan Kapasitas tahun 2015 The 4 th Consultative Policy Dialogue (CPD) tanggal Persetujuan antara Republik Indonesia 22 maret 2017 dengan Republik Fiji tentang Kerangka Kerjasama Pembangunan 27 Mei 2011 Indonesia-Australia Inaugural Cyber Policy Dialogue, Kunjungan Presiden RI ke Sydney Canberra 4 Mei 2017 Australia 26 Februari 2017

Pembukaan rute penerbangan Kupang-Dili melalui 13 kerja sama charter flight Air Timor dan Transnusa pada 15 Desember 2017 14

15

16

17

Pertemuan Defence Industry Cooperation 18 Committee (DICC) antara RI - ROK ke 6 di Seoul pada 30 - 31 Mei tahun 2017 Pertemuan ke 6 Dialog Bilateral RI-RRT bidang 19 hukum dan Keamanan di Beijing 21 - 22 Agustus 2017 the 5th Joint Committee Meeting General Review 20 Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Bali 28 - 31 Agustus 2017

Pertemuan Defence Industry Cooperation Committee (DICC) antara RI - ROK ke 5 di Jakarta tahun 2016 Pertemuan ke 5 Dialog Bilateral RI-RRT bidang hukum dan Keamanan di Beijing 2528 April 2017 Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Jakarta, 20 Agustus 2007

Polsosbud

Dit. Astimpas

Atps. B.1.1.1

Polsosbud

Dit. Astimpas

Atps. B.1.1.2

Polsosbud

Dit. Astimpas

Atps. B.1.1.3

Polsosbud

Dit. Astimpas

Atps. B.1.1.4

Polsosbud

Dit. Astimpas

Atps. B.1.1.5

Ekonomi

Dit. Astimpas

Atps. B.1.1.6

the 5th Joint Committee Meeting General Review 20 Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Bali 28 - 31 Agustus 2017 High Level People to People Exchange Mechanism 21 RI-RRT ke 3 di Surakarta, tanggal 28 November 2017 The 5th Indonesia - China Energy Forum (ICEF) di 22 Jakarta, tanggal 13 November 2017

23

Penandatanganan MoU BPS RI dengan Central Statistic Organization of the Islamic Republic of Afghanistan concerning Utilizlation and Development of Statistical Data

24

Pertemuan Pertama JWG on New and Renewable Energy RI-India, Jakarta 20 April 2017

25

26

27

28

29

30

31

32

Kunjungan Menlu RI ke Kairo tanggal 4 - 5 Februari 2017

Pertemuan bilateral Presiden RI dengan Raja Arab Saudi, Sri Baginda Raja Salman Bin Abdul Aziz AlAssaoud dan Penandatanganan 11 MoU di Bogor tanggal 1 Maret 2017 Kunjungan Delegasi Kementerian Kesehatan ke Doha, Qatar dalam rangka Penjajakan Kerja Sama Pengiriman Tenaga Kerja Kesehatan Indonesia 34 (TKKI) melalui mekanisme G to G dan Pembahasan draft MoU Kerja Sama Kesehatan RI - Qatar, 13 17 Maret 2017 Kunjungan kerja Wakil Menteri ESDM RI ke Yordania, 1-2 April 2017 35

Kunjungan kerja Wakil Menteri ESDM RI ke Kuwait, 2-3 April 2017 Kunjungan kerja Wakil Menteri ESDM RI ke Qatar, 3-4 April 2017

37

Penjajakan Bisnis PT Industri Kereta Api (INKA) 38 dengan Sudan Railways Corporation (SRC) di Khartoum, Sudan, 16-21 Mei 2017 Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian Luar Negeri dengan Kepala Perwakilan RI di GCC, Mengenai Diplomasi Ekonomi dan Perlindungan WNI, 22-23 Mei 2017 Pemberlakuan Persetujuan Bebas Visa (PBV) bagi 40 Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas RIYordania mulai 15 Juni 2017 39

Kunjungan Presiden Afghanistan ke Indonesia, April 2017

Ekonomi

Dit. Astimpas

Atps. B.1.1.6

Ekonomi

Dit. Astimpas

Atps. B.1.1.7

Ekonomi

Dit. Astimpas

Atps. B.1.1.8

Dit. Asselteng

Asselteng. B.1.1.1

Dit. Asselteng

Asselteng. B.1.1.2

Dit. Asselteng

Asselteng. B.1.1.3

Dit. Asselteng

Asselteng. B.1.1.4

Dit. Asselteng

Asselteng. B.1.1.5

Dit. Asselteng

Asselteng. B.1.1.6

Dit. Asselteng

Asselteng. B.1.1.7

Dit. Asselteng

Asselteng. B.1.1.8

Direktorat Timteng

Timteng B.1.1.1

Polkam dan Ekonomi

Direktorat Timteng

Timteng B.1.1.2

Polkam, Maritim, dan Ekososbud

Direktorat Timteng

Timteng B.1.1.3

Sosbud

Direktorat Timteng

Timteng B.1.1.4

Ekonomi

Direktorat Timteng

Timteng B.1.1.5

Ekonomi

Direktorat Timteng

Timteng B.1.1.6

Ekonomi

Direktorat Timteng

Timteng B.1.1.7

Ekonomi

Direktorat Timteng

Timteng B.1.1.8

Ekonomi

Direktorat Timteng

Timteng B.1.1.9

Polkam

Direktorat Timteng

Timteng B.1.1.10

Ekonomi Statistik

Tindak lanjut penandatanganan MoU on New and Renewable Energy RI-India, Ekonomi November 2015 Tindak lanjut penandatanganan MoU Pertemuan ke-4 JWG on Coal RI-India, Jakarta 20 Kementerian Energi dan Sumber Daya RIEnergi/Ekonomi April 2017 Kementerian Batubara India di Jakarta, Juni 2010 Business Forum on Journey IndonesiaDeclaration on Establishment of Indonesia -Pakistan Pakistan Trade and Business Partnership, Ekonomi Joint Palm Oil Committee Kuala Lumpur 22 January 2017 at Karachi Penandatangan Summary of Discussion e 3rd JCM for the Review of Indonesia-Pakistan PTA, Jakarta JCM ke-2 di Islamabad , Pebruari 2017 Perdagangan 10-11 Agustus 2017 Penandatanganan Minutes of Preliminery Meeting of Pertemuan kedua kepala negara RISenior Economic Official Indonesia-Srilanka Trade Srilanka di sela-sela acara IORA Jakarta, Ekonomi/perdagangan and Investment Cooperation, Colombo 25 Agustus Maret 2017 2017 Tindak lanjut pertemuan bilateral Presiden Penandatanganan MoU bidang Energi IndonesiaRI dan PM Bangladesh di sela KTT IORA Energi/Ekonomi Bangladesh, 15 September 2017 di Jakarta 2017 (Maret 2017) Penandatangan Minutes of Senior Officials Meeting between Indonesia - India pada saat BTMF kedua di Tindak lanjut BTMF ke 1 di Jakarta Ekonomi/perdagangan New Delhi, 25 Sept 2017 Pengiriman pengajar bahasa Arab dan pengajar MoU between the Government of the mahasiswa pasca sarjana serta doctoral asal Sudan Republic ke UIN Malang sejak 2015 sampai Juni 2017 of Indonesia and the Government of the Republic of the Sudan concerning Cooperation on Education and Religious Affairs, 15 Sosbud October 2001, ditandatangani oleh Menag RI Prof. Dr. Said Agil Husin Almunawar,MA dan Menteri Pendidikan Tinggi dan Penelitian Ilmiah Sudan Prof. Mobarak Mohamed Ali Magzoub

33

36

Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Jakarta, 20 Agustus 2007 High Level People to People Exchange Mechanism RI-RRT ke 2 di Guiyang RRT, tanggal 1 Agustus 2016 The 4th Indonesia - China Energy Forum (ICEF) di Naning RRT, tanggal 19 Oktober 2017

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik di Jakarta, 4 April 2007 Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi di Jeddah, 24 November 1970 Persetujuan antara PEMRI dan Pemerintah Negara Qatar mengenai Peraturan Ketenagakerjaan TKI di Negara Qatar, Doha, 20 Juni 2008

Persetujuan mengenai Perdagangan dan Kerjasama Ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hashimiah, Jakarta, 3 April 1986 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Kuwait mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik, Jakarta, 30 Mei 2007 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, Doha, 18 April 2000 Persetujuan mengenai Pembentukan Badan Bisnis Bersama (JBC) antara Indonesia dan Sudan, Jakarta, 23 Juli 2002 Deklarasi Kehendak antara Pemerintah Repubik Indonesia dan Sekretariat Kerja Sama Negara-Negara Arab Teluk, Jeddah 12 September 2015 Penandatanganan Persetujuan Bebas Visa (PBV) RI-Yordania di Amman, Yordania, 13 Maret 2016

Pertemuan Initialing Draft Air Service Agreement (ASA) RI - Qatar, Bali, 25 - 27 September 2017 41 yang menghasilkan Minutes of Meeting Air Service Agreement between the Government of Indonesia and the Government of the State of Qatar

Ekonomi

Direktorat Timteng

Timteng B.1.1.11

42

Ekonomi

Direktorat Timteng

Timteng B.1.1.12

Politik

Direktorat Timteng

Timteng B.1.1.13

Politik

Direktorat Timteng

Timteng B.1.1.14

Sosbud

Direktorat Timteng

Timteng B.1.1.15

Sosbud

Direktorat Timteng

Timteng B.1.1.16

Polkam, Maritim, dan Ekososbud

Direktorat Timteng

Timteng B.1.1.17

Politik

Direktorat Timteng

Timteng B.1.1.18

Ekososbud

Dit. Afrika

Afrika B.1.1.1

Ekososbud

Dit. Afrika

Afrika B.1.1.2

Ekososbud

Dit. Afrika

Afrika B.1.1.3

Ekososbud

Dit. Afrika

Afrika B.1.1.4

Poleksosbud

Dit. Afrika

Afrika B.1.1.5

Poleksosbud

Dit. Afrika

Afrika B.1.1.6

Ekososbud

Dit. Afrika

Afrika B.1.1.9

Ekososbud

Dit. Afrika

Afrika B.1.1.10

Ekososbud

Dit. Afrika

Afrika B.1.1.11

43

44

45

Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Qatar on Economic and Technical Cooperation di Jakarta, 19 May 2009 Memorandum of Understanding between the Goverment of the Republic of Perundingan P4M RI - Persatuan Emirat Arab, Abu Indonesia and the Goverment of the Dhabi, 29 September 2017 United Arab Emirates on the Establishment of Bilateral Consultation di Abu Dhabi, 25 Maret 1997 Kunjungan Kerja Menlu RI ke Tunisia, 3 Oktober Memorandum of Understanding between 2017 the Goverment of the Republic of Indonesia and the Goverment of the Republic of Tunisia on the Estabishment of Bilateral Consultations di Tunis, 10 November 2003 Kunjungan Kerja Menlu RI ke Amman, 3-4 Oktober Memorandum of Understanding between 2017 the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs and Expatriates of the Hashemite Kingdom of Jordan on Bilateral Consultation di Jakarta, 25 Februari 2014 Kunjungan Kerja Menpora RI ke Beirut, Lebanon, 10- Memorandum of Understanding between 11 November 2017 the State Ministry of Youth and Sports Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Youth and Sports Affairs of the Republic of Lebanon on Youth and Sports Cooperation di Bali, 23 Oktober 2008 Kunjungn Benchmarking Penanganan Kelompok/ Gerakan Keagamaan Transnasional, ke Beirut, Lebanon, 7-11 Oktober 201

46

Rapat Koordinasi Monitoring Tindak Lanjut Perjanjian Bilateral antara Indonesia dan Negara47 Negara Timur Tengah, Bogor, Jawa Barat, 29 November 2017

48

Kunjungan Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Sudan, Sudan, 2 - 8 Desember 2017

- Rapat Interkem Pembahasan Road Map Diplomasi RI ke Afrika - Pembahasan isu perdagangan produk industri 49 strategis peralatan alat pertahanan keamanan (alpahankam)Indonesia dalam konteks Menlu sebagai Anggota KKIP Kunjungan Menlu RI ke Afsel dan Mozambik 50

Kunjungan Menlu RI ke Afsel dan Mozambik 51 Kunjungan Menlu RI ke Afsel dan Mozambik 52 Kunjungan Bilateral Presiden Afsel Jacob Zuma ke 53 Indonesia

54

55

56

57

Kunjungan Kerja Menlu Angola ke Indonesia, 10-14 April 2017

Memorandum of Understanding between the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia and Dar El Fatwa of the Republic of Lebanon concerning cooperation in the fields of Religion and Religious Education di Beirut, 21 Juli 2016 RKP Ditjen Aspasaf 2017 dan arahan Bappenas terkait monitoring Tindak Lanjut Perjanjian Bilateral antara Indonesia dan Negara-Negara Timur Tengah Memorandum of Understanding between of the Ministry of the Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of the Foreign Affairs of the Republic of Sudan on Bilateral Consultation di Jakarta, 16 Februari 2015 Reinvirogerating the New Asian-African Strategic Partnership

Deklarasi Bersama mengenai Kemitraan Strategis untuk Masa Depan yang Damai dan Sejahtera antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Afrika Selatan Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Afsel tentang Pembentukan Komisi Bersama Persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Mozambik mengenai kerjasama Ekonomi dan Teknik MoU Pembentukan Hubungan Diplomatik RI-Afsel

Komunike Bersama tentang Pembukaan Hubungan Diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Angola Kunjungan National Institute for Policy and Strategic Butir-Butir Kesepakatan pada Sesi Studies (NIPS) Kuru, Nigeria ke Indonesia, 5-15 Pertama Komisi Bersama untuk Juni 2017 Kerjasama Bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Nigeria Kunjungan Sudi Banding Delegasi Parlemen Afrika Memorandum of Understanding between Selatan ke Indonesia, the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of South Africa on the Establishment of a Joint Commission for Bilateral Cooperation Laporam Kunjungan Menteri Perdagangan ke Cape Trade Agreement between the Town, 22-23 Juli 2017 Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of South Africa

Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of South Africa - Hasil Pertemuan Bilateral dan Kunjungan Kerja Agreement between the Government of Delegasi Bisnis Indonesia ke Nigeria, 24-25 Juli 2017 the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Nigeria on Economic and Technical 58 - Kunjungan Kerja ke Nigeria dengan PT Eximbank Cooperation dan PT WIKA , tanggal 5-10 November 2017 57

Laporam Kunjungan Menteri Perdagangan ke Cape Town, 22-23 Juli 2017

Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the 59 Federal Democratic Republic of Ethiopia on the Establishment of a Bilateral Consultative Forum Kunjungan Presiden Niger ke Indonesia, tanggal 15- Joint Communique concerning the 17 Oktober 2017. yang terlibat Exim Bank, Kadin Establishment of Diplomatic Relations 60 Wika dan lain-lain between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Niger Kunjungan Kerja ke Niger dengan PT Eximbank dan Memorandum of Understanding between PT WIKA , tanggal 5-10 November 2017 the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the 61 Republic of Niger concerning Establishment of a Joint Committee for Bilateral Cooperation

Ekososbud

Dit. Afrika

Afrika B.1.1.11

Poleksosbud

Dit. Afrika

Afrika B.1.1.12

Poleksosbud

Dit. Afrika

Afrika B.1.1.11

Poleksosbud

Dit. Afrika

Afrika B.1.1.13

Poleksosbud

Dit. Afrika

Afrika B.1.1.13

Pembahasan kerja sama angkutan udaraRIEthiopia, 7 Agustus 2017

Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti oleh Amerop adalah 42 Jumlah kesepakatan yang akan ditindaklanjuti oleh Amerop adalah 30

Sasaran Strategis: Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional IKU : Persentase tindaklanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri Sub IKU-2 : Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri

No

Informasi Kinerja

Proses Finalisasi Penandatanganan Kesepakatan Kemitraan RI-Sekretariat MSG telah dilaksanakan pada tanggal 21 - 25 Maret 2017 di Suva - Fiji. Terdapat 1(satu) prakarsa/inisiatif/rekomendasi pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri 1 berupa penandatanganan Partnership Agreement antara Dirjen MSG dan Dirjen Aspasaf Kemlu, disaksikan pejabat Kemkeu dan Polri, merupakan tindak lanjut atas komitmen RI pada tahun 2016 untuk memberikan bantuan dana hibah kepada Sekretariat MSG; dengan nilai strategis untuk meningkatkan pengaruh kuat di Sekretariat MSG.

Tindak Lanjut Kesepakatan

Bidang

Keterangan

Kodefikasi

Merupakan tindak lanjut komitmen RI pada tahun 2016 untuk memberikan bantuan dana hibah kepada Sekretariat MSG; dengan nilai strategis untuk meningkatkan pengaruh kuat di Sekretariat MSG.

Poleksosbud

Direktorat KSIA Aspasaf

Ekonomi dan kemaritiman

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.01.03

Poleksosbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.02.07

Poleksosbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.03.09

Kerjasama Kemaritiman dan Kelautan

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.04.22

KSIA.01.06

Pertemuan Preparatory Committee III BBNJ dan side event "maritime cooperation establised under IORA" dilaksanakan di New York pada tanggal 26 30 Maret 2017 merupakan tindak lanjut dari Keketuaan Indonesia pada IORA 2017 yang dilakukan oleh stakeholders dalam negeri, dalam kaitan ini yakni Kemenko Kemaritiman. Merupakan tindak lanjut dari Keketuaan 2 Indonesia telah mensosialisasikan capaian dan Indonesia pada IORA 2017 outcome KTT IORA di Jakarta, 5 - 7 Maret 2017. Delegasi RI menyampaikan bahwa kerja sama Blue economy merupakan salah satu fokus pada periode keketuaan Indonesia. Dalam hal ini Indonesia mempromosikan blue economy sebagai prinsip kunci dan key engine guna menciptakan sustainable-ocean-driven growth di kawasan PertemuanThe Third Meeting of Medicinal Plants Focal Points of IORA RCSTT dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 10 - 12 Mei 2017. Terdapat 1 (satu) prakarsa/inisiatif/rekomendasi yang ditindak lanjuti pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika 3 yakni tindak lanjut dari peningkatan pengembangan kapasitas, research and development (R&D), pemasyarakatan penggunaan obat tradisional di dunia kesehatan, penyusunan regulasi dan policy framework tanaman obat, pertukaran peneliti dan pembentukan expert group terkait tanaman obat di negara - negara IORA.

Merupakan tindak lanjut dari Keketuaan Indonesia pada IORA 2017

Pertemuan 23rd IMT-GT Ministerial Meeting yang dilaksanakan di Bangka Belitung pada tanggal 26-29 September 2017 merupakan tindak lanjut dari hasil KTT IMT yang dilaksanakan di Manila. Pertemuan ini diinisiasi oleh Kemenko Perekonomian selaku Merupakan tindak lanjut dari hasil KTT IMT 4 Setnas Kerja Sama Ekonomi Sub Regional. Selain yang dilaksanakan di Manila. penyelenggaraan 23 rd IMT-GT Ministerial Meeting , juga telah dilaksanakan seminar dan sosialisasi hasil kerja sama ekonomi regional dan sub regional : menggali potensi daerah untuk meningkatkan perekonomian wilayah. 1st Melanesian Spearhead Group Regional Security Strategy Working Group Meeting di Hotel Seraton Bandung oleh Polri, 23 - 24 Oktober 2017. Pertemuan ini merupakan salah satu hasil dari pertemuan the 2nd Melanesian Spearhead (MSG) Police Ministers Meeting (PMM) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2017 di Hotel Borobudur. Tujuan 5 pertemuan dimaksud adalah dalam rangka membangun kerja sama dalam mencegah ancaman non-tradisional dan pemberantasan kejahatan transnasional di kawasan Asia Pasifik serta menjaga stabilitas strategi keamanan Indonesia di kawasan pasifik khususnya pada bidang Regional Security Strategy .

Merupakan tindak lanjut pertemuan the 2nd Melanesian Spearhead (MSG) Police Ministers Meeting (PMM) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2017 di Hotel Borobudur

Kementerian Lingkungan Hidup telah melaksanakan kegiatan promosi “Visit The Heart of Borneo” dalam The 11th Heart of Borneo (HOB) Trilateral Meeting, Tarakan, 11 - 12 Oktober 2017. Kegiatan promosi tersebut menampilkan informasi potensi flora, fauna, budaya dan wisata alam serta hasil kerajinan dan mempamerkan produk unggulan masyarakat Indonesia di sekitar kawasan seperti anyaman rotan, manik, beras adan, garam gunung dan gula 6 tebu. Pertemuan dihadiri oleh 3 negara yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia. Kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut dari prakarsa Indonesia terkait dengan Green Ecotourism and Destination Development in HoB, yang merupakan salah satu hasil pertemuan The 1st Meeting of the Heart of Borneo (HOB) Technical Committee on Joint Projects and Activities, Malaysia, 19 - 20 Juli 2016.

Merupakan tindak lanjut dari prakarsa Indonesia terkait dengan Green Ecotourism and Destination Development in HoB, yang merupakan salah satu hasil pertemuan The 1st Meeting of the Heart of Borneo (HOB) Technical Committee on Joint Projects and Activities, Malaysia, 19 20 Juli 2016.

Workshop on Marine Aquaculture and Fishealth Management di Situbondo, 22 - 27 November 2017 sebagai tindak lanjut dari Jakarta Concord . Stakeholders dalam negerinya adalah Kementerian 7 dan lembaga di bidang kemaritiman dan kelautan dan merupakan tindak lanjut darikomitmen Indonesia di bidang kerjasama kemaritiman dan kelautan dalam rangka IORA.

Merupakan tindak lanjut dari Jakarta Concord , IORA.

Penjajakan Kerja Sama Riset di Kawasan Pasifik dengan University of the South Pacific (USP) dan Fiji National University (FNU), Suva 8 -10 November 2017. Terdapat 1 (satu) prakarsa/ rekomendasi yang ditindaklanjuti yaitu hasil rangkaian pertemuan KTT Pacific Islands Forum (PIF) ke-48 di Apia, 8 Samoa, pada 4 – 8 September 2017, di mana para Kepala Negara/Pemerintahan di PIF sepakat untuk memperkuat constructive engagement dengan Indonesia dalam berbagai sektor selaku Mitra Wicara di PIF. Indonesia menjajaki pembentukan kerja sama riset antar lembaga pendidikan Indonesia dengan mitra di kawasan Pasifik.

Merupakan tindak lanjut dari hasil rangkaian pertemuan KTT Pacific Islands Forum (PIF) ke-48 di Apia, Samoa, pada 4 – 8 September 2017, di mana para Kepala Negara/Pemerintahan di PIF sepakat untuk memperkuat constructive engagement dengan Indonesia dalam berbagai sektor selaku Mitra Wicara di PIF.

Jumlah realisasi prakarsa/rekomendasi Indonesia di Forum Kerjasama Intrakawasan dan antarkawasan yang ditindaklanjuti oleh unit Amerop adalah 3 Jumlah rencana prakarsa/rekomendasi Indonesia di Forum Kerjasama Intrakawasan dan antarkawasan yang ditindaklanjutiunit Amerop adalah 3

Ekonomi dan Sosbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.04.23

Kerja sama Kemaritiman dan Kelautan

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.04.24

Sosbud

Direktorat KSIA Aspasaf

KSIA.04.25

Sasaran Strategis: Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional IKU : Persentase tindaklanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri Sub IKU-3 : Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional

No

Rekomendasi

Pemri menyampaikan kepada para dosen Fakultas Hukum dan Kemristek Dikti mengenai update dan upaya Pemri dalam memperjuangkan kepentingan nasional dalam berbagai isu kontemporer yang dihadapi ASEAN, yang memiliki kaitan atau implikasi hukum secara luas, seperti keamanan dan klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan, 1 pemberantasan terorisme, penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF), dan keamanan maritim. Disampaikan pula pola pergeseran kerja sama ASEAN ke arah organisasi yang berbasis peraturan (rule-based organization), yang pada gilirannya membutuhkan dukungan argumentasi hukum yang kuat.

Diterima

1

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan

Kodefikasi Data Dukung

H.I.03 Hlm 2

Pemri menekankan kepada para dosen fakultas Hukum dan Kemristek Dikti bahwa aspek competitiveness dan penguasaan hukum di ASEAN sangat penting, khususnya terkait dengan realisasi Masyarakat ASEAN dengan karakter free 2 flow of services and free flow of skilled labour. Dalam kaitan ini, penting bagi setiap fakultas hukum untuk menyusun profil lulusan dan standar kompetisi tambahan yang diharapkan dapat memenuhi kualifikasi untuk berkompetisi dengan sarjana hukum dari negara ASEAN lain

1

Pemri mencontohkan pengalaman dan praktek yang telah dilakukan perguruan tinggi Indonesia dalam memasukkan elemen/topik hukum di ASEAN untuk dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi lainnya. Terdapat dua pendekatan yang saling menunjang, yakni (i) memasukkan elemen 3 hukum di ASEAN dalam berbagai mata kuliah, seperti mata kuliah hukum organisasi internasional dan hukum kontrak, dan (ii) mendirikan mata kuliah tersendiri (mata kuliah hukum negara-negara ASEAN dan hukum kontrak di ASEAN), seperti yang dilakukan Universitas Airlangga.

1

H.I.03 Hlm 2

Pemri menyampaikan kepada ASEAN Law Association (ALA) mengenai pentingnya kontribusi ALA terhadap legal education di ASEAN, yang 4 berguna bagi pengembangan kurikulum hukum ASEAN. ALA juga didorong untuk membangun harmonisasi hukum ASEAN agar perbedaan sistem hukum di ASEAN tidak menghambat kerja

1

H.I.03 Hlm 2

Pemri menyampaikan kepada perwakilan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung perlunya 5 Bench Book yang berisi materi yang berkaitan dengan CEDAW, CRC, dan CRPD untuk mengharmonisasi hukum nasional yang berkaitan;

1

H.I.04 Hlm 4

1

H.I.04 Hlm 4

Pemri juga menyampaikan kepada perwakilan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung inisitif untuk menyusun daftar praktek yang baik untuk 6 membangun dan melengkapi pengadilan agar lebih ramah terhadap perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas yang dapat digunakan sebagai rujukan di kawasan; Sebagai tindak lanjut, Pemri juga menyampaikan kepada Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung perlunya pembangunan kapasitas para hakim 7 melalui pelatihan atau lokakarya untuk mendiseminasi isi Bench Book dan daftar praktek terbaik dimaksud;

1

Diskusi Terbatas mengenai Pemuatan Elemen/Topik Khusus tentang Sistem H.I.03 Hlm 2 Hukum di Negara-negara Anggota ASEAN dalam Kurikulum Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Indonesia, Yogyakarta, 31 Januari 2017

AICHR Judicial Colloquium on the Sharing of Good Practices regarding International Human Rights Law, Kuala Lumpur, H.I.04 Hlm 4 Malaysia, 12 – 16 Maret 2017

Practices regarding International Human Rights Law, Kuala Lumpur, Malaysia, 12 – 16 Maret 2017

Pemri berkomitmen untuk menyampaikan usulan 8 terseut dalam Pertemuan CACJ pada bulan April 2017 mendatang di Brunei Darussalam

1

H.I.04 Hlm 4

Pemri menyampaikan kepada para dosen Universitas Pasundan dan mahasiswa HI Universitas Pasundan mengenai Visi Masyarakat ASEAN 2025 dan Cetak Biru Komunitas Politik dan 9 Keamanan ASEAN 2025. Dalam paparannya digarisbawahi perkembangan kondisi di kawasan ASEAN serta sejumlah tantangan yang dihadapi dalam implementasi kerjasama dalam kerangka tiga pilar ASEAN.

1

P.6 hal 6

Pemri menekankan kepada para dosen Universitas Pasundan dan mahasiswa HI Universitas Pasundan bahwa terorisme merupakan ancaman nyata bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat, yang semakin kompleks sifatnya. 10 Disampaikan juga upaya-upaya, capaian serta perkebangan kerja sama ASEAN dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme dan faham radikal, termasuk dengan disepakatinya ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT).

1

P.6 hal 2

Bandung, 24 – 25 Maret 2017

Pemri menyampaikan juga pula pentingnya peran mahasiswa dan generasi muda sebagai ujung 11 tombak dalam mencegah penyebarluasan paham radikal dan akar terorisme.

1

P.6 hal 2

Pemri menekankan pentingnya upaya pencegahan penyebaran paham radikal melalui anak-anak pelaku teror yang juga merupakan korban aksi 12 terorisme. Ditekankan pula pentingnya peran dan dukungan masyarakat atas upaya yang dilakukan Pemerintah serta pentingnya sinergi Pemerintah dan masyarakat.

1

P.6 hal 2

Pemri menjelaskan tentang negosiasi dan aspek teknis dalam pelaksanaan Mini MSNS. Dijelaskan juga tentang public speaking dan peran media dalam konteks simulasi sidang internasional.

1

P.6 hal 7

1

H.II.06 hlm 1

13

Pemri menyampaikan kepada Kemristek Dikti bahwa inisitaif untuk memasukkan elemen hukum dan perjanjian ASEAN dalam kurikulum perguruan tinggi di Indonesia dilandasi oleh salah satu action plan dari Blueprint ASEAN Vision 2025.

14

RDK Tindak Lanjut Pemuatan Elemen tentang Hukum dan Perjanjian di ASEAN dalam Kurikulum Perguruan Tinggi di Indonesia, 7 Juni 2017

Pemri menyampaikan kepada Kemristek Dikti mengenai perlunya upaya sensitizing di kalangan perguruan tinggi akan pentingnya memasukkan elemen hukum ASEAN ke dalam kurikulum, salah satunya dengan melakukan pendekatan kepada 15 Badan Kerja Sama Fakultas Hukum Perguruan Tinggi (BKS PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (BKS PTS), dan/atau Forum Program Studi Hukum.

Dalam rangka pemuatan materi hukum dan perjanjian ASEAN di fakultas hukum, Kemlu perlu bekerja sama dengan Kemristek Dikti dan 16 peguruan tinggi. Untuk itu, Kemlu telah menyiapkan draft Roadmap yang memuat berbagai langkah yang harus dilakukan untuk merealisasikan hal dimaksud. Pemri menekankan pentingnya pengajaran berbagai aspek hukum di ASEAN mengingat perubahan ASEAN yang sudah bergerak dari organisasi yang loose menjadi rules-based dan memiliki legal personality . Salah satu bentuk kerja 17 sama hukum di ASEAN adalah kerja sama Mutual Legal Assistance di antara negara-negara anggota ASEAN dimana dalam pelaksanaannya dibutuhkan pemahaman yang baik mengenai isi perjanjian maupun sistem hukum negara anggota ASEAN lain.

RDK Tindak Lanjut Pemuatan Elemen tentang Hukum dan Perjanjian di ASEAN dalam Kurikulum Perguruan Tinggi di Indonesia, 7 Juni 2017 1

H.II.06 hlm 2

1

H.II.06 hlm 2

1

Perumusan Saran dan Kebijakan untuk Pemuatan Aspek Hukum tentang ASEAN dalam Kurikulum Fakultas Hukum di Indonesia’, dan Seminar ‘Penyelesaian Sengketa Internasional dan Perkembangan HAM di ASEAN’, Bandung, 28-29 November 2017

H.IV.10 Hlm 2

Pemri menyampaikan pembentukan kurikulum berbasis kompetensi dimana penyusunan bahan ajar dan mata kuliah dilakukan berdasarkan pada tujuan kompetensi lulusan yang ditentukan oleh universitas. Disampaikan pula bahwa pengajaran aspek hukum di ASEAN sangat penting dalam 18 menghadapi pasar bebas ASEAN (free flow of services dan free flow of skilled labour) . Dalam kaitan ini, strategi yang ditempuh dapat berupa penyusunan mata kuliah khusus mengenai aspek hukum di ASEAN atau menyisipkan ke dalam mata kuliah lain seperti hukum organisasi internasional,

1

H.IV.10 Hlm 2

Secara umum terlihat adanya kepentingan untuk melakukan koordinasi internal Indonesia untuk menentukan grand strategy prioritas dan posisi bersama Pemri di ASEAN. Dalam hal ini, penguatan Setnas ASEAN perlu dilakukan. Untuk 19 itu Dit. Kerja Sama Polkam ASEAN akan mengajukan TOR Pilar Politik Keamanan ASEAN yang akan menjadi dasar tata kerja dan kewenangan Pilar Polkam Setnas ASEAN dalam perumusan rekomendasi dan kemampuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

1

H.IV.11 Hlm 3

Topik yang berkaitan dengan teknologi informasi dan siber yang diusung Singapura dalam Keketuaan ASEAN 2018 merupakan hal yang harus mulai diperdalam oleh ASEAN. Pada masa 20 mendatang isu-isu terkait teknologi akan semakin mengitari ASEAN dan keterlibatan sektor nonpemerintah (swasta, masyarakat sipil dan akademisi) dalam bidang terkait juga perlu dimanfaatkan oleh ASEAN.

1

Indonesia dapat memanfaatkan ASEAN University Network dalam upaya peningkatan kerja sama dengan universitas-universitas di ASEAN. Dengan cara ini, 21 perkembangan integrasi negara-negara ASEAN di bidang pendidikan dapat dipercepat dalam jangka panjang.

Rapat Perumusan Saran Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pilar Politik Keamanan (RAN) ASEAN 2025, Bogor, 15 - 17 Desember 2017

1

H.IV.11 Hlm 4

Konsultasi Publik Masyarakat Sosial Budaya ASEAN pada Pekan Pendidikan Tinggi Jakarta, 7-9 Februari 2017

I-12-hal-3-N-10

Dalam rangka mengatasi kebakaran hutan dan lahan, Indonesia perlu menjamin kelestarian lingkungan salah satunya dengan pencegahan polusi lingkungan yang bersifat lintas batas. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah Asap Lintas Batas, antara lain: operasionalisasi AATHP, Operasionalisasi ASEAN 22 Coordinating Center for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHP), mengontrol dan memonitor kejadian kebakaran hutan dan lahan di lingkup ASEAN serta mempromosikan pengelolaan gambut lestari

1

Kegiatan 50 Tahun ASEAN: Seminar dan Bedah Buku Dinamika Regionalisasi Inklusif di Asia Tenggara: Refleksi 50 Tahun ASEAN, 3 April 2017

8 (delapan) key areas kerja sama ASEAN bidang pendidikan yaitu: 1) peningkatan ASEAN awarenes ; 2) peningkatan kualitas pendidikan dasar: 3) penguatan penggunaan ICT; 4) dukungan pembangunan pendidikan vokasi dan pendidikan sepanjang hayat; 5) dukungan terhadap pencapaian pendidikan berkelanjutan; 6) penguatan pendidikan tinggi; 7) 23 pengembangan peran pendidikan tinggi dalam pembangunan sosial ekonomi; dan 8) penyediaan program pembangunan kapasitas bagi para guru, akademisi dan pemangku kepentingan. Diharapkan para guru dan pemangku kepentingan terkait dapaat mendukung upaya ASEAN dalam memajukan pendidikan untuk memperkuat masyarakat ASEAN.

1

Kegiatan Forum Masyarakat III-11-hal-2-N-6a Sosial Budaya ASEAN dalam Rangka HUT ke-50 ASEAN, di Depok, Jawa Barat

Isu pendidikan merupakan salah satu prioritas capaian yang dimandatkan dalam ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint 2025 . Salah satu upaya implementasi ASCC Blueprint 2025 adalah penyusunan ASEAN Curriculum Sourcebook sebagai referensi bagi para guru dalam pengembangan bahan ajar mengenai 24 ASEAN di kalangan sekolah tingkat SD, SLTP dan SLTA. ASEAN Curriculum Sourcebook diluncurkan pada tahun 2012 di Yogyakarta. Diharapkan ASEAN Curriculum Sourcebook dapat digunakan oleh para guru untuk mengajarkan ASEAN di sekolah.

1

Kegiatan Forum Masyarakat III-11-hal-2-N-6b Sosial Budaya ASEAN dalam Rangka HUT ke-50 ASEAN, di Depok, Jawa Barat

ASEAN melalui ACWC telah menyusun ASEAN Regional Plan of Action on Elimination of Violance Against Children (ASEAN RPA on EVAC). Diharapkan para guru dan pemangku kepentingan terkait dapat mempromosikan pendidikan tanpa kekerasan di sekolah, diantaranya melalui: 1) peningkatan kapasitas 25 anak dalam hal pemenuhan hak, perlindungan dan partisipasi; 2) peningkatan pemahaman tentang positive discipline ; 3) pembangunan referral system dengan lembaga rujukan setempat; dan 4) penyelenggaraan pendidikan yang menyenangkan dan ramah anak.

1

Kegiatan Forum Masyarakat III-11-hal-2-N-6c Sosial Budaya ASEAN dalam Rangka HUT ke-50 ASEAN, di Depok, Jawa Barat

Untuk mewujudkan visi Masyarakat ASEAN 2025, maka sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan. Keterlibatan masyarakat merupakan kunci 26 penting untuk mewujudkan cita-cita ASEAN yang people-centered dan people-oriented .

1

Masyarakat perlu untuk memanfaatkan peluang dalam menghadapi Masyarakat ASEAN dengan terus meningkatkan kapasitas diri, seperti mempelajari 27 bahasa Inggris dan bahasa negara anggota ASEAN, meningkatkan kreativitas serta pengetahuan mengenai ASEAN. ASEAN dengan ketiga pilarnya merupakan organisasi yang dibangun dengan menekankan peran para manusia di dalamnya (people-centered , people oriented ). Mempertimbangkan hal ini, Masyarakat 28 ASEAN mendorong dan memfasilitasi kontribusi aktif anggota masyarakat, khususnya dari kelompok nonpemerintah, dalam berbagai kegiatan ASEAN.

1

Kegiatan Peringatan HUT ke50 ASEAN pada Tomohon International Flower Festival (TIFF) 2017 di Tomohon, Sulawesi Utara, 7-10 Agustus 2017 Kegiatan Peringatan HUT ke50 ASEAN pada Tomohon International Flower Festival (TIFF) 2017 di Tomohon, Sulawesi Utara, 7-10 Agustus 2017 ASEAN Youth Interfaith Camp (AYIC) 2017, Jombang, Jawa Timur, 27-30 Oktober 2017

Pertemuan menyetujui pemanfaatan ASEAN dan ASEAN Led Mechanism seperti East Asia Summit (EAS) dalam upaya meningkatkan kerjasama di bidang kemaritiman seperti IUU Fishing dan keamanan laut sebagai sumber ekonomi 29 Indonesia. Hal ini mendukung salah satu nawa cita Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia

1

II-13-hal-2-N-6

III-12-hal-1-N-4a

III-12-hal-1-N-4b

IV-2-hal-1-N-5

TW1.IKU1.R.2.(EAS SOM)(Vide laporan poin 7.a.)

1

0

Rapat Konsiyering Pertemuan East Asia Summit Senior Officials’ Meeting (EAS SOM)

Meningkatnya kapasitas Pusat Studi ASEAN (PSA) dalam membuat Proposal Pemanfaatan ASEAN 30 project Funda dan Trust Fund dari Negara Mitra Wicara seperti Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, India, Pakistan, Rusia dan negara ASEAN + 3.

1

0

(Workshop Coaching Clinic Proposal Development ASEAN Trust Fund and Project Fuund), Jakarta, 30-31 Agustus 2017.

TW3.IKU B3-1 (Vide laporan poin 5)

Penguatan Pemahaman Publik Domestik tentang Kerja Sama ASEAN melalui kegiatan UNISBA Model ASEAN Meeting di Bandung serta Penandatanganan dan/atau Pemarafan Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dan UNISBA , 5 Oktober 2017

Setditjen KS ASEAN menyampaikan apresiasi atas kesiapan UNISBA untuk menjalin kerja sama pembentukan PSA dengan Kementerian Luar Negeri. Setditjen KS ASEAN menggarisbawahi bahwa salah satu prioritas diplomasi adalah 31 Diplomasi Untuk Rakyat yang tercermin dari kerja sama dengan kalangan Perguruan Tinggi. Setditjen KS ASEAN menyampaikan perkembangan dan capaian ASEAN sejak didirikan pada tahun 1967. Setditjen KS ASEAN menggarisbawahi bahwa ASEAN berhasil menciptakan ekosistem perdamaian sehingga tercipta kawasan yang aman dan stabil. Hal ini memungkinkan AMS melaksanakan pembangunan yang tercermin dari kemajuan ekonomi. Walaupun demikian, masih ada sejumlah isu yang menjadi tantangan bagi ASEAN di masa-masa mendatang. Rektor UNISBA dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan Penandatanganan dan/atau Pemarafan Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Universitas Medan Area tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian/Pengkajian Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat, 20 Oktober 2017 Setditjen KS ASEAN menyampaikan apresiasi atas kesiapan UMA untuk menjalin kerja sama pembentukan PSA dengan Kementerian Luar Negeri. Kami menambahkan kesiapan untuk bekerjasama dalam melaksanakan program kegiatan dengan UMA yang melibatkan para mahasiswa, akademisi, serta Pemda setempat dan masyarakat Setditjen KS 32 ASEAN menggarisbawahi bahwa salah satu prioritas diplomasi adalah Diplomasi Untuk Rakyat yang tercermin dari kerja sama dengan kalangan Perguruan Tinggi. Setditjen KS ASEAN menyampaikan perkembangan dan capaian ASEAN sejak didirikan pada tahun 1967. Setditjen KS ASEAN menggarisbawahi bahwa ASEAN berhasil menciptakan ekosistem perdamaian sehingga tercipta kawasan yang aman dan stabil. Hal ini memungkinkan AMS melaksanakan pembangunan yang tercermin dari kemajuan ekonomi. Walaupun demikian, masih ada sejumlah isu yang menjadi tantangan bagi ASEAN di masamasa mendatang.

1

Penyampaian Saran Kebijakan untuk Penguatan Daya Saing Daerah dalam Menghadapi Masyarakat ND.H1.P3, MOU UNISBA.H2.P6-8 ASEAN melalui Pembentukan Pusat Studi ASEAN UNISBA, di Bandung, Provinsi Jawa Barat, 5 Oktober 2017

1

Penyampaian Saran Kebijakan untuk Penguatan Daya Saing Daerah dalam ND.H1.P3, Menghadapi Masyarakat MOU UMA.H2.P6-8, WK.H1.P3, ASEAN melalui Pembentukan Pusat Studi MB.H1.P10-11 ASEAN UMA, di Medan, Provinsi Sumatera Utara, 20 Oktober 2017

Kegiatan Penguatan Pemahaman Publik Domestik tentang Kerja Sama ASEAN melalui Kegiatan ASEAN Youth Interfaith Camp (AYIC) 2017 Jombang, 28 - 30 Oktober 2017 Kementerian Luar Negeri menyampaikan pentingnya peranan pemuda dalam menjaga perdamaian dunia, khususnya kawasan ASEAN. Kemlu juga menekankan pentingnya dialog agar dapat saling mengerti dalam konteks kehidupan berbangsa seperti yang telah dilakukan Indonesia dalam memajukan dialog lintas-agama sebagai ciri khas diplomasi. Kemlu juga mengajak para pemuda untuk menjadi Duta Perdamaian dan Toleransi. 33 AYIC yang bertema "Tolerance in Diversity for ASEAN and World Harmony diikuti secara antusias oleh 150 pemuda dari 21 negara seperti: Indonesia, Kamboja, Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Filipina, Viet Nam, Thailand, Singapura, Jepang, Pakistan, Madagaskar, Lithuania, Maroko, Mesir, Hongaria, Amerika Serikat, Tanzania, Korea Selatan, Libya, Belanda, dan Inggris. Perwakilan Duta Muda ASEAN - Indonesia 2017 yang ikut sebagai peserta menyampaikan gagasan "the culture of peace" dalam sesi FGD. Penandatanganan dan/atau Pemarafan Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Universitas Internasional Batam tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian/Pengkajian Ilmiah dan Pengbdian kepada Masyarakat, 1- 4 November 2017 Setditjen KS ASEAN menyampaikan perkembangan dan capaian ASEAN sejak didirikan pada tahun 1967. Setditjen KS ASEAN menggarisbawahi bahwa ASEAN berhasil menciptakan ekosistem perdamaian sehingga tercipta kawasan yang aman dan stabil. Hal ini memungkinkan AMS melaksanakan pembangunan yang tercermin dari kemajuan ekonomi. Walaupun 34 demikian, masih ada sejumlah isu yang menjadi tantangan bagi ASEAN di masa-masa mendatang. Setditjen KS ASEAN menekankan agar kalangan dunia usaha di Batam, khususnya para UMKM dapat jeli dalam melihat peluang-peluang bisnis di ASEAN. Rektor UIB mengapresiasi kerja sama pembentukan PSA dengan Kemlu. UIB berharap kerja sama ini dapat semakin membuka akses untuk menjalin hubungan dengan masyarakat ASEAN secara lebih luas. Terdapat 146 pengunjung ASEAN Corner yang dibuka pada acara Pameran Investasi, Produk Unggulan Perdagangan dan Pariwisata di Mega Mall

1

Penyampaian Saran Kebijakan untuk Penguatan Daya Saing Daerah dalam Menghadapi Masyarakat ASEAN melalui dukungan ND.H1.P2.P4 terhadap kegiatan ASEAN Interfaith Youth Program di UNIPDU, Jombang, Provinsi Jawa Timur, 28 30 Oktober 2017

1

Penyampaian Saran Kebijakan untuk Penguatan Daya Saing Daerah dalam Menghadapi Masyarakat ND.H1-2.P3.P7-8 ASEAN melalui Pembentukan Pusat Studi ASEAN UIB, di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, 1- 4 November 2017

Penguatan Identitas dan Pemahaman Publik Domestik tentang Kerja Sama ASEAN Bekerja Sama dengan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, 7 November 2017 Setditjen KS ASEAN menyampaikan perkembangan dan capaian ASEAN sejak didirikan pada tahun 1967. Setditjen KS ASEAN menggarisbawahi bahwa ASEAN berhasil menciptakan ekosistem perdamaian sehingga tercipta kawasan yang aman 35 dan stabil. Hal ini memungkinkan AMS melaksanakan pembangunan yang tercermin dari kemajuan ekonomi. Walaupun demikian, masih ada sejumlah isu yang menjadi tantangan bagi ASEAN di masa-masa mendatang. Walikota Baubau dan Rektor UNIDAYAN menyampaikan penghargaan dan dukungan untuk terus mendorong agar masyarakat di wilayahnya mampu meraih peluang melalui KS ASEAN

Penandatanganan dan/atau Pemarafan Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Avicenna tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian/Pengkajian Ilmiah dan Pengbdian kepada Masyarakat, Kendari, 9 November 2017 - Setditjen KS ASEAN menyampaikan apresiasi atas kesiapan STIK Avicenna untuk menjalin kerja sama pembentukan PSA dengan Kementerian Luar Negeri. Setditjen KS ASEAN menggarisbawahi bahwa salah satu prioritas diplomasi adalah Diplomasi Untuk Rakyat yang tercermin dari kerja sama dengan kalangan Perguruan Tinggi. 36 Setditjen KS ASEAN menyampaikan perkembangan dan capaian ASEAN sejak didirikan pada tahun 1967. Setditjen KS ASEAN menggarisbawahi bahwa ASEAN berhasil menciptakan ekosistem perdamaian sehingga tercipta kawasan yang aman dan stabil. Hal ini memungkinkan AMS melaksanakan pembangunan yang tercermin dari kemajuan ekonomi. Walaupun demikian, masih ada sejumlah isu yang menjadi tantangan bagi ASEAN di masamasa mendatang. Ketua STIK Avicenna menyampaikan penghargaan atas terlaksananya kerja sama pembentukan PSA dengan Ditjen KS ASEAN, Kementerian Luar Negeri dan mendukung perwujudan PSA

2

Penyampaian Saran Kebijakan untuk Penguatan Pemahaman Publik Domestik tentang Masyarakat ASEAN melalui rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-50 ASEAN di Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, 7 November 2017

1

Penyampaian Saran Kebijakan untuk Penguatan Daya Saing ND.H2.P8, Daerah dalam MOU STIK Menghadapi Masyarakat AVICENNA.H2.P6-8 ASEAN melalui Pembentukan Pusat Studi RS.H10.P5-8, SK.H1-2.P5-6, ASEAN STIK Avicenna, di ZS.H2.P4-5 Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, 9 November 2017

ND.H1.P3-4, BP1.H1.P2-5, BP2.H7.P13-18 MB.H10.P2 (lampiran dalam laporan), RRI.H12.P6

Pengembangan "ASEAN We Feeling" pada Masyarakat Sekolah di Malang Raya bekerjasama dengan PSA Universitas Muhamaddiyah Malang, 16 - 17 November 2017 Setditjen KS ASEAN menyampaikan perkembangan dan capaian ASEAN sejak didirikan pada tahun 1967. Setditjen KS ASEAN menggarisbawahi bahwa ASEAN berhasil menciptakan ekosistem perdamaian sehingga tercipta kawasan yang aman dan stabil. Hal ini memungkinkan AMS melaksanakan 37 pembangunan yang tercermin dari kemajuan ekonomi. Walaupun demikian, masih ada sejumlah isu yang menjadi tantangan bagi ASEAN di masamasa mendatang. Rektor UMM mendorong agar para pelajar di Malang Raya agar proaktif sehingga mampu bersaing di era Masyarakat ASEAN. Kegiatan menghadirkan pula 5 finalis DMAI 2017 untuk merangkul kalangan muda di Malang

1

Penyampaian Saran Kebijakan untuk Penguatan Daya Saing Daerah dalam Menghadapi Masyarakat ASEAN melalui dukungan ND.H1-2.P3 terhadap kegiatan ASEAN We Feeling bekerjasama dengan PSA UMM di Malang, Provinsi Jawa Timur, 16 -17 November 2017

1

Penyampaian Saran Kebijakan untuk Penguatan Daya Saing Daerah dalam Menghadapi Masyarakat ASEAN melalui dukungan terhadap rangkaian kegiatan ASEAN 50, bekerjasama dengan PSA UNNES di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 22 November 2017

1

Penyampaian Saran Kebijakan untuk Penguatan Daya Saing Daerah dalam Menghadapi Masyarakat MOU UKSW.H2.P6-8, ASEAN melalui ND.H2.P10, WK.H1-2.P1 Pembentukan Pusat Studi ASEAN UKSW, di Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, 23 November 2017

Penguatan Pemahaman Publik Domestik tentang Kerja Sama ASEAN Bekerja Sama dengan Universitas Negeri Semarang, 22 November 2017 Setditjen KS ASEAN menyampaikan perkembangan dan capaian ASEAN sejak didirikan pada tahun 1967. Setditjen KS ASEAN menggarisbawahi bahwa ASEAN berhasil menciptakan ekosistem perdamaian sehingga tercipta kawasan yang aman 38 dan stabil. Hal ini memungkinkan AMS melaksanakan pembangunan yang tercermin dari kemajuan ekonomi. Walaupun demikian, masih ada sejumlah isu yang menjadi tantangan bagi ASEAN di masa-masa mendatang. Rektor UNNES menyampaikan penghargaan dan dukungannya untuk terus meningkatkan sinergi dalam hal pemasyarakatan ASEAN. Penandatanganan dan/atau Pemarafan Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Universitas Kristen Satya Wacana tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian/Pengkajian Ilmiah dan Pengbdian kepada Masyarakat, Salatiga, 23 November 2017 Setditjen KS ASEAN menyampaikan apresiasi atas kesiapan UKSW Salatiga untuk menjalin kerja sama pembentukan PSA dengan Kementerian Luar Negeri. Setditjen KS ASEAN menggarisbawahi bahwa salah satu prioritas 39 diplomasi adalah Diplomasi Untuk Rakyat yang tercermin dari kerja sama dengan kalangan Perguruan Tinggi. Rektor UKSW menyampaikan penghargaan atas terlaksananya kerja sama pembentukan PSA dengan Ditjen KS ASEAN, Kementerian Luar Negeri dan mendukung perwujudan PSA sebagai sarana bagi mahasiswa dan dosen untuk mengambil manfaat dari KS ASEAN

ND.H1.P3-6, ND.H2.P7, WK.H2.P2-3, SP.H1.P6-7

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN selaku Koordinator Sekretariat Nasional ASEAN–Indonesia menyelenggarakan pertemuan koordinasi dalam format pleno untuk membahas (a) Hasil – hasil KTT ke-31 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya tanggal 10 – 14 November 2017 di Pampanga, Filipina; dan (b) Rencana Aksi Nasional (RAN) Implementasi Visi Masyarakat ASEAN 2025 - Koordinator masing-masing Pilar Masyarakat ASEAN melaporkan progress implementasi Visi Cetak Biru ASEAN 2025 dengan pokok-pokok sebagai berikut: (a) Pilar Polkam telah 40 mengidentifikasi lamgkah aksi yang akan dibahas lebih lanjut dan merencanakan updating focal points untuk meningkatkan koordinasi antar K/L anggota Pilar Polkam; (b) Pilar Ekonomi telah mengidentifikasi kegiatan dan membuat time frame penyusunan RAN. Koordinator Pilar Ekonomi akan verkoordinasi dengan K/L anggotanya dan diharapkan hasilnya dapat disampaikan kepada Setnas ASEAN - Indonesia pada bulan Maret 2018; (c) Pilar Sosbud telah mengadakan pertemuan dengan Sekretariat ASEAN terkait monev pelaksanaan langkah aksi Pilar Sosbud. Koordinator Pilar Sosbud akan melakukan finalisasi penetapan Key Performance Pertemuan Koordinasi Setnas ASEAN - Indonesia di Jakarta, 12 Juni 2017. Pertemuan membahas: a. Hasil KTT ke-30 ASEAN, Manila, 26-29 April 2017; b. Isu-isu Penting ASEAN terkait Kepentingan Indonesia; c. HUT ke-50 Tahun ASEAN; d. Rencana Strategi/Implementasi Cetak Biru 41 ASEAN 2025. Pertemuan menghasilkan saran rekomendasi dari Kementerian/Lembaga anggota Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia sesuai bidangnya, antara lain, percepatan upaya ratifikasi Perjanjian oleh Indonesia; peningkatan kerja sama pemberantasan narkoba baik dalam kerangka ASEAN maupun bilateral; penguatan kelembagaan Setnas ASEAN - Indonesia dll.

Universitas Lampung (UNILA) mendukung pelaksanaan kegiatan yang dapat menyebarluaskan pengetahuan terkait Masyarakat ASEAN, terutama pentingnya peningkatan daya saing daerah untuk dapat memperoleh lebih banyak manfaat kerja sama ASEAN. Menurut Gita Paramita Djausal, Sekretaris dan Dosen Pusat Studi ASEAN UNILA, warga Lampung harus terus meningkatkan kompetensi dan berinovasi sehingga potensi yang dimiliki dapat menjadi kunci 42 keberhasilan Lampung dan Indonesia di ASEAN. Hal tersebut perlu didukung pula oleh tata kelola pemerintahan yang baik dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pekan Semarak ASEAN di UNILA, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, 27 April 2017.

1

Penyampaian Saran Kebijakan untuk Penguatan Koordinasi antara Kementerian/Lembaga Anggota Setnas ASEAN Indonesia

ND.H2.P5-6

1

Penyampaian Saran Kebijakan untuk Penguatan Koordinasi antara Kementerian/Lembaga Anggota Setnas ASEAN Indonesia

WK.H2.P5

1

Penyampaian Saran Kebijakan untuk Penguatan Daya Saing Daerah dalam UNILA.H2.P6-8, WK.H2.P5-6 Menghadapi Masyarakat ASEAN, di UNILA, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, 27 April 2017

Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Tanjungpinang, memandang bahwa pembukaan Pusat Studi ASEAN (PSA) UMRAH melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ditjen KS ASEAN dengan UMRAH tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian/Pengkajian Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat tanggal Tanjungpinang, tanggal 15 Juni 2017, akan memberikan pengaruh besar untuk Provinsi Kepulauan Riau. PSA UMRAH akan mendukung pula sosialisasi dan advokasi guna meningkatkan 43 daya saing daerah dalam menghadapi Masyarakat ASEAN.

1

Penyampaian Saran Kebijakan untuk Penguatan Daya Saing Daerah dalam Menghadapi Masyarakat UMRAH.H1.P7-8, ASEAN melalui TP.H1.P2-3 Pembentukan Pusat Studi ASEAN UMRAH, di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, 15 Juni 2017

1

Penyampaian Saran Kebijakan untuk Penguatan Daya Saing Daerah dalam Menghadapi Masyarakat TB.H3.P11-13 ASEAN melalui Pembentukan Pusat Studi ASEAN UMRAH, di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, 15 Juni 2017

1

Penyampaian Saran Kebijakan untuk Penguatan Pemahaman Publik Domestik tentang Masyarakat ASEAN melalui Diklat Penulisan Dokumen Delegasi RI dalam Sidang-Sidang ASEAN bagi Pejabat dan Staf Kemtan, Ciawi, Bogor, 19 Mei 2017

Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan beberapa negara anggota ASEAN, yaitu Malaysia dan Singapura. Karakteristik UMRAH yang mengutamakan studi kemaritiman juga sesuai dengan visi Pemerintah RI. Dukungan tersebut disampaikan oleh Rektor UMRAH, Prof. Syafsir Akhlus, M.Sc. dalam kesempatan penandatanganan nota kesepahaman tersebut.

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Raja Haji, Tanjungpinang, memandang bahwa pembukaan Pusat Studi ASEAN (PSA) di STISPOL Raja Haji melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ditjen KS ASEAN dengan STISIPOL Raja Haji entang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian/Pengkajian Ilmiah dan Pengabdian 44 kepada Masyarakat di Tanjungpinang, tanggal 15 Juni 2017, akan bermanfaat untuk Provinsi Kepulauan Riau. PSA STISIPOL Raja Haji akan melakukan studi dan kajian sesuai dengan jurusan yang ada di PT tersebut. Dukungan dimaksud disampaikan oleh Ketus STISIPOL Raja Haji, Endri Sanopaka, S.Sos., MPM dalam kesempatan penandatanganan nota kesepahaman tersebut. Kementerian Pertanian mendukung pentingnya pejabat dan staf Kemtan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme kerja sama ASEAN. Hal ini diwujudkan melalui kerja sama Penguatan Pemahaman Publik Domestik tentang Masyarakat ASEAN melalui Diklat Penulisan Dokumen Delegasi RI dalam Sidang-Sidang 45 ASEAN bagi Pejabat dan Staf Kemtan, Ciawi, Bogor, 19 Mei 2017. Kegiatan diikuti oleh 25 pejabat dan staf Kementerian Pertanian dari berbagai satuan kerja di Indonesia.

Universitas Tanjungpura (UNTAN), Pontianak, mendukung pentingnya kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mendorong masyarakat Pontianak menguatkan potensi daerah dalam menghadapi Masyarakat ASEAN. Pihak UNTAN berkeinginan untuk fokus pada kegiatan terkait penguatan, pemanfaatan peluang dan kerja sama perbatasan negara dalam kerangka Pusat 46 Studi ASEAN (PSA). Mereka berharap dapat membentuk PSA UNTAN melalui kerja sama dengan Ditjen Kerja Sama ASEAN. Dukungan tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor IV UNTAN dan oleh Wakil Dekan FISIPM I UNTAN dalam kosempatan Seminar Penguatan Daya Saing Daerah dalam Menghadapi Masyarakat ASEAN 2025 di UNTAN, Pontianak, 23 Mei 2017.

1

Penyampaian Saran Kebijakan untuk Penguatan Daya Saing Daerah dalam Menghadapi Masyarakat ASEAN, di UNTAN, Pontianak, 23 Mei 2017

1

Berdasarkan kuesioner, 46 peserta (65%) memiliki pemahaman baik mengenai kerja sama ASEAN, 21 peserta (29%) memiliki pengetahuan rata-rata. dan 4 peserta (6%) berpengetahuan kurang tentang kerja sama ASEAN.

Penyampaian Saran Kebijakan untuk Meningkatkan Pemahaman tentang Masyarakat ASEAN dan Membantu Penyebarluasan Informasi tentang Masyarakat ASEAN dalam ASEAN Corner di Pekanbaru, Riau, tanggal 10-11 April 2017

Pengunjung Kegiatan Penyampaian Saran Kebijakan ASEAN melalui ASEAN Corner di Pekan Gawai Dayak 2017, Pontianak, 20-23 Mei 2017, mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan seperti apakah mereka merasakan manfaat ASEAN serta terdorong untuk turut menyebarkan informasi 48 kepada keluarga dan rekan mengenai Masyarakat ASEAN. Dalam hal ini, terdapat dua jawaban yang dapat dipilih yakni setuju atau tidak setuju. Dari 194 responden, 95 responden menjawab 100% setuju, 78 menjawab 95% setuju, 2 menjawab 85% setuju dan 2 menjawab 80% setuju.

1

Penyampaian Saran Kebijakan untuk Meningkatkan Pemahaman tentang Masyarakat ASEAN dan Membantu Penyebarluasan Informasi tentang Masyarakat ASEAN dalam ASEAN Corner di Pekan Gawai Dayak 2017, Pontianak, 20-23 Mei 2017

1

Penyampaian Saran Kebijakan untuk Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa Universitas Islam Riau tentang Masyarakat ASEAN di Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Riau, 27 Januari 2017

47

Pengunjung Kegiatan Penyampaian Saran Kebijakan ASEAN melalui Kegiatan ASEAN Corner di Pekanbaru, Riau, tanggal 10-11 April 2017, mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan seperti apakah mereka merasakan manfaat ASEAN serta terdorong untuk turut menyebarkan informasi kepada keluarga dan rekan mengenai Masyarakat ASEAN. Dalam hal ini, terdapat dua jawaban yang dapat dipilih yakni setuju atau tidak setuju.

Universitas Islam Riau (UIR) mendukung pelaksanaan kegiatan yang dapat menyebarluaskan pengetahuan terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Menurut Ketua Panitia Penyelenggara dari UIR, Ali Zuryat, mahasiswa masih banyak yang belum memahami MEA, dan berharap kegiatan tersebut dapat mendorong mahasiswa UIR untuk memahami penerapan MEA 49 di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan Penguatan Pemahaman Publik tentang Masyarakat ASEAN, yang dikemas dalam bentuk Seminar Antar Bangsa bertema Progress MEA dalam Perspektif Indonesia-Malaysia, di UIR, Pekanbaru, Riau, 27 Januari 2017.

ND.H2.P6

RIAUPOS.H1.P8

Universitas Riau (UNRI) menghargai kerja sama UNRI dengan Ditjen Kerja Sama ASEAN, Kemlu (dalam bentuk Pusat Studi ASEAN) karena kerja sama tersebut diharapkan dapat membuka jalinan kerja sama UNRI dengan berbagai kalangan 50 internasional, khususnya kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut disampaikan Rektor UNRI, Prof. Dr. Ir. Aras Mulyadi DEA dalam kesempatan kunjungan Setditjen Kerja Sama ASEAN ke Universitas Riau, 27 januari 2017.

Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) menyampaikan apresiasi kepada Kemlu yang memprakarsai Seminar 50 Tahun ASEAN: 1 Tahun Masyarakat ASEAN di Banda Aceh, 17 Februari 2017. Pusat Studi ASEAN UNSYIAH menyatakan 51 kesediaan membantu pemerintah memberikan dukungan strategis, termasuk terlibat dalam perumusan kebijakan, serta meminimalisasi kekhawatiran di masyarakat terhadap isu-isu ASEAN melalui pembuatan dan penerbitan kajiankajian ilmiah.

1

Penyampaian Saran Kebijakan untuk meningkatkan kemitraan Ditjen KSA dengan Pusat Studi ASEAN UNRI dalam mengupayakan peningkatan pemahaman URN.H2.P2 masyarakat tentang Kerja Sama ASEAN, dalam kesempatan kunjungan Setditjen Kerja Sama ASEAN ke Universitas Riau, 27 januari 2017

1

Penyampaian Saran Kebijakan untuk memajukan daerah/Provinsi Aceh yang memiliki potensi besar dan posisi geografis yang strategis, untuk berkompetisi dalam era Masyarakat ASEAN, dalam kesempatan Seminar 50 Tahun ASEAN: 1 Tahun Masyarakat ASEAN di Banda Aceh, 17 Februari 2017

1

Penyampaian Saran Kebijakan untuk Meningkatkan Pemahaman tentang Masyarakat ASEAN dan Membantu Penyebarluasan KEMLU.H1.P3 Informasi tentang Masyarakat ASEAN dalam ASEAN Corner dalam Pekan Pendidikan Tinggi Jakarta (PPTJ) ke-10 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 7-8 Februari 2017

Pengunjung ASEAN Corner dalam Pekan Pendidikan Tinggi Jakarta (PPTJ) ke-10 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 7-8 Februari 2017, mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan seperti apakah mereka merasakan manfaat ASEAN serta terdorong untuk turut menyebarkan informasi kepada keluarga dan rekan mengenai Masyarakat ASEAN. Dalam hal ini, terdapat dua jawaban yang dapat dipilih yakni setuju atau tidak setuju. 52

Dari 200 peserta, 148 orang menjawab 100% setuju, 47 orang memberikan jawaban 90% setuju, dan 5 orang setuju 80%. Dengan kata lain, sebagian besar pengunjung ASEAN Corner setuju bahwa ASEAN Corner tersebut membantu meningkatkan pemahaman mereka mengenai Masyarakat ASEAN, serta merasa terdorong untuk mendukung dan meraih manfaat kerja sama ASEAN. Peserta antara lain berasal dari SMA 110 Jakarta, SMA 6 Jakarta, MAN 3 Jakarta, dan SMA 7 Tangerang Selatan.

KEMLU.H1.P2

Dekan FISIP Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu, Dra. Harmiati, M.Si., mendukung Kerja sama Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu (UNIHAZ) dengan Kementerian Luar Negeri dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan bersama karena kerja sama tersebut memungkinkan mahasiswa UNIHAZ untuk mendapatkan informasi dari langsung dari Kemlu mengenai peluang bagi Bengkulu untuk menggali potensinya dalam era Masyarakat ASEAN. Dukungan tersebut disampaikan dalam kesempatan Kuliah Umum 53 “Membangun Daya Saing Desa: Antara Peluang dan Tantangan di Era Pasar Bebas ASEAN” di Pusdiklat Kemlu, Jakarta, 21 Maret 2017.

1

Kemlu dan PSA UNIHAZ telah beberapa kali melaksanakan kegiatan bersama untuk mendorong penguatan pemahaman publik Bengkulu mengenai kerja sama ASEAN, berupa kuliah umum, pameran foto kerja sama ASEAN dan kegiatan lomba debat dan public speaking dalam Bahasa Inggris.

Penyampaian Saran kebijakan untuk Meningkatkan Kerja Sama antara Kementerian Luar Negeri dan PSA UNIHAZ dalam Mendorong Pemanfaatan potensi masyarakat Bengkulu IKK.H1.P1.2 dalam era Masyarakat WAWASAN.H1.P2 ASEAN, dalam Kuliah Umum “Membangun Daya Saing Desa: Antara Peluang dan Tantangan di Era Pasar Bebas ASEAN” di Pusdiklat Kemlu, Jakarta, 21 Maret 2017

1

Penyampaian Saran Kebijakan ASEAN Untuk Rakyat: ”Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Kesehatan Indonesia untuk Menembus Pasar ASEAN” di Surabaya, tanggal 20-22 Maret 2017

Melalui kerja sama ASEAN diharapkan daerah juga meraih manfaat terkait dengan batubara yang ramah lingkungan, antara lain melalui alih teknologi maupun investasi dalam skema dan guliran MEA tersebut.

1

Penyelenggaraan Kegiatan Nota Dinas Laporan Penyampaian Saran Halaman 2 Paragraf 4 Kebijakan ”Prospek Pengembangan Batubara yang Ramah Lingkungan untuk Ketahanan Energi Daerah, Nasional dan Kawasan/ASEAN” dan Kuliah Umum ”Peningkatan Daya Saing Produk Ungulan Daerah Memanfaatkan Peluang MEA” di Samarinda, Kalimantan Timur, 30-31 Maret 2017

Perwakilan Dit. KSEA menyampaikan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu memanfaatkan peluang dalam era implementasi MEA, termasuk 56 pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA) ASEAN untuk memasuki pasar ASEAN.

1

Nota Dinas Laporan halaman 1 paragraf 4

Wakil dari Ditjen KSA menekankan perlunya pola pikir terbuka dalam memanfaatkan pasar di ASEAN berkat 57 integrasi ekonomi yang sudah difasilitasi oleh pemerintah ke-10 negara. Dalam rangka menciptakan bonus demografi yang berkualitas tinggi, Direktur KSEA mendorong para mahasiswa untuk memperdalam pemahaman mengenai skema MRA dan AQRF sebagai salah satu instrumen 58 untuk meningkatkan daya saing.

1

Penyelenggaraan Kegiatan Penyampaian Saran Kebijakan "Peningkatan Daya Saing UMKM Indonesia di Pasar ASEAN dengan Pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA) ASEAN/Form D", Medan, 4 April 2017 Laporan Penyampaian Saran Kebijakan untuk Rakyat di Pekanbaru, Riau, 10-12 April 2017 Kegiatan Penyampaian Saran Kebijakan ”Pemanfaatan Bonus Demografi Indonesia dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025”, Bandung, Jawa Barat, 15-17 Mei 2017

Peserta telah menerima komitmen dari para narasumber untuk membantu menyediakan informasi kepada UKM di Bali, tentang peraturan, pameran, dan kesempatan Business Match Making di negara 59 akreditasi masing-masing.

1

Nota Dinas Laporan Pelaksanaan Workshop Peningkatan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah di Bali guna Menembus Pasar ASEAN, Bali 9-11 Agustus 2017

Penyampaian Saran Kebijakan Mengenai Peningkatan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah di Bali guna Menembus Pasar ASEAN, Bali 9-11 Agustus 2017

Direktur KSEA menyampaikan dalam rangka memanfaatkan MRA, selain meningkatkan kompetensi, tenaga kesehatan Indonesia perlu mempersiapkan diri dengan cara meningkatkan kemampuan penguasaan 54 Bahasa Inggris dan Bahasa negara anggota ASEAN lainnya.

55

1

Penyampaian Saran Kebijakan untuk Rakyat di Pekanbaru, Riau, 10-12 April 2017 Kegiatan Penyampaian Saran Kebijakan ”Pemanfaatan Bonus Demografi Indonesia dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025”, Bandung, Jawa Barat, 15-17 Mei 2017

Perwakilan Dit. KSEA mendorong pengusaha UMKM untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh MEA dengan meningkatkan pemahaman mengenai SKA ASEAN agar produk mereka dapat menikmati pembebasan tarif sehingga menjadi lebih kompetitif.

1

Nota Dinas Laporan halaman 1 paragraf 4

Penyelenggaraan Kegiatan Penyampaian Saran Kebijakan "Peningkatan Daya Saing UMKM Indonesia di Pasar ASEAN dengan Pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA) ASEAN/Form D", Bandung, 12 September 2017

Penguatan Daya Saing SDM guna menunjang usaha Mikro, kecil, dan menengah pariwisata dalam rangka memanfaatkan masyarakat ekonomi ASEAN di Padang

1

Penguatan Daya Saing SDM guna menunjang usaha Mikro, kecil, dan menengah pariwisata dalam rangka memanfaatkan masyarakat ekonomi ASEAN di Padang

Penguatan Daya Saing SDM guna menunjang usaha Mikro, kecil, dan menengah pariwisata dalam rangka memanfaatkan masyarakat ekonomi ASEAN di Padang

Penguatan Daya Saing SDM UMKM Pariwisata dlm rangka memanfaatkan integrasi ekonomi ASEAN di Lombok

1

Penguatan Daya Saing SDM UMKM Pariwisata dlm rangka memanfaatkan integrasi ekonomi ASEAN di Lombok

Penguatan Daya Saing SDM UMKM Pariwisata dlm rangka memanfaatkan integrasi ekonomi ASEAN di Lombok

Peserta Insinyur dan Arsitek di Semarang telah memiliki pemahaman untuk mangajukan sertifikasi ACPE dan AA

1

Nota Dinas Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN

Penyampaian Saran Kebijakan Penyampaian Saran Kebijakan “Membumikan Masyarakat Ekonomi ASEAN: Skema Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk Meningkatkan Daya Saing Insinyur Indonesia”, Semarang, Jawa Tengah, 20-24 November 2017

Perwakilan Dit. KSEA mendorong pengusaha Khususnya UMKM Bidang Perikanan Perairan Darat untuk memanfaatkan peluang yang dari berbagai kesepakatan bidang Maritim di ASEAN dalam kerangka MEA, dan khususnya keberadaan lembaga Inland Fiseheries Resources Development and Management 64 Department/South East Asia Fisheries Development Center (IFRDMD/SEAFDEC) di Palembang, untuk memperluas akses pasar produk-produk derivatif perikanan perairan darat ke Asia Tenggara.

1

Nota Dinas Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN

Penyelenggaraan Kegiatan Penyampaian Saran Kebijakan Perlindungan dan Pemanfaatan Kesepakatan Bidang Perikanan di ASEAN, sebagai upaya peningkatan akses pasar Perikanan Indonesia ke Asia Tenggara", PalembangSumatera Selatan, 7 November 2017

Direktur KSEA mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh MEA, antara lain pasar tambahan sebesar 380 juta jiwa, kemudahan ekspor impor dan pembebasan bea masuk 65 sampai 0%.

1

Nota Dinas Laporan Kegiatan Penyampaian Saran Kebijakan "Peningkatan Daya Saing UMKM Indonesia di Pasar ASEAN" No.20898/KA/11/2017/43 tanggal 2 November 2017, halaman 1, paragraf 4

Penyelenggaraan Kegiatan Penyampaian Saran Kebijakan "Peningkatan Daya Saing UMKM Indonesia di Pasar ASEAN", Pontianak, 1 November 2017

60

61

62

63

Rektor UNIKU menyampaikan peluang kerja sama yang ada di ASEAN harus dimanfaatkan dan disikapi serius oleh seluruh masyarakat, khusunya di Kuningan. Pembentukan PSA UNIKU menjadi momen strategis karena bersamaan dengan HUT ASEAN ke-50. Melalui PSA UNIKU, diharapkan UNIKU dapat berkontribusi 66 dalam saran kebijakan yang impelentatif kepada masyarakat dan pemerintah, mengingat wilayah Kabupaten Kuningan yang cukup strategis, berdekatan dengan Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat yang tengah dalam proses pembangunan. Bandara tersebut akan menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia.

1

Pada tanggal 10 Agustus 2017 di Kuningan, Jawa Barat, dilaksanakan kegiatan Penandatanganan dan Pemarafan Nota Kesepahaman antara Ditjen Kerja Sama ASEAN dengan KU.H3.P6 Universitas Kuningan (UNIKU) tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian/Pengkajian Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan berlangsung di kampus UNIKU.

1

RF.H2.P5

Ditjen Kerja Sama ASEAN pada tanggal 18-19 Agustus 2017 telah melaksanakan kegiatan Penandatanganan dan Pemarafan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian/Pengkajian Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Rektor UIN Raden Fatah menyampaikan bahwa Pembukaan PSA di UIN Raden Fatah dapat menjadi momentum penting karena sesuai dengan visi Perguruan Tinggi dan kota Palembang untuk melakukan internasionalisasi nilai-nilai ke-Indonesia-an dan 67 keislaman. UIN Raden Fatah akan menyiapkan action plan untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam kerja sama ASEAN melalui produk lulusan-lulusan yang dapat memenuhi kriteria dan standar untuk bersaing di Era Masyarakat ASEAN

1

Forum tersebut dihadiri oleh 200 peserta.Para peserta menanggapi bahwa pengalaman dan kiat yang ditularkan para narasumber sangat bermanfaat untuk memotivasi dan menambah wawasan serta semangat 68 mereka dalam mengembangkan usaha ke negaranegara anggota ASEAN. Forum ini juga dirasakan manfaatnya dalam mengembangkan networking di antara para pengusaha Indonesia yang dapat terus dimanfaatkan bagi langkah pengembangan usaha ke negara-negara anggota ASEAN.

CEO Forum 2017: Sharing of Success Stories, Experiences and Best Practice di Ruang Nusantara pada 28 September 2017

1

Konferensi Setnas ASEAN - Indonesia dipresentasikan paper saran rekomendasi Tiga Pilar Kerja Sama ASEAN 69 oleh enam PSA yang mewakili peserta PSA lainnya dan selanjutnya mendapat ulasan dari Pembahas, dilanjutkan tanggapan dan sanggahan dari para peserta unsur Setnas ASEAN Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman ini manfaatkan untuk mendorong IAIN Batu Sangkat melakukan upaya penguatan identitas dan pemahaman ASEAN baik di Kota Batu Sangkat maupun pada tingkat provinsi Sumatera Barat. PSA juga kelak diharapkan dapat mendukung Pemerintah Daerah untuk meningkatkan daya saing di Era Masyarakat ASEAN.

Konferensi Setnas ASEAN Indonesia dengan Pusat Studi ASEAN pada tanggal 30 Agustus 2017di Ruang Nusantara, Kementerian Luar Negeri

1

BS.H2.P3

1

UJ.H3.P6

Pusat Studi ASEAN (PSA) di Jember, Jawa Timur pada 18 September 2017. 1

Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai salah satu capaian organisasi khususnya dari aspek kontribusi intelektual, serta menjadi ajang bertukar pikiran dan 72 pandangan mengenai perkembangan serta capaian ASEAN ke depan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik dari pemerintah, pelaku usaha dan akademisi.

PS.H3.P5

4 September 2017 di Institut Islam Negeri (IAIN) Batu Sangkar Sumatera Barat telah dilaksanakan Pembentukan Pusat Studi ASEANIAIN Battu Sangkar, yang merupakan salah satu aspek dari Nota Kesepahaman antara Ditjen Kerja Sama ASEAN dengan IAIN Batu Sangkar tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian/Pengkajian Ilmiah dan Pengabdian kepada masyarakat.

70

Rektor Universitas Jember dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kesediaan Kemlu untuk bekerja sama dengan Universitas Jember dengan 71 membentuk Pusat Studi ASEAN dan meminta agar kerja sama Universitas Jember dengan Kemlu dapat ditingkatkan.

CE.H3.P4

SI.H2.P7

Simposium 50 Tahun ASEAN: "Sentralitas dan Kesatuan ASEAN", Jakarta, 13-14 Juli 2017

1

Mereka diminta untuk memilih satu di antara dua jawaban dalam bentuk pilihan ganda (setuju/tidak setuju). Dari 200 peserta, 121 orang memberikan jawaban 100% setuju, 51 orang memberikan jawaban 73 90% setuju, dan 13 orang setuju 80%. Dengan kata lain, sebagian besar pengunjung setuju bahwa ASEAN Corner membantu meningkatkan pemahaman mereka mengenai Masyarakat ASEAN, serta merasa terdorong untuk mendukung dan meraih manfaat kerja sama ASEAN. Duta Muda ASEAN Indonesia diharapkan dapat menjadi role model & inspirasi positif, perekat persaudaraan & dapat mensosialisasikan ASEAN. 74 Setelah melalui proses karantina dan penilaian, Westra Tanribali dinobatkan sebagai pemenang Duta Muda ASEAN 2017, sementara Scholastika Asyana menempati posisi runner-up TOTAL

AF.H3.P3

Kegiatan ASEAN Corner pada ASEAN Food Festival di Kawasan Kota Tua Jakarta, 5-6 Agustus 2017

1

DM.H3.P3

Pemilihan Duta Muda ASEAN Indonesia 2017

75

0

Sasaran Strategis: Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional IKU : Persentase tindaklanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri Sub IKU-4 : Persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional

Rekomendasi Yang Ditanggapi Pemangku Kepentingan

Rekomendasi yang Perlu Ditinkdaklanjuti

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

13 Pertemuan G20 Development Working Group (DWG) Steering Committee Meeting, di Frankfurt, Jerman 8-14 Mei 2017 Pertemuan Third G20 DWG Meeting di Frankfurt, Jerman 8-14 14 Mei 2017 Pertemuan UNFCCC Bonn Climate Change Conference, di Bonn, 15 Jerman, 6 Mei-20 Mei 2017

√

√

√

√

√

√

16 Kunjungan Kerja ke Proyek Kobold II, NTT, 9-12 Januari 2017

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

No.

1

2 3 4 5 6

7 8 9 10

Rekomendasi Pertemuan Policy on Energy for Sustainable Development in Asia and Pacific dan First of the Committee on Energy, di Bangkok, Thailand, 15-20 Januari 2017 Pertemuan G20 Foreign Ministerial Meeting, Bonn, Jerman, 16 17 Februari 2017 Pertemuan the 40th Session of International Fund for Agriculture Development Governing Council, Roma, Italia, 14-15 Februari 2017 Pertemuan G20 Development Working Group ke-2 (DWG-2) di Bonn, Jerman, 14-16 Maret 2017 Pertemuan Sherpa G20 Kedua di Frankfurt, Jerman, 21-26 Maret 2017 Pertemuan UN-ESCAP Asia Pasific Forum on Sustainable Development 2017 (APFSD), di Bangkok, Thailand, 29-31 Maret 2017 Pertemuan UN-ESCAP Asia Pasific Forum on Sustainable Development 2017 (APFSD), di Bangkok, Thailand, 29-31 Maret 2017 Pertemuan ke-20 the Cartagena Dialogue for Progressive Action, di Saint John, Antigua dan Barbuda, 1-9 April 2017 Pertemuan IMF-World Bank Group Spring Meetings, di Washington, D.C, 17-24 April 2017 Pertemuan 12th Session of the United Nations Forum on Forest (UNFF12), New York, Amerika Serikat, 29 April-7 Mei 2017

Pertemuan COP-13 Basel Convention, dan COP-8 Rotterdam Convention, dan COP-8 Stockholm, dan COP-8 Rotterdam 11 Convention, dan COP-8 Stockholm, Convention Itri-COPs BRS 2017) di Jenewa, Swiss, 22 April-7 Mei 2017 12

17 18 19 20

21

22

Pertemuan G20 Sustainability Working Group Ketiga di Hamburg, Jerman, 1-6 Mei 2017

Lokakarya dan Jaring Masukan Daerah "Peluang dan Tantangan Pengembangan Ekonomi Digital", Bandung 9 Maret 2017 Rapat Koordinasi Penjajakan Pengembangan Industri Farmasi di Indonesia, Jakarta, 12 Mei 2017 Kegiatan UNIDO, Kupang, 22-23 Mei 2017 Lokakarya terkait Perundingan Fisheries Subsidies Menjelang KTM WTO XI, Bogor, 3-5 Mei 2017 Lokakarya dan Jaring Masukan Mengenai "Penguatan Diplomasi Maritim Melalui Sektor Perikanan yang Mudah Ditelusuri dan Berkelanjutan (Traceability and Sustainable Fisheries", Ambon, 910 Mei 2017 Pertemuan Jaring Masukan Pengembangan Industri Kesehatan di Indonesia, Bogor, 12 Juli 2017

23

24 25 26 27 28

Pertemuan Jaring Masukan Daerah Mengenai "Penguatan Diplomasi Sawit Indonesia Dalam Forum Multilateral : Pengembangan Sawit yang Ramah Lingkungan, Palembang, 17 18 Juli 2017 Pertemuan Rakor Series of Meeting of the Assemblies of Member States WIPO ke-57, Jakarta, 22 September 2017 Penerbitan Cetak Biru Diplomasi Indonesia di WTO, Jakarta, Sept s/d Oktber 2017 Rakor "Optimalisasi Keanggotaan Indonesia dalam UNIDO Melalui Programme for Country Partnership (PCP), Jakarta, 16 Oktober 2017 Inaugural Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries (IMMPOPC), Bali, 1-3 November 2017 Rapat pembahasan proyek peminjaman dana organic colton dan pemilihan executive CFC, Jakarta, 16 November 2017

29 Rapat persiapan sesi ke-20 CDIP, Jakarta, 21 November 2017

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

30

Workshop on Programme for Country Partnership (PCP), Jakarta, 21 November 2017

√

√

31

Preparatory Meeting of the World Conference on Creative Economy (PP-WCCE), Bandung, 5 - 7 Desember 2017

√

√

32 Pertemuan terkait FAO, Jakarta, 19 Desember 2017 Sosialisasi Peran dan Kepemimpinan Indonesia pada OKI dan 33 GNB, Surabaya, 22 Maret 2017 Rakor tindak lanjut New York Declaration for refugees and 34 Migrants , Bogor,13- 15 Agustus 2017 Sosialisasi ketentuan Pemerintah dan Direktori Ormas Asing 35 2017, Jakarta, 12 September 2017 Seminar Internasional dan Pameran Foto mengenai Palestina, 36 Jakarta, 5 Desember 2017 Program American Friends Service Committee (AFSC), Aceh, 2337 25 Januari 2017 Program Kerja Sama antara Kemkes dengan Global Alliance for 38 Improved Nutritiion, Sidoarjo, 39 Program Care International, Kupang, 6-9 Maret 2017 40 Program Christofell Blinden Mission, Bandung 41 SIMAVI. Kabupaten Biak, 20-22 April 2017 42 SurfAid International, Bima, tanggal 25-27 April 2017 43 Church Wold Service, Toraja, 2-5 Mei 2017

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

44 NGO Netherland Leprosy Relief ( NLR) , Makassar, 14-17 Mei 2017

√

√

45 Monev Ormas Asing Mercy USA, Sumatera Barat, 29-31 Mei 2107

√

√

46 Monev NGO Friedrich Ebert Stiftung, Bima ,, NTB, 10-13 Juli 2017

√

√

47 Monev Ngo Concervation Internasional, Papua, 3-8 Agustus 2017

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

52 Sosialisasi SBM dan Rapat Evaluasi Ditjen KS Multilateral, Sentul

√

√

GCTF-DRWG Workshop on Integrating Prisons into National Terrorism Arrangement, Semarang, 10-12 April 2017

√

√

48

Monev NGO Islamic Relief Worldwide ( IRW), Aceh, 5-7 September 2017

49 Konsinyering persiapan Side Event C-34, Sentul, 7-9 Februari 2017 Rakor Finalisasi Self Assesment Checklist UNCAC, 10-11 Maret 2017 51 Rapat Pelaksana harian TKMPP, Bogor 20 Maret 2017 50

53

Jejaring Masukan daerah mengenal penguatan kerjasama Selatanselatan dan Triangular dalam mendukung peran pemerintah Ri 54 pada sidang tahunan Peacebuilding Commission dan Side Event, Bnada Aceh, 14-16 Mei 2017

√

√

Pertemuan regional Table Top Exercise for State Parties in Asia Pacific on Article X Related Issues, Bali, 23-25 Mei 2017

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √

√ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

55

Third Meeting of the Bali Process Drafting Committee Meeting on 56 the policy Guide on Following the Money in Traficking in Persons Cases, Bali 22-25 Mei 2017 Second Meeting of the BaliProcess National training Directors, 57 Semarang 18-20 Juli 2017 58 Rapat Persiapan SMU PBB ke 72 , Bogor 22-24 2017 Focus Group Discusions Aspek Hukum dan Kepentingan Indonesia 59 terhadap Protokol Sarasehan tentang Kontribusi RI dalam Investasi Perdamaian 60 melalui percepatan Realisasi Peta Jalan Visi 4.000 personal pemelihara Perdamaian 2015-2019, Sentul, 5-7 September 2017 County Visit untuk pelaksanaan putaran kedua Review terhadap UNCAC, Jakarta 8-11 2017 62 First Meeting of Bali Process, Jakarta 63 72nd United nations Day , Jakarta 27 Oktober 2017 61

64 65 66 67 68

69

Pertemuan Koordinasi Pembahasan Substansi keanggotaan Pada DK-PBB periode 2019-2020, Jakarta 12-13 Desember 2107 Partisipasi Delri dalam Review Indonesia dalam Siklus Ke-tiga Universal Periodic Review di Jenewa, 3 Mei 2017 Partisipasi Delri dalam 5th Global Platform for Disaster Risk Reduction di Cancun, 22-26 Mei 2017 Partisipasi Delri dalam Global Forum on Migration and Development di Berlin 28-30 Juni 2017 Diskusi Tematik II dan III Global Compact for Refugees, Jenewa, 17-18 Oktober 2017 Partisipasi Delri dalam Third Formal Meeting in the Intergovernmental Process on Strengthening Respect For International Humanitarian Law, Jenewa, 3-8 Desember 2017

Partisipasi Delri dalam Konferensi Tingkat Menteri terkait isu 70 Keluarga dalam konteks OKI di Jeddah, 8-9 Februari 2017 Partisipasi Delri dalam Sidang Asia Pacific Policy Dialogue on 71 "Women's Economic Empowerment in the Changing World of Work" di Bangkok, 22-24 Februari 2017 Partisipasi Delri dalam Sidang Commission on the Status of 72 Women 61 di New York 13-24 Maret 2017 Partisipasi Delri dalam Sidang Focal Point Women Peace and 73 Security di Alicante, 26-27 April 2017 Partisipasi Delri dalam Sidang sesi reguler IPHRC di Jeddah, 7-11 74 Mei 2017 Dialog Pemerintah Indonesia dengan Komite Hak-Hak Pekerja 75 Migran PBB di Jenewa, 5 September 2017 17th Informal ASEM Seminar on Human Right, Human Rights and 76 Children, Sofia, Bulgaria, 7-9 November 2017 Partisipasi Delri dalam 12 Independent Permanent Human Rights 77 Commission Organisasi Kerjasama Islam (IPHRC OKI), Jeddah, 1924 November 2017 6th Annual Forum on Business and Human Rights, Jenewa, 27-29 78 November 2017 Kegiatan seleksi calon Indonesia sebagai Komisioner IPHRC OKI 79 2018-2021 di Jakarta 26 Januari 2017

Jaring Masukan Daerah dan Sosialisasi mengenai Indikator Sendai Framework on Disaster Risk Reduction dan Implementasi UNGP 80 on Business and Human Rights, di Padang, 9-10 Februari 2017 Penjajakan lokasi dalam rangka Kunjungan SR on Health di Labuan Bajo, 17-18 Februari 2017 Sosialisasi Peraturan Presiden No. 125/2016 tentang Penanganan 82 Pengungsi, 9 Maret 2017 Pemindahan Pencari Suaka dan Pengungsi yang Menginap di depan Kantor UNHCR di Mrnara Ravindo ke Rumah perlindungan 83 Trauma center ( RPTC ) Kemensos di bambu Apus, 8 Maret 2017 81

Kunjungan Special Rapporteur on Health ke Indonesia, 21 Maret 2017 - 3 April 2017 Jaring Masukan Daerah dan Sosialisasi mengenai Indikator Sendai Framework on Disaster Risk Reduction dan Implementasi UNGP 85 on Business and Human Rights, di Malang, 17-18 April 2017 84

86 87 88 89 90 91 92 93

Partisipasi dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia di Cirebon, 25-26 April 2017 Jaring Masukan Daerah dan Sosialisasi mengenai penyusunan laporan Periodik ke-8 CEDAW dan 2(dua) laporan awal OP CRC di Manado, 30 Mei 2017 Diskusi bersama terkait Bantuan Kemanusiaan di Jakarta, 14 Juni 2017 Peluncuran Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM Indonesia, 16 Juni 2017 Jaring Masukan Daerah dan Sosialisasi mengenai persiapan Indonesia dalam Dialog dengan Komite CMW, Lembata, 20 Juni 2017 Rapat koordinasi Interkem tentang perkembangan isu LGBT di Indonesia, 8 Juni 2017 Jaring Masukan Daerah dan Sosialisasi Implementasi Hukum Humaniter Internasional, di Mataram, 5 Juli 2017 Jaring Masukan Daerah dan Sosialisasi Implementasi Konvensi Hak Pekerja Migran dan Keluarganya di Mataram, 6 Juli 2017

Workhshop Laporan Penyusunan Laporan Periodik Indonesia ke-4 hingga ke-9 International Convention on the Elimination of Racial 94 Discrimination, di Bogor 13-14 Juli di Bogor Jaring Masukan Daerah dan Sosialisasi Implementasi Konvensi 95 Hak Pekerja Migran dan Keluarganya serta Isu Bisnis dan HAM, di Medan, 26-27 Juli 2017 Rapat Koordinasi Penyampaian Modalitas/Tugas Focal Point 96 terkait Isu Bisnis dan HAM Rapat Koordinasi Nasional Perkembangan Isu Bisnis dan HAM di 97 Indonesia, Jakarta, 2 November 2017

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

L.1 IMPLEMENTASI TALENT MANAGEMENT

List Kompetensi JPT Kementerian Luar Negeri 2017 No. Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural 1 Integritas 2 Komunikasi yang Efektif 3 Kerjasama 4 Orientasi pada Hasil 5 Pelayanan Publik 6 Pengembangan Diri dan Orang Lain 7 Mengelola Perubahan 8 Pengambilan Keputusan 9 Perekat Bangsa (Sosial Kultural) Teknis 10 Sensitivitas Diplomatik 11 Perumusan, Analisis, dan Harmonisasi Kebijakan 12 Pengelolaan Riset 13 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan 14 Perumusan/Rekomendasi Kajian Strategis 15 Pembuatan Perjanjian dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 16 Advokasi Hukum (Legal Advisory) 17 Analisis Kajian Hukum 18 Harmonisasi Produk Hukum 19 Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi (Tik) Diplomatik 20 Manajemen Infrastruktur (Network System) 21 Manajemen Keuangan Dan Anggaran 22 Manajemen Perencanaan Program Dan Anggaran 23 Manajemen Sumber Daya (Resources Management) 24 Manajemen Sumber Daya Manusia 25 Pengembangan Diklat 26 Manajemen Arsip, Administrasi, Kinerja, dan Kesekretariatan 27 Tatakelola Dukungan Teknis dan Manajemen bagi Pimpinan 28 Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 29 Manajemen Organisasi dan Tata laksana 30 Teknik Pengawasan Internal 31 Media Relations/Handling 32 Penggalangan Dukungan/Citra Positif Melalui Diplomasi Publik 33 Manajemen proyek kerjasama teknik dalam rangka diplomasi publik 34 Memimpin Rapat/Persidangan 35 Diplomasi 36 Manajemen Isu (Issues Management) 37 Penguasaan Substansi dan Kawasan/Negara 38 Pelayanan Prima Kekonsuleran dengan Prinsip Kepedulian dan Keberpihakan 39 Kehandalan Pelayanan Keprotokolan dengan Protap 40 Kepekaan dalam Pelayanan Fasilitas Diplomatik

L.2 ORGANISASI DAN TATA KELOLA YANG BAIK

L.3 PENINGKATAN ENGAGEMENT PEGAWAI

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

EMPLOYEE OPINION SURVEY DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI ALL - ALL - ALL (N = 785)

PEKERJAAN (JOB) Very High

10%

1

S

RR

TS

STS

% Favorable

AVG

N

Saya benar-benar menikmati pekerjaan saya.

1

16

64

14

5

1

80

0.89

785

14

Saya merasa pekerjaan saya membosankan.

14

2

13

22

53

10

63

0.56

785

27

Saya memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan saya.

27

10

72

12

5

1

82

0.86

785

40

Saya mengerti posisi dan peranan saya di Kementerian Luar Negeri.

40

9

76

13

1

1

85

0.91

785

52

Saya memiliki kewenangan untuk membuat keputusan sehingga saya dapat bekerja dengan efektif.

52

4

49

27

18

3

53

0.34

785

10%

63%

18%

9%

1%

500

0.71

SS

S

RR

TS

STS

% Favorable

AVG

N

63%

High

18%

Mid-Range

Low

SS

9%

1% Very Low

LINGKUNGAN KERJA (WORKING ENVIRONMENT) Very High

8%

3

3

8

61

19

11

2

69

0.63

785

16

Saya bekerja dalam lingkungan kerja yang tidak menyenangkan.

16

2

10

20

58

11

69

0.66

785

29

Secara umum, fasilitas dan lingkungan fisik di tempat kerja saya cukup memuaskan.

29

6

67

17

9

2

73

0.67

785

42

Lingkungan kerja saya aman dan sehat untuk bekerja.

42

7

61

22

8

2

68

0.63

785

8%

62%

19%

9%

2%

400

0.65

62%

High

19%

Mid-Range

Low

Fasilitas kerja yang ada mendukung saya untuk bekerja secara optimal.

9%

2% Very Low

E-1

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

EMPLOYEE OPINION SURVEY DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI ALL - ALL - ALL (N = 785)

BEBAS STRESS KERJA (WORK-STRESS FREE) Very High

4%

4

S

RR

TS

STS

% Favorable

AVG

N

Pekerjaan saya sangat banyak sehingga saya kewalahan.

4

10

35

22

33

1

34

-0.20

785

17

Bilamana saya mengalami kesulitan dalam bekerja, ada orang di organisasi yang bersedia membantu.

17

8

71

16

4

1

79

0.81

785

30

Saya mengalami stres di pekerjaan saya.

30

3

15

27

48

8

56

0.43

785

43

Saya sering menangani pekerjaan yang diluar tanggung jawab saya.

43

9

44

21

25

1

26

-0.33

785

4%

44%

21%

24%

6%

400

0.18

SS

S

RR

TS

STS

% Favorable

AVG

N

44%

High

SS

21%

Mid-Range

24%

Low

6% Very Low

REKAN SEKERJA / KERJASAMA (CO-WORKER / TEAM WORK) Very High

9%

Terdapat kerjasama yang baik antar bagian/unit kerja di Kementerian Luar Negeri.

5

8

58

22

9

3

66

0.58

785

18

Rekan-rekan saya saling membantu satu sama lain untuk berhasil.

18

14

70

13

3

1

84

0.94

785

31

Terdapat kerjasama yang baik dalam unit kerja saya, dari atasan sampai bawahan.

31

9

62

17

9

2

71

0.67

785

44

Rekan kerja saya sering menggunakan orang lain untuk kepentingannya sendiri.

44

2

15

29

48

6

54

0.42

785

53

Persaingan tidak sehat terjadi di antara rekan kerja di unit saya.

53

3

12

24

52

9

15

-0.54

785

36

Saya bangga berada di unit kerja saya.

36

12

62

21

4

1

74

0.81

785

9%

52%

21%

15%

3%

600

0.48

5

52%

High

21%

Mid-Range

Low

15%

3% Very Low

81

81

E-2

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

EMPLOYEE OPINION SURVEY DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI ALL - ALL - ALL (N = 785)

SUPERVISI (SUPERVISION) Very High

10%

6

19%

Mid-Range

Low

9%

3%

S

RR

TS

STS

% Favorable

AVG

N

Atasan saya mampu membangun kerja sama yang baik.

6

17

59

15

7

2

76

0.81

785

19

Atasan saya mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan dalam pekerjaannya.

19

12

62

18

6

2

74

0.76

785

32

Atasan saya mampu membuat keputusan yang jelas dan tegas.

32

8

57

23

8

4

66

0.58

785

45

Atasan saya mampu untuk mengelola pekerjaan dengan baik.

45

10

62

19

5

3

72

0.69

785

54

Atasan saya kurang mampu untuk mengarahkan untuk bekerja secara efektif.

54

3

17

22

52

6

57

0.40

785

10%

59%

19%

9%

3%

500

0.65

SS

S

RR

TS

STS

% Favorable

AVG

N

7

9

46

26

18

1

19

-0.46

785

59%

High

SS

Very Low

KEPEMIMPINAN & MANAJEMEN (LEADERSHIP & MANAGEMENT) Very High

8%

7 20

Saya merasa senang dengan gaya kepemimpinan di SATKER saya.

20

9

55

23

9

4

64

0.56

785

33

Pimpinan di SATKER fleksibel dan terbuka terhadap perubahan.

33

10

64

16

6

4

74

0.71

785

46

Pimpinan di Satker saya selalu menginformasikan perubahanperubahan yang telah direncanakan dengan baik.

46

7

61

21

9

3

67

0.59

785

55

Pimpinan di Satker saya dapat menjadi teladan bagi pegawai.

55

11

55

24

7

3

66

0.63

785

61

Orang-orang di level pimpinan bersikap terlalu berhati-hati dan lamban dalam memanfaatkan kesempatan/momentum.

61

8

28

34

28

2

29

-0.14

785

63

Pimpinan di unit kerja saya mampu untuk mengarahkan pegawai dalam mencapai misi organisasi.

63

9

60

22

6

3

69

0.65

785

64

Saya tidak mengetahui misi organisasi.

64

2

10

18

59

11

70

0.67

785

65 84

Saya sering merasa bingung siapa atasan saya sesungguhnya.

65

4

11

13

57

16

72

0.69

785

8%

51%

22%

15%

4%

900

0.43

51%

High

22%

Mid-Range

Low

Perubahan-perubahan yang terjadi di satuan kerja saya terlalu banyak dan cepat.

15%

4% Very Low

84

E-3

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

EMPLOYEE OPINION SURVEY DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI ALL - ALL - ALL (N = 785)

INSENTIF DAN KELANGSUNGAN KERJA (JOB SECURITY) Very High

8 50%

High

28%

Mid-Range

Low

SS

S

RR

TS

STS

% Favorable

AVG

N

8

9

59

23

7

2

68

0.65

785

6%

12%

4%

Saya merasa hasil pekerjaan saya dihargai

21

Saya menerima penghargaan atas prestasi kerja saya.

21

5

47

31

14

4

52

0.36

785

34

Keberhasilan yang khusus dihargai dan dirayakan di tempat saya bekerja.

34

4

43

32

16

4

47

0.28

785

47

Saya merasa tidak tenang dalam bekerja karena khawatir ditugaskan pada tempat atau posisi yang tidak menyenangkan.

47

3

14

22

55

5

61

0.45

785

56

Saya mempunyai masa depan yang baik sehingga saya tidak perlu cemas dengan pekerjaan saya.

56

5

46

32

11

6

51

0.35

785

6%

50%

28%

12%

4%

500

0.42

SS

S

RR

TS

STS

% Favorable

AVG

N

9

6

33

38

15

8

39

0.15

785

Very Low

PROMOSI & PENGEMBANGAN KARIR (PROMOTION & CAREER DEVELOPMENT) Very High

6%

9

50%

High

28%

Mid-Range

Low

12%

4% Very Low

Promosi di Kementerian Luar Negeri didasarkan pada prestasi kerja.

22

Atasan langsung saya membantu saya dalam pengembangan karir saya.

22

11

53

23

9

3

64

0.60

785

35

Tidak ada jenjang karir yang jelas di Kementerian Luar Negeri.

35

15

21

26

33

5

38

-0.07

785

48

Pola karir tidak dirancang dengan metode yang setara untuk setiap kelompok pegawai/posisi/jabatan.

48

14

34

28

22

2

24

-0.35

785

57

Saya puas dengan sistem pengambilan kebijakan terkait pola karir dan mutasi.

57

2

32

36

19

11

34

-0.06

785

5%

35%

30%

20%

10%

500

0.05

E-4

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

EMPLOYEE OPINION SURVEY DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI ALL - ALL - ALL (N = 785)

PELATIHAN (TRAINING) Very High

385

4%

SS

S

RR

TS

STS

% Favorable

AVG

N

10

Kementerian Luar Negeri memberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk memenuhi standar kerja yang dibutuhkan suatu pekerjaan.

10

5

47

26

15

7

52

0.30

785

23

Keinginan saya untuk mempelajari keahlian yang baru didukung oleh organisasi.

23

5

51

29

10

4

57

0.44

785

49

Program pendidikan pelatihan di Kementerian Luar Negeri sudah disesuaikan dengan rencana pengembangan karir.

49

3

39

30

19

9

42

0.07

785

58

Saya merasa keharusan mengikuti Diklat menjadi beban.

58

3

12

17

59

9

15

-0.59

785

4%

37%

26%

26%

7%

400

0.05

SS

S

RR

TS

STS

% Favorable

AVG

N

37%

High

26%

Mid-Range

26%

Low

7% Very Low

UMPAN BALIK (FEEDBACK) Very High

4% Saya ditantang untuk mengkomunikasikan ide-ide demi penyempurnaan mutu kerja.

11

5

58

24

10

2

64

0.54

785

24

Sistem penilaian kinerja di Kementerian Luar Negeri membantu saya untuk mengetahui potensi pengembangan dan rencana karir saya.

24

2

36

35

18

9

39

0.06

785

37

Saya merasa aman untuk mengemukakan pendapat pribadi dalam berbagai forum.

37

4

54

28

10

4

58

0.46

785

4%

49%

29%

13%

5%

300

0.35

49%

High

29%

Mid-Range

Low

11

13%

71

71

5% Very Low

E-5

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

EMPLOYEE OPINION SURVEY DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI ALL - ALL - ALL (N = 785)

CITRA PERUSAHAAN (COMPANY IMAGE) Very High

11%

50%

High

S

RR

TS

STS

% Favorable

AVG

N

12

Kementerian Luar Negeri terkenal bagus dalam melayani pemangku kepentingan-nya

12

9

57

25

6

3

66

0.64

785

25

Menurut saya, kinerja Kementerian Luar Negeri telah sesuai dengan sasaran dan harapan para pemangku kepentingan.

25

4

47

35

10

3

52

0.39

785

38

Kementerian Luar Negeri tidak dapat mengikuti tuntutan perubahan lingkungan nasional dan internasional.

38

4

16

28

45

7

20

-0.35

785

50

Saya bangga mengatakan pada teman-teman saya bahwa saya bekerja di Kementerian Luar Negeri.

50

21

54

18

5

2

75

0.88

785

59

Saya mempunyai rasa memiliki terhadap organisasi ini.

59

15

66

14

3

2

81

0.87

785

62

Saya memahami nilai-nilai Kementerian Luar Negeri (ProfesionalIntegritas-Manfaat-Proactive-Inovatif-Nilai Kejuangan)

62

12

60

22

5

2

72

0.75

785

11%

50%

24%

12%

3%

600

0.53

SS

S

RR

TS

STS

% Favorable

AVG

N

24%

Mid-Range

Low

SS

12%

3% Very Low

PEMBERDAYAAN (EMPOWERMENT) Very High

11%

19%

Mid-Range

10%

2% Very Low

Saya sering merasa tidak dilibatkan dalam berbagai aktifitas yang dilakukan organisasi.

13

3

17

26

49

4

53

0.34

785

26

Saya mempunyai keleluasaan yang cukup untuk melakukan apa yang perlu agar bisa memberikan hasil yang terbaik dalam organisasi saya.

26

5

59

26

9

1

65

0.59

785

39

Saya senang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berada dalam lingkup tugas dan tanggung jawab saya.

39

9

74

11

4

1

84

0.87

785

51

Saya bisa mengandalkan bawahan saya jika saya membutuhkannya.

51

5

45

27

18

4

50

0.29

785

60

Saya melakukan pekerjaan saya dengan sungguh-sungguh untuk memberikan hasil kerja terbaik.

60

30

67

3

0

0

97

1.26

785

11%

59%

19%

10%

2%

500

0.67

59%

High

Low

13

91

91

E-6

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

EMPLOYEE OPINION SURVEY DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI ALL - ALL - ALL (N = 785)

KINERJAKU Very High

2

S

RR

TS

STS

% Favorable

AVG

N

Saya memahami bagaimana kinerja saya diukur dan dinilai oleh pimpinan/atasan.

2

9

61

18

10

2

70

0.65

785

59%

High

15

Saya mendapatkan umpan balik atas kinerja yang saya tampilkan.

15

3

52

28

13

3

56

0.39

785

28

Saya memahami keterkaitan dari kinerja saya dengan karir saya di Kementerian Luar Negeri

28

7

60

22

9

3

66

0.58

785

41

Pengembangan karir dilakukan atas dasar rasa suka atau tidak suka dari atasan.

41

9

28

31

28

5

33

-0.08

785

6%

50%

25%

15%

4%

400

0.39

19%

Mid-Range

Low

SS

11%

10%

2% Very Low

E-7

L.4 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN YANG TERINTEGRASI

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

PEMERINGKATAN E-GOVERNMENT INDONESIA KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2017

DIREKTORAT E-GOVERNMENT DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 2017

Pengarah Firmansyah Lubis – Direktur e-Government Kementerian Kominfo

Editor Teddy Sukardi

Asesor (urut berdasarkan nama) Moh. Taufik – BPPT Niki Maradona – Kementerian Kominfo Teddy Sukardi – Praktisi TI

Tim Pendukung Iwan Setiadi Luthfi Turmudzi Syamsul Arip Wahyumardi

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

KATA SAMBUTAN DIREKTUR E-GOVERNMENT

Kegiatan (PeGI)

Pemeringkatan

merupakan

kegiatan

e-government yang

Indonesia

ditujukan

untuk

memberikan acuan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah; mendorong peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah; serta untuk mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK secara Nasional. Kegiatan ini telah dilakukan secara rutin sejak tahun 2007 oleh Direktorat e-Government Direktorat Jenderal Aplikasi

Informatika

Kementerian

Komunikasi

dan

Informatika. Di tahun 2017 ini, kegiatan PeGI juga dilakukan secara mandiri di beberapa instansi, salah satunya Kementerian Luar Negeri, untuk melihat kondisi implementasi e-government di instansinya seperti tertuang dalam laporan ini. Selain PeGI, saat ini juga telah dilakukan kegiatan sejenis oleh Media, Perguruan Tinggi dan Kelompok Masyarakat lainnya dalam bentuk e-government Awards ataupun

penghargaan

TIK

yang

lain.

Kementerian

Komunikasi dan Informatika selalu mendukung seluruh Pemeringkatan e-government Indonesia

i

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

upaya tersebut karena turut berperan dalam memotivasi pertumbuhan dan pengembangan TIK secara nasional khususnya di bidang e-government. Saya menyambut baik laporan hasil PeGI Kementerian Luar Negeri Tahun 2017 dan semoga dapat memberikan pemahaman akan pentingnya TIK pada umumnya dan e-government pada khususnya di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Salam e-Government, Jakarta, November 2017

Firmansyah Lubis

ii

Pemeringkatan e-government Indonesia

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

DAFTAR ISI

1.   PENDAHULUAN  .........................................................  1   2.   TUJUAN  .....................................................................  1   3.   STRATEGI  IMPLEMENTASI  ..........................................  3   4.   DIMENSI  PEMERINGKATAN  E-­‐GOVERNMENT   INDONESIA  ................................................................  5   4.1.   KEBIJAKAN  .......................................................................  5   4.2.   KELEMBAGAAN  ...............................................................  6   4.3.   INFRASTRUKTUR  .............................................................  7   4.4.   APLIKASI  ..........................................................................  8   4.5.   PERENCANAAN  .............................................................  10  

5.   METODOLOGI  PEMERINGKATAN  .............................  10   6.   HASIL  PEMERINGKATAN  ..........................................  13   6.1.   HASIL  ASESMEN  KEMENTERIAN  LUAR  NEGERI  .............  13   6.1.1.   Tabel  Hasil  Keseluruhan  .................................................  13   6.1.2.   Grafik  Radar  5  Dimensi  ...................................................  14   6.1.3.   Hasil  Penilaian  Kualitatif  .................................................  14  

Pemeringkatan e-government Indonesia

iii

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

DAFTAR GAMBAR Gambar 3-1. Strategi Implementasi PeGI ............................ 4   Gambar 5-1. Diagram Alir PeGI ......................................... 10   Gambar 6-1. Grafik Lima Dimensi Kemenlu ...................... 14  

iv

Pemeringkatan e-government Indonesia

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

DAFTAR TABEL Tabel 6.1 Hasil Pemeringkatan Kemenlu .......................... 13  

Pemeringkatan e-government Indonesia

v

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

PEMERINGKATAN E-GOVERNMENTERNMENT INDONESIA (PeGI) 1. PENDAHULUAN Pemeringkatan

e-government

Indonesia

(PeGI)

di

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) merupakan kegiatan yang dilaksanakan atas inisiatif Kemenlu, yang melibatkan Direktorat

e-Government,

Direktorat

Jenderal

Aplikasi

Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO). Kegiatan PeGI dilakukan untuk melihat peta

kondisi

pemanfaatan

Teknologi

Informasi

dan

Komunikasi (TIK) di Kementerian Luar Negeri yang selanjutkan akan dilaporkan kepada Menteri Luar Negeri Republik

Indonesia.

Hasil

PeGI

diharapkan

dapat

meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan

kementerian.

Dalam

pelaksanaannya,

KEMKOMINFO bekerja sama dengan Praktisi TI dan BPPT untuk menjadi Tim Asesor PeGI Kementerian Luar Negeri.

2. TUJUAN Pemeringkatan

e-government

Indonesia

(PeGI)

mempunyai tiga tujuan utama, yaitu:

Pemeringkatan e-government Indonesia

1

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

1. Memberikan acuan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah. 2. Mendorong peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif. 3. Mendapatkan

peta

kondisi

pemanfaatan

TIK

di

lingkungan pemerintah secara nasional. Terkait dengan tujuan pertama, PeGI dirancang untuk dapat menjadi pedoman bagi pengembangan TIK di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, diharapkan lingkungan pemerintah di Indonesia baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun kementerian dan lembaga non kementerian dapat mengembangkan dan memanfaatkan TIK secara lebih terarah. Sehubungan dengan tujuan kedua, PeGI diharapkan meningkatkan motivasi seluruh instansi pemerintah untuk meningkatkan

pemanfaatan

TIK

dalam

melayani

masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga pemerintah. Evaluasi yang utuh berarti lengkap meliputi semua aspek yang

memberikan

kontribusi

bagi

suksesnya

pengembangan dan implementasi e-government, bukan hanya aspek-aspek yang mewakili kepentingan tertentu saja. Evaluasi seimbang berarti memberikan bobot yang sama dan sesuai sehingga tidak mengurangi arti penting 2

Pemeringkatan e-government Indonesia

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

dari satu aspek yang mengurangi akurasi hasil evaluasi. Evaluasi yang obyektif berarti menghindari dan mengurangi subyektivitas

yang

akan

dapat

mengganggu

keterpercayaan hasil evaluasi. Sebagai tujuan ketiga, dengan melibatkan seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, maka diharapkan

hasilnya

dapat

menggambarkan

status

pengembangan TIK secara nasional. Dengan demikian dapat diketahui kekuatan dan kelemahan seluruh peserta (instansi)

yang

nantinya

sangat

berguna

untuk

pengembangan TIK di masa datang. Selain dari ketiga tujuan tersebut, ketika PeGI dilakukan secara rutin dari tahun ke tahun, maka akan dapat dilihat trend perkembangan implementasi TIK di instansi sehingga bisa dilihat apakah instansi tersebut cenderung menurun atau cenderung membaik.

3. STRATEGI IMPLEMENTASI Untuk mewujudkan suksesnya pelaksanaan PeGI, disusun strategi sebagai berikut: •

Evaluasi menggunakan kriteria yang dijabarkan dengan sederhana sehingga mudah dimengerti semua pihak;

Pemeringkatan e-government Indonesia

3

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

•

Metode, hasil evaluasi, dan kajian dipublikasikan secara luas;

•

Evaluasi dilakukan secara periodik sehingga bisa diukur kemajuannya. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan kriteria yang

dijabarkan secara sederhana agar semua pihak yang terkait dapat mengerti dan menangkap dengan jelas kriteria yang

digunakan.

Metode

dan

hasil

evaluasi

akan

dipublikasikan secara luas terutama pada pihak-pihak yang terkait dan juga pada masyarakat sehingga proses pemeringkatan akan berjalan secara transparan. Gambar 3.1 menggambarkan strategi implementasi PeGI secara konseptual.

Gambar 3-1. Strategi Implementasi PeGI 4

Pemeringkatan e-government Indonesia

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

4. DIMENSI

PEMERINGKATAN

E-GOVERNMENT

INDONESIA Dalam kegiatan PeGI, telah ditetapkan lima dimensi yang

akan

dikaji,

yaitu:

kebijakan,

kelembagaan,

infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Masing-masing dimensi memiliki bobot yang sama dalam penilaian karena semuanya dianggap penting, saling terkait, dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya.

4.1. KEBIJAKAN Dimensi kebijakan sangat erat kaitannya dengan produk hukum dan juga dokumen resmi yang bertujuan untuk memberi arah dan mendorong pemanfaatan TIK yang terdiri dari: •

Manajemen/proses

kebijakan

(terkait

TIK)

yang

dilaksanakan. •

Visi dan misi yang dijabarkan dengan jelas dan terdokumentasi peraturan,

dalam

regulasi,

bentuk

kebijakan,

surat

keputusan,

pedoman,

rencana

strategis, atau bentuk dokumen resmi lainnya.

Pemeringkatan e-government Indonesia

5

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

•

Strategi penerapan kebijakan TIK yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja, program, atau bentuk dokumen resmi lainnya.

•

Standar

atau

panduan

yang

berkaitan

dengan

pemanfaatan TIK secara umum maupun secara spesifik dalam bidang-bidang tertentu. •

Peraturan terkait dengan pemanfaatan TIK untuk menjamin kelangsungan program pengembangan dan pemanfaatan TIK.

•

Keputusan

kementerian/lembaga/pemerintah

daerah

terkait penerapan kebijakan TIK. •

Skala Prioritas penerapan TIK yang dilaksanakan suatu daerah.

•

Evaluasi/manajemen risiko TIK yang diterapkan.

4.2. KELEMBAGAAN Dimensi kelembagaan terkait erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengembangan dan pemanfaatan TIK dengan indikator: •

Keberadaan

organisasi

struktural

yang

lengkap

sehingga dapat menjalankan fungsi Chief Information Officer (CIO), dukungan teknis, dan fungsi lain dengan baik. 6

Pemeringkatan e-government Indonesia

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

•

Adanya dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI).

•

Adanya Sistem dan Prosedur Kerja yang lengkap dan terdokumentasi

untuk

melaksanakan

hal-hal

yang

terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan TIK. •

Adanya

kelengkapan

unit

dan

aparatur

untuk

mendukung pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir, maupun status kepegawaian. •

Adanya

program

pengembangan

Sumber

Daya

Manusia TIK yang terencana dan terlaksana. 4.3. INFRASTRUKTUR Dimensi infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana

yang

mendukung

pengembangan

dan

pemanfaatan TIK yang terdiri dari: •

Data center dan aplikasi pendukungnya.

•

Jaringan Data (LAN, WAN, Internet).

•

Keamanan yang terencana dan terevaluasi.

•

Fasilitas pendukung seperti antara lain AC, UPS, Genset, serta sarana pengamanan fasilitas lainnya.

•

Dokumen Disaster Recovery yang diperlukan jika terjadi kegagalan sistem.

•

Pemeliharaan infrastruktur TIK.

Pemeringkatan e-government Indonesia

7

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

•

Inventarisasi peralatan TIK.

4.4. APLIKASI Dimensi aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan dimanfaatkannya piranti lunak aplikasi yang memenuhi kriteria antara lain: •

Adanya situs web (homepage).

•

Adanya Aplikasi fungsional utama 1 (Pelayanan Publik).

•

Adanya Aplikasi fungsional utama 2 (Administrasi & Manajemen Umum).

•

Adanya Aplikasi fungsional utama 3 (Administrasi Legislasi).

•

Adanya Aplikasi fungsional utama 4 (Manajemen Pembangunan).

•

Adanya Aplikasi fungsional utama 5 (Manajemen Keuangan).

•

Adanya Aplikasi fungsional utama 6 (Manajemen Kepegawaian).

•

Dokumentasi setiap aplikasi yang dimiliki.

•

Inventarisasi seluruh aplikasi TIK.

•

Interoperabilitas setiap aplikasi yang diterapkan.

8

Pemeringkatan e-government Indonesia

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Aplikasi-aplikasi tersebut haruslah mendukung fungsi dasar umum sistem kepemerintahan yang terdiri dari antara lain: 1. Pelayanan publik, seperti kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan kepemerintahan, dan lain-lain. 2. Administrasi dan manajemen umum yang meliputi surat elektronik,

sistem

dokumen

pendukung

keputusan,

elektronik,

kolaborasi

dan

sistem

koordinasi,

manajemen pelaporan pemerintahan, dan lain-lain. 3. Administrasi legislasi yang meliputi aplikasi sistem katalog hukum, peraturan perundangan, dan lain-lain. 4. Manajemen

pembangunan

yang

meliputi

sistem

perencanaan pembangunan daerah, sistem pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek, sistem evaluasi dan informasi hasil pembangunan, sistem laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 5. Manajemen keuangan, meliputi aplikasi anggaran, kas dan perbendaharaan, akuntansi daerah, dan lain-lain. 6. Manajemen

kepegawaian

yang

meliputi

aplikasi

penerimaan pegawai, absensi, penggajian, penilaian kinerja, pendidikan dan latihan, dan lain-lain. Pemeringkatan e-government Indonesia

9

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

4.5. PERENCANAAN Dimensi perencanaan

perencanaan dengan

berkaitan

indikator

dengan

antara

lain:

proses adanya

organisasi yang melakukan perencanaan TIK, adanya sistem

perencanaan

untuk

pengembangan

dan

pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata, adanya dokumentasi Master Plan yang lengkap, yang mengandung unsur lima dimensi PeGI, Implementasi dari Master Plan yang sudah dibuat, serta adanya anggaran yang tertuang dalam RPJMN/RPJMD dan RKP/RKPD. 5. METODOLOGI PEMERINGKATAN Dalam pelaksanaannya, tahapan yang dilakukan dapat dilihat pada diagram alir pada Gambar 5.1.

Gambar 5-1. Diagram Alir PeGI Penjelasan tahapannya adalah sebagai berikut: 10

Pemeringkatan e-government Indonesia

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

1. Calon peserta dijelaskan proses pelaksanaan dari awal sampai akhir berikut penjelasan mengenai semua kebutuhan informasi yang mendukung proses penilaian. Dengan

demikian,

calon

peserta

mendapatkan

informasi tentang tata-cara pemeringkatan, dimensi dan indikator yang dievaluasi serta cara mengisi kuesioner. 2. Peserta mengisi kuesioner dan melengkapi dengan informasi pendukung. Setelah peserta mengerti dan memahami

tata

cara

pemeringkatan,

peserta

dipersilakan mengisi kuesioner dan melengkapinya dengan berbagai informasi pendukung yang diperlukan. 3. Setelah

kuesioner

terisi

dan

dilengkapi

dengan

informasi pendukung, asesor melakukan pemeriksaan untuk memastikan keabsahan hasil jawaban. 4. Bila

diperlukan,

asesor

dapat

melakukan

klarifikasi/pemeriksaan melalui telepon, e-mail atau dengan melihat ke lokasi. 5. Asesor

melakukan

pemeringkatan

tiap

asesmen peserta.

dan

memberikan

Pemeringkatan

yang

diberikan meliputi pemeringkatantiap dimensi tiap-tiap peserta dan secara rata-rata keseluruhan peserta. 6. Dari hasil kompilasi di tingkat nasional selanjutnya dilakukan normalisasi. 7. Penentuan hasil akhir pemeringkatan ditentukan melalui sidang asesor. Pemeringkatan e-government Indonesia

11

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

8. Hasil

pemeringkatan

yang

telah

ditetapkan

dipublikasikan melalui berbagai media, situs web dan juga seminar agar diketahui masyarakat umum. Adapun pemberian peringkat di masing-masing dimensi dan secara keseluruhan adalah sebagai berikut: 3,50 ≤ SANGAT BAIK ≤ 4,00 2,50 ≤ BAIK < 3,50 1,50 ≤ KURANG < 2,50 1,00 ≤ SANGAT KURANG < 1,50

12

Pemeringkatan e-government Indonesia

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

6. HASIL PEMERINGKATAN 6.1. HASIL ASESMEN KEMENTERIAN LUAR NEGERI 6.1.1.

Tabel Hasil Keseluruhan

Tabel

6.1

menunjukkan

hasil

pemeringkatan

e-government untuk Kementerian Luar Negeri, dengan nilai rata-rata seluruh dimensi adalah 3,37 dan termasuk dalam kategori BAIK.

Tabel 6.1 Hasil Pemeringkatan Kemenlu DIMENSI NO

1

Provinsi

Kementerian Luar Negeri

KEBIJA KAN

KELEMB AGAAN

3.33

3.40

Pemeringkatan e-government Indonesia

INFRAST RUKTUR 3.33

APLI KASI

3.37

PERENC ANAAN 3.47

NILAI RATARATA

KATEGORI

3.37

Baik

13

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

6.1.2.

Grafik Radar 5 Dimensi DIMENSI   KEBIJAKAN   4   3   DIMENSI   PERENCANAAN  

2  

DIMENSI   KELEMBAGAAN  

1   0  

DIMENSI   INFRASTRUKTUR  

DIMENSI  APLIKASI  

Gambar 6-1 Grafik Lima Dimensi Kemenlu 6.1.3.

Hasil Penilaian Kualitatif

Tata Cara Asesmen: 1. Sebelum asesmen, peserta telah menerima informasi tentang persiapan yang perlu dilakukan, yang meliputi kriteria penilaian, data pendukung dan perwakilan yang kompeten. 2. Peserta mendapatkan penjelasan lebih rinci mengenai tata cara asesmen dalam sesi penjelasan yang dilakukan sebelum asesmen.

14

Pemeringkatan e-government Indonesia

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

3. Asesmen dilakukan terhadap indikator yang dapat diperlihatkan, dijelaskan, diperiksa, dan dinilai selama asesmen. Rangkuman Asesmen Kementerian Luar Negeri Hasil asesmen keseluruhan dimensi untuk Kementerian Luar Negeri adalah BAIK.

Penilaian ini dilakukan

berdasarkan informasi yang didapat dari hasil pemaparan peserta

asesmen

dan

penggalian

asesor

selama

pelaksanaan asesmen. Disamping itu, penilaian juga mengacu pada indikator yang tersedia pada saat penilaian dilaksanakan. Berikut ini diuraikan penilaian penerapan egovernment pada Kementerian Luar Negeri berdasarkan masing-masing dimensi. 1.

Kebijakan Nilai dimensi Kebijakan untuk Kementerian Luar Negeri adalah

BAIK. Hal ini ditunjukkan

oleh

beberapa indikator sebagai berikut. Indikator positifnya adalah: 1. E-leardership

dinilai

baik

dari

keluarnya

Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Pemeringkatan e-government Indonesia

15

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang mengatur adanya fungsi CIO dan Komite TIK. 2. Dilakukan perombakan struktur organisasi PUSTEKINFOKOM

KP

melalui

Peraturan

Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2016 dan penambahan bidang yang secara spesifik memiliki tugas dan fungsi terkait perumusan kebijakan dan tata kelola di bidang TIK 3. Inisiatif

untuk

mengoperasikan kebijakan mendukung

yang

membangun command tepat

efektifitas

dan

center dalam

tugas

adalah rangka

dan

fungsi

kementerian yang semakin kompleks. Saran perbaikan untuk dimensi Kebijakan antara lain: 1. Fungsi CIO dan Komite TIK agar disegerakan implementasinya dalam rangka mendukung program-program

pengembangan

TIK

di

lingkungan kementerian. 2. Kedepan

disarankan

agar

kementerian

melakukan uji kesesuaian teknologi informasi (IT Audit) dengan pihak independen yang kompeten.

Audit

internal

dengan

sebelumnya

juga

dilakukan

mempersiapkan

kompetensi audit teknologi informasi. 16

Pemeringkatan e-government Indonesia

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

3. Melengkapi kebijakan kebijakan yang belum dirumuskan/ditetapkan dalam rangka terus meningkatkan kinerja pengembangan dan penerapan TIK secara terintegrasi, termasuk dalam peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan organisasi. 2.

Kelembagaan Nilai dimensi Kelembagaan untuk Kementerian Luar Negeri adalah

BAIK. Hal ini ditunjukkan

oleh

beberapa indikator sebagai berikut. Indikator positifnya adalah: 1. Adanya

struktur

PUSTEKINFOKOM

KP

organisasi yang

sudah

beroperasi sejak 2016, yang sudah memiliki fungsi-fungsi sebelumnya

tambahan seperti

tata

dibanding kelola

masa

teknologi

informasi. 2. Tersedianya SDM dalam jumlah banyak untuk mendukung tugas dan fungsi kementerian yang memerlukan teknologi informasi dan komunikasi yang andal dan aman. 3. Sudah

menyediakan

anggaran

untuk

peningkatan kompetensi SDM di bidang TIK. Pemeringkatan e-government Indonesia

17

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Saran perbaikan untuk dimensi kelembagaan adalah : 1. Melanjutkan pengembangan organisasi TIK di kementerian agar lebih maksimal mendukung tuntutan-tuntutan sesuai perkembangan yang ada. Salah satu bidang yang harus dimiliki adalah

bidang

pengembangan

yang

melakukan pengembangan infrastruktur dan aplikasi yang terpisah dari bidang operasional agar masing-masing dapat fokus pada tugas dan fungsinya. 2. Melakukan

pemetaan

kompetensi

yang

diperlukan berdasarkan teknologi informasi yang dimiliki saat ini maupun yang akan dikembangkan ke depan. Selanjutnya hasil pemetaan strategi meliputi

ini

digunakan

pengembangan rekrutmen,

untuk

membuat

kompetensi

pelatihan,

yang

sertifikasi,

pendampingan dan alih teknologi. Hal ini sangat penting dalam menjamin kemandirian dari kementerian mengingat pentingnya tugastugas khusus kementerian yang banyak terkait dengan rahasia negara. 3. Sebagai

komponen

kompetensi

SDM

dari

pengembangan

diperlukan

sertifikasi

kompetensi yang dapat berupa sertifikasi lokal 18

Pemeringkatan e-government Indonesia

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

maupun

sertifikasi

dengan

ketersediaan.

dimaksud

wajar

internasional

sesuai

Sertifikasi

yang

dibiayai

oleh

bila

negara/kementerian meskipun melekat pada perorangan.

Diharapkan

proses

sertifikasi

dapat meningkatkan kontribusi SDM terhadap kinerja organisasi. 3.

Infrastruktur Nilai dimensi Infrastruktur untuk Kementerian Luar Negeri adalah

BAIK. Hal ini ditunjukkan

oleh

beberapa indikator sebagai berikut. Indikator positifnya adalah: 1. Tersedianya 2 data center yang berfungsi sebagai pusat data dan pusat pemulihan dalam

rangka

mendukung

ketersediaan/keberlangsungan layanan TIK 2. Sudah

mengoperasikan

mengendalikan

NOC

jaringan

yang domestik

berkapasitas 350 Mbps. 3. Sudah

melakukan

pengamanan

informasi

dengan cara penyediaan dan pengoperasian antivirus dan perangkat lainnya.

Pemeringkatan e-government Indonesia

19

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

4. Sudah

melakukan

asesmen

internal

keamanan informasi dengan menggunakan Indeks KAMI. Saran perbaikan untuk dimensi Infrastruktur adalah: 1. Dilakukan

kajian

infrastruktur

yang

memperhatikan investasi yang sudah ada dan perkembangan selanjutnya

kebutuhan.

digunakan

Hasil

untuk

kajian

menyusun

arsitektur infrastruktur TIK kementerian yang mengacu kepada perkembangan teknologi, regulasi, dan best practice. 2. Perlu dikaji kebutuhan-kebutuhan kebijakan panduan dan prosedur dalam pengembangan dan pengoperasian infrastruktur, hal ini antara lain

meliputi

kebijakan

dan

panduan

perencanaan pemulihan bencana (Business Continuity Plan). Kajian tersebut ditindaklanjuti dengan perumusan dan penetapan kebijakan panduan dimaksud. 3. Arsitektur teknologi informasi yang dihasilkan di atas lebih lanjut juga akan digunakan dalam proses

perencanaan

pengembangan

kompetensi sumber daya manusia untuk memenuhi beban kerja yang ada saat ini dan di masa yang akan datang 20

Pemeringkatan e-government Indonesia

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

4.

Aplikasi Nilai dimensi Aplikasi untuk Jawa Barat adalah BAIK. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut. Indikator positifnya adalah: 1. Situs web resmi yang dikelola dengan baik dan sudah mengintegrasikan fitur media sosial dan multi media. 2. Adanya berbagai aplikasi fungsional untuk mendukung fungsi dan peran kementerian yang cukup lengkap. 3. Selain

aplikasi

yang

bersifat

internal

kementerian juga mengembangkan aplikasi yang inovatif untuk layanan publik yaitu safe travel. Aplikasi yang berbasis mobile ini dapat berpotensi

memberikan

kemudahan

dan

manfaat bagi warga negara indonesia yang bepergian ke luar negeri. 4. Kementerian

sudah

meningkatkan

pemanfaatan teknologi terbuka (open source) dalam pengembangan berbagai aplikasi yang dioperasikan. Saran perbaikan untuk dimensi Aplikasi adalah:

Pemeringkatan e-government Indonesia

21

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

1. Disarankan

website

dikembangkan pemanfaatan

kementerian

berdasarkan yang

terus analisis

dilakukan berdasarkan

umpan balik dari pengunjung, benchmarking dengan website sejenis di negara lain, dan pendapat para ahli bidang TIK dan media sosial. 2. Disarankan command center yang saat ini dioperasikan

juga

pengembangan menyediakan

didukung

aplikasi data

dan

dengan

yang

dapat

informasi

yang

relevan, akurat, lengkap, dan terkini. 3. Dilakukan inventarisasi aplikasi yang sudah pernah dikembangkan dari sisi pemanfaatan, teknologi

yang

digunakan,

keterpaduan,

kemandirian pengembangan lebih lanjut / perawatan. Hasil dari inventarisasi selanjutnya digunakan

untuk

membuat

perencanaan

pengembangan aplikasi yang meliputi aplikasiaplikasi yang dapat diterminasi, dimigrasi ke teknologi

yang

peruntukan perkembangan,

lebih

dan

baru,

disesuaikan

fungsinya diambil

pengembangan/perawatan

dalam

sesuai alih rangka

meningkatkan kemandirian. 22

Pemeringkatan e-government Indonesia

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

4. Dilakukan kajian kebutuhan interoperabilitas internal

dan

eksternal.

Interoperabilitas

eksternal yang dimaksud meliputi kebutuhan data

dan

informasi

kementerian

yang

bersumber pada lembaga lain di luar dan sebaliknya. Kajian interoperabilitas harus juga memperhatikan

aspek

teknologi

dari

sisi

ketersediaan, efisiensi, dan keamanan. 5.

Perencanaan Nilai dimensi Perencanaan untuk Kementerian Luar Negeri adalah

BAIK. Hal ini ditunjukkan

oleh

beberapa indikator sebagai berikut. Indikator positifnya adalah: 1. Kementerian sudah memiliki RISTIK Kemlu 2017 – 2021 yang dapat digunakan sebagai acuan pengembangan TIK di lingkungan Kementerian Luar Negeri 2. Kementerian sudah menyediakan anggaran yang memadai untuk pengembangan dan pengoperasian

TIK

sebesar

Rp. 114.000.000.000,3. Sudah memiliki bidang yang bertanggung jawab atas perencanaan TIK.

Pemeringkatan e-government Indonesia

23

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Saran perbaikan untuk dimensi Perencanaan adalah: 1. Disarankan terhadap

melakukan RISTIK

tinjauan

(review)

sesuai

dengan

agar

perkembangan yang terjadi secara berkala. 2. Sebagaimana

diuraikan

dalam

dimensi

kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, dan aplikasi

banyak

kegiatan

yang

inventarisasi, arsitektur,

diperlukan meliputi

perencanaan

kajian,

pemetaan,

evaluasi,

penyusunan

pengembangan

kompetensi.

Perencanaan tersebut saling terkait antara kebijakan, aplikasi

kelembagaan, sehingga

infrstruktur,

perlu

dan

diperhatikan

harmonisasi antara hal-hal tersebut. Komite TIK memegang peran dan fungsi penting dalam kesesuaian dan keterkaitan antara dimensi-dimensi di atas. 3. Disarankan

untuk

menuju

keseimbangan

antara belanja barang dan jasa mengingat banyaknya kebutuhan untuk pengembangan aplikasi, tata kelola, dan kompetensi SDM.

24

Pemeringkatan e-government Indonesia

L.5 PENGELOLAAN ANGGARAN YANG OPTIMAL DAN AKUNTABEL