Legal Opinion Perjin (tugas Kelas Prof. Jopri).docx

Vendra Adi Lukman Arkarezta Rama Law Firm Kepada: Tuan/Nyonya . . . . Dari: Vendra Adi Lukman Arkarezta Rama Law Firm Hal: Legal Opinion

Identifikasi fakta hukum: 1. Bahwa PT. Warga Baskoro (persero) adalah perseroan yang berdasarkan akta pendirian perusahaan tertanggal 21 September 1998 merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri pengolahan minyak kelapa sawit. 2. Bahwa berdasarkan AD/ART PT. Warga Baskoro (persero), modal perusahaan berasal dari sekurang-kurangnya 51% saham pemerintah dan 49% sisanya adalah saham umum. Pemilik saham memiliki hak dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan setiap penutupan Kuartal, yang dilakukan 4 (empat) kali dalam setahun. Dengan ketentuan kuartal sebagai berikut: 

Kuartal I = Januari – Maret



Kuartal II = April – Juni



Kuartal III = Juli – September



Kuartal IV = Oktober – Desember

3. Bahwa perusahaan harus melakukan audit keuangan yang dilakukan oleh perusahaan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hasil audit merupakan rahasia perusahaan dan tertutup bagi pihak manapun. 4. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, berbunyi “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” 5. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, berbunyi Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 6. Bahwa berdasarkan pasal 1 juncto pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Vendra Adi Lukman Arkarezta Rama Law Firm (BPK RI) adalah Lembaga Tinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri diatas Pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 juncto pasal 2 huruf (g) Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara meliputi; kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. 8. Bahwa berdasarkan pasal 138 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa: a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. 9. Bahwa berdasarkan pasal 138 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Isu Hukum 1. Apakah Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan audit keuangan PT. Warga Baskoro? 2. Apa batasan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan? Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 3. Undang-Undang No. 5 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Vendra Adi Lukman Arkarezta Rama Law Firm 4. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 5. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48 dan 62/PUU-XI/2013 Notes: 1. Saham merupakan kekayaan negara dipisahkan dari APBN -> uu(?) pasal 2 huruf (g) UU 17/2003 2. Wewenang BPK dalam ranah publik (pengawasan APBN) -> pasal 2 UU 17/2003 ttg keuangan negara 3. Pasal 4 UU 19/2003 UU BUMN -> Kedudukan pemerintah dalam BUMN Persero tidak dapat dikatakan mewakili negara sebagai badan hukum publik, namun sebagai badan hukum privat 4. BPK berwenang apabila : pasal 138 ayat (3) UU PT 5. Pasal 11 UU BUMN -> BUMN (persero) tunduk pada peraturan dan prinsip2 UU perusahaan menjadi UU no. 40/2007 ttg PT (pasal 68 ayat (1) d) Konklusi: BPK hanya berwenang memiksa keuangan negara yg bersifat publik, sedangkan BUMN adalah persero yang dalam ranah privat BPK tidak berwenang melakukan audit BUMN, harus dgn izin pengadilan Keuangan BUMN sudah bukan lingkup publik, dan tunduk pada hukum privat sehingga BPK tidak memiliki wewenang