Legal Opinion 2

PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) *) (Suatu Pengantar) ----------------------------------------------Paulus Hadisuprapto Pendahuluan Pembicaraan tentang Pendapat Hukum atau “Legal Opinion” pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari perbincangan tentang Penulisan Hukum. Pe nulisan Hukum adalah karya akademik yang berkaitan dengan hukum, Penulisan Hukum dapat dibedakan atas dasar tujuan yang ingin dicapai. Penulisan Hukum yang bertujuan untuk kepentingan akademik berbeda dengan penulisan hukum yang bertujuan praktis. Penulisan Hukum akademik dapat berupa karya tulis ilmi ah seperti, makalah, artikel ilmiah untuk majalah hukum, laporan penelitian, skrip si, tesis dan disertasi. Sementara penulisan hukum untuk kepentingan praktis be rupa Memoranda Hukum (Legal memorandum), Pendapat Hukum (Legal Opini on), Pembelaan Tertulis, Penulisan untuk penyuluhan hukum atau penulisan do kumen-dokumen hukum. Dari paparan di atas, jelas bahwa Pendapat Hukum (Legal Opinion) meru pakan salah satu bentuk Penulisan hukum yang utamanya disajikan dalam rang ka kepentingan praktis. Sajian segenggam ini ingin mengemukakan pokok ba hasan yang berkaitan dengan apa yang disebut Pendapat Hukum Itu. Sebelum ------------------------------*) Makalah disajikan sebagai Materi Kuliah “Legal Opinion” pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat,, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 11 Maret 2007.

1

membahas tentang Pendapat Hukum terlebih dahulu akan dikemukakan pembi caraan tentang Penulisan Hukum. Ciri-ciri Penulisan Hukum Penulisan Hukum merupakan wujud karya ilmiah pada hakikatnya tidak da pat dilepaskan dengan disiplin ilmu hukum itu sendiri. Ilmu Hukum memiliki ciri-ci ri khas yang berbeda dengan disiplin ilmu lain. Secara singkat Penulisan Hukum memiliki ciri-ciri (a) penulisan hukum merupakan upaya klarifikasi bagaimana hu kum berlaku dalam keadaan tertentu, (b) penulisan hukum merupakan kegiatan penulisan dalam rangka menyelesaikan masalah hukum (c) penulisan hukum berangkat dari pendeskripsian tentang pengertian-pengertian pokok dalam hu kum, meliputi subyek hukum, peranan dalam hukum, peristiwa hukum, hubung an hukum, obyek hukum dan masyarakat hukum. 1 Sementara pada sisi lain, ada pula pendapat, bahwa Ilmu Hukum adalah Il mu yang bersifat preskriptif dan terapan.2 Preskriptif karena di dalam kajian ilmu hukum itu terkandung adanya upaya pemahaman tentang tujuan hukum, nilai-ni lai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan nor ma-norma hukum, Terapan karena ilmu hukum berusaha menetapkan standard prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam mengimplementasikan aturan hukum. Berlandaskan pada pemahaman tersebut di atas, maka “rule” yang terkan dung dalam pengertian Ilmu Hukum yang demikian itu tidak dapat dilepaskan da lam rangka kegiatan penulisan hukum, pada satu sisi pengkajian diarahkan pada subyek hukum, peranan dalam hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum,

1 2

Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, Chidir Ali, Kaidah Hukum, Jakarta : Jambatan, 1985, hal. 10 Peter Mahmud, SH, MS, Dr. Prof. , Penelitian Hukum, Jakarta : Prenada Media, 2005, hal. 22

2

obyek hukum dan masyarakat hukum, dan pada sisi lain mengkaji ketaatasasn antara tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, dalam pengim plementasiannya beracara menangani kasus-kasus hukum di masyarakat. Dengan demikian karena Pendapat Hukum merupakan bagian dari Penu lisan Hukum, maka ciri-ciri yang menjadi karakteristik penulisan hukum itupun berlaku untuk penyusunan Pendapat Hukum. Dalam arti apa yang seharusnya menjadi pokok bahasan dalam Pendapat Hukum di dalamnya juga membicara kan sedikit banyak tentang Subyek Hukum, Peranan dalam Hukum, Peristiwa Hukum, Hubungan Hukum, Obyek Hukum, Masyarakat Hukum, dan juga meng kaji ketaatasasan penerapan hukum inkonkretto dengan tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum dalam Ketentuan Beracara dalam praktek pena nganan kasus-kasus hukum di masyarakat. Pendapat Hukum (Legal Opinion) Pendapat Hukum (Legal Opinion) adalah penulisan hukum yang dibuat oleh Kantor Hukum (Law Office) untuk kepentingan kliennya. Penulisan Hukum jenis ini biasanya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan klien tentang suatu permasalahan hukum tertentu. Misalnya, seorang klien meminta pendapat hu kum mengenai masalah hukum untuk kepentingan dirinya sendiri – bekas direk tur PT meminta pendapat hukum apakah ia bisa digugat untuk perbuatannya se lama ia menjabat sebagai direktur PT tersebut, padahal ia sekarang sudah mele paskan jabatannya., atau seorang investor perusahaan asing menanyakan ten tang apa yang harus dilakukan apa ia ingin menanam modalnya pada bidang usaha tertentu di Indonesia. Sebagai langkah awal biasanya perusahaan asing

3

itu ingin mengetahui segala ketentuan hukum yang mengatur kegiatan yang diminatinya. Perusahaan yang berwawasan luas pasti ingin mengetahui segala hal yang berkaitan dengan investasi yang akan dilakukannya. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum biasanya perusahaan tersebut berusaha memperoleh Pendapat Hukum dari Kantor Hukum yang dianggapnya bonafid. Pendapat Hukum ini memang dimaksudkan untuk memberikan keterangan kepada klien yang ingin mengetahui segala hal yang berkenaan dengan perma salahan yang dihadapinya, maka isinya juga harus dapat memenuhi haparan si klien tersebut. Dengan demikian pendapat hukum sering tidak cukup hanya me ngemukakan segi substanstif dari segala peraturan yang dimintakan oleh klien, namun menjelaskan juga aspek struktural tentang lembaga-lembaga apa yang saja yang memiliki kaitan dengan permasalahan klien bersangkutan. Sering juga mengkait pada budaya hukum yang meliptui sistem nilai yang berpengaruh ter hadap sikap-sikap tindak warga masyarakat yang memiliki sangkut paut dengan pertanyaan klian. Pendapat hukum tidak hanya mengemukakan apa yang seha rusnya akan tetapi juga apa yang senyatanya ada. 3 Pendapat Hukum : Laporan Penelitian Hukum Berlandaskan pada konsep tentang Pendapat Hukum di atas, maka tidak terlalu berkelebihan bila dalam rangka penyusunan Pendapat Hukum perlu ada nya dukungan data-data baik data hukum substantif maupun pratek penegakan hukum senyatanya di masyarakat. Pendapat Hukum pada hakikatnya tidak lain

3

Victor Purba, SH. LLM, MSc (et.al) Penulisan Hukum, Jakarta : Korsorsium Ilmu Hukum, 1993, hal. 32-33.

4

adalah “laporan penelitian hukum” yang dituangkan dalam bentuk Pendapat Hu kum. Atas dasar itu menjadi kebutuhan dalam rangka kegiatan penulisan Penda pat Hukum, diperlukan adanya pemahaman tentang Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum dalam konteks ini dapat juga disebut sebagai penelitian hukum normatif

4

adalah “…applied research being directed to specific pro

blems and aiming for tangible outcomes for professional use”. … research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal catego ry, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and per haps predicts future development.” 5 Sementara itu Peter Mahmud, menyatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam me nyelesaikan masalah yang dihadapi. Produk penelitian hukum adalah rights, appropriate, inappropriate, or wrong.6 Berkaitan dengan metode berpikir yang diterapkan dalam tipe penelitian hu kum yang demikian, maka metode berpikir yang diterapkan dalam penelitian hu kum ini adalah metode deduktif, dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Wujud dari metode berpikir seperti ini tampak dalam apa yang disebut sebagai Sillogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode berpikir deduktif ini berangkat dari “premis mayor”, dihadapkan pada “pre

4

Soerjono Soekanto, Purnadi Purwobotjaraka, dalam kaitan ini membedakan antara penelitian hukum doctrinal bila masalah yang dikaji lebih mengarah pada substansi hukum dalam ranah Ideal, dan Penelitian Hukum Empiris bila yang dikaji lebih mengarah pada substansi hukum dalam ranah Riel. (Soerjono Soekan to, Purnadi Purbortjaraka, opcit, hal. 11. 5 Terry Hutchinson, Researching and Writing in Law, Lawbook Co, Sydney, 2002, hal. 8. 6 Peter Mahmud, 2002 (op.cit,), hal. 35

5

mis minor” dari kajian antara keduanya menghasilkan “Conclusio”. Premis Mayor adalah aturan-aturan hukum (lazimnya bersifat umum), premis minor adalah fakta-fakta hukum (kasus-kasus konkrit hukum) dari keduanya dihasilkan kesimpul an (conclusio) apakah aturan hukum itu dapat dijadikan sarana penetapan ka sus-kasus hukum yang ada. Prosedur dan Mekanisme Penyusunan Pendapat Hukum Oleh karena Pendapat Hukum pada hakikatnya adalah “laporan penelitian hukum” maka prosedur dan mekanisme penyusunannya pun memerlukan pe ngetahuan hukum yang komprehensif mengenai masalah yang dimintakan penje lasan. Pemahaman tentang hukum tidak terbatas hanya pada peraturan perun dang-undangan saja, tetapi juga bersumber pada keputusan-keputusan penga dilan dan pendapat-pendapat para praktisi hukum senior. Isi pendapat hukum tidak hanya berkisar pada bunyi peraturan perundangundangan saya tetapi juga menyangkut bagaimana pelaksanaan ketentuan per undang-undangan itu dalam praktek sehari-hari. Di Indonesia, sering terjadi in konsistensi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain, baik secara vertical maupun horizontal. Keten tuan perundang-undangan sering menyimpang dari Ketentuan Hukum yang ting katnya lebih tinggi. Di samping itu tidak jarang suatu ketentuan hukum ditafsir kan secara berbeda oleh berbagai instansi. Sering pula tidak semua hal yang di tanyakan Klien sudah ada peraturan perundang-undangannya. Bahkan sering suatu peraturan perundang-undangan tidak dilengkapi oleh Peraturan Pelaksana annya. Dalam banyak hal sering Keputusan Pengadilan lebih maju daripada pera

6

turan perundang-undangan yang ada, misalnya Pembaharuan Hukum ten-tang Merk justru dimulai dari Pengadilan. Walaupun Indonesia tidak menganut prinsip “Stare decisis” tetapi keputusan-keputusan pengadilan tetap penting arti nya dalam lingkup kegiatan penyusunan Pendapat Hukum. Secara singkat dapat diringkaskan bahwa penyusunan Pendapat Hukum perlu didukung ketrampilan untuk (a) bagaimana memformulasikan masalah, (b) bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur masalah tersebut (c) bagai mana keputusan pengadilan mengenai masalah tersebut dan (d) bagaimana pen dapat dan sikap pejabat mengenai masalah tersebut. Pada akhirnya perlu pula dikemukakan hal-hal yang harus diperhatikan da lam penyusunan Pendapat Hukum, yaitu (a) akurat,, “check and recheck” harus dilakukan untuk menghindarkan kesalahan fakta-fakta, pendapat-pendapat, ang ka-angka, kutipan-kutipan dan kepustakaan. (b) singkat, hal-hal yang tidak rele van tak usah dituliskan, (c) jelas, “ambiguity” harus dihindarkan dalam penulisan Pendapat Hukum, (d) Perurutan, pemilihan dan pengaturan bahan harus cukup sistematis. 7 Format Pendapat Hukum Sebelum dikemukakan tentang format pendapat hukum, ada baiknya dikete ngahkan terlebih dahulu tentang fungsi dari pendapat hukum. Fungsi utama dari pendapat hukum adalah menemukan jawab atas isu hukum. Isu hukum biasa nya dimintakan jawaban oleh klien tertentu dalam situasi tertentu. Peranan penu lis pendapat hukum lebih cenderung bersifat prediktif ketimbang persuasive. Pe 7

Erman Rajagukguk, “Pentingnya Pengetahuan dan Kemampuan Menyusun “Pendapat Hukum” (Legal Opinion) dan Kemampuan Ilmiah (academic writing) bagi Sarjana Hukum”, Makalah disampaikan di Jakarta, 1993, hal. 100-101.

7

nulis pendapat hukum harus menunjukkan cara pandang obyektif terhadap perta nyaan yang dimintakan jawab secara professional. Format standar pendapat hukum lazimnya terdiri atas : (a) Judul, (b) Isu hu kum yang diajukan, (c) Jawaban Singkat, (d) Pernyataan fakta (e) Pembahasan Hukum dan (f) Simpulan. Judul, fungsi dari judul adalah pengidentifikasian nasihat hukum yang di min takan pendapat, penulis, tanggal penulisan, persoalan hukum khusus. Isu Hu kum yang diajukan, pertanyaan terarah pada pengidentifikasian persoalan hu kum yang dimintakan jawaban, melalui point ini memungkinkan pembaca diya kinkan bahwa penulis pendapat hukum mengerti dan menguasai masalah yang dipertanyakan. Jawaban Singkat, jawaban singkat harus diberikan dalam waktu singkat, baru kemudian upaya pengelaborasian dan penje lasan jawaban singkat itu disajikan belakangan dalam pembahasan dan simpulan. Pernyataan fakta, berisi perangkat fakta sebagai dasar jawaban atas permintaan pendapat hukum. Dalam rangka pembicaraan pernyataan fakta ini sering untuk menghindari keku rangcermatan, fakta-fakta dibicarakan secara intens dengan klien yang meminta pendapat hukum itu. Hal ini berguna untuk meyakinkan klien bahwa penyusun pendapat hukum tidak “misunderstood” atas fakta yang nantinya berdampak pa da analisis hukumnya. Klien akan puas mengemukakan fakta sambil mengeva luasi penjelasan hukum dan aplikasinya atas kasus yang diajukan, Permintaan pendapat hukum akan kasus tertentu akan memungkinkan profesi hukum yang lain untuk mengakses analisis hukum yang tertuang dalam pendapat hukum. Pembahasan, dalam bagian ini secara substansial berisi tentang penjelasan

8

pada klien anda analisis yang membimbing dan melahirkan jawaban anda atas kasus-kasus yang dimintakan pendapat. Bagian ini merupakan inti dari suatu pen dapat hukum, bahkan dapat dikatakan “otak” dari suatu pendapat hukum terletak pada bagian ini. Ketrampilan yang memadai dalam penganalisaan hukum dalam berbagai aspeknya akan terlihat pada bagian ini. Simpulan, mengarah pada ring kasan atas beberapa point analisis anda. Simpulan akan sangat berguna bila, analisis atas masalah yang kompleks dan multifaset menghasilkan keterkaitan dan ringkasan pembahasan atas masalah yang kompleks dan multifaset itu. Di samping itu simpulan dapat mula meningkatkan opsi bagi klien anda untuk me nentukan seberapa jauh perhatian untuk mencoba memahami rincian dari ana lisis anda. Simpulan lebih luas daripada jawaban singkat yang telah anda sampai kan di point 2. sekaligus merupakan berisi hasil pengujian terhadap jawaban singkat yang di sampaikan pada point 2..

9

Contoh Pendapat Hukum Disusun untuk Disusun oleh Tanggal Issu Hukum

: : : :

Permohonan Penasihat Hukum Summer Clerk 9 November 1995 Beth Buckley : File No. 756385 ; pencurian mobil ; Apakah Buckley dapat dibatalkan perbuatannya mem beli mobil karena usia Buckley belum dewasa.

PERTANYAAN DASAR Dapatkah Buckley, seorang anak, dibatalkan pembelian mobilnya manakala ia tidak dapat memahami pertanyaan agen penjualan dan kemudian daripada itu secara eksiden menyatakan bahwa umurnya sudah 18 tahun ? JAWABAN SINGKAT Mungkin dapat dibatalkan, Seorang anak dapat dibatalkan kontrak yang di buatnya, kecuali anak memalsukan dan mendorong pihak lain terlibat dalam kon trak. Fakta Buckley, pengadilan mungkinakan menetapkan bahwa pernyataan pe malsuan yang dilakukan tanpa kesalahan seperti Buckley tak dapat dinyatakan sebagai penipuan dan kemudian daripada itu akan menghalangi diri anak untuk melakukan pembatalan kontrak. Sepertinya, pengadilan akan juga menetapkan bahwa penjual tidak memungkinkan untuk menilai keadaan usia Buckley yang se sungguhnya. FAKTA Klien kami, Beth Buckley berusia 17 tahun dan seorang siswa SLTA, Ia akan berusia 18 tahun pada tanggal 15 desember. Dua bulan yang lalu ia mem beli mobil bekas seharga USD 3,000 dari Willis Chevrolet. Ia telah membayar tu nai, uang berasal dari tabungannya selama bekerja di musim panas. Buckley mengansuransikan mobilnya, tetapi tidak ditanggungkan untuk asuransi kehilang an mobil. Minggu lalu mobil dicuri dan Buckley bertanya apakah yang harus dilakukannya agar ia dapat memperoleh asuransi atas hilangnya mobilnyai itu. Ketika Buckley pertama melihat mobil di pasar mobil bekas, agen penjualan menanyakan apakah ia cukup usia untuk dapat membeli mobil, Buckley tidak me nyadari bahwa ia seharusnya berusia 18 tahun untuk dapat melakukan transaksi pembelian mobil, bahkan ketika ia membayar tunai sekalipun. Ia berpikir bahwa agen penjualan mobil bertanya apakah ia cukup usia untuk mengemudikan mobil dan dijawabnya “Ya”. Agen penjualan mobil tidak meminta melihat kartu identitas Buckley dan memikirkan lagi tentang masalah usia si pembeli (Buckley). Hari esoknya, Buckley kembali ke pasar mobil, lalu memilih mobil yang ia inginkan untuk dibelinya dan menyelesaikan transaksi, Ia ingat “menandatangani secarik Kertas” tetapi tidak membacanya dan tidak paham apa yang tertulis di da lam secarik kertas itu. Ia mengatakannya bahwa agen penjualan tidak mencoba untuk menjelaskan dokumen itu. Ia dengan enaknya menunjukkan ia harus tanda

10

tangan di bagian mana dari dokumen, dan Buckley pun lalu menandatanganinya Ia tidak menyadari bahwa ia masih memiliki copy dokumen itu, akan tetapi ia akan melihat surat-surat itu dan memberikan kepada kami untuk kami ketahui isi nya. PEMBAHASAN

1. Dapatkah Beth Buckley membatalkan transaksi pembelian mobilnya ? Seorang yang belum cukup umur tidak memiliki kemampuan untuk mengikat kandiri dalam transaksi, akan tetapi transaksi yang dibuat oleh seorang belum cu kup umur tidak otomatis batal. Kasus Hood v. Duren, 125, S.E. 787 (Ga. Ct, App. 1924). Secara umum, seseorang yang belum cukup umur pada saat ia membuat transaksi dapat membatalkan transaksi atas dasar alasan waktu setelah umurnya mencapai usia mayoritas. O.C.G.A, # 13-3-20 (1982) Merrits v Jowers, 193 S.E. 238 (Ga. 1937) Pertimbangan kaidah adalah pengakuan bahwa seseorang yang belum cukup umur tak memiliki cukup kematangan atas keputusan yang di buatnya, sehingga kaidah hukum bermaksud melindunginya dari akibat-akibat yang merugikan diri mereka. Meskipun, seorang yang belum cukup umur dapat dihentukan dari pembatal an pembuatan transaksi hanya apabila (a) anak telah membuat kesalahan dan memalsukan usianya (b) para pihak yang terlibat transaksi menyadari akan pemalsuan usia itu dan (c) anak telah mencapai uisa diskresi. Karena unsur perta ma sepertinya harus didisposisi dalam kasus Buckley, pendapat hukum dapat di kemukakan berikut ini. Buckley tanpa kesengajaan memalsukan usianya mungkin tak cukup untuk menyatakan dirinya sebagai pelaku penipuan umur. Unsur pertama yang diperlukan untuk menghentukan hal itu adalah penyam paian kesalahan atau ketidakbenaran informasi. Seorang belum cukup umur membuat kesalahan dan penyampaian informasi palsu apabila ia secara affirma tif dan sengaja membuat pernyataan umurnya, dengan maksud agar agen pen jualan itu memakai pernyataan anak itu sebagai dasar perbuatannya agen itu. Seperti yang terjadi pada kasus Carney, anak itu mengatakan pada agen penjual bahwa ia telah berumur 22 tahun, agen itu mencatatnya dan menggunakan kete rangan anak itu untuk pengajuan lamaran kredit, dan anak menandatanganinya dan jual beli mobil pun terjadi. Pengadilan menguatkan pendapat pengadilan di tingkat pertama bahwa anak telah memalsukan umurnya dan transaksi pembeli an mobil itupun dibatalkan. SIMPULAN Buckley dapat dibatalkan sejauh ia telah (a) memberikan keterangan palsu tentang umurnya (b) Willis Chevrolet dapat dibernarkan melandaskan keterangan palsu anak itu, dan (c) Buckley telah mencapai umur untuk dapat kasusnya di lakukan diskresi. Atas dasar fakta sebagaimana dikemukakan diatas, pengadilan

11

dapat menetapkan bahwa Buckley tidak memberikan keterangan palsu atas umurnya, Pengadilan mungkin dapat pula menetapkan bahwa Willis Chevrolet tak dapat dibenarkan melandaskan keputusannya menjual mobil pada anak itu pada keterangan palsu anak itu dan dan menyatakan Buckley transaksinya diba talkan karena tidak memenuhi syarat kedewasaan seseorang untuk berperilaku dalam peristiwa hukum. Penutup 1. Pendapat hukum merupakan salah satu bentuk dari Penulisan Hukum. 2. Pendapat Hukum seperti juga sifat dari Penulisan Hukum memerlukan pema haman kajian-kajian hukum secara doctrinal 3. Pendapat Hukum pada dasarnya merupakan “laporan hasil Penelitian norma tif” atas kasus-kasus tertentu yang dimintakan pendapat pihak lain 4. Format Penulisan Pendapat Hukum adalah (a) Judul (b) Isu Hukum (c) Ja waban Singkat (d) Pernyataan Fakta (e) Pembahasan kasus dan (e) Sim pulan.

---------- o0o ----------

12

Daftar Pustaka Agus Brotosusilo, Victor Purba, Theodorus Sardjito, Buku Pegangan Dosen Pe nulisan Hukum, Jakarta : KIH, Yayasan Asia, 1995. Linda Holdeman Edwards, Legal Writing, Process, Analysis and Organization, New York : Little Brown and Company, 1996 Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta : Prenada Media, 2005 Rahmat Syafaat, Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa, Malang : Agritek YPN, 2005 Thomas R. Haggard, Legal Drafting in a Nutshell, St. Paul Minnesota : West Publishing Co. 1996 ---------- o0o ----------

13

14