Latihan Sidang (autosaved).docx

SLIDE LATAR BELAKANG 1. kegiatan perekonomian memang tidak terlepas dari para pelaku usaha dan persaingan dalam pasar. Terlebih lagi di Era globalisasi menuntut sistem ekonomi pasar untuk terbuka dan juga membuka peluang untuk para pelaku usaha bersaing dalam perdagangan bebas. Terlebih batas batas negara semakin borderless sehingga dengan mudah pelaku usaha asing masuk ke indonesia dan menjadi pesaing baru bagi pelaku usaha lokal. Akhirnya persaingan yang terjadi tidak hanya antar pelaku usaha local saja akan tetapi juga dengan pelaku usaha asing. 2. Persaingan antar pelaku usaha yang semakin kompetitif dalam pasar mendorong praktik persaingan usaha tidak sehat. Hal ini akan sangat berdampak bagi pelaku usaha lokal apabila yang melakukan praktik persaingan tidak sehat tersebut adalah pelaku usaha asing yang dapat menjadi ancaman bagi pelaku usaha lokal. Terlebih belakangan ini juga terdapat kasus kasus yang masih berhubungan dengan kegiatan lintas batas pelaku usaha asing. Salah satu kasus yang terjadi, dilakukan oleh perusahaan asal negara lain yang tidak berada dalam wilayah Indonesia namun kegiatan bisnisnya berdampak di Indonesia. Misalnya kasus kargo antara Singapura dan Indonesia, dimana singapura melakukan kartel biaya kargo terhadap indonesia yang mana kasus ini masih terjadi hingga saat ini dan belum ada penyelesaiannya dan masih banyak lagi kasus kasus persaingan yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara lain di ASEAN, seperti kartel internasional, diskriminasi harga, monopoli, hingga marger akuisisi. Isu isu praktik persaingan tidak sehat seperti itu kan merupakan ancaman bagi Indonesia dan negara negara ASEAN lain karena hal tersebut juga pasti berdampak di masing masing negara 3. apalagi ASEAN merupakan wilayah ekonomi yang kompetitif sehingga persaingan iklim usaha di kawasan ASEAN memang akan rawan terjadinya konflik dan persaingan lintas batas memang akan berjalan sangat ketat. Maka dari itu penting untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dan berimbang di ASEAN khususnya bagi Indonesia.. Hal tersebut merupakan tantangan baru bagi KPPU RI mengingat bahwa isu persaingan usaha lintas batas mulai bermunculan. 4. maka dari itu KPPU RI sebagai perwakilan dari pemerintah Indonesia bekerja sama dengan perwakilan otoritas persaingan usaha di negara-negara ASEAN dalam pengembangan kebijakan, hukum persaingan bersama di ASEAN yang diwadahi oleh ASEAN Secretariat dalam AEGC (Asean Expert Group on Competition).khususnya dalam program Workshop On Fostering The Promotion Of Competition Policy For Regional Development sebagai upaya mempromosikan harmonisasi hukum dan kebijakan di ASEAN untuk meminimalisir potensi persaingan tidak sehat yang terjadi antar pelaku usaha di ASEAN

SLIDE LANDASAN TEORI 1. Perdagangan Internasional : Perdagangan internasional adalah pertukaran barang maupun jasa melampaui batas-batas negara. Penjual dan pembeli dalam aktifitas perdagangan ini dapat berupa individu atau kelompok maupun organisasi tertentu. Perdagangan internasional yang membuat antar pelaku usaha bersaing didalamnya ini kemudian memicu terjadinya potensi persaingan usaha tidak sehat. 2. Kerja sama regional :. Kerja sama regional merupakan kerja sama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang berada di suatu kawasan tertentu atau wilayah yang berdekatan. Kerja sama regional memiliki beragam bentuk yakni kerja sama fungsional, kerja sama ekonomi, kerja sama masalah luar negeri dan kebijakan keamanan bersama. Salah satu yang dibahas penulis merupakan kerja sama fungsional yang mengacu pada area isu terbatas yang disepakati oleh negara-negara guna bekerja sama dalam isu-isu tertentu. 3. Fair Competition : persaingan usaha yang sehat merupakan persaingan usaha yang adil antar pelaku usaha. Adil dalam artian pelaku usaha satu sama lain bersaing tanpa menggunakan praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat.menurut KPPU RI konsep persaingan usaha berarti bersaing tanpa merugikan satu sama lain dan bersaing sesuai dengan aturan yang berlaku 4. Fair Trade : Kesetaraan dan keadilan harus menjadi prinsip bagi perdagangan internasional agar tidak ada pihak pihak yang mendapat keuntungan sangat besar sementara ada pihak lain yang masih dirugikan dalam perdagangan.

ANALISIS KERANGKA BERPIKIR : Perdagangan international kan salah satu yang membuat negara melakukan kerja sama regional kan . nah indonesia kan bergabung dalam kerja sama regional ASEAN, KPPU memanfaatkan ASEAN untuk membentuk kerja sama fungsional dengan otoritas persaingan usaha lainnya mengingat pentingnya meminimalisir potensi praktik persaingan tidak sehat yg terjadi di ASEAN, akhirnya sama ASEAN Secretariat inisiasi KPPU untuk dapat bekerjasama dgn perwakilan otoritas persaingan usaha negara negara ASEAN diwadahi melalui AEGC, yg memungkinkan KPPU RI dan ototritas persaingan usaha negara negara ASEAN untuk berkoordinasi dalam isu isu persaingan usaha. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan iklim persaingan kondusif antar pelaku usaha Fair competition, jika persaingan kondusif antar pelaku usaha telah tercipta maka diharapkan akan terjadi fair trade yakni kesetaraan dan keadilan dalam perdagangan .

HASIL WORKSHOP SESI 1 : Workshop pertama yang diadakan AEGC ini membahas tentang bagaimana kebijakan persaingan (serta hukum) dapat mengambil peran dalam manfaat konsumen, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan suatu bangsa. Topik mendasar ini bertujuan untuk memberikan praktik aktual atau contoh bagaimana isu-isu yang berkaitan. Topik ini juga dapat mencakup laporan penelitian kuantitatif tentang bagaimana kebijakan persaingan mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi nasional atau contoh aktual pada pengukuran keberhasilan kebijakan persaingan dan hukum di suatu negara, SESI 2 : Dalam workshop kedua ini membahas bagaimana dengan penerapan hukum dan kebijakan persaingan di masing masing negara. Workshop ini membahas kondisi perusahaan kecil, menengah dan pengangguran di ASEAN dan bagaimana kebijakan persaingan diperlukan dalam mendukung dan memperkuat kedua isu. Contoh kasus nyata dari masing masing negaranegara ASEAN juga turut dibahas dan didiskusikan dalam pertemuan kedua AEGC ini. SESI 3 : Dalam workshop ketiga ini membahas membahas kondisi saat ini kebijakan persaingan dan hukum di ASEAN dengan tujuan utama untuk berbagi praktik-praktik terbaik dari hukum persaingan maju ke negara-negara kurang berkembang. Diharapkan setiap Negara Anggota ASEAN bisa mendengar satu sama lain dengan mengakui tantangan mereka dan menemukan solusi dan praktik yang dapat diadaptasi di wilayah hukum masing-masing negara. SESI 4 : membahas mengenai komitmen yang berkaitan dengan pengenalan hukum persaingan, yang tidak sama dengan pengadosian hukum persaingan. Setiap negara harus mempunyai persepsi yang sama mengenai hukum persaingan. Perbedaan persepsi mengenai hukum persaingan dan cara negara yang berbeda dalam pengadopsian hukum persaingan dapat menghambat proses harmonisasi dan cenderung akan menmbulkan konflik satu sama lain karena perbedaan hukum persaingan yang diadopsi. SESI 5 : sesi ini membahas mengenai hambatan dan tantangan yang mungkin timbul jika negara

negara AMS mewujudkan harmonisasi kebijakan dan hukum persaingan di wilayah ASEAN SESI 6 : Workshop keenam ini akan berfokus pada bagaimana negara anggota ASEAN dapat menempatkan kebijakan persaingan dan hukum sebagai salah satu faktor utama untuk meningkatkan daya saing daerah untuk bersaing dengan daerah ekonomi lainnya.