Laporan Praktik Kerja Industri (2) Smk Komputama

1

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Latar belakang perlu diadakannya Prakerin adalah untuk mempraktikkan teori yang sudah didapat disekolah. Kegiatan Prakerin tersebut merupakan salah satu langkah untuk menjadikan para siswanya mandiri. Dengan melaksanakan praktik kerja industri akan membuat pengetahuan yang kami dapat lebih baik. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan Sekolah yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didiknya agar siap dalam menghadapi tantangan didunia kerja baik Dunia Usaha atau Dunia Industri (DU/DI), sehingga para siswa SMK dibekali dengan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang lebih dibandingkan dengan sekolah lain. SMK Komputama Majenang merupakan salah satu SMK yang membekali siswa/siswinya untuk menjadi tenaga – tenaga yang ahli dibidang komputer terutama terutama siswa yang mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ). Untuk mengetahui sejauh mana penguasaan dan penerapan ilmu yang diperoleh siswa selama menempuh pendidikan disekolah, serta untuk mengetahui kebutuhan DU/DI dalam hal ketenaga kerjaan. Maka SMK Komputama Majenang mengadakan Praktik Kerja Industri (Prakerin) untuk para siswanya yang telah menyelesaikan pendidikan sampai Tingkat II. Prakerin biasanya dilakukan di tempat – tempat (DU/DI) yang bergerak dibidang yang sesuai dengan yang diambil siswa dalam hal ini computer, sehingga kami berempat dipilih oleh para instruktur kami untuk melakukan Prakerin di Departemen Agama Pusat, yang merupakan pusat Agama yang ada di Indonesia, yang berada di Jakarta. B. Tujuan Praktik Kerja Industri Adapun tujuan praktik kerja industri ini adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Umum a) Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian professional, yaitu lulusan yang memilki pengetahuan, ketrampilan dan etos kerja yang semakin kompetitif.

1

2 b) Keterkaitan dan kesepadanan (link and match) antara sekolah dengan Dunia Usaha/Industri dapat tercapai. c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas dan professional. d) Memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai sebagian dari proses pendidikan. 2. Tujuan Khusus a) Mempersiapkan para siswa untuk belajar bekerja mandiri, bekerja sama dalam bentuk tim dan mengembangkan potensi dan kreativitas sesuai dengan minat dan bakat masing – masing. b) Meningkatkan status dan kepribadian para siswa sehingga mampu berorientasi, dan berkomunikasi dan memiliki rasa tanggung jawab serta disiplin yang tinggi. c) Memberi kesempatan bagi siswa yang berpotensi untuk menjadi tenaga yang trampil dan produktif berdasarkan pengakuan standar profesi. C. Tujuan Penulisan Laporan Tujuan – tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan ini adalah: 1. Memberi gambaran secara tertulis mengenai lokasi Prakerin dan kegiatan – kegiatan yang dilakukan selama Prakerin. 2. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam memberi penilaian setelah Prakerin. 3. Sebagai bukti telah melaksanakan Prakerin. 4. Memenuhi salh satu syarat untuk mengikuti Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US). 5. Sebagai dokumentasi tertulis dan sebagai bahan percontohan dalam pembuatan laporan Prakerin di tahun – tahun mendatang oleh adik – adik kelas. 6. Sebagai sarana mempraktekan teori di sekolah tentang cara menyusun laporan kegiatan. 7. Sebagai suatu alat evaluasi DU/DI. 8. Sebagai sarana acuan pembelajaran dan pengembangan krikulum sekolah. 9. Sebagai sarana media informasi system dan tata kerja yang ada di DU/DI. 10. Sebagai wawasan dan pengetahuan tentang dunia Prakerin bagi pembaca.

3 D. Waktu Pelaksanaan Prakerin. Prakerin dilaksanakan mulai tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan tanggal 22 Juli 2009, yang bertempatkan di Kantor Departemen Agama Pusat, Jakarta yang berada di Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Telp. 3811642-3811654-3800200, Kode Pos 3500/ Jakarta Fax. 2800174, Jakarta 10710. E. Manfaat Prakerin 1. Manfaat adanya Prakerin bagi perusahaan/industri yang ditempati, yaitu: 1) Perusahaan dapat mengenal kualitas peserta PSG yang belajar dan bekerja di perusahaannya. 2) Pada umumnya peserta PSG telah ikut dalam proses produksi secara aktif, sehingga pada pengertian tertentu peserta PSG adalah tenaga kerja yang memberi keuntungan. 3) Selama proses pendidikan melalui kerja di Industri, peserta PSG lebih mudah diatur dalam hal disiplin berupa kepatuhan terhadap aturan perusahaan. Karena itu sikap peserta PSG dapat dibentuk sesuai cirri khas tertentu dari Perusahaan dimana ia melaksanakan PSG. 2. Manfaat bagi sekolah 1) Tujuan pendidikan untuk memberi keahlian professional bagi peserta didik, lebih terjamin pencapainya. 2) Memberi

kepuasan

bagi

penyelenggara

pendidikan/sekolah

karena

tamatannya lebiih terjamin memperoleh bekal yang bermakna, baik untuk kepentingan tamatan, kepentingan dunia kerja dan kepentingan kerja. 3) Terdapat kesesuaian yang lebih pas antara program pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. 3. Manfaat bagi peserta praktik PSG 1) Keahlian professioanal yang diperoleh dapat mengangkat harga diri dan rasa percaya diri tamatan, yang selanjutnya akan mendorong mereka untuk meningkatkan keahlian professionalnya pada tingkat yang lebih tinggi. 2) Mendapat pengalaman baru bagi peserta Prakerin. 3) Hasil belajar peserta di Industri/Perusahaan akan lebih bermakna, karena setelah tamat akan benar – benar memiliki keahlian professional. 4) Merasakan rasanya kerja menjadi seorang karyawan. F. Sistematika Penulisan Laporan

4 BAB I PENDAHULUAN, Berisi: Latar Belakang, Tujuan Prakerin, Tujuan Penulisan Laporan, Waktu Pelaksanaan, Manfaat Prakerin, Dan Sistematika Penyusunan Laporan. BAB II URAIAN UMUM, Berisi: Deskripsi Tempat Prakerin, Organisasi/ Kepegawaian, Tata Kerja, Dan Bagan Atau Skema Organisasi. BAB III URAIAN KHUSUS, Berisi: Ruang Lingkup Kegiatan Prakerin, Dan Temuan. BAB IV PENUTUP, Berisi: Kesimpulan Dan Saran.

5

BAB II URAIAN UMUM A. Deskripsi ( Gambaran ) DU/DI yang ditempati 1. Sejarah Departemen Agama Pusat a) Penyelenggaraan Haji Paska Kemerdekaan Pada tanggal 21 Januari 1950, Badan Kongres Muslimin Indonesia (BKMI) mendirikan sebuah yayasan yang secara khusus menangani kegiatan penyelenggaraan haji, yaitu Panitia Perbankan Perjalanan Haji Indonesia (PPPHI), yang kemudian kedudukannya lebih diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Kementerian Agama Indonesia Serikat (RIS) Nomor 3170 tanggal 6 februari 1950, disusul dengan edara Menteri Agama RIS Nomor A.III/I/648 tanggal 9 Februari 1950 yang menunjuk PPHI sebagai satu-satunya wadah yang sah disamping Pemerintah untuk mengurus dan menyelenggarakan penyelenggaraan

perjalanan ibadah

haji

haji

Indonesia.

ditangani

oleh

Sejak

saat

itulah,

Pemerintah,

dalam

Kementerian Agama, dibantu oleh instansi lain seperti Pamongpraja. Tahun itu merupakan tahun pertama rombongan haji Indonesia yang diikuti dan dipimpin oleh Majelis Pimpinan Haji bersama dengan Rombongan Kesehatan Indonesia (RKI). Dengan dibentuknya Kementerian Agama sebagai salah satu unsur Kabinet Pemerintahan asetelah masa kemerdekaan, maka seluruh beban penyelenggaraan ibadah haji ditanggung oleh Pemerintah

dan segala

kebijakan tentang pelaksanaan ibadah haji semakin terkendali. Dengan semakin membaiknya tatanan kenegaraan Indonesia, pada tahun 1964 Pemerintah mengambil alih kewenangan dalam penyelenggaraan haji dengan membubarkan PPPHI, yang kemudian diserahkan kepada Dirjen Urusan Haji (DUHA) dibawah koordinasi Menteri Urusan Haji. b) Penyelenggaraan Haji Masa Orde Baru Tugas awal penguasa Orde Baru sebagai pucuk pimpinan Negara pada tahun 1966 adalah membebani sistem kenegaraan. Pembenahan sistem pemerintahan tersebut berpengaruh pula terhadap penyelenggaraan haji dengan dibentuknya Departemen Agama, yang merubah struktur dan

5

6 tata kerja organisasi Menteri Urusan Haji dan mengalihkan tugas penyelenggaraan haji dibawah wewenang Direktur Jenderal Urusan Haji, termasuk penetapan besarnya biaya, system managemen dan bentuk organisai yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Urusan Haji Nomor 105 tahun 1966. Pada tahun 1967 melalui keputusan Menteri Agama Nomor 92 tahun 1967, penetapan besarnya biaya haji ditentukan oleh Menteri Agama. Pada tahun 1968, keputusan tentang besarnya biaya haji kembali ditetapkan oleh Dirjen Urusan Haji dengan keputusan Nomor 111 tahun 1968. Dalam perjalanan selanjutnya, Pemerintahan bertanggung jawab secara penuh dalam penyelenggaraan haji, mulai dari penentuan biaya haji, pelaksanaan ibadah haji serta hubungan antara dua negara yang mulai dilaksanakan pada tahun 1970. pada tahun trsebut biaya perjalanan haji

ditetapkan oleh Keputusan Presiden melalui Keputusan Presiden

Nomor 11 tahun 1970. dalam tahun berikutnya penyelenggaraan haji tidak banyak mengalami perubahan – perubahan kebijakan dan keputusan tentang biaya perjalanan ibadah haji ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Pada tahun 1976, ditandai dengan adanya perubahan tata kerja dan struktur organisasi penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji (Dirjen BIUH). Sebagai panitia pusat, Dirjen BIUH melaksanakan koordinasi ke tiap – tiap daerah tingkat I dan II diseluruh Indonesia. Dalam hal ini system koordinasi dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Dirjen BIUH. Beberapa panitia penyelenggara didaerah juga menjalin koordinasi dengan Badan Koordinator Urusan Haji (BAKUH) ABRI. Hal ini dikarenakan BAKUH ABRI memiliki lembaga tersendiri untuk pelaksanaan operasional penyelenggaraan ibadah haji. Setelah tahun 1976, seluruh pelaksanaan operasional perjalanan ibadah haji dilaksanakan oleh Dirjen BIUH. Pada tahun 1985, Pemerintah kembali mengikutsertakan pihak swasta dalam penyelenggaraan ibadah haji, dimana pihak – pihak tersebut mempunyai

kewajiban

langsung

kepada

Pemerintah.

Dalam

7 perkembangan selanjutnya, lingkungan bisnis modern mengubah orientasi pihak – pihak swasta tersebut dengan menyeimbangkan antara orientasi pelayanan dan orientasi keuntungan yang selanjutnya dikenal dengan istilah penyelenggaraan haji’plus’. Pada tahun 1987 Pemerintah mengeluarkan keputusan tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah nomor 22 tahun 1987 yang selanjutnya

disempurnakan

dengan

mengeluarkan

peraturan

penyelenggaraan ibadah haji dan umrah nomor 245 tahun 1991 yang lebih menekankan pada pemberian sanksi yang jelas kepada pihak swasta yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku. Pembatasan jamaah haji yamh dikenal dengan pembagian kuota haji diterapkan pada tahun 1996 dengan dukungan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) untuk mencegah terjadinya ‘over quota’ seperti yang pernah terjadi pada tahun 1995 dan sempat menimbulkan keresahan dan kegelisahan di masyarakat, khususnya calon jemaah haji yang tela terdaftar pada tahun tersebut namun tidak dapat berangkat. Mulai tahun 2005 penetapan porsi Provinsi dilakukan sesuai dengan ketentuan OKI yaitu 1 per mil dari jumlah penduduk yang beragama Islam dari masing – masing Provinsi, kecuali untuk jamaah haji khusus diberikan porsi tersendiri. c) Penyelenggaraan Haji Paska Orde Baru Melalui Keputusan Presiden Nomor 119 tahun 1998, Pemreintah menghapus monopoli angkutan haji dengan mengizinkan kepada perusahaan penerbangan lain selain PT. Garuda Indonesia untuk melaksanakan angkutan haji. Dinukanya kesempatan tersebut disambut hangat oleh sebuah perusahaan asing, Saudi Arabian Airlines, untuk ikut serta dalam angkutan haji dengan mengajukan penawaran kepada Pemerintah dan mendapat respon yang positif dari Pemerintah. Sejak era reformasi, setiap bentuk kebijakan hartus memnuhi aspek keterbukaan dan transparansi, jika tidak akan menuai kritik dari masyarakat. Pemerintah di tuntut untuk yerus menyempurnakan system penyelenggaraan haji dengan lebih menekankan pada pelayanan, pembinaan dan perlindungan secara optimal.

8 Penyelenggaraan haji masih menjadi tanggungjawab Menteri Agama yang dalam pelaksanaan sehari – hari, secara structural dan teknis funsional, dilaksanakan oleh Direktorat jenderal bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji (Ditjen BPIH) yang tetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 165 yahun 2000. Dalam perkembangan terakhir berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005, Ditjen BPIH direstrukturisasi menjadi dua unit kerja eselon I, yaitu Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU). Dengan demikian mulai operasional haji tahun 2007 pelaksana teknis penyelenggara haji dan pembinaan umrah berada dibawah Ditjen PHU. B. Organisasi/ Kepegawaian Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Agama, susunan Organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri dari : •

Sekretaris Direktorat Jenderal;

•

Direktorat Pembinaan Haji;

•

Direktorat Pelayanan Haji;

•

Direktorat Pengelolaan BPIH dan System Informasi Haji;

•

Kelompok Jabatan Funsional.

C. Tata Kerja 1. Tugas dan Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakkan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator, Sekretaris Ditjen PHU melaksanakan fungsinya sebagai berikut: a

Bagian Perencanaan, menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan dan informasi, penyusunan

9 rencana

dan

program,

pelaksanaan

koordinasi

kegiatan

dibidang

penyelenggaraan haji dan pembinaan umrah, penyelenggaraan pengelola administratif secara umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PHU. b

Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi : penyelesaian transaksi keuangan yang dikelola Ditjen PHU baik yang berasal dari dana APBN ataupun Non APBN.

c

Bagian Ortala dan Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi : pengembangan pegawai dan kajian peraturan perundang – undangan.

d

Bagian Umum, Menyelenggarakan Fungsi : koordinasi dan pelaksanaan pelayanan fasilitas secara teknis yang mendukung tata kerja kantor berupa pengadaan inventaris kantor, pengelola gaji pegawai dan perjalanan dinas.

2. Tugas dan Fungsi Direktorat Pembinaan Haji Direktorat

Pembinaan

Haji

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

pembinaan dan pelayanan di bidang pembinaan haji berdasarkan kebijakan teknis yang diterapkan oleh Direktur Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Direktorat Pembinaan Haji menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan perumusan visi, misi, dan kebijakan di bidang pembinaan haji; perumusan standarisasi nasional di bidang pembinaan haji; pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan haji; pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan haji; pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. Dalam menjalankan fungsinya, ruang lingkup pekerjaannya berada pada sub direktorat antara lain : a

Subdit

Penyuluhan

Haji,

menyelenggarakan

fungsi

:

sosialisasi

penyelenggaraan haji mulai dari tata cara pendaftaran haji sampai dengan penjelasan kepada masyarakat. b

Subdit Bimbingan Jemaah, menyelenggarakan fungsi : mengupayaka kehadiran calon/jemaah haji dengan pembinaan bagi jemaah meliputi manasik haji, bimbingan ibadah, perjalanan, pelayanan kesehatan, pembinaan haji mabrur, ukuwah islamiyah dan ibadah sosial.

10 c

Subdi Bimbingan Petugas, menyelenggarakan fungsi : rekruitme petugas haji yang menyertai jemaah (kloter) maupun non kloter melalui test kompetensi dan test psychology.

d

Subdi Bina Haji Khusus Dan Umrah, menyelenggarakan fungsi : pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan perizinnan bagi ibadah haji khusus dan umrah.

3. Tugas dan Fungsi Direktorat Pelayanan Haji Direktorat

Pelayanan

Haji

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

pembinaan dan pelayanan di bidang pelayanan haji berdasarkan kebijakan teknis yang oleh Direktur Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Pelayanan Haji menyelenggarakan fungsi: Pentyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pelayanan haji; perumusan standard, pedoman dan prosedur di bidang pelayanan haji; pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan di bidang pendaftaran jamaah, penyiapan dokumen haji akomodasi dan perjalanan haji; pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelaksanaan pelayanan haji; pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. Dalam menjalankan fungsinya, ruang lingkup pekerjaannya berada pada sub direktorat antara lain : a

Subdit Pendaftaran Jemaah Haji, menyelenggarakan fungsi : pemantauan secara periodic perkembangan pendaftaran jumlah calon jemaah haji, mengalokasikan porsi jemaah haji.

b

Subdi dokumen haji, menyelenggarakan fungsi : pengadaan, dan penyelesaian paspor haji dan dokumen haji lainya.

c

Subdit Akomodasi Haji, menyelenggarakan fungsi : penelenggaraan, tata cara dan penyiapan penyewaan pemondokan,pelaksanaan qur’ah, penyiapan catering jemaah haji dalam negri dan arab serta peng-koordinasi kesiapan haji embarkasi.

d

Subdit Perjalanan Haji, menyelenggarakan fungsi : menyusun rencana perjalanan haji berdasarkan taqwim/kalender Arab Saudi (Ummul Quro)

11 sesuai

dengan peraturan menteri agama Nomor 3 Tahun 2006tentang

organisasi dan tata kerja Departemen Agama. 4. Tugas dan Fungsi Direktorat pengelolaan BPIH dan SIH Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dan System Informasi Haji Direktorat Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan System Informasi Haji mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji dan system informasi haji berdasarkan kebijakan teknis yang diterapkan oleh Direktur Haji. Dalam pelaksanan tugas sebagaimana di maksud, Direktirat Pengelolaan Biaya

Penyelenggaraan

Ibadah

HAji

dan

Sistem

Informasi

Haji

menyelenggarakan fungsi: Penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pengelolaan biaya penyelenggaraan haji; perumusan standard, pedoman dan prosedur di bidang pengelolaan biaya penyelenggaraan haji; pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan biaya penyelenggaraan ibadah haji, pemantauan dan evaluasi serta pengembangan system informasi haji; pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanan tugas pengelolaan biaya penyelengaraan ibadah haji; pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanga Direktorat. Dalam menjalankan fungsinya, ruang lingkup pekerjaannya berada pada sub direktorat antara lain : a

Subdit Biyaya Perjalanan Ibadah Haji, menyelenggarakan fungsi : melaksanakan bimbingan dan pelayanan dibidang pengelolaan

biyaya

perjalanan ibadah haji berdasarkan sasaran, progam dan kegiatan ditetapkan oleh Direktur. b

Subdit Dana Non BPIH, menyelenggarakan fungsi :

me-laksanakan

bimbinga dan pelayanan dibidang dana non BPIH, pengembangan system pengelolaan keuangan dana abadi umat dan penyusunan tata cara dan mekanisme pertanggung jawaban penerima bantuan. c

Subdit Pemantau dan Evaluasi, menyelenggarakan fungsi : melaksanakan bimbingan dan pelayanan dibidang pemantau dan evaluasi pengelolaan

12 biaya ibadah haji dan dana non BPIH, serta rekonsiliasi dan verifikasi penggunaan dana BPIH. d

Subdit Pengembangan System Informasi Haji, menyelenggara-kan fungsi : melaksanakan bimbngan dan pelayanan dibidang pengembangan system informasi haji berdasarkan sasaran, progam dan kegiatan ditetapkan oleh Direktur. progam dan kegiatan ditetapkan oleh Direktur. Sesuai dengan peraturan menteri agama Nomor 3 Tahun 2006tentang organisasi dan tata kerja Departemen Agama.

D. Bagan Organisasi Berikut ini bagan Organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah:

Direktorat jenderal penyelenggaraan haji dan umrah

SEKDITJEN Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Direktorat Pembinaan Haji

Direktorat Pelayanan Haji

Direktorat pengelolaan BPIH dan SIH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja

Departemen

Agama,

susunan

Organisasi

Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri dari : •

Sekretaris Direktorat Jenderal;

•

Direktorat Pembinaan Haji;

•

Direktorat Pelayanan Haji;

•

Direktorat Pengelolaan BPIH dan System Informasi Haji;

•

Kelompok Jabatan Funsional.

Direktorat

Jenderal

13

BAB III URAIAN KHUSUS A. Ruang Lingkup Prakerin Departemen Agama adalah tempat Prakerin yang telah kami jalani kurang lebih 1 bulan. Pengalaman pertama kami menjalani suatau Prakerin itu cukup menyenangkan, namun ada pula rasa kekhawatirannya sebab, kami baru pertama kali menjalani suatu PKL dimana belum cukup pengalaman akan hal tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut berinisiatif untuk sealalu optimis bahwa, kami yakin akan mampu menjalankan Prakerin dan menyelesaikannya dengan sukses tanpa ada suatu hambatan apapun. Adapun kegiatan yang kami laksanakan selama Prakerin itu berlangsung adalah sebagai berikut: 1. Menginstal Windows Vista Menginstall Windows Vista adalah pekerjaan yang cukup mudah yang bias dilakukan oleh para tekhnisi komputer tapi cukup sulit dilakukan orang awam. Dalam menginstal Windows Vista sebenarnya sama dengan menginstall Windows biasa, dalam menginstal Windows Vista memerlukan langkah – langkah seperti berikut agar berjalan dengan baik: a

Installasi Windows Vista 1) Alat dan bahan •

PC High End Compatible

•

DVD ROM (Recommended DVD RW)

•

CD Master Windows Vista Home Premium

2) Langkah – langkah penginstalan a) Setting BIOS Sebelum menginstall Windows Vista, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan urutan booting dengan cara ; masuklah ke BIOS dengan menekan tombol Delete atau F2. (tergantung motherboard yang anda pakai, lihat tulisan yang ada di bawah pada saat booting)

13

14

Setelah masuk ke bios, masuk ke tab Boot untuk mengatur Bootingnya.

Jadikan CD ROM sebagai First Boot seperti gambar dibawah ini

Simpan Settingan dengan menekan F10, tekan YES

15

b) Instalasi Windows Vista Home Premium

Pada gambar diatas, terdapat pesan “Press any key to boot from CD…” ini maksudnya jika ingin booting dan menginstall maka tekan sembarang tombol.

Tampilan awal Windows Vista

16

Lihat pada gambar diatas (yang terakhir). Terdapat 3 pengaturan yang disediakan. Dalam tahap pertama ini, biarkan pengaturan dalam keadaan default (dalam bentuk awal / tidak ada perubahan). Klik tombol Next yang berada sudut kanan bawah untuk meneruskan penginstallan, dan anda akan berada pada tampilan seperti berikut ini:

Klik tombol Install now untuk meneruskan penginstallan, dan tampilan di monitor anda akan seperti ini :

17 Pada bagian ini (seperti gambar diatas) anda diminta untuk masukkan product key yang ada pada label cd Windows Vista anda. Pada saat anda mengetik/memasukkan product key pada teksbox yang disediakan, tanda strip (-) akan secara otomatis bertambah sebagai pemisah dari digit product key. Aktifkan checklist “Automatically activate Windows when I’m online” jika anda ingin mengaktifasikan Windows Vista anda secara otomatis pada Microsoft ketika komputer anda sedang terkoneksi internet. Untuk meneruskan penginstallan, klik pada tombol Next yang berada dibawah, sehingga tampilan yang muncul akan seperti ini:

Pada bagian ini Anda diwajibkan untuk membaca Lisensi yang dikeluarkan oleh Microsoft dalam menggunakan Windows Vista yang sedang anda install sekarang, jika anda setuju terhadap lisensi tersebut, silahkan anda isi checklist pada “I accept the license terms” dan klik tombol Next yang berada dibawah. Tampilan dilayar monitor anda akan seperti ini

18 Klik pada label/gambar Custom (Advanced) untuk meneruskan penginstallan, maka tampilan yang akan muncul seperti berikut ini:

Jika Anda memiliki unpartitioned baru harddisk Anda akan mendapatkan harddisk anda tercantum seperti yang ditampilkan pada layar di bawah ini. harddisk lama dengan data atau partisi lainnya, anda dapat memilih Drive options (advanced) untuk memformat, menghapus, atau membuat partisi baru.

Ketikkan besar kapasitas yang anda inginkan, kemudian klik tombol Apply maka tampilan selanjutnya akan seperti ini :

19 Sekarang anda sudah memiliki 1 partisi yang besarnya sesuai dengan yang telah anda ketikkan Sebelumnya.

Dengan jelas terlihat, ada 2 partisi dengan kapasitas yang berbeda. Untuk meneruskan penginstallan Windows Vista, pilih partisi yang anda inginkan/tempatkan untuk file-file system Windows Vista kemudian klik tombol Next yang berada dibawah, dan akan muncul tampilan seperti ini :

20 Pada bagian ini (seperti gambar diatas yang terakhir), jika anda ingin mempercepat proses penginstallan, silahkan klik pada tombol Restart now yang berada di sudut kanan bawah, maka komputer anda akan me-restart . Setelah me-restart, tampilan dimonitor anda akan seperti gambar-gambar berikut ini :

Setelah anda berada pada tampilan seperti gambar diatas (gambar yang terakhir), silahkan ketikkan nama anda pada teksbox yang pertama setelah itu ketikkan password pada teksbox yang kedua jikalau anda ingin menggunakan password pada saat logons, namun jika tidak ingin menggunakan password, biarkan teksbox dalam keadaan kosong. Pilih gambar yang anda sukai untuk account anda kemudian klik tombol Next, maka tampilan berikutnya akan seperti ini :

21

Ketikkan nama komputer anda kemudian klik Next. Sekarang tampilan dimonitor anda akan seperti gambar berikut ini

Pilih pada

pengaturan yang dianjurkan dengan label “User recommended settings”

meng-klik

Atur Timezone, date & time sesuai dengan keberadaan & waktu anda.

22

Untuk mengakhiri proses penginstallan dan memulai Windows Vista anda, klik pada tombol start dan akan muncul tampilan-tampilan seperti berikut ini :

Tunggu beberapa menit hingga tampilan terakhir akan seperti ini dimana dekstop pertama windows vista anda tampil di layar monitor.

23 Jika anda telah mencapai tampilan seperti yang diatas/telah memasuki area desktop, langkah terakhir yang harus anda lakukan adalah mengeluarkan cd Windows Vista dari CD-Rom Drive kemudian restart komputer anda dan atur kembali urutan booting pada BIOS. Karena proses penginstallan telah dilakukan maka urutan booting yang pertama harus Hard Drive bukan CDRom Drive, jika tidak maka anda tidak akan bisa masuk ke dekstop Windows.

B. Temuan baru Temuan baru adalah penemuan yang baru pertama kali kita kenal/ketahui sebab di sekolah atau di temapt lain kita belum pernah menjumpainya sama sekali, yaitu pengenalan tentang SISKOHAT (Sistem Komunikasi Haji Terpandu) agar kita dapat manajemen penyelenggaraan haji di seluruh Indonesia.

SISKOHAT Upaya untuk meningkatkan pelayanan Haji terus dilakukan oleh Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji dengan melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penyelenggaraan Haji dari tahun ke tahun yang kemudian ditindak lanjuti dengan penyempurnaan pola pelayanan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang terjadi. Melihat bahwa sistem pelayanan Haji harus mampu mengakomodasikan calon Haji dari seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah yang selalu meningkat dari tahun ke tahun serta sifatnya yang tersebar dengan transaksi yang sangat dinamis, maka tidak dapat dihindari lagi diperlukannya dukungan peralatan teknologi untuk menunjang pelayanan dan monitoring penyelenggaraan Haji.

24 Suatu langkah tepat yang telah diambil oleh Departemen Agama dalam upaya meningkatkan pelayanan Haji adalah dengan membangun suatu Sistem Komputerasi Haji Terpadu atau disingkat SISKOHAT, yang merupakan suatu sistem pelayanan secara on-line dan real time antara Bank Penyelenggara Penerima Setoran ONH, Kanwil Departemen Agama di 27 Propinsi dengan Pusat Komputer Departemen Agama. Pembangunan SISKOHAT tidak hanya dirancang untuk melayani pendaftaran haji secara on-line, lebih jauh lagi mencakup dukungan terhadap seluruh prosesi penyelenggaraan haji mulai dari pendafatarn calon haji, pemrosesan dokumen haji, persiapan keberangkatan (Embarkasi), monitoring operasional di Tanah Suci sampai pada proses kepulangan ke Tanah air(Debarkasi). Untuk itu telah disiapkan pula infrastruktur pendukung di Kanwil Departemen Agama 27 Propinsi, mencakup 6 Embarkasi pemberangkatan serta rencana pembangunan infrastruktur di Kantor Departemen Agama Daerah Tingkat-II dan infrastruktur di Arab Saudi yang akan On-line ke Pusat SISKOHAT di Jakarta, sehingga secara keseluruhan SISKOHAT akan menjadi suatu Sistem Informasi yang terintegrasi dalam satu Database untuk mendukung penyelenggaraan Haji terutama dalam aspek pengelolaan informasi haji. Pada pengembangan selanjutnya pemanfaatan sistem yang telah dibentuk di lingkungan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji akan terus dioptimalkan untuk dapat mengolah tidak hanya data-data operasional haji tetapi juga untuk transaksi data-data lainnya seperti data Nikah, Cerai, Zakat, Wakaf dan sebagainya yang sifatnya juga merupakan data yang dinamis dan tersebar dalam suatu Sistem yang lebih luas (SIMBIUH = sistem Informasi Bimbingan Islam dan Urusan Haji) dengan memanfaatkan infrastruktur di Kantor Departemen Agama Tingkat-II.

25

Berikut adalah bagan arsitektur jaringan SISKOHAT :

Dalam pembangunan SISKOHAT ini, Departemen Agama telah melakukan investasi komputerisasi dengan menggunakan mesin IBM AS/400 sebagai Host Departemen Agama yang mengintegrasikan sekitar 3.566 perangkat workstation dan lebih dari 4000 printer di 1.415 Cabang Bank Penerima Setoran ONH ( 7 Bank Pemerintah) dari berbagai 'platform' di seluruh wilayah Indonesia secara On-Line dan untuk menunjang proses penyelenggaraan haji secara keseluruhan Departemen Agama juga telah menginvestasikan IBM AS/400 di 27 Kanwil Departemen Agama Propinsi secara on-line. Sementara itu untuk membantu pengelolaan informasi di Arab Saudi telah disiapkan satu buah 'Host' IBM AS/400 yang berlokasi di Bidang Urusan Haji Jeddah serta workstation di beberapa daerah kerja seperti : Makkah, Madinah dan Mina yang kesemuanya difungsikan untuk memonitor data-data kedatangan, kesehatan, kejadian dan pemodokan. Hubungan antara Host di BUH Jeddah dengan Host di Jakarta dilakukan secara 'dial-up', mengingat Pemerintah Arab Saudi belum mengijinkan hubungan satelit antara Jakarta dan Jeddah, sehingga kebutuhan informasi masih berdasarkan 'dial on demand' dan belum 'real time'. Dengan kehandalan dan fleksibilitas yang tinggi 'Host' SISKOHAT mampu mengintegrasikan pelayanan pendaftaran secara on-line dengan unjuk kerja sistem

26 yang baik, hal ini tampak pada hasil pendaftaran hari pertama sejumlah 99.865 data calon haji terekam dalam 'host' Departemen Agama. Dalam perkembangannya Departemen Agama akan mengimplementasikan pola pelayanan pendaftaran lima tahun sebagai cikal bakal pola pendaftaran sepanjang masa untuk mengakomodir kepastian berangkat dari setiap calon haji yang akan mendaftar. Pola tersebut sekaligus mendorong pengembangan SISKOHAT, antara lain dengan menyediakan satu prasarana di Kandepag Tingkat-II sebagai ujung tombak yang akan melayani pendaftaran haji. Disamping itu terus diupayakan beberapa penyempurnaan fungsi otomasi seperti otomasi pencetakan paspor serta integrasi dengan unit-unit kerja terkait, seperti Departemen Kesehatan untuk pendataan Resiko Tinggi (Risti) dan Garuda untuk pembuatan manifest dan boarding pass. Diharapkan dengan terintegrasinya semua informasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan haji, maka 'tracking' dari semua pergerakan informasi haji dapat terdektesi sedini mungkin sehingga fungsi monitoring dan pengelolaan dapat ditingkatkan dan pada akhirnya fungsi pengambilan keputusan di tingkat top manajemen lebih terkendali. Bagan Proses Penyelenggaraan Haji :

27

Pendaftaran haji diselenggarakan di Kantor Departemen Agama (Kandepag) Tingkat-II, dengan melengkapi segala persyaratan (Identitas diri dan surat keterangan kesehatan dari Puskesmas) dan mengisi formulir SPPH (Surat Permohonan Pergi Haji). Biodata dalam SPPH dimasukan kedalam SIKOHAT untuk mendapatkan porsi pemberangkatan. Pembayaran ONH dilakukan di BPSONH (Bank Penerima Setoran ONH) dengan mengecek terlebih dahulu nomor porsi yang telah ada di SISKOHAT. Selanjutnya calon haii akan menerima tanda bukti setor ONH yang satu copynya diserahkan kembali ke Kandepag untuk pengurusan dokumen selanjutnya. Proses Pengurusan Dokumen dilakukan di Kandepag dengan mengelompokan para calon haji dalam satu daftar nominatif (nominatif tingkat-II) dimana nantinya daftar ini merupakan cikal bakal pembentukan kloter (kelompok terbang). Proses pembentukan nominatif ini dilakukan secara otomatis dengan fasilitas program dari SISKOHAT. Selanjutnya daftar nominatif tingkat-II akan dikonsolidasikan menjadi daftar nominatif Tingkat-I di kantor wilayah (Kanwil) Dep. Agama Propinsi. Pembentukan nominatif tingkat-I ini juga dilakukan secara otomatis dengan fasilitas dari SISKOHAT. Berdasarkan nominatif tersebut, maka data-data paspor akan tercetak secara otomatis, untuk dikirim ke Kantor Pusat guna pengurusan Visa. Seluruh paspor yang akan di visa terlebih dahulu diteliti di kantor pusat dengan fasilitas penelitian dari SISKOHAT, dan setelah dikelompokan dikirim ke KBSA (Kedutaan Besar Saudi Arabia) untuk diberikan visa. Pada tahap ini monitoring pemvisaan dapat dimonitor melalui SISKOHAT, seperti posisi paspor yang telah dikirim ke KBSA, paspor yang telah di visa atau paspor yang bermasalah. Semua paspor yang telah diberikan visanya di konfirm melalui SISKOHAT, dan secara otomatis kanwil tingkat-I dapat mencetak SPMA (Surat Panggilan Masuk Asrama) dari SISKOHAT untuk dikirim ke alamat masing-masing calon haji. Proses Pemberangkatan dilakukan di embarkasi pemberangkatan (di 6 kota embarkasi : Jakarta, Solo, Surabaya, Medan, Balikpapan dan Ujung Pandang). Pada tahap ini calon haji dapat memasuki asrama dengan memperlihatkan SPMA yang telah diperoleh. Petugas penerimaan di asrama akan melakukan konfirmasi SPMA kedalam SISKOHAT, dan apabila terdaftar secara otomatis SISKOHAT akan mengeluarkan Kartu makan dan Kartu Asrama.

28 Berdasarkan kloter yang telah dibentuk, Garuda akan mencetak manifes penerbangan, dan petugas pemberangkatan akan memanggil setiap anggota dalam manifes untuk diberangkatkan. Proses Operasional di Arab Saudi lebih bersifat pendataan, yaitu pendataan pada setiap kedatangan di setiap daerah kerja, pendataan data-data kesehatan dan rujukan rumah sakit, pendataan kejadian seperti meninggal, hilang dll serta pendataan penempatan perumahan/pemondokan. Dari informasi yang ada, SISKOHAT dapat menampilkan seluruh posisi jemaah haji yang tersebar di Arab Saudi (posisi jemaah/kloter, data sakit, meninggal dan lainnya). Pada akhir operasional, melalui asrama haji di Jeddah (Hujjaj), Proses Pemulangan dilakukan, yaitu dengan membentuk kloter pemulangan dengan basis kloter keberangkatan dikurangi data-data sakit, meninggal, hilang dan perubahanperubahan lainnya. Dari pendataan kepulangan dapat dilihat posisi kloter kepulangan dan jadual penerbangan yang akan dilakukan.

29

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Dari sekian kegiatan yang kami lakukan kami dapat membuat kesimpulan tentang hal-hal sebagai berikut: 1. Mengetahui bagaimana menjadi karyawan yang baik 2. Memperoleh beberapa pengalaman dari departemen agama 3. Mengethaui bagaimana cara bekerja yang baik dalam Departemen Agama 4. Memperoleh wawasan dan ilmu baru tentang departemen agama

B. SARAN Meskipun laporan ini jauh dari kesempurnaan tetapi kami ingin memberi saran yang bersifat membangun, diantaranya: 1. Tingkatkan lagi pelayanan terhadap calon Jemaah Haji. 2. Lebih mudahkan lagi proses pemberangkatan calon Jemaah Haji. 3. Jika ingin mengluarkan peraturan baru, hendaknya dijelaskan dengan detail dan mudah dimengerti.

29