Laporan Hasil Penilaian Maturitas Spip Pada Kota Bima Tahun 2019.pdf

PEMERINTAH KOTA BIMA

LAPORAN HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP PADA KOTA BIMA TAHUN 2019

INSPEKTORAT KOTA BIMA II

PEMERINTAH KOTA BIMA

INSPEKTORAT Jalan Soekarno Hatta No 2 Raba - Bima NTB Kode Pos 84113 Telp. (0374) 45231 Nomor Lamp Hal

: 770/02/asesmen/insp./2019 : 3 (tiga) berkas : Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Kota Bima Tahun 2019

Kota Bima, 18 Februari 2019

Yth. Walikota Bima d iRaba Bima

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Kota Bima Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut: A. SIMPULAN DAN SARAN 1. Simpulan Simpulan hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Kota Bima Tahun 2019 menunjukkan hasil tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “terdefinisi” atau tingkat 3 dari maksimal tingkat 5 katagori maturitas SPIP. Pengukuran terhadap 25 fokus penilaian maturitas menghasilkan, nilai maturitas SPIP sebesar “3,170”. Ke 25 fokus maturitas mengikuti prinsip yang sifatnya umum, kendati pengelompokannya mengikuti sub unsur SPIP. Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 25 fokus penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut: No 0 1 2 3 4 5

Kategori Fokus Maturitas Level Belum Ada 0 Rintisan 1 Berkembang 2 Terdefinisi 3 Terkelola dan Terukur 4 Optimum 5 Jumlah

Frekuensi 0 0 0 21 4 0 25

l

Hasil penilaian maturitas SPIP tersebut dapat dirinci per unsur sebagai berikut:

No

1 2 3 4 5

H a sil P e n ila ia n T in g k a t Skor Bobot M a tu rita s A k h ir

U n s u r-u n s u r S P IP

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

Lingkungan Pengendalian Penilaian Risiko Pengendalian Informasi dan Komunikasi Pemantauan

3,2500 3,0000 3,1820 3,0000 3,0000

J u m la h

Maturitas

SPIP

pada

level

terdefinisi

30% 20% 25% 10% 15%

0,9750 0,6000 0,7950 0,3500 0,4500

100,00%

3,1700

mengandung

makna

bahwa

penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Bima secara umum telah melaksanakan praktik pengendalian intern atas sebagian besar kegiatan pokok unit organisasi pemerintah daerah, namun demikian evaluasi atas efektifitas

pengendalian

belum

dilaksanakan

secara

memadai,

dan

pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi. Tingkat

maturitas

“terdefinisi”

tersebut

dijabarkan

dalam

kondisi

penyelenggaraan pemerintahan Kota Bima pada OPD yang diuji petik yaitu: 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4) Inspektorat; 5) Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi); 6) Dinas Komunikasi dan Informatika; 7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 9) Dinas Kesehatan 10) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

dan

2. Saran Peningkatan Maturitas SPIP Untuk

meningkatkan

penyelenggaraan

SPIP

maturitas dan

SPIP

kegiatan

Pemerintah pokok

dapat

Kota

Bima

mencapai

agar tingkat

kematangan yang meningkat, maka saran peningkatan di lingkungan Pemerintah Kota Bima adalah sebagai berikut: 2

1) Seluruh OPD a) Melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan dan SOP yang sudah terbangun; b) Mengoptimalkan penggunakan teknologi informasi dalam pencapaian tujuan organisasi dan berkoordinasi dengan Diskominfo. 2) Kepala Bappeda dan Penelitian Pengembangan a) Menyusun regulasi daerah yang mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; b) Melakukan

monitoring

dan

evaluasi

atas

pencapaian

sasaran

Pemerintah Kota Bima sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, serta melakukan reviu secara berkala atas Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. 3) Kepala Badan Kepegawaian Daerah: a) Menerapkan kebijakan, prosedur pembinaan SDM dengan menyusun aturan kebijakan/prosedur pembinaan SDM, dimulai dari rekrutmen hingga saat pemberhentian pegawai, diantaranya melakukan analisis formasi

kebutuhan

pegawai,

dan

penempatan

pegawai

sesuai

kebutuhan formasi dan kompetensi, menyusun pola karir yang jelas dan transparan, serta menyusun kebijakan reward dan punishment b) Melaksanakan Evaluasi atas Kebijakan/SOP kepegawaian di lingkup Pemerintah Kota Bima. 4) Inspektur Kota a) Meningkatkan

kapabilitas

APIP

dan

peran

Inspektorat

untuk

menunjang peran dan fungsi pengawasan intern dengan menyusun pedoman atau petunjuk teknis setiap penugasan, serta meningkatkan kapasitas SDM dalam menunjang penugasan; b) Melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas sistem pengendalian intern, melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP dan melakukan reviu kebenaran dan ketepatan informasi keuangan dan informasi kinerja mulai perencanaan sampai dengan realisasinya;. 5) Kepala Dinas Komunikasi dan Infromatika

3

a) Membangun grand design pengembangan e government di semua OPD di Kota Bima; b) Merumuskan kebijakan pengendalian aplikasi berbasis komputer yang digunakan oleh seluruh SKPD. Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Walikota kami ucapkan terima kasih Inspektur,

\^t)r. Ir. Svamsuddin.M.S. Pembina Utama Muda ( IV/ c) NIP.1960123 198603 1 020

Tembusan: 1. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat 2. Sekretaris Daerah Kota Bima

4

B. URAIAN PENILAIAN 1. Dasar Penilaian Dasar hukum penilaian maturitas SPIP Kota Bima adalah sebagai berikut: 1) . Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 11 dan Pasal 59 Peraturan dimana BPKP sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP; 2) . Surat Tugas Inspektur Kota Bima Nomor: 094/02.a/lnsp/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Penilaian Mandiri/Self Assesment Maturitas SPIP Pemerintah Kota Bima tahun 2019. 2. Tujuan Penilaian Penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan tujuan: 1) . Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kota Bima; 2) . Memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Bima. 3. Ruang Lingkup Penilaian Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi unsur sebagai berikut: 1) Lingkungan pengendalian; 2) Penilaian risiko; 3) Kegiatan pengendalian; 4) Informasi dan komunikasi; 5) Pemantauan. Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Bima dilakukan secara uji petik pada 10 satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yaitu: 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2) Badan Kepegawaian dan Pengembagnan Sumber Daya Manusia; 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4) Inspektorat; 5) Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi); 6) Dinas Komunikasi dan Informatika; 7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu; 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 9) Dinas Kesehatan 10) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Periode yang dinilai adalah penyelenggaraan SPIP sampai dengan 31 januari 2019.

5

4. Metodologi Penilaian dan Teknik Pengumpulan Data Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Bima dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan menetapkan 25 fokus maturitas SPIP yaitu: No 1 2 3 4 5

Unsur SPIP Lingkungan Pengendalian Penilaian Risiko Kegiatan Pengendalian Informasi dan Komunikasi Pemantauan Jumlah

Jumlah Fokus Maturitas 8 2 11 2 2 25

Setiap fokus terbagi atas 5 karakter yang sifatnya meningkat dari belum ada (nilai 0), rintisan (nilai 1), berkembang (nilai 2), terdefinisi (nilai 3), terkelola dan terukur (nilai 4), serta optimum (nilai 5). Penentuan nilai maturitas SPIP ditetapkan berdasarkan modus dari nilai masing-masing karakter fokus maturitas. Pengumpulan data dilakukan secara multi teknik, dimulai dengan pengisian kuesioner tertutup oleh responden. Responden dipilih dari pejabat/pelaksana pada Pemerintah Kota Bima. Responden yang melakukan penilaian sendiri atas penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanya. dilakukan

oleh

responden

dengan

mengisi

Pengisian kuesioner

print-out

kuesioner

dan

menyerahkan ke tim penilai untuk dimasukkan ke Aplikasi Penilaian Maturitas SPIP. Kuesioner yang diolah dengan aplikasi telah dapat memberikan nilai awal maturitas SPIP. Berdasarkan hasil olahan Aplikasi SPIP, Tim penilai kemudian menganalisis hasil kuesioner dengan professional judgement. Berdasarkan hasil analisis ini, tim kemudian melakukan reviu dokumen secara terbatas pada dokumen yang relevan dan wawancara secara terbatas dengan personil pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bima. Hasil pengujian (validitas jawaban) ini kemudian diolah. Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk predikat sesuai dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian dengan gradasi sebagai berikut: 6

Tingkat Maturitas Belum Ada Rintisan Berkembang Terdefinisi Terkelola dan terukur Optimum

Klasifikasi Nilai 0 1 2 3

Nilai < 1,0 1,0 < Nilai < 2,0 2,0< Nilai <3,0 3,0< Nilai <4,0

4

4,0< Nilai <4,5

5

Nilai> 4,5

Interval Nilai

5. Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Dari hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Bima Tahun 2019, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP Pemerintah

Kota

Bima telah

dapat memenuhi

kriteria

pada tingkat

“terdefinisi” dengan skor sebesar 3,1700 dengan rincian sebagai berikut: No.

F o k u s P e n ila ia n

4 5 6 7

Unsur Lingkungan Pengendalian Penegakan Integritas dan Penegakan Etika Komitmen Terhadap Kompetensi Kepemimpinan yang Kondusif Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Peran API P Terhadap Efektivitas SPIP Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait Penilaian Risiko Identifikasi Risiko Analisis Risiko Unsur Kegiatan Pengendalian Reviu Kinerja Pembinaan SDM Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi

8

Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu

I. 1 2 3 4 5 6 7 8

II. 1 2 III. 1 2 3

Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan 10 Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya 9

Bobot

(%)

K la s ifik a s i N ilai

3,75%

3

0,1125

3,75%

3

0,1125

3,75%

3

0,1125

3,75%

4

0,1500

3,75%

3

0,1500

3,75%

3

0,1125

3,75%

3

0,1125

3,75%

3

0,1125

10%

0,3000

10%

3 3

2,27%

4

0,0681

2,27%

3

0,0681

2,27%

3

0,0681

2,27%

4

0,0908

2,27%

3

0,0681

2,27%

3

0,0681

2,27% 2,27%

3 3

0,0908 0,0681

2,27%

3

0,0681

2,27%

3

0,0681

N ilai

0,3000

7

N o.

Bobot

F o k u s P e n ila ia n

11 Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting IV. Unsur Informasi dan Komunikasi 1 Informasi yang Relevan 2 Komunikasi yang Efektif Unsur Pemantauan V. 1 Pemantauan Berkelanjutan 2 Evaluasi Terpisah Jumlah Skor

(%)

K la s ifik a s i N ilai

2,27%

3

0,0681

5,00%

3

0,2000

5,00%

3

0,1500

7,50%

3

0,2250

7,50%

3

0,2250

100

N ilai

3,1700

Uraian lebih lanjut hasil penilaian mandiri tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Bima untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 1) Karakteristik Maturitas SPIP Pemerintah Kota Bima: Dengan tingkat maturitas “terdefinisi”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bima: a. Telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian atas kegiatan pokok unit organisasi; b. Telah mengomunikasikan kebijakan dan prosedur atas kegiatan pokok unit organisasi; c. Telah melaksanakan kebijakan dan prosedur secara memadai atas kegiatan

pokok

unit

organisasi

pemerintah

daerah

dan

mendokumentasikannya, namun belum menyusun penilaian risiko; d. Belum sepenuhnya melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas sebagian besar kegiatan pokok

unit

organisasi

pemerintah

daerah

secara

berkala

dan

terdokumentasi; e. Belum melakukan pemantauan yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam pelaksanaan sebagian besar kegiatan pokok yang didukung oleh sistem pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer. 2) Penilaian atas Unsur Lingkungan Pengendalian Penilaian tingkat maturitas unsur lingkungan pengendalian dilakukan terhadap delapan fokus penilaian sebagai berikut: (1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika

8

Fokus Penilaian Penegakan Integritas dan Nilai Etika telah dapat memenuhi

kriteria

pada

tingkat “terdefinisi” dengan

nilai

3.

Pemerintah Kota Bima telah membuat Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2017 tentang kode etik ASN. Peraturan tersebut telah disosialisasikan ke seluruh SKPD melalui laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kota Bima serta pembacaan dan pengarahan pada saat apel pagi. Adapun yang digunakan sebagai rujukan yaitu: Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil

Negara (ASN), Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Selain itu juga terdapat kode etik pegawai fungsional antara lain di Inspektorat Kota Bima. Untuk fungsional auditor di Inspektorat telah dibuat Peraturan Walikota Nomor 36 tahun 2014 tentang Kode Etik APIP. Dinas PTSP juga telah memiliki Kode Etik Palayanan Perijinan yang ditetapkan

oleh

SK

Kelapa

Dinas.

Telah

dilaksanakan

penandatangan pakta integritas untuk seluruh pegawai. Penegakan kode etik telah diterapkan dengan pengenaan sanksi, mulai dari sanksi ringan sampai dengan sanksi berat seperti tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin pegawai. Namun penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan penerapan kode etik belum dilakukan secara optimal dari seluruh SKPD. (2) Komitmen Terhadap Kompetensi Komitmen terhadap kompetensi telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat “ terdefinisi” dengan nilai 3. Pemerintah Kota Bima telah memiliki Perwali No 63 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian Kompetensi di Kota Bima. Beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bima juga telah memiliki standar kompetensi dalam pelaksanaan jabatannya seperti Inspektorat

Kota

Bima

yang

memiliki

Standar

Kompetensi

berdasarkan SK Inspektur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemerintah Kota Bima juga memiliki 9

Standar Kompetensi Manajerial untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Bima. Sebagai wujud komitmen terhadap kompetensi, masing-masing OPD telah menetapkan Hasil Anjab dan ABK di Pemerintah Kota Bima.. (3) Kepemimpinan Yang Kondusif Penilaian

terhadap

kepemimpinan

yang

kondusif telah

dapat

memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinisi” dengan nilai 3. Masingmasing unit kerja di lingkungan Kota Bima secara umum telah mengimplementasikan

kebijakan

penerapan

sistem

manajemen

kinerja. Pengelolaan sistem manajemen kinerja mengacu pada Peraturan

Presiden

Nomor

29

tahun

2014

tentang

Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SKPD telah menyusun Renstra, Renja SKPD serta telah melaporkan capaian kinerjanya dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pemerintah Kota Bima juga memiliki SOP tentang penyusunan LAKIP yang telah disosialisakan dan dipedomanii oleh Pemerintah Kota Bima. Hasil

evaluasi

atas

pemberlakuan

sistem

manajemen

kinerja

tercantum dalam LKIP Pemerintah Kota Bima dan LKIP seluruh OPD di

lingkungan

Pemerintah

Kota

Bima.

Evaluasi

atas

sistem

akuntabilitas kinerja tingkat kota telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi,

sedangkan evaluasi atas sistem AKIP pada SKPD dilakukan oleh Inspektorat Kota Bima. (4) Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Penilaian terhadap Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat “terkelola dan terukur” dengan nilai 4. Pemerintah Kota Bima telah memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima yang telah mengacu pada UU No 23 tahun 2014 dan PP 18 Tahun 2016. Peraturan tersebut kemudian diturunkan menjadi Peraturan Walikota tentang Kedudukan dan Susunan OPD Kota Bima

10

yang mengatur Tugas Pokok dan Fungsi untuk setiap OPD. Proses penyusunan

OPD

telah

melalui

proses

analisis

dengan

mempertimbangkan kebutuhan layanan dan pelimpahan urusan, ukuran OPD dan telah dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peraturan tersebut telah dikomunikasikan melalui situs website Kota Bima. Sebagai wujud evaluasi mandiri atas penerapan struktur organisasi, pemerintah daerah telah melaksanakan evaluasi atas struktur organisasi pada dinas Kesehatan, pelaksanaan evaluasi didasari dengan dikeluarkannya SK Tim terkait perubahan kebijakan, ST evaluasi kelembagaan dan laporan, Telaah akademis dari Internal dinas kesehatan dan Bagian Organisasi. Hasil dari perubahan struktur organisasi

tersebut

berupa

terbentuknya

UPT

baru,

Labkesda/Bakesda, serta IFK pada Dinas Kesehatan Kota Bima. (5) Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab Penilaian terhadap Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat “Terkelola dan terukur” dengan nilai 4. Pendelegasian wewenang secara umum telah dilakukan dengan menerbitkan surat pendelegasian wewenang yang ditandatangani

pejabat

yang

mendelegasikan

serta

telah

dikomunikasikan kepada pegawai yang diberi wewenang. Ketentuan ini telah dikomunikasikan kepada seluruh OPD. Namun demikian, atas

pelaksanaan

dibuatkan pejabat

pendelegasian

wewenang

tersebut

belum

laporan pelaksanaan pendelegasian wewenang oleh pelaksana

harian/pelaksana

kewenangan ditetapkan melalui

tugas.

Pendelegasian

Peraturan Walikota antara lain

penunjukan bendahara dan bendahara pembantu, bandahara barang, kuasa pengguna anggaran pengurus barang. Secara khusus Walikota Kota Bima telah menerbitkan peraturan peraturan terkait pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada SKPD antara lain: a. Peraturan Walikota Nomor 37 tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bima; 11

b. Keputusan Walikota Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewangan Perizinan dan Non Perizinan; c. Perwali Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan di Kota Bima. Selain itu pembagian wewenang dan tanggungjawab diterapkan untuk setiap kegiatan utama OPD, sebagai contoh dalam h a l: a.

Penunjukkan operator dan administrator kegiatan pengelolaan keuangan daerah dengan aplikasi SIMDA maupun pengelolaan aplikasi yang diterapkan di OPD;

b.

Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Tingkat Pemerintah Daerah maupun ditingkat Pengguna Barang (OPD),

c.

Kegiatan

Pengadaan

Barang

dan

Jasa

pada

ULP

dan

Pelaksanaan kegiatan, d.

Kegiatan penyusunan perencanaan seperti walaupun

menjadi tanggungjawab

Eselon

RPJMD, III

RKPD

namun telah

dibentuk Tim di Tingkat Kota Bima, e.

Evaluasi Kinerja dan Evaluasi RKA dan Penyerapan Anggaran telah dibentuk Tim yang mempunyai tanggungjawab secara berjenjang

(6) Kebijakan Pembinaan SDM Penilaian terhadap Kebijakan Pembinaan SDM memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinisi” dengan nilai 3. Pemerintah Kota Bima bepedoman pada peraturan pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijakan pembinaan SDM antara lain UU No 43 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan PP No 53 tentang Disiplin PNS. Kebijakan dan SOP mengenai pembinaan SDM yang meliputi kebijakan/prosedur

pemetaan

kebutuhan

pegawai,

penetapan

persyaratan jabatan sesuai tugas pokok dan fungsi telah dibuat dan dikomunikasikan Aturan terkait pembinaan SDM antara lain termuat dalam:

12

a) Peraturan Walikota

Bima

Nomor

14 Tahun

2011

tentang

Ketentuan Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ujian Penyesuaian Ijasah bagi PNS di Lingkup Pemerintah Kota Bima; b) SOP tentang kepegawaian yang disusun dan disahkan oleh Kepala BKPSDM Kota Bima. Kebijakan tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh OPD dan telah diimplementasikan secara memadai. Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, setiap OPD telah menyusun

rencana

kebutuhan

fungsinya

Kompetensi

peningkatan

pegawai

dan

kapasitas

menganggarkan

diukur

kinerjanya

SDM

berdasarkan

dalam

dengan

DPA

OPD.

menggunakan

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan

SDM

selalu

berkoordinasi

dengan

OPD

dalam

pelaksanaan pembinaan SDM, antara lain dengan meminta data kebutuhan diklat dan usulan peserta diklat dari OPD. Usulan kebutuhan diklat/pelatihan dari OPD berupa Form Pendataan Kebutuhan Diklat Teknis PNSD kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia digunakan sebagai dasar untuk perencanaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai. Pemerintah Kota Bima memberikan penghargaan memberikan satya lencana berdasarkan masa pengabdian pegawai. Namun demikian pimpinan organisasi belum mengevaluasi sistem rekrutmen, dan pembinaan pegawai secara berkala dan terdokumentasi (7) Perwujudan peran APIP yang efektif Penilaian terhadap perwujudan peran APIP yang efektif telah dapat memenuhi

kriteria

pada tingkat “Terdefinisi” dengan

nilai 3.

Inspektorat telah mampu memberi peringatan dini bagi kepala daerah, pimpinan SKPD dalam meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

13

Inspektorat Kota Bima telah memiliki piagam audit (audit charter) dan telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, Inspektorat menyusun Renstra dan Renja dalam perencanaan kegiatan, PKPT dalam perencanaan penugasan tahunan, menghasilkan Laporan Hasil Audit dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada obyek audit serta memantau hasil tindak lanjut rekomendasi. Inspektorat Kota Bima telah melakukan penilaian mandiri atas kapabilitas APIP dan hasilnya telah dilakukan Quality Assurance oleh Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan laporan Nomor:

LQAPIP-775/PW23/6/2016 tanggal 21

Desember 2018

tentang Hasil Quality Assurance atas penilaian mandiri peningkatan kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Bima dengan hasil pada posisi level 3 Dengan Catatan (DC). Dalam rangka meningkatkan tata kelola dan kinerja Inspektorat Kota Bima, telah dilakukan telaah sejawat oleh APIP lain, yaitu Inspektorat Kabupaten Dompu dan Kabupaten Lombok Timur. (8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait Penilaian terhadap hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinisi” dengan nilai 3. Pemerintah

Kota

Bima

telah

memiliki

kebijakan

mengenai

mekanisme saling uji antar OPD terkait, misalnya pencocokkan data dengan OPD yang menangani anggaran, akuntansi dan aset tetap, kebijakan tentang koordinasi lintas sektor. Implementasi atas mekanisme saling uji antar unit organisasi antara lain tercermin dari surat edaran rekonsiliasi, notulen rapat koordinasi serta berita acara hasil rekonsiliasi keuangan dan aset tetap. Kerja sama yang baik dengan instansi terkait antara lain tercermin dalam kegiatan: (1) Badan Manusia

Kepegawaiaan dan berkoordinasi

Pengembangan

dengan

BKN

dalam

Sumber Daya pengelolaan

pegawai daerah;

14

(2)

Koordinasi Bappeda,Litbang Kota Bima dengan Pemerintah Provinsi NTB maupun dengan Pemerintah Pusat dalam hal perencanaan daerah;

(3)

Penyampaian LKPD ke BPK;

(4)

Laporan SAKIP kepada Kemenpan RB;

(5)

Inspektorat Kota Bima melakukan rekonsiliasi tindak lanjut temuan hasil audit dengan seluruh OPD

Pemerintah Kota Bima juga memiliki hubungan kerja yang baik dengan Instansi diluar Pemerintah Kota Bima yang diwujudkan dalam MoU antara lain dengan BPKP, BPJS, Bank BNI, dan Kejaksaan. Pemerintah Kota Bima juga berperan aktif dalam TP4D dan Pemberantasan Pungli dengan bergabung dalam Tim Saber Pungli. 3) Penilaian atas Unsur Penilaian Risiko Penilaian tingkat maturitas unsur penilaian risiko dilakukan terhadap dua fokus penilaian sebagai berikut: (1) Identifikasi Risiko Hasil penilaian identifikasi risiko pada entitas Pemerintah Kota Bima memperoleh nilai 3 atau pada level terdefinisi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bima telah menyusun Pedoman Penilaian Risiko yang disahkan melalui Keputusan Walikota Kota Bima serta telah melakukan identifikasi risiko atas kegiatan utama OPD. Pemerintah Kota Bima memiliki Perwali Nomor 4 Tahun 2010 tentang SPIP sebagai landasan dalam melaksanakan SPIP di Lingkungan Kota Bima. (2) Analisis Risiko Hasil penilaian identifikasi risiko pada entitas Pemerintah Kota Bima memperoleh nilai 3 atau pada level terdefinisi. Hal ini menunjukkan bahwa analisis risiko telah dilaksanakan. 4) Penilaian atas Unsur Kegiatan Pengendalian Penilaian tingkat maturitas unsur kegiatan pengendalian dilakukan terhadap sebelas fokus penilaian sebagai berikut: 15

(1) Reviu Kinerja Penilaian terhadap reviu kinerja telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat “terdifinisi” dengan nilai 3. Seluruh pimpinan OPD telah membuat perjanjian kinerja dengan kepala daerah. Masing-masing unit kerja di lingkungan Kota Bima secara umum telah melakukan reviu kinerja berdasarkan tolok ukur kinerja yang ditetapkan dalam dokumen

penetapan

kinerja

(PK/

Tapkin),

seluruh

OPD

melaksanakan pelaporan kinerja triwulan ke Bappeda, Litbang. Reviu kinerja OPD juga dilakukan setiap tahun pada saat penyusunan Laporan Kinerja OPD dan dievaluasi oleh Inspektorat melalui penugasan

evaluasi

SAKIP

di

OPD.

Evaluasi

atas

sistem

akuntabilitas kinerja tingkat Kota telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2) Pembinaan SDM Penilaian terhadap pembinaan SDM telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinisi” dengan nilai 3. Pemerintah Kota Bima secara berkala melakukan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, berdasarkan data-data tersebut BKPSDM menggunakan aplikasi telah memetakan dan mengelola data kepegawaian. Kebijakan

mengenai

kebijakan/prosedur

pembinaan

pemetaan

SDM

kebutuhan

telah

dibuat,

pegawai,

meliputi

penetapan

persyaratan jabatan sesuai tugas dan fungsi, serta mekanisme Sasaran

Kinerja

Pegawai

(SKP).

Kebijakan

tersebut

telah

dikomunikasikan kepada seluruh OPD dan telah di implementasikan secara memadai. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan SDM, selalu berkoordinasi dengan OPD dalam pelaksanaan pembinaan SDM, antara lain dengan meminta data kebutuhan diklat dan usulan peserta diklat dari OPD untuk memantau kinerja. (3) Pengendalian atas sistem Informasi

16

Bima sehingga melahirkan peraturan baru tentang pengelolaan BMD Kota Bima berupa Perda Nomor 1 Tahun 2017. (5) Penetapan dan reviu indikator Penilaian terhadap penetapan dan reviu indikator memenuhi kriteria, karena pada tingkat “terdefinisi” dengan nilai 3. Kota Bima telah memiliki Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Peraturan Walikota Kota Bima nomor 03 tahun 2018 serta Peraturan Walikota nomor tahun 2016 tentang RPJMD, adanya Perwali tentang Penetapan IKU OPD, telah dilaksanakan penilaian pegawai melalui SKP dan adanya Perjanjian Kinerja OPD. Peraturan Walikota tersebut telah dikomunikasikan seluruh pegawai yang berkepentingan. IKU telah digunakan sebagai acuan dalam menyusun

dokumen

perjanjian

kinerja,

menyusun

laporan

akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja. (6) Pemisahan fungsi Penilaian terhadap pemisahan fungsi telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinisi” dengan nilai 3. Masing-masing unit kerja di lingkungan Kota Bima secara umum telah melakukan kebijakan pemisahan tanggung jawab dan tugas untuk diterapkan di unit organisasi/ unit kerja. Namun pimpinan organisasi belum melakukan evaluasi atas penerapan pemisahan tanggung jawab dan tugas tersebut secara berkala dan terdokumentasi. Pemerintah Kota Bima telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima. Terhadap tugas pokok OPD telah dibuat SOP atas kegiatan utama dan telah dilakukan pemisahan fungsi seperti pada bidang keuangan, proses

perijinan,

proses

administrasi

kepegawaian,

proses

penyelesaian tindak lanjut dan pelayanan kesehatan telah dilakukan pemisahan fungsi antara pejabat yang menyetujui transaksi,verifikasi, mencatat, dan melakukan eksekusi. (7) Otorisasi transaksi dan kejadian penting 18

Penilaian terhadap otorisasi transaksi dan kejadian penting telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat “terkelola dan terukur” dengan nilai 4. Masing-masing unit kerja di lingkungan Kota Bima secara umum telah mengatur kebijakan otorisasi transaksi dan kejadian penting di setiap OPD terutama pada bidang keuangan dan fungsi utama OPD. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Perwali No 31 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Bima, Perwali No 5 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi dasar dalam otorisasi dalam pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima, selain itu SOP yang telah disusun di 10 OPD menggambarkan pemisahan fungsi dan pemberian peran otorisasi atas setiap transaksi baik transaksi keuangan maupun transaksi berhubungan tugas pokok dan fungsi OPD seperti penandatangan SPM, perijinan, dokumen kepegawaian. Aturan/pedoman/SOP yang memuat tentang otorisasi atas transaksi dan kejadian penting tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai yang berkepentingan dan telah dilaksanakan dan telah di dokumentasikan antara lain melalui: (1) Verifikasi dan validasi pengelolaan keuangan secara berjenjang yang dapat dilihat melalui check list kelengkapan SPJ, bukti tanda terima SPJ dalam pengajuan SPM; (2) Verifikasi dan validasi penerbitan perijinan oleh OPD teknis dan badan yang memberikan pelayanan perijinan Namun demikian, pimpinan organisasi belum melakukan evaluasi atas otorisasi transaksi dan kejadian penting tersebut secara berkala dan terdokumentasi. (8) Pencatatan akurat dan tepat waktu Penilaian terhadap pencatatan akurat dan tepat waktu telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinisi” dengan nilai 3. Masingmasing unit kerja di lingkungan Kota Bima secara umum transaksi 19

dan kejadian penting pada unit kerja telah dicatat secara akurat dan tepat sesuai aturan/pedoman. Praktek yang telah dilakukan di OPD antara lain penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD dalam mengelola keuangan dan aset tetap daerah mulai sejak penganggaran/perencanaan sampai dengan pelaporan, Buku Kas Umum, Jurnal, Laporan Bendahara hasil aplikasi telah dicetak dan dilakukan pengesahan secara formal. Penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (OPD) telah melalui proses verifikasi dan diparaf oleh petugas yang berwenang sebelum dilakukan pengesahan oleh pimpinan. Adanya pencatatan yang akurat dan tepat waktu tercermin dari hasil pemeriksaan Laporan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (LKPD) Kota Bima yang dilaksanakan oleh BPK-RI, diperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah Kota Bima belum melakukan evaluasi atas kebijakan terkait dengan penerapan kebijakan akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual. Perubahan kebijakan akuntansi disertai dengan adanya telaah staf, kajian akademis tentang perubahan penerapan kebijakan akuntansi. (9) Pembatasan akses atas sumberdaya dan catatan Penilaian terhadap pembatasan akses atas sumberdaya dan catatan telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinisi” dengan nilai 3. Secara umum akses pada sumber daya dan catatan di unit kerja hanya dilakukan oleh petugas yang ditetapkan sehingga menjamin keamanan sumber daya dan catatan dari pencurian, kerusakan, dan penyimpangan. Praktik pembatasan akses antara lain yang telah diterapkan antara lain Terhadap aplikasi telah diterbitkan SK Administrator untuk mengelola

aplikasi

dan

penggunaan

password

aplikasi

untuk

membatasi akses data bagi orang yang tidak berhak. Namun demikian, pimpinan organisasi belum melakukan evaluasi atas pembatasan akses atas sumber daya dan catatan secara berkala dan terdokumentasi 20

(10) Akuntabilitas pencatatan dan sumberdaya Penilaian terhadap akuntabilitas pencatatan dan sumberdaya telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinisi” dengan nilai 3. Secara periodik kegiatan pengendalian BMD dan Keuangan dalam bentuk rekonsialiasi antara OPD dengan BPKAD dan inventarisasi fisik secara internal telah dilakukan sehingga terciptanya akuntabilitas pencatatan dan pelaporan. Walikota Bima Menetapkan Keputusan Walikota Bima Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelola Keuangan dan Pengurus Barang Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Bima. Masing-masing unit kerja di lingkungan Kota Bima secara umum penanggung jawab sumber daya dan catatan telah membuat pertanggungjawaban atas sumber daya dan catatan sesuai dengan peraturan antara lain SK Bendahara dan SK Pengurus barang. (11) Dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting Penilaian terhadap Dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinisi” dengan nilai 3. Pemerintah Kota Bima memiliki Perda Nomo 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan sebaga panduan dalam melaksakanan penyelenggaraan kearsipan. Masing-masing unit kerja di lingkungan Kota Bima secara umum telah melakukan dokumentasi atas implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting sesuai kebijakan yang ditetapkan. Dokumentasi meliputi catatan/register transaksi keuangan maupun non keuangan, serta tugas pokok OPD seperti perijinan, administrasi kepegawaian, layanan kependudukan. Namun

pimpinan

organisasi

belum

melakukan

evaluasi

atas

kebijakan/prosedur dan pelaksanaan kebijakan pendokumentasian implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting secara berkala dan terdokumentasi

21

5) Penilaian atas Unsur Informasi dan Komunikasi Penilaian tingkat maturitas unsur informasi dan komunikasidilakukan terhadap dua fokus penilaian sebagai berikut: (1) Informasi yang Relevan Penilaian terhadap Informasi yang relevan telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat “Terkelola dan terukur” dengan nilai 4. Masing-masing unit kerja di lingkungan Kota Bima secara umum informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu dapat diakses oleh pegawai yang berkepentingan. Pemerintah Kota Bima telah memiliki Peraturan Walikota Bima Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pegelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumantasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bima sebagai dasar dalam mengelola informasi yang harus dan boleh disebarluaskan dan informasi dilarang

untuk disebarluaskan.

Informasi berhubungan

pelayanan publik telah dikomunikasikan secara transparan melalui jaringan internet maupun di papan pengumuman. Informasi terkait dengan penyelenggaraan dan fungsi PPID telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota sehingga setiap OPD mempunyai kewajiban untuk mempublikasikan informasi penting disetiap OPD. (2) Komunikasi yang Efektif Penilaian terhadap komunikasi yang efektif telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinisi” dengan nilai 3. Masing-masing Pimpinan OPD menyampaikan informasi pengendalian internal pada seluruh staf pada saat apel pagi atau saat dilakukan rapat staf, disaat yang sama pimpinan juga mendapatkan informasi terkait pengendalian internal dari staf. Mekanisme komunikasi antar pimpinan pada berbagai jenjang dan lintas unit difasilitasi dalam rapat koordinasi tingkat Kota yang dilaksanakan bersamaan dengan rapat bulanan pengendalian pembangunan atau saat rapat pimpinan bersama dengan Kepala Daerah.

22

Bentuk sarana komunikasi tersebut antara lain apel rutin, rapat-rapat internal OPD, rapat-rapat koordinasi, telepon, faxsimile, email, dan melalui smartphone misalnya group WA. Inspektorat Kota Bima juga memiliki Kebijakan Komunikasi Internal yang dituangkan dalam Keputusan Inspektur Kota Bima Nomor 53.A Tahun 2018. 6) Penilaian atas Unsur Pemantuan (1) Pemantauan Berkelanjutan Penilaian terhadap pemantauan berkelanjutan telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinisi” dengan nilai 3. Pemantauan berkelanjutan adalah pengecekan atas mutu kinerja sistem pengendalian intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan instansi pemerintah. Secara umum OPD telah melakukan pemantauan berkelanjutan melalui kegiatan supervisi sesuai dengan yang tercantum dalam SOP kegiatan. Pemantauan berkelanjutan juga dilakukan

melalui

kegiatan

rekonsiliasi

antar

unit kerja

dalam

menghasilkan laporan konsolidasi seperti rekonsiliasi belanja, maupun rekonsiliasi aset. Selain itu pemantauan berkelanjutan juga dilakukan dalam bentuk pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja program dan kegiatan secara triwulanan yang hasilnya dikonsolidasi oleh Bappeda. Berdasarakan peraturan yang berlaku setiap OPD diwajibkan melakukan pelaporan secara online kemajuan fisik dan keuangan bulanan setiap kegiatan yang dilaksanakan melalui aplikasi SIMONE Kota Bima. (2) Evaluasi Terpisah Penilaian terhadap evaluasi terpisah telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinisi” dengan nilai 3. Peran Inspektorat ditunjukkan dengan adanya Piagam Pengawasan Internal yang diantaranya diikuti dengan pelaksanaan evaluasi terpisah secara

umum

dilakukan

oleh

Inspektorat melaui

kegiatan

reviu

terhadap Laporan Keuangan SKPD, Laporan Kinerja, Reviu PBJ dan

23

Penyerapan Anggaran. Selain itu Inspektorat juga melakukan evaluasi kinerja SKPD dan kegiatan monitoring. Pelaksanaan evaluasi terpisah oleh Inspektorat sudah didukung dengan pendokumentasian yang memadai diantaranya penerbitan Surat Tugas, audit program, Kertas Kerja Pengawasan, Laporan Hasil Pengawasan, dan Laporan Ikhtisar tindak lanjut hasil audit.

6. Saran Peningkatan SPIP (Area of Improvement) Dalam rangka peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP menuju ke level

berikutnya,

kepada

Walikota

Bima

beserta

jajarannya

kami

menyarankan sebagai berikut: a. Terhadap unsur SPIP yang berada dalam level maturitas 3 atau terdefinisi agar

melakukan

pemantauan

dan

evaluasi

secara

berkala

dan

terdokumentasi, yang diantaranya terdiri d a ri: 1) Lingkungan Pengendalian, dengan sub unsur Penegakan integritas dan nilai

etika,

komitmen terhadap

kompetensi,

kepemimpinan

yang

kondusif, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM, Perwujudan peran APIP yang efektif dan hubungan kerja yang baik dengan intansi yang terkait; 2) Penilaian Risiko, sub unsur Identifikasi risiko dan analisis risiko; . 3) Kegiatan Pengendalian dengan sub unsur, Reviu Kinerja, Pembinaan SDM, Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, penetapan dan reviu indikator, pemisahan fungsi, pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pembatasan akses atas sumber daya dan catatan, akuntabiltas pencatatan dan sumber daya dan dokumentasi yang baik atas SPI. 4) Informasi dan komunikasi, sub unsur komunikasi yang efektif. 5) Pemantauan pengendalian intern dengan sub unsur pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah. b. Terhadap unsur SPIP yang berada dalam level maturitas 4 atau terkelola dan terukur agar mengembangkan sistem informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan terintegrasi, diantaranya :

1) Lingkungan pengendalian dengan sub unsur struktur organisasi sesuai kebutuhan dan Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. 24

2) Kegiatan Pengendalian dengan sub unsur pengendalian fisik atas aset dan otorisasi transaksi dan kejadian penting. 3) Informasi dan komunikasi, sub unsur informasi yang relevan. c. Memantau

dan

mengevaluasi

realisasi

pembangunan

kegiatan

pengendalian yang telah direncanakan dalam RTP serta implementasinya. d. Melengkapi dan menyempurnakan kekurangan yang dijumpai (Area of Improvement), seperti: 1) Memberi

penghargaan

kepada

pegawai

berperilaku terbaik dan

berprestasi untuk lingkup Kota Bima; 2) Melakukan uji kompetensi untuk pengisian jabatan eselon III dan IV; 3) Melengkapi kebijakan daerah terkait pengelolaan BMD.

25