Laporan Dinas Jakarta Dprd Banggar (2).doc

DASAR

PEJABAT YANG MEMBERI PERINTAH

LAPORAN PERJALANAN DINAS Surat Ketua Dewan Perwakilan : 1. Berdasarkan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 005 / 15 / Bag-FPP / DPRD tanggal 14 Januari 2019 Perihal Mohon Mendapingi Anggota Banggar DPRD Kabupaten Batang Hari untuk melaksanakan Konsultasi Ke Mendagri RI dan Kemendikbud RI di Jakarta 2. Surat Tugas Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 800 / 49 / ST / 2019 Tanggal 15 Januari 2019. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang : Hari

NAMA PEGAWAI YANG DIPERINTAH

:

JABATAN . PANGKAT

:

MAKSUD PERJALANAN DINAS

:

KRONOLOGI PERJALANAN DINAS

:

KESIMPULAN

:

GUNARTO FORESTYO, SE Kasubbid Perebendaharaan 19830202 200901 1 016

/ Penata

(III/c) Nip.

Mendapingi Anggota Banggar Dewan Perwakilan Rakat Daerah Kabupaten Batang Hari untuk melaksanakan Konsultasi Ke Mendagri RI dan Kemendikbud RI di Jakarta di Jakarta Perjalanan Dinas Tersebut dilaksanakan dari tanggal 16 Januari s/d 19 Januari 2019.  KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI  Terkait Pengelolaa Pendanaan Keluarahan

harus tetap mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tantang Kecamatan Pasal 30 Ayat (9) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Untuk Kegiatan Pendanaan Kelurahan digunakan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pendanaan Kelurahan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Dana Desa Terendah (DD) yang diterima, Pendanaan Kelurahan ini pola On Top bukan Matching dapat dijelaskan bahwa di Contohkan : Kabupaten Batang Hari mendapatkan DAU Tambahan sebesar Rp. 5.181.932.000,- + Dana Desa Terkecil Rp. 675.000.000,- x 14 Kelurahan = Rp. 9.450.000.000 jadi Jumlah Pendanaan Kelurahan untuk Kabupaten Batang Hari berjumlah = Rp. 14.631.935.000,- . jadi dapat dijelaskan bahwa untuk masing masing Kelurahan mendapatkan Pendanaan Keluaran sebesar Rp. 1.045.138.000,- dengan Rincian : Dana DAU Tambahan (dari APBN) = Rp. 370.138.000,DD terkecil ( Dari APBD) = Rp. 675.000.000





 

 Untuk Perencanaan Penentuan Kegiatan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Pembangunan Kelurahan yang disepakati dalam Berita Acara. Pengelolaan Pendanaan Kelurahan bersifat Ir Marking 1

atau diarahkan jika Pelaksanaan APBD telah disahkan atau diperdakan bias dilakukan Musyawarah Kelurahan terlebih dahulu untuk meyepakti penggunaan Dana Kelurahan tersebut, agar segara dapat direalisasikan sesuai dengan Kesepakatan dalam bersita acara. Setelah pelaksanaan baru dilakukan penyesuaian terhadap RKPD- Perubahan pada Masing – masing Kecamatan Untuk menampung Kegaitan tersebut. Jadi Pelaksanaan Dana Kelurahan tidak harus menunggu RKPD karena bersifat Irmarking atau diarahkan  Untuk Petunjuk Pelaksanaan Dana Keluarahan tersebut Kabupate/Kota dapat membuat 1. Peraturan Bupati tentang Kewenangan –kewengan terhadap batasan – batasan pengelolaan Dana Keurahan yang disesuikan dengan SKPD Teknis yang ada, sehingga tidak terjadi Tumpang tindih terhadap Program dan Kegiatan. 2. Menysun Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaa Dana Kelurahan mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan.  Untuk Besaran Proforsi dana untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan besaran dana untuk pemberdayaan di kelurahan tidak diatur lebih lanjut disesuikan dengan Kebutuhan masing-masing keluarahan.  Proses Penyaluran DAU Tambahan dilakukan secara bertahap dengan ketentuan antara lain : a. Tahap I Paling cepat Bulan Januari daN Paling Lambat Bulan Mei Tahun Anggaran 2019 b. Tahap II Paling Cepat Bulan Maret dan Paling Lambat Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 c. Penyaluran DAU Tambahan dilaksanakan masing-masing Tahap Sebesar 50% Dari Pagu Alokasi.

 Syarat Penyaluran DAU Tambahan dengan

Ketentuan antara lain : 1. Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2019 yang memuat Penganggaran DAU Tambahan 2. Surat Pernyataan Dari Kepala Daerah telah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan Kelurahan dalam APBD Tahun 2019  Untuk Penatausahaan Pendanaan Kelurahan Kepala Deaerah Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ang dijabat oleh Lurah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. KPA Menunjuk 2

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK) Pembantu dan PPTK di Kelurahan.  KEMENTERIAN

PENDIDKAN DAN KEBUDAYAAN RI  Dasara Hukum Pendidikan Kesetaraan berpedoman pada PP Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0131/1991 tentang Paket A dan Paket B.  Jenis-jenis Pendidikan Kesetaraan

Program Paket A setara SD Program Paket B setara SMP Program Paket C setara SMA Adapun tujuannya adalah berikut:

   

sebabagai

1. menjamin penyelesaian pendidikan dasar yang bermutu bagi anak yang kurang beruntung (putus sekolah, putus lanjut, tidak pernah sekolah), khususnya perempuan, minoritis etnik, dan anak yang bermukim di desa terbelakang, miskin, terpenciL atau sulit dicapai karena letak geografis dan atau keterbatasan transportasi, 2. Menjamin pemenuhan kebutuhan belajar bagi semua manusia muda dan orang dewasa melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup, 3. menghaps ketida kadilan gender dalam pendidikan dasar dan menengah, dan 4. melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan hidup secara fleksibel untuk meningkatkan mutu kehidupannya.  Di dalam DAK Non Fisik Khusus Pendidikan

Kesetaraan ada beberapa Kwalitas Mutu Pendidikan untuk mendapatkan DAK Tesebut antara lain : Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar dan Penerima Pelayanan Dasar  Untuk Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 hanya mendaptkan DAK Non Fisik Khusus Kesetaraan yang diberikan pada PKBM yang ada di Kabupaten Batang Hari berjumlah 15 PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang diberikan hanya yang sudah sertifikasi dari Kemendikbud berjumlah 2 (dua)  PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) bias melaksanakan kegiatan antra lain Kesetaraan, Keaksaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  Untuk penggunaan Dana BOP Kesetaraan digunakan antara lain : 70 % untuk Biaya Operasional , 20 % untuk biaya Pendukung 3

dan 10% untuk Biaya Administrasi Lainnya.  Untuk Penyaluran dilakukan 2 (dua) Tahap

antara lain Tahap I 50% disalurkan pada Bulan Feb s/d Maret sedangkan untuk Tahap II 50% disalurkan Bulan Agustus s/d September Pegawai / Pejabat Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas

GUNARTO FORESTYO, SE NIP. 19830202 200901 1 016

______________________

Mengetahui : KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,

MUHAMAD AZAN, SH NIP. 19611013 198203 1 003

4