Sejarah Sekretariat Dprd Dki Jakarta

Sekretariat Sejarah Singkat Sekretariat DPRD Propinsi DKI Jakarta

Dengan diberlakukannya UU No.22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah, sebagai pengganti UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di D memberikan kewenangan yang lebih besar kepada DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah. Sejalan dengan kewenangan yang lebih besar kepada tersebut diperlukan Sekretariat Dewan yang cukup tangguh untuk membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebab tanpa dukungan yang ku Dewan, DPRD tidak akan dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal. Berdasarkan Keputusan Gubernur Prop. Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.1 tertanggal 12 November 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sekre Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai Kedudukan dan Fungsi sebagai berikut : a.

b. c.

Kedudukan 1. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dalam menyelenggarakan hak dan kewajiban serta wewenangnya. 2. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD secara oleh Sekretaris Daerah. Tugas Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan untuk kelancaran kegiatan DPRD, mempersiapkan Persidangan, menyiapkan produk Undangan, kegiatan Kehumasan, pelayanan umum untuk kelancaran kegiatan DPRD dan melaksanakan kegiatan Administrasi dan Keuangan. Fungsi 1. Penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dan peninjauan DPRD, pembuatan surat Risalah dan catatan rapat DPRD. 2. Perumusan Rancangan Produk Dewan, penyiapan bahan Perundang-Undangan, Pengkajian peraturan dan penyelenggaraan perpustaka 3. Peraturan Keprotokolan dan pengurusan Perjalanan Dinas DPRD, pengurusan penerimaan Delegasi Masyarakat dan tamu DPRD serta Kehumasan. 4. Kerumahtanggaan dan keamanan dalam, perlengkapan, pengurusan ketatausahaan serta kepegawaian. 5. Perencanaan dan pengelolaan Administrasi Keuangan DPRD.

Strukur Organisasi dan Job Deskripsi Sekretariat DPRD Prop. DKI Jakarta. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Prop. DKI Jakarta terdiri dari :

1.

2.

Sekretariat DPRD , mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris DPRD yaitu memberikan pel kelancaran kegiatan DPRD mempersiapkan persidangan, menyiapkan produk perundang-undangan, kegiatan kehumasan, pelayanan umum untuk DPRD dan melaksanakan kegiatan Administrasi dan keuangan.

Bagian Persidangan, mempunyai tugas mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat, peninjauan DPRD dan tindak lanjutnya; Selain tugas-tug Bagian Persidangan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. b. c.

Penyusunan Program Kegiatan Persidangan dan Peninjauan DPRD; Penyiapan rapat dan peninjauan DPRD Penyusunan surat laporan, Penjelasan Acara & Catatan Singkat/Risalah rapat-rapat dan peninjauan DPRD.

Bagian Persidangan terdiri dari sub bagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidan 2.1 Sub Bagian Persidangan Pimpinan DPRD 2.2 Sub Bagian Persidangan Paripurna DPRD 2.3 Sub Bagian Persidangan Komisi dan Fraksi DPRD 2.4 Sub Bagian Persidangan Panitia

3. Bagian Perudang-Undangan, mempunyai tugas menyiapkan Rancangan Produk Perudang-Undangan Dewan dan bahan dalam rangka persetujuan Peraturan Daerah, melaksanakan Pengkajian dan Evaluasi terhadap Peraturan PerundangUndangan, serta menyelenggarakan Dokumentasi Peraturan Perudang-Undangan. Selain tugas- tugas di atas, Bagian Perudang-Undangan mempunyai fungsi : a. Penyiapan rancangan keputusan DPRD, rancangan keputusan Pimpinan DPRD dan produk perudang-undangan DPRD lainnya. b. Penyiapan Pra rancangan peraturan daerah, dalam rangka Prakarsa Dewan dan Persetujuan Peraturan Daerah c. Pengumpulan, pengolahan dan pengkajian,serta evaluasi terhadap Peraturan Perundang undangan yang berhubungan dengan tugas DPRD d. Penyelenggaraan dokumentasi dan Peraturan Perundang-undangan & kegiatan perpustakaan e. Penyelenggaraan kegiatan ruang data. Bagian Perundang-undangan terdiri dari beberapa Sub Bagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perudang-undangan, yaitu: 3.1 Sub Bagian Produk Perundang-undangan 3.2 Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah 3.3 Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi 3.4 Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan 4. Bagian Humas, mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Keprotokolan dan mengurus Administrasi Perjalanan Dinas DPRD dan Sekretariat DPRD, menyebarluaskan pemberitaan kegiatan DPRD, menampung dan menyalurkan usul/pendapat masyarakat serta menyusun Laporan Kegiatan Sekretariat DPRD Propinsi DKI Jakarta Selain tugas-tugas diatas, Bagian Humas mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan kegiatan keprotokolan b. Pengurusan administrasi Perjalanan DInas DPRD dan Sekretariat DPRD c. Penyiapan bahan dan penyebarluasan pemberitaan kegiatan DPRD d. Penerimaan dan penyaluran usul/pendapat masyarakat e. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi serta penyajian laporan. Bagian Humas terdiri dari beberapa Sub Bagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Humas yaitu: 4.1 Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas 4.2 Sub Bagian Publikasi 4.3 Sub Bagian Pelayanan Masyarakat dan Pelaporan

5. Bagian Umum, mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Ketatausahaan, Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD, Urusan Rumahtangga & Keamanan Dalam dan urusan Perlengkapan. Selain tugas tersebut, Bagian Umum mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan kegiatan Ketatausahaan DPRD dan Sekretariat DPRD b. Pengurusan administrasi kepegawaian serta perencanaan dan pengembangan kemampuan pegawai. c. Perencanaan, pengadaan/pengurusan peralatan untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD d. Pengurusan barang inventaris DPRD dan Sekretariat DPRD e. Penyelenggaraan urusan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD f. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban Kantor DPRD Bagian Umum terdiri dari beberapa Sub Bagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum, yaitu: 5.1 Sub Bagian Tata Usaha 5.2 Sub Bagian Kepegawaian 5.3 Sub Bagian Rumah Tangga dan Keamanan Dalam 5.4 Sub Bagian Perlengkapan 6. Bagian Keuangan , mempunyai tugas menyiapkan Rencana Anggaran dan Pengelolaan Keuangan untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD, selain tugas tersebut fungsinya adalah : a. Penyusunan Rencana Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD b. Pengelolaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD c. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD d. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban DPRD dan Sekretariat DPRD Bagian keuangan terdiri dari beberapa Sub Bagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan, yaitu: 6.1 Sub Bagian Perencanaan Anggaran 6.2 Sub Bagian Pengelolaan Anggaran 6.3 Sub Bagian pembukuan dan Pertanggungjawaban Anggaran

7. Kelompok Jabatan Fungsional , mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD, sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan a. DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Pemerintah Daerah. b. DPRD sebagai unsur lembaga Pemerintah daerah memilki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat. c. DPRD mempunyai fungsi sebagai: 1. Legislasi; 2. Anggaran; dan 3. Pengawasan d. DPRD mempunyai tugas dan wewenang : 1. membentuk Peraturan daerahyang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama; 2. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah bersama dengan Gubernur 3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Daeraha dan Kerjasam Internasional di Daerah; 4. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil gubernur kepda Presiden melalui Menteri dalam Negeri; 5. memberi pendapat dan pertimbanagan kepada pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan Daerah; 6. meminta laporan pertanggungjawaban gubernur dalam pelaksanaan tugas Desentralisasi ; 7. Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. e. DPRD mempunyai hak : 1. Interpelasi ; 2. Angket, dan ; 3. Menyatakan pendapat.

Panitia Dewan Panitia merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa keanggotaan DPRD ; Panita Musyawarah mempunyai tugas : 1. 2. 3. 4.

memberikan pertimbangan tentang pendapatan Program kerja DPRD baik diminta atau tidak menetapkan kegitan dan jadwal acara rapat DPRD ; memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat; memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;

5. merekomendasikan pembentukan panitia khusus. 6. setiap Anggota Panitia Musyawarah Wajib : a. mengadakan Konsultasi dengan Fraksi-fraksi sebelum mengikuti rapat panitia Musyawarah ; b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat panitia Musyawarah kepada fraksi.

Komisi DPR Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotan DPRD Komisi Mempunyai Tugas : 1. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah ; 2. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan Daerah, dan rancangan keputusan DPRD; 3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaann pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatn sesuai dengan bidang komisi masing-masing ; 4. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian maslah yang disampaikan oleh Gubernur dan masyarakat kepada DPRD; 5. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat; 6. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat diDaerah; 7. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD; 8. mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat; 9. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; 10. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi. Bidang Komisi : 1. Komisi A, bidang pemerintahan meliputi : pemerintahan umum, kepegawaian/Aparatur, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan amsyarakat, Hubungan Masyarakat, Komunikasi/Pers, Hukum/Perundang-undangan, Perizinan, Pertanahan, kependudukan dan catatan Sipil, Sosial politik, Organisasi Masyarakat; 2. Komisi B, bidang Perekonomian, meliput : Perndustrian dan perdagangan, pertanian dan kehutanan, perikanan, peternakan dan kelautan, Usaha Kecil menengah dan Koperasi, Pariwisata, Badan penanaman Modal, pemberdayaan Aset /kekayaan Daerah, dan perusahaan Daerah, badan penglola, PT Patungan, dan Taman Margasatwa Ragunan. 3. Komisi C, bidang keuangan meliputi : Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Aset Daerah/Aset milik Daerah, Perusahaan Daerah, Badan Pengelola, Perusahaan Patungan, dan Yayasan 4. Komisi D, bidang pembangunan, meliput : pekerjaan umum, pemetaan dan tata ruang wilayah, Penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, kebersihan, Badan pengelola yang terkait dengan Perhubungan/Transportasi, Pertambangandan Energi, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup, Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas; 5. Komisi E, bidang Kesejahteraan rakyat, meliputi: Ketenaga kerjaan dan Transmigrasi, Pendidikan ( dasar, Menengah, Tinggi), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepemudaan dan Olahraga, Agama, Kebudayaan, Sosial,

Kesehatan, dan Keluarga Berencana, Peranan Wanita, Museum dan Cagar Budaya.

Badan Kehormatan Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD dalam Rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD; Badan Kehormatan mempunyai tugas: 1. mengamat, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD; 2. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap peraturan perundang undangan, Kode Etik dan Peraturan Tata TertibDPRD; 3. melakukan penyelidikan verifikas, dan pengambilan keputusan atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih; 4. menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD dan merekomendasikan untuk pemberhentian Anggota DPRD anatar waktu sesuai peraturan perundang undangan; 5. menyampakan rekomendasi kepada Pmpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.

Panitia Dewan Panitia Musyawarah DPRD Periode 2004-2009

Panitia Merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa keanggotaan DPRD : Tugas Panitia Musyawarah : 1. Memberi pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD, baik diminta atau tidak. 2. Menetapkan kegitan dan jadwal acara rapat DPRD. 3. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat; 4. Memberikan saran dan pendapat untuk memperlancar kegiatan; 5. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus Setiap anggota Panitia Musyawarah Wajib; 1. mengadakan Konsultasi dengan Fraksi-fraksi sebelum mengikuti rapat panitia Musyawarah ; 2. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat panitia Musyawarah kepada fraksi