Laporan Bpk 2008 - Polri

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008

Nomor Tanggal

: :

38a/HP/XIV/4/2009 30 April 2009

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI..................................................................................................... SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 ................................................................................................................... LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ....... LAPORAN KEUANGAN INDONESIA TAHUN 2008

KEPOLISIAN

1

NERACA

2

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NEGARA

LHP – LK Polri Tahun 2008

ii 1

REPUBLIK

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN.........................................................

BPK

i

4

i

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2008 terdiri dari 3 (tiga) laporan sebagai berikut: 1. Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Laporan I berisi (a) Hasil Pemeriksaan yang memuat opini BPK-RI atas kewajaran Laporan Keuangan Kepolisian Negara RI Tahun 2008, (b) Gambaran umum pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar pemeriksaan, metode pemeriksaan, waktu pemeriksaan, obyek pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan, dan (c) Laporan Keuangan Kepolisian Negara RI Tahun 2008 2. Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern Laporan II berisi (a) Resume hasil pemeriksaan, dalam pencatatan dan pelaporan keuangan instansi, (b) Tindak lanjut temuan pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Tahun 2005,2006, dan 2007 (c) Temuan pemeriksaan SPI Tahun 2008. 3. Laporan III: Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan PerundangUndangan Laporan III berisi (a) Resume hasil pemeriksaan, (b) Tindak lanjut temuan pemeriksaan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2005, 2006, dan 2007 (c) Temuan pemeriksaan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2008.

BPK

LHP – LK Polri Tahun 2008

ii

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 01

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menerbitkan Surat Tugas No.07/ST/III-XIV.2/02/2009 tanggal 6 Februari 2009 untuk memeriksa. Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.tahun 2008. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Neraca per 31 Desember 2008 dan 2007, Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode Tahun 2008, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut merupakan tanggung jawab Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

02

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan C.2.2 atas Laporan Keuangan Polri Tahun 2008, Polri melaporkan saldo aset tetap per 31 Desember 2008 sebesar Rp69.880 milyar atau 98.86% dari nilai total aset. Saldo aset tetap yang disajikan dalam Neraca tersebut disusun secara manual berdasarkan rekapitulasi laporan Biro Logistik (Rolog) Polda dan Staf Deputi Logistik (Sdelog) Polri karena Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) belum sepenuhnya berjalan. Beberapa permasalahan terkait dengan pencatatan dan pelaporan aset tetap antara lain: (1) Inventarisasi dan revaluasi aset tetap belum sepenuhnya dilaksanakan, dimana dari total 31 Polda baru 14 Polda (45,16%) yang telah melaksanakan inventarisasi bersama DJKN Departemen Keuangan dengan nilai koreksi sebesar Rp1,78 trilyun, sedangkan untuk Satker Mabes dari total 50 satker, baru 33 satker (66%) yang telah melaksanakan inventarisasi dengan nilai koreksi sebesar Rp102 milyar, (2) Hasil inventarisasi aset tetap oleh DJKN Depkeu belum dimanfaatkan dalam penyusunan Laporan BMN dan Neraca Polri, sehingga masih banyak aset Polri yang belum dilaporkan/belum disajikan dengan akurat di Neraca per 31 Desember 2008, (3) Rekonsiliasi antara UAKPA dengan UAKPB belum berjalan dengan optimal, sehingga masih ditemukan adanya perbedaan nilai aset tetap yang dilaporkan di Neraca Satker dengan Laporan BMN satker yang sulit ditelusuri, (4) Perbedaan nilai antara saldo aset tetap neraca UAPPA-W (Polda) dengan gabungan Neraca UAKPA (satker), (5) Polri tidak memiliki prosedur/mekanisme pengendalian khusus untuk pencatatan kapitalisasi nilai pemeliharaan aset tetap pada SIMAK-BMN. Karena berbagai kelemahan sistem pengendalian intern tersebut BPK RI tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan lainnya untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian aset tetap.

03

BPK

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan C.2.1.4 atas Laporan Keuangan Polri Tahun 2008, Polri melaporkan saldo persediaan per 31 Desember 2008 sebesar Rp775 milyar atau 1,10% dari nilai total aset. Persediaan tersebut terdiri atas persediaan peralatan/bahan habis pakai

LHP – LK Polri Tahun 2008

1

berupa material SIM, STNK, STCK, BPKB, plat TNKB, amunisi, dan obat-obatan. Nilai Persediaan yang disajikan dalam Neraca tersebut didasarkan pada kompilasi laporan manual Biro Logistik (Rolog) Polda dan Staf Deputi Logistik (Sdelog) Polri. Hasil pemeriksaan uji petik terhadap satker-satker pada jajaran Mabes Polri dan Polda menunjukkan beberapa permasalahan antara lain: (1) Belum seluruh satker melaporkan nilai persediaan yang dimiliki secara lengkap, (2) Hampir seluruh satker di jajaran Polri tidak melakukan pencatatan persediaan secara memadai, antara lain ditunjukkan dengan tidak adanya buku persediaan, kartu stock barang, (3) Laporan Persediaan pada akhir tahun 2008 disusun tanpa didahului dengan stock opname (perhitungan fisik persediaan) per 31 Desember 2008 yang dituangkan dalam Laporan/Berita Acara Hasil Stock Opname Persediaan, (4) Nilai persediaan obatobatan dan alkes habis pakai tidak valid karena sebagian persediaan obat belum dilaporkan (hanya diukur kuantumnya tanpa disertai dengan nilai rupiahnya), belum mencakup persediaan obat-obatan dan alkes habis pakai yang dikelola oleh Apotik Rumah Sakit serta poliklinik-poliklinik yang ada di Polres, dan belum mencakup persediaan berupa bahan baku obat dan obat hasil produksi yang belum didistribusikan, (5) Persediaan materiil SSB hasil pengadaan tahun 2008 yang belum didistribusikan ke satwil-satwil tidak dicatat ke dalam Laporan persediaan, (6) Penilaian persediaan Kaporlap tidak didasarkan harga perolehan barang yang terakhir (FIFO) melainkan didasarkan pada harga perolehan saat barang persediaan tersebut masuk (historical cost). Karena berbagai kelemahan sistem pengendalian intern tersebut BPK RI tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan lainnya untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian persediaan. 04

Selain melaksanakan penatausahaan BMN, Polri juga mengelola barang bukti yang terkait dengan fungsi penegakan hukum. Pengujian atas mekanisme pengelolaan barang bukti menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pengelolaan barang bukti di lingkungan Polri belum memadai. Hal ini ditandai dengan: (1) Belum seluruh satuan reserse dan kriminal di jajaran Polri melakukan penatausahaan/pencatatan atas barang bukti yang diperoleh/disita dalam suatu proses penyidikan, (2) Tidak adanya petugas khusus yang ditunjuk untuk menyimpan barang bukti serta tidak adanya ruangan khusus untuk menyimpan barang bukti, (3) Daftar barang bukti yang ada di Bareskrim Polri tidak mencakup data-data mengenai barang bukti yang ada di Ditreskrim Polda-Polda dan Satreskrim Polres-Polres, (4) Keterangan mengenai barang-barang bukti yang dikelola di jajaran Polri belum diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Polri Tahun 2008. Pengelolaan barang bukti merupakan bagian dari keuangan negara sehingga dapat berdampak timbulnya potensi kewajiban bagi negara jika terdapat penyimpangan dalam tata kelolanya.

05

Sebagaimana dijelaskan dalam catatan D.2 atas Laporan Keuangan Polri Tahun 2008, selain mengelola dana APBN, Polri juga mengelola dana Non APBN yang tersimpan dalam beberapa rekening dengan saldo per 31 Desember 2008 senilai Rp223,031 milyar. Saldo tersebut merupakan kompilasi dari laporan dana non APBN yang dikelola Pusku dan Bidku Polda-Polda. Penilaian SPI pencatatan dan pelaporan dana-dana tersebut di Pusku menunjukkan bahwa Pusku tidak melakukan verifikasi atas kebenaran penerimaan dan penggunaan dana-dana dan tidak memiliki mekanisme untuk menguji kelengkapan laporan dari sattama kewilayahan (Polda). Karena kelemahan sistem pengendalian intern tersebut BPK RI tidak dapat menerapkan

BPK

LHP – LK Polri Tahun 2008

2

prosedur pemeriksaan lainnya untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian dana non APBN. 06

Karena permasalahan yang diuraikan dalam paragraf 02 sampai dengan 05 dan BPK tidak dapat melakukan prosedur lain, lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup memungkinkan untuk menyatakan pendapat, dan BPK tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan Polri.

07

Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan 38b/HP/XIV/04/08 tanggal 30 April 2009 dan Nomor 38c/HP/XIV/04/08 tanggal 30 April 2009, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

BPK

LHP – LK Polri Tahun 2008

3

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008

BPK

LHP – LK Polri Tahun 2008

4

LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PER 31 DESEMBER 2008 (dalam rupiah) URAIAN 1

Ref

2

A.

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH B.1.1

A.1

PENERIMAAN DALAM NEGERI

A.1.a Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.1.1

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1+A.2) B.

BELANJA

B.1

BELANJA NEGARA (B.1.1 + B.1.2 + B.1.3)

B.1.a

Belanja Pegawai

B.1.b

Belanja Barang

B.1.c

Belanja Modal JUMLAH BELANJA (B.1.a + B.1.b + B.1.c)

             

Anggaran

REALISASI DIATAS (DIBAWAH) ANGGARAN

Realisasi

% REAL. ANGG.

3

4

5

6

1,525,322,457,000

1,723,093,118,476

197,770,661,476 112.97%

1,525,322,457,000

1,723,093,118,476

197,770,661,476

1,525,322,457,000

1,723,093,118,476

197,770,661,476 112.97%

14,192,538,531,000

15,283,370,025,717

1,090,831,494,717

5,325,223,111,000

4,968,523,092,083

(356,700,018,917)

1,687,703,365,000

848,066,674,393

(839,636,690,607)

21,205,465,007,000

21,099,959,792,193

(105,505,214,807)

112.97%

B.1.2 107.69% 93.30% 50.25%

99.50%

2. NERACA

NERACA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PER 31 DESEMBER 2008 (dalam rupiah) NAMA PERKIRAAN

Ref.

1

JUMLAH

Kenaikan (Penurunan)

2008 (audited)

2007 (audited)

Jumlah

%

2

3

4

5

C.2

ASET ASET LANCAR

C.2.1

Kas di Bendahara Pengeluaran

C.2.1.1

6,447,790,456

78,512,750,048

(72,064,959,592) (91.79)

Kas di Bendahara Penerimaan

C.2.1.2

22,498,919,402

38,181,921,707

(15,683,002,305) (41.07)

Piutang Bukan Pajak

C.2.1.3

4,122,882,330

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

C.2.1.3

62,046,772

45,594,238

16,452,534 36.08

Persediaan

C.2.1.4

764,035,950,048

437,011,904,156

327,024,045,892 74.83

797,167,589,008

553,752,170,149

243,415,418,859 43.96

JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP

-

4,122,882,330 -

C.2.2

Tanah

C.2.2.1

28,799,914,598,816

32,199,237,635,374

Peralatan dan Mesin

C.2.2.2

14,081,896,117,347

35,833,523,963,308 (21,751,627,845,961) (60.70)

Gedung dan Bangunan

C.2.2.3

27,056,999,583,200

20,505,985,440,302

Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.2.4

334,191,997,153

235,694,286,476

98,497,710,677 41.79

Aset Tetap Lainnya

C.2.2.5

62,912,998,138

40,288,214,935

22,624,783,203 56.16

Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.2.6

117,639,225,000

360,268,730,886 306.25

JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi Aset Lain-lain

477,907,955,886 70,813,823,250,540

(3,399,323,036,558) (10.56) 6,551,014,142,898 31.95

88,932,368,765,395 (18,118,545,514,855) (20.37)

C.2.3 C.2.3.1 C.2.3.1

JUMLAH ASET LAINNYA

247,670,720 3,521,493,000 3,769,163,720

JUMLAH ASET

215,276,488

71,614,760,003,268

215,276,488

32,394,232 15.05 3,521,493,000 3,553,887,232 1,650.85

89,486,336,212,032 (17,871,576,208,764) (19.97)

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.2.4

Utang kepada pihak ketiga

C.2.4.1

Uang Muka dari KPPN

C.2.4.2

Pendapatan yang Ditangguhkan JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.2.4.3

JUMLAH KEWAJIBAN

208,577,944,182

16,557,102,589

192,020,841,593 1,159.75

6,447,790,456

78,512,750,048

(72,064,959,592) (91.79)

22,498,919,402

38,181,921,707

(15,683,002,305) (41.07)

237,524,654,040

133,251,774,344

104,272,879,696

78.25

237,524,654,040

133,251,774,344

104,272,879,696

78.25

NAMA PERKIRAAN

Ref.

1

JUMLAH

Kenaikan (Penurunan)

2008 (audited)

2007 (audited)

Jumlah

%

2

3

4

5

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR

C.2.5

Cadangan Piutang

C.2.5.1

4,184,929,102

45,594,238

Cadangan Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jk Pendek JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

C.2.5.2

764,035,950,048

437,011,904,156

(208,577,944,182)

(16,557,102,589)

559,642,934,968

420,500,395,805

EKUITAS DANA INVESTASI

C.2.5.3

C.2.6.1

70,813,823,250,540

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

C.2.6.2

3,769,163,720

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

74.83

(192,020,841,593) 1,159.75 139,142,539,163

33.09

C.2.6

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

JUMLAH EKUITAS DANA

4,139,334,864 9,078.64 327,024,045,892

88,932,368,765,395 (18,118,545,514,855) (20.37) 215,276,488

3,553,887,232 1,650.85

70,817,592,414,260

88,932,584,041,883 (18,114,991,627,623) (20.37)

71,377,235,349,228

89,353,084,437,688 (17,975,849,088,460) (20.12)

71,614,760,003,268

89,486,336,212,032 (17,871,576,208,764) (19.97)

  3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 51 /PB/ tahun 2008 tentang penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. A.2. Kebijakan Teknis Polri Pendapatan Polri Pendapatan adalah semua penerimaan kas negara yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh kas negara. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

TABEL 1 PERBANDINGAN PENDAPATAN TA 2008 DAN TA 2007 KO D E M AP

UR A IA N

4 23

P N B P LA IN N YA

4 231

P end.P e njua lan & Sewa

4 232

P end.Ja sa

4 233

P end.B unga

4 234

P end.Ke jaksa an & P eradila n

4 237

P end.Iuran & D enda

4 239

P end.La in- lain

P EN D A P A T A N

P EN D A P A T A N

KE N A IKA N /

T A 2 008 ( a udit e d)

T A 2 007 ( audit ed)

( P E N UR UN A N )

%

1,723,0 93,118,47 6

1,4 81,07 9,42 2,38 5

24 2,013 ,696 ,091

12,70 7,02 0,35 5

11,79 0,93 0,88 9

916 ,089,466

7.77 %

1,7 05,39 7,36 9,90 4

1,4 62,47 4,52 2,62 7

242 ,922 ,847 ,277

16.61%

26 1,86 3

5,48 2,65 2

12,25 1,40 0

-

( 5 ,2 2 0 ,7 8 9 ) 12 ,251,400

16.34 %

- 9 5.22 % 0.00 %

8 32,07 7,15 0

1,3 06,33 1,43 7

(474 ,254 ,287)

- 3 6.30 %

4,144,13 7,80 4

5,5 02,15 4,78 0

( 1,358 ,016 ,976)

- 2 4.68 %

Belanja Polri Sumber pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Polri seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada TA. 2008 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.21.205.465.007.000,00 dan Realisasi Belanja Sebesar Rp. 21.109.366.560.069,- terdiri dari : - Alokasi dalam DIPA BA 060 / RM sebesar Rp19.217.070.894.000,00 - Alokasi dalam DIPA BA 60 / KE sebesar Rp1.062.550.274.000,00 - Alokasi dalam DIPA BA 60/RM Pendamping sebesar Rp200.000.000.000,00 - Alokasi dalam DIPA BA 60 / PNBP sebesar Rp725.843.839.000,00 - Realisasi BA 60 / RM sebesar Rp19.966.344.285.148,00 - Realisasi BA 60 / KE sebesar Rp319.557.224.189,00 - Realisasi BA 60 / RM Pendamping sebesar Rp114.650.804.763,00 - Realisasi BA 60 / PNBP sebesar Rp708.814.245.969,00.

TABEL 2 DIPA TA 2008 PER JENIS BELANJA

URAIAN BEL PEGAWAI BEL BARANG BEL MODAL

JUMLAH 14,192,538,531,000 5,325,223,111,000 1,687,703,365,000

JUMLAH

21,205,465,007,000

TABEL 3 REALISASI TA 2008 PER JENIS BELANJA

URAIAN BEL PEGAWAI BEL BARANG BEL M ODAL

JUM LAH 15,286,466,379,521 4,974,833,506,155 848,066,674,393

JUM LAH

21,109,366,560,069

Tabel 4 RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PER PROGRAM

KODE

URAIAN

1

2

ANGGARAN

REALISASI

REVISI

BELANJA

3

%

SISA ANGGARAN

4

5

6 (1,107,741,770,367)

01

RUPIAH MURNI

51

BEL PEGAWAI

14,095,040,183,000

15,202,781,953,367

107.86

52

BEL BARANG

4,708,580,320,000

4,360,315,179,290

92.60

348,265,140,710

53

BEL MODAL

413,450,391,000

403,247,152,491

97.53

10,203,238,509

19,217,070,894,000

19,966,344,285,148

103.90

(749,273,391,148)

02

PINJAMAN LN

53

BEL MODAL

JUMLAH PROG 01

JUMLAH PROG 02 04

RM PENDAMPING

53

BEL MODAL JUMLAH PROG 04

1,062,550,274,000

319,557,224,189

30.07

742,993,049,811

1,062,550,274,000

319,557,224,189

30.07

742,993,049,811

200,000,000,000

114,650,804,763

57.33

85,349,195,237

200,000,000,000

114,650,804,763

57.33

85,349,195,237

05

PNBP

51

BEL PEGAWAI

97,498,348,000

83,684,426,154

85.83

13,813,921,846

52

BEL BARANG

616,642,791,000

614,518,326,865

99.66

2,124,464,135

53

BEL MODAL JUMLAH PROG 05 JUMLAH BELANJA

11,702,700,000

10,611,492,950

90.68

1,091,207,050

725,843,839,000

708,814,245,969

97.65

17,029,593,031

21,205,465,007,000

21,109,366,560,069

99.55

96,098,446,931

TABEL 5 DAFTAR DIPA PER PROGRAM TA 2008 PER JENIS BELANJA SUMBER DANA

 

PROGRAM

PENERAPAN KEPEM ERINTAHAN YANG BAIK PENGEM BANGAN SDM KEPOLISIAN PENGEM B.SARANA DAN PRASARANA KEPOL. PENGEM B.STRATEGI KAM TIB PEM BERDAYAAN POTENSI KEAM ANAN PEM ELIHARAAN KAM TIBM AS LIDIK SIDIK TINDAK PIDANA KERJASAM A KEAM ANAN DAN KETERTIBAN JUMLAH

BEL PEG

BEL BARANG

BEL MODAL

14,157,982,277,000 34,556,254,000 14,192,538,531,000

1,010,873,043,000 289,655,550,000 101,389,784,000 64,694,827,000 154,517,277,000 3,151,825,115,000 524,657,963,000 27,609,552,000 5,325,223,111,000

1,687,703,365,000 1,687,703,365,000

TABEL 6 REALISASI PER PROGRAM TA 2008 PER JENIS BELANJA SUMBER DANA

 

PROGRAM

PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK PENGEMBANGAN SDM KEPOLISIAN

BEL PEG

BEL BARANG

BEL MODAL

15,282,111,899,478

3,946,732,440,598

412,920,363,491

4,354,480,043

30,496,466,895

-

PENGEMB.SARANA DAN PRASARANA KEPOL.

-

12,814,979,653

PENGEMB.STRATEGI KAMTIB

-

14,157,690,750

-

PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN

-

53,676,726,150

-

PEMELIHARAAN KAMTIBMAS

-

762,596,299,417

-

LIDIK SIDIK TINDAK PIDANA

-

152,471,755,492

-

KERJASAMA KEAMANAN DAN KETERTIBAN

-

1,887,147,200

-

JUMLAH

15,286,466,379,521

435,146,310,902

4,974,833,506,155

848,066,674,393

Pengembalian Belanja Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja yang terjadi pada tahun anggaran berjalan dibukukan sebagai kontra pos belanja pada periode pelaporan. Sedangkan pengembalian belanja atas belanja yang terjadi pada tahun anggaran yang lalu dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. TABEL 7 RINCIAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA PER JENIS BELANJA KODE URAIAN BELANJA 51 BEL PEGAWAI 52 BEL. BARANG 53 BEL. MODAL JUMLAH

JUMLAH 3,096,353,804 6,310,414,072 9,406,767,876

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Polri Tahun 2008 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Polri, termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah Polri seperti kantor wilayah dan satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Polri disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan satuan kerja Polri. Untuk tahun 2008, satuan kerja yang dicakup dalam Laporan Keuangan Polri meliputi 2 Bidku Mabes Polri dan 31 Bidku Polda. Jumlah satuan kerja di lingkup Polri adalah 1.052 satker. Dari jumlah tersebut satker yang menyampaikan laporan keuangan sejumlah 1.052 satker (100 %). TABEL 8 REKAPITULASI JUMLAH SATKER NO.

POLDA

1

2

JUMLAH SATKER 3

1

KUMABES I

27

2

KUMABES II

23

3

NAD

38

4

SUMUT

46

5

SUMBAR

36

6

RIAU

28

7

BENGKULU

25

8

JAMBI

27

9

SUMSEL

33

10

LAMPUNG

27

11

METROJAYA

33

12

JABAR

47

13

JATENG

65

14

DIY

23

15

JATIM

69

16

BALI

30

17

NTT

33

18

NTB

26

19

KALBAR

29

20

KALSEL

30

21

KALTENG

31

22

KALTIM

30

23

SULSEL

53

24

SULTRA

27

25

SULTENG

27

26

SULUT

26

27

MALUKU

25

28

PAPUA

42

29

BABEL

20

30

BANTEN

18

31

GORONTALO

18

32

MALUT

21

33

KEPRI JUMLAH

19 1,052

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Sistem Akuntansi Instansi dirancang untuk menghasilkan LK yang terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Polri Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja. 2. Neraca Neraca disusun berdasarkan kompilasi neraca entitas akuntansi yang berada di bawah Polri dan disusun melalui SAI. 3. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai. Data BMN yang disajikan dalam neraca ini belum seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN. Jumlah satuan kerja di lingkup Polri adalah 1.052 satker terdiri dari 986 satker mantap dan 66 satker pengembangan. Dari 1.052 satker, yang telah melaksanakan inventarisasi aset Barang Milik Negara sejumlah 562 satker dan sisanya sebanyak 490 satker sedang dalam proses pelaksanaan inventarisasi. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 9 Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja PELAKSANAAN INVENTARISASI

NO

POLDA

JUMLAH SATKER

1

2

3

4

5

38 42 36 28 24 26 32 26 8 11 33 47 62 22 69 27 30 26 32 29 30 29 29 26 26 52 26 6 24 9 34 26 21 66 1,052

8 4 36 7 24 26 11 0 8 11 7 28 41 14 51 27 13 26 12 28 30 13 25 26 0 13 26 0 17 0 0 18 12 0 562

30 38 0 21 0 0 21 26 0 0 26 19 21 8 18 0 17 0 20 1 0 16 4 0 26 39 0 6 7 9 34 8 9 66 490

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

NAD SUMUT SUMBAR RIAU BENGKULU JAMBI SUMSEL LAMPUNG BABEL KEPRI METRO JAYA JABAR JATENG DIY JATIM BANTEN BALI NTB NTT KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA GORONTALO MALUKU MALUT PAPUA KU MABES I KU MABES II Satker Persiapan JUMLAH

SUDAH

DLM PROSES

A.4. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN. Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2008 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LK telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Polri adalah: (1) Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancer dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. (2) Belanja Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi. (3) Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. b. Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2008 pada harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: (1). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan (2). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Namun, dalam LK Tahun 2008, seluruh aset tetap yang dikelola belum disusutkan/didepresiasi. Hal ini disebabkan antara lain belum dilakukannya inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi) atas aset tetap tersebut. c. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar. Kemitraan dengan pihak ketiga

merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) dan Tim Koordinasi, dan aset pemerintah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) BP MIGAS. Di samping itu, piutang macet kementerian negara/lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain. (4) Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena

perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(5) Ekuitas Dana Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi APBN Pada Tahun Anggaran 2008 Polri menerima anggaran/revisi anggaran sebesar Rp21.205.465.007.000,00 yang direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2008 sebesar Rp21.109.366.560.096,00 (99,55 %) sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp96.098.440.691,00. Tabel 10 Daftar Laporan Realisasi Anggaran KODE 1 01 51 52 53

URAIAN

2 RUPIAH M URNI BEL PEGAWAI BEL BARANG BEL M ODAL JUM LAH PROG 01 02 PINJAM AN LN 53 BEL M ODAL JUM LAH PROG 02 04 RM PENDAM PING 53 BEL M ODAL JUM LAH PROG 04 05 PNBP 51 BEL PEGAWAI 52 BEL BARANG 53 BEL M ODAL JUM LAH PROG 05 JUM LAH BELANJA

ANGGARAN REVISI 3

REALISASI BELANJA 4

% 5

14,095,040,183,000 4,708,580,320,000 413,450,391,000 19,217,070,894,000

15,202,781,953,367 4,360,315,179,290 403,247,152,491 19,966,344,285,148

107.86 92.60 97.53 103.90

1,062,550,274,000 1,062,550,274,000

319,557,224,189 319,557,224,189

30.07 30.07

200,000,000,000 200,000,000,000

114,650,804,763 114,650,804,763

57.33 57.33

97,498,348,000 616,642,791,000 11,702,700,000 725,843,839,000 21,205,465,007,000

83,684,426,154 614,518,326,865 10,611,492,950 708,814,245,969 21,109,366,560,069

85.83 99.66 90.68 97.65 99.55

B.1.1. Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Negara Polri hanya terdiri dari PNBP Lainnya yang pada TA. 2008 terealisasi sebesar Rp. 1.723.079.483.530,00 meningkat sebesar Rp.242.000.061.145,00 atau 16,34 % dari realisasi TA. 2007 yang hanya sebesar Rp1.481.079.422.385,00.

B.1.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. Realisasi PNBP Lainnya dari penerimaan penjualan, sewa, jasa, bunga, kejaksaan dan peradilan, iuran dan denda, serta lain-lain pada TA. 2008 sebesar Rp1.723.079.483.530,00 atau 112,96 % dari anggarannya. Sedangkan bila dibandingkan dengan PNBP yang dicapai TA.2007 sebesar Rp1.481.079.422.385,00 mengalami kenaikan sebesar Rp242.000.061.145,00 atau 16,34 %. TABEL 11 PERBANDINGAN PENDAPATAN TA 2008 DAN 2007 KOD URAIAN MAP 423 PNBP LAINNYA 4231 4232 4233 4234 4237 4239

Pend.Penjualan & Sewa Pend.Jasa Pend.Bunga Pend.Kejaksaan & Peradilan Pend.Iuran & Denda Pend.Lain-lain

PENDAPATAN PENDAPATAN TA 2008 (audited) TA 2007 (audited) 1,723,093,118,476 1,481,079,422,385 12,707,020,355 1,705,397,369,904 261,863 12,251,400 832,077,150 4,144,137,804

11,790,930,889 1,462,474,522,627 5,482,652 1,306,331,437 5,502,154,780

KENAIKAN / (PENURUNAN) 242,013,696,091

% 16.34%

916,089,466 7.77% 242,922,847,277 16.61% (5,220,789) -95.22% 12,251,400 0.00% (474,254,287) -36.30% (1,358,016,976) -24.68%

B.1.2. Belanja Negara Sumber pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Polri seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada Tahun anggaran 2008 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp21.205.465.007.000,00 dan Realisasi Belanja Sebesar Rp21.109.366.560.069,00 terdiri dari: - Alokasi dalam DIPA BA 060 / RM sebesar Rp. 19.217.070.894.000,00. - Alokasi dalam DIPA BA 60 / KE sebesar Rp. 1.062.550.274.000,00. - Alokasi dalam DIPA BA 60 / RM Pendamping sebesar Rp. 200.000.000.000,00. - Alokasi dalam DIPA BA 60 / PNBP sebesar Rp. 725.843.839.000,00. - Realisasi BA 60 / RM sebesar Rp. 19.966.344.285.148,00. - Realisasi BA 60 / KE sebesar Rp. 319.557.224.189,00. - Realisasi BA 60 / RM Pendamping sebesar Rp. 114.650.804.763,00. - Realisasi BA 60 / PNBP sebesar Rp. 708.814.245.969,00. Realisasi Belanja terdiri dari (i) Belanja Rupiah Murni, (ii) Belanja Pinjaman Luar Negeri, (iii) Belanja Rupiah Murni Pendamping dan (iv) Belanja PNBP.

TABEL 12 DAFTAR PERBANDINGAN DIPA DAN REALISASI TA 2008 DAN TA 2007 PER JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA KODE 1 01 51 52 53

URAIAN

2 RUPIAH M URNI BEL PEGAWAI BEL BARANG BEL M ODAL JUM LAH PROG 01 02 PINJAM AN LN 53 BEL M ODAL JUM LAH PROG 02 04 RM PENDAM PING 53 BEL M ODAL JUM LAH PROG 04 05 PNBP 51 BEL PEGAWAI 52 BEL BARANG 53 BEL M ODAL JUM LAH PROG 05 JUM LAH BELANJA

ANGGARAN REVISI 3

REALISASI BELANJA 4

%

SISA ANGGARAN

5

6

14,095,040,183,000 4,708,580,320,000 413,450,391,000 19,217,070,894,000

15,202,781,953,367 4,360,315,179,290 403,247,152,491 19,966,344,285,148

107.86 92.60 97.53 103.90

(1,107,741,770,367) 348,265,140,710 10,203,238,509 (749,273,391,148)

1,062,550,274,000 1,062,550,274,000

319,557,224,189 319,557,224,189

30.07 30.07

742,993,049,811 742,993,049,811

200,000,000,000 200,000,000,000

114,650,804,763 114,650,804,763

57.33 57.33

85,349,195,237 85,349,195,237

97,498,348,000 616,642,791,000 11,702,700,000 725,843,839,000 21,205,465,007,000

83,684,426,154 614,518,326,865 10,611,492,950 708,814,245,969 21,109,366,560,069

85.83 99.66 90.68 97.65 99.55

13,813,921,846 2,124,464,135 1,091,207,050 17,029,593,031 96,098,446,931

Belanja Pegawai Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut : Tabel 13 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2008 dan TA 2007 Uraian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Gaji dan Tunj.TNI/Polri Belanja Honorarium Belanja Lembur Belanja Vakasi Jumlah

30 Des 2008 (audited) Rp 658,977,432,384 Rp 14,485,587,485,484 Rp 122,817,229,549 Rp 11,231,216,066 Rp 4,756,662,234 Rp 15,283,370,025,717

31 Des 2007 (audited) Rp 525,405,437,627 Rp 11,087,739,846,373 Rp 113,203,258,000 Rp 13,096,709,000 Rp 3,764,604,000 Rp 11,743,209,855,000

Tabel 14 Daya Serap Anggaran Belanja Pegawai TA 2008

% 25.42% 30.65% 8.49% -14.24% 26.35% 30.15%

Uraian

DIPA

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Rp

647,164,308,000 Rp

658,977,432,384

Belanja Gaji dan Tunj.TNI/Polri

Rp

13,385,812,992,000 Rp

14,485,587,485,484

Belanja Honorarium

Rp

141,898,780,000 Rp

122,817,229,549

Belanja Lembur

Rp

12,710,796,000 Rp

11,231,216,066

Belanja Vakasi

Rp

4,951,655,000 Rp

Rp

14,192,538,531,000 Rp

Jumlah

%

REALISASI

SISA Rp

(11,813,124,384)

108.22% Rp 86.55% Rp

(1,099,774,493,484)

88.36% Rp 96.06% Rp

1,479,579,934

4,756,662,234 15,283,370,025,717

107.69% Rp

(1,111,587,617,868)

101.83%

19,081,550,451 194,992,766

Belanja Barang Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut : Tabel 15 Perbandingan Belanja Barang TA 2008 dan TA 2007 Uraian Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan DN Belanja Perjalanan LN Jumlah

30 Des 2008 (audited) Rp 3,483,433,843,232 Rp 802,229,503,499

31 Des 2007 (audited) % Naik/(Turun) Rp 4,309,707,320,799 -19.17% Rp 0.00%

Rp Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp Rp

351,131,956,239 212,119,857,954 110,368,814,034 9,239,117,125 4,968,523,092,083

364,739,137,525 219,655,988,533 110,840,835,422 5,004,943,282,279

-3.73% -3.43% -0.43% 0.00% -0.73%

Tabel 16 Daya Serap Anggaran Belanja Barang TA 2008 SISA

%

Belanja Barang Operasional

Uraian Rp

DIPA 3,620,684,663,000 Rp

REALISASI 3,483,433,843,232 Rp

137,250,819,768

96.21%

Belanja Barang Non Operasional

Rp

819,080,752,000 Rp

802,229,503,499 Rp

16,851,248,501

97.94%

Belanja Jasa

Rp

536,006,170,000

Rp

351,131,956,239 Rp

184,874,213,761

65.51%

Belanja Pemeliharaan

Rp

220,014,236,000 Rp

212,119,857,954 Rp

7,894,378,046

96.41%

Belanja Perjalanan DN

Rp

119,806,468,000 Rp

110,368,814,034 Rp

9,437,653,966

92.12%

Belanja Perjalanan LN

Rp

9,630,822,000 Rp

9,239,117,125 Rp

391,704,875

95.93%

Jumlah

Rp

5,325,223,111,000 Rp

4,968,523,092,083 Rp

356,700,018,917

93.30%

Belanja Modal Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut : Tabel 17 Perbandingan Belanja Modal TA 2008 dan TA 2007

Uraian

30 Des 2008 (audited)

31 Des 2007 (audited)

% Naik/(Turun)

Belanja Modal Tanah

Rp

- Rp

3,352,300,000

-100.00%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp

843,723,914,543 Rp

2,668,606,634,000

-68.38%

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp

4,342,759,850 Rp

733,018,848,000

-99.41%

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp

- Rp

14,209,765,000

-100.00%

Belanja Modal Fisik Lainnya

Rp

- Rp

11,164,858,000

-100.00%

Rp

848,066,674,393 Rp

3,430,352,405,000

-75.28%

Jumlah

C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca C.1. Penjelasan Umum Neraca Komposisi Neraca per 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut :

TABEL 18 PERBANDINGAN NERACA TA 2008 DAN 2007 Uraian

31 Desember 2008

31 Desember 2007

Aset

Rp

71,614,760,003,268

Rp

89,486,336,212,032

Kewajiban

Rp

237,524,654,040

Rp

133,251,774,344

Ekuitas Dana

Rp

71,377,235,349,228

Rp

89,353,084,437,688

Jumlah Aset per 31 Desember 2008 terdiri dari: Aset Lancar sebesar Aset Tetap sebesar Aset Lainnya sebesar

sebesar

% Kenaikan/ (penurunan) (19.97) 78.25 (20.12)

Rp71.614.760.003.268,00.

Rp. 797.167.589.008,00 Rp. 70.813.823.250.540,00 Rp. 3.769.163.720,00

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2008 sebesar Rp237.524.654.040,00 merupakan kewajiban jangka pendek. Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2008 sebesar Rp71.377.235.349.228,00 terdiri dari: Ekuitas dana lancar sebesar Rp. 559.652.934.968,00 Ekuitas dana investasi sebesar Rp. 70.817.592.414.260,00 Jumlah Kewajiban + ekuitas Dana sebesar Rp. 71.614.760.003.268,00.

TABEL 19 Perbandingan Neraca TA 2008 dan 2007 Uraian

31 Desember 2008

31 Desember 2007

Kenaikan/ (penurunan)

Aset

Rp

71,614,760,003,268 Rp

70,684,693,968,205 Rp

930,066,035,063

Kewajiban

Rp

237,524,654,040 Rp

50,542,784,040 Rp

186,981,870,000

Ekuitas Dana

Rp

71,377,235,349,228 Rp

70,634,151,184,165 Rp

743,084,165,063

TABEL 20 NERACA TA 2008 dan 2007

NAMA PERKIRAAN 1 ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar TGR Persediaan JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA TGR Aset Lain-lain JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada pihak ketiga Uang Muka dari KPPN Pendapatan yang Ditangguhkan JML KEWAJIBAN JK PENDEK JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yhd utk Utang Jk Pendek JML EK DANA LANCAR EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dlm Aset Tetap Diinvestasikan Dlm Aset Lainnya JML EK DANA INVESTASI JUMLAH EKUITAS DANA JML KEWAJIBAN & EKUITAS DANA

2008 (audited) 2

JUMLAH 2008 (unaudited) 3

Kenaikan (Penurunan) Jumlah 4

6,447,790,456 22,498,919,402 4,122,882,330 62,046,772 764,035,950,048 797,167,589,008

6,447,790,456 22,498,919,402 62,046,772 775,266,365,544 804,275,122,174

4,122,882,330 (11,230,415,496) (7,107,533,166)

28,799,914,598,816 14,081,896,117,347 27,056,999,583,200 334,191,997,153 62,912,998,138 477,907,955,886 70,813,823,250,540

28,654,013,368,316 13,681,762,408,003 27,017,658,646,200 334,191,997,153 67,862,221,638 124,682,534,001 69,880,171,175,311

145,901,230,500 400,133,709,344 39,340,937,000 (4,949,223,500) 353,225,421,885 933,652,075,229

247,670,720 3,521,493,000 3,769,163,720 71,614,760,003,268

247,670,720 247,670,720 70,684,693,968,205

3,521,493,000 3,521,493,000 930,066,035,063

208,577,944,182 6,447,790,456 22,498,919,402 237,524,654,040 237,524,654,040

21,596,074,182 6,447,790,456 22,498,919,402 50,542,784,040 50,542,784,040

186,981,870,000 186,981,870,000 186,981,870,000

4,184,929,102 764,035,950,048 (208,577,944,182) 559,642,934,968

62,046,772 775,266,365,544 (21,596,074,182) 753,732,338,134

4,122,882,330 (11,230,415,496) (186,981,870,000) (194,089,403,166)

70,813,823,250,540 3,769,163,720 70,817,592,414,260 71,377,235,349,228 71,614,760,003,268

69,880,171,175,311 247,670,720 69,880,418,846,031 70,634,151,184,165 70,684,693,968,205

933,652,075,229 3,521,493,000 937,173,568,229 743,084,165,063 930,066,035,063

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Aset Lancar C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 6.447.790.456,00. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per satuan kerja adalah sebagai berikut : Tabel 21 Perbandingan Kas Bendahara Pengeluaran TA 2008 dan 2007 NO. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Satuan Utama 2 KUMABES I KUMABES II NAD SUMUT SUMBAR RIAU BENGKULU JAMBI SUMSEL LAMPUNG METROJAYA JABAR JATENG DIY JATIM BALI NTT NTB KALBAR KALSEL KALTENG KALTIM SULSEL SULTRA SULTENG SULUT MALUKU PAPUA BABEL BANTEN GORONTALO MALUT KEPRI GARBIA PUSKU JUMLAH

TA. 2008 3 64,407,258 92,500,000 187,752,994 65,762,461 210,436,695 174,035,950 16,618,500 11,163,200 108,389,499 20,493,850 23,495,985 50 303,531,450 20,536,500 145,513,937 274,137,783 12,142,000 43,433,250 225,415,900 153,537,638 62,855,000 370,529,150 3,511,213,268 4,306,100 153,382,642 24,011,006 2,130,640 163,523,250 2,534,500 6,447,790,456

C.2.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

TA. 2007 4 76,600,000 5,801,928,600 16,455,950 32,085,851 109,541,394 34,735,860 49,748,095 18,011,589 12,572,400 5,196,791,400 60,405,009,767 65,924,690 55,032,947 50,748,890 489,344,915 6,089,300 168,967,776 2,250,082,800 100,209,517 618,863,395 200 125,366,160 1,804,900 730,292,281 1,182,499,805 27,650 17,963,400 325,262,125 1,980,000 47,170,506 91,062,894 411,778,023 78,493,953,080

% naik / ( turun ) 5 (100.00) (100.00) 291.39 188.29 71.40 89.32 323.00 866.24 32.18 (99.79) (99.82) (68.91) (57.31) (100.00) (37.97) 237.26 (13.88) (100.00) 173.56 0.00 (92.98) 112707850.00 22.47 3382.46 (49.26) 196.93 (100.00) (76.03) (52.84) 0.00 7.61 246.66 (97.22) (100.00) (91.79)

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas negara. Besarnya Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2008 Rp22.498.919.402,00. Tabel 22 Perbandingan Kas Bendahara Penerimaan TA 2008 dan 2007 No.

Satuan Utama

TA. 2008

TA. 2007

% naik / ( turun )

1

KUMABES I

2

KUMABES II

3

NAD

4

SUMUT

167,150,966

32,085,851

420.95

5

SUMBAR

383,253,211

109,541,394

249.87

6

RIAU

298,706,706

34,735,860

759.94

7

BENGKULU

46,797,884

49,748,095

8

JAMBI

106,078,447

18,011,589

488.95

9

SUMSEL

123,008,999

12,572,400

878.41

10

LAMPUNG

20,644,225

5,196,791,400

(99.60) (100.00)

11

METROJAYA

12

JABAR

13

JATENG

14

DIY

15

JATIM

522,864

76,600,000

987,916

5,801,928,600

52,948,440

16,455,950

-

60,405,009,767

558,536

65,924,690

693,025,201

55,032,947

(99.32) (99.98) 221.76

(5.93)

(99.15) 1159.29

881,222

50,748,890

(98.26)

3,323,240,218

489,344,915

579.12 7189.35

16

BALI

443,870,528

6,089,300

17

NTT

49,492,073

168,967,776

18

NTB

23,040,000

2,250,082,800

(98.98)

19

KALBAR

-

100,209,517

(100.00)

342,380,000

-

52,548,221

618,863,395

(70.71)

20

KALSEL

21

KALTENG

22

KALTIM

25,137,361

200

23

SULSEL

190,140,371

125,366,160

24

SULTRA

780,218

1,804,900

(56.77)

25

SULTENG

164,273,577

730,292,281

(77.51)

26

SULUT

28,416,242

1,182,499,805

27

MALUKU

241,647

27,650

773.95

28

PAPUA

174,521,180

17,963,400

871.54

29

BABEL

766,069

325,262,125

(99.76)

30

BANTEN

162,499

-

31

GORONTALO

-

1,980,000

(100.00)

32

MALUT

14,571,081

47,170,506

(69.11)

33 34

KEPRI GARBIA PUSKU

1,690,000 15,769,083,500

91,062,894 411,778,023

(98.14) 3729.51

JUMLAH

22,498,919,402

78,493,953,080

(71.34)

C.2.1.3. Piutang Bukan Pajak

0.00 (91.51) 12568580.50 51.67

(97.60)

0.00

Piutang Bukan Pajak sebesar Rp. 4.122.882.330,- yang terdapat pada Satker Sdelog Polri merupakan denda keterlambatan penyerahan kapal patroli polisi sesuai dengan Skep Delog Kapolri No. Pol. : Skep/7/I/2008 tanggal 22 Januari 2008 tentang Denda Keterlambatan. Denda tersebut disetor tanggal 9 Februari 2009 (Skep dan SSBP terlampir). C.2.1.3. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2008 sebesar Rp62.046.772,00 C.2.1.4. Persediaan Perbandingan Nilai persedian per Rp764.035.950.048,00 terdiri dari:

31

Desember

2008

sebesar

Tabel 23 Rincian Persediaan TA 2008 per Polda NO.

POLDA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

KUM ABES I KUM ABES II NAD SUM UT SUM BAR RIAU SUM SEL BENGKULU JAM BI LAM PUNG M ETROJAYA JABAR JATENG DIY JATIM KALBAR KALSEL KALTENG KALTIM BALI NTB NTT SULSEL SULTENG SULTRA SULUT M ALUKU PAPUA M ALUT BABEL GORONTALO BANTEN KEPRI JUM LAH

TA. 2008 (unaudited) PENAM BAHAN PENGURANGAN TA. 2008 (audited) 379,692,046,985 27,478,108,934 16,925,405,681 13,822,770,467 5,096,594,902 16,225,744,515 18,005,465,455 5,589,418,283 2,089,754,294 7,657,382,034 30,580,741,735 28,296,647,386 34,548,161,685 10,016,884,296 41,821,745,614 2,639,461,308 7,023,495,274 5,189,491,187 24,313,979,873 11,799,017,048 6,048,836,087 7,743,461,313 23,927,982,550 4,205,837,551 5,556,453,016 10,611,958,431 2,870,155,924 9,006,317,620 2,726,960,077 2,613,900,213 2,769,295,498 4,138,763,241 4,234,127,067 775,266,365,544

61,286,768,834 6,052,880,778 2,899,088,800 6,916,000 70,245,654,412

81,476,069,908 81,476,069,908

359,502,745,911 27,478,108,934 16,925,405,681 13,822,770,467 11,149,475,680 16,225,744,515 18,005,465,455 5,589,418,283 4,988,843,094 7,657,382,034 30,580,741,735 28,303,563,386 34,548,161,685 10,016,884,296 41,821,745,614 2,639,461,308 7,023,495,274 5,189,491,187 24,313,979,873 11,799,017,048 6,048,836,087 7,743,461,313 23,927,982,550 4,205,837,551 5,556,453,016 10,611,958,431 2,870,155,924 9,006,317,620 2,726,960,077 2,613,900,213 2,769,295,498 4,138,763,241 4,234,127,067 764,035,950,048

C.2.2. Aset Tetap Posisi aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 24 Posisi Aset Tetap per 31 Desember 2008 NO.

POLDA

1

2

TA. 2008 (unaudited) KOREKS I AUDIT 3

4

TA. 2008 (audited) 5

1

KUM ABES I

16,572,399,953,409

747,879,860,963

17,320,279,814,372

2

KUM ABES II

16,889,153,950,475

329,427,456

16,889,483,377,931

3

NAD

3,318,487,905,985

-

3,318,487,905,985

4

SUM UT

1,672,606,708,426

-

1,672,606,708,426

5

SUM BAR

4,152,742,597,272

178,495,842,810

4,331,238,440,082

6

RIAU

736,819,871,110

-

736,819,871,110

7

SUM SEL

1,133,076,759,539

-

1,133,076,759,539

8

BENGKULU

304,163,473,396

-

304,163,473,396

9

JAMBI

498,333,011,429

6,946,944,000

505,279,955,429

10 LAM PUNG

279,356,292,018

-

279,356,292,018

3,535,185,402,908

-

3,535,185,402,908

12 JABAR

2,424,993,185,054

-

2,424,993,185,054

13 JATENG

2,061,968,595,184

-

2,061,968,595,184

11 METROJAYA

14 DIY

431,790,138,654

-

431,790,138,654

5,842,270,652,782

-

5,842,270,652,782

429,135,642,792

-

429,135,642,792

17 KALSEL

571,692,858,089

-

571,692,858,089

18 KALTENG

321,661,618,465

-

321,661,618,465

1,018,998,548,192

-

1,018,998,548,192

20 BALI

524,407,459,726

-

524,407,459,726

21 NTB

510,420,297,802

-

510,420,297,802

15 JATIM 16 KALBAR

19 KALTIM

22 NTT

532,488,548,788

-

532,488,548,788

1,309,867,432,559

-

1,309,867,432,559

24 SULTENG

346,905,698,972

-

346,905,698,972

25 SULTRA

349,537,523,186

-

349,537,523,186

26 SULUT

620,553,990,999

-

620,553,990,999

27 MALUKU

885,955,422,198

-

885,955,422,198

28 PAPUA

810,793,079,935

-

810,793,079,935

29 MALUT

426,778,334,960

-

426,778,334,960

30 BABEL

213,990,036,809

-

213,990,036,809

31 GORONTALO

232,744,747,070

-

232,744,747,070

32 BANTEN

595,441,096,054

-

595,441,096,054

33 KEPRI JUMLAH

325,450,341,074 69,880,171,175,311

933,652,075,229

325,450,341,074 70,813,823,250,540

23 SULSEL

Tabel 25 Perbandingan Aset Tetap per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 NO.

URAIAN

31 DES 2008 (audited)

SELISIH KENAIKAN/ PENURUNAN

31 DES 2007 (audited)

% NAIK / (TURUN)

1 TANAH 2 PERALATAN & MESIN

Rp

28,799,914,598,816 Rp

32,199,237,635,374 Rp

3,399,323,036,558

111.80

Rp

14,081,896,117,347 Rp

35,833,523,963,308 Rp

21,751,627,845,961

254.47

3 GEDUNG & BANGUNAN JALAN, JEMBATAN, 4 IRIGASI & JARINGAN

Rp

27,056,999,583,200 Rp

20,505,985,440,302 Rp

(6,551,014,142,898)

75.79

Rp

334,191,997,153 Rp

235,694,286,476 Rp

(98,497,710,677)

70.53

5 ASET TETAP LAINNYA 6 KDP

Rp

62,912,998,138 Rp

40,288,214,935 Rp

(22,624,783,203)

64.04

Rp

477,907,955,886 Rp

117,639,225,000 Rp

(360,268,730,886)

24.62

JUMLAH

Rp

70,813,823,250,540 Rp

88,932,368,765,395 Rp

18,118,545,514,855

125.59

Mutasi/perubahan Aset Tetap sebesar Rp.933.652.075.229,00 tersebut adalah sbb: Saldo Awal

Rp

69,880,171,175,311

Rp Rp Rp

859,438,223,265 81,476,069,908 940,914,293,173

Rp Rp Rp

3,559,299,944 3,702,918,000 7,262,217,944 70,813,823,250,540

Penambahan : Koreksi Nilai Reklasifikasi Masuk

Pengurangan Koreksi Nilai Reklasifikasi Keluar

Jumlah

Tabel 26 Perolehan Aset Tetap TA 2008 NO

PEROLEHAN

1

2

JENIS ASET

1

KOREKSI NILAI

2

REKLASIFIKASI MASUK

TANAH

LATSIN

GEDUNG

3

4

5

146,836,580,500

JUMLAH

-

320,701,137,380

KDP 8

40,938,437,000

353,225,421,885

40,938,437,000

353,225,421,885

84,161,939,908

146,836,580,500

404,863,077,288

Tabel 27 Pengurangan Aset Tetap TA 2008 NO

PEROLEHAN

1

2

1

KOREKSI NILAI

2

REKLASIFIKASI KELUAR JUMLAH

JENIS ASET TANAH

LATSIN

GEDUNG

3

4

5

935,350,000 935,350,000

1,026,449,944 3,369,293,000 4,395,742,944

ASET LAIN-LAIN 6

1,597,500,000 1,597,500,000

2,263,353,500 2,685,870,000 4,949,223,500

C.2.2.1 Tanah Posisi Perbandingan Aset Tanah 31 DES 2008 (audited)

31 DES 2007 (audited)

Rp28,799,914,598,816

Rp32,199,237,635,374

Kenaikan / (penurunan)

(Rp3,399,323,036,558)

Tabel 28 Koreksi Audit Atas Aset Tanah NO. 1 2 3 4 6 7 5 8 9 10 11 12 13 18 19 20 14 15 16 17 21 23 22 24 25 26 28 30 29 27 31 32 33

POLDA NAD SUMUT SUMBAR RIAU BENGKULU JAMBI SUMSEL LAMPUNG METRO JAYA JABAR JATENG DIY JATIM BALI NTB NTT KALBAR KALSEL KALTENG KALTIM SULSEL SULTRA SULTENG SULUT MALUKU PAPUA BABEL BANTEN GORONTALO MALUT KEPRI BIDKU I BIDKU II JUMLAH

31 DES 2008 (unaudited) 2,622,938,049,033 874,126,551,896 874,203,914,600 387,014,457,405 74,276,022,500 79,028,841,835 680,893,007,960 60,756,885,910 2,203,057,415,256 849,843,667,575 1,299,548,508,370 126,997,158,852 1,293,884,736,324 128,852,581,235 164,664,525,126 81,179,417,301 153,657,230,164 254,623,047,415 71,104,360,849 694,205,006,642 251,485,010,269 106,897,819,560 29,963,354,000 301,432,853,225 606,824,798,438 261,821,939,873 57,520,531,446 288,671,000,000 20,245,110,250 123,183,000,000 120,495,380,000 11,190,312,143,600 2,320,305,041,407 28,654,013,368,316

KOREKSI AUDIT 146,336,230,500 (435,000,000) 145,901,230,500

31 DES 2008 (audited) 2,622,938,049,033 874,126,551,896 1,020,540,145,100 387,014,457,405 74,276,022,500 78,593,841,835 680,893,007,960 60,756,885,910 2,203,057,415,256 849,843,667,575 1,299,548,508,370 126,997,158,852 1,293,884,736,324 128,852,581,235 164,664,525,126 81,179,417,301 153,657,230,164 254,623,047,415 71,104,360,849 694,205,006,642 251,485,010,269 106,897,819,560 29,963,354,000 301,432,853,225 606,824,798,438 261,821,939,873 57,520,531,446 288,671,000,000 20,245,110,250 123,183,000,000 120,495,380,000 11,190,312,143,600 2,320,305,041,407 28,799,914,598,816

Mutasi/perubahan kenaikan nilai Tanah adalah sbb: Saldo Awal (2008 unaudited)

Rp

28,654,013,368,316

Rp Rp

146,836,580,500 146,836,580,500

Rp Rp

935,350,000 935,350,000 28,799,914,598,816

Penambahan : Koreksi Nilai

Pengurangan Koreksi Nilai Saldo Akhir (2008 audited)

C.2.2.2 Peralatan dan Mesin Posisi Perbandingan Peralatan dan Mesin 31 DES 2008

31 DES 2007

Rp14,081,896,117,347

Kenaikan / (penurunan)

Rp5,833,523,963,308

Rp8,248,372,154,039

Tabel 29 Koreksi audit atas aset Peralatan dan Mesin NO. 1 2 3 4 6 7 5 8 9 10 11 12 13 18 19 20 14 15 16 17 21 23 22 24 25 26 28 30 29 27 31 32 33

POLDA NAD SUMUT SUMBAR RIAU BENGKULU JAMBI SUMSEL LAMPUNG METRO JAYA JABAR JATENG DIY JATIM BALI NTB NTT KALBAR KALSEL KALTENG KALTIM SULSEL SULTRA SULTENG SULUT MALUKU PAPUA BABEL BANTEN GORONTALO MALUT KEPRI BIDKU I BIDKU II JUMLAH

31 DES 2008 (unaudited)

KOREKSI AUDIT

485,856,101,280 383,848,890,565 1,074,539,842,968 145,246,025,845 88,008,201,668 106,967,226,748 236,132,902,423 109,640,239,429 543,507,417,171 401,904,789,824 512,579,284,144 164,215,691,631 2,276,840,674,174 207,245,937,223 197,273,105,808 241,520,729,278 176,391,918,005 167,658,852,485 122,053,692,096 146,348,634,154 302,907,326,700 125,185,199,570 153,415,075,957 186,173,467,674 127,875,312,598 219,903,615,072 61,161,152,870 89,240,908,854 55,439,830,181 90,976,521,960 77,031,607,070 3,548,108,099,117 856,564,133,461 13,681,762,408,003

102,881,310 1,286,138,000 397,198,646,578 1,546,043,456

400,133,709,344

31 DES 2008 (audited) 485,856,101,280 383,848,890,565 1,074,642,724,278 145,246,025,845 88,008,201,668 108,253,364,748 236,132,902,423 109,640,239,429 543,507,417,171 401,904,789,824 512,579,284,144 164,215,691,631 2,276,840,674,174 207,245,937,223 197,273,105,808 241,520,729,278 176,391,918,005 167,658,852,485 122,053,692,096 146,348,634,154 302,907,326,700 125,185,199,570 153,415,075,957 186,173,467,674 127,875,312,598 219,903,615,072 61,161,152,870 89,240,908,854 55,439,830,181 90,976,521,960 77,031,607,070 3,945,306,745,695 858,110,176,917 14,081,896,117,347

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp400.133.709.344,00 tersebut adalah sbb: 13,681,762,408,003

Saldo Awal (2008 unaudited)

Penambahan : Koreksi Nilai Reklasifikasi Masuk

Pengurangan Koreksi Nilai Reklasifikasi keluar

Rp Rp Rp

320,701,137,380 84,161,939,908 404,863,077,288

Rp Rp Rp

1,026,449,944 3,702,918,000 4,729,367,944

14,081,896,117,347

Saldo Akhir (2008 audited)

Penambahan peralatan dan mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin yang tidak dipengaruhi oleh belanja. (Rincian terlampir).

C.2.2.3 Gedung dan Bangunan Posisi Perbandingan Gedung dan Bangunan 31 DES 2008 (audited)

Rp27,056,999,583,200

31 DES 2007 (audited)

Rp20,505,985,440,302

Kenaikan / (penurunan)

Rp6,551,014,142,898

Tabel 30 Koreksi audit atas aset Gedung dan Bangunan NO. 1 2 3 4 6 7 5 8 9 10

POLDA NAD SUMUT SUMBAR RIAU BENGKULU JAMBI SUMSEL LAMPUNG METRO JAYA JABAR

31 DES 2008 (unaudited) 203,369,819,668 404,748,470,965 2,198,505,826,704 202,045,874,860 140,467,473,632 310,992,649,846 210,063,993,969 107,900,516,679 657,268,797,480 1,131,877,088,075

KOREKSI AUDIT 31 DES 2008 (audited) 203,369,819,668 404,748,470,965 32,056,731,000 2,230,562,557,704 202,045,874,860 140,467,473,632 7,284,206,000 318,276,855,846 210,063,993,969 107,900,516,679 657,268,797,480 1,131,877,088,075

NO. 11 12 13 18 19 20 14 15 16 17 21 23 22 24 25 26 28 30 29 27 31 32 33

POLDA JATENG DIY JATIM BALI NTB NTT KALBAR KALSEL KALTENG KALTIM SULSEL SULTRA SULTENG SULUT MALUKU PAPUA BABEL BANTEN GORONTALO MALUT KEPRI BIDKU I BIDKU II JUMLAH

31 DES 2008 (unaudited) 244,580,412,370 137,651,577,271 2,259,432,668,874 185,668,260,642 143,493,285,516 200,266,438,181 95,923,458,483 147,412,031,064 126,837,924,609 175,685,686,396 746,427,588,144 115,405,845,555 162,672,773,556 131,685,930,100 148,795,745,702 324,511,503,288 95,087,504,493 206,144,847,200 156,975,306,639 212,280,813,000 101,016,142,004 1,743,810,767,049 13,588,651,624,186 27,017,658,646,200

KOREKSI AUDIT 39,340,937,000

31 DES 2008 (audited) 244,580,412,370 137,651,577,271 2,259,432,668,874 185,668,260,642 143,493,285,516 200,266,438,181 95,923,458,483 147,412,031,064 126,837,924,609 175,685,686,396 746,427,588,144 115,405,845,555 162,672,773,556 131,685,930,100 148,795,745,702 324,511,503,288 95,087,504,493 206,144,847,200 156,975,306,639 212,280,813,000 101,016,142,004 1,743,810,767,049 13,588,651,624,186 27,056,999,583,200

Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp39.340.937.000,00 tersebut adalah sbb: 27,017,658,646,200

Saldo Awal (2008 unaudited)

Penambahan : Koreksi Nilai

Pengurangan Koreksi Nilai Saldo Akhir (2008 audited)

Rp Rp

40,938,437,000 40,938,437,000

Rp Rp

1,597,500,000 1,597,500,000 27,056,999,583,200

C.2.2.4 Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan Posisi Perbandingan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan 31 DES 2008

Rp334,191,997,153

31 DES 2007

Rp5,833,523,963,308

Kenaikan / (penurunan)

(Rp5,499,331,966,155)

Tabel 31 aset Gedung dan Bangunan TA 2008 NO.

POLDA 1 NAD 2 SUMUT 3 SUMBAR 4 RIAU 6 BENGKULU 7 JAMBI 5 SUMSEL 8 LAMPUNG 9 METRO JAYA 10 JABAR 11 JATENG 12 DIY 13 JATIM 18 BALI 19 N T B 20 N T T 14 KALBAR 15 KALSEL 16 KALTENG 17 KALTIM 21 SULSEL 23 SULTRA 22 SULTENG 24 SULUT 25 MALUKU 26 PAPUA 28 BABEL 30 BANTEN 29 GORONTALO 27 MALUT 31 KEPRI 32 BIDKU I 33 BIDKU II JUMLAH

C.2.2.5

31 DES 2008 (audited) 4,128,200,000 1,048,955,000 2,662,295,000 651,635,000 1,000,804,596 49,200,000 4,506,214,598 313,450,000 11,747,317,000 39,424,652,227 1,190,100,000 2,755,440,900 5,817,407,375 524,198,100 3,623,557,352 9,138,125,578 2,508,421,900 1,260,844,000 1,294,193,411 771,240,000 7,404,512,112 877,468,501 367,000,000 504,500,000 1,161,500,000 3,197,151,702 82,828,000 11,030,500,000 338,000,000 25,980,542,000 80,140,272,753 108,691,470,048 334,191,997,153

Aset Tetap Lainnya Posisi Perbandingan Aset Tetap Lainnya

31 DES 2008 Rp62,912,998,138

31 DES 2007 Rp40,288,214,935

Kenaikan / (penurunan) Rp22,624,783,203

Tabel 32 Koreksi audit atas Aset Tetap Lainnya NO. 1 2 3 4 6 7 5 8 9 10 11 12 13 18 19 20 14 15 16 17 21 23 22 24 25 26 28 30 29 27 31 32 33

POLDA NAD SUMUT SUMBAR RIAU BENGKULU JAMBI SUMSEL LAMPUNG METRO JAYA JABAR JATENG DIY JATIM BALI NTB NTT KALBAR KALSEL KALTENG KALTIM SULSEL SULTRA SULTENG SULUT MALUKU PAPUA BABEL BANTEN GORONTALO MALUT KEPRI BIDKU I BIDKU II JUMLAH

31 DES 2008 (unaudited) 2,145,736,004 1,843,060,000 2,830,718,000 1,861,878,000 410,971,000 1,295,093,000 1,480,640,589 745,200,000 1,962,702,000 1,942,987,353 4,070,290,300 170,270,000 6,295,166,035 2,116,482,526 1,365,824,000 383,838,450 654,614,240 738,083,125 371,447,500 1,987,981,000 1,642,995,334 1,171,190,000 487,495,459 757,240,000 1,298,065,460 1,358,870,000 138,020,000.00 353,840,000 84,500,000 926,670,000 10,028,670,890 14,941,681,373 67,862,221,638

KOREKSI AUDIT (1,188,400,000) (2,544,207,500) (1,216,616,000) (4,949,223,500)

31 DES 2008 (audited) 2,145,736,004 1,843,060,000 2,830,718,000 1,861,878,000 410,971,000 106,693,000 1,480,640,589 745,200,000 1,962,702,000 1,942,987,353 4,070,290,300 170,270,000 6,295,166,035 2,116,482,526 1,365,824,000 383,838,450 654,614,240 738,083,125 371,447,500 1,987,981,000 1,642,995,334 1,171,190,000 487,495,459 757,240,000 1,298,065,460 1,358,870,000 138,020,000.00 353,840,000 84,500,000 926,670,000 7,484,463,390 13,725,065,373 62,912,998,138

Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.949.223.500,00 tersebut adalah sbb:

67,862,221,638

Saldo Awal (2008 unaudited)

Pengurangan Koreksi Nilai Saldo Akhir (2008 audited)

Rp Rp

4,949,223,500 4,949,223,500 62,912,998,138

C.2.2.6

Konstruksi Dalam Pengerjaan Posisi Perbandingan Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 DES 2008

31 DES 2007

Rp477,907,955,886

Kenaikan / (penurunan)

Rp117,639,225,000

Rp360,268,730,886

Tabel 32 Koreksi audit atas Konstruksi Dalam Pengerjaan NO. 1 2 3 4

POLDA

31 DES 2008 (unaudited)

KOREKSI AUDIT

50,000,000 6,990,780,000 117,641,754,001 124,682,534,001

353,225,421,885

NAD SUMUT METRO JAYA BIDKU I JUMLAH

31 DES 2008 (audited)

353,225,421,885

Mutasi/perubahan Konstruksi Dalam Rp353.225.421.885,00 tersebut adalah sbb:

Pengerjaan

50,000,000 6,990,780,000 117,641,754,001 353,225,421,885 477,907,955,886

sebesar

124,682,534,001

Saldo Awal (2008 unaudited)

Penambahan : Koreksi Nilai

Rp Rp

353,225,421,885 353,225,421,885 477,907,955,886

Saldo Akhir (2008 audited)

C.2.3. C.2.3.1

Aset Lainnya Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Posisi Perbandingan Tuntutan Ganti Rugi 31 DES 2008

Rp247,670,720

31 DES 2007

Rp215,276,488

Kenaikan / (penurunan)

Rp32,394,232

C.2.3.2

Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain merupakan penambahan dari : salah catat /reklasifikasi nilai sebesar Rp. kurang catat /koreksi sebesar

C.2.4.

795.762.000,00

Rp. 2.725.731.000,00

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek TA 2008 sebesar Rp50.542.734.040,00 terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga, Uang Muka dari KPPN dan Pendapatan yang Ditangguhkan. Posisi Perbandingan Kewajiban Jangka Pendek 31 DES 2008

31 DES 2007

Rp237,524,654,040

C.2.4.1

Kenaikan / (penurunan)

Rp215,276,488

Rp237,309,377,552

Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang pada pihak ketiga merupakan kewajiban jangka pendek pada pihak ketiga. Utang pada pihak ketiga saat ini adalah Utang Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal. Utang pada pihak ketiga per 31 Desember 2008 sebesar Rp.208.577.944.182,00 terdiri dari : Utang Belanja Pegawai sebesar

Rp.

Utang Belanja Barang sebesar

290.120.760,00

Rp. 206.352.190.802,00

Terdiri dari : -

Utang Pembuatan Material SSB Rp186.697.813.500,00 (Satker Ditlantas Babinkam Polri / Ku Mabes I)

-

Utang Pembelian Tanah (Polda Jabar) Utang Wattah Utang Telepon Utang Listrik Utang Gas/ Air

-

Hutang Belanja Modal

sebesar

Rp.

177.200.000,00

Rp. 8.956.704.050,00 Rp. 4.546.964.779,00 Rp. 4.288.198.378,00 Rp. 1.685.310.095,00 Rp. 1.935.632.620,00

C.2.4.2

Uang Muka dari KPPN

Uang muka KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Sebagian besar nilai rupiah pada akun ini merepresentasikan jumlah belanja pegawai (gaji) bulan Januari 2009 yang telah diterima oleh Bendahara Pengeluaran dari KPPN pada tanggal 31 Desember 2008 dan telah dibayarkan kepada Personel Polri pada tanggal 5 Januari 2009. Uang Muka dari KPPN

TA 2008

Rp. 6.447.790.456,00

Uang Muka dari KPPN

TA 2007

Rp. 78.512.750.048,00

C.2.4.3

Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang ditangguhkan merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Penerimaan. Nilai Rupiah pada akun ini merepresentasikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari SSB yang sudah dipungut dari masyarakat pada tanggal 28, 28, 30 dan 31 Desember 2008 tetapi belum disetor ke kas negara pada tanggal pelaporan karena Bank persepsi tidak menerima setoran sejak tanggal 27 Desember 2008. Pendapatan tersebut telah disetorkan ke kas negara pada bulan Januari 2009 sebagaimana bukti SSBP dan R/C terlampir. Pendapatan yang ditangguhkan TA 2008 Rp. 22.498.919.402,00 Pendapatan yang ditangguhkan TA 2007 Rp. 38.181.921.707,00

C.2.5.

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar TA 2008 sebesar Rp. 559.642.934.968,00 terdiri dari Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek. C.2.5.1

Cadangan Piutang

Cadangan Piutang merupakan akun penyeimbang dari akun Bagian Lancar TGR. Cadangan Piutang TA 2008 Rp. 4.184.929.102,00 Cadangan Piutang TA 2007 Rp.

45.594.238,00

C.2.5.2

Cadangan Persediaan

Cadangan Persediaan merupakan akun penyeimbang dari akun Persediaan Cadangan Persediaan TA 2008 Rp. 764.035.950.048,00 Cadangan Persediaan TA 2007 Rp. 437.011.904.156,00

C.2.5.3 Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Hutang jk pendek Dana yang disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek adalah akun penyeimbang hutang jangka pendek. TA 2008 (minus) Rp. 208.577.944.182,00 TA 2007 (minus) Rp. 16.557.102.589,00

C.2.6

Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi TA 2008 sebesar Rp. 70.817.592.414.260,00 terdiri dari Dana diinvestasikan dalam Aset Tetap dan Dana diinvestasikan dalam Aset Lainnya. C.2.6.1

Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Dana diinvestasikan dalam aset tetap adalah akun penyeimbang aset tetap. TA 2008 Rp. 70.813.823.250.540,00 TA 2007 Rp. 88.932.368.765.395,00 C.2.6.2

Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Dana diinvestasikan dalam aset lainnya adalah akun penyeimbang aset lainnya. TA 2008 Rp. 3.769.163.720,00 TA 2007 Rp.

215.276.488,00

D. Pengungkapan Penting Lainnya D.1. Rekening Pemerintah Dalam rangka penertiban rekening atas nama pejabat/rekening di lingkungan Polri, maka disosialisasikan kepada seluruh Kasatker dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerimaan di lingkungan Polri tentang : -

Peraturan Menteri keuangan RI nomor 56/PMK.05/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Pengenaan sanksi dalam rangka pengelolaan dan penertiban rekening pada kementerian pada Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

-

Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 57/PMK.05/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

-

Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 58/PMK.05/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

-

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 35/PB/2007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Petunjuk Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja.

-

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 36/PB/2007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Tindak lanjut atas Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

Dalam rangka memenuhi surat Menteri Keuangan nomor S-713/MK/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang investigasi terhadap rekening Kementerian Negara/Lembaga oleh Inspektorat Jenderal di Kementerian/Lembaga (yang diklarifikasikan oleh TPTP sebagai penyimpangan ringan), maka Polri telah membentuk Tim penyelesaian yang terpadu dari Itwasum Polri dan Pusku Polri untuk segera melaksanakan melaksanakan penertiban dengan mengambil langkah : -

Inventarisasi rekening.

-

Pengisian questioner dan permintaan dokumen.

-

Melaksanakan pendalaman untuk memperoleh penjelasan yang akurat.

Hasil investigasi akan disampaikan kepada Tim Penertiban Rekening Pemerintah (TPRP) disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2008.

D.2. Dana Non APBN Pelaporan seluruh sisa dana non APBN yang ada pada rekening atas nama Kapusku dan Kabidku sebagai berikut :

Tabel 33 Rekening Lain-Lain Polda

NO

SALDO AWAL

PENERIMAAN

DANA SAMSAT TSP DSP CATUR SAKTI RUMKIT PON HIBAH PILKADA PEMDA SAMSAT LANTAS DPK MESJID KPR BTN ABB MAJALAH MAPAN LAHAN PARKIR SEWA GEDUNG AKDA PUSKU PENAMPUNGAN

8,818,781,676.66 212,812,160.78 3,198,526,167.62 3,055,702,279.36 778,773,710.28 31,831,394.00 81,819.00 68,016,862,658.06 1,391,221.69 14,599,618.34 73,463,581.00 57,695,084,185.91 -

42,321,391,470.80 7,365,839,318.51 2,033,064,438.50 6,757,887,436.44 102,303,790,953.56 13,193,673,293.77 26,154,854,453.00 334,844,561,848.00 41,041,557,362.00 1,837,417,847.21 375,080,397,727.28 14,212,804.28 5,729,585.49 163,306,990.00 922,028,069.00 2,927,911.00 156,316,790.00 59,945,180.00 32,590,466,360.50 3,143,520,212.20

42,282,383,841.50 7,233,663,605.79 1,221,202,033.95 6,012,440,927.38 93,734,152,333.28 13,159,240,720.00 4,998,551,052.00 328,660,618,570.00 40,089,009,386.00 1,823,840,848.00 309,483,168,591.57 15,603,000.00 11,639,000.00 163,303,750.00 922,028,069.00 372,000.00 156,316,790.00 59,945,180.00 16,555,611,426.84 -

9,270,337,807.59 648,090,786.50 4,010,388,572.17 2,305,883,412.31 9,381,841,365.56 34,432,573.77 21,156,303,401.00 5,869,623,978.00 984,379,370.00 13,658,818.21 94,499,870,888.38 1,025.97 8,690,203.83 3,240.00 76,019,492.00 73,729,939,119.57 -

22 LAIN-LAIN a. Penggantian uang Pagar b. Korem /Premanisme c. Babinkam /Premenisme d. Deops f. dll JU M L A H

141,897,910,472.70

412,474,400.00 193,000,000.00 364,490,000.00 19,848,082,040.00 1,010,810,936,491.54

20,293,720.00 193,000,000.00 364,490,000.00 19,197,962,280.00 886,358,837,125.31

392,180,680.00 650,119,760.00 223,031,764,494.86

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JENIS

PENGELUARAN

SALDO

Untuk dana Pilkada Pemda telah disetorkan kembali ke Pemda, sedangkan untuk dana Deops sisanya telah disetorkan kembali ke kas negara.

D.3. Pengembalian Belanja Adanya kekurangan pencatatan pada kas bendahara pengeluaran sebesar Rp1.034.433.664,00 dan sisa dana tersebut telah disetor ke kas negara setelah tanggal pelaporan.

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 1. Dasar Hukum Pemeriksaan a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30; b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55; c. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 2; d. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1. 2. Tujuan Pemeriksaan Tujuan pemeriksaan laporan keuangan Polri adalah pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan Polri dengan memperhatikan: a. Kesesuaian Laporan Keuangan yang diperiksa dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); b. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan dalam SAP; c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan dan d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). 3. Sasaran Pemeriksaan Untuk mencapai tujuan pemeriksaan di atas, pemeriksaan atas laporan keuangan Polri menilai asersi pemerintah yang meliputi keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, penilaian, hak dan kewajiban dan pengungkapan. Pengujian asersi tersebut dilakukan dengan memperhatikan: a. Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya; termasuk rekening atas nama instansi/pejabat. b. Rekonsiliasi realisasi APBN antara Polri dengan Departemen Keuangan/KPPN. c. Penganggaran dan realisasi belanja modal dan pencatatan aset tetapnya; d. Pelaporan dan pengelolaan aset tetap; e. Sistem Pengendalian Intern; f. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 4. Standar Pemeriksaan Standar Pemeriksaan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2006 5. Metode Pemeriksaan Metodologi pemeriksaan atas Laporan Keuangan Polri TA. 2008 meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Persiapan meliputi kegiatan pemahaman tujuan dan harapan penugasan, pemantauan tindak lanjut, penyusunan kebutuhan pemeriksa, pemahaman entitas, penilaian resiko, penetapan materialitas

BPK

LHP – LK Polri Tahun 2008

4

dan metode uji petik, pelaksanaan prosedur analitis awal, serta penyusunan program pemeriksaan terinci dan program kerja perorangan. Pelaksanaan pemeriksaan meliputi pelaksanaan pengujian analitis terinci, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan saldo, penyelesaian penugasan, penyusunan ikhtisar koreksi, penyusunan konsep temuan pemeriksaan, pembahasan konsep temuan pemeriksaan dengan pejabat entitas yang diperiksa, perolehan tanggapan resmi dan tertulis dari pejabat entitas yang diperiksa, penyampaian temuan pemeriksaan. Pemeriksaan juga dilaksanakan secara interim terhadap Laporan Keuangan Polri Semester I Tahun Anggaran 2008. Pelaporan hasil pemeriksaan meliputi penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan, penyampaian dan pembahasan konsep tersebut kepada pejabat entitas yang diperiksa, dan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Polri Tahun 2008 juga mencakup hasil pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Polri Tahun 2008. 6. Waktu Pemeriksaan Jangka waktu pemeriksaan yaitu 45 hari mulai tanggal 13 Februari 2009 sampai dengan 16 April 2009. Sedangkan jangka waktu pemeriksaan interim yaitu 25 hari mulai tanggal 9 Desember 2008 sampai dengan 2 Januari 2008. 7. Objek Pemeriksaan Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2008. 8. Batasan Pemeriksaan Mengingat lingkup wilayah Polri yang cukup luas dengan jumlah satuan yang cukup besar dan tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, maka pemeriksaan dalam rangka pengujian substantif akan dilakukan secara uji petik (sampling) terhadap beberapa satuan. Pemilihan satuan yang akan dipilih sebagai sample didasarkan atas: 1) Jumlah anggaran belanja masing-masing satuan sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2008. 2) Jumlah aset masing-masing satuan sebagaimana dilaporkan dalam Neraca Polri Tahun 2008. 3) Frekuensi pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan satker Sample yang dipilih diharapkan dapat mewakili minimal 30% dari total anggaran belanja Polri TA 2008, minimal 60% dari total aset Polri Tahun 2008 dan 21% dari total satker Polri tahun 2008. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, maka satuan-satuan yang dipilih untuk diperiksa adalah sebagai berikut:

BPK

LHP – LK Polri Tahun 2008

5

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Mabes Polri Polda Jabar Polda Jambi Polda Sumbar Polda Sulut Polda Gorontalo Polda Bangka Belitung

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BPK

LHP – LK Polri Tahun 2008

6

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008

Nomor Tanggal

: :

38b /HP/XIV/4/2009 30 April 2009

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI.................................................................................................................................. i RESUME LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN ........................................................ii HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN .................................... 1 A. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan SPI Tahun 2005, 2006 dan 2007 .................................. 1 B. Temuan Pemeriksaan SPI Tahun 2008.................................................................................... 1 1.

Sistem Pengendalian Intern Atas Pencatatan Dan Pelaporan Aset Tetap Pada Neraca Polri Per 31 Desember 2008 Belum Memadai ……………................

1

2.

Pengamanan Aset Tanah Polri Melalui Pensertifikatan Belum Berjalan Secara Optimal ..............................................................................

9

3.

Sistem Pengendalian Intern Atas Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Di Neraca Polri Per 31 Desember 2008 Belum Memadai...

15

4.

Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri Belum Transparan dan Akuntabel ........................................................................................................ Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Organisasi dan Keuangan Sekretariat Kompolnas Belum Memadai …………………….........................

18

5.

Lampiran .....................................................................................................................

BPK-RI

LHP SPI- LK POLRI Tahun 2008

Halaman i

23

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RESUME LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pasal 30 Undang-Udang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Untuk selanjutnya laporan keuangan dimaksud disebut dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Dalam penyusunan LKPP tersebut, berdasarkan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2008 dan 2007 yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Polri tersebut merupakan tanggungjawab Kapolri. Tanggungjawab BPK adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mengharuskan BPK melaksanakan pengujian atas efektifitas pengendalian intern dan kepatuhan Laporan Keuangan Polri terhadap peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas pengendalian intern merupakan tanggungjawab Kapolri. Namun, tujuan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas pengendalian intern tersebut. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. Sistem pengendalian intern Polri terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai atas keandalan laporan keuangan yang disampaikan kepada Presiden dan Menteri Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem Pengendalian Intern tersebut meliputi berbagai kebijakan dan prosedur yang menyediakan keyakinan yang memadai bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terkait dengan: (1) catatan

BPK-RI

LHP SPI- LK POLRI Tahun 2008

Halaman ii

laporan keuangan; (2) penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang diberikan; (3) keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Polri yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut: 1. Sistem pengendalian intern atas pencatatan dan pelaporan aset tetap pada Neraca Polri per 31 Desember 2008 belum memadai 2. Pengamanan aset tanah Polri melalui pensertifikatan belum berjalan secara optimal 3. Sistem pengendalian intern atas pencatatan dan pelaporan persediaan di Neraca Polri per 31 Desember 2008 belum memadai 4. Pengelolaan barang bukti di lingkungan Polri belum transparan dan akuntabel 5. Sistem pengendalian intern pengelolaan organisasi dan keuangan Sekretariat Kompolnas belum memadai

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan Kapolri agar: 1. Memerintahkan Deputi Kapolri Bidang Logistik untuk membuat mekanisme rekonsiliasi antara fungsi logistik dengan keuangan di setiap jenjang pelaporan dari tingkat Polres, Polda, hingga Mabes Polri, dan membuat standar format Laporan Hasil Rekonsiliasi Aset Tetap yang berlaku di jajaran Polri serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran inventarisasi dan revaluasi aset di jajaran Polri 2. Memerintahkan Deputi Kapolri Bidang Logistik untuk menginventarisasi aset tanah yang masih dalam proses pengurusan sertifikat maupun yang belum di jajaran Polri dan menyusun perkiraan perhitungan anggaran untuk pensertifikatan tanah serta meningkatkan koordinasi dengan Sde Renbang Polri terkait dengan dukungan anggaran pensertifikatan tanah pada anggaran tahun 2010, 3. Memerintahkan Deputi Kapolri Bidang Logistik untuk membuat ketentuan mengenai mekanisme pelaporan persediaan secara berjenjang dari tingkat Polsek, Polres, Polda sampai dengan Mabes Polri dan menetapkan prosedur dan mekanisme stock opname, 4. Membentuk tim teknis terkait dengan usulan Kabareskrim mengenai revisi struktur organisasi Bareskrim dan fungsi reskrim kewilayahan yang menangani barang bukti dan tahanan serta memerintahkan Kabareskrim untuk membuat mekanisme pelaporan atas pengelolaan barang bukti mulai dari tingkat Polsek sampai dengan Mabes Polri, 5. Berkoordinasi dengan Ketua Kompolnas dengan membentuk tim teknis untuk mengkaji ulang Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional dan Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kompolnas sebagai upaya untuk merevitalisasi organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat Kompolnas menjadi unit organisasi eselon satu yang berada dan menyatu dengan struktur organisasi Kompolnas.

Atas pemeriksaan tersebut, selain Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, BPK RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan

BPK-RI

LHP SPI- LK POLRI Tahun 2008

Halaman iii

Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2008 yang memuat opini Tidak Memberikan Pendapat dengan nomor 38a/HP/XIV/04/08 tanggal 30 April 2009 dan dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dengan nomor 38c/HP/XIV/04/08 tanggal 30 April 2009.

Jakarta, 30 April 2009 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Hery Subowo, SE.Ak., MPM, CIA, CFE Akuntan, Register Negara No.D-17.698

BPK-RI

LHP SPI- LK POLRI Tahun 2008

Halaman iv

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN A. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan SPI Tahun 2005, 2006 dan 2007

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2005 mengungkapkan sebanyak 8 (delapan) temuan pemeriksaan SPI. Hasil pemeriksaan atas tindak lanjut diketahui bahwa sebanyak 2 (dua) temuan telah ditindaklanjuti Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2006 mengungkapkan sebanyak 9 (sembilan temuan) temuan pemeriksaan SPI. Hasil pemeriksaan atas tindak lanjut diketahui bahwa sebanyak 6 (enam) temuan telah ditindaklanjuti. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2007 mengungkapkan sebanyak 8 (delapan) temuan pemeriksaan SPI. Hasil pemeriksaan atas tindak lanjut diketahui bahwa sebanyak 5 (lima) temuan telah ditindaklanjuti. Rincian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan SPI dapat dilihat pada Lampiran 1.

B. Temuan Pemeriksaan SPI Tahun 2008 1. Sistem Pengendalian Intern Atas Pencatatan Dan Pelaporan Aset Tetap Pada Neraca Polri Per 31 Desember 2008 Belum Memadai Dalam Neraca Polri per 31 Desember 2008 yang disampaikan kepada Departemen Keuangan antara lain dilaporkan nilai aset tetap sebesar Rp69.880.171.175.311,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Tanah

: Rp28.654.013.368.316,00

b. Gedung dan Bangunan

: Rp27.017.658.646.200,00

c. Peralatan dan Mesin

: Rp13.681.762.408.003,00

d. Jalan,Jembatan,Irigasi & Jaringan

: Rp

334.191.997.153,00

e. Aset Tetap Lainnya

: Rp

67.862.221.638,00

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

: Rp

124.682.534.001,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa data aset tersebut berasal dari Staf Deputi Logistik (Sdelog) Polri melalui proses berikut : a. Delog Kapolri melalui surat No. Pol. B/3310/XII/2008/Sdelog tanggal 31 Desember 2008 perihal Pelaporan hasil inventarisasi BMN dan laporan aset kekayaan BMN Semester II Tahun 2008 kepada satker Mabes Polri dan Polda dengan melampirkan form yang berisi posisi aset per 31 Desember 2008, mutasi tambah kurang dan saldo akhir per 31 Desember 2008 untuk masing-masing jenis aset.

BPK-RI

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 1 dari 29

b. Seluruh satker Mabes Polri dan Polda (Rolog Polda) telah mengisi form tersebut dan mengirimkannya kepada Bagian Infolog Biro Jianstra Sdelog Polri; c. Data tersebut selanjutnya dievaluasi ketepatan pengklasifikasiannya dan dikompilasi oleh Bagian Infolog Biro Jianstra Sdelog Polri. Evaluasi dilakukan tanpa memperhatikan kewajaran penilaian dan status terkini dari aset-aset yang dilaporkan; d. Hasil kompilasi tersebut kemudian disampaikan kepada Pusku Polri sebagai dasar pencantuman data Aset Polri pada Neraca Polri Tahun 2008.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut secara uji petik pada Satker Mabes Polri dan Polda Jabar, Polda Jambi dan Polda Sumbar diketahui beberapa hal sebagai berikut: a. Dari monitoring Bagian Infolog Rojianstra Sdelog Polri diketahui bahwa belum seluruh satker di jajaran Polri dilakukan proses Inventarisasi aset tetapnya oleh Tim DJKN sampai dengan akhir tahun 2008. Perbandingan satker-satker yang sudah dilakukan inventarisasi aset tetap dengan yang belum dilakukan inventarisasi aset tetap adalah sebagai berikut: No.

Satker

Jumlah Satker Menurut DIPA

Satker yg sudah Inventarisasi

Satker dalam proses di Inventarisasi

Prosentase (%)

1

Kewilayahan (Polda)

911

255

656

28%

2

Mabes Polri

50

33

17

66%

Jumlah

961

288

673

30%

Dari penjelasan bagian Infolog Rojianstra diketahui hasil inventarisasi nilai aset yang dilaksanakan oleh Tim DJKN Departemen Keuangan untuk di tingkat Polda (wilayah) dan Mabes Polri belum jadikan dasar dalam menyusun laporan nilai aset dalam SABMN. Dari hasil pemeriksaan pada Poda Jabar diketahui bahwa hasil inventarisasi dan revaluasi Aset Tetap oleh DJKN juga masih terdapat beberapa kelemahan, sebagai berikut: 1) Terdapat beberapa Satker yang belum mendapatkan hasil Inventarisasi dan Revaluasi Aset dari DJKN sehingga belum dapat menggunakan hasil Inventarisasi dan Revaluasi Aset oleh DJKN tersebut dalam penyusunan SIMAK BMN dan Neraca. 2) Hasil pemeriksaan secara uji petik pada beberapa Satker di lingkungan Polda Jawa Barat diketahui bahwa terdapat beberapa Satker yang tidak

BPK-RI

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 2 dari 29

menggunakan nilai Aset Tetap hasil inventarisasi DJKN dalam penyusunan Laporan BMN tingkat UAKPB. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa seluruh Satker di lingkungan Polda Jawa Barat tidak menggunakan nilai Aset Tetap hasil revaluasi DJKN dalam penyusunan Laporan BMN tingkat UAKPB. 3) Penilaian DJKN atas barang-barang dengan jenis yang sama dengan tahun perolehan yang sama tidak konsisten. Barang dengan jenis dan tahun perolehan yang sama pada Satker yang berbeda dinilai tidak konsisten (tidak sama nilainya) oleh DJKN. 4) Terdapat barang-barang inventaris yang dianggap tidak ada/hilang oleh Tim Inventarisasi dan Revaluasi dari DJKN karena Satker tidak dapat menunjukkan data-data pendukung kepemilikannya. Dari hasil pemeriksaan pada Polda Jambi diketahui bahwa hasil inventarisasi yang dilakukan DJKN tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dalam membantu penyusunan Neraca per 31 Desember 2008. Hal tersebut antara lain disebabkan karena: 1) Adanya kemungkinan bahwa hasil inventariasi BMN oleh DJKN tersebut tidak akurat dikarenakan proses inventarisasi hanya dilakukan dengan menggunakan metode sampling, sehingga tidak setiap BMN yang dilaporkan dalam Laporan BMN benar-benar dihitung dan dicek keberadaannya. 2) Laporan hasil inventarisasi BMN tersebut baru disampaikan kepada satker terkait pada setelah Laporan BMN semester II Tahun 2008 dan Neraca per 31 Desember 2008 selesai disusun, yaitu pada bulan Februari 2009. b.

No.

BPK-RI

Belum dilakukan validasi data aset tanah dan bangunan yang dilaporkan dalam neraca Polda dengan data yang berada pada Biro Faskon Sdelog sebagai pembina fungsi aset tanah dan bangunan. Biro Faskon sebagai pembina fungsi aset tanah dan bangunan mempunyai data tanah dan bangunan dan melaporkan secara lebih detail mengenai luas, status dan lokasi tanah dan bangunan per Polda meskipun belum mencantumkan nilai aset. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas Laporan Keuangan Polda diketahui bahwa data luas tanah dan bangunan berdasarkan laporan neraca Rolog Polda ternyata berbeda dengan data luas tanah dan bangunan yang ada pada Bagian Inventarisasi Biro Faskon Sdelog Polri, antara lain: Satker

Data luas tanah

Data luas tanah

Menurut neraca

Biro Faskon Delog

Selisih

1

Polda Sumut

3.615.093 m2

1.674.494 m2

1.940.599 m2

2

Polda Jabar

1.400.000 m2

2.652.892 m2

1.252.892 m2

3

Polda Sultra

2.082.548 m2

722.591 m2

1.359.957 m2

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 3 dari 29

c. Pada satker Mabes Polri belum dilakukan rekonsiliasi antara UAKPA dengan UAKPB sehingga masih terdapat perbedaan nilai aset tetap yang dilaporkan pada Laporan Keuangan satker dan aset tetap pada Laporan SABMN. d. Pada UAPB-W (Polda) , tidak pernah dilakukan rekonsiliasi antara Subbag Infolog dengan Bagian Peralatan (Pal), Bagian Bekal Umum (Bekum), dan Bagian Fasilitas Konstruksi (Faskon) yang bertugas untuk melakukan pembinaan dalam hal pelaporan dan inventarisasi Aset/BMN Polri. Tidak adanya mekanisme rekonsiliasi tersebut menyebabkan jumlah aset tetap yang dilaporkan oleh masing-masing Bag berbeda dengan jumlah yang dilaporkan oleh Subbag Infolog. Penyebab sulitnya dilakukan rekonsiliasi antara lain dikarenakan data aset yang dilaporkan oleh masing-masing Bag hanya berupa jumlah kuantum tanpa disertai dengan nilai aset yang dinyatakan dalam satuan rupiah. Hasil prosedur analitis dan pemeriksaan substantif atas saldo perkiraanperkiraan Aset Tetap pada Neraca Polda Jabar per 31 Desember 2008 dengan membandingkan enam data saldo Aset Tetap yaitu: 1) Saldo Aset Tetap pada Neraca UAPPA-W, 2) Saldo Aset Tetap hasil kompilasi Neraca UAKPA, 3) Saldo Aset Tetap Laporan BMN UAPPB-W, 4) Saldo Aset Tetap hasil kompilasi Laporan BMN UAKPB, 5) Saldo Aset Tetap Polda Sulut pada Catatan atas Laporan Keuangan UAPA, 6) Saldo Aset Tetap dari rincian Laporan BMN UAPB. diketahui bahwa masih terdapat perbedaan Saldo Aset Tetap dari keenam data tersebut di atas, sebagai berikut: Akun Tanah Peralatan & Mesin Gedung & Bangunan Jalan, Irigasi & Jaringan Aset Tetap Lainnya Diinvestasikan Dlm Aset Tetap

Neraca Kompilasi UAPPA-W UAKPA 849.843,66 849.843,66 401.731,39 401.731,39 1.131.877,08 1.131.877,08 39.424,65 39.424,65 1.872,83 1.872,83 2.424.749,63

2.424.749,63

Rincian UAPA

2.424.993,18

2.424.993,18

Lampiran BMN Kompilasi UAPPB-W UAKPB 849.843,66 849.843,66 401.904,78 401.904,78 1.131.877,08 1.131.877,08 39.424,65 39.151,15 1.942,98 2.211,48

849.843,66 401.904,78 1.131.877,08 39.424,65 1.942,98

2.453.289,83

2.424.993,18

2.453.284,83

Rincian UAPB

Pada UAPAW Polda Jambi diketahui bahwa Neraca Polda Jambi per 31 Desember 2008 bukan sepenuhnya merupakan hasil kompilasi dari Neracaneraca yang disusun dan dan dilaporkan secara berjenjang oleh satker-satker yang berada di jajaran Polda Jambi. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan adanya perbedaan nilai saldo akun-akun Neraca yang disajikan di Neraca Polda Jambi per 31 Desember 2008 dengan hasil kompilasi dari 27 Neraca satker per 31 Desember 2008 yang ada di jajaran Polda Jambi sebagai berikut:

BPK-RI

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 4 dari 29

Nama Perkiraaan Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Persediaan Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya

Saldo menurut Neraca UAPPA-W

Saldo menurut kompilasi Neraca UAKPA

174.035.950 106.078.447 2.089.754.294 79.028.841.835 106.967.226.748 310.992.649.846 49.200.000 1.295.093.000

174.047.999 126.764.550 2.069.104.294 79.028.841.835 106.967.226.748 311.010.649.846 49.200.000 1.277.093.000

Selisih (12.049) (20.686.103) 20.650.000 (18.000.000) 18.000.000

Pada UAPAW Polda Sumbar diketahui bahwa Neraca Polda Sumatera Barat per 31 Desember 2008 bukan sepenuhnya merupakan hasil kompilasi dari Neraca-neraca yang disusun dan dan dilaporkan secara berjenjang oleh satker-satker yang berada di jajaran Polda Sumatera Barat. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan adanya perbedaan nilai saldo aset tetap yang disajikan di Neraca Polda Sumatera Barat (UAPA-W) per 31 Desember 2008 dengan hasil kompilasi dari 36 Neraca satker (UAKPA) per 31 Desember 2008 yang ada di jajaran Polda Sumatera Barat sebagai berikut:

No. 1 2 3 4 5 6

Nama Perkiraan Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Konstruksi dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya JUMLAH

e.

Kompilasi Satker 874.203.914.600 1.078.607.232.393 2.193.840.349.704 2.662.295.000 2.792.018.000 4.152.105.809.697

Neraca UAPPA-W 874.203.914.600 1.074.539.842.968 2.198.505.826.704 2.662.295.000 2.830.718.000 4.152.742.597.272

Selisih 4.067.389.425 (4.665.477.000) (38.700.000) (636.787.575)

Seluruh satker di jajaran Polda Sumbar telah menggunakan program aplikasi SABMN dalam menatausahakan BMN yang ada di jajarannya, namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai adanya kelemahan-kelemahan yang menyebabkan implementasi SABMN belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal, antara lain sebagai berikut: 1) Kualitas SDM (Operator SABMN) yang kurang memadai dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pelatihan megenai SABMN sehingga apabila ditemukan permasalahan dalam aplikasi SABMN tersebut banyak satker yang tidak dapat menyelesaikannya. 2) Keterbatasan jumlah personil pada suatu satker yang menyebabkan personil yang ditugaskan untuk menangani SABMN seringkali juga harus mengerjakan pekerjaan/tugas rutin lainnya.

BPK-RI

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 5 dari 29

3) Masih sering dijumpainya permasalahan berupa error/kesalahan yang diakibatkan oleh kelemahan sistem sehingga kerap kali output berupa laporan BMN yang dihasilkan dari sistem tersebut tidak sesuai dengan data yang diinput oleh Operator. 4) Para pelaksana (operator) SABMN kerap mengalami kesulitan dalam melaporkan nilai aset yang diperoleh dari hasil pengadaan yang dilakukan secara terpusat dikarenakan Surat Perintah Pengeluaran Material (SPPM) yang disampaikan kepada satker-satker di wilayah hanya mencantumkan kuantum (jumlah unit) barang yang dikirim tanpa disertai dengan nilainya. 5) Kesulitan yang dialami Operator dalam mengelompokkan aset ke dalam kelompok barang yang tepat dikarenakan kodifikasi barang yang disediakan oleh aplikasi SABMN belum mengakomodir seluruh jenis aset yang dimilki/dikuasai Polri terutama untuk alat-alat khusus kepolisian. 6) Belum seluruh satker di jajaran Polda Sumbar didukung dengan fasilitas komputer yang memadai untuk mengoperasikan program aplikasi SABMN, baik dari sisi jumlah maupun spesifikasi teknis komputernya. 7) Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan SABMN baik dukungan anggaran untuk pemenuhan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pengoperasian SABMN maupun dukungan anggaran untuk insentif bagi para operator/pelaksana penatausahaan BMN agar para personil/petugas tersebut lebih termotivasi untuk bekerja dengan lebih optimal. f.

Prosedur untuk meyakinkan kelengkapan pencatatan aset tetap belum berjalan optimal karena dari hasil pemeriksaan secara uji petik di Satker di jajaran Polri diketahui terdapat beberapa hasil pengadaan Tahun 2008 dan beberapa peralatan pengadaan tahun sebelumnya yang belum dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Neraca BMN dan terdapat pembangunan gedung yang belum selesai tetapi belum dilaporkan dalam Laporan Neraca Aset sebagai akun Konstruksi Dalam Pengerjaan

g.

Polri tidak memiliki prosedur/mekanisme pengendalian khusus untuk pencatatan kapitalisasi nilai pemeliharaan Aset Tetap. Dengan demikian nilai pemeliharaan Aset Tetap tidak pernah dikapitalisasi ke dalam Nilai Aset tetap pada SIMAK-BMN.

h.

Masih terdapat kelemahan dalam penilaian aset tetap: 1) Penilaian aset tanah dan bangunan yang tidak didukung data NJOP (nilai aset Denma mabes Polri berupa tanah Rp10.490.934.000.000 dan bangunan sebesar Rp1.441.080.389.000 belum didasarkan dari nilai NJOP dan hasil konfirmasi bahwa nilai perolehan tersebut hasil survai namun laporan hasil survei belum didapat oleh Tim termasuk aset tanah Sespim Polri dan Secapa Polri.) 2) Terdapat penilaian aset yang tidak sesuai dengan nilai perolehannya.

BPK-RI

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 6 dari 29

3) masih terdapat kesalahan input nilai aset tetap dalam aplikasi SABMN (penilaian Gedung dan Bangunan pda satker Dirtpoludara berdasarkan harga peroleh per unit bukan harga per m2 dengan taksiran harga per unit Rp1.500.000,00). i.

Terdapat prosedur penghapusan aset yang tidak sesuai ketentuan (pada beberapa Satker Mabes Polri diketahui terdapat beberapa kendaraan R4, R6 dan R2 yang masih dalam proses dan belum ada Skep Penghapusan ternyata kendaraan tersebut sudah tidak dilaporkan dalam Laporan SABMN, selain itu kendaraan yang telah dihapuskan sesuai Skep masih tercatat dalam Laporan SABMN pada satker yang bersangkutan)

j.

Masih terdapat kesalahan klasifikasi aset tetap berupa peralatan dan mesin ke perkiraan aset tetap lainnya dan sebaliknya. Dan masih terdapat aset yang rusak tetapi belum direklasifikasi ke aset lainnya,

Hal tersebut tidak sesuai dengan: a.

b.

BPK-RI

PP No. 24 tahun 2006 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 tentang Aset Tetap: 1)

Paragraf 29. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

2)

Paragraf 31. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

3)

Paragraf 32. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

4)

Paragraf 33. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Keputusan Menteri Keuangan No. 01/KM.12/2001 tentang pedoman Kapitalisasi barang kekayaan milik negara dalam sistem akuntansi pemerintah, pasal 3 menyatakan bahwa pengeluaran yang dikapitalisasikan

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 7 dari 29

dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya. Kondisi tersebut mengakibatkan jumlah dan nilai aset tetap yang disajikan dalan Neraca Polri per 31 Desember 2008 tidak akurat dan tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut disebabkan karena: a. Kuantitas dan kualitas SDM yang menangani inventarisasi aset Polri belum memadai; b. Koordinasi antara satker terkait dengan pelaksanaan inventarisasi aset Polri belum berjalan dengan optimal. c. Pengawasan dan pengendalian atas aset yang dikelola di jajaran Polri masih lemah. Atas temuan SPI tersebut, pihak Polri menanggapi: a. Mabes Polri 1) Untuk aset yang belum dilakukan rekonsiliasi akan dilaksanakan rekonsiliasi ulang berdasarkan hasil inventarisasi dari DJKN Depkeu dan akan dimuat dalam laporan Semester I TA 2009. 2) Secara sistem akuntansi yang berlaku belum bisa menampung atau memperlakukan biaya pemeliharaan sebagai pengeluaran kapitalisasi atau menambah harga perolehan aset. b. Polda Jambi 1) Menerima hasil temuan dan akan ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan dari tingkat UAKPA sehingga akan mendapatkan Necara Polda Jambi secara akurat yaitu nilai neraca seluruh UAKPA sama dengan nilai neraca tingkat UAPPAW. 2) Akan diadakan koreksi ulang atau perbaikan data aset sesuai dengan hasil Inventarisasi DJKN. c. Polda Jabar 1) Terkait hasil inventarisasi dan revaluasi di beberapa satker jajaran Polda Jabar akan segera dilakukan koordinasi dengan pihak DJKN. 2) Bidku dan Biro Logistik akan menggalakkan seluruh satker di jajararan Polda Jabar untuk menggunakan hasil inventarisasi da revaluasi aset Polda Jabar oleh DJKN dalam penyusunan laporan keuangan Polda Jabar tahun mendatang. 3) Biro logistik akan melaksanakan rekonsiliasi antara SIMAK BMN Subbag Infolog dengan laporan manual aset tetap dari bagian Faskon, bagian PAL, dan bagian Benkum Biro Logistik sehingga terjadi persesuaian data.

BPK-RI

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 8 dari 29

d. Polda Sumbar Bidku dalam menyusun neraca Polda Sumbar per 31 Desember 2008 selalu melaksanakan koordinasi dengan Biro Logistik selaku pengemban fungsi logistik di lingkungan Polda dan dengan BPKP wilayah sumbar.

BPK-RI menyarankan Kapolri agar memerintahkan Deputi Kapolri Bidang Logistik untuk: a. Melakukan rekonsiliasi dan koreksi aset tetap antara fungsi logistik dengan fungsi keuangan secara berjenjang mulai dari tingkat Polres, Polda hingga Mabes Polri berdasarkan hasil inventarisasi dan revaluasi dari DJKN Depkeu. b. Membuat mekanisme rekonsiliasi yang antara fungsi logistik dengan keuangan di setiap jenjang pelaporan dari tingkat Polres, Polda, hingga Mabes Polri, dan membuat standar format Laporan Hasil Rekonsiliasi Aset Tetap yang berlaku di jajaran Polri. c. Meningkatkan koordinasi dengan jajaran DJKN wilayah dan pusat dalam upaya percepatan inventarisasi dan revaluasi aset tetap di jajaran Polri. d. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran inventarisasi dan revaluasi di jajaran Polri, termasuk meningkatkan kualitas SDM logistik yang menangani inventarisasi aset untuk memperoleh pemahaman yang sama atas mekanisme pelaporan aset.

2. Pengamanan Aset Tanah Polri Melalui Pensertifikatan Belum Berjalan Secara Optimal Berdasarkan laporan data Barang Tidak Bergerak (BTB) Polri untuk semester II TA. 2008 yang dilaporkan oleh Delog Kapolri sebagai pelaksana UAPB kepada Kapolri selaku UAPB diketahui bahwa rekapitulasi data tanah Polri di tingkat kewilayahan (Polda) maupun di tingkat Mabes seluruhnya seluas 170.871.201 m2 / 8.040 Persil, dari jumlah tersebut yang sudah bersertifikat seluas 28.380.595 m2 / 2.214 Persil atau 16,60%, dengan rincian: a. Tingkat Polda

: Luas 21.736.033 m2 / 2.089 Persil

b. Tingkat Mabes

: Luas 6.644.563 m2 / 125 Persil

Sedangkan tanah seluas 142.490.606 m2 / 5.826 Persil adalah tanah yang telah dikuasai Polri namun belum bersertifikat dan tanah dengan status pinjam pakai dengan rincian: a. Tingkat Polda: 1) Belum sertifikat

: Luas 140.041.397 m2 / 5.516 Persil.

2) Pinjam Pakai : Luas 1.055.622 m2 / 286 Persil. b. Tingkat Mabes: 1) Belum sertifikat

BPK-RI

: Luas 1.294.395 m2 / 24 Persil.

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 9 dari 29

2) Tanah yang belum bersertifikat seluas 141.335.792 m2 (140.041.397 m2 + 1.294.395 m2) perolehannya berasal dari: (a) Hibah seuas 26.685.803 m2 / 766 Persil (b) Pembelian/swadaya seluas 1.595.953 m2 / 241 Persil (c) Lain-lain seluas 113.054.036 m2 / 4.533 Persil Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengamanan aset tanah Polri melalui pensertifikatan belum berjalan dengan optimal. Selain itu dari hasil pemeriksaan diketahui pula bahwa: a. Terdapat beberapa sertifikat yang asli tanah milik Polri yang tidak ditemukan di Biro Logistik Polda Jabar maupun Subbag Logistik Satwil dan dinyatakan hilang, sebagai berikut: 1) Sertifikat nomor SK/146/DIT/PHT/HP/1978 untuk tanah seluas 20.208 m² yang berlokasi di Jl. Panunggal Blok Bojong Kel/Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya dan digunakan untuk asrama/rumah dinas anggota Polres Kota Tasikmalaya (Aspol Bojong). 2) Sertifikat nomor No. Sertifikat I/1975 untuk tanah seluas 10.145 m² yang berlokasi di Jl. Raya Kedaung Halang Bogor Utara Kota dan digunakan untuk Mapolresta Bogor. b. Tanah seluas 47.274 m2 yang berada di jajaran Polda Jabar bermasalah, sebagai berikut: 1) Tanah seluas 2.920 m2 yang digunakan oleh Mapolwil Purwakarta sejak tahun 1950 ternyata telah bersertifikat atas nama orang lain (R. Saleh Adikusumah, Sertifikat Hak Milik No. 174 dan No. 810 tahun 1986). Hasil pengecekan pihak Biro Logistik Polda Jabar ke BPN diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut memang tercatat atas nama yang bersangkutan. Pihak pemilik Sertifikat meminta agar tanah yang digunakan oleh Mapolwil Purwakarta tersebut dikembalikan atau dibeli oleh Polri. 2) Tanah dan bangunan seluas 2.789 m2 yang digunakan oleh Rumah Dinas Kapolwil Purwakarta ternyata telah bersertifikat atas nama orang lain (Al-Hilaby, Sertifikat No. 215, Surat Ukur No. 211 Tahun 1903). Pihak pemilik Sertifikat meminta penyelesaian uang sewa tanah dan bangunan dari tahun 1982 s.d. sekarang. 3) Tanah kosong di dalam Aspol Tegalsari Polres Purwakarta seluas 11.890 m2 yang telah dikuasai sejak tahun 1950. 4) Total keseluruhan dari Aspol Tegalsari Polres Purwakarta tersebut adalah 60.600 m2 dan telah disertifikatkan atas nama Polri seluas 44.545 m2, sedangkan sisanya seluas 16.055 m2 belum disertifikatkan. Dari sisa tanah seluas 16.055 m2 yang belum disertifikatkan tersebut terdapat tanah kosong seluas 11.890 m2 yang digugat kepemilikannya oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris atas tanah tersebut yaitu Rd. Siti Roedjimah dengan bukti girik No. 521 Persil 69 D.II dan akta PPAT Camat

BPK-RI

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 10 dari 29

Kecamatan Purwakarta pada tahun 1930. Pihak Polda Jabar dan BPN Purwakarta sepakat bahwa BPN akan membuat Surat Pemberitahuan kepada pihak penggugat untuk membuktikan bukti kepemilikannya. Apabila pihak penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya maka tanah tersebut akan disertifikatkan atas nama Polri, mengingat sebagian tanah seluas 44.545 m2 telah bersertifikat atas nama Polri. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan belum ada perkembangan terbaru atas penyelesaian gugatan maupun penyelesaian proses pensertifikatan tanah tersebut. 5) Tanah seluas 1.480 m2 yang digunakan Mapolsek Soreang dan dikuasai sejak tahun 1951 digugat oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris atas tanah tersebut yaitu Satjadibrata dengan bukti eks Eigendom Perponding No. 31. Pihak penggugat meminta ganti rugi kepada Polri. Berdasarkan keterangan BPN Kabupaten Bandung, tanah dan bangunan Polsek Soreang merupakan tanah eks hak barat yang telah diajukan Sertifikat Hak Pakai atas nama Polri, namun karena nomor perpondingnya belum ditemukan maka akan diumumkan di media massa dengan batas waktu 30 hari. Kepada masyarakat yang mengaku pemilik akan diminta menunjukkan bukti kepemilikan, apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak ada masyarakat yang mengaku sebagai pemilik atau yang mengaku sebagai pemilik tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan maka permohonan sertifikat atas nama Polri akan diproses. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan belum ada perkembangan terbaru atas penyelesaian gugatan maupun penyelesaian proses pensertifikatan tanah tersebut. 6) Tanah seluas 1.884 m² yang digunakan untuk Aspolwil Cirebon dan dikuasai sejak tahun 1951 digugat oleh pihak yang mengaku sebagai pemilik atas tanah tersebut yaitu H. A. Yani/Uci Arusi dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 1970 dan 1971 tahun 1981. Pihak penggugat meminta agar tanah dan bangunan dikembalikan. Tanah Aspolwil Cirebon tersebut merupakan tanah dan bangunan peninggalan Belanda yang masa Eigendomnya telah habis, tanah tersebut seharusnya menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, namun oleh Kepala Desa setempat telah diperjualbelikan kepada pemohon, selanjutnya BPN berdasarkan Akta Jual Beli tersebut menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1970 dan 1971. Terdapat persyaratan administrasi yang tidak dipenuhi dalam proses jual beli maupun penerbitan sertifikat tanah tersebut, mengingat pada saat pengukuran dan dalam persyaratan administrasi berupa pernyataan tidak keberatan Polri yang menguasai tanah tersebut tidak dilibatkan. 7) Tanah seluas 2.800 m² yang eks Mapolsek Kertasmaya yang telah dikuasai sejak tahun 1949 digugat oleh pihak yang mengaku sebagai pemilik atas tanah tersebut yaitu Ny. Rodiah dengan bukti Girik L.564 Persil 6.a.II. Pihak penggugat meminta agar tanah dan bangunan dikembalikan.

BPK-RI

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 11 dari 29

8) Tanah seluas 1.242 m² yang digunakan untuk Aspolwil Cirebon dan dikuasai sejak tahun 1942 digugat oleh pihak yang mengaku sebagai pemilik atas tanah tersebut yaitu Yayasan Pendidikan Kristen dengan bukti HGB No. 246/247 tahun 1989. Pihak penggugat meminta agar tanah dan bangunan dikembalikan. Proses hukum dalam menyelesaikan sengketa atas tanah ini telah dilakukan sampai ke tingkat Kasasi dan Polri mengalami kekalahan, sehingga tanah dan bangunan tersebut sulit dipertahankan. 9) Tanah dan bangunan seluas 3.629 m² yang digunakan untuk Mapolres Sumedang. Tanah dan bangunan tersebut merupakan peninggalan hak barat yang sejak tahun 1948 digunakan bersama-sama dengan PT. Pos dan Giro. Pada tahun 1957 PT. Pos dan Giro pidah dan menempati gedung baru, seluruh gedung kemudian digunakan oleh Polri dengan catatan bekas gedung yang digunakan PT. Pos dan Giro dipinjamkan kepada Polri melalui perjanjian pinjam pakai yang ditandatangani oleh Kepala Polisi Kab. Sumedang saat itu (Inspektur Satu Sugeng). PT. Pos dan Giro meminta kembali tanah dan bangunan tersebut karena PT. Pos dan Giro masih merasa berhak atas tanah dan bangunan tersebut mengingat Polri menggunakan seluruh bangunan melalui pinjam pakai, namun demikian PT. Pos dan Giro tidak mempunyai bukti yuridis yang menguatkan kepemilikannya. 10) Tanah seluas 2.048 m² yang digunakan untuk Aspolres Bogor (Aspol Panaragan) dan dikuasai sejak tahun 1958 telah disertifikatkan secara sepihak oleh 13 orang Purnawirawan Polri. 11) Tanah dan bangunan seluas 3.953 m² yang digunakan untuk Aspolres Kuningan (Aspol Flora) digugat oleh pihak yang mengaku sebagai pemilik atas tanah tersebut dengan bukti HGB No. 59/Kuningan yang telah habis masa berlakunya sejak tahun 1980. Pihak penggugat meminta agar tanah dan bangunan dikembalikan. 12) Tanah seluas 700 m² yang berlokasi di Jl. Bojong Koneng, Cibeunying, Cimenyan, Bandung yang digunakan untuk Mapolsek Cimenyan. Tanah tersebut telah telah memiliki Sertifikat Hak Pakai atas nama Polri Nomor 1/Cibeunying tanggal 29 Juni 1992 seluas 700 m². Atas tanah tersebut juga terbit Sertifikat Hak Milik No. 3839/Cibeunying atas nama Dr. Ir. Iwan Inrawan Wiratmadja tanggal 6 Agustus 2002 seluas 2.985 m². Sengketa duplikasi sertifikat ini masih dalam proses sidang di Pengadilan Negeri Bale Bandung. 13) Tanah seluas 1.964 m² eks Rumah Dinas Wakapolda Jabar dan dikuasai sejak tahun 1958. qPada tahun 2005 Polri telah mengusulkan pensertifikatan tanah tersebut ke BPN, namun sertifikat atas tanah tersebut tidak dapat diterbitkan karena di atas tanah tersebut telah terbit

BPK-RI

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 12 dari 29

Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain (Syech Abdul Hadi Bin Mubuarak). 14) Tanah seluas 238 m² yang digunakan untuk Rumah Dinas Wakapolres Sukabumi saat ini dihuni oleh keluarga Alm. Letkol Purn. M. Sutisna dan telah bersertifikat Hak Milik atas nama Achmad Mauludin. Tanah tersebut tercatat dalam daftar inventaris BMN Polresta Sukabumi. 15) Tanah seluas 1.171 m² yang digunakan untuk Mapolsek Cisarua diminta dikembalikan oleh ahli waris dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 240 tahun 1960 seluas 673 m², Sertifikat Hak Milik No. 245 tahun 1960 seluas 407 m² dan Sertifikat Hak Milik No. 17 tahun 1960 seluas 1.352 m² atas nama Adi Dharma Sumanggala. 16) Tanah dan bangunan seluas 7.138 m² di Jl. Karapitan No. 116 Bandung yang telah bersertifikat Hak Pakai No. 3 atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia c.q. Kepolisian Republik Indonesia Kepolisian Daerah Jawa Barat tanggal 25 April 1997. Di atas tanah tersebut berdiri Universitas Langlangbuana yang dikelola oleh BP-PTS Langlangbuana.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) Bab II Bagian II perihal Pendaftaran tanah pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa pendaftaran tersebut dalam ayat (1) ini meliputi: 1) Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; 2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 49 ayat (1) ditetapkan bahwa barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 3 yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Hal tersebut mengakibatkan penguasaan Polri atas hak kepemilikan aset tanah seluas 141.335.792 m2 tersebut di atas menjadi lemah.

BPK-RI

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 13 dari 29

Hal tersebut disebabkan karena upaya untuk melakukan pengalihan hak milik tanah belum ada dan alokasi anggaran untuk biaya pensertifikatan tanah tidak tersedia dalam DIPA. Atas temuan SPI, pihak Polri menanggapi: a. Mabes Polri Telah dibuat arahan dengan ST Kapolri No. ST/252/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 kepada para Kasatker tingkat Mabes Polri dan para Kapolda untuk: a. Melaksanakan pendataan tanah yang dikuasai/dimiliki Polri secara cermat dan akurat khususnya terhadap tanah yang belum bersertifikat. b. Melakukan koordinasi dengan BPN setempat. c. Terhadap tanah kosong yang memiliki tingkat kerawaan cukup tinggi agar dipasang papan nama peringatan bahwa tanah/bangunan milik Polri. b. Polda Sumbar Belum dilaksanakan pensertifikatan tanah dikarenakan ketidak jelasan hak dan dukungan biaya. Rencana tindak lanjut menggunakan biaya pensertifikatan dalam DIPA 2010. c. Polda Jambi Masih banyak tanah Polda Jambi yang belum bersertifikat dikarenakan keterbatasan anggaran pensertifikatan tanah dan akan diusulkan biaya pensertifikatan ke Biro Renbang Polda jambi untuk dimasukan dalam RKAKL satker yang bersangkutan. d. Polda Jabar Biro Logistik dan biro renbang akan merencanakan melalui rancangan renja tahun 2010 untuk penyiapan anggaran pensertifikatan tanah Polda Jabar dan jajarannya yang belum memilik sertifikat dan untuk sertifikat yang hilang akan dilakukan penelusuran serta mengusuhakan terbitnya sertifikat duplikat apabila sertifikat asli tidak ditemukan.

BPK-RI menyarankan agar Kapolri memerintahkan Deputi Kapolri Bidang Logistik untuk: a. Menginventarisasi aset tanah yang masih dalam proses pengurusan sertifikat maupun yang belum di jajaran Polri dan menyusun perkiraan perhitungan anggaran untuk pensertifikatan tanah. b. Meningkatkan koordinasi dengan Sde Renbang Polri terkait dengan dukungan anggaran pensertifikatan tanah pada anggaran tahun 2010. c. Melakukan pendataan atas sertifikat tanah yang hilang dan menjalin kerjasama dengan BPN terkait untuk segera menerbitkan sertifikat pengganti apabila sertifikat sebelumnya tidak ditemukan, serta melakukan pemeriksaan

BPK-RI

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 14 dari 29

untuk meyakinkan apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian atas hilangnya sejumlah sertifikat tanah.

3. Sistem Pengendalian Intern Atas Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Di Neraca Polri Per 31 Desember 2008 Belum Memadai Salah satu komponen dari aset lancar yang disajikan di Neraca Polri per 31 Desember 2008 adalah Akun Persediaan. Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Neraca Polri per 31 Desember 2008 menyajikan perkiraan/akun persediaan dengan saldo sebesar Rp Rp775.266.365.544,00. Persediaan tersebut terdiri atas persediaan peralatan/bahan habis pakai berupa material SIM, STNK, STCK, BPKB, plat TNKB, amunisi, dan obat-obatan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 belum terpakai dan masih disimpan di gudang/tempat penyimpanan yang ada di satker-satker di jajaran Polri. Hasil uji pengendalian dan substantif atas pencatatan dan pelaporan akun persediaan di Neraca Polri per 31 Desember 2008 pada satker-satker di jajaran Mabes Polri, Polda Jabar, Polda Jambi dan Polda Sumatera Barat diketahui bahwa: a. Hampir seluruh satker di jajaran Polri tidak melakukan pencatatan persediaan secara memadai, antara lain ditunjukkan dengan tidak adanya buku persediaan, kartu stock barang. b. Laporan Persediaan pada akhir tahun 2008 disusun tanpa didahului dengan stock opname (perhitungan fisik persediaan) per 31 Desember 2008 yang dituangkan dalam Laporan/Berita Acara Hasil Stock Opname Persediaan. c. Hasil pemeriksaan atas laporan persediaan yang telah dibuat oleh beberapa satker menunjukkan pula bahwa sebagian satker hanya melaporkan persediaan dalam satuan kuantum tanpa disertai dengan nilai rupiahnya. d. Berdasarkan hasil cek fisik gudang pada beberapa satker Mabes Polri masih ditemukan adanya barang-barang hasil pengadaan tahun 2008 yang belum didistribusikan ke satwil-satwil tetapi barang-barang tersebut tidak dicatat ke dalam Laporan persediaan. e. Penilaian persediaan tidak didasarkan harga perolehan barang yang terakhir melainkan didasarkan pada harga perolehan saat barang persediaan tersebut masuk. f. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat penyajian nilai persediaan yang tidak akurat, dikarenakan sejumlah persediaan tidak dinilai berdasarkan harga per unit barang, melainkan berdasarkan harga per kelompok barang. g. Laporan persediaan obat-obatan dan alkes habis pakai pada satker Biddokes/Rumkit Bhayangkara Polda hanya memuat persediaan yang berada di gudang penyimpanan obat Biddokes/Rumah Sakit Bhayangkara Polda dan

BPK-RI

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 15 dari 29

belum mencakup persediaan obat-obatan dan alkes habis pakai yang dikelola oleh Apotik Rumah Sakit serta poliklinik-poliklinik yang ada di Polres. h. Nilai Persediaan yang dilaporkan oleh Satker Pusdokkes Polri belum mencakup persediaan berupa bahan baku obat, embalage dan obat hasil produksi yang belum didistribusikan ke Bidmatfaskes yang ada di Gudang Bidfipol Pusdokkes Polri. i. Nilai persediaan yang dilaporkan di Neraca Polri per 31 Desember 2008 tidak akurat dikarenakan terdapat kesalahan dalam pengklasifikasian barang ke dalam akun-akun Neraca Polri. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah barang yang seharusnya dicatat ke dalam akun peralatan dan mesin namun dicatat ke dalam akun persediaan, dan sebaliknya terdapat sejumlah amunisi yang seharusnya dikategorikan sebagai Persediaan namun dicatat ke dalam akun peralatan dan mesin.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pernyataan No. 5 tentang Akuntansi Persediaan paragraf 16 disebutkan bahwa pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. b. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan BAB II, paragraf 2 menyatakan bahwa …’Persediaan dicatat dalam Buku Persediaan (dalam bentuk kartu) untuk setiap jenis barang. Berdasarkan saldo per jenis persediaan pada Buku Persediaan disusun Laporan Persediaan. Laporan Persediaan disusun menurut Subkelompok Barang dan dilaporkan setiap semester. Laporan Persediaan dibuat didasarkan pada saldo pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil opname fisik. Laporan Persediaan dari UAKPB dikirimkan ke UAPPB-W’.

Hal tersebut mengakibatkan informasi mengenai posisi (nilai) aset persediaan yang disajikan dalam Neraca Polda Sumbar per 31 Desember 2008 tidak akurat dan tidak dapat dinilai kewajarannya.

Hal tersebut disebabkan karena: a. Lemahnya sistem pengendalian intern atas pengelolaan aset persediaan di lingkungan Polri. b. SDM/personil yang menangani pengeloaan persedian belum sepenuhnya memahami ketentuan mengenai pencatatan dan pelaporan Persediaan dalam laporan keuangan. c. Koordinasi antar unit-unit organisasi yang bertanggung jawab atas pelaporan aset dalam laporan keuangan Polri belum berjalan dengan baik.

BPK-RI

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 16 dari 29

Atas temuan SPI, pihak Polri menanggapi: a. Mabes Polri a. Temuan BPK akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan stock opname, tapi pada akhir tahun 2008 diakui Berita Acara belum dibuat. Sedangkan untuk hasil pengadaan persediaan tahun 2008 yang belum dimasukkan dalam persediaan karena pada saat pengecekan fisik tidak berada di gudang, termasuk SSB yang belum disalurkan per 31 Desember 2008, namun sudah di salurkan ke wilayah-wilayah bulan Januari Februari 2009. b. Untuk mengetahui persediaan barang di gudang harus dilakukan rekapitulasi data berdasarkan buku pemasukan dan penerimaan barang. c. Akan dilakukan evaluasi ulang atas nilai persediaan termasuk memasukan persediaan milik Subsatker Pusdokkes Polri. b. Polda Jambi Menerima hasil temuan dan akan menindaklanjuti serta akan melakukan pengecekan terhadap data persediaan, dan kedepannya masing-masing sub bag log akan berkoordinasi dengan Biro logistik untuk memberikan data yang akurat dan selanjutnya disajikan dalam neraca tingkat Polda. c. Polda Jabar Akan dilakukan perbaikan penatausahaan bekal kesehatan digudang dengan melakukan stock opname. d. Polda Sumbar Terkait penyajian persediaan per 31 Desember 2008, Bidku telah melakukan koordinasi dengan Biro Logistik, Ditlantas, dan Biddokes sebagai bahan perbandingan dalam menyusun Laporan Keuangan Polda Sumbar.

BPK-RI menyarankan agar Kapolri memerintahkan Deputi Kapolri Bidang Logistik untuk: a. Melakukan rekonsiliasi dan koreksi persediaan antara fungsi logistik dengan fungsi keuangan secara berjenjang mulai dari tingkat Polres, Polda hingga Mabes Polri berdasarkan hasil stock opname yang dibuat oleh unit pengelola persediaan (seperti dokkes/rumkit/klinik untuk persediaan obat dan alkes, lantas untuk persediaan blanko SSB dst). b. Membuat ketentuan mengenai mekanisme pelaporan persediaan secara berjenjang dari tingkat Polsek, Polres, Polda sampai dengan Mabes Polri, sehingga diperoleh angka yang wajar pada akhir tahun. c. Membuat prosedur dan mekanisme stock opname dan memberikan sanksi yang tegas secara berjenjang kepada Kasatker dan petugas pengelola persediaan apabila tidak melaksanakan stock opname.

BPK-RI

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 17 dari 29

d. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran inventarisasi persediaan di jajaran Polri, termasuk meningkatkan kualitas SDM petugas gudang untuk memperoleh pemahaman yang sama atas mekanisme pelaporan persediaan.

4. Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri Belum Transparan dan Akuntabel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selain mengelola BMN yang menjadi aset/kekayaan Polri juga melakukan pengelolaan atas barang bukti. Barang bukti tersebut merupakan benda sitaan yaitu suatu barang atau benda yang akibat dari perkara baik perkara perdata maupun pidana yang disita oleh aparat penegak hukum sesuai UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Bab I Pasal 7 ayat (1) huruf d. Penyitaan dilakukan pada tahap penyidikan dan benda sitaan tersebut diserahkan oleh pihak penyidik kepada Kejaksaan setelah berkas dinyatakan lengkap (P21) sesuai Pasal 139 Undang-undang tersebut. Barang bukti yang ada di lingkungan Polri dapat berupa uang maupun barang seperti surat berharga, kendaraan bermotor, alat berat, obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Hasil review atas pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Barang bukti yang diperoleh dari hasil penyitaan dalam suatu proses penyidikan diadministrasikan dalam Buku Register No. 13 yang di dalamnya memuat keterangan mengenai jenis dan jumlah barang bukti, tanggal penerimaan barang bukti, nama tersangka dan pemilik barang bukti, tanggal dan pihak-pihak yang menerima penitipan/penyimpanan barang bukti, serta tanggal dan pihak-pihak yang melakukan penyerahan barang bukti. b. Selama menunggu kelengkapan berkas-berkas penyidikan suatu perkara untuk dapat dilimpahkan kepada kejaksaan (P.21) maka barang bukti tersebut oleh Penyidik yang bersangkutan dapat dititipkan ke Rumah Penyimpanan Barang Sitaan (Rupbasan) dengan membuat Berita Acara Penitipan/Penyerahan barang bukti, atau dapat pula disimpan di Kantor Kepolisian. b. Apabila barang bukti tersebut dititipkan kepada Rupbasan, maka tanggung jawab fisik atas barang bukti tesebut dilimpahkan dari Penyidik (Polri) kepada Rupbasan, sedangkan apabila barang bukti tersebut disimpan di Kantor Kepolisian, maka tanggung jawab fisik atas barang bukti tersebut berada di tangan personil/anggota Polri yang menyimpan barang bukti tesebut. c. Bareskrim Polri tidak memiliki ruangan yang khusus disediakan untuk menyimpan barang bukti. Selain itu juga tidak ada personil/anggota Polri yang ditetapkan secara resmi sebagai petugas yang bertanggung jawab untuk

BPK-RI

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 18 dari 29

menyimpan barang bukti yang statusnya masih dalam proses penyidikan atau belum dilimpahkan ke Kejaksaan (P.21). d. Barang bukti yang disita oleh Bareskrim Polri menjadi tanggung jawab masing-masing Penyidik yang menangani kasus terkait dan pada umumnya tidak disimpan secara khusus di suatu ruang penyimpanan, melainkan disimpan di ruangan kerja bersama dengan barang-barang kantor lainnya setelah sebelumnya dibungkus atau diikat menurut jenisnya masing-masing dan diberi label. Sedangkan untuk barang bukti yang jumlahnya banyak sehingga tidak memungkinkan untuk dipindahkan dari lokasinya semula, maka barang bukti tersebut tetap disimpan di lokasinya semula dan diikat satu sama lain dan diberi cap/stempel sehingga apabila ada perubahan (berkurang jumlahnya) akan mudah diketahui oleh petugas. Khusus untuk barang bukti berupa uang, maka penyimpanan barang bukti dilakukan dengan cara memblokir rekening tempat disimpannya uang yang menjadi barang bukti, atau apabila berupa uang tunai maka dititipkan kepada Bendahara Satker untuk disimpan di Brankas. Dalam hal barang bukti mudah rusak/busuk, misalnya barang bukti berupa kayu, ikan, dsb, maka barang bukti tersebut dilelang, dan hasil lelang disimpan untuk pengganti barang bukti. e. Daftar barang bukti yang ada di Bareskrim Polri tidak mencakup data-data mengenai barang bukti yang ada di Ditreskrim Polda-Polda dan Satreskrim Polres-polres, melainkan hanya memuat informasi tentang kumpulan daftar barang bukti yang disimpan oleh masing-masing Direktorat yang berada di jajaran Bareskrim Polri.

Hasil review atas pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh fungsi Reskrim di jajaran Polda Jabar, Polda Jambi, Polda Sumatera Barat, Polda Babel, Polda Gorontalo dan Polda Sulut diketahui beberapa hal sebagai berikut: a. Penerimaan barang bukti belum seluruhnya tercatat dalam Buku Register Serse B-13. Pada saat barang bukti tersebut dikeluarkan/ diserahkan, tidak ada pencatatan pengeluarannya pada Buku Register Serse B-13. Sehingga tidak dapat diketahui secara pasti barang bukti apa saja yang dikelola dan masih ada di Polda pada tanggal tertentu. b. Belum seluruh satker memiliki tempat/ruangan khusus untuk penyimpanan barang bukti. Untuk satker yang sudah memiliki tempat/ruangan khusus untuk penyimpanan barang bukti, pada umumnya tempat/ruangan tersebut juga belum memadai. Berikut ini adalah hasil pemeriksaan pada satu sattamawil (Polda Jabar) atas penyimpanan barang bukti : No 1 2 3 4

BPK-RI

Satker Ditreskrim Ditresnarkoba Satreskrim Polwiltabes Bandung Satresnarkoba Polwiltabes Bandung

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Tempat Penyimpanan Barang Bukti Ada namun belum memadai Di ruang Dir Resnarkoba Ada namun belum memadai Digabung dengan Satreskrim

Halaman 19 dari 29

No 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Satker Satreskrim Polresta Bandung Barat Satreskrim Polresta Bandung Tengah Satreskrim Polresta Bandung Timur Subbag Reskrim Polwil Priangan Satreskrim Polres Garut Satreskrim Polres Sumedang Satreskrim Polresta Cimahi Satresnarkoba Polresta Cimahi Satreskrim Polres Bandung Subbag Reskrim Polwil Purwakarta Satreskrim Polres Purwakarta Satresnarkoba Polres Purwakarta Satreskrim Polres Subang Satreskrim Polres Karawang Satresnarkoba Polres Karawang Subbag Reskrim Polwil Bogor Satreskrim Polres Bogor Satresnarkoba Polres Bogor Satreskrim Polresta Bogor Satresnarkoba Polresta Bogor Satreskrim Polres Sukabumi Satresnarkoba Polres Sukabumi Subbag Reskrim Polwil Cirebon Satreskrim Polresta Cirebon Satreskrim Polres Cirebon Satresnarkoba Polres Cirebon Satreskrim Polres Kuningan

Tempat Penyimpanan Barang Bukti Ada namun belum memadai Ada namun belum memadai Ada namun belum memadai Tidak ada Tidak ada Ada namun belum memadai Ada namun belum memadai Di ruang Kasat Resnarkoba Ada namun belum memadai Ada namun belum memadai Ada namun belum memadai Menggunakan Lemari/Loker Ada namun belum memadai Ada namun belum memadai Menggunakan Lemari/Loker Ada namun belum memadai Ada namun belum memadai Ada namun belum memadai Ada namun belum memadai Ada namun belum memadai Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Menggunakan Brankas Tidak ada

Sedangkan untuk barang bukti yang tidak memungkinkan untuk dipindahkan dari lokasinya semula (TKP) dan karena ketiadaan biaya angkut, maka barang bukti tersebut tetap disimpan di TKP. c. Belum seluruh satker di jajaran Polda Jabar menunjuk petugas khusus untuk pengelolaan barang bukti, sebagai berikut: d. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui terdapat Barang Bukti berupa Ranmor baik R2 maupun R4 yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional (di Polda Jabar dan Polda Sumatera Barat), namun demikian Polda membuat pencatatan/pembukuan tersendiri untuk pengendalian penggunaan Barang Bukti berupa Ranmor di jajarannya. e. Ditreskrim dan Ditresnarkoba Polda sebagai pembina fungsi reserse dan kriminal di tingkat Polda, tidak memiliki database mengenai jumlah, jenis maupun keberadaan barang bukti dan barang temuan di Polwiltabes/Polwil/ Polresta/Polres jajaran Polda Jabar. Polres dan Polresta juga tidak memiliki database mengenai jumlah, jenis maupun keberadaan barang bukti dan barang temuan di Unit Reskrim Polsek/Polsekta. Ketiadaan data tersebut menyebabkan Polda juga tidak memberikan laporan kepada Bareskrim Polri tentang barang bukti dan barang temuan penyidikan di jajaran Polda.

BPK-RI

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 20 dari 29

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Polri Tahun 2008 menunjukkan bahwa informasi mengenai pengelolaan barang bukti (jenis, jumlah dan nilai barang bukti) yang dikuasai Polri (Bareskrim Polri, Ditreskrim Polda-polda dan Satreskrim Polres-polres) belum diungkap dalam Catatan Laporan Keuangan Polri Tahun 2008, sehingga belum menunjukkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang bukti.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 huruf h menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut yang antara lain meliputi kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum. b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 Tanggal 13 juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan No. 4 Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan pada Paragraf 13 huruf (f) disebutkan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain berupa informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. c. Naskah Sementara Pedoman Penyidikan Tindak Pidana (Lampiran Skep Kabareskrim No. Pol.: SKEP/82/XII/2006/BARESKRIM tanggal 15 Desember 2006 Bab III tentang Pelaksanaan Penyidikan, antara lain menyatakan bahwa: Point C: Persiapan Di setiap kesatuan Polri ditunjuk petugas yang melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang disita/barang bukti. Point D: Pelaksanaan Penyitaan 1) Membuat daftar benda-benda yang disita secara terperinci tentang jumlah atau berat menurut jenis masing-masing. 2) Benda yang telah disita harus dicatat dalam Buku Register Barang Bukti. 3) Barang Bukti harus disimpan: a) Di tempat penyimpanan barang bukti pada Kantor Kepolisian setempat (sebelum adanya Rupbasan). b) Di Rupbasan, apabila sudah ada Rupbasan. c) Di tempat penitipan barang pada Bank Pemerintah. d) Di tempat semula ketika benda disita.

BPK-RI

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 21 dari 29

4) Penyerahan barang bukti kepada Pejabat Rupbasan dilaksanakan dengan surat pengantar yang dilampiri daftar barang bukti yang diserahkan dan dibuat Berita Acara Penyerahan Barang Bukti. 5) Penyimpanan barang bukti di kantor Kepolisian dilakukan oleh petugas yang khusus ditunjuk untuk itu. Untuk setiap penyerahan barang bukti dari Penyidik/Penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan atau dari petugas yang memberikan Surat Tanda Penerimaan. Barang harus disimpan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. 6) Sebelum adanya Rupbasan, pertanggungjawaban fisik atas barang bukti ada pada petugas penyimpanan barang bukti. Untuk keamanan barang bukti siapapun dilarang memakai barang bukti. 7) Setelah ada Rupbasan, pertanggungjawaban fisik ada pada pejabat Rupbasan, sedangkan tanggung jawab yuridis ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam rangka proses peradilan pidana.

Hal tersebut mengakibatkan: a. Barang bukti yang menjadi tanggung jawab Bareskrim Polri rawan untuk hilang atau disalahgunakan. b. Monitoring/pemantauan atas jumlah barang bukti yang dikelola di jajaran Polri sulit dilakukan.

Hal tersebut disebabkan karena: a. Polri belum memiliki tempat/ruang khusus untuk menyimpan barang bukti yang menjadi tanggung jawabnya dan belum memanfaatkan adanya Rupbasan sebagai tempat penyimpanan barang bukti. b. Kurangnya pengawasan Satuan Pusat atas pengelolaan barang bukti yang ada di Satuan-satuan Wilayah.

Atas temuan SPI tersebut, pihak Polri menanggapi: a. Fasilitas penyimpanan barang bukti yang dimiliki Kepolisian sangat terbatas, Bareskrim Polri telah mengajukan usulan pembangunan rumah penyimpaan/gudang barang bukti sampai ke tingkat Polres kepada pimpinan Polri, namun belum turun sampai saat ini. b. Belum ada mekanisme pelaporan barang bukti secara berjenjang dari Polres, Polda, sampai Mabes Polri, untuk itu Bareskrim Polri telah mengusulkan pimpinan Polri untuk merevisi struktur organisasi khususnya fungsi reskrim dari mulai tingkat Mabes Polri sampai dengan ujung tombak terdepan (polsek) agar dibentuk kembali unit organisasi yang khusus mengelola masalah tahanan dan barang bukti, sehingga penanganannya akan lebih fokus, termasuk mekanisme sistem pelaporannya.

BPK-RI

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 22 dari 29

c. Tidak adanya pejabat yang ditunjuk untuk bertanggung jawab secara fisik atas pengelolaan barang bukti, dengan terbentuknya unit organisasi yang menangani tahanan dan barang bukti, maka akan jelas bagi personil yang mengawakinya bertanggung jawab tentang pengelolaan barang bukti dan tahanan. Dalam hal ini Bareskrim telah melaksanakan pelatihan penanganan barang bukti pada tanggal 2 s.d. 5 Desember 2008 sebanyak 40 0rang yang terdiri personil bareskrim dan jajarannya, sehingga kedepan personel tersebut yang mengawaki unit organisasi tersebut.

BPK-RI menyarankan Kapolri agar: a. Menginstruksikan Kabareskrim dan Deputi Kapolri Bidang Renbang berkoordinasi dengan Bappenas dan Departemen Keuangan terkait dengan pembangunan rumah/ruangan tempat penyimpanan barang bukti. b. Membentuk tim teknis terkait dengan usulan Kabareskrim mengenai revisi struktur organisasi Bareskrim dan fungsi reskrim kewilayahan yang menangani barang bukti dan tahanan. c. Memerintahkan Kabareskrim untuk membuat mekanisme pelaporan atas pengelolaan barang bukti mulai dari tingkat Polsek sampai dengan Mabes Polri.

5. Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Organisasi dan Keuangan Sekretariat Kompolnas Belum Memadai Komisi Kepolisian Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Pembentukan Kompolnas dilakukan sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 yang menghendaki adanya lembaga pengawasan fungsional yang mengawasi kinerja Kepolisian sehingga kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin. Kompolnas memiliki 9 (sembilan) Anggota yang meliputi 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah, 3 (tiga) orang pakar kepolisian dan 3 (tiga) orang tokoh masyarakat; merupakan lembaga yang kapabel dan diharapkan menjadi kepanjangan tangan Presiden dalam mengawasi Kinerja Polri. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bertugas membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kompolnas berwenang untuk: a) mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Polri, pengembangan sumber daya manusia Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri; b) memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri; dan c). menerima

BPK-RI

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 23 dari 29

saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. Dalam kewenangan yang dimiliki tersebut, Kompolnas tidak saja berperan sebagai lembaga pengawas eksternal guna meredam berbagai kekhawatiran atas lemahnya kontrol terhadap kelembagaan Polri, melainkan pula sebagai institusi yang diharapkan mampu merumuskan berbagai kepentingan strategis atas eksistensi Polri selaku pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Pada sisi yang kedua ini Kompolnas, diharapkan dapat memberikan masukan yang akurat dan komprehensif kepada Presiden mengenai berbagai kendala yang dihadapi Polri, baik terkait dengan profesionalisme dan kemandirian Polri (seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana) maupun yang berkenaan dengan saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian. Dengan beban tugas serta wewenang Kompolnas yang sedemikian besar, baik aspek pengawasan kinerja dan profesionalisme Polri maupun tanggung jawab moral Kompolnas yang diharapkan dapat menjadi mata hati masyarakat terhadap Polri sekaligus menjadi mata hati Polri bagi masyarakat, maka diperlukan adanya suatu unit kerja, dalam hal ini Sekretariat Kompolnas, yang mampu memberikan dukungan bagi terselenggaranya tugas dan wewenang Kompolnas secara lebih optimal. Penilaian terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pengelolaan organisasi dan keuangan Sekretariat Kompolnas mencakup analisis secara terbatas terhadap unsur pengendalian intern yang ditetapkan dan dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan dan organisasi menunjukkan kondisi sebagai berikut: a. Organisasi Sekretariat Kompolnas Belum Sepenuhnya Dirancang Sebagai Satuan Kerja Yang Independen Sekretariat Kompolnas dibentuk berdasarkan Pasal 34 Peraturan Kompolnas Nomor 1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kompolnas dan Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kompolnas. Berdasarkan ketentuan tersebut, Sekretariat Kompolnas bertugas membantu pelaksanaan tugas Kompolnas di bidang kesekratariatan serta menyusun rencana kerja dan anggaran Kompolnas. Sekretariat Kompolnas adalah unit kerja yang berada di Lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara, karena Kepala Sekretariat Kompolnas diangkat dan diberhentikan oleh Kapolri, namun dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Sekretariat Kompolnas bertanggung jawab secara fungsional kepada Kompolnas. Organisasi Sekretariat Kompolnas saat ini dipandang belum sepenuhnya dirancang dalam mendukung tugas dan wewenang yang seharusnya dimiliki sebagai unit pendukung dari pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki Kompolnas. Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kompolnas yang ada saat ini lebih menitikberatkan pada tugas-tugas kesekretariatan serta penyusunan program kerja dan anggaran Kompolnas, sehingga unit kerja

BPK-RI

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 24 dari 29

Sekretariat Kompolnas yang ada saat ini dipandang belum dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kompolnas. Embanan tugas Sekretariat Kompolnas dipandang tidak memadai dan tidak memenuhi harapan selaku unit kerja yang dapat membantu tugas dan wewenang Kompolnas, yang dalam aspek pelaksanaannya dihadapkan dengan berbagai kompleksitas yang memerlukan dukungan profesional dari Sekretariat Kompolnas. Organisasi Sekretariat Kompolnas perlu dikembangkan lebih lanjut dengan merujuk kepada kebutuhan untuk mendukung tugas dan wewenang Kompolnas, yaitu : 1) Tugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah dan kebijakan Polri. 2) Tugas untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. 3) Wewenang untuk mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan dan pemberian saran kepada Presiden berkaitan dengan anggaran Polri, pengembangan SDM Polri serta pengembangan sarana dan prasarana Polri. 4) Wewenang untuk memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri. 5) Wewenang untuk menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. Dengan merujuk kepada rumusan tugas dan wewenang Kompolnas tersebut dan hasil wawancara dengan Sekretariat Kompolnas, maka tugas yang seharusnya dipikul oleh Sekretariat Kompolnas meliputi: 1) Tugas untuk mengumpulkan data, melakukan analisa dan kajian data yang menyangkut kondisi pengalokasian anggaran untuk Polri, sistem penganggaran, tata kelola, penggunaan serta permasalahan terkait dengan kecukupan anggaran. 2) Tugas untuk mengumpulkan serta melakukan analisa dan kajian data yang menyangkut kondisi SDM Polri, disposisi kekuatan pada berbagai satuan fungsi maupun satuan-satuan kewilayahan sampai ketingkat Polsek, rencana penambahan kekuatan dalam rangka kecukupan SDM, sistem dan penyelenggaraan pendidikan Polri, sistem dan pengelolaan pembinaan karier anggota Polri serta penempatan jabatan-jabatan strategis di lingkungan Polri. 3) Tugas untuk mengumpulkan serta melakukan analisa dan kajian data yang menyangkut kondisi Sarana dan Prasarana Polri, dislokasi materiil dan fasilitas, penetapan standar kebutuhan satuan-satuan fungsi maupun kewilayahan Polri yang terutama diorientasikan kepada kebutuhan pelaksanaan tugas pokok Polri, tata cara inventarisasi materiil serta disposalabilitasnya.

BPK-RI

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 25 dari 29

4) Tugas untuk melakukan kajian strategis dalam rangka penyusunan kebijakan umum yang terkait dengan penyelenggaraan operasional Polri baik dibidang represif yustisial maupun preventif pada satuan-satuan fungsi maupun kewilayahan Polri, ketersediaan sistem dan berbagai kendala operasional serta ketersediaan dukungan operasional bagi kelancaran penyelenggaraan operasional Polri. 5) Tugas untuk menghimpun data terkait dengan profile dan kinerja Kapolri dan calon Kapolri. 6) Tugas untuk menghimpun data yang terkait dengan saran dan keluhan masyarakat atas kinerja Polri untuk dianalisa, diklasifikasi dan diklarifikasi serta monitoring perkembangana lanjut serta penyampaian hasilnya kepada masyarakat pelapor dan kepada Presiden. 7) Tugas-tugas pembinaan personel, penatausahaan materiil dan fasilitas Kompolnas, penyiapan program kerja dan anggaran, pengelolaan keuangan satuan kerja, kesekretariatan dan tata urusan dalam serta kegiatan pelayanan lainnya dalam lingkup Kompolnas. 8) Tugas-tugas kehumasan yang diperlukan oleh Kompolnas, diharapkan dapat memperkuat one gate information system, yang akan meminimasi terjadinya misinformasi dan miskomunikasi, sekaligus mampu mencegah kontra produktifnya pelaksanaan tugas dan kewenangan Kompolnas. Dari gambaran kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa Organisasi Sekretariat Kompolnas belum sepenuhnya dirancang sebagai unit kerja yang siap dan mampu memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Kompolnas, karena:: 1) Adanya Peraturan Kapolri yang membatasi peranan Sekretariat Kompolnas. Sekretariat Kompolnas diposisikan sebagai satuan kerja yang hanya bertugas membantu pelaksanaan tugas Kompolnas di bidang kesekretariatan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran Kompolnas. Penjabaran tugas saat ini dipandang belum memadai dalam mendukung tugas dan wewenang Kompolnas sebagaimana yang diatur oleh UU, sehingga OTK Sekretariat Kompolnas perlu ditata kembali dengan memperluas peran serta beban tanggung jawab Sekretariat Kompolnas sehingga diharapkan dapat menunjang upaya penguatan Kompolnas menjadi lembaga yang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2) Sekretariat Kompolnas adalah unit kerja Mabes Polri, sehingga Sekretariat Kompolnas tidak dapat secara leluasa dalam melaksanakan tugasnya. Kepala Sekretariat Kompolnas diangkat dan diberhentikan oleh Kapolri, sehingga Kepala dan Staf Sekretariat Kompolnas dapat sewaktuwaktu dimutasi ke satuan kerja lain. 3) Dalam hal pembinaan SDM, Kompolnas tidak mempunyai peranan secara langsung dalam melakukan pembinaan SDM Sekretariat Kompolnas. Sehingga tidak ada jaminan bahwa Sekretariat Kompolnas

BPK-RI

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 26 dari 29

akan menjadi unit kerja yang benar-benar profesional dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Kompolnas. 4) Keperluan akan adanya penataan unit kerja Sekretariat Kompolnas, adalah guna memenuhi harapan itu, yaitu ketersediaan unit kerja yang dapat memenuhi kebutuhan dukungan, utamanya bagi segenap aspek tugas dan wewenang Kompolnas serta bagi urusan kesekretariatan dan urusan perencanaan program lainnya. 5) Pemisahan secara tegas struktur Sekretariat Kompolnas untuk lepas dari organisasi Polri, menjadi unit kerja yang menyatu pada organisasi Kompolnas mutlak diperlukan. Hal itu dimaksudkan agar Sekretariat Kompolnas dapat menjadi satuan kerja yang dapat memberikan kontribusi bagi upaya penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional. 6) Untuk memperkuat eksistensi Kompolnas dengan dukungan penuh dari Sekretariat Kompolnas, maka mutlak diperlukan penempatan Sekretariat Kompolnas sebagai unit eselon I, sehingga akan membuka peluang bagi dimungkinkannya penempatan beberapa jabatan eselon II sebagai pelaksana staf yang mengemban fungsi utama staf dari Sekretariat Kompolnas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kompolnas.

b. Pengelolaan Keuangan Kompolnas Tidak Independen Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Kompolnas, Pemerintah pada tahun 2008 telah mealokasikan anggaran sebesar Rp10.703.433.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp9.210.573.678,00 atau sebesar 86%. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Kompolnas diketahui hal-hal sebagai berikut: 1) Tanah dan Gedung Kantor Kompolnas (di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta) adalah aset milik Polri yang dipinjampakaikan kepada Kompolnas. Gedung kantor yang digunakan ini cukup representative karena memiliki ruang kerja dan aula yang memadai serta berada di daerah yang relative terjangkau karena berada dilingkungan Mabes Polri. Dengan alasan untuk digunakan oleh Mabes Polri, pada tanggal 13 April 2009 Kantor Kompolnas dipindah ke Komplek Perkantoran PTIK di Jalan Tirtayasa Nomor 6 Jakarta Selatan. Kepindahan gedung kantor ini menghambat kinerja Anggota Kompolnas dalam melaksanakan tugasnya karena pada saat ditempati, gedung baru tersebut belum memiliki jaringan internet dan faksimili. Selain itu, posisi gedung yang ditempati Kompolnas itu berada di depan TK Bayangkari, persis di belakang Masjid PTIK dan tempatnya tidak mudah dijangkau. Posisi gedung seperti ini tidak representative digunakan oleh Kompolnas sebagai lembaga pengawas kinerja Polri. Melihat kondisi seperti ini, Pemerintah perlu menyiapkan dan merelokasi Gedung Kantor yang dapat

BPK-RI

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 27 dari 29

dimiliki Kompolnas (gedung aset Kompolnas), sehingga Kompolnas dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal. 2) Anggaran Kompolnas tahun 2008 dialokasikan dalam Bagian Anggaran (BA) 60 yang notabene anggaran milik Polri. Karena masuk dalam BA 60, maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kompolnas adalah Wakapolri, sehingga pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan Kompolnas merupakan bagian dari Laporan Keuangan Polri. Hal ini berdampak pada sistem penganggaran Kompolnas yang menyatu dengan sistem penganggaran Polri, sehingga segala hal yang menyangkut perencanaan, pengelolaan, penggunaan, serta pelaporan anggaran dan keuangan Kompolnas akan mengacu pada ketentuan dan norma penganggaran Polri. Ini jelas mengganggu kinerja dan independensi Kompolnas sebagai lembaga pengawas Polri karena anggaran dan keuangannya diatur oleh Polri. 3) Selama ini dukungan sarana dan prasana Sekretariat Kompolnas, seperti gedung, kendaraan dinas dan bahan bakar minyak, Sekretariat Kompolnas masih harus melakukan koordinasi dan meminta bantuan kepada Mabes Polri dhi. Melalui Denma Mabes Polri. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 yang menghendaki adanya lembaga pengawasan fungsional yang mengawasi kinerja Kepolisian. b. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia c. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional. d. Peraturan Kompolnas Nomor 1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kompolnas. e. Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kompolnas. Hal tersebut mengakibatkan: a. Kinerja Kompolnas selaku pengawas eksternal Polri tidak dapat independen. b. Dengan keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana Kompolnas maka kinerja Kompolnas selaku lembaga yang diharapkan dapat merumuskan kepentingan strategis atas eksistensi Polri selaku pemelihara kamtibnas dan memberi masukan yang akurat kepada Presiden atas kendala Polri, menjadi tidak optimal

Hal tersebut disebabkan: a. Anggaran Kompolnas masih menginduk dengan anggaran Polri. b. Sekretariat Kompolnas sebagai unit pendukung operasionalisasi Kompolnas, adalah satuan kerja Mabes Polri. c. Sarana dan prasana Kompolnas masih meminjam dari Polri selaku obyek yang diawasi.

BPK-RI

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 28 dari 29

d. Sumber daya manusia masih sangat terbatas dan masih menyatu dalam manajemen personalia Polri. Atas temuan SPI tersebut, Kepala Sekretariat Kompolnas memberikan tanggapan sebagai berikut: a. Terkait dengan anggaran Kompolnas yang menginduk dengan Polri diakui hal ini konsekuensi logis status Sekretariat Kompolnas yang merupakan bagian dari organisasi Mabes Polri yaitu sebagai unsur pelaksana staf khusus, sehingga segala hal yang menyangkut perencanaan, pengelolaan, penggunaan dan pelaporan anggaran harus mengikuti dan tunduk pada norma peranggaran Polri. Hal ini menimbulkan beragam kendala antara lain tidak semua kegiatan Kompolnas dapat diusulkan dalam anggaran Polri karena tidak sesuai dengan Norma Indeks Polri. b. Diakui bahwa sebagian besar sarana dan prasarana Kompolnas adalah pinjaman dari Mabes Polri. Hal ini disebabkan dalam Program anggaran Polri tidak dapat dialokasikan pembangunan gedung perkantoran atau pengadaan sarana mobilitas diluar kebutuhan operasional Polri. c. Sependapat dengan temuan BPK bahwa tugas dan kewenangan Kompolnas sangat luas dan komplek, namun embanan tugas Sekretariat Kompolnas hanya sebatas melaksanakan tugas kesekretariatan dan menyusun rencana program dan anggaran. Sehingga perlu dilakukan revisi dan tindak lanjut atas Peraturan Kapolri No. 13 Tahun 2007.

BPK-RI menyarankan agar: a. Kapolri berkoordinasi dengan Ketua Kompolnas dengan membentuk tim teknis untuk mengkaji ulang Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional dan Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kompolnas sebagai upaya untuk merevitalisasi organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat Kompolnas menjadi unit organisasi eselon satu yang berada dan menyatu dengan struktur organisasi Kompolnas. b. Ketua Kompolnas berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengupayakan pembentukan Bagian Anggaran Kompolnas yang mandiri dan terpisah dari Bagian Anggaran Polri, sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian Kompolnas.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BPK-RI

LHP SPI – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 29 dari 29

Lampiran 1 LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004, 2005, 2006 DAN 2007

No.

A. 1

2

3

Nomor & Tanggal LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI) LK 2007 06b/S/IIIXIV.2/04/2008 30 April 2008

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

Sistem Pencatatan dan Pelaporan atas BPK RI menyarankan agar Kapolri Aset Tetap/Barang Milik Negara Di melaksanakan Sistem Pencatatan dan Lingkungan Polri Belum Memadai Pelaporan Aset Tetap secara lebih memadai antara lain dengan melakukan inventarisasi, penilaian kembali, rekonsiliasi antar bagian/satker terkait dan melaksanakan SABMN secara lebih baik, serta menyusun rencana aksi (action plan) atas pelaksanaan perbaikan sistem tersebut. Sistem Pencatatan dan Pelaporan atas BPK RI menyarankan agar Kapolri Persediaan di Lingkungan Polri Belum menginstruksikan kepada seluruh jajaran Memadai Polri untuk mencatat seluruh persediaan ke dalam pos Persediaan dalam Neraca Satker sesuai ketentuan terkait. Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan BPK RI menyarankan agar Kapolri Polri Belum Transparan dan Akuntabel mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Bukti di Jajaran Polri dan menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri untuk mengelola dan mengadministrasikan seluruh barang

Halaman 1 dari 10

Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti

X

X

X

No.

Nomor & Tanggal LHP

Temuan Pemeriksaan

4

Penetapan MAK Dalam DIPA/RKA-KL dan Realisasi Anggaran Belanja Pada Beberapa Satker di Lingkungan Polri Tidak Sesuai Dengan Klasifikasi Mata Anggaran

5

Hutang Kepada Pihak Ketiga Dalam Neraca Polri Per 31 Desember 2007 Belum Disajikan Secara Akurat

6

Pencatatan dan Pelaporan Atas Hibah di Lingkungan Polri Belum Akurat, Transparan dan Akuntabel

7

PNBP Non Fungsional Tidak Dilaporkan Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan Dan Hibah Polri Tahun 2007 Pengelolaan Anggaran Non APBN Dana SAMSAT TA 2007 Belum Akuntabel dan Transparan

8

Rekomendasi bukti sesuai ketentuan terkait. BPK RI menyarankan agar Kapolri menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri supaya dalam perencanaan/penyusunan dan pelaksanaan DIPA/RKA-KL selalu memperhatikan dan mematuhi ketentuan terkait. BPK RI menyarankan agar Kapolri melakukan koreksi atas data hutang yang tercantum dalam Neraca Polri Tahun 2007 BPK RI menyarankan agar Kapolri membuat kebijakan tertulis mengenai mekanisme pencatatan dan pelaporan hibah yang diterima Polri, baik dalam bentuk uang maupun barang. BPK RI menyarankan agar Kapolri melakukan koreksi atas data pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran Laporan Keuangan Polri Tahun 2007 BPK RI menyarankan agar Kapolri memerintahkan Kapolda Sumut dan Kapolda Sultra untuk meningkatkan pengendalian atas penerimaan dan penggunaan dana samsat di lingkungannya antara lain dengan membuat perencanaan secara memadai dan melakukan pengawasan lebih optimal atas penerimaan dana samsat dari Pemprov

Halaman 2 dari 10

Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti X

X

X

X

X

No.

Nomor & Tanggal LHP

B. LK 2006 1 61h/S/XI-XI.1/ 4/2007 18 April 2007

2

3

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

Sistem Akuntansi Barang Milik Negara BPK RI menyarankan agar Kapolri dapat (SABMN) Di Lingkungan Polri Belum melaksanakan SABMN secara lebih baik Berjalan Secara Memadai antara lain melalui perbaikan kebijakan SDM, optimalisasi pemenuhan perangkat hardware/software dan intensifikasi pelaksanaan sosialisasi SABMN khususnya kepada para pelaksana Data Aset Tetap Berupa Tanah, Gedung, BPK RI menyarankan agar Kapolri Bangunan Dan Peralatan Mesin Dalam berupaya melaksanakan perbaikan di Neraca Polri Tahun 2006 Belum Akurat bidang inventaris dan pelaporan aset Dan Belum Menggambarkan Keadaan melalui : a. Pembentukan tim aset yang antara Yang Sesungguhnya lain bertugas untuk melakukan inventarisasi seluruh aset di lingkungan Polri termasuk penilaian atas aset-aset tersebut. b. Menginstruksikan seluruh satuan di jajaran Polri untuk dapat melakukan inventarisasi dan pelaporan secara lebih akurat; dan c. Menyusun petunjuk teknis penilaian dan kodifikasi aset di lingkungan Polri Pengamanan Aset Tanah Polri Melalui BPK RI menyarakan agar Kapolri dapat Pensertifikatan Belum Berjalan Secara memaksimalkan pensertifikatan tanah Optimal milik Polri melalui optimalisasi pelaksanaan anggaran pensertifikatan tanah yang telah tersedia dan pengajuan anggaran untuk sisa tanah yang belum terdukung anggaran pensertifikatannya

Halaman 3 dari 10

Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti X

X

X

X X

No.

Nomor & Tanggal LHP

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

4

Neraca Polri Per 31 Desember 2006 Belum Menyajikan Informasi Secara Akurat kewajiban Polri berupa Hutang Kepada Pihak Ketiga

5

Sistem Pengendalian Intern Atas Pengelolaan Hutang Biaya Perawatan Tahanan (Wattah) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Belum Memadai

BPK RI menyarankan agar Kapusku Polri melakukan verifikasi atas data hutang TLGA dan Wattah untuk mengetahui jumlah hutang yang sebenarnya dan mencantumkan data tersebut dalam LK Polri revisi BPK RI menyarankan Kapolri agar : a. Menyusun piranti lunak mekanisme pencatatan dan pengakuan hutang wattah b. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan hutang wattah di satuannya BPK RI menyarankan agar Kapolri menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri untuk melaporkan ke dalam CALK pada Laporan Keuangan seluruh danadana Non APBN yang diterima

6

Informasi Mengenai Dana-Dana Non APBN Belum Sepenuhnya Diungkapkan Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Polri Tahun 2006

7

Persediaan Materiil SSB Satpas/Samsat Di Jajaran Polda Jatim Dan Polda Sulsel Belum Dicatat Dalam Neraca MasingMasing Satker Dan Neraca Polda Per 31 Desember 2006 Ketidaktepatan Penetapan Mak Dalam DIPA/RKA-KL Dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Sesuai Dengan Klasifikasi Mata Anggaran

8

BPK RI menyarankan agar Kapolri menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri untuk mencatat persediaan SSB ke dalam pos Persediaan dalam Neraca Satker sesuai ketentuan terkait BPK RI menyarankan agar Kapolri menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri agar dalam menyusun perencanaan anggaran khususnya dalam

Halaman 4 dari 10

Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti X

X

X

X

X

X

No.

Nomor & Tanggal LHP

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi mengelompokkan belanja memperhatikan ketentuan terkait

9

C. 1.

LK 2005 72c/S/IIIXI.1/6/2006

Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti untuk

Pertanggungjawaban keuangan belanja barang atas beberapa kegiatan di lingkungan Polda Metro Jaya, Polda Jabar dan Polda Jatim tidak sesuai dengan penggunaan sebenarnya

BPK RI menyarankan agar Kapolri memberikan teguran kepada para Kasatker yang mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara proforma dan meminta pertanggungjawaban penggunaan dana yang sebenarnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Polri Tahun 2005 belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah pusat

Menyarankan agar Kapolri: 1. Memerintahkan Derenbang Kapolri untuk mengalokasikan anggaran kegiatan sosialisasi dan pelatihan SAI serta kegiatan tutup buku penyusunan Laporan Keuangan Polri pada DIPA revisi Pusku Polri TA. 2006 dan DIPA Pusku Polri TA. 2007 secara memadai. 2. Memerintahkan Kapusku mengadakan sosialisasi dan pelatihan SAI secara lebih intensif kepada para pelaksana akuntansi di setiap unit akuntansi pada TA. 2006 dan TA. 2007. 3. Memerintahkan De SDM Kapolri dan Ka Lemdiklat Polri untuk memasukkan mata pelajaran tentang keuangan negara pada lembaga-

Halaman 5 dari 10

X

√

√

√

No.

Nomor & Tanggal LHP

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti

lembaga pendidikan di jajaran Polri. 4. Menertibkan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan di jajaran Polri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.

SABMN belum berjalan sebagaimana mestinya

Menyarankan agar Kapolri memerintahkan: 1. Derenbang Kapolri untuk mengalokasikan anggaran kegiatan sosialisasi dan pelatihan SABMN pada DIPA Revisi TA. 2006 dan DIPA TA. 2007 secara memadai. 2. Delog Kapolri untuk mengimplementasikan SABMN pada TA. 2007, mengadakan sosialisasi dan pelatihan SABMN secara intensif kepada para pelaksana akuntansi dan logistik di jajaran Polri pada TA. 2006 dan 2007, serta melaksanakan inventarisasi dan penilaian aset Polri sesuai dengan ketentuan.

√

√

√

3.

Kewajiban jangka pendek Listrik, Telepon, Gas dan senilai Rp98.955,14 dilaporkan dalam Neraca Desember 2005

berupa Utang Air TA. 2005 juta belum Polri per 31

Menyarankan agar Kapolri melaporkan kewajiban Polri berupa utang biaya langganan jasa listrik, telepon, gas dan air sebesar Rp98.955,14 juta dalam Laporan keuangan Polri Tahun 2005.

√

4.

Pengungkapan dalam CALK Polri Tahun 2005 belum memadai

Menyarankan agar Kapolri memerintahkan Kapusku dan Delog Kapolri senantiasa mengungkapkan hal-

√

Halaman 6 dari 10

No.

Nomor & Tanggal LHP

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti

hal yang secara material dapat mempengaruhi isi Laporan Keuangan Polri dalam menyusun Laporan Keuangan Polri. 5.

6.

7.

Pelaksanaan pekerjaan repowering dan replatting 3 unit kapal dan pengadaan senpi glock TA. 2004 Sdelog Polri berlarut-larut dan belum diungkap dalam Laporan Keuangan Polri per 31 Desember 2005

Status aset hasil pengadaan dari dana Non APBN belum jelas dan belum diungkap dalam Laporan Keuangan

Pengawasan dan pelaksanaan atas ketentuan dalam kontrak belum sepenuhnya dijalankan

Menyarankan agar Kapolri memerintahkan Delog Kapolri untuk: 1. Menegur dengan keras rekanan agar segera menyelesaikan pekerjaan. 2. Mempertimbangkan PT. Aneka Bina Makmur beserta pemiliknya sebagai rekanan Polri. 3. Menjatuhkan sanksi denda keterlambatan kepada rekanan sesuai dengan kontrak yang disepakati. Menyarankan agar Kapolri: 1. Membuat ketentuan internal tentang hibah aset sebagai penjabaran dari PP 24 tahun 2005 tentang SAP. 2. Memerintahkan Delog Kapolri agar mengadakan sosialisasi dan pelatihan terkait pelaksanaan SABMN. Menyarankan agar Kapolri memerintahkan Kasatker untuk: 1. Menarik denda dari rekanan yang terlambat melaksanakan pekerjaan dan menyetorkan ke Kas Negara. 2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Halaman 7 dari 10

√ √ √

√ √

√ √

No.

Nomor & Tanggal LHP

8.

D. 1.

2.

LK 2004

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

Realisasi anggaran belanja tidak sesuai dengan klasifikasi mata anggaran

Menyarankan agar Kapolri: 1. Menegur Derenbang Kapolri untuk senantiasa memperhatikan ketentuan tentang klasifikasi mata anggaran dalam penyusunan dokumen anggaran (RKA-KL) dan otorisasi anggaran satker di lingkungan Polri. 2. Memerintahkan kasatker mentaati ketentuan tentang klasifikasi anggaran belanja dalam pengajuan usulan anggaran dan pelaksanaan anggaran belanja.

04/XI/9/2005 Pengendalian intern dalam pelaksanaan sistem akuntansi dan laporan keuangan Polri belum memadai

SABMN belum berjalan sebagaimana mestinya

Menyarankan agar Kapolri memerintahkan Kapusku Polri untuk: 1. Menertibkan pelaksanaan sistem akuntansi di jajaran Polri sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan yang ditetapkan. 2. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan SAI lebih intensif kepada para pelaksana akuntansi di setiap unit akuntansi Menyarankan agar Kapolri memerintahkan Delog Kapolri untuk: 1. Mengadakan sosialisasi SABMN ke seluruh satker di jajaran Polri 2. Menertibkan kembali pelaksanaan SABMN sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

Halaman 8 dari 10

Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti √

√

√

√

√ √

No.

Nomor & Tanggal LHP

Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

3.

Pengungkapan penjelasan dalam CALK Polri Tahun 2004 belum memadai

Menyarankan agar Kapolri memerintahkan Kapusku Polri untuk segera menyempurnakan dan mengungkapkan informasi tambahan yang perlu disajikan dalam CALK.

√

4.

Sebagian besar aset tanah yang dikuasai Polri belum didukung bukti kepemilikan sertifikat tanah

Menyarankan agar Kapolri meningkatkan upaya pensertifikatan atas tanah-tanah yang dikuasai Polri antara lain dengan menambah anggaran untuk kegiatan pensertifikatan tanah

√

5.

Proses penyusunan Neraca Polri Tahun 2004 dilakukan secara terpusat dan belum sesuai dengan ketentuan

Menyarankan agar Kapolri: 1. Memerintahkan Kapusku untuk segera memperbaiki sistem penyusunan Neraca dan pelaksanaannya di setiap tingkat unit akuntansi sesuai dengan ketentuan. 2. Memerintahkan Delog Kapolri untuk melakukan inventarisasi dan revaluasi terhadap seluruh aset tetap dan persediaan yang dimiliki /dikuasai di seluruh satker jajaran dengan nilai wajar sebaga data neraca awal Polri tahun 2004.

6.

Proses pembatalan ruislag mako Lemdiklat, Selapa, dan Sepolwan lambat

Menyarankan agar Kapolri membatalkan kebijakan untuk meruislag Mako Lemdiklat, Selapa, dan Sepolwan.

Halaman 9 dari 10

√

√

√

No. 7.

Nomor & Tanggal LHP

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

Pelaksanaan tindak lanjut proses penghapusan persediaan bekal BMP di Ditpolair senilai Rp3.117.930.617,00 belum optimal

Menyarankan agar Kapolri memerintahkan Delog Kapolri dan Dir Polair Babinkam Polri untuk segera menyelesaikan proses penghapusan BMP Ditpolair.

Halaman 10 dari 10

Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti √

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008

Nomor Tanggal

: :

38c/HP/XIV/4/2009 30 April 2009

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI ..................................................................................................................................

i

RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN ............................................................................................................................. ......

ii

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN .................................................................................................................................

1

A.

B.

Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan Tahun 2005, 2006 dan 2007........................................................................................................

1

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2008 1.

2.

3.

4.

Pengelolaan Dana Non APBN di Lingkungan Polri Tidak Transparan dan Sebesar Rp897.716.060.301,00 Tidak Terungkap Secara Memadai Dalam CALK Polri Tahun 2008 ……………………………………………………………………......................... Terjadi Kesalahan Pembebanan Belanja Pemeliharaan (MAK 523xxx) Ke Belanja Non Operasional Lainnya (MAK 521xxx) Sebesar Rp12.310.975.000,00........................................................................................................ Penerimaan Negara Atas Sanksi Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan sebesar Rp176.122.994,00 Belum Dipungut dan Disetor ke Kas Negara Per 31 Desember 2008................................................................................................................................... Pengembalian Belanja Kegiatan Operasi Tahun 2008 yang Melewati Tahun Anggaran Sebesar Rp1.034.433.664,00 Belum Diungkap Dalam CALK Polri Tahun 2008..................................................................................................................................

1

7

8

10

5.

Terdapat Potensi Kerugian Negara atas Pelaksanaan Kegiatan tahun 2008 Di Beberapa Satker Polri sebesar Rp285.000.000,00............................................................................

13

6.

Terdapat Persediaan Satker Denma Mabes Polri yang Sudah Tidak Terpakai sebesar Rp4.013.830.000,00..........................................................................................................

16

7.

Realisasi Anggaran Untuk Kegiatan Operasional di Beberapa Polda Belum Dapat Dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.855.508.000,00.....................................................

17

8.

Realisasi Penyaluran Belanja BMP Pada Beberapa Satker Belum Dipertanggungjawabkan....................................................................................................

19

Lampiran...........................................................................................................................

BPK-RI

LHP Kepatuhan- LK POLRI Tahun 2008

Halaman i

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaktidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Untuk selanjutnya laporan keuangan dimaksud disebut dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Dalam penyusunan LKPP tersebut, berdasarkan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kapolri selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut merupakan tanggung jawab pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK RI. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas kepatuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap kontrak, pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan serta kepatuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pengendalian intern. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern merupakan tanggung jawab pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. Selain itu, SPKN juga mengharuskan BPK RI untuk melaporkan kepada pihak berwenang yang terkait apabila dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan ditemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan. BPK RI menemukan ketidakpatuhan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang material sebagai berikut: 1. Pengelolaan Dana Non APBN di Lingkungan Polri tidak transparan dan sebesar Rp897.716.060.301,00 tidak terungkap secara memadai dalam CALK Polri Tahun 2008. BPK-RI

LHP Kepatuhan- LK POLRI Tahun 2008

Halaman ii

2. Terjadi kesalahan pembebanan Belanja Pemeliharaan (MAK 523xxx) ke Belanja Non Operasional Lainnya (MAK 521xxx) sebesar Rp12.310.975.000,00. 3. Penerimaan Negara atas sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp176.122.994,00 belum dipungut dan disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2008. 4. Pengembalian belanja kegiatan operasi Tahun 2008 yang melewati tahun anggaran sebesar Rp1.034.433.664,00 belum diungkap dalam CALK Polri Tahun 2008. 5. Terdapat potensi kerugian negara atas pelaksanaan kegiatan Tahun 2008 di beberapa satker Polri sebesar Rp285.000.000,00. 6. Terdapat persediaan satker Denma Mabes Polri yang sudah tidak terpakai sebesar Rp4.013.830.000,00. 7. Realisasi anggaran untuk kegiatan operasional dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.855.508.000,00

di

beberapa

Polda

belum

dapat

8. Realisasi penyaluran belanja BMP pada beberapa satker belum dipertanggungjawabkan

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK-RI menyarankan kepada Kapolri agar memerintahkan: 1. Kapusku Polri berkoordinasi dengan Departemen Keuangan untuk membuat kebijakan atas pengelolaan dana-dana non APBN dan menetapkan format laporan pengungkapan atas pengelolaan dana non APBN dalam laporan keuangan serta menginstruksi kepada seluruh jajaran Polri agar melaporkan seluruh penerimaan dan penggunaan dana-dana non APBN dalam laporan keuangan. 2. Pejabat perencanaan pada Ditlantas Polri untuk menyusun kegiatan dalam MAK, Sub Kegiatan, Kegiatan, dana Program sesuai dengan subtansi atau realisasi kegiatan. 3. Memerintahkan Direktur Telematika dan Kalemdiklat Polri untuk segera menarik sanksi denda keterlambatan dan segera menyetor ke Kas Negara serta bukti setor disampaikan ke BPK RI. 4. Kababinkam Polri dan Dir Poludara untuk mengungkapkan sisa dana kegiatan TA 2008 yang baru disetor ke Kas Negara setelah melewati TA, untuk diungkap dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Kasatker, dan secara berjenjang dimasukkan dalam Calk Polri Tahun 2008. 5. Kapolda Sumbar dan Kapolda Jabar untuk segera melakukan penyelidikan secara intensif dan melaporkan hasil perkembangan penyelidikan kepada BPK RI. 6. Kaden Mabes Polri untuk segera mendistribusikan kaporlap tersebut dan melaporkan hasilnya kepada BPK RI. 7. Kapolda mempertanggungjawabkan belanja kegiatan operasional di jajaran Polda Sulawesi Utara, Polda Bangka Belitung dan Polda Gorontalo. 8. Mempertanggungjawabkan realisasi belanja BBM di jajaran Polda Sulawesi Utara, Polda Bangka Belitung dan Polda Gorontalo.

Permasalahan dan saran perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini. Atas pemeriksaan tersebut, selain Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, BPK RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2008 yang memuat opini Tidak Memberikan BPK-RI

LHP Kepatuhan- LK POLRI Tahun 2008

Halaman iii

Pendapat dengan nomor 38a/HP/XIV/04/08 tanggal 30 April 2009 dan dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dengan nomor 38b/HP/XIV/04/08 tanggal 30 April 2009. Jakarta, 30 April 2009 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Hery Subowo, SE, Ak., MPM, CIA, CFE Akuntan, Register Negara No.D-17.698

BPK-RI

LHP Kepatuhan- LK POLRI Tahun 2008

Halaman iv

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN A. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2005, 2006 dan 2007 Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2005 mengungkapkan sebanyak 13 (tiga belas) temuan pemeriksaan kepatuhan. Hasil pemeriksaan atas tindak lanjut diketahui bahwa sebanyak 3 (tiga) temuan telah ditindaklanjuti. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2006 mengungkapkan sebanyak 8 (delapan) temuan pemeriksaan kepatuhan. Hasil pemeriksaan atas tindak lanjut diketahui bahwa sebanyak 1 (satu) temuan telah ditindaklanjuti. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2007 mengungkapkan sebanyak 8 (delapan) temuan pemeriksaan kepatuhan. Hasil pemeriksaan atas tindak lanjut diketahui bahwa sebanyak 2 (dua) temuan telah ditindaklanjuti. Rincian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan kepatuhan dapat dilihat pada Lampiran 1.

B. Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2008 1. Pengelolaan Dana Non APBN di Lingkungan Polri Tidak Transparan dan Sebesar Rp897.716.060.301,00 Tidak Terungkap Secara Memadai Dalam CALK Polri Tahun 2008 Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Polri Tahun 2008 pada bagian pengungkapan informasi penting lainnya, diketahui bahwa Polri selama tahun 2008 mengelola rekening dana-dana Non APBN senilai Rp222.714.899.909,00

dengan rincian sebagai berikut:

BPK-RI

No.

Nama Rekening

Nilai (Rp)

1

SAMSAT

2

DSP

5.714.343.433

3

PON

34.432.574

4

DEOPS

91.040.266

5

Pam Pilkada

5.718.510.211

6

Rumkit

2.233.301.211

7

PAJAK

1.301.677

8

Kontinjensi

9

Pemda

10

DPK

39.050.053.200

2.244.112.870 168.976.950 91.709.555.565

LHP Kepatuhan – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 1 dari 21

No.

Nama Rekening

11

TWP

12

Catur Sakti

1.845.446.852

13

Jasa Raharja

3.019.293.885

14

Tabungan Mapan

15

Masjid

16

Penampungan

17

Sewa Lahan

18

Bidku

19

Operasi Ketupat

20

Hibah

21

Pihak Ketiga

22

AKDA

23

Papua Jumlah

Nilai (Rp) 30.592.386.681

31.242.305 1.026 4.182.191.268 1.500.000 2.438.732.216 59.399 21.156.303.401 392.180.680 2.301.709 12.087.632.530 222.714.899.909

Nilai tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2008 dari seluruh dana yang dikelola di luar mekanisme APBN oleh satker/satwil di seluruh jajaran Polri. Hasil pemeriksaan atas pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban danadana tersebut diketahui bahwa pada tahun 2008 terdapat pengelolaan dana-dana non APBN minimal sebesar Rp897.716.060.301,00 dan informasi lainnya yang tidak diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan Polri TA 2008. Pengungkapan secara memadai setidaknya memuat informasi mengenai perolehan dana, besaran penerimaan dan pengeluaran dana tersebut, bank dan rekening tempat penyimpanan dana tersebut dan otorisasi atas pengeluaran dana tersebut. Berikut ini adalah informasi mengenai dana-dana Non APBN dimaksud: a. Dana Samsat Dana Samsat adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi kepada Polri sebagai insentif (upah pungut) dari hasil kerja sama antara Polri dan Pemerintah Daerah Propinsi atas penerimaan yang berasal dari pendaftaran kendaraan bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Berdasarkan laporan penerimaan dan penggunaan Dana SAMSAT yang dikelola oleh Pusku Polri diketahui bahwa pada tahun 2008 Pusku Polri mengelola dana SAMSAT sebagai berikut:

BPK-RI

LHP Kepatuhan – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 2 dari 21

Penerimaan

: Rp116.351.410.932,00

Penggunaan : Rp56.200.986.051,00 Rekening Penyimpanan: Bank Mandiri No Rek 102.00.9951510-5. Penggunaan dana Samsat tersebut dilakukan di luar mekanisme APBN dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: SKEP/1047/XI/2004 tanggak 3 November 2004 tentang Petunjuk Administrasi Pengelolaan Dana Samsat di Lingkungan Polri yang kemudian diatur kembali dalam Peraturan Kapolri No. Pol.: 8 Tahun 2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pengelolaan Dana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap di Lingkungan Polri. Dana Samsat yang diterima dari Pemda Propinsi melalui Dir Lantas Polda digunakan untuk mendukung kegiatan yang mendesak yang anggarannya belum dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan kebijakan Pimpinan.

b. Dana Pam Pilkada dan Operasi Kepolisian dari APBD/Pemda/Pihak Lain Pada tahun 2008, selain mendapatkan dukungan dari APBN untuk melaksanakan operasi kepolisian, Polri juga memperoleh bantuan dari Pemda untuk melaksanakan kegiatan Pengamanan Pilkada dengan rincian sebagai berikut: Penerimaan

: Rp298.066.493.804,00

Penggunaan : Rp291.623.880.555,00 Penerimaan dana dukungan Pam Pilkada tersebut tidak dilaporkan dan dicatat di LRA sebagai pendapatan hibah, melainkan digunakan langsung untuk membiayai kegiatan operasi pengamanan yang dilakukan. Selain itu dari Catatan atas Laporan Keuangan Polda Jabar TA 2008 diketahui bahwa masih terdapat informasi mengenai pengelolaan dana-dana non APBN pemda minimal sebesar Rp63.693.675.844,00, dengan perincian sebagai berikut: 1) Dana Operasi Ketupat yang diterima Polda Jawa Barat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.500.000.000,00. 2) Dana Operasi Lilin yang diterima Polda Jawa Barat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.000.000.000,00. 3) Dana Operasi Hutan Lestari TA 2008 yang diterima Polda Jawa Barat dari Perum Perhutani Unit III Jawa Barat sebesar Rp895.050.500,00. 4) Dana Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 yang diterima Polda Jawa Barat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp27.732.147.244,00 melalui rekening BPD Jabar Banten No. 27-0003-877825-101 atas nama Kabidku dan dana yang diterima Satker Kewilayahan dari Pemerintah Daerah untuk

BPK-RI

LHP Kepatuhan – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 3 dari 21

mendukung kegiatan operasional dan kegiatan pengamanan sebesar Rp31.566.478.100,00. Dari jumlah dana pengamanan dari Pemda II tersebut yang diterima melalui rekening non APBN satker di jajaran Polda Jabar berjumlah Rp24.353.511.061,00 sedangkan sisanya berjumlah Rp7.212.967.039,00 diterima secara tunai.

c. Dana DPK DPK merupakan dana yang dihimpun dari iuran kesehatan personil Polri dan PNS Polri dan langsung dipotong gaji oleh masing-masing Bendaharawan Satuan dan dikelola secara terpusat di Pusku Polri. Penggunaan dana DPK dilakukan dengan cara penerbitan Surat Keputusan Otorisasi Kapolri (SKOK). Hasil pemeriksaan pada Pusku Polri diketahui bahwa pada tahun 2008 terdapat pengelolaan dana DPK sebagai berikut: Penerimaan: Rp385.665.454.630,00 Penggunaan: Rp309.483.168.591,00 Rekening Penyimpanan: Bank Mandiri No Rek 122.00.8500276-7

d. Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat umum (Yankesmasum) Dana Yankesmasum Rumah Sakit Bhayangkara merupakan penerimaan yang diperoleh Rumah Sakit Bhayangkara Polri atas pemberian jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum. Hasil uji petik di Rumah Sakit Polpus Sukanto Polri dan RS di Polda Jambi dan Sumbar, informasi penerimaan dan penggunaan belum diungkap dalam CALK, informasi tersebut meliputi: 1) RS Polpus Sukanto Polri a) Jumlah penerimaan Yanmasum RS Polpus Sukanto selama tahun 2008 sebesar Rp33.310.709.816,14. b) Jumlah pengeluaran dana Yanmasum RS Polpus Sukanto selama tahun 2008 sebesar Rp32.516.097.541,00. c) Saldo dana Yanmasum RS Polpus Sukanto per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.326.902.021,36 ( Rp33.310.709.816,14 Rp32.516.097.541,00 + saldo awal tahun Rp532.289.746.22). d) Saldo tagihan kepada pihak ketiga (asuransi) per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.619.963.388,00. e) Saldo hutang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2008 sebesar Rp330.844.048,00. f) Terdapat dua rekening dana Yankesmasum yaitu rekening Bank BRI No Rek 051001000149308 dengan saldo rekening per 31 Desember 2008 sebesar Rp155.421.495,00 dan rekening Bank Mandliri No rek 006-00-9170549-5 dengan saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp768.959.617,77

BPK-RI

LHP Kepatuhan – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 4 dari 21

2) RS Bhayangkari Polda Jambi Saldo kas sebesar Rp41.633.476,00 per 31 Desember 2008 yang terdiri atas saldo tunai di Bendahara sebesar Rp4.719.942,00 dan saldo kas di Bank sebesar Rp36.913.534,00. disimpan di rekening Bank …. No. 0069881386 atas nama RS. Tk IV Polda Jambi. 3) RS Bhayangkari Polda Sumbar Pada tanggal 31 Desember 2008 terdapat saldo kas sebesar Rp33.429.035,00 yang diperoleh dari saldo awal tahun 2008 sebesar Rp13.748.945,00 ditambah dengan penerimaan rumah sakit selama tahun 2008 sebesar Rp628.315.275,00 dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional selama tahun 2008 sebesar Rp608.635.185,00. Sisa Saldo sebesar Rp33.429.035,00 tersebut disimpan oleh Bendahara Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar di rekening BRI dengan No. Rekening: 0058-01-017132-50-8 atas nama Bendaharawan Rumkit.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan dana-dana Non APBN tersebut, antara lain sebagai berikut: a.

Legal Standing belum jelas;

b.

Pengendalian lemah;

c.

Tidak ada verifikasi di Pusku mengenai penerimaan dan penggunaan danadana Non APBN;

d.

Tidak ada mekanisme untuk menguji kelengkapan pencatatan dan pelaporan seluruh informasi mengenai dana-dana Non APBN tersebut.

e.

Penggunaan dana Non APBN dilakukan untuk membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perolehan dana Non APBN tersebut.

f.

Informasi mengenai pengelolaan dana Non APBN tersebut tidak diungkapkan secara memadai dalam Laporan Keuangan (minimal CaLK).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan: 1) Paragraf 7: Setiap entitas pelaporan keuangan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. 2) Paragraf 12: Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang

BPK-RI

LHP Kepatuhan – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 5 dari 21

diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. 3) Paragraf 13: Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain: (a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; (b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; (c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; (d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; (e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; (f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. b. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang pelaksanaan APBN 1) pasal 2 menyatakan bahwa APBN meliputi semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri selama tahun anggaran yang bersangkutan. 2) Pasal 10 ayat (2): Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenakan melakukan tindakan yang mengakibarkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja negara. 3) Pasal 10 ayat (3): Pimpinan dan atau pejabat departemen /lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenakan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara. 4) Pasal 10 ayat (4): Dalam menyediaan anggaran belanja negara diutamakan untuk menyediaan belanja operasional dan pemeliharaan atas barang milik negara.

BPK-RI

LHP Kepatuhan – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 6 dari 21

Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan dana-dana Non APBN di lingkungan Polri menjadi tidak transparan dan akuntabel.

Hal tersebut disebabkan karena para Kasatker/personil di jajaran Polri belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan ketentuan mengenai penyusunan Laporan Keuangan dan pengelolaan keuangan negara.

Atas temuan tersebut, pihak Polri menanggapi bahwa hasil temuan dimaksud telah ditindaklanjuti oleh Pusku Polri dengan merevisi LRA Polri TA 2008 dan selanjutmnya akan segera ditindaklanjuti pada satker terkait.

BPK-RI menyarankan agar Kapolri memerintahkan Kapusku Polri untuk: a. Berkoordinasi dengan Departemen Keuangan untuk membuat kebijakan atas pengelolaan dana-dana non APBN agar menjadi lebih transparan dan akuntabel. b. Menetapkan format laporan pengungkapan atas pengelolaan dana non APBN dalam laporan keuangan dan menginstruksi kepada seluruh jajaran Polri agar melaporkan seluruh penerimaan dan penggunaan dana-dana non APBN dalam laporan keuangan.

2. Terjadi Kesalahan Pembebanan Belanja Pemeliharaan (MAK 523xxx) Ke Belanja Non Operasional Lainnya (MAK 521xxx) Sebesar Rp12.310.975.000,00 Laporan Keuangan satker Ditlantas Polri tahun 2008 melaporkan realisasi anggaran sebesar Rp640.216.502.508,00, yang terdiri dari: Realisasi belanja pegawai

Rp 19.832.166.861,00

Realisasi belanja barang

Rp 609.979.435.647,00

Realisasi belanja modal

Rp 10.404.900.000,00

Dari realisasi belanja barang tersebut di atas, merupakan realisasi belanja yang sumber pembiayaannya dari PNBP. Dalam catatan laporan keuangan Ditlantas Polri dijelaskan bahwa Realisasi belanja barang sebesar Rp606.368.645.680,00 merupakan realisasi belanja barang non operasional lainnya (MAK 521219). Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa dari realisasi belanja tersebut, terdapat realisasi belanja yang sebenarnya digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, yaitu: a. Pemeliharaan dan perawatan jaringan satpas Rp9.188.500.000,00

SP2D No827615J sebesar

b. Pemeliharan dan perawatan driving simulator SP2D No830139J sebesar Rp1.134.720.000,00

BPK-RI

LHP Kepatuhan – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 7 dari 21

c. Pemeliharaan dan perawatan GPS Tracking PJR Ditlantas Polri TA 2008 SP2D No814997J sebesar Rp1.987.755.000,00

Hal tersebut tidak sesuai dengan PSAP No 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran, Paragraf 34 menyebutkan Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Paragraf 35 menyebutkan Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang , belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Hal tersebut mengakibatkan Laporan Realisasi Anggaran/Catatan atas Laporan Keuangan Ditlantas tahun 2008 belum menyajikan informasi yang akurat. Hal tersebut disebabkan ketidakcermatan Subbagren dan Sderenbang dalam pembebanan MAP/MAK pada saat penyusunan DIPA/RKKL. Atas temuan kepatuhan tersebut, pihak Polri menanggapi bahwa realisasi Belanja Non Operasional lainnya telah sesuai dengan realisasi anggaran DIPA/RKAKL tahun 2008, baik masing-masing program, kegiatan, sub kegiatan, maupun MAK. BPK-RI menyarankan agar Kapolri memerintahkan pejabat perencanaan pada Ditlantas Polri untuk menyusun kegiatan dalam MAK, Sub Kegiatan, Kegiatan, dana Program sesuai dengan subtansi atau realisasi kegiatan.

3. Penerimaan Negara Atas Sanksi Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan sebesar Rp176.122.994,00 Belum Dipungut dan Disetor ke Kas Negara Per 31 Desember 2008 Selama tahun 2008 beberapa satker di lingkungan Polri melaksanakan kegiatan pengadaan barang yang bersumber dari anggaran Rutin Belanja Barang. Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban keuangan pekerjaan tersebut telah selesai dibayar dan diterima sesuai dengan bukti Berita Acara Penerimaan Barang. Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban keuangan dan hasil intervew dengan pihak pelaksana diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Lemdiklat Pengadaan Cetak Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan dengan Kontrak Nomor B-/221/SPPB/VII/2008/Lemdiklat tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp289.976.400,00 dengan pelaksana pekerjaan CV Mus Karya. Jangka waktu penyerahan pekerjaan adalah 60 hari kalender terhitung mulai tanggal Surat Perintah Mulai Kerja atau sampai dengan tanggal 2 September 2008.

BPK-RI

LHP Kepatuhan – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 8 dari 21

Dari hasil pemeriksaan atas dokumen Surat Perintah Pengeluaran Materiil (SPPM) diketahui terdapat keterlambatan pendistribusian Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan yaitu: No

Titik Bekal

Jumlah buku

Tgl diterima

(set) 1

SPN Jambi

327

25 Nov 2008

2

SPN Kupang

194

26 Nov 2008

3

SPN Singaraja

102

26 Nov 2008

4

SPN Cisarua

369

26 Nov 2008

5

SPN Pekan Baru

306

25 Nov 2008

6

SPN Padang Besi

294

26 Nov 2008

Atas keterlambatan penyerahan/pendistribusian Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas di lapangan tersebut pihak rekanan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp24,647,994.00.

b. Divisi Telematika Polri Pekerjaan pengadaan Alkom Radio PAM Capres dan Cawapres Pemilu Tahun 2009 dengan Kontrak Nomor B-SPJB/13/X/ 2008/Divtel tanggal 10 Oktober 2008 sebesar Rp3.029.500.000,00 dengan pelaksana pekerjaan PT. Silfarona Perdana. Jangka waktu penyerahan pekerjaan adalah 45 hari kalender terhitung mulai tanggal Surat Perintah Mulai Kerja atau sampai dengan tanggal 24 November 2008. Hasil Cek Fisik Tim Pemeriksa BPK-RI pada gudang Harkan Divisi Telematika di Cipinang pada tanggal 24 Februari 2008 menunjukkan masih terdapat Radio Mobile Motorola XTL 1500 hasil pengadaan tahun 2008 sebanyak 3 unit masih berada di gudang (belum diinstall). Dari uraian di atas menunjukkan bahwa penyelesaian pekerjaan pengadaan Alkom Radio PAM Capres dan Cawapres Pemilu Tahun 2009 mengalami keterlambatan selama 72 hari kalender (tanggal 24 November 2008 sampai dengan tanggal 4 Februari 2009). Atas keterlambatan tersebut pihak Divisi Telematika belum mengenakan sanksi denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan sebesar denda maksimum 5% yaitu sebesar Rp151.475.000,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Pasal 12 ayat (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN dijelaskan bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

BPK-RI

LHP Kepatuhan – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 9 dari 21

b. Pasal 3 ayat (3) Kontrak/78/IX/Robekum/2008/SDelog tanggal 12 September 2008 menyatakan Keterlambatanpenyelesaian pekerjaan karena kelalaian Pihak Kedua, diberikan sanksi finansial berupa denda sebesar 1 o/oo (satu perseribu) dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Hal tersebut mengakibatkan penerimaan negara atas sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp176.122.994,00 belum dipungut dan disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2008.

Hal tersebut disebabkan Pejabat Pembuat Komitmen tidak sungguh-sungguh melaksanakan beberapa kesepakatan yang telah diatur dalam kontrak, hal ini terbukti belum dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Atas temuan kepatuhan tersebut, pihak Polri menanggapi: a. Pengadaan alkom capres/cawapres sesuai dengan kontrak No. Pol.:BSPJB/13/X/2008/Divtel tanggal 10 Oktober 2008 sebesar Rp3.029.500.000,00 yang dilaksanakan oleh PT Silfarona Perdana, pada tanggal 24 Februari 2009 alkom memang belum diinstalasi secara keseluruhan. Hal tersebut diatas disebabkan pada akhir masa penyerahan pekerjaan, mobil operasional capres/cawapres belum ditentukan sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan instalasi alkom. b. Atas keterlambatan pekerjaan cetak buku pedoman senilai Rp24.647.994,00 oleh CV Muskarya, dikarenakan keterlambatan koreksi contoh hasil cetakan oleh pihak Lemdiklat Polri, sehingga keterlambatan tersebut bukan kesalahan pihak rekanan dan tidak dikenakan sanksi denda.

BPK-RI menyarankan agar Kapolri memerintahkan Direktur Telematika dan Kalemdiklat Polri untuk segera menarik sanksi denda keterlambatan dan segera menyetor ke Kas Negara serta bukti setor disampaikan ke BPK RI.

4. Pengembalian Belanja Kegiatan Operasi Tahun 2008 yang Melewati Tahun Anggaran Sebesar Rp1.034.433.664,00 Belum Diungkap Dalam CALK Polri Tahun 2008 Dalam Laporan Keuangan Babinkam dan Bareskrim Polri Tahun 2008 diketahui saldo akun kas di Bendahara pengeluaran sebesar nihil. Dari hasil pemeriksaan secara uji petik atas bukti pertanggungjawaban keuangan dan hasil intervew dengan pihak pelaksana diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Babinkam Polri Pada TA 2008 Satker Babinkam Polri telah memperoleh dukungan dana operasi yaitu operasi Puri agung dan Ketupat, dengan perincian sebagai berikut:

BPK-RI

LHP Kepatuhan – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 10 dari 21

1) Operasi Kontinjensi pam ops Puri Agung Telah direalisasikan Anggaran Operasi Kontinjensi (Pam Ops Puri Agung 2008) sebesar Rp1.989.845.000,00 melalui SPM berikut: •

SP2D No 894228I Rp 40.000.000,00

•

SP2D No 919396I Rp1.031.662.458,00

•

SP2D No 829694J Rp 918.182.542,00

Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut: •

Disalurkan ke wilayah PAM kenaikan harga BBM Rp40.000.000,00

•

Disalurkan ke Ditlantas

•

Kegiatan jaldis supervisi ke wilayah Rp17.900.000,00

•

Disalurkan ke Polda Metro Jaya Rp367.955.000,00

•

Disalurkan ke Polwiltabes Bandung Rp364.490.000,00

•

Disalurkan ke Polwiltabes Surabaya Rp364.490.000,00

•

Disalurkan ke Polwiltabes Semarang Rp364.490.000,00

•

Jaldis supervisi Rp60.050.000,00

Rp356.970.540,00

Atas realisasi belanja Anggaran Operasi Kontinjensi (Pam Ops Puri Agung 2008) terdapat pengembalian belanja yang disetor ke kas Negara tanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp22.020.000,00 dan tanggal 14 Januari 2009 sebesar Rp31.479.460,00. Atas dana yang disetorkan pada bulan Januari 2009 sebesar Rp53.499.460,00 (Rp22.020.000,00 + Rp31.479.460,00) tersebut belum diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Babinkam Polri per 31 Desember 2008. 2) Operasi Ketupat Pada tanggal 18 Desember 2008 Babinkam menerima dana yang berasal dari SKO untuk Dukgar Operasi Kontinjensi Polri (Ops Ketupat) Tahun 2008 sebesar Rp372.572.000,00. Dari dana tersebut sebagian dikembalikan ke kas Negara yaitu: •

Tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp 59.721.936,00

•

Tanggal 11 Februari 2009 sebesar Rp

•

Tanggal 7 Januari 2009 sebesar

4.800.000,00

Rp238.082.704,00

Sehingga jumlah anggaran Operasi Kontinjensi yang dikembalikan ke kas Negara setelah tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp242.882.704,00 (Rp4.800.000,00 + Rp238.082.704,00). b. Dit Poludara Babinkam Polri Pengadaan BBM Avtur dan pelumas pesawat untuk kegiatan Operasi Jaring dan Operasi Dian dilaksanakan berdasarkan kontrak No.Pol:

BPK-RI

LHP Kepatuhan – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 11 dari 21

SPJB/84/AI/RTN/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp824.220.000,00, sampai dengan akhir tahun masih terdapat sisa dana BBM yang belum terserap sebesar Rp738.051.500,00 dan baru bulan Maret disetor ke Kas negara.

Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. PSAP No 1. Paragraf 38 menyebutkan Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. b. Buletin Teknis No.01 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat menyebutkaan Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UYHD/UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UYHD/UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Apabila terdapat bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, maka hal ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Hal tersebut mengakibatkan pengembalian belanja kegiatan operasi Polri yang melewati tahun anggaran sebesar Rp1.034.433.664,00 belum diungkap dalam CALK Polri Tahun 2008.

Hal tersebut disebabkan: a. Kurangnya pemahaman petugas dan pejabat dalam penyusunan Laporan Keuangan. b. Lemahnya Kasatker dalam melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan.

Atas temuan kepatuhan tersebut, pihak Polri menanggapi: a. Sampai dengan bulan Desember 2008, operasi premanisme masih berjalan, sehingga belum dapat diketahui sisa anggaran, setelah bulan Januari terdapat sisa anggaran sebesar Rp53.499.460,00 dan sudah disetor ke Kas Negara. b. Sisa dana operasi Ketupat baru diterima dari Ditlantas Polri dan Densus 88 setelah bulan Desember dan baru disetor ke Kas Negara pada bulan Januari 2009 sebesar Rp242.882.704,00. c. Atas sisa dana BBM sebesar Rp738.051.500,00 akan segera disetor ke Kas Negara.

BPK-RI

LHP Kepatuhan – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 12 dari 21

BPK-RI menyarankan agar Kapolri memerintahkan masing-masing Kasatker yaitu Kababinkam Polri dan Dir Poludara untuk mengungkapkan sisa dana kegiatan TA 2008 yang baru disetor ke Kas Negara setelah melewati TA, untuk diungkap dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Kasatker, dan secara berjenjang dimasukkan dalam Calk Polri Tahun 2008.

5. Terdapat Potensi Kerugian Negara atas Pelaksanaan Kegiatan tahun 2008 Di Beberapa Satker Polri sebesar Rp285.000.000,00 Penelaahan atas bukti dokumen pertanggungjawaban dan hasil interview dengan pihak pelaksana selama tahun 2008, diketahui terdapat beberapa kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara yaitu: a. Ditreskrim Polda Sumber Berdasarkan laporan Barang Milik Negara (BMN) tahun 2008 diketahui bahwa satker Dit Reskrim Polda Sumbar antara lain memiliki aset berupa mobil sedan Ford Laser No.Pol.: 1001-III senilai Rp35.000.000,00. Dari hasil pemeriksaan atas keberadaan aset-aset yang dicatat dalam Laporan BMN satker Ditreskrim tahun 2008 diketahui bahwa aset berupa mobil Sedan Ford Laser tersebut tidak ditemukan/tidak diketahui dimana keberadaannya. Harga perolehan kendaraan tersebut sebesar Rp35.000.000,00. Sampai berakhirnya pemeriksaan belum diajukan penetapan tuntutan ganti rugi.

b. Polwil Purwakarta Terdapat penyalahgunaan dana hibah dari Pemda Kabupaten Purwakarta sebesar Rp250.000.000,00. Proses hibah berdasarkan surat Perjanjian Belanja Hibah antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan Polwil Purwakarta Nomor 180/07A/HUK/2008, No. Pol. B/660/V/2008 tanggal 27 Mei 2008. Penelaahan lebih lanjut diketahui kondisi sebagai berikut: 1) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 551/BII.1.5/2008 tanggal 18 Juni 2008 diketahui dana bantuan hibah tersebut diterimakan secara langsung ke rekening rekening BRI Cabang Purwakarta nomor 0075.01.013192.50.0 atas nama Syamsul Bahri. 2) Kapolwil Purwakarta kemudian memberikan kuasa kepada Bensatker Polwil Purwakarta untuk menerima/mencairkan dana hibah sebesar Rp250.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta tersebut melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Purwakarta nomor 0075.01.013192.50.0 atas nama Syamsul Bahri (Bensatker Polwil Purwakarta). 3) Setelah dana hibah tersebut diterima, Kapolwil Purwakarta membentuk panitia pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Surat Perintah Kapolwil Purwakarta No. Pol. Sprin/0466/VIII/2008 tanggal 9 Agustus 2008 dan

BPK-RI

LHP Kepatuhan – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 13 dari 21

Surat Keputusan Kapolwil Purwakarta No. Pol. Skep/18/VIII/2008 tanggal 9 Agustus 2008. 4) Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas buku rekening BRI Cabang Purwakarta nomor 0075.01.013192.50.0 atas nama Syamsul Bahri diketahui bahwa rekening tersebut adalah rekening pribadi milik Syamsul Bahri yang digunakan untuk menerima gaji setiap bulannya. Hasil penelusuran atas transaksi-transaksi yang ada di buku rekening tersebut diketahui bahwa Syamsul Bahri telah melakukan penarikan tunai sebanyak 11 kali sehingga pada tanggal 16 September 2009 saldo pada rekening tersebut nihil. 5) Hasil konfirmasi lebih lanjut kepada pihak Polwil Purwakarta diketahui bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Tim BPK RI pada Polwil Purwakarta tanggal 11 Maret 2009 kendaraan dinas roda dua dan roda empat tersebut di atas belum diadakan. 6) Penyalahgunaan dana hibah Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebesar Rp250.000.000,00 oleh Bensatker Polwil Purwakarta tersebut sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Tim BPK RI pada Polwil Purwakarta tanggal 11 Maret 2009 sedang dalam proses penyidikan oleh Subbag Reskrim Polwil Purwakarta.

Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 1)

Pasal 32 ayat (1): Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya.

2)

Pasal 52 ayat (2): Penjualan barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara.

b. Undang –Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 1) Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. 2) Pasal 59 ayat (3): Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun. 3) Pasal 60 ayat (2): Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya

BPK-RI

LHP Kepatuhan – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 14 dari 21

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud. 4) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan Paragraf 12: Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya..

Hal tersebut mengakibatkan penerimaan negara atas pengembalian aset hilang dan dana hibah belum dipungut dan disetor ke Kas Negara sebesar Rp285.000.000,00.

Hal tersebut disebabkan: a. Lemahnya pengendalian dan pengawasan Kasatker atas pengelolaan aset dan penggunaan dana hibah. b. Kurangnya pemahaman para personil mengenai ketentuan penyusunan Laporan Keuangan.

Atas temuan kepatuhan tersebut, pihak Polri menyatakan bahwa: a. Proses tuntutan ganti rugi (TGR) telah disampaikan kepada Kabid Propam sesuai dengan nota dinas No. Pol.:B/ND-103/III/2009 tanggl 20 Maret 2009 tentang tindak lanjut temuan wasrik BPK. b. Terkait dengan penyalahgunaan dana hibah sebesar Rp250.000.000,00 sedang dilaksanakan proses penyelidikan oleh Polwil Purwakarta, apabila yang bersangkutan terbukti bersalah akan dikenakan tuntutan ganti rugi.

BPK-RI menyarankan agar Kapolri memerintahkan Kapolda Sumbar dan Kapolda Jabar untuk segera menindaklanjuti temuan BPK RI dengan melakukan penyelidikan secara intens dan melaporkan hasil perkembangan penyelidikan kepada BPK RI.

BPK-RI

LHP Kepatuhan – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 15 dari 21

6. Terdapat Persediaan Satker Denma Mabes Polri yang Sudah Tidak Terpakai sebesar Rp4.013.830.000,00 Pada Laporan Keuangan Satker Denma Mabes Polri Tahun 2008 dilaporkan posisi persediaan adalah sebesar Rp4.029.050.000,00. Barang Persediaan pada satker Denma Mabes Polri tersebut terdiri dari: No

Nama Materiil

Satuan

Jumlah

Harga

1

Sepatu Dishar Pria

Pasang

11.243

1.686.450.000

2

Sepatu Halbooth Polwan

Pasang

130

26.000.000

3

Monogram Polri

Buah

7.581

227.430,00

4

Ikat Pinggang Logo rTiNrata

Utas

8.223

411.150.000

5

PDH Polri Pria

Stel

4600

460.000.000

6

PDH Sus TwoTone Pria

stel

258

51.600.000

7

PDH Sus Two Tone Polwan

Stel

485

169.750.000

8

Kaos KakiDishar Pria

Pasang

3.228

80.700.000

9

PDHPNS Pria

Stel

3;968

595.200.000

10

PDH Polwan

Stel

373

111.900.000

11

Sepatu saru tali Polwan

pasang

24

3.600.000

12

Tshirt W/Coklat

Potong

2.284

57.100.000

13

PDH PNS Wanita

Stel

143

21.450.000

14

Baju Hamil PNS

Stel

237

35.550.000

15

T-Kewenangan Besar

Buah

719

35.950.000

16

T-Kewenangan Kecil

Buah

545

27.250.000

17

Ikat Pinggang Korpri

Utas

255

12.750.000 4.013.830.000

Dari hasil pemeriksaan diketahui barang persediaan Denma Mabes Polri berupa PDH dan kelengkapannya merupakan hasil pengadaan SDelog Polri yang didropping ke Denma untuk didistribusikan ke satwil-satwil. Persediaan senilai Rp4.013.830.000,00 merupakan sisa pengadaan PDH dan kelengkapan tahun 2005 yang sampai dengan tahun 2008 belum didistribusikan ke satwil-satwil dan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan polri mengenai PDH Polri yang berlaku saat ini.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres No.42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (1) menyatakan pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip: a. hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.

BPK-RI

LHP Kepatuhan – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 16 dari 21

b. efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

Hal tersebut mengakibatkan pengadaan PDH dan kelengkapan senilai Rp4.013.830.000 menjadi tidak efektif.

Hal tersebut disebabkan Satker Sdelog Polri pada saat mengadakan PDH dan kelengkapan tidak memperhatikan kebutuhan riil.

Atas temuan kepatuhan tersebut, pihak Polri menyatakan bahwa kaporlap dimaksud, akan didistribusikan kepada anggota di jajaran Mabes Polri sesuai dengan Telegram Kapolri No. Pol.:ST/05/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang tidak adanya dukungan anggaran untuk pengadaan kaporlap baik Polri maupun PNS termasuk Dikbang tahun 2009.

BPK-RI menyarankan agar Kapolri memerintahkan Kadenmabes Polri untuk segera mendistribusikan kaporlap tersebut dan melaporkan hasilnya kepada BPK RI.

7. Realisasi Anggaran Untuk Kegiatan Operasional di Beberapa Polda Belum Dapat Dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.855.508.000,00 Berdasarkan hasil pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Polri pada beberapa Polda diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Polda Sulawesi Utara Pencairan anggaran untuk kegiatan Binamitra di jajaran Polda Sulawesi Utara dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Secara pertanggungjawaban keuangan (perwabku) diketahui bahwa anggaran kegiatan Binamitra terdiri dari uang saku sebesar Rp5.000,00 uang dana satuan sebesar Rp1.500,00 dan uang sarana kontak sebesar Rp2.500,00 masing-masing perorang perhari. Uang saku merupakan hak dari personil pelaksana kegiatan Binamitra yang merupakan tambahan penghasilan. Dana satuan dan sarana kontak bukanlah hak dari personil yang dapat digunakan sebagai tambahan penghasilan. Dana satuan merupakan dana kegiatan binamitra Poltabes Manado yang dapat digunakan untuk biaya rapat, konsumsi, atk dan sebagainya. Sarana kontak merupakan dana kegiatan yang diperuntukkan sebagai alat atau wadah komunikasi dengan masyarakat yang dapat berupa konsumsi kegiatan bersama, biaya pulsa telepon, souvenir ataupun bantuan untuk masyarakat. Bukti perwabku menunjukkan bahwa setiap personil babinkamtibmas telah menerima uang saku, dana satuan dan sarana kontak untuk setiap kegiatan Binamitra. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa pencairan anggaran kegiatan Binamitra di Polda Sulawesi Utara belum dipertanggungjawabkan yaitu:

BPK-RI

LHP Kepatuhan – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 17 dari 21

•

Poltabes Manada sebesar Rp113.292.000,00

•

Polres Minahasa Selatan sebesar Rp66.196.000,00

•

Polres Minahasa sebesar Rp149.360.000,00

b. Polda Bangka Belitung Hasil pemeriksaan atas bukti-bukti penggunaan dana kegiatan Operasi dan kegiatan Binamitra Kepolisian pada dokumen pertanggungjawaban keuangan di jajaran Polda Bangka Belitung diketahui bahwa terdapat realisasi anggaran untuk Kegiatan tersebut yang tidak jelas pertanggungjawaban keuangannya, sebagai berikut: •

Kegiatan Operasi Biro Operasi sebesar Rp967.557.500,00

•

Kegiatan Binamitra Polres Bangka sebesar Rp168.472.000,00

•

Kegiatan Binamitra Polresta Pangkal Pinang sebesar Rp89.316.000,00

•

Dukungan Operasional Rp45.000.000,00.

Polsek

Polres

Bangka

Tengah

sebesar

c. Polda Gorontalo Hasil pemeriksaan atas bukti-bukti penggunaan dana kegiatan Diskresi, Turjawali dan kegiatan Serpas Kepolisian pada dokumen pertanggungjawaban keuangan di jajaran Polda Gorontalo diketahui bahwa terdapat realisasi anggaran untuk Kegiatan tersebut yang tidak jelas pertanggungjawaban keuangannya, sebagai berikut: •

Kegiatan Diskresi Polres Bone Bolango sebesar Rp110.490.000,00

•

Kegiatan Diskresi Polres Limboto sebesar Rp46.900.000,00

•

Kegiatan Turjawali Satbrimob sebesar Rp42.524.500,00

•

Kegiatan Serpas Biro Personalia sebesar Rp56.400.000,00

Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN : Pasal 12 antara lain menetapkan bahwa : 1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, serta fungsi departemen/lembaga. 2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

b. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaaan Negara yaitu :

BPK-RI

LHP Kepatuhan – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 18 dari 21

1) Pasal 1 (22) Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 2) Pasal 54 (2) menetapkan bahwa Kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya. 3) Pasal 62 (1) Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Hal tersebut mengakibatkan adanya peluang penyimpangan anggaran negara atas belanja kegiatan operasional Polda sebesar Rp1.855.508.000,00.

Hal tersebut disebabkan a. Pemahaman pelaksana dalam mempertanggungjawabkan belanja kegiatan operasional Polda belum optimal. b. Lemahnya sistem pengendalian internal atas penggunaan anggaran belanja barang oleh Kasatker dan Itwasda Polda.

Atas temuan, pihak Kepolisian Daerah menanggapi bahwa:

a. Kelemahan pertanggungjawabkan keuangan atas kegiatan operasional Polda karena kurang pemahaman dari pelaksana dan untuk ke depan kami akan tingkatkan ketertiban pertanggungjawaban keuangan.

b. Akan mempertanggungjawabkan realisasi belanja kegaitan operasional Polda tersebut.

BPK menyarankan Kapolri agar menginstruksikan Kapolda supaya:

a. Mempertanggungjawabkan belanja kegiatan operasional di jajaran Polda Sulawesi Utara, Polda Bangka Belitung dan Polda Gorontalo.

b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan negara.

8. Realisasi Penyaluran Belanja BMP Pada Beberapa Satker Belum Dipertanggungjawabkan Berdasarkan hasil pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Polri Tahun 2008 diketahui beberapa Polda telah merealisasikan sebagian Belanja Barangnya untuk pembelian bekal berupa Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP). Dari hasil pemeriksaan atas pengelolaan BMP pada beberapa satker di jajaran Polda Sulawesi Utara, Polda Gorontalo dan Polda Babel diketahui bahwa satkersatker tersebut tidak mempunyai SPBP maupun tangki timbun sebagai tempat

BPK-RI

LHP Kepatuhan – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 19 dari 21

penyimpanan dukungan BMP sehingga jatah BMP dijual kepada pihak ketiga dan hasil penjualannya tetap didistribusikan kepada satuan atau personil pemakai alut/ranmor untuk menunjang kegiatan rutin dan operasional kepolisian untuk mendukung kelancaran kegiatan rutin dan operasional kepolisian. Kasubbag Log pada masing-masing satker hanya membuat pertanggungjawaban penyaluran dana hasil penjualan BMP tersebut kepada personil sesuai rendis penyaluran bekal BMP tersebut. Tetapi personil yang menerima dana hasil penjualan BMP tersebut tidak membuat pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diterimanya untuk membeli BMP. Rincian jumlah dana pengelolaan BMP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. adalah sebagai berikut: a. Poltabes Manado senilai Rp133.815.000,00 b. Polresta PK Pinang senilai Rp292.275.000,00 c. Polres Bangka Tengah sebanyak 16.000 liter MT88/Premium dan sebanyak 10.500 liter HSD/Solar d. Polres Gorontalo senilai Rp113.476.500,00

Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/1408/X/2000 tanggal 31 Oktober 2000 mengenai Naskah Sementara tentang Petunjuk Administrasi Tata Cara Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) di lingkungan Polri. b. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/11/XII/2000 tanggal 29 Desember 2000 mengenai Pedoman Pelaksanaan Keppres No. 18 Tahun 2000 di lingkungan Polri Bab V pasal 46 dinyatakan bahwa Kasattama/Kasatker wajib menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya dan menyelenggarakan penatausahaan barang yang dikuasainya, serta membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya secara berjenjang kepada Kapolri

Hal tersebut mengakibatkan terbuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana hasil pengelolaan BMP pada beberapa satker yang belum dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut disebabkan a. Satker tidak memiliki tempat penyimpanan BMP (SPBP); b. Kasatker dan Kasubbag Log belum sepenuhnya memahami bagaimana membuat pertanggungjawaban pengelolaan dana hasil penjualan BMP. c. Lemahnya Pengawasan dan Pengendalian dari Kasatker dalam hal pengelolaan BMP.

BPK-RI

LHP Kepatuhan – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 20 dari 21

Atas temuan tersebut, pihak Kepolisian Daerah menanggapi bahwa: a. Kelemahan pertanggungjawabkan keuangan atas pengelolaan BBM Polda karena tidak adanya tempat penyimpanan BMP (SPBP); b. Akan mempertanggungjawabkan realisasi belanja penyaluran BBM pada Polda tersebut.

BPK menyarankan Kapolri agar menginstruksikan Kapolda supaya: a. Mempertanggungjawabkan realisasi belanja BBM di jajaran Polda Sulawesi Utara, Polda Bangka Belitung dan Polda Gorontalo. b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BBM.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BPK-RI

LHP Kepatuhan – LK POLRI Tahun 2008

Halaman 21 dari 21

Lampiran 2 LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004, 2005, 2006 DAN 2007

No.

A. 1

Nomor & Tanggal LHP Kepatuhan LK 2007 06c/S/IIIXIV.2/04/2008 30 April 2008

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

Penyelesaian Beberapa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Terlambat dan Rekanan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp852.596.944,90

BPK RI menyarankan agar Kapolri memerintahkan Kapusku Polri, Kapolda Banten, Kapolda DIY, Kapolda Sumbar, Kapolda Kalsel, Kapolda Sulteng dan Kapolda Sultra untuk segera menarik denda keterlambatan dari rekanan terkait dan menyetorkannya ke kas negara.

2

Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar BPK RI menyarankan agar Kapolri Rp2.602.391.805,17 dalam Realisasi memerintahkan Kapolda Banten, Kapolda Anggaran Belanja Barang dan Modal DIY, Kapolda Sumut, Kapolda Sumbar, Kapolda Kaltim, Kapolda Kalsel, Kapolda Tahun 2007 Sulteng dan Kapolda Sultra untuk segera mempertanggungjawabkan kelebihan bayar sebesar Rp2.602.391.805,17 dengan menyetorkannya ke kas negara..

3

Pertanggungjawaban Keuangan atas Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Sdelog Polri Senilai Rp20.114.214.767,00 Formalitas

BPK RI menyarankan agar Kapolri menegur Delog Kapolri dan memerintahkan untuk segera menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang belum diselesaikan dan memberikan

Halaman 1 dari 13

Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti X

X

X

No.

Nomor & Tanggal LHP

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti

sanksi tegas kepada para rekanan. 4

Pertanggungjawaban Keuangan Beberapa Satker Mabes Polri, Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Barat, Polda Sumatera Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Selatan, Polda Sulawesi Tenggara dan Polda Sulawesi Tengah minimal senilai Rp15.994.713.049,00 Tidak Tertib

BPK RI menyarankan agar Kapolri memerintahkan Deops Kapolri, Kadiv. Humas Mabes Polri, Kalemdiklat Polri, Kapolda Sumut, Kapolda Sumbar, Kapolda Sumsel, Kapolda Kaltim, Kapolda Kalsel, Kapolda Sulteng dan Kapolda Sultra untuk memberikan teguran tertulis kepada para pejabat dan petugas terkait atas ketidaktertiban dalam pelaksanaan anggaran.

X

5

BPK RI menyarankan agar Kapolri memerintahkan Kapolda Sumsel dan Kapolda Sultra untuk menghentikan potongan-potongan gaji pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan. Penyetoran PNBP di Beberapa Polda BPK RI menyarankan agar Kapolri belum Sepenuhnya Sesuai dengan memerintahkan Kapolda Banten, Kapolda Ketentuan Sumbar dan Kapolda Sumut untuk memberikan teguran tertulis kepada para pejabat terkait atas keterlambatan penyetoran PNBP.

X

6

7

Terdapat potongan tunai bulanan atas belanja pegawai anggota Polri dan PNS di Jajaran Polda Sumsel dan Polda Sultra tidak sesuai ketentuan

Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik BPK RI menyarankan agar Kapolri : Negara (BMN) di Lingkungan Polri a. Membuat ketentuan tentang Belum Sesuai dengan Ketentuan pengelolaan aset sebagai penjabaran PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN dan

Halaman 2 dari 13

X

X

No.

Nomor & Tanggal LHP

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melaksanakan pengelolaan BMN sesuai ketentuan tersebut. b. Memerintahkan jajarannya untuk mengupayakan pensertifikatan atas aset tanah yang saat ini dikuasai Polri. c. Memerintahkan Kapolda terkait untuk segera menyetorkan ke Kas Negara atas hasil penjualan aset -aset milik Polri

B. LK 2006 1. 61i/S/XI-XI.1/ 4/2007 18 April 2007

Pemanfaatan aset Polri oleh pihak ketiga BPK menyarankan agar Kapolri: belum memberikan kontribusi penerimaan a. Membuat ketentuan internal tentang bagi penerimaan negara pemanfaatan aset milik polri sebagai penjabaran Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara dan Surat Edaran Menteri Keuangan RI No.:S-3985/A/2001 tanggal 11 Oktober 2001 Perihal Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara dengan cara sewa. b. Memerintahkan kepada para Kapolda agar dalam membuat perjanjian kerjasama pemanfaatan aset senantiasa memperhatikan kepentingan bagi negara

Halaman 3 dari 13

Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti

X

X

X

X

No.

2.

3.

Nomor & Tanggal LHP

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

Pelaksanaan penghapusan aset pada BPK RI menyarankan agar Kapolri beberapa satker belum dilaporkan dan memerintahkan Delog Kapolri untuk: terdapat hasil penjualan aset yang a. membuat teguran tertulis kepada para Kasatker dan Ketua Penghapusan dihapuskan sebesar Rp41.642.500,00 belum disetor ke kas negara Barang Milik Negara yang lalai menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan dan memperingatkan agar dimasa mendatang membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan sesuai dengan ketentuan; b. Memperingatkan Ketua Penghapusan Barang Milik Negara untuk segera menarik dan menyetor ke Kas Negara uang hasil penjual aset penghapusan Terdapat pertanggungjawaban keuangan BPK RI menyarankan agar Kapolri pada beberapa satker jajaran Polri sebesar memerintahkan: Rp862.410.000,00 tidak dapat diyakini a. Deops Kapolri, Kapolda Jabar, kebenarannya Kapolda Jatim dan Ka Sespim untuk menegur secara tertulis kepada Kasatker atas pelaksanaan/penarikan anggaran yang tidak memperhatikan kebutuhan sebenarnya. b. Irwasum untuk memproses/meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut, apabila terbukti terjadi penyimpangan keuangan negara agar yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai

Halaman 4 dari 13

Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti

X

X

X

X

No.

4.

5.

Nomor & Tanggal LHP

Temuan Pemeriksaan

Terdapat penggunaan dana yang belum jelas pertanggungjawabannya sebesar Rp3.028.478.000,00

Terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan yang berindikasi kerugian negara sebesar Rp4.349.083.678,00

Rekomendasi dengan ketentuan. c. Deops Kapolri, Kapolda Jawa Barat, Kapolda Jawa Timur, Ka Sespim dan Irwasum untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan anggaran BPK RI menyarankan agar Kapolri: a. Memerintahkan Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Barat, dan Kapolda Jawa Tengah untuk memberi teguran tertulis kepada Kasatker yang tidak mentaati ketentuan pengelolaan keuangan negara. b. Memerintahkan Irwasum memproses/meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut, apabila terbukti terjadi penyimpangan penggunaan keuangan negara, agar yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan. c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan negara BPK RI menyarankan agar Kapolri: a. Memerintahkan Derenbang Kapolri, Ka Sespim, Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Barat, dan Kapolda Jawa Tengah, Kapolda Jawa Timur, Kapolda Sulsel untuk memberi teguran tertulis kepada Kasatker yang

Halaman 5 dari 13

Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti X

X

X

X

X

No.

6.

Nomor & Tanggal LHP

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

tidak mentaati ketentuan pengelolaan keuangan negara. b. Memerintahkan Irwasum memproses/meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut, apabila terbukti terjadi penyimpangan penggunaan keuangan negara agar yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan menarik kembali serta menyetorkan ke Kas Negara, bukti setor dilampirkan ke BPK-RI. c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan negara Terdapat kelebihan perhitungan nilai BPK RI menyarankan agar Kapolri: kontrak pengadaan barang yang a. Memerintahkan Ka Bareskrim, Ka berindikasi merugikan negara sebesar Sespim, dan Kapolda Jawa Timur Rp2.687.132.260,68 untuk memberi teguran tertulis kepada Panitia Lelang yang tidak mentaati ketentuan pengelolaan keuangan negara. b. Memerintahkan Ka Bareskrim, Ka Sespim, dan Kapolda Jawa Timur untuk menarik kelebihan pembayaran akibat kelebihan perhitungan nilai kontrak dan menyetor ke Kas Negara c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengadaan barang dan pemborongan

Halaman 6 dari 13

Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti

X

X

X

X

X

No.

7.

8.

Nomor & Tanggal LHP

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

pekerjaan Keterlambatan penyerahan hasil BPK RI menyarankan agar Kapolri: pekerjaan yang belum dikenakan sanksi a. Memerintahkan Deops Kapolri dan denda sebesar Rp490.033.145,20 Gubernur PTIK untuk menarik sanksi denda keterlambatan kepada: 1). CV. Gani & Son sebesar Rp166.594.250,00; 2). PT. Lingga Fidam Indonesia sebesar Rp43.100.000,00; 3). CV.Mitra Samawa Perkasa sebesar Rp36,968,845.20; 4). CV.Mitra Samawa Perkasa sebesar Rp243,370,050.00; dan menyetor ke Kas Negara, bukti setor disampaikan ke BPK-RI. b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan Dukungan dan pendistribusian BBM BPK RI menyarankan Kapolri agar : secara natura kepada satuan pemakai yang a. Meninjau kembali mekanisme tidak memiliki SPBP cenderung pendistribusian BMP terhadap satkai merugikan negara dan terdapat III yang tidak memilki SPBP dan penggunaan BBM yang tidak jelas mempertimbangkan untuk memenuhi pertanggungjawabannya kebutuhan BMP dalam bentuk uang/anggaran yang melekat pada DIPA masing-masing satker. b. Memerintahkan para Kapolda untuk menginstruksikan pengelola BMP di jajarannya menyelenggarakan

Halaman 7 dari 13

Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti

X

X

X

X

No.

Nomor & Tanggal LHP

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti

administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan uang hasil penjualan BMP sesuai dengan penatausahaan Keuangan Negara. C. 1.

2.

3.

LK 2005 72c/S/IIIXI.1/6/2006

Pengamanan aset tanah Polri melalui Menyarankan agar Kapolri: pensertifikatan belum berjalan dengan 1. Menjadikan pensertifikatan tanah optimal sebagai kegiatan prioritas pada TA. 2007 dengan penetapan target tertentu tanah Polri tersertifikat. 2. Memerintahkan Derenbang dan Delog Kapolri menghitung biaya yang diperlukan sekaligus menganggarkan dalam DIPA TA. 2007 kegiatan pensertifikatan tanah tersebut. Terdapat sebagian aset tanah Mabes Polri Menyarankan agar Kapolri: beralih hak kepemilikannya dan 1. Menginventarisasi aset-aset tanah Polri yang dimanfaatkan oleh pihak dipinjampakaikan ke Yayasan Brata Ketiga dan menyampaikan hasilnya Bhakti Polri kepada BPK-RI. 2. Meneliti tanah Polri yang sudah bersertifikat atas nama Yayasan Brata Bhakti Polri dan menyampaikan hasilnya kepada BPK-RI. 3. Meninjau kembali perjanjian pinjam pakai aset tanah Polri yang dipinjampakaikan oleh pihak ketiga termasuk Yayasan Brata Bhakti Polri. Realiasi pembayaran anggaran belanja Menyarankan Kapolri menegur Dirlantas

Halaman 8 dari 13

√

√

√

√

√ √

No.

4.

5.

6.

Nomor & Tanggal LHP

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

barang untuk kegiatan safari polantas sebesar Rp1.517,14 juta dan pengadaan peralatan khusus lalu lintas sebesar Rp9.667,30 juta pada Dit Lantas Babinkam Polri mendahului penyelesaian pekerjaan. Pembayaran biaya operasional intelejensi kontinjensi dalam rangka Operasi Peusijuk di wilayah NAD Baintelkam Mabes Polri sebesar Rp541,22 juta dilakukan kepada orang yang tidak berhak. Hasil penjualan penghapusan ranmor TA. 2004 dan 2005 belum seluruhnya diterima dan disetorkan ke kas negara

Polri untuk senantiasa mentaati ketentuan dalam pertanggungjawaban keuangan dan selanjutnya meminta Dit Lantas Polri mengungkapkan hal-hal yang secara material dapat mempengaruhi pembaca dalam menyusun Laporan Keuangan. Menyarankan agar Kapolri memerintahkan Kabaintelkam mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp541,22 juta dan menyetorkan ke kas negara.

PNBP yang berasal dari penerbitan STNK, SIM, BPKB, STCK, TNKB, Klipeng, dan Ijin Senpi sebesar Rp17.444,22 juta terlambat disetorkan ke kas negara

Menyarankan agar Kapolri memerintahkan: 1. Delog Kapolri dan para Kasatker untuk memperingatkan para personil yang membeli ranmor dinas yang dihapuskan untuk segera membayar kekurangan pembayaran dan Bensatker segera menyetorkan ke kas negara. 2. Kapolda Kalsel untuk menegur panitia penghapusan ranmor dinas atas keterlambatan penyetoran hasil penghapusan. Menyarankan agar Kapusku Polri melaporkan kas penerimaan PNBP yang masih ada di rekening Pusku Polri per 31 Desember 2005 dalam Neraca Polri per 31 Desember 2005.

Halaman 9 dari 13

Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti

√

√

√

√

No.

Nomor & Tanggal LHP

Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

7.

PNBP dari pelayanan klinik pengemudi pada Poltabes Banjarmasin kurang dipungut dan belum disetorkan ke kas negara

Menyarankan agar Kapolri memerintahkan Kapolda Kalsel untuk menegur Kapoltabes Banjarmasin dan Petugas Satpas Poltabes Banjarmasin atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan pembuatan SIM dan pemungutan/penyetoran PNBP, dan selanjutnya menyetorkan ke Kas Negara dana klipeng sebesar Rp2.9 juta.

√

8.

Penyetoran PNBP dari penerbitan BPKB pada Polda Kalsel belum tertib

Menyarankan agar Kapolri memerintahkan Dirlantas Polri dan para Kapolda untuk menertibkan penyetoran PNBP dari penerbitan BPKB. Dalam penentuan mekanisme penyetoran PNBP agar senantiasa mengikuti ketentuan yang berlaku.

√

9.

Terdapat pembiayaan Tim Tastipikor Bareskrim Polri sebesar Rp300,00 juta yang tidak ada dasar hukumnya

Menyarankan agar Kapolri: 1. Menegur Derenbang Kapolri atas ketidakhematan dalam membuat otorisasi anggaran kepada Bareskrim untuk kegiatan Tim Tastipikor yang telah didukung oleh anggaran Kejaksaan Agung. 2. Memerintahkan Kabareskrim untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp300,00 juta dan menyetorkan ke Kas Negara.

Halaman 10 dari 13

√

√

No.

10.

11.

Nomor & Tanggal LHP

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

Pengadaan alsus intel sebesar Rp42.000,00 juta tidak sesuai dengan ketentuan

Menyarankan agar Kapolri: 1. Menegur Kabaintelkam untuk senantiasa mengikuti ketentuan yang berlaku dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungannya.

Realisasi anggaran beberapa pekerjaan di jajaran Polri tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di mana terdapat pencairan anggaran minimal senilai Rp330.728,80 juta menggunakan pertanggungjawaban formalitas

2. Memerintahkan Irwasum Polri meneliti lebih lanjut indikasi ketidakberesan dalam pengadaan alsus di Baintelkam Polri. Menyarankan agar Kapolri: 1. Melaporkan kesulitan di lapangan kepada menteri keuangan terkait dengan alokasi APBN (ABT) dan PNBP Polri yang diturunkan di akhir tahun anggaran. 2. Berkonsultasi dengan menteri keuangan dalam rangka membuat payung hukum terhadap dana-dana yang harus diserap di akhir tahun anggaran. Sebelum adanya payung hukum, agar Kapolri tidak menyerap alokasi dana yang persetujuannya mendekati akhir tahun anggaran. 3. Menegur para Kasatker yang mempertanggungjawabkan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan. 4. Senantiasa meningkatkan pengendalian atas pengelolaan

Halaman 11 dari 13

Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti √

√

√

√

√

No.

12.

Nomor & Tanggal LHP

Temuan Pemeriksaan

Terdapat pencairan anggaran pada beberapa satker di jajaran Polri menggunakan pertanggungjawaban formalitas minimal senilai Rp65.361,56 juta

Rekomendasi keuangan negara dan tuntutan akan kebenaran material sebagaimana kebenaran formal. Menyarankan agar Kapolri: 1. Melaporkan kesulitan di lapangan kepada menteri keuangan terkait dengan alokasi APBN (ABT) dan PNBP Polri yang diturunkan di akhir tahun anggaran. 2. Berkonsultasi dengan menteri keuangan dalam rangka membuat payung hukum terhadap dana-dana yang harus diserap di akhir tahun anggaran. Sebelum adanya payung hukum, agar Kapolri tidak menyerap alokasi dana yang persetujuannya mendekati akhir tahun anggaran. 3. Menegur para Kasatker yang mempertanggungjawabkan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan. 4. Memerintahkan para Kasatker untuk mempertanggungjawabkan penggunaan senyatanya. 5. Mempertimbangkan kembali sistem dukungan angaran penyidikan melalui sistem indeksasi yang kurang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 6. Senantiasa meningkatkan pengendalian atas pengelolaan keuangan negara dan tuntutan akan

Halaman 12 dari 13

Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti √ √

√

√ √ √

√

No.

Nomor & Tanggal LHP

13.

D. 1.

Temuan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan Operasi Kepolisian dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh Biro Operasi dan Satuan Brimob Polda Kalsel tidak tertib.

LK 2004 04/XI/9/2005

Penghapusan gedung kantor dan fasilitas pendidikan serta rumah dinas para Pati PTIK Polri belum sepenuhnya berpedoman kepada ketentuan tata cara penghapusan dan pemanfaatan barang milik negara

Rekomendasi kebenaran material sebagaimana kebenaran formal. Menyarankan Kapolri agar memerintahkan Kapolda Kalsel menegur Kepala Biro Operasi dan Kasat Brimob Polda Kalsel untuk mempertanggungjawabkan keuangan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya agar Kepala Biro Operasi dan Kasat Brimob Polda Kalsel mempertanggungjawabkan penggunaan senyatanya dana operasi dimaksud, apabila terbukti tidak dapat mempertanggungjawabkan agar Kepala Biro Operasi dan Kasat Brimob Polda Kalsel dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk pengembalian uang operasi ke Kas Negara. Menyarankan agar Kapolri menegur Gubernur PTIK atas proses penghapusan bangunan gedung kantor, fasilitas pendidikan, dan rumdin di lingkungan PTIK yang tidak sesuai dengan ketentuan dan keterlambatan penyetoran hasil lelang penghapusan.

Halaman 13 dari 13

Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti √

√