Laporan Bpk - Kpk

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008

Nomor : 40a/HP/XIV/04/09 Tanggal : 30 April 2009

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI ....................................................................................................

i

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KPK TAHUN 2008 ..................................................................

ii

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ......

1

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN ........................................................

3

1.

Dasar Hukum Pemeriksaan ......................................................................

3

2.

Tujuan Pemeriksaan .................................................................................

3

3.

Sasaran Pemeriksaan ................................................................................

3

4.

Standar Pemeriksaan ................................................................................

4

5.

Metode Pemeriksaan ................................................................................

4

6.

Waktu Pemeriksaan ..................................................................................

4

7.

Objek Pemeriksaan ...................................................................................

4

8.

Batasan Pemeriksaan ................................................................................

5

Laporan Keuangan KPK Tahun 2008

BPK- RI

LHP Opini – LK KPK Tahun 2008

i

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KPK TAHUN 2008 Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan KPK Tahun 2008 terdiri dari 3 (tiga) buku sebagai berikut: Buku I

:

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (Opini)

Buku II

:

Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Buku III

:

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangundangan.

BPK- RI

LHP Opini – LK KPK Tahun 2008

ii

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) telah memeriksa Neraca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 31 Desember 2008 dan 2007, serta Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. Laporan Keuangan KPK Tahun 2007 telah diperiksa oleh BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi eksaminasi, atas dasar pengujian, buktibukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Prinsip Akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Menurut pendapat BPK, Necara KPK tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, serta Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan KPK tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, serta realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-

BPK-RI

LHP Opini - LK KPK Tahun 2008

Halaman 1 dari 5

undangan disajikan dalam Laporan Nomor 40b/HP/XIV/04/09 dan Nomor 40c/HP/XIV/04/09 Tanggal 30 April 2009 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 30 April 2009 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Roes Nelly, Ak Register Negara No. D-24.068

BPK-RI

LHP Opini - LK KPK Tahun 2008

Halaman 2 dari 5

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1.

Dasar Hukum Pemeriksaan a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

2.

Tujuan Pemeriksaan Memberikan pendapat atas kewajaran penyajian angka dalam laporan keuangan dengan mempertimbangkan 4 (empat) aspek yaitu: a. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah; b. Entitas yang diaudit telah memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu; c. Sistem pengendalian intern instansi tersebut baik terhadap informasi keuangan yang dihasilkan maupun terhadap pengamanan atas kekayaannya, telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan d. Pengungkapan yang memadai atas informasi laporan keuangan.

3.

Sasaran Pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Bagian Anggaran KPK Tahun 2008 meliputi pengujian atas akun-akun dan saldo yang disajikan dalam neraca serta transaksi-transaksi pada laporan realisasi anggaran. Pengujian atas laporan keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan (asersi) dalam informasi keuangan tersebut meliputi: a. Keberadaan dan keterjadian Bahwa seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2008 serta seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008 telah didukung dengan bukti-bukti yang memadai. b. Kelengkapan Bahwa semua aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dimiliki telah dicatat seluruhnya dalam neraca per 31 Desember 2008 serta seluruh transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang terjadi selama Tahun 2008 telah dicatat seluruhnya dalam laporan realisasi anggaran. c. Hak dan Kewajiban Bahwa seluruh aset yang tercatat merupakan milik KPK dan kewajiban yang tercatat merupakan kewajiban KPK. d. Penilaian dan alokasi

BPK-RI

LHP Opini - LK KPK Tahun 2008

Halaman 3 dari 5

Bahwa seluruh aset, kewajiban, pendapatan, belanja dan pembiayaan telah dinilai secara memadai dan diklasifikasikan sesuai dengan stándar/ketentuan yang telah ditetapkan. e. Penyajian dan pengungkapan Bahwa penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan dan catatancatatan atas laporan keuangan telah mengungkapkan informasi keuangan yang memadai. f. Ketaatan dan kepatuhan Bahwa seluruh transaksi yang diungkapkan dalam LK KPK telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan APBN. 4.

Standar Pemeriksaan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK Tahun 2007.

5.

Metode Pemeriksaan Metodologi pemeriksaan yang digunakan adalah pemeriksaan dengan pendekatan berdasarkan risiko, yang dirancang untuk menemukan kesalahan dan penyimpangan informasi atas laporan keuangan dengan menelaah kegiatan pemerintahan. Kegiatan pemeriksaan dimulai dengan melakukan penelaahan sistem pengendalian intern untuk menentukan area risiko penting yang menjadi fokus pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam menganalisis dan menguji proses penyusunan dan penyajian LK KPK, BPK telah melakukan prosedur-prosedur di bawah ini: a. Menguji sistem akuntansi yang ditetapkan Menteri Keuangan apakah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; b. Menguji proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan apakah telah mengikuti sistem akuntansi yang telah ditetapkan Menteri Keuangan; Pemeriksaan BPK juga mencakup pengujian pengendalian, prosedur analitis, dan pengujian substantif untuk menilai efektivitas pengendalian dan kewajaran LK KPK. Selain itu BPK juga melakukan pemantauan atas tindak lanjut dari setiap permasalahan yang ditemui dalam pemeriksaan LK KPK Tahun 2004, 2005, 2006, dan 2007.

6.

Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan selama 35 hari dari tanggal 9 Pebruari s.d. 2 April 2009 berdasarkan Surat Tugas Anggota/Pembina AKN I Nomor 08/ST/III-XIV.2/02/2009 Tanggal 6 Pebruari 2009.

7.

Objek Pemeriksaan Laporan Keuangan KPK Tahun Anggaran 2008.

BPK-RI

LHP Opini - LK KPK Tahun 2008

Halaman 4 dari 5

8.

Batasan Pemeriksaan Semua informasi yang disajikan dalam LK KPK merupakan tanggung jawab Pimpinan KPK. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh Pimpinan KPK. Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan. Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila terdapat perbuatanperbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan. Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BPK-RI

LHP Opini - LK KPK Tahun 2008

Halaman 5 dari 5

LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2008

LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2008 (AUDITED) 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008 TA 2008

Uraian Catatan A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH Penerimaan Perpajakan 3.4.2.2

A.2 HIBAH JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1 + A.2) B. BELANJA

% Realisasi terhadap Anggaran

Realisasi

3.4.2.1

A.1 PENERIMAAN DALAM NEGERI Penerimaan Negara Bukan Pajak

Anggaran

31.217.400.000

400.124.227.902

0

0

1.281,73 0,00

31.217.400.000

400.124.227.902

1.281,73

0

0

0,00

31.217.400.000

400.124.227.902

1.281,73

81,89

3.4.2.3

B.1 Rupiah Murni

232.612.922.000

190.494.601.875

Belanja Pegawai

3.4.2.5

111.932.138.000

98.476.162.339

87,98

Belanja Barang

3.4.2.6

83.870.058.000

61.574.248.828

73,42

Belanja Modal

3.4.2.7

36.810.726.000

30.444.190.708

82,70

Pembayaran Bunga Utang

0

0

0,00

Subsidi

0

0

0,00

Hibah

0

0

0,00

Bantuan Sosial

0

0

0,00

Belanja Lain-lain

0

0

0,00

B.2 Pinjaman Luar Negeri

0

0

0,00

Belanja Pegawai

0

0

0,00

Belanja Barang

0

0

0,00

Belanja Modal

0

0

0,00

Pembayaran Bunga Utang

0

0

0,00

0

0

0,00

B.2 Pinjaman Luar Negeri (lanjutan) Subsidi

0

0

0,00

Hibah

0

0

0,00

Bantuan Sosial

0

0

0,00

Belanja Lain-lain

0

0

0,00

114.257.616.000

13.803.974.637

12,08

B.3 Hibah Belanja Pegawai

3.4.2.5

0

0

0,00

Belanja Barang

3.4.2.6

52.632.470.000

11.883.024.637

22,58

Belanja Modal

3.4.2.7

61.625.146.000

1.920.950.000

3,12

0

0

0,00

Pembayaran Bunga Utang Subsidi

0

0

0,00

Hibah

0

0

0,00

Bantuan Sosial

0

0

0,00

Belanja Lain-lain JUMLAH BELANJA (B.1+B.2+B.3)

0

0

0,00

346.870.538.000

204.298.576.512

58,90

1

2. Neraca Komparatif Per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 (dalam rupiah) No

Uraian

Catatan

31 Desember 2008

Kas di Bendahara Pengeluaran

3.5.2.1.1

468.301

0

Kas di Bendahara Penerimaan

3.5.2.1.2

0

0

0

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/TGR

3.5.2.1.3

5.465.000

0

5.465.000

Piutang Bukan Pajak

3.5.2.1.4

112.991.922

3.5.2.1.5

112.991.922 45.314.500

0

Uang Muka Belanja

0

45.314.500

Persediaan

3.5.2.1.6

15.707.236.863

1.022.436.634

14.684.800.229

15.871.476.586

1.022.436.634

14.849.039.952

A

ASET

1

Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar 2

468.301

Peralatan dan Mesin

3.5.2.2.1

121.579.366.765

109.020.952.960

12.558.413.805

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

3.5.2.2.2

30.664.870.329

14.256.869.959

16.408.000.370

Aset Tetap Lainnya

3.5.2.2.3

41.710.925.545 193.955.162.639

38.644.378.682

3.066.546.863

161.922.201.601

32.032.961.038

9.023.399.110

0

9.023.399.110

157.446.461.122

14.232.475.026

143.213.986.096

Aset Lainnya Aset Tak berwujud

3.5.2.3.1

Aset Lain-lain

3.5.2.3.2

Jumlah aset Lainnya JUMLAH ASET B

KEWAJIBAN

1

Kewajiban Jangka Pendek

166.469.860.232

14.232.475.026,00

152.237.385.206

376.296.499.457

177.177.113.261,00

199.119.386.196

Utang Kepada Pihak Ketiga

3.5.2.4.1

4.714.486.429

217.786.000

4.496.700.429

Uang Muka Dari KPPN

3.5.2.4.2

468.301

0

468.301

4.714.954.730

217.786.000

4.497.168.730

4.714.954.730

217.786.000

4.497.168.730

3.5.2.5.1

163.771.422

0

163.771.422

Cadangan Persediaan

3.5.2.5.2

15.707.236.863

1.022.436.634

14.684.800.229

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang

3.5.2.5.3

-4.714.486.429

-217.786.000

-4.496.700.429

11.156.521.856

804.650.634

10.351.871.222

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN 2

Tambah (Kurang)

Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap 3

31 Desember 2007

EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang

Jumlah Ekuitas Dana Lancar 3

Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

3.5.2.6.1

193.955.162.639

161.922.201.601

32.032.961.038

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

3.5.2.6.2

166.469.860.232

14.232.475.026

152.237.385.206

360.425.022.871

176.154.676.627

184.270.346.244

JUMLAH EKUITAS DANA

371.581.544.727

176.959.327.261

194.622.217.466

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

376.296.499.457

177.177.113.261

199.119.386.196

Jumlah Ekuitas Dana Investasi

2

3. Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2008 3.1 Pendahuluan 3.1.1 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Ini Adalah: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 51/PB/2006 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 3.1.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan KPK TA 2008 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan KPK termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah KPK seperti eselon I dan II. KPK merupakan satuan kerja dan tidak ada satuan kerja lain dibawah lembaga KPK. Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh unit organisasi yang berada di bawah KPK. Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan Negara dan Belanja. 2. Neraca Neraca disusun berdasarkan kompilasi data dari unit-unit terkait di lingkungan KPK dan disusun melalui SAI. 3. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis

3

atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai. Data BMN yang disajikan dalam neraca ini belum seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN. 3.2 Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN. Penyusunan dan penyajian LK TA 2008 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LK KPK telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK KPK adalah: 3.2.1 Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. 3.2.2 Belanja Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi. 3.2.3 Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan

4

uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. 3.2.3.1 Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian lancar TPA/TGR. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. 3.2.3.2 Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh KPK maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan berdasarkan neraca KPK per 31 Desember 2008 pada harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan

5

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Untuk BM/KN yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana tersebut di atas dicatat didalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstrakomptabel). Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah. Perubahan Kebijakan Akuntansi Berdasarkan surat Kanwil Ditjen Kekayaan Negara No. S. 122/WKN.7/2008 tanggal 6 Februari 2008 perihal Koreksi/Update Data SABMN pada Satker dan Kementerian/Lembaga, setiap instansi diminta untuk melakukan koreksi atas nilai aset tetap yang diperoleh tahun 2004 ke bawah. Sejak TA. 2007, Laporan Keuangan KPK telah menerapkan kebijakan pemerintah tersebut di atas. 3.2.3.3 Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lainlain. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintahan yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

6

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan NAD. Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, tagihan TGR, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap KPK yang dihentikan dari penggunaan aktifnya. Piutang kepada pihak ketiga yang telah lewat jatuh tempo 12 (dua belas) bulan dan piutang macet yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara, serta uang pengganti yang belum dibayar terpidana juga termasuk dalam kelompok Aset lain-lain. 3.2.4 Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundangundangan. Kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 3.2.4.1 Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. 7

3.2.4.2 Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. 3.2.5 Ekuitas Dana Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang KPK. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. 3.3 Ringkasan Laporan Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK.05/2007, Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Laporan Keuangan KPK Tahun 2008 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 3.3.1 Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2008 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2008 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp400.124.227.902,00 atau mencapai 1.281,73 persen dari anggarannya. Realisasi Belanja Negara pada TA 2008 adalah sebesar Rp204.298.576.512,00 atau 58,90 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp190.494.601.875,00 atau 81,89 persen dari anggarannya dan

8

Belanja Hibah sebesar Rp13.803.974.637,00 atau 12,08 persen dari anggarannya. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2008 dan 2007 dapat disajikan sebagai berikut: (dalam rupiah) TA 2008

TA 2007

Uraian Anggaran

Realisasi

%

Anggaran

Realisasi

Pendapatan Pendapatan Negara dan Hibah

31.217.400.000

400.124.227.902

1.281,73

45.035.997.000

50.743.140.639

232.612.922.000

190.494.601.875

81,89

247.660.200.000

157.002.648.425

Belanja Belanja Murni

Rupiah

Belanja Hibah

114.257.616.000

13.803.974.637

12,08

98.590.961.000

6.763.388.273

Jumlah Belanja

346.870.538.000

204.298.576.512

58,90

346.251.161.000

163.766.036.698

3.3.2 Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset adalah sebesar Rp376.296.499.457,00 terdiri dari Aset Rp15.871.476.586,00 ; Aset Tetap sebesar Lancar sebesar Rp193.955.162.639,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp166.469.860.232,00 Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp4.714.954.730,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp371.581.544.727,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp11.156.521.856,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp360.425.022.871,00 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 dapat disajikan sebagai berikut: (dalam rupiah)

Uraian

31 Desember 2008

Aset

376.296.499.457

31 Desember 2007 177.177.113.261

Nilai Kenaikan/ (Penurunan) 199.119.386.196

Aset Lancar

15.871.476.586

1.022.436.634

14.849.039.952

Aset Tetap

193.955.162.639

161.922.201.601

32.032.961.038

Aset Lainnya

166.469.860.232

14.232.475.026

152.237.385.206

4.714.954.730

217.786.000

4.497.168.730

4.714.954.730

217.786.000

4.497.168.730

Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Ekuitas Dana

371.581.544.727

176.959.327.261

194.622.217.466

Ekuitas Lancar

Dana

11.156.521.856

804.650.634

10.351.871.222

Ekuitas Investasi

Dana

360.425.022.871

176.154.676.627

184.270.346.244

9

3.3.3 Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan. 3.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 3.4.1 Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan Negara pada tahun 2008 pada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebesar Rp400.124.227.902,00 dimana 96,94 persen diantaranya berasal dari pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan pengadilan. Realisasi Belanja Negara TA 2008 sebesar Rp204.711.940.294,00 atau 59,02 persen dari total anggaran, terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp190.907.965.657,00 atau 82,35 persen, Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp13.803.974.637,00 atau 12,08 persen dan realisasi Belanja Rupiah Pendamping sebesar 0 persen. Realisasi Anggaran dan Pendapatan KPK disajikan dalam tabel 1 dibawah ini: Tabel 1 Realisasi Anggaran dan Pendapatan 2008 (dalam rupiah) No

1 2

Uraian

Anggaran Setelah Revisi

% Real. Angg

Realisasi

Pendapatan Negara dan Hibah

31.217.400.000

400.124.227.902

1.281,73

- Penerimaan Negara Bukan Pajak

31.217.400.000

400.124.227.902

1.281,73

Belanja Negara

346.870.538.000

204.711.940.294

59,02

- Belanja Rupiah Murni

231.838.822.000

190.907.965.657

82,35

774.100.000

0

0,00

114.257.616.000

13.803.974.637

12,08

- Belanja Rupiah Pendamping - Belanja Hibah

3.4.2 Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran 3.4.2.1. Pendapatan Negara Realisasi Pendapatan Negara pada TA. 2008 berasal dari penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar

10

Rp400.124.227.902,00 atau sebesar 1.281,73 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp31.217.400.000,00. 3.4.2.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Realisasi PNBP TA. 2008 adalah sebesar Rp400.124.227.902,00 atau 1.281,73 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp31.217.400.000,00. Hal ini berarti lebih tinggi Rp349.381.087.263,00 atau 688,53 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2007. PNBP ini berasal dari (a) PNBP Fungsional sebesar Rp399.090.460.349,00 dan (b) PNBP umum sebesar Rp1.033.767.553,00 1. PNBP Fungsional Besarnya realisasi penerimaan PNBP fungsional dirinci dalam tabel 2 di bawah ini: Tabel 2 Realisasi PNBP Fungsional (dalam rupiah)

Uraian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Pendapatan Hasil Denda Pendapatan Ongkos Perkara

31 Des 2008

% Naik (Turun)

31 Des 2007

542.139.265

899.612.867

(39,74)

2.750.000.000

2.300.000.000

19,57

270.000

357.500

(24,48)

Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi Yang Telah Ditetapkan Pengadilan

4.305.621.163

17.220.173.827

(75)

Pendapatan Gratifikasi Yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara

3.446.731.957

2.887.784.644

19,36

Pendapatan uang pengganti TPK yang ditetapkan Pengadilan

387.861.132.964

25.147.007.190

1.442,37

Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara

184.565.000

0

100

399.090.460.349

48.454.936.028

723,63

JUMLAH

Khusus untuk Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara, telah terjadi pengembalian PNBP pada Bulan Februari 2008, dari rekening Kas Negara ke rekening Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp440.000.000,00. Pemindahbukuan ini didasarkan atas permintaan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan, dan persetujuan Deputi Bidang Pencegahan KPK. Sehingga secara keseluruhan Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara berkurang dari Rp3.886.731.957,00 menjadi Rp3.446.731.957,00.

11

Berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkraht), KPK juga menyetorkan jasa giro, uang pengganti, dan uang sitaan ke rekening non kas negara sebesar Rp12.269.673.068,00. Rincian uang yang disetorkan ke non rekening kas negara dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini. Tabel 3 Penyetoran Jasa Giro, Uang Pengganti, dan Uang Sitaan ke Rekening Non Kas Negara (dalam rupiah)

Dasar

Jenis

Penyetoran

Jumlah

Putusan PN Jakarta Uang Pengganti, Pusat No. a.n. Vonnie 03/Pid.B/TPK/2008/ Anneke P PN.JKT.PST

Kas Pemkab Kutai Kertanegara

4.006.185.147

Putusan PN Jakarta Jasa Giro, a.n. Pusat No. Vonnie Anneke P 03/Pid.B/TPK/2008/ PN.JKT.PST

Kas Pemkab Kutai Kertanegara

54.815.921

Putusan PN Jakarta Uang Sitaan, a.n. Pusat No. Ismed Rusdany 05/Pid.B/TPK/2008/ PN.JKT.PST

Kas Pemprov Kalimantan Timur

2.675.000.000

Putusan Mahkamah Uang Sitaan, a.n. Agung No. Syaukani HR 868K/PID.SUS/2008

Kas Pemkab Kutai Kertanegara

5.443.672.000

Putusan PN Jakarta Uang Sitaan, a.n. Pusat No. H. Saleh Djasit 05/Pid.B/TPK/2008/ PN.JKT.PST

Kas Pemprov Riau

90.000.000

JUMLAH

12.269.673.068

2. PNBP Umum Besarnya realisasi penerimaan PNBP fungsional dirinci dalam tabel 4 di bawah ini: Tabel 4 Realisasi PNBP Umum (dalam rupiah)

Uraian

% Naik (Turun)

TA. 2008

TA. 2007

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

33.169.987

157.901.136

(78,99)

Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

272.697.983

14.818.644

1.740,24

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL

169.552.007

657.276.735

(74,20)

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL

19.024.721

1.440.778.321

(98,68)

Penerimaan Kembali Belanja

18.775.505

0

100

12

Uraian

TA. 2008

% Naik (Turun)

TA. 2007

Lainnya TAYL Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara

1.075.000

0

100

Pendapatan Anggaran Lainlain

518.192.250

17.429.775

2.873,03

2.288.204.611

(54,82)

Koreksi Hasil Audit BPK JUMLAH

1.280.100 1.033.767.55 3

Termasuk di dalam Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dan Pendapatan Anggaran Lain-lain dalam PNBP Umum TA 2008 adalah pembayaran yang berasal dari PT BAI, masing-masing sebesar Rp252.167.020,00 untuk denda keterlambatan dan Rp500.000.000,00 untuk bongkaran gedung. 3.4.2.3 Belanja Negara Realisasi belanja KPK TA. 2008 adalah sebesar Rp204.711.940.294,00 atau 59,02 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp346.870.538.000,00. Dibandingkan dengan TA 2007, belanja KPK TA 2008 lebih tinggi Rp40.661.341.560,00 atau 24,78 persen. Realisasi belanja tersebut terdiri dari (i) Belanja Rupiah Murni, (ii) Rupiah Murni Pendamping, dan (iii) belanja hibah. Belanja Rupiah Pendamping merupakan dana pendamping porsi rupiah lainnya yang wajib disediakan sebagai persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN) Millenium Challenge Corporation (MCC). Rincian Anggaran dan realisasi belanja per jenis belanja menurut sumber pembiayaan dapat dilihat pada tabel 5, 6, dan 7 berikut ini: Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2008 per Jenis Belanja (Rupiah Murni dan Hibah) (dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja

Jenis Belanja

Anggaran

51

Belanja pegawai

111.932.138.000

52

Belanja Barang

136.502.528.000

73.479.423.060

53,83

53

Belanja Modal

98.435.872.000

32.365.140.708

32,88

346.870.538.000

204.711.940.294

59,02

JUMLAH

Realisasi 98.867.376.526

% 88,33

13

Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2008 per jenis Belanja (Rupiah Murni) (dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja

Jenis Belanja

Anggaran

51

Belanja pegawai

111.932.138.000

98.867.376.526

88,33

52

Belanja Barang

83.870.058.000

61.596.398.423

73.45

53

Belanja Modal

36.810.726.000

30.444.190.708

82,70

232.612.922.000

190.907.965.657

82,07

JUMLAH

Realisasi

%

Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2008 Per jenis belanja (Hibah) (dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja

Jenis Belanja

51

Belanja pegawai

52 53

Anggaran

Realisasi

%

0

0

0

Belanja Barang

52.632.470.000

11.883.024.637

22.58

Belanja Modal

61.625.146.000

1.920.950.000

3.12

114.257.616.000

13.803.974.637

12.08

JUMLAH

3.4.2.4 Pengembalian Belanja Sampai dengan 31 Desember 2008, terdapat pengembalian belanja sebesar Rp413.363.782,00 yang berasal dari Belanja Pegawai dan Barang. Pengembalian belanja dimaksud dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini: Tabel 8 Realisasi Pengembalian Belanja TA. 2008 (dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja

Jenis Belanja

Realisasi Pengembalian

511511

Pengembalian Belanja Pokok Pegawai

511512

Pengembalian Belanja Tunjangan Pegawai

81.863.006

511519

Pengembalian Belanja Tunjangan Lainnya

67.276.600

521119

Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya

8.011.995

521219

Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya

3.000.000

524119

Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya

3.415.600

524211

Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa

3.082.000

524219

Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya

4.640.000

JUMLAH

242.074.581

413.363.782

14

Pengembalian belanja terjadi karena adanya koreksi atas pengeluaran belanja yang telah terjadi pada periode tahun anggaran yang sama. Pengembalian belanja ini dilakukan dengan cara menyetorkan kembali uang belanja yang telah terjadi ke kas negara dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). 3.4.2.5 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai dalam TA 2008 adalah sebesar Rp98.867.376.526,00 atau 88,33 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA. Dibandingkan dengan TA 2007, Belanja Pegawai KPK TA 2008 lebih tinggi Rp33.130.075.815,00 atau 50,43 persen. Naiknya realisasi Belanja Pegawai disebabkan oleh meningkatnya penyerapan anggaran Belanja Pegawai yang mencapai 88,33 persen pada TA 2008. Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut: (dalam rupiah)

31 Desember 2008

31 Desember 2007

- Belanja Gaji Pokok Pegawai

59.716.524.975

61.851.448.710

(3,45)

- Belanja Tunjangan Pegawai

27.403.002.586

-

-

- Belanja Tunjangan Lainnya

11.747.848.965

-

-

Belanja Honorarium

0

3.855.852.001

-

Total

98.867.376.526

65.707.300.711

50,47

Uraian

% naik (turun)

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS:

Untuk TA 2007, belum terdapat akun belanja tunjangan pegawai dan tunjangan lainnya dalam Bagan Akun Standar, sehingga belanja tunjangan pegawai dan tunjangan lainnya disatukan dalam akun belanja gaji pokok pegawai. Sedangkan untuk TA 2008, selain akun belanja gaji pokok pegawai, telah terdapat akun belanja tunjangan pegawai dan tunjangan lainnya dalam Bagan Akun Standar, sehingga belanja pegawai dialokasikan sesuai dengan peruntukkannya masing-masing. 3.4.2.6 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang dalam TA. 2008 adalah sebesar Rp73.479.423.060,00 atau 53,83 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA, berasal dari realisasi Rupiah Murni sebesar Rp61.598.398.423,00 dan realisasi Hibah sebesar Rp11.883.024.637. Dibandingkan dengan TA 2007, Belanja Barang KPK TA 2008 lebih tinggi Rp22.248.395.843,00 atau 43,43 persen. Naiknya realisasi Belanja Barang Operasional disebabkan oleh meningkatnya penyerapan anggaran Belanja Sewa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan dalam Negeri. Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut:

15

(dalam rupiah)

31 Desember 2008

31 Desember 2007

Belanja Barang Operasional

31.908.890.516

39.553.638.741

(19,35)

Belanja Barang Non Operasional

22.011.281.329

-

-

Belanja Jasa

6.505.120.940

5.586.240.973

16,45

Belanja Pemeliharaan

6.430.372.869

3.480.226.571

84,77

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

5.200.958.132

2.610.920.932

99,20

Belanja Perjalanan Luar Negeri

1.422.799.274

-

-

73.479.423.060

51.231.027.217

43.43

Uraian

Jumlah

% naik (turun)

3.4.2.7 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal dalam TA. 2008 adalah sebesar Rp32.365.140.708,00 atau 32,88 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA, berasal dari realisasi Rupiah Murni sebesar Rp30.444.190.708,00 dan realisasi Hibah sebesar Rp1.920.950.000,00. Dibandingkan dengan TA 2007, Belanja Modal KPK TA 2008 lebih rendah Rp14.747.099.674,00 atau 31,30 persen. Turunnya realisasi Belanja Modal disebabkan oleh rendahnya penyerapan anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2008 yang hanya mencapai 27,71 persen. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut: (dalam rupiah)

31 Desember 2008

31 Desember 2007

% naik (turun)

24.641.049.211

40.482.868.274

(39,13)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

3.091.439.300

4.331.796.493

(28,63)

Belanja Modal Fisik Lainnya

4.632.652.197

2.297.606.039

101,63

32.365.140.708

47.112.270.806

31,30

Uraian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah

3.4.3 Catatan Penting Lainnya 1. KPK tidak mendapatkan anggaran belanja tambahan (ABT) pada TA 2008. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 375/MK.02/2008 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2008, pagu anggaran Rupiah Murni KPK yang semula berdasarkan Pagu Definitif sebesar Rp259.032.300.000,00 berubah menjadi Rp232.612.922.000,00, sehingga terdapat pemotongan /penghematan sebesar Rp26.419.378.000,00 atau 10% 2. Sesuai peraturan yang berlaku, semua hibah yang diterima KPK apabila telah ada dokumen pendukung berupa Grant Agreement atau Financial Agreement atau dokumen yang dipersamakan yang telah ditandatangani oleh penerima dan pemberi donor telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan telah mendapat Nomor Register. Pendokumenan hibah ke dalam DIPA telah dilakukan KPK sejak tahun 2005.

16

Total pagu hibah yang diterima KPK yang masuk dalam DIPA KPK TA 2008 sebesar Rp114.257.616.000,00 berasal dari GTZ Jerman, ADB, USAID, Canada, Australia, dan Denmark. Dari total pagu tersebut, sampai dengan 31 Desember 2008 telah direalisaikan sebesar Rp13.803.974.637,00 (12,08%). Hibah tersebut sebagian merupakan luncuran hibah tahun 2007. Masih rendahnya realisasi penerimaan hibah tersebut disebabkan karena: a.

Realisasi penarikan tidak sesuai dengan rencana penarikan yang telah disusun oleh pemberi hibah.

b.

Hibah kepada KPK berupa barang atau jasa yang sifatnya langsung, sampai menjelang closing date masih belum banyak yang diserahterimakan kepada KPK, contohnya hibah dari USAID dan GTZ.

3.5 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca 3.5.1 Posisi Keuangan Secara Umum Posisi keuangan per 31 Desember 2008 adalah Aset sebesar Rp376.296.499.457,00 lebih tinggi 112,38 persen dibandingkan dengan jumlah aset per 31 Desember 2007; kewajiban sebesar Rp4.714.954.730,00 lebih tinggi 2.064,94 persen dibandingkan jumlah kewajiban per 31 Desember 2007; sedangkan Ekuitas Dana sebesar Rp371.581.544.727,00 lebih tinggi 109,98 persen dibandingkan jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2007. Komposisi Neraca per 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

Uraian Aset Kewajiban Ekuitas Dana

31 Desember 2008

31 Desember 2007

(dalam rupiah) Kenaikan/ (Penurunan)

376.296.499.457 177.177.113.261 199.119.386.196 4.714.954.730

217.786.000

4.497.168.730

371.581.544.727 176.959.327.261 194.622.217.466

Jumlah Aset per 31 Desember 2008 sebesar Rp376.296.499.457,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp15.871.476.586,00; Aset Tetap sebesar Rp193.955.162.639,00; dan Aset Lainnya sebesar Rp166.469.860.232,00. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2008 sebesar Rp4.714.954.730,00 merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp4.714.954.730,00. Jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2008 sebesar Rp371.581.544.727,00 terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp11.156.521.856,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp360.425.022.87100. 3.5.2 Penjelasan Per Pos Neraca

17

3.5.2.1 Aset Lancar 3.5.2.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp468.301,00 merupakan saldo Uang Persediaan (UP) Rupiah Murni (RM) yang ada pada Bendahara Pengeluaran pada tanggal neraca. Dibandingkan dengan TA 2007, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran lebih besar Rp468.301,00, dengan perhitungan sebagai berikut: UP TA. 2008

Rp

3.000.000.000

TUP Selama TA. 2008

Rp

2.750.000.000

Rp

5.750.000.000

- SPM GU Nihil

Rp

4.691.362.675

- Setoran UP/TUP

Rp

1.058.169.024

Jumlah Pertanggungjawaban

Rp

5.749.531.699 (b)

Rp

468.301

Jumlah UP dan TUP TA. 2008

(a)

Pertanggungjawaban:

Saldo (a-b)

Adanya saldo di Bendahara Pengeluaran pada tanggal neraca disebabkan oleh tidak terserapnya seluruh dana yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan-kegiatan pada tanggal 25-31 Desember 2008. Saldo dimaksud telah disetorkan kembali ke kas negara pada tanggal 8 Januari 2009. Dalam rekening Bendahara Pengeluaran pada Bank BRI Cabang Jakarta Veteran terdapat saldo per tanggal neraca sebesar Rp224.498.300,00 yang bukan merupakan saldo dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran, yang terdiri dari: gaji Bulan Desember 2008 untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT), tunjangan transportasi Bulan Desember 2008 untuk Tenaga Bantuan Sementara (TBS), dan insentif kinerja 1 PNS dipekerjakan, dengan rincian sebagai berikut: Gaji PTT

Rp

199.683.600

Tunjangan Transportasi TBS

Rp

12.000.000

Insentif Kinerja 1 PNS dipekerjakan

Rp

12.814.700

Jumlah

Rp

224.498.300

Sistem penggajian PTT dan TBS menganut sistem pembayaran di belakang. Artinya pegawai tersebut harus bekerja terlebih dahulu baru kemudian memperoleh gaji. Hal ini yang menyebabkan Gaji PTT dan Tunjangan Transportasi TBS Bulan Desember baru dapat dibayarkan pada tanggal 5 Januari 2009.

18

Sedangkan insentif kinerja belum dapat dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan, karena sampai dengan laporan ini dibuat masih dalam tahap pengujian kebenaran atas hak pegawai ybs. Apabila dari hasil pengujian pegawai ybs tidak berhak atas insentif kinerja, maka uang sejumlah Rp12.814.700 akan disetor kembali ke kas negara. Begitu juga sebaliknya, Apabila dari hasil pengujian pegawai ybs berhak atas insentif kinerja, maka uang sejumlah Rp12.814.700 akan ditransfer ke rekening pegawai ybs. Selain UP RM, Bendahara Pengeluaran juga mengelola UP yang berasal dari Hibah ADB, dengan posisi saldo per tanggal neraca adalah Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2007 (jasa giro) UP TA. 2008 TUP Selama TA. 2008 Jumlah UP dan TUP TA. 2008 Pertanggungjawaban: - penyetoran jasa giro 2007 - SPM GU Nihil - Setoran TUP Jumlah Pertanggungjawaban Setor ke kas negara Saldo {a-(b+c)}

Rp Rp Rp Rp

28.445 98.000.000 700.000.000 798.028.445

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

28.445 546.034.642 160.709.635 706.772.722 (b) 91.255.723 (c) 0

(a)

Selain dikelola Bendahara Pengeluaran, terdapat rekening hibah yang dikelola oleh Project Manager Hibah, yaitu: -

Rekening KPK qq. Program Danida Support to KPK pada Bank Niaga Setiabudi Building dengan rekening nomor: 025.01.002.25.008 yang dipergunakan untuk menampung dana hibah Danida dengan saldo rekening per 31 Desember 2008 sebesar Rp3.335.525.453,07.

3.5.2.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal neraca adalah sebesar Rp0,00. Tidak ada perbedaan Kas di Bendahara Penerimaan untuk TA 2008 dan 2007. Bendahara Penerimaan juga mengelola titipan uang barang bukti, uang sitaan, dan uang gratifikasi dari kegiatan penindakan dan pencegahan. Sampai dengan 31 Desember 2008, titipan uang barang bukti, uang sitaan, dan uang gratifikasi, baik yang disimpan pada brankas Bendahara Penerimaan maupun rekening giro adalah

19

sebesar Rp124.298.566.962,00 dengan rincian sebagai berikut: Uang kas di Bendahara Penerimaan/Pengelola Titipan uang Sitaan

Rp

17.617.666.000

Uang kas di Bank

Rp

96.514.313.725

Rp

10.166.587.237

Rp

124.298.566.962

Uang kas di Bendahara Penerimaan dalam valuta asing - USD 833.015,00 Eq. Rp9.121.514.250,00 Kurs tengah BI per 31 Desember 2008 Rp10.950,00 untuk USD 1 - MYR 96.700,00 Eq. Rp304.098.292,00 Kurs tengah BI per 31 Desember 2008 Rp3.144,76 untuk MYR 1 - SGD 85.000,00 Eq. Rp644.253.250,00 Kurs tengah BI per 31 Desember 2008 Rp7.579,45 untuk SGD 1 - EUR 5.500,00 Eq. Rp84.926.325,00 Kurs tengah BI per 31 Desember 2008 Rp15.441,15 untuk EUR 1 - SAR 4.000,00 Eq. Rp11.795.120,00 Kurs pajak per 31 Desember 2008 Rp2.948,78 untuk SAR 1 Total

Titipan uang-uang sitaan tersebut di atas belum dapat disetorkan ke kas negara, karena belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. 3.5.2.1.3 Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp5.465.000,00 merupakan sisa TGR a.n. Doni Muhardiansyah yang akan selesai angsuran pembayarannya pada Bulan Oktober 2009. Dibandingkan dengan TA 2007, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi TA 2008 lebih besar Rp5.465.000,00. Dasar pembebanan TGR a.n. Doni Muhardiansyah adalah Keputusan Sekretaris Jenderal KPK Nomor: 440/50/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Sekretaris Jenderal KPK Nomor: 362/50/X/2008 Tentang Pembebanan Ganti Rugi Atas Nama Saudara Doni Muhardiansyah Nomor Pokok Pegawai (NPP) 0000202 Pada Komisi Pemberantasan Korupsi. 3.5.2.1.4 Piutang Bukan Pajak Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2008 sebesar 112.991.922,00 merupakan piutang Penerimaan Negara

20

Bukan Pajak (PNBP), yaitu semua kas atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal laporan keuangan dan diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Dibandingkan dengan TA 2007, saldo Piutang Bukan Pajak TA 2008 lebih besar Rp112.991.922,00 dengan perhitungan sebagai berikut: Piutang Pendapatan Gratifikasi

Rp

Piutang Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

Rp

Jumlah

Rp

100.683.000

12.308.922 112.991.922

Piutang Pendapatan Gratifikasi sebesar Rp100.683.000,00 merupakan kewajiban penyelenggara negara yang sampai dengan 31 Desember 2008 belum diselesaikan pembayarannya dengan rincian sebagai berikut: Penyelenggara Negara

SK Pimpinan

Total

DR. Sri Mulyani Indrawati

129A/01/V/2008

Rp

6.000.000

Sartono

202 D/01/VII/2008

Rp

14.000.000

Sartono

202 E/01/VII/2008

Rp

5.000.000

Susini

202 O/01/VII/2008

Rp

22.500.000

Almudin L. Tobing

374/01/X/2008

Rp

39.233.000

Ramzi A Zuhdi

445/01/XII/2008

Rp

250.000

Djarwo Surjanto

450/01/XII/2008

Rp

13.700.000

Piutang Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp12.308.922,00 merupakan piutang yang terkait dengan pelaksanaan pembayaran retensi biaya pemeliharaan dan penyelesaian kewajiban PT Bayu Aji Interbuana (BAI). Piutang tersebut diperoleh dengan memperhitungkan tagihan retensi yang menjadi hak PT BAI dengan kewajiban PT BAI untuk membayar tagihan yang telah dibebankan KPK, dengan rincian sebagai berikut: Klaim Retensi

Rp

1.889.082.371,00

Rp

1.022.711.981,00

Rp

866.370.390,00

-/- Kewajiban: - Uang Muka - Kelebihan progres - Pemeliharaan 2008

Rp

484.241.931,00 284.864.640,00 253.605.410

21

-/- Kewajiban lainnya: - Denda keterlambatan - Pembayaran bongkaran

Rp

264.475.942,00 500.000.000,00

- PPh Pasal 23

35.442.425,00

- PPN

78.760.945,00

Jumlah

Rp

878.679.312,00

Rp

-12.308.922,00

Pembayaran Piutang Bukan Pajak Setelah Tanggal Neraca (a)

Piutang Pendapatan Gratifikasi Pada saat laporan ini dibuat, DR. Sri Mulyani Indrawati dan Ramzi A Zuhdi telah memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan uang senilai yang telah ditetapkan dalam Surat keputusan Pimpinan KPK.

(b)

Piutang Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Pada saat laporan ini dibuat, PT BAI telah melunasi seluruh kewajiban yang dibebankan kepadanya.

3.5.2.1.5 Uang Muka Belanja Uang muka belanja per 31 Desember 2008 sebesar Rp45.314.500,00 merupakan jasa penggunaan sewa komputer untuk periode Januari dan Pebruari 2009 yang sampai dengan tanggal neraca belum dinikmati KPK. Saldo uang muka belanja tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. 3.5.2.1.6 Persediaan Jumlah persediaan per 31 Desember 2008 sebesar Rp15.707.236.863,00 merupakan nilai persediaan berdasarkan inventarisasi fisik pada masing-masing unit organisasi di lingkungan KPK. Dibandingkan dengan TA 2007, persediaan TA 2008 lebih besar Rp14.684.800.229,00 dengan rincian sebagai berikut: Persediaan masyarakat

untuk

dijual/diserahkan

ke

Barang Konsumsi

Rp

14.332.636.230

Rp

1.305.319.715

Bahan Untuk Pemeliharaan

Rp

13.704.210

Suku Cadang

Rp

2.240.000

Pita Cukai, Materai dan Leges

Rp

2.706.000

Bahan Baku

Rp

45.565.400

Persediaan untuk tujuan Strategis/Berjagajaga

Rp

2.005.900

Persediaan Lainnya

Rp

3.059.408

Rp

15.707.236.863

Jumlah

22

Apabila dibandingkan dengan Laporan Keuangan KPK 2008 unaudited, persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat lebih besar Rp13.095.290.000,00 berasal dari barang-barang rampasan yang selama ini hanya diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan persediaan barang konsumsi lebih besar Rp3.456.860,00 berasal dari mini DV yang kurang dicatat pada Laporan Keuangan KPK 2008 unaudited. Perubahan nilai persediaan di atas dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK. 3.5.2.2 Aset Tetap Jumlah aset tetap per 31 Desember 2008 semula adalah sebesar Rp193.443.635.572,00 merupakan nilai aset tetap dengan menggunakan metode harga perolehan dan telah dilakukan koreksi sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S.122/WKN.7/2008 tanggal 6 Februari 2008. Dibandingkan dengan TA 2007, nilai aset tetap TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp32.032.961.038,00 Mutasi terhadap aset tetap adalah sebagai berikut:

No

Uraian

31 Des 2008

(dalam rupiah) Kenaikan / 31 Des 2007 (Penurunan)

1

Peralatan dan Mesin

121.579.366.765

109.020.952.960

12.046.886.738

2

Jalan,irigasi dan Jaringan

30.664.870.329

14.256.869.959

16.408.000.370

3

Aset Tetap Lainnya

41.710.925.545

38.644.378.682

3.066.546.863

Jumlah

193.955.162.639

161.922.201.601

32.032.961.038

Nilai aset tetap pada SIMAK BMN adalah sebesar Rp149.709.029.752,00. Terdapat selisih antara SIMAK BMN dan SAK sebesar Rp44.246.132.887,00 yang disebabkan oleh: ƒ Aset Tetap Dalam Renovasi sebesar Rp41.537.602.887 yang berasal dari renovasi gedung tidak masuk ke dalam aplikasi SIMAK BMN, namun diungkap di dalam Catatan Ringkas BMN. Tidak dapat masuknya Aset Tetap Dalam Renovasi ke dalam aplikasi SIMAK BMN disebabkan oleh terbatasnya fitur aplikasi dimaksud. Dimana aplikasi SIMAK BMN hanya dapat menampung BMN yang secara hukum benar-benar dimiliki oleh suatu kementerian/lembaga. Aset tetap dalam renovasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan aset yang dimiliki kementerian/ lembaga lain yang dimanfaatkan oleh suatu kementerian/lembaga lainnya. ƒ Peralatan dan mesin sebesar Rp1.920.950.000 dari realisasi hibah USAID (Program MCA) belum bisa disesuaikan karena belum ada rincian barangnya sehingga belum bisa dimasukkan pada SIMAK BMN.

23

ƒ Berdasarkan pemeriksaan BPK, terdapat 10 (sepuluh) unit mini bus dan 3 (tiga) unit sepeda motor senilai Rp787.580.000,00 yang harus direklasifikasi dari Aset lain-lain ke Peralatan dan Mesin. Reklasifikasi ini telah dimasukkan ke dalam Neraca KPK Tahun 2008 (audited), namun belum dapat dimasukkan ke dalam SIMAK BMN, karena aplikasi SIMAK BMN belum mempunyai fasilitas untuk memproses pemindahan dari barang dengan kondisi rusak berat menjadi barang dengan kondisi baik. Penambahan aset tetap dibandingkan dengan realisasi belanja modal terdapat selisih dengan rincian sebagai berikut: Realisasi Belanja Modal TA 2008

Rp

32.365.140.708

Mutasi penambahan aset TA 2008

Rp

33.219.387.352

Selisih

Rp

854.246.644

Mutasi penambahan aset tetap tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan oleh: 1. Sejumlah peralatan dan mesin dengan nilai satuan yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset dengan nilai total sebesar Rp16.083.750. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 01/KM.12/2001, nilai Aset Tetap di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tidak masuk aset dalam neraca, namun dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstrakomptabel) pada Unit Pengguna Barang. 2. Aset tetap lainnya (Aset tetap dalam renovasi) sebesar Rp47.784.400 direklasifikasi ke belanja pemeliharaan. Reklasifikasi tersebut dilakukan karena pengeluaran sebesar Rp47.784.400 tidak memenuhi unsur-unsur belanja modal. 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi senilai Rp18.845.500 dengan rincian sebagai berikut: ƒ Semester I Tahun 2008 senilai Rp3.348.550 baru dilakukan pengurangan atau koreksi pada Semester II Tahun 2008 ƒ Semester II Tahun 2008 senilai Rp15.496.950 4. Transaksi transfer keluar sehubungan dengan pengembalian gedung Sekretariat Negara yang di pinjam pakai oleh KPK senilai Rp65.820.837. Pengembalian tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bangunan Nomor: BAST-01/53/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008. 5. Selisih karena perubahan nilai sebesar minus Rp63.000 dari BMN yang dihapuskan berupa Notebook dan DVR dari semula Rp81.714.403 menjadi seharusnya Rp81.651.403. 6. Reklasifikasi peralatan dan mesin berupa telepon seluler termasuk memory card yang hilang dan menjadi TGR senilai Rp6.540.000 menjadi Aset Lain-lain (Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan).

24

7. Berdasarkan pemeriksaan BPK, Peralatan dan mesin bertambah sebesar Rp511.527.067,00 yang berasal dari reklasifikasi dari aset lain-lain ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp787.580.000,00, reklasifikasi perangkat lunak dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp218.707.814,00, dan reklasifikasi Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak ke aset lain-lain sebesar Rp57.345.119,00. 8. Berdasarkan pemeriksaan BPK, Aset tak Berwujud bertambah sebesar Rp497.731.064 yang berasal dari reklasifikasi perangkat lunak dari Peralatan dan Mesin ke aset tak berwujud sebesar Rp218.707.814,00 dan kapitalisasi pengadaan perangkat lunak yang diperoleh dari belanja pemeliharaan sebesar Rp279.023.250,00. 3.5.2.2.1 Peralatan dan Mesin Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2008 sebesar Rp121.579.366.765,00. Dibandingkan dengan TA 2007, nilai Peralatan dan Mesin TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp12.558.413.805,00. Rincian mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.558.413.805,00 adalah sebagai berikut: Penambahan: Saldo per 31 Desember 2007

Rp

109.020.952.960

Penambahan selama Tahun 2008

Rp

13.663.686.805

Koreksi BPK

Rp

787.580.000

Rp

123.472.219.765

Barang Rusak Berat

Rp

1.462.787.827

BMN yg hilang berupa 5 buah Laptop

Rp

81.651.403

Transfer keluar ( Pegembalian gedung Setneg )

Rp

65.820.837

TGR berupa HP dan memory card

Rp

6.540.000

Reklas Ke Aset Tak Berwujud (Koreksi BPK)

Rp

218.707.814

Reklas Ke Aset lainnya (Koreksi BPK)

Rp

57.345.119

Rp

(1.892.853.000)

Rp

121.579.366.765

Pengurangan:

Saldo per 31 Desember 2008

Dari saldo peralatan dan Mesin sebesar Rp.123.472.219.765,00, termasuk didalamnya mutasi penambahan sebesar Rp787.580.000,00 yang berasal dari reklasifikasi 10 (sepuluh) unit mini bus dan 3 (tiga) unit sepeda motor dari Aset lain-lain ke Peralatan dan

25

Mesin. Reklasifikasi tersebut dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Sedangkan mutasi pengurangan adalah sebagai berikut: a.

Peralatan dan mesin yang rusak berat sebesar Rp1.462.787.827 di reklas ke Aset lain-lain (Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan).

b.

Reklasifikasi peralatan dan mesin berupa telepon seluler termasuk memory card yang hilang dan menjadi TGR senilai Rp6.540.000 menjadi Aset Lain-lain (Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan).

c.

Penghapusan peralatan dan mesin yang hilang berupa 5 buah laptop dan DVR sebesar Rp81.651.403.

d.

Transaksi transfer keluar sehubungan dengan pengembalian gedung Sekretariat Negara yang di pinjam pakai oleh KPK senilai Rp65.820.837. Pengembalian tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bangunan Nomor: BAST01/53/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008.

e.

Reklasifikasi atas aset tak berwujud yang dicatat sebagai aset tetap sebesar Rp218.707.814,00

f.

Reklasifikasi aset tetap yang rusak berat ke aset lainnya sebesar Rp57.345.119,00.

Penambahan peralatan dan mesin apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modalnya terdapat selisih dengan rincian sebagai berikut: Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp

24.641.049.211

Mutasi penambahan aset TA 2008

Rp

12.558.413.805

Selisih

Rp

12.082.635.406

Penambahan Peralatan dan Mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan oleh: a)

Reklasifikasi realisasi Peralatan dan Mesin menjadi Jaringan sebesar Rp12.485.780.886.

b)

Reklasifikasi pengadaan building regulation dan SOP untuk Gedung KPK menjadi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp20.000.000.

c)

Reklasifikasi peralatan dan mesin dengan nilai satuan yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset menjadi barang ekstrakomptabel dengan nilai total sebesar Rp16.083.750.

26

d)

Transaksi Transfer keluar sehubungan dengan pengembalian gedung Sekretaris Negara yang di pinjam pakai oleh KPK senilai Rp65.820.837.

e)

Peralatan dan Mesin berupa 1 unit Telephone Mobile termasuk memory card senilai Rp6.540.000 dihentikan pengunaannya karena hilang.

f)

Selisih karena perubahan nilai sebesar minus Rp63.000 dari BMN yang dihapuskan berupa Notebook dan DVR dari sebelumnya Rp81.714.403 menjadi seharusnya Rp81.651.403.

g)

Barang-barang rusak berat yang belum dilaporkan dalam Laporan Kondisi Barang Rusak Berat tahun 2008 sebesar Rp57.345.119,00 telah dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lainlain

h)

Software komputer sebesar Rp218.707.814,00 telah direklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Tak Berwujud.

i)

Reklas berupa barang dalam kondisi rusak berat dari Aset lain-lain ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp787.580.000,00.

Nilai Peralatan dan Mesin pada SIMAK BMN sebesar Rp118.870.836.765,00. sehingga terdapat selisih antara SIMAK BMN dan SAK sebesar Rp2.708.530.000,00, yang disebabkan oleh: ƒ

Transaksi Hibah USAID sebesar Rp1.920.950.000 belum dicatat pada SIMAK BMN karena belum ada rincian barang dan serah terima barang dari pengelola hibah ke Biro Umum sebagai penanggung jawab UAKPB.

ƒ

Reklasifikasi barang dalam kondisi rusak berat dari Akun Aset lain-lain ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp787.580.000,00. Atas transaksi tersebut belum dicatat pada SIMAK BMN karena belum ada fasilitas perbaikan pada aplikasi SIMAK BMN.

3.5.2.2.2 Jalan, Irigasi dan Jaringan Nilai Jaringan per 31 Desember 2008 sebesar Rp30.664.870.329,00. Dibandingkan dengan TA 2007, nilai Jaringan TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp16.408.000.370,00. Rincian mutasi/perubahan Jaringan Rp16.408.000.370,00 adalah sebagai berikut:

sebesar

Penambahan:

27

Saldo per 31 Desember 2007

Rp

14.256.869.959

Penambahan selama Tahun 2008

Rp

16.408.000.370

Rp

30.664.870.329 0

Pengurangan: Saldo per 31 Desember 2008

Rp

30.664.870.329

Realisasi belanja untuk Jaringan sampai dengan 31 Desember 2008 diperoleh dari belanja modal berikut: MAK

Uraian

Jumlah

532111

BM Peralatan dan Mesin

Rp

12.485.780.886

536111

BM Fisik Lainnya

Rp

3.922.219.484

Jumlah

Rp

16.408.000.370

Tidak ada perbedaan nilai Jaringan antara SIMAK BMN dan SAK. Rincian transaksi Jaringan adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2007

14.256.869.959

Penambahan: Jasa pengangkutan pengembangan monitoring center Pembayaran tahap kedua monitoring center Pajak atas pembayaran tahap kedua Pembayaran ketiga pengembangan sistem pusat pemantauan Pajak atas pembayaran tahap ketiga

10.000.000 1.767.710.100 208.993.418 1.652.131.320 189.715.789

Biaya counter bank garansi ATIS System Gmbh melalui PT BNI

5.286.400

Pembayaran Pengembangan Komlek system pusat pemantauan Jacko flex

60.186.567

Pembayaran Pengembagan Komlek system pusat pemantauan Jacko Flex

171.300.253

Pembayaran Pengembagan Komlek system pusat pemantauan Jacko Flex

1.335.781.782

Pembayaran Pengembagan Komlek system pusat pemantauan Jacko Flex

469.328.734

Pembayaran tahap pertama monitoring system jacko Extension II

2.662.671.925

Pajak atas pembayaran tahap pertama

350.692.936

Pembayaran system Jacko Flex

797.677.896

Pajak atas pembayaran system Jacko flex

111.176.727

Pembayaran monitoring system Jacko Extension

2.609.418.960

Pajak atas pembayaran Jacko Extension Pembayaran Moitoring System Jacko Extensión II tahap I

322.926.050 3.254.376.797

28

Pajak atas pembayaran Jacko Extension II tahap I

428.624.716 16.408.000.370

Pengurangan:

0

Saldo per 31 Desember 2008

30.664.870.329

3.5.2.2.3 Aset Tetap Lainnya Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp41.710.925.545,00 terdiri dari Aset Tetap Dalam Renovasi dan Aset Tetap Lainnya. Dibandingkan dengan TA 2007, nilai Aset Tetap Lainnya pada TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp3.066.546.863,00. 3.5.2.2.3.1 Aset Tetap Dalam Renovasi (dalam rupiah) 38.512.793.487

Saldo per 31 Desember 2007 Penambahan: - Pengembangan gedung SM I - Pengembangan gedung SM II

74.891.694 2.949.917.706 3.024.809.400

Saldo per 31 Desember 2008

41.537.602.887

Penambahan Aset Tetap dalam Renovasi apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modalnya terdapat selisih dengan rincian sebagai berikut: BM Gedung dan Bangunan

Rp

41.604.232.787

Mutasi penambahan aset TA 2008

Rp

41.537.602.887

Selisih

Rp

66.629.900

Selisih sebesar Rp66.629.900,00 disebabkan oleh: ƒ Reklasifikasi ke belanja pemeliharaan sebesar Rp47.784.400. Reklasifikasi tersebut dilakukan karena pengeluaran sebesar Rp47.784.400 tidak memenuhi unsur-unsur belanja modal. ƒ Belanja gedung dan bangunan yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi Semester I TA 2008 sebesar Rp3.348.550,00 dilakukan koreksi pada semester II Tahun 2008. dan ƒ Belanja gedung dan bangunan yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi semester II Tahun 2008 sebesar Rp15.496.950,00 Nilai Aset Tetap dalam Renovasi per 31 Desember 2008 yang diungkap pada Catatan Ringkas SIMAK BMN adalah sebesar Rp41.537.602.887,00 sedangkan nilai pada SAK sebesar Rp41.537.602.887,00. Sehingga tidak

29

terdapat selisih pencatatan antara SIMAK BMN dan SAK. 3.5.2.2.3.2 Aset Tetap Lainnya (dalam rupiah) Saldo per 31 Desember 2007

131.585.195

Penambahan: - Pengadaan buku SM I

1.150.000

- Pengadaan building regulation dan SOP untuk Gedung KPK

20.000.000

- Pengadaan database informasi

12.305.700

- Pengadaan Buku SM II

8.281.763 41.737.463

Pengurangan:

0

Saldo per 31 Desember 2008

3.5.2.3

173.322.658

Aset Lainnya Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2008 sebesar Rp166.469.860.232,00 merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tetap, terdiri dari Aset Tak Berwujud sebesar Rp9.023.399.110,00 dan Aset Lainlain sebesar Rp157.446.461.122,00. Dibandingkan dengan TA 2007, nilai Aset Lainnya pada TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp152.237.385.206,00. 3.5.2.3.1 Aset tak Berwujud Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2008 adalah Rp9.023.399.110,00 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah)

Software computer Associates

Rp

1.456.148.000

Paket Licency Software Microsoft Adobe

Rp

2.697.471.458

Paket Licency Software Microsoft Adobe

Rp

1.375.660.000

Barang Hibah JICA

Rp

60.807.398

Software tahun 2006

Rp

Software tahun 2007

22.506.000 2.224.379.940

Software tahun 2008

Rp

688.695.250

Reklas Hasil Temuan BPK RI *)

Rp

497.731.064

Jumlah

Rp

9.023.399.110

Apabila dibandingkan dengan Laporan Keuangan KPK 2008 unaudited, software tahun 2008 (audited) lebih besar Rp497.731.064,00, yang berasal dari reklasifikasi perangkat lunak dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tak Berwujud Sebesar Rp218.707.814,00, dan sisanya sebesar Rp279.023.250,00 berasal dari reklasifikasi belanja barang yang seharusnya dikapitalisasi ke Aset

30

Tak Berwujud. Perubahan nilai Aset tak Berwujud di atas dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK. 3.5.2.3.2 Aset Lain-lain Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2008 adalah Rp157.446.461.122,00 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah)

ƒ

Aset dalam kondisi rusak

Rp

1.462.787.827

Koreksi kurang BPK RI atas aset dalam kondisi rusak

Rp

(787.580.000)

Mutasi kurang Aset dalam kondisi rusak

Rp

(18.728.312)

Telepon Seluler berikut memory card nya yang hilang

Rp

6.540.000

Reklas piutang bukan pajak dari aset lancar

Rp

4.351.000.000

Koreksi tambah BPK atas aset dalam kondisi rusak

Rp

57.345.119

Koreksi Tambah BPK RI atas Pencatatan uang Pengganti

Rp

152.375.096.488

Saldo per 31 Desember 2008

Rp

157.446.461.122

Aset dalam kondisi rusak berat sebesar Rp713.824.634,00 merupakan peralatan dan mesin yang tidak digunakan lagi dalam operasi pemerintahan, dengan perhitungan sebagai berikut: Saldo 2008 unaudited

Rp

1.462.787.827

Tambah: Reklasifikasi barang rusak dari Peralatan dan Mesin *

Rp

57.345.119

Rp

1.520.132.946

Reklasifikasi barang rusak ke Peralatan dan Mesin **

Rp

787.580.000

Mutasi karena adanya pengembalian ***

Rp

18.728.312

Rp

806.308.312

Rp

713.824.634

Kurang:

Saldo 2008 audited

*) Berdasarkan pemeriksaan BPK, terdapat barangbarang rusak berat yang belum dilaporkan dalam Laporan Kondisi Barang Rusak Berat tahun 2008, sehingga atas barang dimaksud sebesar Rp57.345.119,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain. **) Berdasarkan pemeriksaan BPK, terdapat barang-barang sebesar Rp787.580.000,00 tidak dalam kondisi rusak, sehingga direklasifikasi dari Aset lain-lain ke Peralatan dan Mesin.

31

***) Mutasi kurang aset dalam kondisi rusak sebesar Rp18.728.312,00 merupakan transaksi transfer keluar sehubungan dengan pengembalian gedung Sekretariat Negara RI yang di pinjam pakai oleh KPK berdasarkan Berita Acara Serah Terima bangunan Gedung Nomor: BAST-01/53/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008. Terhadap peralatan dan mesin yang rusak berat ini, KPK akan mengusulkan penghapusan kepada Menteri Keuangan. ƒ

Reklasifikasi peralatan dan mesin berupa telepon seluler termasuk memory card yang hilang dan menjadi TGR senilai Rp6.540.000,00 menjadi Aset Lain-lain (Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan). Setelah TGR dilunasi seluruhnya, KPK akan mengusulkan penghapusan telepon seluler dan memory cardnya kepada Menteri Keuangan.

ƒ

Reklasifikasi piutang bukan pajak dari aset lancar merupakan hutang PT BT yang sampai dengan saat ini masih dalam proses penagihan melalui BANI. Reklasifikasi piutang bukan pajak berkurang sebesar Rp500.000.000,00 dari sebelumnya Rp4.851.000.000,00. Pengurangan berasal dari pelunasan kewajiban PT BAI sebesar Rp500.000.000,00 ƒ Uang pengganti yang belum dibayar terpidana sebesar Rp152.375.096.488,00 merupakan hasil reklasifikasi dari CaLK berdasarkan pemeriksaan BPK dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah)

Tahun 2005 2006 2007 2008 Jumlah

Uang Pengganti 13.950.000.000 25.479.920.635 59.575.980.164 53.369.195.689 152.375.096.488

3.5.2.4 Kewajiban Jangka Pendek 3.5.2.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2008 sebesar Rp4.714.486.429,00 berasal dari penyerahan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca. Dibandingkan dengan TA 2007, nilai Utang

32

kepada Pihak Ketiga pada TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp4.496.700.429,00. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut: a. Penyedia Barang/Jasa PT Pipit Sari Bersaudara

Rp

2.781.000

PT Superhelindo Jaya Perkasa

Rp

2.227.500

PT Adonara Bakti Bangsa

Rp

350.000

Rutan Polres Metro Jakarta Timur

Rp

744.000

Dinas Psikologi Angkatan Udara Unit Pelayanan Masyarakat

Rp

146.823.529

PT Binaman Utama

Rp

40.397.500

ATIS Systems GmbH

Rp

412.356.000

PT Suara Dirgantara

Rp

17.600.000

Jumlah

Rp

623.279.529

Hutang kepada penyedia barang dan jasa akan dibayarkan pada TA 2009, setelah proses revisi anggaran selesai. b. Pegawai Tunjangan Transport PN Bulan November 2008

Rp

938.400.000

Tunjangan Transport Pegawai Tetap Bulan November 2008

Rp

888.425.000

Tunjangan Transport PTT Bulan November 2008

Rp

84.625.000

Tunjangan Transport PN Bulan Desember 2008

Rp

945.188.000

Tunjangan Transport Pegawai Tetap Bulan Desember 2008

Rp

926.058.900

Tunjangan Transport PTT Bulan Desember 2008

Rp

82.000.400

Gaji PTT Bulan Desember 2008

Rp

199.683.600

Tunjangan Transportasi TBS Bulan Desember

Rp

12.000.000

Honorarium perbantuan pengamanan tahanan KPK

Rp

14.826.000

Saldo per 31 Desember 2008

Rp

4.091.206.900

Hutang Tunjangan Transport pada pegawai timbul karena adanya kebijakan di KPK bahwa tunjangan tersebut dapat dibayarkan setelah para pegawai ybs memenuhi kewajiban hadir di kantor dan mengisi timesheet. Hal ini berarti tunjangan transport bulan

33

sebelumnya dibayarkan pada bulan berjalan. Namun karena penarikan data kehadiran dan pengisian timesheet membutuhkan proses yang cukup, maka tunjangan transportnya baru dapat dibayarkan dua bulan sesudah bulan yang harus dibayarkan. 3.5.2.4.2. Uang Muka dari KPPN Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2008 sebesar Rp468.301,00 merupakan penyeimbang akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Dibandingkan dengan TA 2007, nilai Uang Muka dari KPPN pada TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp468.301,00. 3.5.2.5. Ekuitas Dana Lancar 3.5.2.5.1 Cadangan Piutang Nilai Cadangan Piutang per 31 Desember 2008 sebesar Rp163.771.422,00 merupakan penyeimbang Akun Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar TGR, dan Uang Muka Belanja. Dibandingkan dengan TA 2007, nilai Cadangan Piutang pada TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp163.771.422,00 3.5.2.5.2. Cadangan Persediaan Nilai Cadangan Persediaan secara total per 31 Desember 2008 sebesar Rp15.707.236.863,00 merupakan penyeimbang Akun Persediaan. Dibandingkan dengan TA 2007, nilai Cadangan Persediaan pada TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp14.684.800.229,00 3.5.2.5.3. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Nilai akun tersebut per 31 Desember 2008 sebesar minus Rp4.714.486.429,00 merupakan penyeimbang akun Utang kepada Pihak Ketiga. Dibandingkan dengan TA 2007, nilai Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang pada TA 2008 mengalami kenaikan sebesar minus Rp4.496.700.429,00. 3.5.2.6 Ekuitas Dana Diinvestasikan 3.5.2.6.1. Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2008 sebesar Rp193.955.162.639,00 merupakan penyeimbang akun Aset Tetap. Dibandingkan dengan TA 2007, nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap pada TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp32.032.961.038,00

34

3.5.2.6.2. Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Dana diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2008 sebesar Rp166.469.860.232,00 merupakan penyeimbang akun Aset Lainnya. Dibandingkan dengan TA 2007, nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya pada TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp152.237.385.206,00.

3.5.3 CATATAN PENTING LAINNYA 1. Lokasi dan Status Kantor KPK Komisi Pemberantasan Korupsi beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan, Jakarta Selatan. Sampai dengan saat ini, tanah dan gedung yang di tempati KPK masih dalam status izin penggunaan berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S-164/MK.06/2005 tanggal 20 April 2005. Selain itu, KPK juga diberikan ijin oleh Menteri Keuangan untuk menempati sebagian lantai dasar dan seluruh lantai 3 gedung eks Bank Uppindo di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan Jakarta Selatan berdasarkan surat Nomor S-07/MK.06/2008 tanggal 14 Januari 2008. 2. Denda yang Belum Dibayar Dari kurun waktu 2005 s.d 2008, terdapat denda yang belum dibayar para terpidana dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah)

Tahun

Denda

2005

1.400.000.000

2006

2.400.000.000

2007

3.050.000.000

2008

3.300.000.000

Jumlah

10.150.000.000

3. Aset Hilang Terdapat dua buah laptop milik KPK yang hilang yaitu: (i) tipe Dell Latitude D 620 dan (ii) tipe IBM T 43. Atas kejadian ini Direktorat Pengawasan Internal sudah melakukan proses pemeriksaan terhadap pihak yang menghilangkan dan saat ini sedang menunggu keputusan Pimpinan. 4. Uang Sitaan Hasil Korupsi yang belum Inkracht Selain dikelola oleh pengelola titipan uang sitaan (Bendahara Penerimaan), uang sitaan yang masuk kategori barang bukti dan belum mendapatkan keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap

35

(Inkracht) juga dikelola langsung oleh Direktorat Penyidikan dan Penuntutan. 5. Benda Sitaan & Barang Rampasan Hasil Korupsi Dalam rangka memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara, KPK telah melakukan penyitaan terhadap harta milik para tersangka tindak pidana korupsi. Agar Benda Sitaan/Barang Rampasan tidak mengalami penurunan nilai yang drastis, KPK menitipkan barangbarang tersebut (kecuali tanah) pada Rumah Penyimpanan Barang Sitaan/Rampasan Negara (RUPBASAN) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM. 6. Barang Gratifikasi yang Menjadi Milik Negara Dari periode 2004-2008, terdapat sejumlah barang gratifikasi yang telah ditetapkan KPK menjadi milik negara. Barang-barang tersebut saat ini dipamerkan pada lemari display yang berada di lobi gedung KPK. Berdasarkan pemeriksaan BPK RI terhadap barang-barang tersebut, sampai saat ini belum dilelang karena KPK akan meminta status penggunaannya menjadi BMN yang digunakan KPK kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.

3.6 PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA 3.6.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Daftar temuan BPK dan tindak lanjutnya dapat dilihat pada lampiran. 3.6.2 REKENING PEMERINTAH Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2004 s.d. 2007, tidak ditemukan rekening pada KPK yang tidak dilaporkan pada LKPP maupun laporan Keuangan KPK. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2007 dan Perdirjen Nomor: 35/PB/2007, KPK telah melakukan upaya-upaya penertiban rekening pemerintah dengan melakukan inventarisasi terhadap rekening pemerintah. Hasil inventarisasi rekening pada KPK sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 menunjukkan adanya 151 rekening dengan jumlah total sebesar Rp100.074.337.478,47. Dari 151 rekening tersebut, 1 rekening per tanggal 31 Desember 2008 belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan, namun telah mendapat persetujuan pada Bulan Januari 2009. Selain itu dapat diinformasikan bahwa Menteri Keuangan dengan suratnya Nomor: S-713/MK/2008 tanggal 16 Desember 2008 perihal Investigasi Terhadap Rekening Kementerian Negara/Lembaga (K/L) menyatakan bahwa KPK telah menutup 13 (tiga belas) rekening miliknya, tetapi saldo yang masih ada pada saat penutupan tidak disetor ke kas negara. Sehingga menurut Menteri Keuangan, terhadap ke-13 rekening tersebut perlu dilakukan investigasi oleh aparat pengawasan internal.

36

Terhadap temuan Menteri Keuangan ini, KPK telah melakukan proses pengecekan dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut: - 8 rekening saldonya telah disetorkan ke kas negara. - 1 rekening saldonya disimpan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di Deputi Bidang Penindakan. Pemindahan didasari pertimbangan bahwa biaya administrasi bank lebih besar dari jasa giro, sehingga pemindahan dan penutupan mencegah terus berkurangnya titipan uang sitaan. - 3 rekening berdasarkan putusan pengadilan saldonya dikembalikan kepada terdakwa. Pengembalian kepada terdakwa didasari atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. - 1 rekening berdasarkan putusan pengadilan sebagian besar saldonya disetorkan ke kas daerah dan sebagian kecil dikembalikan kepada terdakwa. Pengembalian kepada terdakwa didasari atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

37

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008

Nomor : 40b/HP/XIV/04/09 Tanggal : 30 April 2009

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI .....................................................................................................

i

RESUME LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ............

1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN........

3

a. Pemantauan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern Tahun 2007, 2006, 2005 dan 2004...............................................................................................

3

b. Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern Tahun 2008 1. Bahan Komputer Lainnya Berupa Mini DV Kurang Dicatat Sebesar Rp3.456.860,00 Dalam Laporan Persediaan .........................................

3

2. Pencatatan Uang Pengganti, Denda, Uang Sitaan Dan Biaya Perkara Di KPK Belum Tertib ...........................................................................

5

3. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Belum Sepenuhnya Mengakomodir Pencatatan Aset Tetap Dalam Renovasi ................................................

8

4. Barang-Barang Gratifikasi Yang Telah Ditetapkan Menjadi Milik Negara Di KPK Periode 2005 – 2008 Belum Dilelang .........................

10

5. Pendapatan Yang Berasal Dari Gratifikasi Tahun 2008 Sebesar Rp64.750.000,00 Terlambat Disetor Ke Kas Negara ............................

11

6. Laporan Kondisi Barang Di Lingkungan KPK Tidak Menggambarkan Kondisi Yang Sebenarnya .....................................................................

13

LAMPIRAN

BPK-RI

LHP SPI - LK KPK Tahun 2008

i

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RESUME LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) telah memeriksa Neraca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 31 Desember 2008 dan 2007, serta Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 40a/HP/XIV/04/09 Tanggal 30 April 2009. Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan KPK tersebut diatas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern KPK untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk menyatakan pendapat atas sistem pengendalian intern. BPK menemukan masalah tertentu berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya yang merupakan kondisi yang dapat dilaporkan berdasarkan SPKN. Pokokpokok temuan kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan KPK yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut: 1. Bahan Komputer Lainnya Berupa Mini DV Kurang Dicatat Sebesar Rp3.456.860,00 Dalam Laporan Persediaan 2. Pencatatan Uang Pengganti, Denda, Uang Sitaan Dan Biaya Perkara Di KPK Belum Tertib 3. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Belum Sepenuhnya Mengakomodir Pencatatan Aset Tetap Dalam Renovasi 4. Barang-Barang Gratifikasi Yang Telah Ditetapkan Menjadi Milik Negara Di KPK Periode 2005 – 2008 Belum Dilelang 5. Pendapatan Yang Berasal Dari Gratifikasi Tahun 2008 Sebesar Rp64.750.000,00 Terlambat Disetor Ke Kas Negara 6. Laporan Kondisi Barang Di Lingkungan KPK Tidak Menggambarkan Kondisi Yang Sebenarnya Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pimpinan KPK agar: 1. Membuat SOP tentang pemeriksaan fisik dan penilaian persediaan di lingkungan KPK.

BPK-RI

LHP SPI- LK KPK Tahun 2008

Halaman 1 dari 15

2. Memerintahkan Deputi Penindakan dan Biro Renkeu untuk meningkatkan koordinasi dalam memantau kerugian negara yang sudah ataupun belum dibayarkan. 3. Membuat SOP yang mengatur koordinasi dan rekonsiliasi pencatatan dan pelaporan uang pengganti, denda, uang sitaan, dan biaya perkara antara pihak-pihak yang terkait. 4. Meningkatkan koordinasi dengan Departemen Keuangan untuk percepatan update aplikasi SIMAK BMN agar sesuai dengan kebutuhan entitas pelaporan dan akuntansi. 5. Menginstruksikan Sekjen KPK untuk segera melakukan pelelangan barang gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai milik Negara sesuai SOP yang berlaku di KPK. 6. Menyempurnakan SOP terkait pengelolaan barang/uang gratifikasi. 7. Menegur Kuasa Pengguna Barang dalam menyusun Laporan Kondisi Barang sesuai kondisi sebenarnya dan berdasarkan hasil penilaian dari pihak yang kompeten.

Permasalahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 30 April 2009 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Roes Nelly, Ak Register Negara No. D-24.068

BPK-RI

LHP SPI- LK KPK Tahun 2008

Halaman 2 dari 15

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN a. Pemantauan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern Tahun 2007, 2006, 2005 dan 2004 Temuan dan saran terkait SPI tahun 2004, 2005 dan 2006 telah selesai ditindaklanjuti seluruhnya. Untuk temuan dan saran terkait SPI tahun 2007, dari 9 (Sembilan) saran BPK RI, sebanyak 6 (enam) saran telah selesai ditindaklanjuti dan 3 (tiga) saran belum selesai ditindaklanjuti atau masih dipantau. Rincian tindak lanjut atas temuan dan saran pemeriksaan BPK dapat dilihat pada Lampiran 1.

b. Temuan Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Tahun 2008 1. Bahan Komputer Lainnya Berupa Mini DV Kurang Dicatat Sebesar Rp3.456.860,00 Dalam Laporan Persediaan Persediaan dalam Laporan Keuangan KPK tahun 2008 (unaudited) mempunyai saldo sebesar Rp2.608.490.003,00, yang terdiri dari persediaan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat, barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, pita cukai, materai dan leges, bahan baku, persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga, dan persediaan lainnya, dengan rincian sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp) 1 Persediaan untuk dijual/diserahkan ke masyarakat 1.237.346.230 2 Barang Konsumsi 1.301.862.855 3 Bahan Untuk Pemeliharaan 13.704.210 4 Suku Cadang 2.240.000 5 Pita Cukai, Materai dan Leges 2.706.000 6 Bahan Baku 45.565.400 7 Persediaan untuk tujuan Strategis/Berjaga-jaga 2.005.900 8 Persediaan Lainnya 3.059.408 Jumlah 2.608.490.003 Dalam mengelola persediaan KPK belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur tentang persediaan. Menurut hasil pemeriksaan diketahui prosedur pengelolaan persediaan yang berlaku saat ini di KPK adalah sebagai berikut:

BPK-RI

a.

Setelah barang diterima oleh masing-masing Deputi, barang diperiksa oleh bagian penerimaan barang di setiap Deputi tersebut.

b.

Apabila terdapat barang yang rusak atau tidak sesuai jenis dan jumlahnya, rekanan Penyedia Barang yang bersangkutan wajib mengganti atau menambah barang sesuai kontrak.

LHP SPI- LK KPK Tahun 2008

Halaman 3 dari 15

c.

Bila telah sesuai, kemudian persediaan didistribusikan kepada masingmasing direktorat-direktorat dengan menggunakan formulir penerimaan barang.

d.

Atas penerimaan tersebut, setiap direktorat selanjutnya melakukan pencatatan ke dalam buku persediaan.

e.

Setiap pengeluaran persediaan menggunakan formulir permintaan barang, yang selanjutnya dicatat dalam buku persediaan.

f.

Laporan persediaan tiap Deputi disusun berdasarkan buku persediaan dan diserahkan kepada Bagian Umum setiap semester.

g.

Bagian Umum melakukan pemeriksaan fisik ke seluruh Deputi secara sampling terhadap persediaan setiap Deputi berdasarkan laporan persediaan masing-masing setiap semester.

h.

Setelah data dalam Laporan Persediaan telah sesuai dengan hasil pengecekan fisik diperiksa, dibuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, kemudian Laporan Persediaan digunakan sebagai dasar pencatatan dalam Aplikasi Persediaan yang kemudian direkonsiliasi ke dalam SIMAK-BMN.

i.

Setiap bulan dilakukan rekonsiliasi antara SIMAK-BMN dengan SAK.

Hasil pemeriksaan atas prosedur pengelolaan persediaan yang dilaksanakan oleh KPK menunjukkan beberapa kelemahan berikut: a.

Pemeriksaan Fisik dilakukan oleh masing-masing deputi.

b.

Penggunaan perhitungan manual dalam laporan keuangan tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan KPK. Penggunaan perhitungan manual tersebut hanya diungkapkan dalam Laporan Barang Milik Negara.

c.

Terdapat kesalahan dalam penilaian persediaan Mini DV. Bagian Multimedia Sekretaris Jenderal memiliki persediaan 6.547 buah Mini DV dengan harga satuan Rp.25.300,00 sementara Bagian Informasi Data memiliki persediaan Mini DV sebanyak 827 buah dengan harga satuan Rp21.120,00. Dalam perhitungan manual, Mini DV tersebut tidak dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir dalam satu instansi KPK namun dihitung berdasarkan penilaian harga terakhir masing-masing bagian. Dalam Aplikasi Persediaan nilai persediaan Mini DV telah dihitung berdasarkan harga terakhir yang dimasukkan ke dalam sistem yaitu harga pembelian oleh Bagian Multimedia. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa harga pembelian terakhir untuk Mini DV adalah Rp25.300,00, sehingga saldo berdasarkan perhitungan manual kurang disajikan sebesar Rp3.456.860,00 (827 x (25.300,00 – 21.120,00)).

Hal tersebut tidak sesuai dengan Permenkeu Nomor 171 Tahun 2007 Bagian 5.1.2 tentang pengukuran persediaan. “Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

BPK-RI

LHP SPI- LK KPK Tahun 2008

Halaman 4 dari 15

Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.” Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai persediaan dalam Laporan Keuangan KPK Tahun 2008 kurang dicatat Rp3.456.860,00. Hal tersebut disebabkan oleh: a.

SOP tentang pemeriksaan fisik dan penilaian persediaan belum disusun oleh KPK.

b.

Persediaan tidak dinilai secara menyeluruh dhi. satu instansi KPK.

c.

Petugas persediaan kurang teliti dalam menghitung nilai persediaan hasil opname fisik.

Atas permasalahan tersebut KPK memberikan tanggapan: Laporan Persediaan Semester II/Tahunan 2008 yang dipergunakan adalah perhitungan manual berdasarkan opname fisik dan laporan yang dibuat oleh Pengelola Persediaan (kedeputian), atas hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a.

Penggunaan Aplikasi SIMAK Persediaan yang dilakukan oleh petugas Pengelola persediaan di Biro Umum belum dapat berjalan sempurna dan mengalami kerusakan pada saat penginputan/pengoperasian, sehingga kami membuat Laporan Persediaan versi perhitungan manual dan juga versi Aplikasi Persediaan semaksimalnya.

b.

Jumlah sebesar Rp. 3.456.860 berupa Bahan Komputer Mini DV yang kurang dicatat dalam Laporan Persediaaan Tahun 2008, karena metode pencatatan harga per unit barang pada aplikasi persediaan hanya mengakui nilai terakhir pengadaan/penginputan, yaitu Mini DV senilai Rp 25.300 per unit, sedangkan untuk nilai pada Manual berdasarkan 2 (dua) Pengadaan yang berbeda dari kedua unit pengelola pembantu yaitu nilai sebelumnya Rp21.120.

c.

Tindak lanjut dari hal tersebut kami melakukan koreksi dengan Berita Acara Nilai Persediaan yang digunakan sebagai saldo awal Tahun 2009 pada Aplikasi SIMAK Persediaan Saldo awal Tahun 2009.

BPK RI menyarankan kepada Pimpinan KPK agar membuat SOP tentang pemeriksaan fisik dan penilaian persediaan di lingkungan KPK.

2. Pencatatan Uang Pengganti, Denda, Uang Sitaan Dan Biaya Perkara Di KPK Belum Tertib Deputi Penindakan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kegiatan supervisi dan koordinasi penanganan perkara TPK yang sedang dilaksanakan oleh penegak hukum lain. Dalam pelaksanaan tugasnya, Deputi Penindakan membawahi

BPK-RI

LHP SPI- LK KPK Tahun 2008

Halaman 5 dari 15

Direktorat Penyelidikan, Direktorat Penyidikan, Direktorat Koordinasi Supervisi dan Sekretariat Deputi Bidang Penindakan.

Penuntutan,

Direktorat Penuntutan membawahi Satuan Tugas (Satgas) Eksekusi yang bertugas melaksanakan kegiatan eksekusi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (khususnya berkenaan dengan pidana badan, pembayaran denda dan atau uang pengganti, barang bukti serta pengelolaan dan pelelangan barang rampasan) dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelacakan aset dalam rangka perampasan hasil kejahatan TPK dan pengembalian kerugian keuangan negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Satgas Eksekusi juga mempunyai fungsi menyiapkan Laporan Hasil Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara atas perkara TPK yang ditangani oleh KPK. Berdasarkan konfirmasi dengan Bendahara Penerimaan diketahui proses pelaporan dan pencatatan uang pengganti, denda, uang sitaan, dan biaya perkara yang berlaku saat ini di KPK sebagai berikut: a.

Bendahara penerima menerima uang sitaan dari JPU disertai bukti tanda terima yang ditandatangani oleh Kepala Biro keuangan, Bendahara, dan JPU.

b.

Setelah amar putusan diterima dari pengadilan, JPU yang menangani suatu perkara akan menerima uang rampasan/uang pengganti/denda (masingmasing sesuai amar putusan) dari terpidana disertai bukti tanda terima yang ditandatangani JPU, pihak terpidana dan saksi.

c.

Selanjutnya JPU memberikan amar putusan dan menerangkan kepada Bendahara Penerima rincian yang harus dibayarkan ke kas negara (masingmasing sesuai amar putusan) dan disertai tanda terima titipan yang ditandatangani JPU, Bendahara Penerima dan Kepala Biro Keuangan.

d.

Kemudian Sekjen membuat Surat Pengantar kepada Bank tempat menyimpan uang titipan atas nama terdakwa untuk menutup rekening atas nama tersebut. Bendahara penerima menandatangani kuitansi penutupan rekening atas nama terdakwa dan menyetorkan ke Kas Negara dengan membuat SSBP dan mengisi secara lengkap form isian beserta MAP dan uraiannya.

e.

Petugas SAI menginput SSBP tersebut ke sistem penerimaan KPK.

Hasil pemeriksaan atas pencatatan uang pengganti, denda, uang sitaan, dan biaya perkara untuk kasus-kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incracht) dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 di lingkungan KPK diketahui bahwa terdapat perbedaan hasil rekapitulasi uang pengganti, denda, uang sitaan, dan biaya perkara Tahun 2008 antara Deputi Penindakan dengan data hasil rekapitulasi yang dibuat oleh Biro Perencanaan Keuangan (Renkeu), yaitu sebagai berikut: a. Rekapitulasi Biaya Perkara, denda, uang pengganti yang harus dibayar, dan uang sitaan yang dirampas untuk negara tahun 2008:

BPK-RI

LHP SPI- LK KPK Tahun 2008

Halaman 6 dari 15

Sumber Data

Biaya Perkara (Rp)

Deputi Penindakan

Uang Pengganti (Rp)

Uang Sitaan (Rp)

Jumlah (Rp)

Tidak tercatat

4.750.000.000

393.403.575.502

Tidak tercatat

398.153.575.502

342.500

4.650.000.000

437.656.732.169

21.471.742.388

463.778.817.057

(342.500)

100.000.000

(44.253.156.667)

(21.471.742.388)

(65.625.241.555)

Renkeu Selisih

Denda (Rp)

b. Rekapitulasi Biaya Perkara, denda, uang pengganti, dan uang sitaan yang sudah dibayar tahun 2008: Sumber Data

Biaya Perkara (Rp)

Denda (Rp)

Uang Pengganti (Rp)

Uang Sitaan (Rp)

Jumlah (Rp)

Deputi Penindakan

227.500

2.400.000.000

358.130.457.711

Tidak tercatat

360.530.685.211

Renkeu

312.500

2.800.000.000

391.866.461.111

12.514.303.163

407.181.076.774

Selisih

(85.000)

(400.000.000)

(33.736.003.400)

(12.514.303.163)

(46.650.391.563)

c. Rekapitulasi denda dan uang pengganti, yang belum tertagih dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008: Biaya Perkara (Rp) -

9.300.000.000

124.768.551.753

134.068.551.753

Renkeu

-

10.150.000.000

152.375.096.488

162.525.096.488

Selisih

-

(850.000.000)

(27.606.544.735)

(28.456.544.735)

Sumber Data Deputi Penindakan

Denda (Rp)

Uang Pengganti (Rp)

Jumlah

Atas perbedaan data tersebut, baik pihak Deputi Penindakan maupun pihak Biro Renkeu tidak dapat menjelaskan penyebabnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 (1) menetapkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Permasalahan tersebut mengakibatkan kewajaran jumlah uang pengganti, denda, uang sitaan, dan biaya perkara baik yang sudah dibayar oleh para terpidana maupun yang masih outstanding diragukan. Hal tersebut disebabkan koordinasi antara Deputi Penindakan dengan Biro Perencanaan Keuangan (Renkeu) masih lemah dalam memantau kerugian negara yang sudah ataupun belum dibayarkan. Atas permasalahan tersebut KPK memberikan tanggapan: Setelah Biro Renkeu dan Sekretariat Deputi Penindakan melakukan rekonsiliasi dan penelitian kembali terhadap kasus-kasus yang telah inkracht, memang terdapat perbedaan pencatatan antara Biro Renkeu dan Sekretariat Deputi Penindakan. Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Renkeu dan Sekretariat Deputi Penindakan telah melakukan perbaikan data biaya perkara, denda, uang pengganti, dan barang sitaan berupa uang (uang sitaan).

BPK-RI

LHP SPI- LK KPK Tahun 2008

Halaman 7 dari 15

Khusus untuk Biaya Perkara, Denda dan Uang Pengganti yang belum tertagih dari tahun 2005 s.d 2008 adalah sebagai berikut: (dalam rupiah) Biaya Uang Tahun Denda Jumlah Perkara Pengganti 2005 67.500 1.400.000.000 13.950.000.000 15.350.067.500 2006 42.500 2.400.000.000 24.479.920.635 27.879.963.135 2007 70.000 3.050.000.000 59.575.980.164 62.626.050.164 2008 115.000 3.300.000.000 53.369.195.689 56.669.310.689 Jumlah 322.500 10.150.000.000 152.375.096.488 162.525.391.488 Agar temuan-temuan ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang, KPK akan membuat SOP yang mengatur koordinasi dan rekonsiliasi data antara Deputi Penindakan dan Biro Keuangan. BPK RI menyarankan Pimpinan KPK agar: a.

Memerintahkan Deputi Penindakan dan Biro Renkeu untuk meningkatkan koordinasi dalam memantau kerugian negara yang sudah ataupun belum dibayarkan.

b.

Membuat SOP yang mengatur koordinasi dan rekonsiliasi pencatatan uang pengganti, denda, uang sitaan, dan biaya perkara antara pihak-pihak yang terkait.

3. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Belum Sepenuhnya Mengakomodir Pencatatan Aset Tetap Dalam Renovasi KPK melaporkan saldo akun Aset Tetap Lainnya dalam Neraca tahun 2008 sebesar Rp41.710.925.545,00, yang terdiri dari aset tetap dalam renovasi sebesar Rp41.537.602.887,00 dan aset tetap lainnya sebesar Rp173.322.658,00. Akun aset tetap dalam renovasi digunakan untuk mencatat realisasi belanja pemeliharaan yang harus dikapitalisasi atas aset tetap yang tidak dimiliki oleh Kementerian/Lembaga (K/L) yang melakukan pemeliharaan tersebut. Hal ini biasa terjadi pada (K/L) yang menggunakan aset milik (K/L) lain seperti gedung. Seluruh aset tetap harus dimasukkan ke dalam aplikasi SIMAK BMN, yang terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan serta aset tetap lainnya. Untuk mencatat barang milik negara yang ada di seluruh entitas pelaporan dan akuntansi, Departemen pada akhir tahun 2007 telah mengembangkan suatu aplikasi yang dinamakan Sistem Informasi Manajamen dan Akuntansi Barang Milik Negara yang disingkat dengan SIMAK BMN. Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa saldo aset tetap lainnya yang dihasilkan oleh aplikasi SIMAK BMN hanya sebesar Rp173.322.658,00 sementara yang dilaporkan dalam Neraca 2008 sebesar Rp41.710.925.545,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp41.537.602,887,00 yang merupakan saldo aset tetap dalam renovasi sebesar Rp41.537.602.887,00. Berdasarkan penjelasan

BPK-RI

LHP SPI- LK KPK Tahun 2008

Halaman 8 dari 15

dari petugas SIMAK BMN, hal ini terjadi karena aplikasi SIMAK BMN tidak bisa memproses data tentang aset tetap dalam renovasi. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan bahwa seharusnya aplikasi SIMAK BMN dapat mengakomodir kebutuhan pelaporan dari entitas pelaporan disesuaikan dengan kondisi dan contoh kasus yang terjadi. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan telah mengklarifikasi kasus ini dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah Bab V huruf C angka 2 dengan menyatakan bahwa renovasi gedung kantor bukan milik instansi yang merenovasi apabila meningkatkan manfaat ekonomis gedung maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya oleh instansi yang melakukan renovasi. Permasalahan tersebut mengakibatkan para petugas SIMAK BMN di entitas pelaporan dan akuntansi akan mengalami kesulitan untuk mencatat transaksi renovasi yang memenuhi syarat untuk kapitalisasi yang dilakukan oleh K/L yang bukan pemilik aset tetap dhi. gedung. Hal tersebut disebabkan Departemen Keuangan lambat dalam meng-update aplikasi SIMAK BMN sesuai kebutuhan entitas pelaporan dan akuntansi. Atas permasalahan tersebut KPK memberikan tanggapan: a. Aplikasi SIMAK BMN dan SIMAK Persediaan adalah aplikasi yang disediakan dan dikembangkan oleh Depkeu RI, dan setiap Kementerian dan Lembaga adalah pengguna aplikasi dimaksud. b. Aplikasi SIMAK BMN masih dalam proses penyempurnaan sampai ditetapkan penggunaannya. Aplikasi SIMAK BMN versi 17 Agustus 2008 yang dilaunching Agustus 2008, baru siap dioperasikan oleh K/L sekitar awal Oktober 2008 dan di upgrade kembali pada Desember 2008. Namun masih terdapat kekurangan dalam pengoperasian, salah satunya “Account Transaksi Pencatatan Aset Tetap Dalam Renovasi Belum ada”. Demikian juga aplikasi SIMAK Persediaan masih belum siap untuk digunakan secara LAN, sehingga masing-masing unit pengelola mash menggunakan excel dan direkapitulasi oleh Biro Umum ke Aplikasi SIMAK Persediaan pada akhir tahun periode. c. Maka pada laporan semester II dan Tahunan 2008 (gabungan semester I dan II), Aset Tetap dalam Renovasi masih dicatat pada Catatan Ringkas BMN secara manual. d. Sebagai pengguna, maka kami akan mengirim surat ke DJKN untuk usulan penyempurnaan aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi SIMAK Persediaan. BPK RI menyarankan Pimpinan KPK agar meningkatkan koordinasi dengan Departemen Keuangan untuk percepatan update aplikasi SIMAK BMN agar sesuai dengan kebutuhan entitas pelaporan dan akuntansi.

BPK-RI

LHP SPI- LK KPK Tahun 2008

Halaman 9 dari 15

4. Barang-Barang Gratifikasi Yang Telah Ditetapkan Menjadi Milik Negara Di KPK Periode 2005 – 2008 Belum Dilelang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sesuai Undang-undang No. 30 Tahun 2002. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pimpinan KPK dibantu oleh 4 (empat) orang Deputi dimana salah satunya adalah Deputi Bidang Pencegahan yang membawahi Direktorat Gratifikasi. Tugas Direktorat Gratifikasi antara lain melakukan pencegahan korupsi melalui pelaporan dan penanganan gratifikasi yang diterima oleh Penyelenggara Negara. Sebagai pedoman kerja, KPK sudah memberlakukan Prosedur Operasi Baku Pengelolaan Barang/Uang Gratifikasi Nomor: KEP-288/01/XI/2007 tanggal 12 November Tahun 2007. Prosedur pengelolaan barang/uang gratifikasi ini terbagi ke dalam 2 (dua) kegiatan yaitu: a. Penerimaan titipan uang gratifikasi b. Penyetoran atau pengembalian barang/uang gratifikasi kepada negara atau pelapor. Untuk penerimaan titipan uang gratifikasi, Direktorat Gratifikasi menyampaikan tanda terima titipan uang gratifikasi beserta uangnya ke bendahara penerima. Bendahara penerima menyimpan uang tersebut di rekening bank pemerintah. Setelah ada keputusan Pimpinan KPK tentang status kepemilikan gratifikasi, Direktorat menyampaikan SK tersebut kepada: a. Bendahara Penerima jika gratifikasi berbentuk uang dan bendahara menindaklanjuti sesuai keputusan tersebut (dikembalikan ke pemilik atau disetor ke Kas Negara); b. Sekretaris Jenderal KPK untuk gratifikasi selain uang dan ditetapkan menjadi milik negara. Sekjen akan menindaklanjuti keputusan Pimpinan tersebut dengan melaksanakan lelang. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan uang/barang gratifikasi dari tahun 2005 – 2008 diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Rekapitulasi uang gratifikasi tahun 2005 sampai dengan 2008 Uraian

Rupiah

Mata Uang USD

HK$

YUAN

Penerimaan

329,695,795,00

5,190.00

3,710.00

11,250.00

Penyetoran

70,495,795.00

190.00

3,710.00

11,250.00

259,200.000.00

5,000.00

-

-

Sisa

Sisa uang gratifikasi yang belum ditetapkan statusnya oleh pimpinan KPK disimpan oleh bendahara pada rekening bank pemerintah. b. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk barang, yang sudah ditetapkan statusnya oleh Pimpinan KPK menjadi milik negara, sejak KPK didirikan pada tahun 2005 sampai saat pemeriksaan Tim BPK berakhir pada bulan

BPK-RI

LHP SPI- LK KPK Tahun 2008

Halaman 10 dari 15

April 2009 masih disimpan dan di-display di kantor KPK. Terhadap barangbarang gratifikasi tersebut belum pernah dilakukan pelelangan. Daftar barang gratifikasi yang belum pernah dilakukan pelelangan secara terinci pada lampiran 2. Hal tersebut tidak sesuai dengan Prosedur Operasi Baku Pengelolaan Barang/Uang Gratifikasi Nomor: KEP-288/01/XI/2007 tanggal 12 November 2007 Angka 320.05 yang menetapkan bahwa Sekretaris Jenderal KPK akan menindaklanjuti Keputusan Pimpinan KPK atas barang gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara dengan melaksanakan lelang. Pelaksanaan lelang sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Permenkeu Nomor: 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Perdirjen Nomor: Per–02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan lelang. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi pendapatan negara yang berasal dari pelelangan barang-barang gratifikasi yang telah ditetapkan statusnya menjadi milik negara belum dapat direalisasikan sampai saat ini. Hal tersebut disebabkan KPK dhi. Sekretaris Jenderal lalai tidak melaksanakan pelelangan terhadap barang-barang gratifikasi sesuai ketentuan. Atas permasalahan tersebut KPK memberikan tanggapan: Barang-barang tersebut belum kami lelang karena rencananya akan kami jadikan BMN yang digunakan KPK. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, kami akan segera meminta persetujuan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang atas barang gratifikasi dimaksud menjadi BMN yang digunakan KPK. Perlakuan selanjutnya atas barang-barang gratifikasi yang dilaporkan penyelenggara negara, akan kami perlakukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Tentang Barang Rampasan yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan. BPK RI menyarankan Pimpinan KPK agar menginstruksikan Sekjen KPK untuk segera melakukan pelelangan barang gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai milik Negara sesuai SOP yang berlaku di KPK.

5. Pendapatan Yang Berasal Dari Gratifikasi Tahun Rp64.750.000,00 Terlambat Disetor Ke Kas Negara

2008

Sebesar

Salah satu komponen PNBP fungsional di KPK berasal dari gratifikasi yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan KPK dengan Surat Keputusan (SK) menjadi milik negara. Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) KPK Tahun 2008 (unaudited) tercatat saldo pendapatan gratifikasi sebesar Rp3.446.731.957,00. Hasil Pemeriksaan terhadap beberapa dokumen pencatatan pendapatan gratifikasi berupa Rekap SK yang dikeluarkan selama Tahun 2008, Rekap Penerimaan dan Penyetoran Gratifikasi yang dibuat oleh Bendahara Penerima serta Buku Pembantu MAP Penerimaan Gratifikasi menunjukkan adanya pendapatan gratifikasi sebesar Rp64.750.000,00 yang telah ditetapkan menjadi milik Negara

BPK-RI

LHP SPI- LK KPK Tahun 2008

Halaman 11 dari 15

berdasarkan SK Pimpinan KPK ternyata belum disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Khusus Penerima dengan rincian sebagai berikut: a. a.n. Widodo Prasetyo Hadi sebesar USD5.000 atau setara dengan Rp54.750.000,00 menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2008 sebesar USD 1 = Rp10.950,00. SK penetapan gratifikasi No. Kep378/01/X/2008 tanggal 24 Okt 2008. Dititipkan ke KPK tanggal 8 September 2008. b. a.n. Isnan Wijarno, SE sebesar Rp10.000.000,00 yang telah menitipkan uang gratifikasi pada 20 Agustus 2008. SK penetapan gratifikasi No.Kep320/01/IX/2008 tgl 24 September 2008. Menurut keterangan Bendahara Penerima dan Kepala Bagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan diketahui bahwa Bendahara Penerima baru menerima kedua SK dari Direktorat Gratifikasi tersebut pada tanggal 7 Januari 2009 dan menyetorkannya ke Kas Negara pada tanggal 9 Januari 2009 sehingga terjadi keterlambatan selama 76 hari dan 106 hari. Hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal Pasal 20 (1) Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang negara wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah, atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan negara yang berasal dari gratifikasi KPK Tahun 2008 tertunda sebesar Rp64.750.000,00. Hal tersebut disebabkan dalam SOP Pengelolaan Barang/Uang Gratifikasi tidak ditentukan batas waktu bagi Direktorat Gratifikasi untuk menyerahkan copy SK Penetapan Gratifikasi ke Bendahara Penerima sehingga penyetoran ke Kas Negara menjadi terlambat. Atas permasalahan tersebut KPK memberikan tanggapan: a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Bab III mengenai Tata Cara Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi Pasal 17 ayat 6 disebutkan bahwa penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan (oleh Pimpinan KPK). b. SOP yang mengatur tentang pendistribusian SK penetapan gratifikasi dari Sekretariat Pimpinan (Sespim) ke Direktorat Gratifikasi dan copy SK ke Biro Renkeu belum diatur, sehingga beberapa SOP di KPK yang ada perlu disempurnakan. Dengan demikian SK Penetapan Gratifikasi dari Pimpinan KPK akan terdistribusi bersamaan waktunya ke Direktorat Gratifikasi dan Biro Renkeu. c. Namun demikian kami sudah berusaha untuk memenuhi batas waktu seperti butir 1, sehingga dari 144 SK penetapan gratifikasi, masih terdapat 2 SK yang tidak memenuhi butir 1.

BPK-RI

LHP SPI- LK KPK Tahun 2008

Halaman 12 dari 15

BPK-RI menyarankan Pimpinan KPK agar menyempurnakan SOP terkait pengelolaan barang/uang gratifikasi.

6. Laporan Kondisi Barang Di Lingkungan KPK Tidak Menggambarkan Kondisi Yang Sebenarnya Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR), kemitraan dengan Pihak Ketiga dan aset lain-lain. Berdasarkan Laporan Keuangan KPK tahun 2008, saldo akun aset lain-lain per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp5.801.599.515,00 yang terdiri dari: a.

barang rusak berat yang akan dihapuskan

Rp 1.462.787.827

b.

mutasi kurang aset dalam kondisi rusak

Rp

(18.728.312)

c.

Telepon seluler berikut memory card yang hilang

Rp

6.540.000

d.

piutang lancar yang direklas karena jangka waktu waktu pembayaran lebih dari 12 bulan

Rp 4.351.000.000

Jumlah

Rp 5.801.599.515

Berdasarkan pemeriksaan fisik secara uji petik oleh Tim BPK RI pada tanggal 12 Maret 2009 untuk memastikan keberadaan dan kondisi aset yang dihentikan dari penggunaan karena rusak berat, diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Peralatan dan mesin yang akan dihapuskan tersebut antara lain berupa 16 (enambelas) unit mini bus senilai Rp958.950.000,00 dan sepeda motor sebanyak 5 unit senilai Rp20.600.000,00. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa: 1) 5 (lima) unit mini bus senilai Rp184.200.000,00 dan 2 unit sepeda motor senilai Rp7.770.000,00 dalam kondisi rusak berat dan sudah tidak digunakan dalam operasional kantor dengan rincian sebagai berikut: No 1 2 3 4

Uraian Opel Blazer Montera Suzuki Futura Honda Legenda Honda Supra X Jumlah

Unit 4 1 1 1

Harga perolehan (Rp) 40.100.000 23.800.000 4.890.000 2.880.000

Jumlah (Rp) 160.400.000 23.800.000 4.890.000 2.880.000 191.970.000

2) 11 (sebelas) unit mini bus dan 3 unit sepeda motor senilai Rp787.580.000,00 masih dimanfaatkan dan digunakan untuk operasional kantor dengan rincian sebagai berikut:

BPK-RI

LHP SPI- LK KPK Tahun 2008

Halaman 13 dari 15

No 1 2 3 4 5 6

Uraian Kijang Krista Kijang LSX Suzuki carry Kia Carren Honda Supra NF 100 Honda Supra X Jumlah

Unit 4 3 3 1 2 1

Harga perolehan (Rp) 104.300.000 80.650.000 23.800.000 44.200.000 3.970.000 4.890.000

Jumlah (Rp) 417.200.000 241.950.000 71.400.000 44.200.000 7.940.000 4.890.000 787.580.000

Pemeriksaan selanjutnya diketahui bahwa terhadap kendaraan tersebut pernah diusulkan penghapusan kepada DJKN sesuai Surat Sekjen KPK No.B-301/50/II/2008 tanggal 13 Pebruari 2008 dengan alasan rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki tetapi tidak disertai keterangan dari instansi yang kompeten mengenai kondisi kendaraan tersebut. Usul penghapusan tersebut tidak disetujui oleh DJKN sesuai surat No.S3391/KN/2008 Tanggal 27 Pebruari 2008. Alasan tidak disetujuinya penghapusan tersebut antara lain dikarenakan kendaraan tersebut belum berusia 10 tahun dan dapat dikecualikan jika kondisi kendaraan tersebut paling tinggi 30% berdasarkan keterangan dari instansi yang kompeten. b. Terdapat beberapa item barang rusak yang belum dilaporkan dalam Laporan Kondisi Barang Rusak Berat Tahun 2008 yaitu: No 1 2 3 4

Uraian Handycam Sony DCR TRV 17E Handycam Sony DCR TRV 520E/TRV107E PAL Kamera Nikon F80 Laptop Compac Jumlah

Jumlah (Unit) 1 1 1 1

Harga Perolehan (Rp) 11.873.502 12.279.566 1.392.066 31.799.985 57.345.119

c. Terdapat barang yang dilaporkan di Laporan Kondisi Barang Tahun 2008, tidak ditemukan barangnya yaitu 6 unit Digital Audio Tape Recorder senilai Rp12.707.442,00 Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan – Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07: Paragraf 5 menjelaskan definisi aset tetap sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Paragraf 15 menetapkan bahwa aset yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

BPK-RI

LHP SPI- LK KPK Tahun 2008

Halaman 14 dari 15

b. LAMPIRAN VII PMK No. 120/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara menetapkan bahwa kriteria Kondisi barang Rusak Berat (RB) adalah apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi. Permasalahan tersebut mengakibatkan: a. Saldo akun aset lainnya yang berasal dari kendaraan yang akan dihapuskan lebih disajikan sebesar Rp787.580.000,00 sementara akun aset tetap – peralatan dan mesin kurang disajikan dengan jumlah yang sama. b. Saldo akun aset tetap peralatan dan mesin lebih dibukukan sebesar Rp57.345.119,00 sementara akun aset tetap lainnya kurang dibukuan dengan jumlah yang sama. Hal tersebut disebabkan: a. Kuasa Pengguna Barang dalam menilai kondisi barang khususnya kendaraan bermotor tidak berdasarkan hasil penilaian pihak yang kompeten. b. Petugas Simak BMN belum mendapatkan laporan mengenai kondisi barang yang rusak tersebut dari user. Atas permasalahan tersebut KPK memberikan tanggapan: a. Penataan Barang-barang yang dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat sedang berjalan dan akan dilaporkan pada semester 1 tahun 2009. Untuk input pemindahan dari barang kondisi rusak berat menjadi baik di aplikasi SIMAK BMN belum dapat dilakukan karena fasilitas perbaikan pada aplikasi SIMAK BMN belum tersedia. b. Terdapat barang rusak ringan yang pada opname fisik dengan BPK tanggal 12 Maret 2009 dalam kondisi Rusak Berat, maka pada SIMAK BMN telah dipindahkan ke kondisi rusak berat dengan transaksi “perubahan kondisi”. c. Terdapat barang rusak berat yang telah diperbaiki namun belum dibatalkan dari “penghentian BMN dari penggunaan” karena account/transaksi pembatalan tersebut belum tersedia pada aplikasi SIMAK BMN. d. Terhadap permasalahan ini, KPK telah berkonsultasi kepada Sub Direktorat Barang Milik Negara 1 (BMN 1) DJKN Depkeu. BMN 1 memberi jawaban bahwa pada aplikasi SIMAK BMN memang belum menampung untuk transaksi pengembalian/pembatalan penghentian BMN dari penggunaan. BPK RI menyarankan Pimpinan KPK agar: a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Pegawai Negeri kepada Kuasa Pengguna Barang dalam menyusun Laporan Kondisi Barang sesuai kondisi sebenarnya dan berdasarkan hasil penilaian dari pihak yang kompeten. b. Meningkatkan koordinasi dengan Departemen Keuangan untuk percepatan update aplikasi SIMAK BMN agar sesuai dengan kebutuhan entitas pelaporan dan akuntansi.

BPK-RI

LHP SPI- LK KPK Tahun 2008

Halaman 15 dari 15

Lampiran 1 PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TEMUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN A. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan SPI Tahun 2004, 2005 dan 2006 Temuan dan saran terkait SPI tahun 2004, 2005 dan 2006 telah ditindaklanjuti seluruhnya. B. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan SPI Tahun 2007 Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai temuan

1

Pembagian tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam organisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tidak jelas.

0

2

Penanganan BMN di lingkungan KPK belum optimal.

0

BPK-RI

2005

2004

Tindak Lanjut Entitas Yang Diperiksa

Rekomendasi Pimpinan KPK agar segera mengesahkan konsep SOP penyusunan LK KPK yang antara lain mengatur mekanisme dan hubungan kerja serta pemisahan tugas dan tanggung jawab antara petugas SAK dan SABMN. 1) Pimpinan KPK segera melakukan proses Tuntutan Ganti Rugi TGR) terhadap peristiwa hilangnya HP a.n. Sdr DM dan segera melakukan penghapusan atas barang tersebut. 2) Sekjen KPK memerintahkan Karo Umum untuk segera menyelesaikan pengurusan BPKB atas kendaraan hibah (dari bea cukai).

SOP dimaksud telah disahkan oleh Pimpinan KPK melalui Peraturan KPK No: Per07/01/XII/2008 tentang Prosedur Operasi Baku. 1) Surat Keputusan Sekjen tentang Tuntutan Ganti Rugi, telah terbitkan. Ybs. Telah melakukan pembayaran atas TGR tsb. 2) Sekjen KPK telah memerintahkan Karo Umum untuk segera menyelesaikan pengurusan BPKB atas kendaraan hibah

LHP SPI – LK KPK Tahun 2008

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Belum Belum sesuai/ Ditindak Sesuai Pantau lanjuti X

X

X (Surat teguran kepada Karo Umum No. 231/50/07/200 8 tgl 28 Juli 2008. Penyelesaian

Halaman 1 dari 4

Lampiran 1 Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai temuan

2005

2004

Tindak Lanjut Entitas Yang Diperiksa

Rekomendasi

3) Sekjen menegur bagian perencanaan pengadaan senjata api supaya lebih optimal dalam melaksanakan tugas.

tersebut sebagaiman surat terlampir. 3) Sekjen KPK telah menegur bagian perencanaan pengadaan senjata api sebagaimana surat terlampir.

4) Sekjen KPK menegur Karo Umum supaya lebih meningkatkan pengendalian dan lebih teliti serta berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dalam mengelola barang inventaris yang menjadi tanggung jawabnya. 5) Sekjen meminta pertanggung jawaban kepada Karo Umum atas asset yang hilang tersebut (eks KPKPN) sebelum dilakukan usulan penghapusan

BPK-RI

LHP SPI – LK KPK Tahun 2008

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Belum Belum sesuai/ Ditindak Sesuai Pantau lanjuti BPKB belum ada bukti) X (Surat teguran kepada Kabag Rumah Tangga no. 232/50/07/2008 tanggal 28 Juli 2008) X (Surat teguran kepada Karo Umum No. 231/50/07/2008 tgl 28 Juli 2008)

X (Surat teguran kepada Karo Umum No. 231/50/07/200 8 tgl 28 Juli 2008. Aset eks KPKPN yang hilang belum jelas pertanggung-

Halaman 2 dari 4

Lampiran 1 Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai temuan

2005

2004

3

Jangka waktu ketertagihan Piutang Lancar sebesar Rp4.851 juta tidak jelas

Rp4.851 juta

Pimpinan KPK segera mengoptimalkan upaya penagihan Piutang tersebut kepada rekanan (PT BT dan PT BAI) untuk segera dilunasi dan selalu memonitor perkembangannya melalui atasan langsung yang terkait dengan masalah tersebut.

4

Pencatatan saldo kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp18.513 juta tidak sesuai dengan SAP.

Rp18.513 juta

1)

BPK-RI

Tindak Lanjut Entitas Yang Diperiksa

Rekomendasi

Pimpinan KPK melakukan koordinasi dengan entitas tekait untuk keseragaman mekanisme pengelolaan barang sitaan, barang bukti dan barang rampasan sebagai dasar

Pimpinan KPK telah mengoptimalkan upaya penagihan Piutang kepada rekanan: PT BT: Berdasarkan Keputusan Majelis Arbitrase BANI No.272/XII/ARBBANI/2007 tanggal 31 Maret 2009, diputusa-kan bahwa PT BT diwajibkan mem-bayar denda sebesar Rp1.145.000.000,00 dan mengembalikan dana talangan sebesar Rp16.528.000 kepada KPK. PT BAI: Telah membayar hutangnya Koordinasi pengelolaan barang bukti, barang sitaan dan barang rampasan dengan Kejaksaan dan Kepolisian telah diselenggarakan dengan notulen rapat

LHP SPI – LK KPK Tahun 2008

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Belum Belum sesuai/ Ditindak Sesuai Pantau lanjuti jawabannya dalam bentuk apa) X (untuk pelaksanaan putusan BANI oleh PT BT)

X (Rakor tgl 28 Agst 2008 antara BPK, Ditjen PAS, kejagung, Ditjen Perbendaharaan Depkeu,

Halaman 3 dari 4

Lampiran 1 Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai temuan

2005

2004

Tindak Lanjut Entitas Yang Diperiksa

Rekomendasi penyempurnaan Prosedur Operasi Baku. 2) Sekjen menegur petugas SAK untuk lebih teliti dalam menjalankan tugas.

dan daftar hadir sebagaimana terlampir. Sekjen telah menegur petugas SAK untuk lebih teliti dalam menjalankan tugas.

Jumlah

BPK-RI

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Belum Belum sesuai/ Ditindak Sesuai Pantau lanjuti Rupbasan, Bareskrim, DJKN, KPK) X (Surat Teguran No. 233/50/07/2008 tanggal 28 Juli 2008) 6

LHP SPI – LK KPK Tahun 2008

3

Halaman 4 dari 4

Lampiran 2

DAFTAR BARANG GRATIFIKASI YANG TELAH DITETAPKAN MENJADI MILIK NEGARA OLEH PIMPINAN KPK Periode Tahun 2005 – Desember 2008 No.

Jenis Gratifikasi

Surat Keputusan

Status

Nilai Barang (Rp)

(Mata uang lain)

TH. 2005 1

1 (satu) buah Ballpoint Mont Blanc

No. Kep-69/KPK/VII/2005

Milik Negara

1.900.000

No. Kep-44C/KPK/V/2006

Milik Negara

200.000

TH. 2006 1 2

Kain Karawang Khas Gorontalo Senjata Mandau

No. Kep-52/KPK/VI/2006

Milik Negara

700.000

3

Senjata Mandau

No. Kep-58/KPK/VI/2006

Milik Negara

400.000

4

Kemeja Batik Keris

No. Kep-99/KPK/IX/2006

Milik Negara

284.000

5

Arloji dari Rusia

No. Kep-98/KPK/IX/2006

Milik Negara

10.000.000

6

10 (sepuluh) buah voucher belanja Giant (@Rp. 100.000,-)

No. Kep-164/KPK/XI/2006

Milik Negara

1.000.000

7

Seperangkat PC senilai Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah)

No. Kep-163/KPK/XI/2006

Milik Negara

4.100.000

8

1 (satu) buah Ballpoint Parker

No. Kep205/KPK/XII/2006

Milik Negara

870.000

9

1 (satu) buah Ballpoint Mont Blanc

No. Kep204/KPK/XII/2006

Milik Negara

2.651.000

10

1 (satu) buah Ballpoint Mont Blanc

No. Kep278/KPK/XII/2006

Milik Negara

2.651.000

11

Hadiah sebuah Tas Tangan senilai Rp. 250.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekanan

No. Kep208/KPK/XII/2006

Milik Negara

250.000

12

2 (dua) buah parsel makanan kering & 6 (enam) buah parsel berisikan barang elektronik dan barang pecah belah

No. Kep181/KPK/XII/2006

Milik Negara

3.950.000

TH. 2007 1

Plakat dan Ballpoint Parker

No. Kep-18A/KPK/I/2007

Milik Negara

180.000

2

Handphone dan nomor telepon

No. Kep-32/KPK/II/2007

Milik Negara

3.500.000

3

Bahan batik

No. Kep-34/KPK/II/2007

Milik Negara

500.000

4

Souvenir berupa koin emas (5 buah)

No. Kep66A/KPK/III/2007

Milik Negara

3.995.000

2 (dua) buah bingkisan hari raya TH. 2008

No. Kep-36/01/I/2008

Milik Negara

1.800.000

1

No. Kep-91/01/III/2008

Milik Negara

8.350.000

5

1 (satu) buah HP Nokia E90

BPK-RI

LHP SPI – LK KPK Tahun 2008

Halaman 1 dari 2

Lampiran 2

No.

Jenis Gratifikasi

Surat Keputusan

Status

Nilai Barang

2

1 (satu) buah Ballpoint Mont Blanc & 1 (satu) buah dompet kulit (Credit Card Case)

No. Kep-99/01/IV/2008

Milik Negara

6.840.000

3

1 (satu) buah Jam Tangan merk Longines & 1 (satu) buah Ballponit Mont Blanc

No. Kep-107/01/IV/2008

Milik Negara

6.969.000

4

1 (satu) buah HP Huawei, 1 (satu) buah Modem & 1 (satu) buah buku dari Huawei

No. Kep-134B/01/V/2008

Milik Negara

2.250.000

5

1 (satu) buah Salisbury Pewter Jefferson Cup

No. Kep-225/01/VII/2008

Milik Negara

USD 19

6

1 (satu) buah Salisbury Pewter Jefferson Cup

No. Kep-280/01/VII/2008

Milik Negara

USD 19

7

1 (satu) buah Tas Ransel, Kaos, Jaket & Buku

No.Kep-234.A/01/VII/2008

Milik Negara

1.000.000

8

1 (satu tas kerja merk “Delsey”

No. Kep-280/01/IX/2008

Milik Negara

400.000

9

1 (satu) buah HP Nokia 1650

No. Kep-280/01/IX/2008

Milik Negara

670.000

10

1 (satu) buah Balpoint merk “De Cambridge”

No. Kep-280/01/IX/2008

Milik Negara

300.000

11

1 (satu) buah HP Nokia E90

No. Kep-373/01/X/2008

Milik Negara

7.650.000

12

1 (satu) buah HP Esia Hidayah

No. Kep-379/01/X/2008

Milik Negara

299.000

13

1 (satu) buah HP Esia Hidayah

No. Kep-380/01/X/2008

Milik Negara

299.000

14

1 (satu) buah Cincin emas 10 (sepuluh) gram

No. Kep-450/01/XII/2008

Milik Negara

2.700.000

15

1 (satu) buah Cincin dan Batu

No. Kep-420D/01/XI/2008

Milik Negara

3.000.000

TOTAL

SGD 1.087

Rp79.658.000

USD 38 + SGD 1.087

Asumsi: 1 USD=Rp9.700,00 1 SGD=Rp6.700,00 Total Rp79.658.000 + Rp368.000 + Rp7.282.900 = Rp87.308.000,00

BPK-RI

LHP SPI – LK KPK Tahun 2008

Halaman 2 dari 2

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008

Nomor : 40c/HP/XIV/04/09 Tanggal : 30 April 2009

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI ................................................................................................

i

RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ............................................

1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ............................................

3

A. B.

Pemantauan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2007, 2006, 2005 dan 2004 ..................

3

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan PerundangUndangan Tahun 2008 .........................................................................

3

1. 2.

Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan KPK Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan .........................................................................

3

Realisasi Pembayaran oleh KPK kepada Rekanan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Lepas (Outsourcing) Tidak Sesuai Ketentuan Dalam Kontrak ............................................................................

6

LAMPIRAN

BPK-RI

LHP Kepatuhan - LK KPK Tahun 2008

i

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) telah memeriksa Neraca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 31 Desember 2008 dan 2007, serta Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 40a/HP/XIV/04/09 Tanggal 30 April 2009. Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK RI melakukan pengujian kepatuhan KPK terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan KPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada KPK. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut: 1.

Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan KPK Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan.

2.

Realisasi Pembayaran oleh KPK kepada Rekanan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Lepas (Outsourcing) Tidak Sesuai Ketentuan Dalam Kontrak, tetapi Rekanan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Lepas Tidak Sepenuhnya Memenuhi Kewajiban Pembayaran Kepada Para Pihak Sebagaimana Tercantum Dalam Kontrak.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pimpinan KPK agar: 1.

Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Pegawai Negeri kepada KPA/PPK yang terkait dengan pengadaan agar lebih memahami ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan anggaran.

2.

Menghitung kembali secara pasti seluruh jumlah kewajiban yang tidak dibayarkan oleh rekanan penyedia jasa outsourcing kepada yang berhak. Selanjutnya, melaporkan hasil perhitungan final tersebut ke BPK dan menyelesaikannya sesuai ketentuan yang berlaku.

BPK-RI

LHP Kepatuhan - LK KPK Tahun 2008

Halaman 1 dari 12

Permasalahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 30 April 2009 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Roes Nelly, Ak Register Negara No. D-24.068

BPK-RI

LHP Kepatuhan - LK KPK Tahun 2008

Halaman 2 dari 12

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN A. Pemantauan Atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangundangan Tahun 2007, 2006, 2005, dan 2004 1. Temuan dan saran terkait Kepatuhan Tahun 2006. Dari 5 saran BPK RI, 2 (dua) saran selesai ditindaklanjuti dan 3 (tiga) saran belum selesai ditindaklanjuti atau masih dipantau. 2. Temuan dan saran terkait Kepatuhan Tahun 2007. Terdapat 1 (satu) temuan dan 4 (empat) saran yang seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti. Rincian tindak lanjut atas temuan dan saran pemeriksaan BPK dapat dilihat pada Lampiran 1.

B.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2008 1. Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan KPK Belum Sepenuhnya Sesuai

Ketentuan Dalam Laporan Keuangan KPK Tahun 2008 (unaudited) dilaporkan bahwa realisasi belanja KPK TA. 2008 adalah sebesar Rp204.298.576.512,00 atau 58,89 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp346.870.538.000,00. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2008 menurut jenis belanja adalah sebagai berikut: No. 1. 2. 3.

Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah

Anggaran

Realisasi

Sisa

111.932.138.000 98.476.162.339 13.455.975.661 136.502.528.000 73.457.273.465 63.045.254.535 98.435.872.000 32.365.140.708 66.070.731.292 346.870.538.000 204.298.576.512 142.571.961.488

% 87,98 53,81 32,88 58,89

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pelaksanaan anggaran belanja barang yang dilaksanakan melalui kontrak/SPK diketahui sebagai berikut: a. Deputi Bidang Informasi dan Data (Inda) telah memborongkan pekerjaan pengadaan jasa sewa Personal Computer sejumlah 35 unit melalui kontrak No. PRJ/20/44/63/IV/2008 tanggal 12 Mei 2008, yang dilaksanakan oleh PT Aldy Berkah Sejahtera-Jakarta dengan nilai Rp203.915.250,00 (termasuk PPN). Jangka waktu pelaksanaan selama 9 bulan (1 Juni 2008 s.d. 28 Feb 2009). Hasil pemeriksaan atas dokumen pembayaran diketahui hal sebagai berikut: 1) Untuk tahap I telah dilakukan pembayaran sebesar Rp113.286.250,00 sesuai SP2D No. 117184k tanggal 11 Nopember 2008. Pembayaran

BPK-RI

LHP Kepatuhan - LK KPK Tahun 2008

Halaman 3 dari 12

tersebut untuk periode penggunaan komputer bulan Juni s.d. Oktober 2008 (5 bulan); 2) Untuk tahap II telah dilakukan pembayaran sebesar Rp90.629.000,00 sesuai SP2D No. 121398k tanggal 20 Nopember 2008. Pembayaran tersebut untuk periode penggunaan komputer bulan Nopember 2008 s.d. Pebruari 2009; Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pembayaran untuk tahap II tersebut meliputi jasa penggunaan komputer periode Januari dan Pebruari 2009 sebesar Rp45.314.500,00. Pembayaran tersebut dilakukan sebelum jasa diterima oleh KPK dan melampaui tahun anggaran yang bersangkutan. b. Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) huruf C.2.4.1 diungkapkan adanya utang kepada 8 (delapan) penyedia barang dan jasa sebesar Rp623.279.529,00. Hasil pemeriksaan secara sampling atas timbulnya utang kepada 3 (tiga) penyedia barang dan jasa (pihak ketiga) disebabkan sebagai berikut: 1) Utang kepada ATIS System GmbH sebesar Rp412.356.000,00 disebabkan adanya kenaikan kurs valuta asing yaitu Euro yang tidak diantisipasi sebelumnya pada saat penyusunan RKKL dan saat pengajuan revisi anggaran. Tagihan yang belum dibayar adalah untuk pembayaran termin ke 6 yaitu sebesar €25.772,25 atau sebesar Rp412.356.000,00 (kurs €1 = Rp16.000) 2) Utang kepada Dinas Psikologi Angkatan Udara unit Pelayanan Masyarakat sebesar Rp146.823.529,00. Berdasarkan perjanjian kerja sama antara KPK dan Dinas Psikologi AU No.06/SPK/24/65/i/2008 tanggal 3 Januari 2008 disepakati kerjasama dalam rangka penyelenggaraan assesment dan tes potensi bagi calon pegawai KPK. Jangka waktu kontrak tersebut berakhir pada tanggal 30 Nopember 2008. Pembayaran akan dilaksanakan setelah rekanan selesai melaksanakan assesment dan tes potensi. Namun sampai akhir tahun anggaran 31 Desember 2008 terdapat tagihan yang belum diselesaikan sebesar Rp146.823.529,00 dengan rincian untuk assesment centre 9 (sembilan) orang calon penyidik sebesar Rp27.000.000,00, assesment centre untuk 37 orang calon penyidik sebesar Rp111.000.000,00, dan assesment PAPI Kostick untuk 30 (tiga puluh) orang pegawai sebesar Rp8.823.529,00. 3) Utang kepada PT Binaman Utama sebesar Rp40.397.500,00 terdiri dari: a) SPK No.36/SPK/24/65/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 pekerjaan Assesment Kompetensi Calon Koordinator Sekretaris Pimpinan pada KPK. Jangka waktu kontrak berakhir pada tanggal 24 Nopember 2008. Namun sampai akhir tahun anggaran 31 Desember 2008 nilai tagihan sebesar Rp24.887.500,00 belum dibayar; b) SPK No.32/SPK/24/65/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008 pekerjaan Assesment Kompetensi Calon Sekretaris Pimpinan pada KPK. Jangka

BPK-RI

LHP Kepatuhan - LK KPK Tahun 2008

Halaman 4 dari 12

waktu kontrak berakhir pada tanggal 10 November 2008. Namun sampai akhir tahun anggaran 31 Desember 2008 nilai tagihan sebesar Rp15.510.000,00 belum dibayar. Dari data diatas dapat diketahui bahwa penyebab timbulnya tunggakan tersebut adalah kurangnya antisipasi KPK untuk kontrak dalam bentuk valas yang anggarannya tersedia dalam mata uang rupiah dan adanya keterlambatan dalam memproses dokumen-dokumen terkait untuk pengajuan pembayaran kepada KPPN (BAST, Kuitansi, SPP, dan SPM) Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Keppres No. 42 Th 2002 Pasal 2 ayat (1b) APBN dalam suatu tahun anggaran mencakup belanja negara yaitu semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui dana perimbangan selama tahun anggaran bersangkutan; b. Tahun anggaran adalah periode dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember; c. Perdirjen Perbendaharaan No.47/PB/2008 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran BAB III Pasal 4c: SPM-LS harus sudah diterima KPPN paling lambat 8 (delapan) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran pada jam kerja. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian realisasi belanja tahun 2008 dan Neraca KPK per 31 Desember tahun 2008 tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Hal tersebut disebabkan KPA/PPK yang terkait dengan pengadaan tersebut kurang memahami ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan anggaran. Atas permasalahan tersebut KPK memberikan tanggapan: a. KPK dengan suratnya Nomor: B-400/50-52/03/2009 tanggal 6 Maret 2009 sedang meminta petunjuk dan penegasan Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait dengan pengadaan yang dibebankan pada DIPA tahun anggaran berjalan, namun masa sewa melewati tahun anggaran berkenaan, serta pembayarannya dilaksanakan sebelum masa sewa berakhir (awal persewaan) setelah barang yang disewakan diserahterimakan ke KPK untuk digunakan. b. Hutang 1) Atis System GmBH Kami telah melakukan perencanaan dengan cukup baik untuk jasa pemeliharaan Atis System GmBH. Pada awal perencanaan, asumsi kurs rupiah untuk satu Euro adalah sebesar Rp15.000. Dalam pelaksanaannya, dari 6 termin pembayaran yang tercantum pada kontrak, kami telah membayarkan sebanyak 5 termin, namun untuk termin terakhir tidak bisa kami bayarkan karena adanya gejolak kurs pada saat itu yang menyebabkan kurs rupiah untuk satu Euro adalah sebesar Rp16.000, sehingga sisa dana yang tersedia untuk jasa pemeliharaan Atis System GmBH tidak mencukupi. Untuk revisi anggaran pun sudah tidak memungkinkan lagi.

BPK-RI

LHP Kepatuhan - LK KPK Tahun 2008

Halaman 5 dari 12

2) Dinas Psikologi TNI AU Adanya hutang kepada Dinas Psikologi TNI AU disebabkan oleh: a) Pelaksanaan tes dilaksanakan di akhir tahun yaitu tanggal 10 dan 23 Desember 2008 karena kebutuhan penyidik KPK sudah mendesak dan waktu yang disediakan oleh PTIK hanyalah di akhir tahun tersebut, mengingat sampai dengan akhir November mahasiswa masih menjalani kuliah dan ujian skripsi, sedangkan di awal tahun 2009 menjelang wisuda sudah harus ada keputusan penempatan dari KPK. b) Hasil penyelesaian pekerjaan baru diterima pada tanggal 6 Januari 2009 Assesment PAPI Kostick untuk 30 orang pegawai: a) Hasil penyelesaian pekerjaan baru diterima pada tanggal 6 Januari 2009. b) Biro SDM KPK sudah beberapa kali menagihkan kepada pihak konsultan untuk mengirimkan laporan kegiatan maupun tagihan, namun baru dikirimkan oleh konsultan pada awal tahun 2009. 3) PT Binaman Utama a) Pelaksanaan kegiatan asesmen kompetensi untuk posisi Sekjen dan Korsespim sudah dilaksanakan pada Bulan Oktober dan November 2008. b) Tagihan untuk kegiatan tersebut sudah beberapa kali dimintakan kepada pihak konsultan baik melalui telepon, e-mail, bahkan dengan mengundang rapat untuk percepatan dokumen tagihan yang belum dikirimkan oleh konsultan. Beberapa tagihan dapat diselesaikan namun 2 tagihan ini sampai akhir tahun belum juga ditagihkan ke KPK sehingga menjadi hutang kepada konsultan. Atas permasalahan tersebut di atas BPK RI menyarankan kepada Pimpinan KPK agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Pegawai Negeri kepada KPA/PPK dan pihak yang terkait dengan pengadaan agar lebih memperhatikan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan anggaran.

2.

Realisasi Pembayaran oleh KPK kepada Rekanan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Lepas (Outsourcing) Tidak Sesuai Ketentuan Dalam Kontrak Pada Tahun Anggaran 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melaksanakan kegiatan pengadaan jasa tenaga kerja lepas (outsourcing) untuk pengamanan gedung, pengelolaan tenaga kerja, operator ISS (Integrated Security System), pengemudi, dan pengolahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) sebanyak 6 (enam) kontrak dengan total nilai sebesar Rp6.031.271.876,00.

BPK-RI

LHP Kepatuhan - LK KPK Tahun 2008

Halaman 6 dari 12

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa tersebut menunjukkan adanya biaya untuk Pajak Penghasilan (PPh), Tunjangan Hari Raya (THR), Asuransi Kesehatan (Askes), dan Jamsostek yang terdiri dari Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang diperhitungkan dalam harga satuan kontrak senilai Rp576.291.996,00, dengan rincian sebagai berikut: No 1

2

3

4

5

6

No Kontrak/SPK/Pekerjaan/ Pelaksana Kontrak No. PRJ/21/22/ 65/III/ 2008 Tgl. 28 Maret 2008 Rp866.786.204,00 Jasa Pengamanan Gedung PT Adonara Bakti Bangsa-Jkt Kontrak No. PRJ/19/27/65/III/ 2008 Tanggal 31 Maret 2008 Kontrak Harga Satuan Rp848,936,729.00 Jasa Pengelolaan tenaga kerja PT Personal Alih Daya-Jkt Kontrak No. PRJ/20/41/65/IV/ 2008 Tanggal 28 April 2008 Rp519,564,210.00 Jasa Teknisi dan Operator ISS PT Personal Alih Daya-Jkt Kontrak No. PRJ/25/43/ 65/V/ 2008 Tanggal 30 Mei 2008 Rp359.507.988,00 Jasa Pengemudi PT Personal Alih Daya-Jkt Kontrak No. 01/SP/PPK. DGAH/ KPK/I/2008 Tanggal 2 Jan 2008 Rp3.215.178.745,00 Jasa Pengolahan LHKPN PT GRHA Humanindo Manajemen-Jkt Kontrak No. PRJ-23/42/65/V/ 2008 Tgl. 30 Mei 2008 Rp221.298.000,00 Sewa kendaraan roda 4 dan pengemudi PT Serasi Autoraya-Jkt Jumlah Total

PPH (Rp)

THR (Rp)

JAMSOS TEK (Rp)

Asuransi Kesehatan -

8.543.160

48.900.600

21.118.320

21.442.500

31.719.780

16.137.864

44.496.000

10.398.248

39.715.472

22.304.256

24.304.000

7.980.000

13.300.056

6.767.040

8.400.000

94.750.000

69.408.600

81.648.000

-

4.958.100

-

-

53.322.008

228.385.908

135.736.080

158.848.000 576.291.996

Hasil pemeriksaan selanjutnya secara uji petik terhadap bukti-bukti pembayaran PPh Pasal 21, THR, Jamsostek, dan Askes yang dilakukan oleh 4 (empat) rekanan atas kewajiban karyawannya yang ditempatkan di KPK menunjukkan adanya kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh KPK sebagai berikut: a. Kontrak Pengadaan Jasa Pengemudi yang dilaksanakan oleh PT Personel Alih Daya-Jkt, diketahui sebagai berikut: 1) PPh Pasal 21 yang diperhitungkan dalam tagihan adalah sebesar Rp7.980.000,00. Namun tidak ada bukti pembayarannya. 2) THR yang diperhitungkan dalam tagihan sebesar Rp13.300.056,00 sedangkan realisasi pembayaran oleh rekanan kepada karyawan adalah sebesar Rp6.650.028,00, sehingga terjadi kelebihan perhitungan THR sebesar Rp6.650.028,00 Dengan demikian total kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp14.630.028,00 (Rp7.980.000,00 + Rp6.650.028,00)

BPK-RI

LHP Kepatuhan - LK KPK Tahun 2008

Halaman 7 dari 12

b. Kontrak Pengadaan Jasa Pengolahan Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh PT Personel Alih Daya-Jkt, hasil pemeriksaan diketahui: 1) PPh Pasal 21 yang diperhitungkan oleh rekanan sebesar Rp21.197.500,00 sedangkan realisasi pembayaran sebesar Rp4.454.300,00 sehingga terjadi kelebihan perhitungan PPh sebesar Rp16.743.200,00 2) THR yang diperhitungkan oleh rekanan sebesar Rp31.366.645,00 sedangkan realisasi pembayaran sebesar Rp23.794.666.00, sehingga terjadi kelebihan perhitungan THR sebesar Rp7.571.979,00 Dengan demikian total kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp24.315.179,00 (Rp16.743.200,00 + Rp7.571.979,00) c. Kontrak Pengadaan Jasa Teknisi dan Operator ISS yang dilaksanakan oleh PT Personel Alih Daya-Jkt. Hasil pemeriksaan atas data pembayaran yang diperoleh, diketahui sebagai berikut: 1) THR yang diperhitungkan oleh rekanan sebesar Rp32.324.376,00, sedangkan berdasarkan bukti pembayaran, jumlah yang diberikan kepada karyawan adalah sebesar Rp16.504.432,00. Sehingga terjadi kelebihan perhitungan sebesar Rp15.819.944,00 2) PPh Pasal 21 yang diperhitungkan oleh rekanan sebesar Rp8.349.040,00, sedangkan berdasarkan bukti pembayaran, jumlah yang disetor adalah sebesar Rp2.482.700,00. Sehingga terjadi kelebihan perhitungan sebesar Rp5.866.340,00 3) Jamsostek yang diperhitungkan oleh rekanan sebesar Rp18.153.408,00, sedangkan berdasarkan bukti pembayaran, jumlah yang dibayar adalah sebesar Rp9.068.088,00. Sehingga terjadi kelebihan perhitungan sebesar Rp9.085.320,00 4) Askes yang diperhitungkan oleh rekanan sebesar Rp19.992.000,00, sedangkan berdasarkan bukti pembayaran, jumlah yang disetor adalah sebesar Rp11.925.718,00. Sehingga terjadi kelebihan perhitungan sebesar Rp8.066.282,00 Dengan demikian total kelebihan pembayaran kepada rekanan atas pengadaan jasa teknisi dan operator ISS sebesar Rp38.837.886,00 (Rp15.819.944,00 + Rp5.866.340,00 + Rp9.085.320,00 + Rp8.066.282,00) d. Kontrak Pengadaan Jasa Pengolahan LHKPN yang dilaksanakan oleh PT GRHA Humanindo-Jkt. Hasil pemeriksaan atas data pembayaran yang diperoleh, diketahui sebagai berikut: 1) Total premi Jamsostek selama 1 (satu) tahun yang diperhitungkan dalam tagihan adalah sebesar Rp69.408.600,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp66.418.560,00. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp2.990.040,00. 2) THR yang diperhitungkan dalam tagihan adalah sebesar Rp94.750.000,00. Sedangkan realisasi pembayaran THR kepada

BPK-RI

LHP Kepatuhan - LK KPK Tahun 2008

Halaman 8 dari 12

karyawan sebesar Rp90.831.000,00. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp3.919.000,00. 3) Biaya untuk Askes selama 1 (satu) tahun yang diperhitungkan dalam tagihan sebesar Rp81.648.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp65.334.453,00. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp16.313.547,00. 4) Rekanan juga mengenakan fee atas THR karyawan yang diperhitungkan dalam tagihan sebesar 15% x Rp94.750.000,00 = Rp14.212.500,00. Dengan demikian total kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp37.435.087,00 (Rp2.990.040,00 + Rp3.919.000,00 + Rp16.313.547,00 + Rp14.212.500,00). e. Kontrak pengadaan Jasa Pengamanan Gedung KPK oleh PT Adonara Bakti Bangsa-Jkt (PT ABB) senilai Rp866.786.204,00. Realisasi pembayaran adalah sebesar Rp866.786.204,00 (100%). Hasil pemeriksaan diketahui sebagai berikut: 1) PPh Pasal 21 yang diperhitungkan dalam tagihan adalah sebesar Rp8.543.160,00. Namun berdasarkan hasil rekap yang dibuat oleh PT ABB dan bukti pembayaran PPh pasal 21 berupa SPT Tahunan, jumlah PPh yang disetor oleh rekanan hanya sebesar Rp3.255.931,00, sehingga terjadi kelebihan perhitungan PPh oleh rekanan sebesar Rp5.287.229,00 (Rp8.543.160,00 – Rp3.255.931,00). 2) Berdasarkan hasil rekap yang dibuat oleh PT ABB, realisasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) oleh rekanan untuk 50 karyawannya yang ditempatkan di KPK sebesar Rp28.694.000,00 sedangkan yang diperhitungkan oleh rekanan dalam tagihan adalah sebesar Rp48.900.600,00. Sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp20.206.600,00 (Rp48.900.600,00 – Rp28.694.000,00). 3) Dalam BA Koreksi Aritmetika Biaya No. BA/12/22/60/III/2008 tanggal 3 Maret 2008, terhadap penawaran PT ABB, yang ditandatangani Koordinator ULP dan pihak rekanan, terdapat kesalahan aritmetik berupa kelebihan perhitungan gaji personil untuk 48 orang karyawan (3 orang komandan regu dan 45 orang security guard) masing-masing sebesar Rp35.000/orang/bulan. Sehingga perhitungan harga satuan untuk gaji personil sebelum PPN lebih tinggi dari seharusnya sebesar Rp15.120.000,00 (48 orang x 9 bulan x Rp35.000,00). Dengan demikian total kelebihan pembayaran kepada rekanan adalah sebesar Rp40.613.829,00 (Rp5.287.229,00 + Rp20.206.600,00 + Rp15.120.000,00). f.

BPK-RI

Kontrak pengadaan Jasa Sewa kendaraan roda 4 dan pengemudi yang dilaksanakan oleh PT Serasi Autoraya-Jkt, diketahui bahwa PPh yang diperhitungkan oleh rekanan adalah PPh Pasal 23 (PPh Badan) yang tidak terkait dengan kesejahteraan karyawan yang ditempatkan di KPK, yaitu sebesar 1,5 % senilai Rp2.047.500,00 untuk unit dan 4,5% senilai Rp2.910.600,00 untuk driver. Total PPh pasal 23 yang diperhitungkan rekanan adalah sebesar Rp4.958.100,00.

LHP Kepatuhan - LK KPK Tahun 2008

Halaman 9 dari 12

(Perhitungan terinci pada lampiran 2) Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2006 Tentang Perubahan IV Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (3h) yang menyatakan bahwa Tugas Pokok PPK adalah mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; b. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua yang diatur dalam kontrak menyebutkan antara lain bahwa: 1) Pembayaran gaji, asuransi, dan kompensasi lainnya oleh Pihak Kedua kepada tenaga kerja dilakukan secara teratur dan terencana dengan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran tentang harga satuan pekerjaan dan rincian harga 2) Memberikan laporan pelaksanaan pembayaran gaji, biaya kesehatan, THR, dan iuran Jamsostek sesuai harga satuan yang dimaksud dalam lampiran 3) Wajib membayar gaji dan/atau upah tenaga kerja pengolahan LHKPN yang bekerja di Kantor sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak secara teratur dan terencana Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada rekanan penyedia jasa tenaga kerja lepas (outsourcing) minimal sebesar Rp160.790.109,00 dengan rincian sebagai berikut: a. PT Personel Alih Daya sebesar Rp77.783.093,00 (Rp14.630.028,00 Rp24.315.179,00 + Rp38.837.886,00)

+

b. PT GRHA Humanindo-Jkt sebesar Rp37.435.087,00 (Rp2.990.040,00 + Rp3.919.000,00 + Rp16.313.547,00 + Rp14.212.500,00) c. PT Adonara Bakti Bangsa-Jkt (PT ABB) sebesar Rp40.613.829,00 d. PT Serasi Autoraya-Jkt sebesar Rp4.958.100,00 Hal tersebut disebabkan oleh kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen dalam memastikan bahwa rekanan penyedia jasa tenaga kerja lepas (outsourcing) telah melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan kontrak sebelum menyetujui untuk dilakukan pembayaran atas tagihan rekanan tersebut. Atas permasalahan tersebut KPK memberikan tanggapan antara lain: a. Bahwa kriteria/spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan oleh KPK didalam KAK untuk pengadaan jasa pengelolan tenaga kerja (outsourcing) adalah untuk memastikan bahwa Penyedia Jasa harus memenuhi kewajiban terhadap tenaga kerja sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku, agar kualitas output hasil kegiatan dari pekerjaan jasa outsourcing memenuhi persyaratan yang diminta; b. Bahwa harga penawaran dari para peserta lelang diminta untuk menguraikan secara rinci komponen biaya yang ditawarkan karena komponen tersebut merupakan faktor penentu dalam mendapatkan kualitas out put hasil kegiatan

BPK-RI

LHP Kepatuhan - LK KPK Tahun 2008

Halaman 10 dari 12

jasa outsorcing yang memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dalam KAK, hal tersebut sesuai ketentuan Keppres 80 tahun 2003 Bab II A.1.f.5) yaitu : 1) huruf e. Daftar kuantitas dan harga setiap jenis/item pekerjaan untuk kontrak harga satuan diisi dengan lengkap kecuali ditentukan lain dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. 2) Huruf f. Analisis pekerjaan utama harus disampaikan dengan lengkap sesuai yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. c. Disamping penjelasan tersebut, rincian surat penawaran dimaksudkan juga untuk memudahkan evaluasi/penilaian harga penawaran dari para peserta lelang apakah penawaran tersebut memuat secara lengkap kewajibankewajiban seperti upah, pemberian THR, pemberian Jamsostek, PPh bagi tenaga kerja akan dilakukan oleh Penyedia Jasa dan apakah nilai masingmasing komponen yang ditawarkan oleh Penyedia Jasa dapat memberikan kesejahteraan yang wajar bagi para tenaga kerja yang akan dikirim ke KPK. d. Di dalam lampiran Perjanjian ditampilkan kembali biaya-biaya penawaran dari Pemenang Pelelangan umum dengan alasan : 1) Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pelaksanaan pekerjaan yang berarti bahwa pelaksaan pekerjaan harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum KPK sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Keppres 80 Tahun 2003. 2) Untuk memudahkan PPK melakukan pengawasan pelaksanaan kontrak oleh Penyedia Jasa terutama tentang pemenuhan ketentuan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UU No.13 tahun 2003, UU No. 3 Tahun 1992 dan UU No. 17 Tahun 2000. 3) Untuk mengikat Penyedia Jasa agar di dalam memberikan kompensasi tenaga kerja mempunyai dasar yang jelas dan tidak diskriminatif. e. Bahwa berdasarkan Pasal 5 (Hak dan Kewajiban Pihak Kedua) Perjanjian No. PRJ/19/27/65/III/2008 Tanggal 31 Maret 2008 disebutkan : 1) Ayat 2 Huruf (f) PIHAK KEDUA (Penyedia Jasa) Bertanggung jawab atas semua masalah hubungan ketenagakerjaan yang menyangkut pekerja yang bekerja di lokasi PIHAK PERTAMA termasuk tapi tidak terbatas pada perlindungan tenaga kerja, upah, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. 2) Ayat 2 Huruf (g) PIHAK KEDUA (Penyedia Jasa) wajib membebaskan PIHAK PERTAMA dari semua tuntutan dan/atau gugatan yang timbul akibat hubungan ketenagakerjaan antara PIHAK KEDUA dengan Tenaga Kerja. 3) Ayat 2 Huruf (h) PIHAK KEDUA (Penyedia Jasa) wajib melakukan Pembayaran gaji, asuransi dan kompensasi lainnya yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada petugas, dilakukan secara teratur dan terencana

BPK-RI

LHP Kepatuhan - LK KPK Tahun 2008

Halaman 11 dari 12

setiap bulan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dengan Harga Satuan Pekerjaan untuk masing-masing posisi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III Perjanjian ini. f.

Bahwa berdasarkan pasal 13 (Hak dan Kewajiban Pihak Kedua) Perjanjian No. 01/SP/PPK.DGAH/KPK/I/2008 Tanggal 2 Januari 2008 disebutkan: 1) Ayat 2 Huruf (c) PIHAK KEDUA (Penyedia Jasa) bertanggung jawab atas semua masalah hubungan ketenagakerjaan yang menyangkut tenaga kerja Pengolahan LHKPN yang bekerja di lokasi Pekerjaan termasuk tapi tidak terbatas pada perlindungan tenaga kerja, upah, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja Pengolahan LHKPN dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2) Ayat 2 huruf (d) PIHAK KEDUA (Penyedia Jasa) wajib membayar gaji dan/atau upah tenaga kerja pengolahan LHKPN yang bekerja di Kantor sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak secara teratur dan terencana 3) Ayat 2 huruf (e) PIHAK KEDUA (Penyedia Jasa) wajib Membebaskan PIHAK PERTAMA dari semua tuntutan dan/atau gugatan yang timbul akibat hubungan ketenagakerjaan antara PIHAK KEDUA dengan Tenaga Kerja pengelolaan tenaga kerja pengolahan LHKPN sebagaimana dimuat dalam pasal 13 ayat 2 huruf c.

g. Disadari bahwa proses pelelangan maupun kontrak tenaga Outsorcing di KPK masih mencari bentuk yang paling efektif dan efisien seperti arahan Keppres 80 yaitu memilih cara evaluasi yang paling tepat dan bentuk kontrak yang paling tepat sehingga tidak menimbulkan kerugian, pelanggaran ketentuan oleh KPK selaku Pengguna Jasa, vendor selaku Penyedia Jasa, dan tidak merugikan tenaga kerja selaku pelaksana pekerjaan. Tentunya kedepannya perbaikan prosedur pengadaan untuk lebih lebih sempurnanya kontrak outsourcing ini akan tetap dilakukan oleh KPK. Atas permasalahan tersebut di atas BPK RI menyarankan kepada Pimpinan KPK agar menghitung kembali secara pasti seluruh jumlah kewajiban yang tidak dibayarkan oleh rekanan penyedia jasa outsourcing kepada yang berhak. Selanjutnya, melaporkan hasil perhitungan final tersebut ke BPK dan menyelesaikannya sesuai ketentuan yang berlaku.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BPK-RI

LHP Kepatuhan - LK KPK Tahun 2008

Halaman 12 dari 12

Lampiran 1 Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2007 Temuan Berulang No 1

Temuan BPK Pengadaan infrastruktur pengamatan bergerak senilai Rp8.209 juta dikerjakan sebelum perjanjian/kontrak ditandatangani.

Nilai temuan Rp8.209 juta

2005

2004

Rekomendasi 1) Pimpinan KPK agar menegur Sekjen untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 2) Sekjen menegur Panitia Pengadaan Barang/Jasa supaya lebih teliti dan cermat dalam melaksanakan tugas. 3) Sekjen menegur para pihak yang menandatangani kontrak supaya menaati KAK yang telah disepakati.

4) Sekjen menegur perencana pengadaan infrastruktur pengamatan bergerak supaya lebih optimal dalam melaksanakan tugas.

Tindak Lanjut Entitas Yang Diperiksa Pimpinan KPK telah menegur Sekjen sebagaimana surat no. ND02/01/08/2008 tanggal 28 Agustus 2008. Sekjen telah menegur Panitia Pengadaan Barang /Jasa sesuai surat no. ND234/50/07/2008 tanggal 28 Juli 2008. Pimpinan KPK telah menegur Sekjen sebagaimana surat no. ND02/01/08/2008 tanggal 28 Agustus 2008. Sekjen telah menegur perencana pengadaan infrastruktur pengamatan bergerak surat no. 236/50/07/2008 tanggal 28 Juli 2008

Jumlah

BPK-RI

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Belum Belum sesuai/ Sesuai Ditindak Pantau lanjuti X

X

X

X

4

LHP Kepatuhan – LK KPK Tahun 2008

-

-

Halaman 3 dari 3

Lampiran 1 Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai temuan

Rp1.145 juta

Rp2.290 juta

3

Pekerjaan Renovasi Gedung Eks Bank Papan Sejahtera tidak sesuai ketentuan yang berlaku

2005

2004

Tindak Lanjut Entitas Yang Diperiksa

Rekomendasi disetorkan ke Kas Negara. 2) Memungut sanksi denda keterlambatan pekerjaan kepada PT BT sebesar Rp1.145 juta dan menyetorkan ke Kas negara. 3) Menyelesaikan proses pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp2.290 juta. Sekjen KPK agar memperhitungkan pembayaran material hasil bongkaran gedung sebesar Rp500 juta.

BPK-RI

sda

X

sda

X

PT BAI telah melunasi segala kewajibannya.

Jumlah

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Belum Belum sesuai/ Ditindak Sesuai Pantau lanjuti

X

2

LHP Kepatuhan – LK KPK Tahun 2008

3

Halaman 2 dari 3

Lampiran 1

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN A. Tindak Lanjut Temuan Kepatuhan Terhadap peraturan Perundang-undangan Tahun 2004, 2005 dan 2006 Tahun 2006 terdapat 2 (dua) saran selesai ditindaklanjuti dan 3 (tiga) saran belum sesuai/pantau yaitu: Temuan Berulang No

Temuan BPK

1

Lima buah laptop senilai Rp97,88 juta yang hilang sejak tahun 2006 belum diproses penyelesaiannya.

2

Pengadaan peralatan multi komunikasi monitoring dan perekaman paket monitoring center tidak sesuai ketentuan yang berlaku

BPK-RI

Nilai temuan

2005

2004

Sekjen KPK agar segera menindaklanjuti kehilangan barang inventaris tersebut (5 buah laptop) dan apabila terbukti ada unsur kelalaian dari pejabat/pegawai KPK supaya dilakukan proses TGR sesuai ketentuan yang berlaku.

Rp916 juta

Tindak Lanjut Entitas Yang Diperiksa

Rekomendasi

Sekjen agar: 1) Meminta PT BT untuk segera mengembalikan sisa uang muka sebesar Rp916 juta dan

Permohonan KPK kepada Menkeu tentang penghapusan BMN surat No. B568/50/II/2008 tgl 14 Maret 2008 dan B1357/50/VI/2008 tgl 5 Juni 2008 telah disetujui Menteri Keuangan No. S0506/WKN.7/KP.03/ 2008 tgl 11 Juni 2008. Sesuai Keputusan Pimpinan KPK No. 117/01/IV/2008 tgl 25 April 2008 bahwa persetujuan rekomendasi penghapusan tersebut tidak dikenakan TGR. Saat ini proses pengadilan BANI telah sampai kepada tahap mediasi

LHP Kepatuhan – LK KPK Tahun 2008

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Belum Belum sesuai/ Ditindak Sesuai Pantau lanjuti X (jika ditemukan bukti baru akan dikenakan TGR)

X

Halaman 1 dari 3

Lampiran 2 1

Kontrak No. PRJ/21/22/65/III/2008 Tanggal 28 Maret 2008 PT Adonara Bakti Bangsa-Jakarta Tgl. Selesai 31 des 2008 Pengadaan Jasa Pengamanan Gedung KPK Nilai Konrak Rp866.786.204,00 (termasuk PPN) No 1 2 3 4

Uraian chief security administrasi komandan regu security guard

Jml

Jk Waktu

1 1 3 45 Jumlah

9 9 9 9

PPH Tarif Total 55.000 495.000 9.000 81.000 23.130 624.510 18.130 7.342.650 8.543.160 Dibayar 3.255.931 Selisih 5.287.229

THR Tarif 133.400 111.200 108.100 108.100

Total 1.200.600 1.000.800 2.918.700 43.780.500 48.900.600 28.694.000 20.206.600

Note: -

PPH berdasarkan hasil rekap PT ABB dan SPT yang diberikan kepada Tim BPK THR berdasarkan hasil rekap PT ABB dan bukti pembayaran yang diberikan kepada Tim BPK

2 Kontrak No. PRJ/25/43/65/V/2008 Tanggal 30 Mei 2008 PT Personel Alih Daya-Jakarta Tgl. Selesai 31 des 2008 Pengadaan Jasa Pengemudi Nilai Konrak Rp359.507.988,00 (termasuk PPN) PPH, THR, Jamsostek, dan Askes yang diperhitungkan dalam Tagihan: PPH 7.980.000,00

THR 13.300.056

Realisasi Pembayaran : PPh THR

0 6.650.028

Selisih Lebih Pembayaran 7.980.000 6.650.028 14.630.028

Jamsostek Tarif Total 57.600 518.400 48.000 432.000 46.685 1.260.495 46.685 18.907.425 21.118.320

4 Kontrak No. 01/SP/PPK.DGAH/KPK/I/2008 Tanggal 2 Jan 2008 PT GRHA Humanindo Manajemen-Jakarta Tgl. Selesai 31 des 2008 Pengadaan Jasa Pengolahan LHKPN Nilai Konrak Rp3.215.178.745,00 (termasuk PPN) Jamsostek, THR, dan Askes yang diperhitungkan dalam tagihan :

No 1 2 3 4

Uraian Supervisor Staf senior Staf Team leader

Jml 4 14 62 1 81

Jk Waktu 12 12 12 12

Jamsostek Tarip/bulan Total 73.133 3.510.384 71.510 12.013.680 70.799 52.674.456 100.840 1.210.080 69.408.600

THR Total 6.960.000 18.060.000 67.580.000 2.150.000 94.750.000

Askes Tarip/bulan Total 84.000 4.032.000 84.000 14.112.000 84.000 62.496.000 84.000 1.008.000 81.648.000

Realisasi Pembayaran Jamsostek, THR, dan Askes Kepada yang berhak : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

Selisih Lebih Fee atas THR Kelebihan Pembayaran

Jamsostek 5.534.880 5.534.880 5.534.880 5.534.880 5.534.880 5.534.880 5.534.880 5.534.880 5.534.880 5.534.880 5.534.880 5.534.880 66.418.560 69.408.600 2.990.040

THR

Askes 65.334.453

Total

90.831.000

90.831.000 94.750.000 3.919.000

65.334.453 81.648.000 16.313.547

222.584.013 245.806.600 23.222.587 14.212.500 37.435.087

3

Kontrak No. PRJ/19/27/65/III/2008 Tanggal 31 Maret 2008 PT Personel Alih Daya-Jakarta Tgl. Selesai 31 Des 2008 Pengadaan Jasa Pengelolaan tenaga kerja April

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Uraian administrasi level 2 K/O administrasi level 2 s/O administrasi level 3 s/O administrasi level 4 s/O administrasi level 4 k/O administrasi level 5 s/O Sekretaris level 1S/O Sekretaris level 2S/O kurir level 1 k/o kurir level 2 k/o administrasi hukum level 1 s/o pramusaji level 1 k/o pramusaji level 1 s/o office boy level 1 s/o office boy level 1 k/o

Jml 2 6 3 1 1 1 1 1 1 1 7 3 3 1 32

PPH Tarip/bln 77.500 77.500 85.000 90.000 90.000 105.000 90.000 127.500 75.000 82.500 85.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Total 155.000 465.000 255.000 90.000 90.000 105.000 90.000 127.500 82.500 85.000 420.000 180.000 180.000 60.000 2.385.000

THR Tarip/bln 110.833 110.883 123.333 131.667 131.667 156.667 131.667 194.167 106.667 119.167 123.333 91.667 91.667 91.667 91.667

Total 221.666 665.298 369.999 131.667 131.667 156.667 131.667 194.167 119.167 123.333 641.669 275.001 275.001 91.667 3.528.636

Jamsostek 4,24% Tarip/bln Total 56.392 112.784 56.392 338.352 62.752 188.256 66.992 66.992 66.992 66.992 79.712 79.712 66.992 66.992 98.792 98.792 54.272 60.632 60.632 62.752 62.752 46.640 326.480 46.640 139.920 46.640 139.920 46.640 46.640 1.795.216

Kesehatan Tarip/bln Total 154.500 309.000 154.500 927.000 154.500 463.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 1.081.500 154.500 463.500 154.500 463.500 154.500 154.500 4.944.000

Total 221.666 665.298 246.666 131.667 131.667 156.667 131.667 194.167 119.167 123.333 641.669 275.001 275.001 91.667 3.405.303

Jamsostek 4,24% Tarip/bln Total 56.392 112.784 56.392 338.352 62.752 125.504 66.992 66.992 66.992 66.992 79.712 79.712 66.992 66.992 98.792 98.792 54.272 60.632 60.632 62.752 62.752 46.640 326.480 46.640 139.920 46.640 139.920 46.640 46.640 1.732.464

Kesehatan Tarip/bln Total 154.500 309.000 154.500 927.000 154.500 309.000 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 1.081.500 154.500 463.500 154.500 463.500 154.500 154.500 4.789.500

Total 221.666 665.298 246.666 131.667 131.667 156.667 131.667 194.167 119.167 123.333 641.669 275.001 275.001 91.667 3.405.303

Jamsostek 4,24% Tarip/bln Total 56.392 112.784 56.392 338.352 62.752 125.504 66.992 66.992 66.992 66.992 79.712 79.712 66.992 66.992 98.792 98.792 54.272 60.632 60.632 62.752 62.752 46.640 326.480 46.640 139.920 46.640 139.920 46.640 46.640 1.732.464

Kesehatan Tarip/bln Total 154.500 309.000 154.500 927.000 154.500 309.000 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 1.081.500 154.500 463.500 154.500 463.500 154.500 154.500 4.789.500

MEI No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Uraian administrasi level 2 K/O administrasi level 2 s/O administrasi level 3 s/O administrasi level 4 s/O administrasi level 4 k/O administrasi level 5 s/O Sekretaris level 1S/O Sekretaris level 2S/O kurir level 1 k/o kurir level 2 k/o administrasi hukum level 1 s/o pramusaji level 1 k/o pramusaji level 1 s/o office boy level 1 s/o office boy level 1 k/o

Jml 2 6 2 1 1 1 1 1 1 1 7 3 3 1 31

PPH Tarip/bln 77.500 77.500 85.000 90.000 90.000 105.000 90.000 127.500 75.000 82.500 85.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Total 155.000 465.000 170.000 90.000 90.000 105.000 90.000 127.500 82.500 85.000 420.000 180.000 180.000 60.000 2.300.000

THR Tarip/bln 110.833 110.883 123.333 131.667 131.667 156.667 131.667 194.167 106.667 119.167 123.333 91.667 91.667 91.667 91.667

JUNI No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Uraian administrasi level 2 K/O administrasi level 2 s/O administrasi level 3 s/O administrasi level 4 s/O administrasi level 4 k/O administrasi level 5 s/O Sekretaris level 1S/O Sekretaris level 2S/O kurir level 1 k/o kurir level 2 k/o administrasi hukum level 1 s/o pramusaji level 1 k/o pramusaji level 1 s/o office boy level 1 s/o office boy level 1 k/o

Jml 2 6 2 1 1 1 1 1 1 1 7 3 3 1 31

PPH Tarip/bln 77.500 77.500 85.000 90.000 90.000 105.000 90.000 127.500 75.000 82.500 85.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Total 155.000 465.000 170.000 90.000 90.000 105.000 90.000 127.500 82.500 85.000 420.000 180.000 180.000 60.000 2.300.000

THR Tarip/bln 110.833 110.883 123.333 131.667 131.667 156.667 131.667 194.167 106.667 119.167 123.333 91.667 91.667 91.667 91.667

JULI No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Uraian administrasi level 2 K/O administrasi level 2 s/O administrasi level 3 s/O administrasi level 4 s/O administrasi level 4 k/O administrasi level 5 s/O Sekretaris level 1S/O Sekretaris level 2S/O kurir level 1 k/o kurir level 2 k/o administrasi hukum level 1 s/o pramusaji level 1 k/o pramusaji level 1 s/o office boy level 1 s/o office boy level 1 k/o

Jml 2 6 2 1 1 1 1 1 1 1 7 3 3 1 31

PPH Tarip/bln 77.500 77.500 85.000 90.000 90.000 105.000 90.000 127.500 75.000 82.500 85.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Total 155.000 465.000 170.000 90.000 90.000 105.000 90.000 127.500 82.500 85.000 420.000 180.000 180.000 60.000 2.300.000

THR Tarip/bln 110.833 110.883 123.333 131.667 131.667 156.667 131.667 194.167 106.667 119.167 123.333 91.667 91.667 91.667 91.667

Total 221.666 665.298 246.666 131.667 131.667 156.667 131.667 194.167 119.167 123.333 641.669 275.001 275.001 91.667 3.405.303

Jamsostek 4,24% Tarip/bln Total 56.392 112.784 56.392 338.352 62.752 125.504 66.992 66.992 66.992 66.992 79.712 79.712 66.992 66.992 98.792 98.792 54.272 60.632 60.632 62.752 62.752 46.640 326.480 46.640 139.920 46.640 139.920 46.640 46.640 1.732.464

Kesehatan Tarip/bln Total 154.500 309.000 154.500 927.000 154.500 309.000 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 1.081.500 154.500 463.500 154.500 463.500 154.500 154.500 4.789.500

Total 221.666 554.415 369.999 131.667 131.667 156.667 131.667 194.167 106.667 119.167 123.333 641.669 275.001 275.001 91.667 3.524.420

Jamsostek 4,24% Tarip/bln Total 56.392 112.784 56.392 281.960 62.752 188.256 66.992 66.992 66.992 66.992 79.712 79.712 66.992 66.992 98.792 98.792 54.272 54.272 60.632 60.632 62.752 62.752 326.480 46.640 46.640 139.920 46.640 139.920 46.640 46.640 1.793.096

Kesehatan Tarip/bln Total 154.500 309.000 154.500 772.500 154.500 463.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 1.081.500 154.500 463.500 154.500 463.500 154.500 154.500 4.944.000

Total 221.666 554.415 369.999 131.667 131.667 156.667 131.667 194.167 106.667 119.167 123.333 641.669 275.001 275.001 91.667 3.524.420

Jamsostek 4,24% Tarip/bln Total 56.392 112.784 56.392 281.960 62.752 188.256 66.992 66.992 66.992 66.992 79.712 79.712 66.992 66.992 98.792 98.792 54.272 54.272 60.632 60.632 62.752 62.752 46.640 326.480 46.640 139.920 46.640 139.920 46.640 46.640 1.793.096

Kesehatan Tarip/bln Total 154.500 309.000 154.500 772.500 154.500 463.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 1.081.500 154.500 463.500 154.500 463.500 154.500 154.500 4.944.000

Total 221.666 554.415 369.999 131.667 131.667 156.667 131.667 194.167 106.667 119.167 123.333 641.669 275.001 275.001 91.667 3.524.420

Jamsostek 4,24% Tarip/bln Total 56.392 112.784 56.392 281.960 62.752 188.256 66.992 66.992 66.992 66.992 79.712 79.712 66.992 66.992 98.792 98.792 54.272 54.272 60.632 60.632 62.752 62.752 46.640 326.480 46.640 139.920 46.640 139.920 46.640 46.640 1.793.096

Kesehatan Tarip/bln Total 154.500 309.000 154.500 772.500 154.500 463.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 1.081.500 154.500 463.500 154.500 463.500 154.500 154.500 4.944.000

Agustus No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Uraian administrasi level 2 K/O administrasi level 2 s/O administrasi level 3 s/O administrasi level 4 s/O administrasi level 4 k/O administrasi level 5 s/O Sekretaris level 1S/O Sekretaris level 2S/O kurir level 1 k/o kurir level 2 k/o administrasi hukum level 1 s/o pramusaji level 1 k/o pramusaji level 1 s/o office boy level 1 s/o office boy level 1 k/o

Jml 2 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 7 3 3 1 32

PPH Tarip/bln 77.500 77.500 85.000 90.000 90.000 105.000 90.000 127.500 75.000 82.500 85.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Total 155.000 387.500 255.000 90.000 90.000 105.000 90.000 127.500 75.000 82.500 85.000 420.000 180.000 180.000 60.000 2.382.500

THR Tarip/bln 110.833 110.883 123.333 131.667 131.667 156.667 131.667 194.167 106.667 119.167 123.333 91.667 91.667 91.667 91.667

September No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Uraian administrasi level 2 K/O administrasi level 2 s/O administrasi level 3 s/O administrasi level 4 s/O administrasi level 4 k/O administrasi level 5 s/O Sekretaris level 1S/O Sekretaris level 2S/O kurir level 1 k/o kurir level 2 k/o administrasi hukum level 1 s/o pramusaji level 1 k/o pramusaji level 1 s/o office boy level 1 s/o office boy level 1 k/o

Jml 2 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 7 3 3 1 32

PPH Tarip/bln 77.500 77.500 85.000 90.000 90.000 105.000 90.000 127.500 75.000 82.500 85.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Total 155.000 387.500 255.000 90.000 90.000 105.000 90.000 127.500 75.000 82.500 85.000 420.000 180.000 180.000 60.000 2.382.500

THR Tarip/bln 110.833 110.883 123.333 131.667 131.667 156.667 131.667 194.167 106.667 119.167 123.333 91.667 91.667 91.667 91.667

Oktober No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Uraian administrasi level 2 K/O administrasi level 2 s/O administrasi level 3 s/O administrasi level 4 s/O administrasi level 4 k/O administrasi level 5 s/O Sekretaris level 1S/O Sekretaris level 2S/O kurir level 1 k/o kurir level 2 k/o administrasi hukum level 1 s/o pramusaji level 1 k/o pramusaji level 1 s/o office boy level 1 s/o office boy level 1 k/o

Jml 2 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 7 3 3 1 32

PPH Tarip/bln 77.500 77.500 85.000 90.000 90.000 105.000 90.000 127.500 75.000 82.500 85.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Total 155.000 387.500 255.000 90.000 90.000 105.000 90.000 127.500 75.000 82.500 85.000 420.000 180.000 180.000 60.000 2.382.500

THR Tarip/bln 110.833 110.883 123.333 131.667 131.667 156.667 131.667 194.167 106.667 119.167 123.333 91.667 91.667 91.667 91.667

No

Uraian

Jml

Uraian

Jml

PPH Tarip/bln

Total

THR Tarip/bln

Jamsostek 4,24% Tarip/bln Total

Kesehatan Tarip/bln Total

Total 221.666 554.415 369.999 131.667 131.667 156.667 131.667 194.167 106.667 119.167 123.333 641.669 275.001 275.001 91.667 3.524.420

Jamsostek 4,24% Tarip/bln Total 56.392 112.784 56.392 281.960 62.752 188.256 66.992 66.992 66.992 66.992 79.712 79.712 66.992 66.992 98.792 98.792 54.272 54.272 60.632 60.632 62.752 62.752 46.640 326.480 46.640 139.920 46.640 139.920 46.640 46.640 1.793.096

Kesehatan Tarip/bln Total 154.500 309.000 154.500 772.500 154.500 463.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 1.081.500 154.500 463.500 154.500 463.500 154.500 154.500 4.944.000

Total 221.666 554.415 369.999 131.667 131.667 156.667 131.667 194.167 106.667 119.167 123.333 641.669 275.001 275.001 91.667 3.524.420

Jamsostek 4,24% Tarip/bln Total 56.392 112.784 56.392 281.960 62.752 188.256 66.992 66.992 66.992 66.992 79.712 79.712 66.992 66.992 98.792 98.792 54.272 54.272 60.632 60.632 62.752 62.752 326.480 46.640 46.640 139.920 46.640 139.920 46.640 46.640 1.793.096

Kesehatan Tarip/bln Total 154.500 309.000 154.500 772.500 154.500 463.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 1.081.500 154.500 463.500 154.500 463.500 154.500 154.500 4.944.000

Total

Nopember No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

administrasi level 2 K/O administrasi level 2 s/O administrasi level 3 s/O administrasi level 4 s/O administrasi level 4 k/O administrasi level 5 s/O Sekretaris level 1S/O Sekretaris level 2S/O kurir level 1 k/o kurir level 2 k/o administrasi hukum level 1 s/o pramusaji level 1 k/o pramusaji level 1 s/o office boy level 1 s/o office boy level 1 k/o

2 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 7 3 3 1 32

PPH Tarip/bln 77.500 77.500 85.000 90.000 90.000 105.000 90.000 127.500 75.000 82.500 85.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Total 155.000 387.500 255.000 90.000 90.000 105.000 90.000 127.500 75.000 82.500 85.000 420.000 180.000 180.000 60.000 2.382.500

THR Tarip/bln 110.833 110.883 123.333 131.667 131.667 156.667 131.667 194.167 106.667 119.167 123.333 91.667 91.667 91.667 91.667

Desember No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Uraian administrasi level 2 K/O administrasi level 2 s/O administrasi level 3 s/O administrasi level 4 s/O administrasi level 4 k/O administrasi level 5 s/O Sekretaris level 1S/O Sekretaris level 2S/O kurir level 1 k/o kurir level 2 k/o administrasi hukum level 1 s/o pramusaji level 1 k/o pramusaji level 1 s/o office boy level 1 s/o office boy level 1 k/o

Jml 2 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 7 3 3 1 32

PPH Tarip/bln 77.500 77.500 85.000 90.000 90.000 105.000 90.000 127.500 75.000 82.500 85.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Total 155.000 387.500 255.000 90.000 90.000 105.000 90.000 127.500 75.000 82.500 85.000 420.000 180.000 180.000 60.000 2.382.500

THR Tarip/bln 110.833 110.883 123.333 131.667 131.667 156.667 131.667 194.167 106.667 119.167 123.333 91.667 91.667 91.667 91.667