Laporan Bpk 2008 - Kejaksaan Agung
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Laporan Bpk 2008 - Kejaksaan Agung as PDF for free.
More details
- Words: 40,355
- Pages: 143
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008
Nomor : 41a/HP/XIV/04/09 Tanggal : 30 April 2009
DAFTAR ISI
Halaman DAFTAR ISI.................................................................................................................. 1 SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEJAKSAAN RI TAHUN 2008 ........................................................... 2 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.................... 3 GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN ..................................................................... 5 1. Dasar Hukum Pemeriksaan................................................................................ 5 2. Tujuan Pemeriksaan........................................................................................... 5 3. Sasaran Pemeriksaan.......................................................................................... 5 4. Standar Pemeriksaan .......................................................................................... 5 5. Metode Pemeriksaan .......................................................................................... 6 6. Jangka Waktu Pemeriksaan ............................................................................... 6 7. Obyek Pemeriksaan ........................................................................................... 6 8. Batasan Pemeriksaan ......................................................................................... 6 LAPORAN KEUANGAN KEJAKSAAN RI TAHUN 2008
BPK-RI
LHP Opini - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 1 dari 7
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEJAKSAAN RI TAHUN 2008
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2008 terdiri dari 3 (tiga) laporan sebagai berikut: 1.
Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan. Laporan I berisi: (a) Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK atas kewajaran Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2008; (b) Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2008, dan; (c) Gambaran umum pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar pemeriksaan, metode pemeriksaan, waktu pemeriksaan, obyek pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan.
2.
Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern. Laporan II berisi: (a) Resume Hasil Pemeriksaan; (b) Tindak lanjut temuan pemeriksaan SPI Tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007; dan (c) Temuan pemeriksaan SPI Tahun 2008.
3.
Laporan III: Laporan Perundang-undangan.
Hasil
Pemeriksaan
Kepatuhan
terhadap
Peraturan
Laporan III berisi: (a) Resume Hasil Pemeriksaan; (b) Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2005, 2006, dan 2007, dan; (c) Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2008.
BPK-RI
LHP Opini - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 2 dari 7
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Kejaksaan Republik Indonesia melalui Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-415/C/C.5/02/2009 tanggal 27 Februari 2009 telah menyampaikan Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2008 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Neraca per 31 Desember 2008 dan 2007, Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode Tahun 2008, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut merupakan tanggung jawab Jaksa Agung Republik Indonesia. Sebagaimana diungkapkan dalam Neraca Kejaksaan Republik Indonesia Per 31 Desember Tahun 2008, saldo Aset Lain-lain berupa Uang Pengganti adalah sebesar Rp7.709.390.588.719,55. Pencatatan dan pelaporan Uang Pengganti tersebut tidak memadai karena belum adanya prosedur yang memadai dan dibakukan oleh Kejaksaan Agung yang dapat menjamin akurasi data dalam pelaporan uang pengganti dalam LK Kejaksaan. Hal ini dibuktikan dengan Laporan Uang Pengganti belum terintegrasi dengan SAI dan saldo yang disajikan oleh Kejaksaan RI dhi. Jampidsus sebesar Rp7.709.390.588.719,55 tidak dapat dijelaskan oleh Kejaksaan RI dari wilayah (Kejati) atau satker (Kejari) mana saldo tersebut berasal, karena saldo tersebut dihasilkan dari penjumlahan manual secara global atas laporan yang dikirimkan oleh Kejati. BPK tidak dapat menerapkan prosedur lain untuk memperoleh keyakinan memadai terhadap kewajaran penilaian dan pengungkapan Uang Pengganti tersebut. Sebagaimana diungkapkan dalam Neraca Kejaksaan Republik Indonesia Per 31 Desember Tahun 2008, saldo Aset Tetap adalah sebesar Rp4.153.583.449.725,00. Pencatatan dan pelaporan akun Aset Tetap dalam Neraca Kejaksaan RI tidak memadai karena pencatatan Aset Tetap tidak dihasilkan dari SIMAK-BMN melainkan disusun secara manual dan tidak didukung oleh dokumen dan Arsip Data Komputer (ADK). Disamping itu, hasil inventarisasi dan revaluasi dari DJKN belum dijadikan sebagai saldo awal Aset Tetap tahun 2008 dan belum dilakukan rekonsiliasi laporan BMN baik secara intern antara UAKPB dengan UAKPA maupun dengan DJKN/KPKNL. BPK tidak dapat menerapkan prosedur lain untuk memperoleh keyakinan memadai terhadap kewajaran angka pada Akun Aset Tetap. Sebagaimana diungkapkan dalam Neraca Kejaksaan Republik Indonesia Per 31 Desember Tahun 2008, saldo akun Persediaan adalah sebesar Rp11.177.306.450,45 yang terdiri dari Persediaan Non Barang Rampasan sebesar Rp1.571.592.118,00 (meliputi alat perlengkapan pegawai, bahan konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, materai dan bahan baku) dan Persediaan Barang Rampasan sebesar Rp9.605.714.332,45. Pencatatan dan pelaporan akun Persediaan dalam Neraca Kejaksaan RI tidak memadai karena belum
BPK-RI
LHP Opini - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 3 dari 7
semua Kejati/Kejari/Cabjari melakukan inventarisasi fisik Persediaan secara periodik serta belum mencatat dan melaporkan Persediaan. Hal ini dibuktikan dengan Persediaan Non Barang Rampasan minimal sebesar Rp70.130.700,00 dan Persediaan Barang Rampasan minimal senilai Rp43.357.277.270,00 dan 2.045.158,57 satuan barang belum dicatat dalam Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2008. Disamping itu, belum ada mekanisme pencatatan barang rampasan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dhi. SIMAK BMN. BPK tidak dapat menerapkan prosedur lain untuk memperoleh keyakinan memadai terhadap kewajaran angka pada akun Persediaan. Sebagaimana diungkapkan dalam Neraca Kejaksaan Republik Indonesia per 31 Desember Tahun 2008, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp7.259.286.816,00. Jumlah di atas merupakan saldo kas/bank dari penerimaan uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas Negara pada tanggal neraca. Pencatatan dan pelaporan akun Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Neraca Kejaksaan RI tidak memadai yang dibuktikan dengan adanya saldo akun Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2005, 2006, 2007, dan 2008 yang belum dicatat penyelesaiannya, dan saldo akun Kas di Bendahara Pengeluaran yang bernilai negatif. BPK tidak dapat menerapkan prosedur lain untuk memperoleh keyakinan memadai terhadap kewajaran angka pada akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia Per 31 Desember Tahun 2008, saldo Pendapatan adalah sebesar Rp168.234.795.077,00. Pencatatan dan pelaporan akun Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran Kejaksaan RI tidak memadai yang dibuktikan dengan belum sepenuhnya dilakukan rekonsiliasi untuk menelusuri perbedaan data pendapatan antara Kejaksaan RI dan Departemen Keuangan. BPK tidak dapat menerapkan prosedur lain untuk memperoleh keyakinan memadai terhadap kewajaran angka pada akun Pendapatan. Karena permasalahan yang diuraikan dalam Paragraf 02 sampai dengan Paragraf 06 dan BPK tidak dapat melakukan prosedur lain, lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup memungkinkan untuk menyatakan pendapat, dan BPK tidak menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2008. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundanganundangan disajikan dalam Laporan Nomor 41b/HP/XIV/04/09 dan Nomor 41c/HP/XIV/04/09 Tanggal 30 April 2009, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini. Jakarta, 30 April 2009 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Roes Nelly, Ak. Register Negara No. D-24.608
BPK-RI
LHP Opini - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 4 dari 7
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN
1. Dasar Hukum Pemeriksaan a. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; d. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; e. Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) BPK TA 2009. 2. Tujuan Pemeriksaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Kejaksaan RI dan sebagai dukungan pemberian opini atas BA 69 dengan memperhatikan: a. Kesesuaian Laporan Keuangan Kejaksaan RI yang diperiksa dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); b. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP; c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). 3. Sasaran Pemeriksaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan BA 69 Tahun 2008 meliputi pengujian atas saldo atas akun-akun yang ada di neraca dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran. Sasaran pemeriksaan atas LK Kejaksaan RI dan BA 69 yang diterima Kejaksaan RI meliputi: a. Pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan atas LK Kejaksaan RI Tahun 2007, 2006, 2005, dan 2004; b. Penilaian kepatuhan atas ketentuan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan pendapatan, belanja, pembiayaan, kas dan bank, investasi, aset tetap dan utang; c. Penilaian efektivitas pengendalian intern atas pengelolaan rekonsiliasi pendapatan dan belanja, rekening, piutang, aset tetap, dan utang; dan d. Pengujian substantif atas transaksi-transaksi TA 2008 atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 4. Standar Pemeriksaan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
BPK-RI
LHP Opini - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 5 dari 7
5. Metode Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan risiko, yang dirancang untuk menemukan kesalahan dan penyimpangan informasi atas laporan keuangan dengan menelaah operasional instansi. Pemeriksaan dimulai dengan melakukan penelaahan kegiatan operasi guna menentukan area resiko penting yang seharusnya menjadi fokus pemeriksaan untuk meyakinkan pencatatan dan pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan. Dalam menganalisis dan menguji proses akuntansi dan pelaporan instansi, BPK telah melakukan prosedur-prosedur di bawah ini: a. Memahami dan menguji sistem akuntansi dan pelaporan yang dipakai dan diterapkan oleh instansi saat ini apakah telah mengikuti sistem akuntansi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. b. Menganalisis penerapan proses akuntansi dan pelaporan instansi, termasuk efektivitas pengendalian intern yang digunakan untuk mengurangi resiko salah saji dan kesalahan yang disengaja. c. Menelaah kecukupan pengendalian intern yang berhubungan dengan sistem akuntansi dan pelaporan. d. Menelaah keakuratan, kelengkapan, keberadaan, penilaian, pisah batas, kepemilikan, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dan pelaporan. Pemeriksaan ini juga mencakup pengujian pengendalian, prosedur analitis, dan pengujian substantif untuk menilai efektivitas pengendalian oleh instansi dan kewajaran penyajian laporan keuangan instansi. Selain itu, BPK juga melakukan pemantauan tindak lanjut yang telah dilaksanakan Kejaksaan RI atas permasalahan yang ditemukan pada pemeriksaan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007. 6. Jangka Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilaksanakan dimulai tanggal 12 Februari 2009 dan berakhir pada tanggal 08 April 2009. 7. Obyek Pemeriksaan a. Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2008 dan kekayaan negara lainnya yang termasuk dalam Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Laporan Keuangan BA 69 (Belanja Lain-lain) yang diterima Kejaksaan RI pada TA 2008. 8. Batasan Pemeriksaan Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.
BPK-RI
LHP Opini - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 6 dari 7
Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan. Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang terjadi. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan. Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, kami hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BPK-RI
LHP Opini - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 7 dari 7
LAPORAN KEUANGAN (ASERSI FINAL) KEJAKSAAN RI TAHUN 2008
Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru JAKARTA SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008
Halaman 1 dari 26
LAPORAN REALISASI ANGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 006 KEJAKSAAN RI 2008 No.
URAIAN
1
2
A
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
A.1
PENERIMAAN DALAM NEGERI
A.1.a
Penerimaan Perpajakan
A.1.b
Penerimaan Negara Bukan Pajak
A.2
HIBAH JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH
B
BELANJA
B.1
Rupiah Murni
B.3
REALISASI
REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
% REALISASI ANGGARAN
3
4
5
6
7
11.171.051.225,00
168.234.795.077,00
157.063.743.852,00
1.505,99
0,00
0,00
0,00
-
11.171.051.225,00
168.234.795.077,00
157.063.743.852,00
1.505,99
-
-
-
11.171.051.225,00
168.234.795.077,00
157.063.743.852,00
1.505,99
1.840.712.038.000,00
1.621.986.753.684,00
(218.725.284.316,00)
88,12
Belanja Pegawai
929.333.528.000,00
831.214.603.608,00
(98.118.924.392,00)
89,44
Belanja Barang
559.322.351.000,00
455.777.565.118,00
(103.544.785.882,00)
81,49
Belanja Modal
352.056.159.000,00
334.994.584.958,00
(17.061.574.042,00)
95,15
-
-
-
-
Pembayaran Bunga Utang
B.2
ANGGARAN
Ref.
Subsidi
-
-
-
-
Hibah
-
-
-
-
Bantuan Sosial
-
-
-
-
Belanja lain-lain
-
-
-
-
Pinjaman Luar Negeri
-
Belanja Pegawai
-
-
-
-
Belanja Barang
-
-
-
-
Belanja Modal
-
-
-
-
Pembayaran Bunga Utang
-
-
-
-
Subsidi
-
-
-
-
Hibah
-
-
-
-
Bantuan Sosial
-
-
-
-
Belanja lain-lain
-
-
-
-
-
-
-
-
Hibah
Halaman 2 dari 26
LAPORAN REALISASI ANGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 006 KEJAKSAAN RI 2008 No.
URAIAN
1 B.3
2 Hibah
% REALISASI ANGGARAN
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Belanja Barang
-
-
-
-
Belanja Modal
-
-
-
-
Pembayaran Bunga Utang
-
-
-
-
Subsidi
-
-
-
-
Hibah
-
-
-
-
Bantuan Sosial
-
-
-
-
C
PEMBIAYAAN
C.1
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)
-
-
-
-
1.840.712.038.000,00
1.621.986.753.684,00
(218.725.284.316,00)
88,12
Perbankan Dalam Negeri Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)
C.2
PEMBIAYAAN LUAR NEGERI
C.2.a
Penarikan Pinjaman Luar Negeri Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
C.2.b
REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
-
JUMLAH BELANJA
C.1.b
REALISASI
Belanja Pegawai
Belanja lain-lain
C.1.a
ANGGARAN
Ref.
JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 + C.2)
Halaman 3 dari 26
NERACA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA PER 31 DESEMBER 2008
Halaman 4 dari 26
NERACA TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER 31 DESEMBER 2008 DAN 2007 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 006 KEJAKSAAN RI NAMA PERKIRAAN
Ref.
1
2
JUMLAH
Kenaikan (Penurunan)
2008
2007
Jumlah
%
3
4
5
6
ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran
7.259.286.816,00
6.407.595.073,00
851.691.743,00
13,29
Kas di Bendahara Penerimaan
-
-
-
11.177.306.450,45
941.681.919,00
10.235.624.531,45
1.086,95
18.436.593.266,45
7.349.276.992,00
11.087.316.274,45
150,86
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP Tanah
717.759.328.950,00
135.696.809.583,00
582.062.519.367,00
428,94
Peralatan dan Mesin
1.481.819.071.511,00
501.695.202.902,00
980.123.868.609,00
195,36
Gedung dan Bangunan
1.250.082.764.274,00
328.096.366.984,00
921.986.397.290,00
281,01
Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Kontruksi Dalam Pengerjaan JUMLAH ASET TETAP
9.497.577.231,00
3.796.678.894,00
5.700.898.337,00
150,15
629.723.795.623,00
11.138.204.342,00
618.585.591.281,00
5.553,73
64.700.912.136,00
234.400.032.733,00
(169.699.120.597,00)
(72,40)
4.153.583.449.725,00
1.214.823.295.438,00
2.938.760.154.287,00
241,91
ASET LAINNYA Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
74.712.027,00
37.488.627,00
37.223.400,00
99,29
Tuntutan Ganti Rugi
91.000.000,00
92.200.000,00
(1.200.000,00)
(1,30)
7.709.390.588.719,55
7.597.289.491.528,88
112.101.097.190,67
1,48
7.709.556.300.746,55
7.597.419.180.155,88
112.137.120.590,67
1,48
11.881.576.343.738,00
8.819.591.752.585,88
3.061.984.591.152,12
34,72
7.259.286.816,00
6.407.595.073,00
851.691.743,00
13,29
JUMLAH KEWAJIBAN JK PENDEK
7.259.286.816,00
6.407.595.073,00
851.691.743,00
13,29
JUMLAH KEWAJIBAN
7.259.286.816,00
6.407.595.073,00
851.691.743,00
13,29
-
-
-
11.177.306.450,45
941.681.919,00
10.235.624.531,45
1.086,95
11.177.306.450,45
941.681.919,00
10.235.624.531,45
1.086,95
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
4.153.583.449.725,00
1.214.823.295.438,00
2.938.760.154.287,00
241,91
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
7.709.556.300.746,55
7.597.419.180.155,88
112.137.120.590,67
1,48
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI
11.863.139.750.471,55
8.812.242.475.593,88
3.050.897.274.877,67
34,62
JUMLAH EKUITAS DANA
11.874.317.056.922,00
8.813.184.157.512,88
3.061.132.899.409,12
34,73
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
11.881.576.343.738,00
8.819.591.752.585,88
3.061.984.591.152,12
34,72
Aset Lain-lain JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari KPPN Pendapatan Yang Ditangguhkan
EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Piutang Cadangan Persediaan JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR EKUITAS DANA INVESTASI
Halaman 5 dari 26
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008
Halaman 6 dari 26
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ASERSI FINAL A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum
A.1. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 51/PB/ tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. A.2. KEBIJAKAN TEKNIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Rencana Strategis
RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Pendapatan
PENDAPATAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Realisasi Pedapatan Tahun 2008 Rp168.234.795.077,00 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2007 Rp118.498.822.363,00 yaitu sebesar Rp49.735.972.714,00.
Belanja
BELANJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Realisasi belanja Tahun 2008 Rp1.621.986.753.684,00, anggaran ini 88,12 persen jika dibandingkan anggaran yang sebesar Rp1.840.712.038.000,00.
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2008 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kejaksaan RI termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah Kejaksaan RI seperti eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Kejaksaan RI disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan satuan kerja Kejaksaan RI Kejaksaan RI Tahun 2008 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp1.840.712.038.000,00 meliputi: •
Satuan kerja pusat/KP sebesar Rp437.842.358.000,00
•
Satuan kerja daerah/KD sebesar Rp1.402.869.680.000,00
Jumlah satuan kerja di lingkup Kejaksaan RI adalah 498 satker. Dari jumlah tersebut satker yang menyampaikan laporan keuangan dan
Halaman 7 dari 26
dikonsolidasikan sejumlah 498 satker (100 %), sedangkan yang tidak menyampaikan laporan keuangan sejumlah 0 satker (0 %). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel I Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon 1 Jumlah Jenis Kewenangan
Kode No
Uraian
KP
Eselon I
1
01
Jaksa Agung Muda Pembinaan Jumlah
KD
M
TM
M
5
-
493
5
-
493
DK TM
M
TM
Jumlah Satker
TP M
TM
Keterangan: M
= Menyampaikan LK
TM = Tidak menyampaikan LK Selain memperoleh dana dari DIPA BA 06, juga mengelola dana yang berasal BA 069 (Belanja Lain-lain) sebesar Rp9.062.406.000,00. Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Kejaksaan RI. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja. 2. Neraca Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah Kejaksaan RI dan disusun melalui SAI. 3. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai. Data BMN yang disajikan dalam neraca ini belum seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN. Jumlah satuan kerja di lingkup Kejaksaan RI adalah 498 satker. Dari jumlah tersebut satker yang telah menyampaikan laporan barang dan dikonsolidasikan sejumlah 409 satker (82%), sedangkan yang tidak menyampaikan laporan barang sejumlah 89 satker (18%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.
Halaman 8 dari 26
Tabel 2 Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon 1 Jumlah Jenis Kewenangan
Kode No
Uraian
KP
Eselon I M
1
00601
JAMBIN
3
KD TM
M
DK TM
M
TM
Jumlah Satker
TP M
TM
406
2 3 4 5 Jumlah
Keterangan: M
= Menyampaikan Laporan Barang
TM = Tidak menyampaikan Laporan Barang Kebijakan Akuntansi
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN. Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2008 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Kejaksaan RI adalah :
Pendapatan
(1) Pendapatan
Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Belanja
(2) Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat
Halaman 9 dari 26
terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi. (3) Aset
Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Aset Lancar
a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: -
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
b. Investasi **)
Investasi
Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat **)
jika terdapat transaksi investasi pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan
.
Halaman 10 dari 26
ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen. (i) Investasi Non Permanen Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya. Investasi Non Permanen meliputi: Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui Subsidiary Loan Agreement (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda. Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR. (ii) Investasi Permanen Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan. Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam
Halaman 11 dari 26
bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan non earning asset atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Aset Tetap
c. Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2008 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan
olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama
dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset Lainnya
d. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak
Halaman 12 dari 26
usaha yang dimiliki. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Di samping itu, piutang macet kementerian negara/lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.
Kewajiban
(4) Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundangundangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan
Halaman 13 dari 26
menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
Ekuitas Dana
(5) Ekuitas Dana
Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN Menjelaskan realisasi anggaran pada TA 2008 dengan menyebutkan jumlah rupiah realisasi dan persentase dari anggarannya, yang terdiri dari: 1. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah a. Penerimaan Perpajakan (khusus Departemen Keuangan) b. Penerimaan Negara Bukan Pajak c. Penerimaan Hibah 2. Realisasi Belanja Negara a. Belanja Rupiah Murni b. Belanja Pinjaman Luar Negeri c. Belanja Rupiah Pendamping d. Belanja Hibah e. Belanja PNBP f. Belanja BLU
-Penrimaan hibah
Rp
- Rp
-
2 Realisasi Belanja Negara - Belanja Rupiah Murni
Rp
1.840.712.038.000 Rp
1.621.986.753.684
88,12%
Rp
1.840.712.038.000 Rp
1.621.986.753.684
88,12%
- Belanja Pinjaman LN
Rp
- Rp
-
#DIV/0!
- Belanja Rupiah Pendamping
Rp
- Rp
-
#DIV/0!
- Belanja Hibah
Rp
- Rp
-
#DIV/0!
- Belanja PNBP
Rp
- Rp
-
#DIV/0!
- Belanja BLU
Rp
- Rp
-
#DIV/0!
#DIV/0!
Halaman 14 dari 26
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah Contoh Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2008 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:
Realisasi Pendapatan per Jenis Penerimaan
Juta Rupiahh
153.582.753.971 153.275.588.463 152.968.422.955 152.661.257.447 151.432.595.415 152.354.091.939 152.046.926.431 151.739.760.923 151.125.429.907 150.818.264.400 150.511.098.892 150.203.933.384 149.896.767.876 149.589.602.368 149.282.436.860 148.975.271.352 148.668.105.844 148.360.940.336 148.053.774.828 147.746.609.320 147.439.443.812 147.132.278.304 146.825.112.796 146.517.947.288 146.210.781.780 145.903.616.272 145.596.450.765 145.289.285.257 144.982.119.749 144.674.954.241 144.367.788.733 144.060.623.225 143.753.457.717 143.446.292.209 143.139.126.701 142.831.961.193 142.524.795.685 142.217.630.177 141.910.464.669 141.603.299.161 141.296.133.653 140.988.968.145 140.681.802.637 140.374.637.129 140.067.471.622 139.760.306.114 139.453.140.606 139.145.975.098 138.838.809.590 138.531.644.082 138.224.478.574 137.917.313.066 137.610.147.558 137.302.982.050 136.995.816.542 136.688.651.034 136.381.485.526 136.074.320.018 135.767.154.510 135.459.989.002 135.152.823.494 134.845.657.987 134.538.492.479 134.231.326.971 133.924.161.463 133.616.995.955 133.309.830.447 133.002.664.939 132.695.499.431 132.388.333.923 132.081.168.415 131.774.002.907 131.466.837.399 131.159.671.891 130.852.506.383 130.545.340.875 130.238.175.367 129.931.009.859 129.623.844.352 129.316.678.844 129.009.513.336 128.702.347.828 128.395.182.320 128.088.016.812 127.780.851.304 127.473.685.796 127.166.520.288 126.859.354.780 126.552.189.272 126.245.023.764 125.937.858.256 125.630.692.748 125.323.527.240 125.016.361.732 124.709.196.224 124.402.030.717 124.094.865.209 123.787.699.701 123.480.534.193 123.173.368.685 122.866.203.177 122.559.037.669 122.251.872.161 121.944.706.653 121.637.541.145 121.330.375.637 121.023.210.129 120.716.044.621 120.408.879.113 120.101.713.605 119.794.548.097 119.487.382.589 119.180.217.081 118.873.051.574 118.565.886.066 118.258.720.558 117.951.555.050 117.644.389.542 117.337.224.034 117.030.058.526 116.722.893.018 116.415.727.510 116.108.562.002 115.801.396.494 115.494.230.986 115.187.065.478 114.879.899.970 114.572.734.462 114.265.568.954 113.958.403.446 113.651.237.939 113.344.072.431 113.036.906.923 112.729.741.415 112.422.575.907 112.115.410.399 111.808.244.891 111.501.079.383 111.193.913.875 110.886.748.367 110.579.582.859 110.272.417.351 109.965.251.843 109.658.086.335 109.350.920.827 109.043.755.319 108.736.589.811 108.429.424.304 108.122.258.796 107.815.093.288 107.507.927.780 107.200.762.272 106.893.596.764 106.586.431.256 106.279.265.748 105.972.100.240 105.664.934.732 105.357.769.224 105.050.603.716 104.743.438.208 104.436.272.700 104.129.107.192 103.821.941.684 103.514.776.176 103.207.610.669 102.900.445.161 102.593.279.653 102.286.114.145 101.978.948.637 101.671.783.129 101.364.617.621 101.057.452.113 100.750.286.605 100.443.121.097 100.135.955.589 99.828.790.081 99.521.624.573 99.214.459.065 98.907.293.557 98.600.128.049 98.292.962.541 97.985.797.033 97.678.631.526 97.371.466.018 97.064.300.510 96.757.135.002 96.449.969.494 96.142.803.986 95.835.638.478 95.528.472.970 95.221.307.462 94.914.141.954 94.606.976.446 94.299.810.938 93.992.645.430 93.685.479.922 93.378.314.414 93.071.148.906 92.763.983.398 92.456.817.891 92.149.652.383 91.842.486.875 91.535.321.367 91.228.155.859 90.920.990.351 90.613.824.843 90.306.659.335 89.999.493.827 89.692.328.319 89.385.162.811 89.077.997.303 88.770.831.795 88.463.666.287 88.156.500.779 87.849.335.271 87.542.169.763 87.235.004.256 86.927.838.748 86.620.673.240 86.313.507.732 86.006.342.224 85.699.176.716 85.392.011.208 85.084.845.700 84.777.680.192 84.470.514.684 84.163.349.176 83.856.183.668 83.549.018.160 83.241.852.652 82.934.687.144 82.627.521.636 82.320.356.128 82.013.190.621 81.706.025.113 81.398.859.605 81.091.694.097 80.784.528.589 80.477.363.081 80.170.197.573 79.863.032.065 79.555.866.557 79.248.701.049 78.941.535.541 78.634.370.033 78.327.204.525 78.020.039.017 77.712.873.509 77.405.708.001 77.098.542.493 76.791.376.986 76.484.211.478 76.177.045.970 75.869.880.462 75.562.714.954 75.255.549.446 74.948.383.938 74.641.218.430 74.334.052.922 74.026.887.414 73.719.721.906 73.412.556.398 73.105.390.890 72.798.225.382 72.491.059.874 72.183.894.366 71.876.728.858 71.569.563.350 71.262.397.843 70.955.232.335 70.648.066.827 70.340.901.319 70.033.735.811 69.726.570.303 69.419.404.795 69.112.239.287 68.805.073.779 68.497.908.271 68.190.742.763 67.883.577.255 67.576.411.747 67.269.246.239 66.962.080.731 66.654.915.223 66.347.749.715 66.040.584.208 65.733.418.700 65.426.253.192 65.119.087.684 64.811.922.176 64.504.756.668 64.197.591.160 63.890.425.652 63.583.260.144 63.276.094.636 62.968.929.128 62.661.763.620 62.354.598.112 62.047.432.604 61.740.267.096 61.433.101.588 61.125.936.080 60.818.770.573 60.511.605.065 60.204.439.557 59.897.274.049 59.590.108.541 59.282.943.033 58.975.777.525 58.668.612.017 58.361.446.509 58.054.281.001 57.747.115.493 57.439.949.985 57.132.784.477 56.825.618.969 56.518.453.461 56.211.287.953 55.904.122.445 55.596.956.938 55.289.791.430 54.982.625.922 54.675.460.414 54.368.294.906 54.061.129.398 53.753.963.890 53.446.798.382 53.139.632.874 52.832.467.366 52.525.301.858 52.218.136.350 51.910.970.842 51.603.805.334 51.296.639.826 50.989.474.318 50.682.308.810 50.375.143.302 50.067.977.795 49.760.812.287 49.453.646.779 49.146.481.271 48.839.315.763 48.532.150.255 48.224.984.747 47.917.819.239 47.610.653.731 47.303.488.223 46.996.322.715 46.689.157.207 46.381.991.699 46.074.826.191 45.767.660.683 45.460.495.175 45.153.329.667 44.846.164.160 44.538.998.652 44.231.833.144 43.924.667.636 43.617.502.128 43.310.336.620 43.003.171.112 42.696.005.604 42.388.840.096 42.081.674.588 41.774.509.080 41.467.343.572 41.160.178.064 40.853.012.556 40.545.847.048 40.238.681.540 39.931.516.032 39.624.350.525 39.317.185.017 39.010.019.509 38.702.854.001 38.395.688.493 38.088.522.985 37.781.357.477 37.474.191.969 37.167.026.461 36.859.860.953 36.552.695.445 36.245.529.937 35.938.364.429 35.631.198.921 35.324.033.413 35.016.867.905 34.709.702.397 34.402.536.890 34.095.371.382 33.788.205.874 33.481.040.366 33.173.874.858 32.866.709.350 32.559.543.842 32.252.378.334 31.945.212.826 31.638.047.318 31.330.881.810 31.023.716.302 30.716.550.794 30.409.385.286 30.102.219.778 29.795.054.270 29.487.888.762 29.180.723.254 28.873.557.747 28.566.392.239 28.259.226.731 27.952.061.223 27.644.895.715 27.337.730.207 27.030.564.699 26.723.399.191 26.416.233.683 26.109.068.175 25.801.902.667 25.494.737.159 25.187.571.651 24.880.406.143 24.573.240.635 24.266.075.127 23.958.909.619 23.651.744.112 23.344.578.604 23.037.413.096 22.730.247.588 22.423.082.080 22.115.916.572 21.808.751.064 21.501.585.556 21.194.420.048 20.887.254.540 20.580.089.032 20.272.923.524 19.965.758.016 19.658.592.508 19.351.427.000 19.044.261.492 18.737.095.984 18.429.930.477 18.122.764.969 17.815.599.461 17.508.433.953 17.201.268.445 16.894.102.937 16.586.937.429 16.279.771.921 15.972.606.413 15.665.440.905 15.358.275.397 15.051.109.889 14.743.944.381 14.436.778.873 14.129.613.365 13.822.447.857 13.515.282.349 13.208.116.842 12.900.951.334 12.593.785.826 12.286.620.318 11.979.454.810 11.672.289.302 11.365.123.794 11.057.958.286 10.750.792.778 10.443.627.270 10.136.461.762 9.829.296.254 9.522.130.746 9.214.965.238 8.907.799.730 8.600.634.222 8.293.468.714 7.986.303.206 7.679.137.699 7.371.972.191 7.064.806.683 6.757.641.175 6.450.475.667 6.143.310.159 5.836.144.651 5.528.979.143 5.221.813.635 4.914.648.127 4.607.482.619 4.300.317.111 3.993.151.603 3.685.986.095 3.378.820.587 3.071.655.079 2.764.489.571 2.457.324.064 2.150.158.556 1.842.993.048 1.535.827.540 1.228.662.032 921.496.524 614.331.016 307.165.508 0
Pendapatan Pajak
Pendapatan PNBP
Pendapatan Hibah
2007 2008 2008 2007
Grafik: Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2008
Realisasi PNBP
B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2008 sebesar Rp168.234.795.077,00 dan untuk Tahun 2007 sebesar Rp118.498.822.363,00.
Realisasi Belanja Negara
B.2.2. Belanja Negara Realisasi Belanja terdiri dari (i) Belanja Rupiah Murni dan (ii) Belanja Pinjaman Luar Negeri (iii) Belanja Hibah (iv) Rupiah Murni Pendamping (v) Penerimaan Negara Bukan Pajak (vi) Badan Layanan Umum.
Halaman 15 dari 26
Komposisi alokasi Belanja juga dapat disajikan seperti grafik di bawah ini:
Belanja Hibah
Belanja R upiah Pendamping
T ahun 2007
Belanja Pinjaman LN
T ahun 2008
Belanja Rupiah Murni
1.616.000.000.000 1.612.000.000.000 1.608.000.000.000 1.604.000.000.000 1.600.000.000.000 1.596.000.000.000 1.592.000.000.000 1.588.000.000.000 1.584.000.000.000 1.580.000.000.000 1.576.000.000.000 1.572.000.000.000 1.556.000.000.000 1.568.000.000.000 1.564.000.000.000 1.560.000.000.000 1.552.000.000.000 1.548.000.000.000 1.544.000.000.000 1.540.000.000.000 1.536.000.000.000 1.532.000.000.000 1.528.000.000.000 1.524.000.000.000 1.508.000.000.000 1.520.000.000.000 1.516.000.000.000 1.512.000.000.000 1.504.000.000.000 1.500.000.000.000 1.496.000.000.000 1.492.000.000.000 1.488.000.000.000 1.484.000.000.000 1.480.000.000.000 1.476.000.000.000 1.472.000.000.000 1.468.000.000.000 1.464.000.000.000 1.460.000.000.000 1.456.000.000.000 1.452.000.000.000 1.448.000.000.000 1.444.000.000.000 1.440.000.000.000 1.436.000.000.000 1.432.000.000.000 1.428.000.000.000 1.424.000.000.000 1.420.000.000.000 1.416.000.000.000 1.412.000.000.000 1.408.000.000.000 1.404.000.000.000 1.400.000.000.000 1.396.000.000.000 1.392.000.000.000 1.388.000.000.000 1.384.000.000.000 1.380.000.000.000 1.376.000.000.000 1.372.000.000.000 1.368.000.000.000 1.364.000.000.000 1.360.000.000.000 1.356.000.000.000 1.352.000.000.000 1.348.000.000.000 1.344.000.000.000 1.340.000.000.000 1.336.000.000.000 1.332.000.000.000 1.328.000.000.000 1.324.000.000.000 1.320.000.000.000 1.316.000.000.000 1.312.000.000.000 1.308.000.000.000 1.304.000.000.000 1.300.000.000.000 1.296.000.000.000 1.292.000.000.000 1.288.000.000.000 1.284.000.000.000 1.280.000.000.000 1.276.000.000.000 1.272.000.000.000 1.268.000.000.000 1.264.000.000.000 1.260.000.000.000 1.256.000.000.000 1.252.000.000.000 1.248.000.000.000 1.244.000.000.000 1.240.000.000.000 1.236.000.000.000 1.232.000.000.000 1.228.000.000.000 1.224.000.000.000 1.220.000.000.000 1.216.000.000.000 1.212.000.000.000 1.208.000.000.000 1.204.000.000.000 1.200.000.000.000 1.196.000.000.000 1.192.000.000.000 1.188.000.000.000 1.184.000.000.000 1.180.000.000.000 1.176.000.000.000 1.172.000.000.000 1.168.000.000.000 1.164.000.000.000 1.160.000.000.000 1.156.000.000.000 1.152.000.000.000 1.148.000.000.000 1.144.000.000.000 1.140.000.000.000 1.136.000.000.000 1.132.000.000.000 1.128.000.000.000 1.124.000.000.000 1.120.000.000.000 1.116.000.000.000 1.112.000.000.000 1.108.000.000.000 1.104.000.000.000 1.100.000.000.000 1.096.000.000.000 1.092.000.000.000 1.088.000.000.000 1.084.000.000.000 1.080.000.000.000 1.076.000.000.000 1.072.000.000.000 1.068.000.000.000 1.064.000.000.000 1.060.000.000.000 1.056.000.000.000 1.052.000.000.000 1.048.000.000.000 1.044.000.000.000 1.040.000.000.000 1.036.000.000.000 1.032.000.000.000 1.028.000.000.000 1.024.000.000.000 1.020.000.000.000 1.016.000.000.000 1.012.000.000.000 1.008.000.000.000 1.004.000.000.000 1.000.000.000.000 996.000.000.000 992.000.000.000 988.000.000.000 984.000.000.000 980.000.000.000 976.000.000.000 972.000.000.000 968.000.000.000 964.000.000.000 960.000.000.000 956.000.000.000 952.000.000.000 948.000.000.000 944.000.000.000 940.000.000.000 936.000.000.000 932.000.000.000 928.000.000.000 924.000.000.000 920.000.000.000 916.000.000.000 912.000.000.000 908.000.000.000 904.000.000.000 900.000.000.000 896.000.000.000 892.000.000.000 888.000.000.000 884.000.000.000 880.000.000.000 876.000.000.000 872.000.000.000 868.000.000.000 864.000.000.000 860.000.000.000 856.000.000.000 852.000.000.000 848.000.000.000 844.000.000.000 840.000.000.000 836.000.000.000 832.000.000.000 828.000.000.000 824.000.000.000 820.000.000.000 816.000.000.000 812.000.000.000 808.000.000.000 804.000.000.000 800.000.000.000 796.000.000.000 792.000.000.000 788.000.000.000 784.000.000.000 772.000.000.000 768.000.000.000 780.000.000.000 776.000.000.000 764.000.000.000 760.000.000.000 756.000.000.000 752.000.000.000 748.000.000.000 744.000.000.000 740.000.000.000 736.000.000.000 732.000.000.000 728.000.000.000 724.000.000.000 720.000.000.000 716.000.000.000 712.000.000.000 708.000.000.000 704.000.000.000 700.000.000.000 696.000.000.000 692.000.000.000 688.000.000.000 684.000.000.000 680.000.000.000 676.000.000.000 672.000.000.000 668.000.000.000 664.000.000.000 660.000.000.000 656.000.000.000 652.000.000.000 648.000.000.000 644.000.000.000 640.000.000.000 636.000.000.000 632.000.000.000 628.000.000.000 624.000.000.000 620.000.000.000 616.000.000.000 612.000.000.000 608.000.000.000 604.000.000.000 600.000.000.000 596.000.000.000 592.000.000.000 588.000.000.000 584.000.000.000 580.000.000.000 576.000.000.000 572.000.000.000 568.000.000.000 564.000.000.000 560.000.000.000 556.000.000.000 552.000.000.000 548.000.000.000 544.000.000.000 540.000.000.000 536.000.000.000 532.000.000.000 528.000.000.000 524.000.000.000 520.000.000.000 516.000.000.000 512.000.000.000 508.000.000.000 504.000.000.000 500.000.000.000 496.000.000.000 492.000.000.000 488.000.000.000 484.000.000.000 480.000.000.000 476.000.000.000 472.000.000.000 468.000.000.000 464.000.000.000 460.000.000.000 456.000.000.000 452.000.000.000 448.000.000.000 444.000.000.000 440.000.000.000 436.000.000.000 432.000.000.000 428.000.000.000 424.000.000.000 420.000.000.000 416.000.000.000 412.000.000.000 408.000.000.000 404.000.000.000 400.000.000.000 396.000.000.000 392.000.000.000 388.000.000.000 384.000.000.000 380.000.000.000 376.000.000.000 372.000.000.000 368.000.000.000 364.000.000.000 360.000.000.000 356.000.000.000 352.000.000.000 348.000.000.000 344.000.000.000 340.000.000.000 336.000.000.000 332.000.000.000 328.000.000.000 324.000.000.000 320.000.000.000 316.000.000.000 312.000.000.000 308.000.000.000 304.000.000.000 300.000.000.000 296.000.000.000 292.000.000.000 288.000.000.000 284.000.000.000 280.000.000.000 276.000.000.000 272.000.000.000 268.000.000.000 264.000.000.000 260.000.000.000 256.000.000.000 252.000.000.000 248.000.000.000 244.000.000.000 240.000.000.000 236.000.000.000 232.000.000.000 228.000.000.000 224.000.000.000 220.000.000.000 216.000.000.000 212.000.000.000 208.000.000.000 204.000.000.000 200.000.000.000 196.000.000.000 192.000.000.000 188.000.000.000 184.000.000.000 180.000.000.000 176.000.000.000 172.000.000.000 168.000.000.000 164.000.000.000 160.000.000.000 156.000.000.000 152.000.000.000 148.000.000.000 144.000.000.000 140.000.000.000 136.000.000.000 132.000.000.000 128.000.000.000 124.000.000.000 120.000.000.000 116.000.000.000 112.000.000.000 108.000.000.000 104.000.000.000 100.000.000.000 96.000.000.000 92.000.000.000 88.000.000.000 84.000.000.000 80.000.000.000 76.000.000.000 72.000.000.000 68.000.000.000 64.000.000.000 60.000.000.000 56.000.000.000 52.000.000.000 48.000.000.000 44.000.000.000 40.000.000.000 36.000.000.000 32.000.000.000 28.000.000.000 24.000.000.000 20.000.000.000 16.000.000.000 12.000.000.000 8.000.000.000 4.000.000.000 0 Tahun 2008
T ah un 2007
Grafik : Komposisi Alokasi Belanja TA 2008 Realisasi Belanja.
B.2.2.1. Belanja Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini:
Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja
Bantuan Sosial 0,00% Belanja Modal 13,71% Belanja Pegawai Belanja Barang
51,23%
28,09%
Grafik: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2008
Halaman 16 dari 26
Belanja Pegawai
Belanja Pegawai Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:
Uraian
Belanja Barang
31-Des-08
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
Rp
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri
Rp
-
Rp
-
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara
Rp
-
Rp
-
Belanja Pegawai Perjan
Rp
-
Rp
-
Belanja Gaji Dokter PTT
Rp
-
Rp
-
Belanja Honorarium
Rp
128.403.347.055,00
Belanja Lembur
Rp
2.496.242.200,00
Belanja Vakasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito Belanja Pensiun dan Uang Tunggu
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
-
Belanja Asuransi Kesehatan
Rp
-
Rp
-
-
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
Rp
-
Rp
-
Total
Rp
13,73%
700.315.014.353,00
Rp
587.397.963.076,00
11,92% -
Rp
15.689.622.800,00
81,84%
Rp
2.446.984.100,00
10,20%
831.214.603.608,00 Rp
605.534.569.976,00
-
Belanja Barang Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut: Uraian
Belanja Modal
% naik/(turun)
31-Des-07
31-Des-08
31-Des-07
% naik/(turun)
Belanja Barang Operasional
Rp
107.993.809.646,00
Rp
316.033.596.881,00
3,42%
Belanja Barang Non Operasional
Rp
166.320.648.369,00
Rp
7.364.164.366,00
225,85%
Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan
Rp
46.514.068.452,00
Rp
28.778.893.637,00
16,16%
Rp
64.893.462.675,00
Rp
55.893.268.054,00
11,61%
Rp
70.055.575.976,00
Rp
42.840.907.852,00
16,35%
Jumlah
Rp
455.777.565.118,00
Rp
450.910.830.790,00
10,11%
Belanja Modal Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut: Uraian
31-Des-08
31-Des-07
% naik/(turun)
Belanja Modal Tanah
Rp
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp
162.614.626.738,00
Rp
215.988.053.660,00
7,53%
Rp
166.371.985.716,00
Rp
283.209.148.437,00
5,87%
1.271.924.400,00 Rp
366.593.400,00
34,70%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Fisik Lainnya
Jumlah
Rp
-
Rp
10.278.969.039,00
0,00%
Rp
2.668.171.109,00 Rp
24.837.332.161,00
1,07%
Rp
332.926.707.963,00 Rp
534.680.096.697,00
6,23%
Halaman 17 dari 26
Catatan Penting Lainnya
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA Contoh : • Memberikan penjelasan apabila ada pemotongan anggaran atau keterlambatan penerimaan dokumen revisi.yang berdampak pada pelaksanaan dan atau pelaporan. • Mencantumkan dan menjelaskan realisasi pendapatan hibah yang belum dicantumkan dalam DIPA baik berupa uang maupun barang, nomor rekening serta perlakuan terhadap sisa anggaran maupun jasa giro yang menampung dana hibah tersebut.
Halaman 18 dari 26
C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA C.1. PENJELASAN UMUM NERACA Menjelaskan Posisi Neraca secara umum untuk aset, kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2008. Komposisi Neraca per 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut :
Uraian
Aset Kewajiban Ekuitas Dana
31-Des-08
Kenaikan/ (penurunan)
31-Des-07
Rp
11.881.576.343.738,00
Rp
8.819.591.752.585,88
Rp
-
Rp
7.259.286.816,00
Rp
6.407.595.073,00
Rp
-
Rp
11.874.317.056.922,00
Rp
8.813.184.157.512,88
Rp
-
Jumlah Aset per 31 Desember 2008 sebesar Rp11.881.576.343.738,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp18.436.593.266,00 dan Aset Tetap sebesar Rp4.153.583.449.725,00 Aset Lainnya sebesar Rp7.709.556.300.747,00 Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2008 sebesar Rp7.259.286.816,00 merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp7.259.286.816,00. Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2008 sebesar Rp11.874.317.056.922,00 terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp11.177.306.450,00 dan ekuitas dana investasi sebesar Rp11.863.139.750.472,00. Grafik komposisi neraca dapat disajikan seperti contoh dibawah ini
Grafik. Komposisi Neraca 14,000,000,000,000 12,000,000,000,000 10,000,000,000,000
11,874,317,0 56,922
11,881,576,3 43,738
8,819,591,75 2,586
8,813,184,15 7,512
) n a 8,000,000,000,000 ta u j m 6,000,000,000,000 la a d ( 4,000,000,000,000
2008 2007
2,000,000,000,000
6,4 07,595,07 7,259,286 ,81 3 6
0 Aset
Kewajiban
Ekuitas Dana
Halaman 19 dari 26
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca C.2.1. Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerima
C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2008 sebesar Rp4.427.388.704,00 Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per-eselon I adalah sebagai berikut : Kode
Uraian Eselon I
00601
JAMBIN
31-Des-08 Rp
31-Des-07
7.259.286.816,00
6.407.595.073,00
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
-
Rp
Rp Total
Rp
Rp
Rp
7.259.286.816,00 Rp
6.407.595.073,00
C.2.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan Besarnya Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2008 Rp0,00 Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan per-eselon I adalah sebagai berikut : Kode
Uraian Eselon I
00601
JAMBIN
Total
31-Des-08
31-Des-07
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
C.2.1.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tagihan BL TGR Rp165.712.027,00
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Nilai Tagihan Tututan Perbendaharaan (TP) per 31 Desember 2008 sebesar Rp74.712.027,00 dan Nilai Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2008 sebesar Rp91.000.000,00.
Persediaan Rp11.177.306.450,00
C.2.1.8 Persediaan Nilai persediaan per 31 Desember 2008 sebesar Rp11.177.306.450,00 terdiri dari laporan persediaan dari Aplikasi sebesar Rp0,00 dan manual sebesar Rp0,00. Ada barang persediaan yang laporannya dicatat secara manual, dikarenakan kode barang persediaan tersebut belum terdapat pada aplikasi persediaan (PMK 97).
Halaman 20 dari 26
Aset Tetap Rp4.148.800.151.225
C.2.2. Aset Tetap Laporan Keuangan Per 31 Desember 2007 dengan Saldo Awal 1 Januari 2008 tidak sama sehingga terjadi perbedaan saldo awal. Koreksi Saldo Awal disebabkan karena : 1. Dalam tahun 2007 sebagian satker masih manual, dan data yang dikirim hanya berupa data tahun berjalan 2. Terdapat Satker yang sebelumnya tidak melaporkan Laporan BMN dan baru melaporkannya pada semester 1 tahun 2008. Dalam tabel aset tetap terdapat uraian Akun Tidak Ada sebesar Rp1.216.701.500,00, hal ini disebabkan karena ada proses konversi dari sistem SABMN ke SIMAK-BMN tidak berhasil diterapkan oleh beberapa Satker. Posisi aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini : No.
Uraian
31-Des-08
Kenaikan / (penurunan)
31-Des-07
1
Tanah
Rp
717.759.328.950,00
Rp
135.696.809.583,00
18,91%
2
Peralatan dan Mesin
Rp
1.481.819.071.511,00
Rp
501.695.202.902,00
33,86% 26,25%
3
Gedung dan Bangunan
Rp
1.250.082.764.274,00
Rp
328.096.366.984,00
4
Jalan dan Jembatan
Rp
5.107.687.618,00
Rp
6.070.833,00
0,12%
5
Irigasi dan Jaringan
Rp
4.389.889.613,00
Rp
3.790.608.061,00
86,35%
6
Aset Tetap Lainnya
Rp
629.723.795.623,00
Rp
11.138.204.342,00
1,77%
7
KDP
Rp
64.700.912.136,00
Rp
234.400.032.733,00
362,28%
8
Akun Tidak Ada
Rp
1.216.701.500,00
Rp
Jumlah
Rp
4.148.800.151.225,00
Rp
1.214.823.295.438,00
0,00% 29%
C.2.2.1 Tanah 31 Desember 2008 Rp717.759.328.950,00
31 Desember 2007
Kenaikan / (penurunan)
Rp135.696.809.583,00
18,91%
Saldo Tanah per 31 Desember 2008 sebesar Rp717.759.328.950,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 13.742.918 m2/Rp440.570.262.531,00 mutasi tambah 384.670 m2/Rp280.550.306.519,00 mutasi kurang 89.104 m2/ Rp3.361.240.100,00. Mutasi tambah tanah tersebut meliputi: -
Penambahan Saldo awal Pembelian Transfer masuk Hibah masuk Penyelesaian Pembangunan Pengembangan Nilai aset Koreksi Tim penertiban aset Koreksi Pencatatan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
25.408.690.604,00 20.000.000,00 5.680.000.000,00 960.000.000,00 175.685.000,00 36.000.000,00 79.905.829.292,00 168.364.101.623,00
Halaman 21 dari 26
Mutasi kurang tanah tersebut meliputi: -
Penghapusan Reklasifikasi keluar Koreksi Nilai/Kuantitas Koreksi pencatatan
Rp Rp Rp Rp
40.000.000,00 239.837.600,00 3.070.480.000,00 10.922.500,00
C.2.2.2 Peralatan dan Mesin Posisi Perbandingan Peralatan dan Mesin 31-Des-08 Rp
Kenaikan / (penurunan)
31-Des-07
1.481.819.071.511,00
Rp
501.695.202.902,00
33,86%
Penjelasan ada di CR-BMN
C.2.2.3 Gedung dan Bangunan 31-Des-08 Rp
Kenaikan / (penurunan)
31-Des-07
1.250.082.764.274,00
Rp
328.096.366.984,00
26,25%
Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.256.629.008.256,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 6.449 unit/ Rp1.010.664.421.869,00 mutasi tambah 449 unit/Rp259.771.259.880,00 mutasi kurang 61 unit/Rp13.806.673.493,00. Mutasi tambah Gedung dan Bangunan tersebut meliputi: Intrakomptabel -
Penambahan saldo awal Pembelian Penyelesaian Pembangunan Hibah masuk Transfer masuk Reklasifikasi Masuk Pengembangan Nilai aset Koreksi Nilai/Kuantitas Koreksi Nilai tim penertiban aset - Koreksi pencatatan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
129.142.533.428,00 180.924.000,00 7.234.313.650,00 15.000.000,00 2.313.706.059,00 354.546.284,00 16.982.026.137,00 0,00 32.277.763.375,00
Ekstrakomptabel Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
22.496.550,00 1.528.246,00 29.571.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.688.095.464,00 295.804.000,00
64.842.789.837,00 Rp
0,00
Mutasi kurang Gedung dan Bangunan tersebut meliputi: Intrakomptabel Ekstrakomptabel -
Penghapusan Pengurangan aset Reklasifikasi keluar Koreksi pencatatan Koreksi pencatatan nilai/kuantitas
Rp Rp Rp Rp Rp
108.956.200,00 1.779.096.000,00 141.098.684,00 8.066.982.607,00 0,00
Rp Rp Rp Rp Rp
0,00 0,00 0,00 3.709.360.002,00 1.180.000,00
Halaman 22 dari 26
C.2.2.4 Jalan dan Jembatan 31-Des-08 Rp
5.107.687.618,00
31-Des-07 Rp
Kenaikan / (penurunan)
6.070.833,00
0,12%
Saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp5.107.687.618,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 230 unit/ Rp1.397.166.118,00 mutasi tambah 4197 unit/ Rp3.770.521.500,00 mutasi kurang 870 unit/Rp60.000.000,00. Mutasi tambah tersebut meliputi:
-
Penambahan saldo awal Pembelian Penyelesaian Pembangunan
Rp Rp Rp
Intrakomptabel 3.016.539.500,00 39.230.000,00 714.752.000,00
Ekstrakomptabel Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00
Rp
Intrakomptabel Ekstrakomptabel 60.000.000,00 Rp 0,00
Mutasi kurang tersebut meliputi:
-
Reklasifikasi Keluar
C.2.2.5 Irigasi dan Jaringan 31-Des-08 Rp
4.389.889.613
31-Des-07 Rp
Kenaikan / (penurunan)
3.790.608.061
86,35%
Saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp4.389.889.613,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 205 unit/ Rp2.311.491.513,00 mutasi tambah 8 unit/ Rp2.078.398.100,00 mutasi kurang 0 unit/ Mutasi tambah tersebut meliputi:
-
Penambahan saldo awal Pembelian
Rp Rp
Intrakomptabel Ekstrakomptabel 1.784.991.100,00 Rp. 0,00 293.407.000,00 Rp 0,00
Saldo pada Kementerian Negara/Lembaga/Eselon I/Satuan Kerja Kejaksaan Agung RI per 31 Desember 2008 sebesar Rp977.899.000,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 69 unit/ Rp723.395.000,00 mutasi tambah 101 unit/ Rp254.504.000,00 mutasi kurang 0 unit/
Mutasi tambah tersebut meliputi:
-
Penambahan saldo awal Pembelian Transfer masuk
Rp Rp Rp
Intrakomptabel 23.300.000,00 227.454.000,00 3.750.000,00
Ekstrakomptabel Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00
Halaman 23 dari 26
C.2.2.6 Aset Tetap Lainnya 31-Des-08 Rp
623.723.795.623,00
31-Des-07
Kenaikan / (penurunan)
Rp 11.138.204.342,00
1,79%
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2008 sebesar Rp629.733.009.908,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 137.191 buah/Rp627.719.143.943,00 mutasi tambah 2.236 buah /Rp2.236.181.680,00 mutasi kurang 22 buah/ Rp222.315.715,00.
Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:
-
Penambahan saldo awal Pembelian Transfer masuk Koreksi pencatatan
Intrakomptabel 490.198.496,00 1.648.677.383,00 43.857.087,00 52.636.714,00
Rp Rp Rp Rp
Ekstrakomptabel Rp 812.000,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00
Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi: Intrakomptabel -
Reklasifikasi keluar Koreksi Nilai Tim penertiban aset Koreksi pencatatan nilai Penghapusan Koreksi pencatatan
Rp Rp Rp Rp Rp
101.700.000,00 150.000,00 23.816.286,00 44.000.000,00 52.636.714,00
Ekstrakomptabel Rp Rp Rp Rp Rp
0,00 0,00 12.715,00 0,00 0,00
C.2.2.7 Konstruksi Dalam Pengerjaan 31-Des-08 Rp64.700.912.136,00
31-Des-07 Rp234.400.032.733,00
Kenaikan / (penurunan)
362,28%
Disamping aset tetap yang tertuang dalam Laporan BMN pada tanggal 31 Desember 2008 juga menguasai sejumlah aset tetap berbentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp64.700.912.136,00 berupa gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut: Saldo awal Penambahan KDP yang menjadi aset definitif Saldo per 31 Desember 2008
Aset Lainnya
Rp Rp Rp Rp
0,00 72.169.895.836,00 7.468.983.700,00 64.700.912.136,00
C.2.3. Aset Lainnya C.2.3.2 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tuntutan Perbendaharaan sebesar Rp74.712.027,00 dan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp91.000.000,00.
Halaman 24 dari 26
C.2.3.5 Aset Lain-lain Aset lain-lain yang tercata dalam Neraca Kejaksaan R.I. adalah data Uang Pengganti senilai Rp7.994.393.897.139,00. Untuk data selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran.
Kewajiban
C.2.4. Kewajiban Jangka Pendek C.2.4.1 Uang Muka dari KPPN Uang Muka Dari KPPN per 31 Desember 2008 sebesar Rp7.259.286.816,00. C.2.4.2 Pendapatan Yang Ditangguhkan Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2008 sebesar Rp0,00.
Ekuitas Dana Lancar
C.2.5. Ekuitas Dana Lancar C.2.5.1 Cadangan Piutang Cadangan Piutang per 31 Desember 2008 sebesar Rp0,00. C.2.5.2 Cadangan Persediaan Cadangan Persediaan per 31 Desember 2008 sebesar Rp11.177.306.450,00.
Ekuitas Dana Diinvestasikan
C.2.6. Ekuitas Dana Diinvestasikan C.2.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset tetap Rp4.153.583.449.725,00.
per
31
Desember
2008
sebesar
C.2.6.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Diinvestasikan dalam Aset lainnya per 31 Desember 2008 sebesar Rp7.709.556.300.747,00.
Catatan Lainnya
Penting
C.3 CATATAN PENTING LAINNYA <Menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan neraca, misal Rekeningrekening yang dikelola Kementerian Negara, Aset-aset yang bermasalah, Neraca BLU apakah sudah diintegrasikan dengan neraca kementerian negara/lembaga, Aset Eks Cina, Aset Bersejarah, Hambatan/kendala dalam penyusunan Laporan Keuangan baik yang disebabkan masalah internal maupun eksrternal, transaksi-transaksi yang belum /tidak dapat diinput dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Kementerian Negara/Lembaga>.
Halaman 25 dari 26
Pengungkapan Penting Lainnya
D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Daftar temuan dan tindak lanjutnya dilampirkan sebagaimana format terlampir D.2 REKENING PEMERINTAH A. Rekening yang dimiliki Kejaksan R.I sebanyak 628 rekening dengan jumlah saldo Rp128.836.120.072,34 (Seratus dua puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus duapuluh ribu tujuh puluh dua rupiah koma tiga puluh empat sen) dan US $ 13,457,516.78 ( tiga belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam belas dollar koma tujuh puluh delapan sen ) dengan rincian sebagai berikut : 1. Rekening Pengeluaran yang terdiri dari 542 rekening dengan jumlah saldo Rp98.307.856,79 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah koma tujuh puluh sembilan sen). 2. Rekening Penerimaan yang terdiri dari 15 rekening dengan jumlah saldo Rp0,00 (nol rupiah). 3. Rekening Lainnya yang terdiri dari 71 rekening dengan jumlah saldo Rp128.737.812.215,55 (seratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus duabelas ribu dua ratus limabelas rupiah koma lima puluh lima sen) dan US $ 13,457,516.78 (tiga belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam belas dollar koma tujuh puluh delapan sen). B. Rekening nomor 2020307 pada Bank BPD Aceh-Pusat belum diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2008 karena bukan merupakan rekening milik Kejaksaan Negeri Jantho tetapi merupakan rekening titipan tumpangan milik BPD Aceh Cabang Jantho yang di dalamnya terdapat uang titipan barang bukti perkara korupsi yang belum incracht sebesar Rp474.037.500,00 yang tidak berbunga dan tidak dikenai biaya administrasi sesuai dengan surat dari Bank BPD Aceh Nomor : 137/CJ.09/IV/2009 tanggal 16 April 2009.
D.3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN D.3.1. Barang Rampasan Barang rampasan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah ada nilai taksiran harga senilai Rp9.605.714.332,45. Barang rampasan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun belum mempunyai nilai taksiran harga (data terlampir) D.3.2. Dana Bantuan dari American Embassy Pengunaan Dana Bantuan American Embassy Jakarta, Departement of Justice (DOJ) Office of Overseas Proseculturial Developmen Assistance and Training (OPDAT) kepada Kejaksaan Agung RI pada tanggal 8 Juni 2006 sebesar Rp1.397.094.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk biaya perbaikan ruang kerja satuan tugas Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara telah direalisasikan sesuai dengan nomor SPM terlampir
Halaman 26 dari 26
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008
Nomor : 41b/HP/XIV/04/09 Tanggal : 30 April 2009
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI.................................................................................................................. 1 RESUME LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ......................... 2 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN......................................................................................................................... 4 A. TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN SPI TAHUN 2004, 2005, 2006 DAN 2007 .................................................................................................................. 4 B. TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TAHUN 2008 .......................................................................................................................... 4 1. Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan di Lingkungan Kejaksaan RI Belum Memadai................................................................................................ 4 2. Sisa Jasa Giro Sebesar Rp25.400.024,00 Belum Disetorkan ke Kas Negara dan Belum Diungkapkan Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)............................................................................................. 4 3. Pencatatan dan Pelaporan Akun Kas di Bendahara Pengeluaran Belum Memadai................................................................................................ 4 4. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Rampasan di Lingkungan Kejaksaan RI Belum Memadai ......................................................................... 4 5. Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Dalam Laporan Keuangan Kejaksaan RI Belum Memadai ......................................................................... 4 6. Pencatatan dan Pelaporan Tilang di Lingkungan Kejaksaan RI Belum Memadai................................................................................................ 4 7. Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Kejaksaan RI Belum Memadai............. 4 8. Pengelolaan dan Pelaporan Uang Pengganti Tidak Didukung oleh Sistem Pengendalian Intern yang Memadai...................................................... 4 9. Pemungutan Sewa Rumah Dinas Dalam Pengelolaan Kejaksaan Agung RI TA 2008 Belum Intensif dan Sebagian Besar Rumah Dinas Dihuni oleh Pihak yang Tidak Berhak.................................................... 4 10. Kejaksaan Agung Sebagai UAKPA, Kejati DKI Jakarta Sebagai UAPPA-W dan UAKPA Serta Lima Kejari di Lingkungan Kejati DKI Jakarta Sebagai UAKPA Belum Menyampaikan Hardcopy Laporan Keuangan yang Disertai Pernyataan Tanggung Jawab....................... 4 LAMPIRAN-LAMPIRAN
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 1 dari 61
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RESUME LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Kejaksaan Republik Indonesia (RI) melalui Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-415/C/C.5/02/2009 tanggal 27 Februari 2009 telah menyampaikan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2008 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Neraca Kejaksaan RI per 31 Desember 2008 dan 2007, Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan Catatan atas Laporan Keuangan. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2008 Nomor 41a/HP/XIV/04/09 tanggal 30 April 2009. Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI tersebut diatas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Kejaksaan RI untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk menyatakan pendapat atas sistem pengendalian intern. BPK menemukan masalah tertentu berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya yang merupakan kondisi yang dapat dilaporkan berdasarkan SPKN. Pokokpokok temuan kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut: 1. 2.
Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan di Lingkungan Kejaksaan RI Belum Memadai. Sisa Jasa Giro Sebesar Rp25.400.024,00 Belum Disetorkan ke Kas Negara dan Belum Diungkapkan Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 3. Pencatatan dan Pelaporan Akun Kas di Bendahara Pengeluaran Belum Memadai. 4. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Rampasan di Lingkungan Kejaksaan RI Belum Memadai. 5. Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Dalam Laporan Keuangan Kejaksaan RI Belum Memadai. 6. Pencatatan dan Pelaporan Tilang di Lingkungan Kejaksaan RI Belum Memadai. 7. Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Kejaksaan RI Belum Memadai. 8. Pengelolaan dan Pelaporan Uang Pengganti Tidak Didukung oleh Sistem Pengendalian Intern yang Memadai. 9. Pemungutan Sewa Rumah Dinas Dalam Pengelolaan Kejaksaan Agung RI TA 2008 Belum Intensif dan Sebagian Besar Rumah Dinas Dihuni oleh Pihak yang Tidak Berhak. 10. Kejaksaan Agung Sebagai UAKPA, Kejati DKI Jakarta Sebagai UAPPA-W dan UAKPA Serta Lima Kejari di Lingkungan Kejati DKI Jakarta Sebagai UAKPA
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 2 dari 61
Belum Menyampaikan Hardcopy Laporan Keuangan yang disertai Pernyataan Tanggung Jawab. Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Jaksa Agung agar menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pembinaan/Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus/Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara/Jaksa Agung Muda Pengawasan supaya: 1. 2.
3.
4. 5. 6. 7.
8.
9.
10. 11.
12. 13. 14.
Melakukan koordinasi dengan Departemen Keuangan terkait kelemahan sistem dan prosedur yang terkait dengan Modul Penerimaan Negara. Memberikan sosialisasi kepada satker di daerah agar jasa giro pada rekening bendahara pengeluaran segera disetor ke kas negara dan dilaporkan dalam LK masing-masing satker, sedangkan apabila belum disetorkan ke kas negara agar diungkapkan dalam CaLK. Memerintahkan Kepala Biro Keuangan untuk menginventarisir jumlah pengembaliam uang persediaan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran seluruh satker di lingkungan Kejaksaan RI pada awal tahun 2009. Selanjutnya mengoreksi saldo akun kas di bendahara pengeluaran posisi 31 Desember 2008 dan menyampaikan hasil inventarisasi tersebut ke BPK dilampiri dengan bukti-bukti pendukungnya antara lain rekening koran dan bukti setor (SSBP). Membuat juklak/juknis mengenai pencatatan barang rampasan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dhi SIMAK BMN. Melakukan koordinasi dengan DJKN terkait belum tersedianya tabel referensi persediaan barang rampasan dalam aplikasi SIMAK BMN. Melakukan koordinasi dengan Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) terkait penyimpanan barang rampasan di Rupbasan. Memberikan sosialisasi kepada seluruh bendahara barang dan petugas input SAI tentang pencatatan persediaan dan inventarisasi fisik terhadap persediaan yang harus dilakukan setiap akhir tahun. Membuat Surat Kesepakatan Bersama (SKB) lanjutan antara Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Polri, dan BRI untuk menyelesaikan permasalahan uang titipan pembayaran denda dan biaya tilang yang mengendap di kantor-kantor cabang BRI agar segera disetorkan ke Kas Negara. Melakukan rekonsiliasi rutin dan periodik antara Belanja Modal yang diselenggarakan oleh Kaur/Biro Keuangan dengan data Aset Tetap yang diselenggarakan oleh Kaur/Biro Perlengkapan. Berkoordinasi dengan DJKN untuk memasukkan hasil inventarisasi dan revaluasi didalam aplikasi SIMAK-BMN. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan tentang pegawai negeri kepada JAM Pidsus, Direktur UHEKSI, Kajati, dan Kajari yang lalai dalam menyusun SPI yang memadai atas pengelolaan tagihan uang pengganti di lingkungannya. Melakukan percepatan pengembangan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Sistem Informasi yang memadai dalam pengelolaan tagihan uang pengganti. Meningkatkan koordinasi dengan Departemen Keuangan untuk menyusun pedoman pencatatan transaksi uang pengganti. Menagih pembayaran sewa rumah dinas tahun 2008 kepada para penghuni yang belum melunasi kewajibannya dengan jumlah sebesar Rp90.462.096,00 dan menyetorkan ke Kas Negara. Selanjutnya bukti setor disampaikan kepada BPK-RI.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 3 dari 61
Permasalahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.
Jakarta, 30 April 2009 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Roes Nelly, Ak. Register Negara No. D-24.608
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 4 dari 61
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
A. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan SPI Tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007 Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun 2004 mengungkapkan adanya temuan pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak empat temuan dan telah ditindaklanjuti sebanyak dua temuan, sisanya dipantau karena masih dalam proses. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun 2005 mengungkapkan adanya temuan pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak sembilan temuan dan telah ditindaklanjuti sebanyak dua temuan, enam temuan masih dipantau karena masih dalam proses, sedangkan satu temuan belum ditindaklanjuti. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun 2006 mengungkapkan adanya temuan pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak sepuluh temuan dan telah ditindaklanjuti sebanyak empat temuan, empat temuan masih dipantau karena masih dalam proses, sedangkan dua temuan belum ditindaklanjuti. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun 2007 mengungkapkan adanya temuan pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak delapan temuan, seluruhnya belum ditindaklanjuti. Adapun rincian hasil pemantauan atas tindak lanjut dituangkan dalam Lampiran 1.
B. Temuan Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal Tahun 2008 1. Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan di Lingkungan Kejaksaan RI Belum Memadai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam LRA Kejaksaan RI Tahun 2008 sebesar Rp168.234.795.077,00. PNBP Kejaksaan RI antara lain berasal dari hasil penjualan (pelelangan) barang rampasan, denda tilang, biaya perkara, denda dan uang pengganti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Atas penerimaan negara yang diterimanya, Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) setiap satker di lingkungan Kejaksaan RI akan melakukan penyetoran ke Kas Negara melalui bank persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). SSBP yang telah divalidasi oleh bank persepsi merupakan dokumen sumber pencatatan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen sumber pencatatan pendapatan, laporan pendapatan dan hasil wawancara dengan petugas SAI pada Kejati NAD, Kejati Jawa Barat, Kejati DI Yogyakarta, Kejati Sulawesi Utara, Kejati DKI Jakarta, Kejari Banda Aceh, Kejari Jantho, Kejari Sigli, Kejari Kuala Simpang, Kejari Bandung, Kejari Bale Bandung, Kejari Garut, Kejari Kuningan, Kejari Sumber, Kejari Cirebon, Kejari Indramayu, Kejari Purwakarta, Kejari Bekasi, Kejari Cikarang, Kejari Yogyakarta, Kejari Sleman, Kejari Bantul, Kejari Wates, Kejari Wonosari, Kejari Manado, Kejari Amurang, Kejari Bitung, Kejari Tondano, Kejari Tomohon, Kejari Jakarta Pusat, Kejari Jakarta Barat, Kejari Jakarta Utara, Kejari Jakarta Timur dan Kejari Jakarta Selatan diketahui hal-hal sebagai berikut:
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 5 dari 61
a. Belum sepenuhnya dilakukan rekonsiliasi untuk Pendapatan antara Kejaksaan RI dan Departemen Keuangan. Hal ini terjadi karena masih terdapat kelemahan dalam Modul Penerimaan Negara (MPN) yang dapat menerima setoran pajak/bukan pajak di setiap bank persepsi yang telah ditunjuk walaupun tanpa keterangan siapa yang melakukan penyetoran. Jika dalam lampiran SSBP yang dikirimkan oleh bank persepsi kepada KPPN tidak lengkap informasi tentang Satker maupun Kode Satker yang melakukan penyetoran, maka KPPN tidak akan bisa melakukan input dalam Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang mengakibatkan laporan pendapatan yang dihasilkan oleh aplikasi SAU tidak bisa dijadikan dasar untuk rekonsiliasi dengan laporan yang dihasilkan dari aplikasi SAI. Selain itu, rekonsiliasi pendapatan tidak bisa dilakukan apabila penyetoran pendapatan dilakukan pada bank persepsi yang bukan merupakan pasangan dari KPPN yang menjadi mitra satker/Kejaksaan Negeri. Rekonsiliasi realisasi pendapatan antara Kejari dengan KPPN belum dilakukan secara cermat. Apabila terdapat selisih antara realisasi pendapatan yang dicatat di Kejari dengan yang dicatat di KPPN biasanya tidak segera dicari penyebabnya dan tidak segera diselesaikan karena KPPN lebih memperhatikan perbedaan yang terjadi pada realisasi anggaran belanja. b. Keterlambatan penyampaian laporan berjenjang dari tingkat UAKPA ke UAPPA-W ke UAPA yang akan mengkompilasi dan menyusun laporan keuangan Kejaksaan RI. Hal ini antara lain disebabkan tidak adanya sangsi atau teguran yang diberikan apabila laporan realisasi anggaran pendapatan terlambat atau tidak disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung RI. KPPN juga tidak pernah menegur apabila Satker/Kejari tidak membuat laporan realiasi anggaran pendapatan dan tidak melakukan rekonsiliasi laporan realisasi pendapatan. Sehingga petugas SAI hanya berkonsentrasi untuk menyelesaikan laporan realisasi belanja. c. Bagian Pendapatan dan Perbendaharaan (Pathara) Biro Keuangan setiap bulan juga menyusun Laporan Pendapatan Kejaksaan Agung RI. Laporan ini merupakan hasil kompilasi laporan bulanan pendapatan yang dikirimkan oleh Kejari/Kejati dengan dilampiri oleh SSBP. Namun laporan yang dihasilkan juga tidak dapat diyakini keakuratannya karena memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut: 1) Dasar penginputan adalah SSBP foto copy yang kadang-kadang tidak jelas dibaca sehingga rawan akan kesalahan input. 2) Pengiriman laporan dari Kejari/Kejati berupa hard copy melalui pos sehingga sering terjadi keterlambatan. 3) Kejari mengirimkan laporan bulanan hasil dinas Kejaksaan/laporan bulanan PNBP kepada Kejati dan Kejati merangkumnya untuk dikirimkan ke Kejaksaan Agung dhi. Bagian Pathara. Tetapi karena tidak ada sanksi terhadap Kejati dan Kejari jika terlambat/tidak mengirim laporan ini kepada Bagian Pathara maka bagian Pathara hanya merangkum laporan bulanan hasil dinas Kejaksaan/laporan bulanan PNBP dari Kejati dan Kejati yang mengirimkan saja.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 6 dari 61
4) Pencatatan didasarkan pada saat SSBP diterima, bukan tanggal penyetoran, sehingga sering terjadi kesalahan periode pengakuan pendapatan. Hasil perbandingan antara jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh SAI di Bagian Verifikasi dan Pembukuan dan yang dilaporkan oleh Bagian Pathara untuk TA 2008 menunjukkan adanya perbedaan saldo yang signifikan yaitu sebesar Rp57.824.405.911,00. Tabel perbandingan per Mata Anggaran Penerimaan (MAP) antara dua laporan tersebut adalah sebagai berikut: MAP
PENCATATAN MENURUT
Nama MAP
423114
Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/
423117
Pendapatan
SELISIH
SAI
PATHARA
62.423.071.492
37.991.291.185
24.431.780.307
43.418.650
3.042.750
40.375.900
Rampasan dan Harta Peninggalan Penjualan
Dokumen-
dokumen Pelelangan 423119
Pendapatan Penjualan Lainnya
25.116.000
-
25.116.000
423121
Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung,
38.494.070
1.169.100
37.324.970
Kendaraan
14.078.500
9.202.000
4.876.500
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya
260.994.200
107.208.100
153.786.100
873.059.125
526.800.113
346.259.012
250.000
-
250.000
26.400.000
1.679.344
24.720.656
313.492.314
80.989.068
232.503.246
Bangunan, dan Tanah 423122
Pendapatan
Penjualan
Bermotor 423129
yang Berlebih/ Rusak/Dihapuskan 423141
Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri
423142
Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang
423149
Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya
423221
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
423291
Pendapatan Jasa Lainnya
14.650.227
423319
Pendapatan Bunga Lainnya
423414
Pendapatan Hasil Denda/Tilang dan
14.650.227
301.330
301.330
79.998.759.076
54.144.418.294
25.854.340.782
sebagainya 423415
Pendapatan Ongkos perkara
2.220.176.656
1.404.063.381
816.113.275
423419
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
2.941.821.689
1.087.348.015
1.854.473.674
4.266.957.643
1.727.304.300
2.539.653.343
13.777.139.526
12.890.601.944
886.537.582
116.415.848
21.534.023
94.881.825
251.486.576
195.454.753
56.031.823
Lainnya 423611
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi
423614
Penerimaan Uang pengganti tindak
yang Telah Ditetapkan Pengadilan pidana korupsi yang telah ditetapkan di pengadilan 423752
Pendapatan
Denda
Keterlambatan
Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 423911
Penerimaan Kembali Pegawai Pusat TAYL
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 7 dari 61
MAP
PENCATATAN MENURUT
Nama MAP
SAI 423913
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya
423922
Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas
SELISIH
PATHARA
191.306.195
56.278.561
135.027.634
149.065.056
139.592.236
9.472.820
64.377.226
9.042.399
55.334.827
223.963.678
13.369.600
210.594.078
168.234.795.077
110.410.389.166
57.824.405.911
RM TAYL Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara 423991
Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji
423999
Pendapatan Anggaran Lain-lain JUMLAH
Dari tabel tersebut terlihat bahwa terjadi perbedaan pelaporan saldo untuk setiap MAP. Memperhatikan kelemahan dan permasalahan yang ditemukan diatas, maka tim BPK RI tidak dapat meyakini kewajaran penyajian saldo pendapatan pada Kejaksaan RI. d. Penggunaan beberapa Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) pada Kejati NAD, Kejari Jantho, dan Kejari Jakarta Selatan masih berdasarkan Bagan Perkiraan Standar (BPS), padahal Kode MAP tersebut sudah mengalami perubahan dan menjadi Kode MAP instansi lain. Seharusnya penentuan Kode MAP Kejaksaan RI berdasarkan kepada Bagan Akun Standar (BAS). No
Satker
Kode MAP
Saldo 31-12-2008
Nama MAP
1.
Kejari Jantho
423215
Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/ Pemeriksaan
50.000
2.
Kejati NAD (Wilayah)
423215
Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/ Pemeriksaan
450.000
423413
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)
86.800
423411
Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan
80.000
423412
Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan
1.744.000
423413
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)
5.500
3.
Kejari Jakarta Selatan
Jumlah
2.416.300
e. Pendapatan yang mempergunakan mata uang asing selain rupiah (IDR) tidak bisa diinput dalam aplikasi SAI. Hal ini ditemukan pada Kejari Jakarta Selatan yang menerima pembayaran uang pengganti sebesar US$ 18.000.000,00 dan sudah disetorkan ke kas negara melalui aplikasi transfer Bank Mandiri dengan nomor validasi 10100-1010063-1010004-112 tanggal 5 September 2008. f.
BPK-RI
Terdapat perbedaan pencatatan realisasi pendapatan antara Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung. Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan realisasi pendapatan yang terdapat dalam Laporan SAI Kejari dengan realisasi pendapatan yang ada pada sistem SAI Kejari yang ada LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 8 dari 61
pada tingkat Wilayah/Kejati dan dengan realisasi pendapatan yang ada pada sistem SAI Kejari yang ada pada tingkat Pusat/Kejagung pada tanggal 31 Desember 2008. Hasil pemeriksaan terhadap sampel pada Kejati, Kejari dan Kejagung seperti tersebut diatas menunjukkan bahwa terjadi perbedaan angka realisasi anggaran pendapatan antara Kejari, Kejati, dan Kejagung seperti terlihat pada tabel berikut ini: Saldo 31 Desember 2008 No
Kejari Saldo Kejari
1
Saldo Kejari di Kejati
Saldo Kejari di Kejagung
Selisih Kejari dgn Kejati
Selisih Kejari dgn Kejagung
1
2 Bale Bandung
3 400.580.595
4 380.960.728
5 611.111.300
6=3-4 19.619.867
7=3-5 (210.530.705)
2
Kuningan
100.651.410
100.213.910
149.183.020
437.500
(48.531.610)
3
Banda Aceh
305.969.352
304.492.552
424.915.702
1.476.800
(118.946.350)
4
Cikarang
413.800.000
315.821.500
824.670.000
97.978.500
(410.870.000)
5
Jantho
124.680.272
363.914.792
138.017.772
(239.234.520)
(13.337.500)
6
Bandung
1.266.656.578
1.267.044.103
2.362.488.215
(387.525)
(1.095.831.637)
7
Jakarta Timur
2.736.572.600
2.684.239.600
4.736.669.200
52.333.000
(2.000.096.600)
8
Jakarta Barat
1.196.885.704
761.398.192
1.650.886.254
435.487.512
(454.000.550)
g. Terdapat perbedaan pencatatan antara laporan realisasi anggaran pendapatan yang dicatat dalam SAI dengan laporan bulanan hasil dinas kejaksaan yang dikelola oleh bendahara penerima, keduanya menggunakan dokumen sumber yang sama (SSBP) dan potongan SPM/SP2D. No 1.
BPK-RI
Satker
Saldo Lapbul Hasil Dinas Kejaksaan
Saldo SAI
Kejari Jakarta Selatan
2.950.172.360
Selisih
3.589.470.860
(639.298.500)
USD18.000.000
(USD18.000.000)
2.
Kejari Jakarta Barat
1.196.885.704
2.362.612.596
(1.165.726.892)
3.
Kejari Jakarta Utara
3.357.855.167
3.587.471.906
(229.616.739)
4.
Kejari Jakarta Pusat
20.638.380
*)
12.840.372.133
(12.819.733.753)
5.
Kejari Jantho
124.680.272
117.486.080
7.194.192
6.
Kejari Sigli
46.976.754
46.743.500
233.254
7.
Kejari Kuala Simpang
391.907.428
682.860.000
(290.952.572)
8.
Kejati NAD (Satker)
44.295.424
14.322.016
29.973.408
9.
Kejari Banda Aceh
305.969.352
459.574.850
(153.605.498)
10.
Kejari Bekasi
2.434.881.582
2.436.953.682
(2.072.100)
11.
Kejari Indramayu
271.832.100
270.986.155
845.945
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 9 dari 61
No
Satker
Saldo SAI
Saldo Lapbul Hasil Dinas Kejaksaan
Selisih
12.
Kejari Bandung
1.263.122.978
1.265.967.578
(2.844.600)
13.
Kejari Cirebon
1.715.419.700
1.714.820.800
598.900
14.
Kejari Purwakarta
525.033.337
524.976.548
56.789
15.
Kejari Bale Bandung
210.875.705
488.696.495
(277.820.790)
16.
Kejari Kuningan
100.651.410
105.212.080
(4.560.670)
17.
Kejagung (SAKPA)
143.197.238
43.175.915
100.021.323
18.
Kejagung RI (SAPA)
153.631.303.971
110.410.389.166
43.220.914.805
Keterangan :
*)
RI
Angka diperoleh dari LRA Pendapatan Kejari Jakarta Pusat yang ada di Kejati DKI
Jakarta.
h. Terdapat PNBP yang sudah disetor ke kas negara, namun belum diinput dalam SAI, yaitu: No 1
2
Satker Kejati Jabar
Kejari Bale Bandung
Uraian Setoran rumah dinas satker Kejati Jabar
773.275
Pengembalian Pembayaran Tunjangan Kompensasi Tenaga Kerja Sandi dari Gaji ke-13 satker Kejati Jabar
440.000
Setoran Denda Verstek Denda Tipiring Denda Biasa
3
Kejari Kuningan
Jumlah (Rp)
3.090.000 685.000 2.100.000
Setoran Biaya Perkara
177.500
Setoran Denda Tilang
3.217.500
Biaya Perkara
169.500
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat pada Bagian Kedua tentang Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara menetapkan antara lain : 1) KPPN melakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dengan seluruh satuan kerja di wilayah kerjanya. 2) Kanwil Ditjen PBN melakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dengan UAPPA-W di wilayah kerjanya. 3) Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) melakukan rekonsiliasi data dengan UAPA.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 10 dari 61
b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat pasal 1 nomor urut 44 antara lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan – Kerangka Konseptual menetapkan bahwa basis akuntansi untuk pengakuan Pendapatan adalah basis kas. Hal ini berarti pendapatan diakui atau dicatat pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat: 1) Pasal 20 Ayat 8 menyatakan UAKPA menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap bulan kepada UAPPA-W/UAPPA-E1. 2) Pasal 21: a) Ayat 1 menyatakan UAPPA-W melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAKPA di wilayah kerjanya termasuk Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. b) Ayat 5 menyatakan UAPPA-W wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada UAPPA-E1 setiap bulan. 3) Pasal 22: a) Ayat 1 menyatakan UAPPA-E1 melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya termasuk laporan keuangan UAPPA-W Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, laporan keuangan UAKPA yang langsung berada dibawah UAPPA-E1, dan Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. b) Ayat 2 menyatakan UAPPA-E1 menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. c) Ayat 6 menyatakan UAPPA-E1 menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPPA-E1 beserta ADK kepada UAPA setiap bulan. 4) Pasal 23: a) Ayat 1 menyatakan UAPA melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-E1 termasuk laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 11 dari 61
b) Ayat 2 menyatakan UAPA menyusun laporan keuangan tingkat UAPA berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Hal tersebut mengakibatkan kewajaran penyajian saldo realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan RI TA 2008 sebesar Rp168.234.795.077,00 tidak dapat diyakini. Hal tersebut disebabkan: a. Masih lemahnya komitmen dan pengawasan para kepala satuan kerja selaku kepala entitas akuntansi untuk memastikan keakuratan laporan keuangan dhi. LRA sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN di lingkungan masingmasing. b. Kelemahan sistem dan prosedur yang terkait dengan Modul Penerimaan Negara yang dibuat oleh Departemen Keuangan. c. Kuantitas dan kualitas SDM yang terkait dengan fungsi pencatatan dan pelaporan pendapatan masih belum memadai. Atas permasalahan tersebut Kejaksaan RI menjelaskan bahwa Bagian Verifikasi dan Pembukuan bersama dengan Bagian Pendapatan dan Perbendaharaan akan melakukan sosialisasi tentang pelaporan keuangan kepada seluruh satuan kerja di setiap Kejaksaan Tinggi. BPK-RI menyarankan agar Jaksa Agung menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pembinaan: a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan tentang pegawai negeri kepada para kepala satuan kerja yang kurang memiliki komitmen dalam memastikan keakuratan laporan keuangan dhi. LRA. b. Melakukan koordinasi dengan Departemen Keuangan terkait kelemahan sistem dan prosedur yang terkait dengan Modul Penerimaan Negara. c. Melakukan perekrutan SDM bidang akuntansi dan melaksanakan pelatihan pencatatan serta pelaporan pendapatan bagi pegawai terkait. 2. Sisa Jasa Giro Sebesar Rp25.400.024,00 Belum Disetorkan ke Kas Negara dan Belum Diungkapkan Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dalam kegiatan pengelolaan keuangan negara, bendahara pengeluaran setiap satuan kerja menggunakan jasa perbankan berupa rekening giro pada bank persepsi sebagai sarana dalam menyimpan uang persediaan yang diperoleh dari Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dhi. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sebelum digunakan untuk kegiatan belanja. Atas penggunaan jasa perbankan tersebut pemilik rekening dibebankan biaya-biaya sesuai ketentuan perbankan dan juga memperoleh jasa perbankan berupa jasa giro dengan perhitungan tertentu sesuai ketentuan bank persepsi yang bersangkutan. Terhadap saldo jasa giro yang masih terdapat dalam rekening tersebut bendahara seharusnya menyetorkan ke kas negara sebagai Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) dengan Mata Anggaran Penerimaan 423221.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 12 dari 61
Kejaksaan RI melaporkan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) selama tahun 2008 dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp313.492.314,00. Hasil pemeriksaan uji petik atas Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada Kejati DKI Jakarta, Kejati NAD, Kejati DI Yogyakarta, Kejati Jawa Barat, Kejati Sulawesi Utara, dan Instansi Pusat Kejaksaan Agung RI menunjukkan hal-hal sebagai sebagai berikut: a. Terdapat Jasa Giro TA 2008 dari rekening yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran pada Kejati DKI Jakarta, Kejari Jakarta Timur, Kejari Sleman dan Pusdiklat Kejaksaan RI yang disetor pada bulan Januari 2009 dan tidak diungkapkan dalam CaLK sebesar Rp4.568.754,00. b. Terdapat saldo jasa giro pada rekening Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun 2008 pada Kejati Manado, Kejati DKI Jakarta, Kejari Yogyakarta, Kejari Wates, Kejari Manado, Kejari Bitung, Kejari Amurang, Kejari Garut, Kejari Indramayu, Kejari Kuala Simpang, dan Komisi Kejaksaan yang belum disetor ke kas negara dan belum diungkapkan dalam CALK sebesar Rp20.790.146,00. Rincian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp25.400.024,00 yang telah dan belum disetor sampai dengan saat pemeriksaan tim BPK RI berakhir pada tanggal 8 April 2009, yaitu: I.
Terlambat Disetor
No
Saldo Jasa Giro
1
Kejati DKI Jakarta
10-Jan-09
587.770,00
2
Kejari Jakarta Timur
06-Jan-09
121.436,00
3
Kejari Jakarta Timur
06-Jan-09
520.718,00
4
Kejari Sleman
21-Jan-09
1.884,00
5
Pusdiklat Kejaksaan
3.336.946,00
Total Terlambat Disetor
4.568.754,00
II.
Belum Disetor
No
Satker
Tanggal Setor
Keterangan Disetor Awal Januari sehingga dilaporkan dalam SAI TA 2008 Disetor Awal Januari sehingga dilaporkan dalam SAI TA 2008 Disetor Awal Januari sehingga dilaporkan dalam SAI TA 2008 Disetor Awal Januari sehingga dilaporkan dalam SAI TA 2008 Disetor Awal Januari sehingga dilaporkan dalam SAI TA 2008
Saldo Jasa Giro
Saldo Rekening Pengeluaran Saldo Rekening Pengeluaran Saldo Rekening Pengeluaran
5.486.000,00
2
Kejari Indramayu
9.907.000,00
3
Kejari Kuala Simpang
4
Kejari Yogyakarta
5
Kejari Wates
6
Kejati Manado
7
Kejari Bitung
40.119,00
Belum disetor ke Kas Negara
8
Kejari Amurang
9.549,00
Belum disetor ke Kas Negara
9
Kejari Menado
51.514,00
Belum disetor ke Kas Negara
587.770,00
Belum disetor ke Kas Negara
Kejati DKI Jakarta
5.930,00
tidak tidak tidak
Bendahara Bendahara
Belum disetor ke Kas Negara
43.729,00
Belum disetor ke Kas Negara
1.295.647,00
Belum disetor ke Kas Negara
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
tidak
Bendahara
Kejari Garut
108.012,00
tidak
Keterangan
1
10
BPK-RI
Tanggal Setor
Satker
Halaman 13 dari 61
II.
Belum Disetor
No
Satker
11
Tanggal Setor
Komisi Kejaksaan
Saldo Jasa Giro 3.296.000,00
Total Belum Disetor
Keterangan Saldo Rekening Pengeluaran
Bendahara
20.831.270,00
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: 1) Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pendapatan negara pada departemen/lembaga wajib disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening Kas Negara. 2) Pasal 20: a) Ayat (1) Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang negara wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah, atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. b) Ayat (2) Bendaharawan penerima/penyetor berkala wajib menyetor/melimpahkan seluruh penerimaan negara yang telah dipungutnya ke rekening Kas Negara sekurang-kurangnya sekali seminggu. b. Lampiran VI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005, Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyebutkan bahwa CaLK menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain, pada butir (6) menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Hal tersebut mengakibatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan jasa giro di Kejaksaan RI masih belum memadai. Hal tersebut disebabkan: a. Para petugas SAI dan Bendahara Penerima pada Kejaksaan Negeri tidak cermat dalam melaporkan dan menyetorkan realisasi Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) tahun 2008 yang menjadi tanggung jawabnya. b. Kurangnya koordinasi antara Bendahara Pengeluaran selaku pemilik rekening dalam menginformasikan pendapatan jasa giro yang diterimanya kepada bendahara penerima yang berwenang untuk menyetorkan pendapatan yang diterima oleh suatu satker. Atas permasalahan tersebut Kejaksaan RI menjelaskan akan memberikan petunjuk kepada Kejati agar setiap adanya jasa giro yang diterima segera disetor
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 14 dari 61
ke kas negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002. Selanjutnya bukti setornya diserahkan kepada petugas SAI untuk dilaporkan ke dalam laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. BPK-RI menyarankan agar Jaksa Agung menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pembinaan memberikan sosialisasi kepada satker di daerah agar jasa giro pada rekening bendahara pengeluaran segera disetor ke kas negara dan dilaporkan dalam LK masing-masing satker, sedangkan apabila belum disetorkan ke kas negara agar diungkapkan dalam CaLK.
3. Pencatatan dan Pelaporan Akun Kas di Bendahara Pengeluaran Belum Memadai Akun Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun yang digunakan untuk mencatat saldo awal dan mutasi Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh satker. UP merupakan uang muka yang diserahkan oleh KPPN kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan anggaran. Mekanisme UP menggunakan sistem imprest fund (dana tetap), dimana jumlah dana UP di Bendahara Pengeluaran Kuasa Pengguna Anggaran akan tetap jumlahnya sepanjang tahun anggaran, dan pada akhir tahun anggaran sisa UP harus disetor kembali ke KPPN. Perubahan atau mutasi saldo akun ini diakibatkan oleh adanya penyediaan atau tambahan UP (mutasi tambah) dan adanya pengembalian atau setoran UP (mutasi kurang). Jurnal standar yang digunakan untuk mencatat saldo awal dan mutasi akun UP adalah sebagai berikut: a. Jurnal untuk membukukan saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran Dr. 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran
xxxx
Cr. 212311 Uang Muka dari KPPN
xxxx
b. Jurnal standar penyediaan UP atau tambahan UP Dr. Kas di Bendahara Pengeluaran
xxxx
Cr. Uang Muka dari KPPN
xxxx
c. Jurnal standar pengembalian/setoran UP Dr. Uang Muka dari KPPN Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran
xxxx xxxx
Saldo normal untuk akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada saat terjadi penambahan dicatat di debet sebesar penambahannya yaitu dengan diterbitkannya SP2D Dana Uang Persediaan (DUP) sebagai uang persediaan awal atau SP2D Tambahan Uang Persediaan (TUP) jika ada penambahan UP (MAK 825111). Sebaliknya, ketika terjadi pengurangan, akun ini dikredit sebesar pengurangannya, yaitu jika UP telah dibelanjakan, namun sudah tidak perlu diganti dan kemudian dipertanggunjawabkan dengan SP2D Nihil (MAP 815111).
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 15 dari 61
Selain itu, pengurangan dapat dilakukan dengan penyetoran sisa UP pada tahun berjalan (MAP 815111) atau pada awal tahun berikutnya sebagai pendapatan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu (MAP 815114). Dengan sistem imprest fund, setiap belanja yang dilakukan menggunakan UP dengan pertanggungjawaban SP2D Ganti Uang Persediaan (GU) tidak akan mempengaruhi akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Akun Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan di Neraca sebagai bagian dari pos Aset Lancar. Penyeimbang akun Kas di Bendahara Pengeluaran adalah akun Uang Muka dari KPPN yang disajikan di Neraca sebagai bagian dari pos Kewajiban Jangka Pendek. Saldo akun Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2008 yang tertera pada Neraca Kejaksaan RI senilai Rp7.259.286.816,00. Saldo ini merupakan akumulasi saldo UP yang ada di 498 satker (UAKPA) Kejaksaan RI di seluruh Indonesia, termasuk satker Instansi Pusat. Berdasarkan arsip data komputer (ADK) diketahui terdapat duplikasi 16 satker karena tercatat dalam 2 Kejati, 4 satker salah melakukan input kode wilayah, dan 1 satker lainnya belum teridentifikasi. Hasil pemeriksaan atas saldo dan mutasi transaksi akun Kas di Bendahara Pengeluaran dari aplikasi SAI di tingkat UAPA Kejaksaan Agung RI TA 2008 menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akhir tahun 2008 merupakan akumulasi saldo akhir tahun 2005 sebesar Rp4.203.173.461,00, tahun 2006 sebesar Rp5.156.349.903,00, dan tahun 2007 sebesar negatif Rp2.951.928.291,00, serta saldo akhir tahun 2008 sendiri sebesar Rp851.691.743,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2005, tahun 2006, dan tahun 2007 belum nihil. Seharusnya sisa uang persediaan telah disetor kembali ke KPPN pada akhir tahun sebagai penerimaan pengembalian uang persediaan dana rupiah (MAP 815111) dan jika tidak dilakukan dapat disetor pada awal tahun berikutnya sebagai penerimaan pengembalian uang persediaan tahun anggaran yang lalu (MAP 815114). Jika sisa uang persediaan tidak disetor akan menghambat pencairan uang persediaan tahun berjalan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), sehingga dapat dikatakan bahwa sebenarnya Kas di Bendahara Pengeluaran akhir tahun 2005, 2006, dan 2007 sudah nihil, namun belum dicatat sebagai penyetoran sisa kas di bendahara pengeluaran dalam aplikasi SAI. Apabila jurnal standar untuk UP seperti diuraikan diatas dikerjakan dan memperhatikan sistem imprest fund (dana tetap) yang diberlakukan dalam pengelolaan UP maka seharusnya akun UP tidak mungkin bersaldo negatif. Saldo akun UP negatif dapat terjadi karena: 1) Kelalaian petugas akuntansi untuk transfer data tahun yang lalu segera setelah melakukan instalasi ulang aplikasi SAKPA di awal tahun dapat menyebabkan saldo negatif apabila terdapat pengurangan kas di
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 16 dari 61
bendahara pengeluaran dengan pengembalian saldo UP dilakukan setelah lewat tahun anggaran. 2) Bendahara pengeluaran melakukan penyetoran kembali uang persediaan melalui SSBP yang jumlahnya lebih besar dari sisa uang persediaan pada akhir periode. b. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas arsip data komputer (ADK) kas di Bendahara Pengeluaran, diketahui bahwa untuk tahun 2008 Kejaksaan RI memperoleh uang persediaan sebesar Rp70.059.624.713,00 dengan rincian berasal dari dokumen sumber SP2D DUP sebesar Rp69.713.215.956,00 dan pencatatan diluar prosedur normal yaitu dengan jurnal penyesuaian neraca sebesar Rp346.408.757,00. Atas UP tersebut telah dipertanggungjawabkan dengan SP2D Nihil sebesar Rp66.449.839.853,00. Namun pencatatan atas pertanggungjawaban SP2D Nihil tersebut tidak semua menggunakan MAP 815111 karena sebesar Rp180.434.481,00 pertanggungjawaban SP2D Nihil dicatat dengan MAP 815114 (Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu). Berdasarkan ADK Kas di Bendahara Pengeluaran diketahui pula pada tahun 2008 Kejaksaan RI mengembalikan sisa UP yang tidak terpakai sebesar Rp2.758.093.117,00 dengan rincian MAP 815111 sebesar Rp2.385.679.333,00 dan MAP 815114 sebesar Rp372.413.784,00. Dengan kondisi penyelesaian SP2D Nihil yang salah MAP, maka Tim Pemeriksa juga tidak meyakini apakah setoran sisa dengan MAP 815111 memang merupakan sisa UP tahun berjalan dan MAP 815114 memang digunakan untuk menyetorkan sisa UP tahun anggaran yang lalu. c. Terdapat perbedaan saldo kas di Bendahara Pengeluaran antara pelaporan tingkat Kementerian/Lembaga pada Kejaksaan Agung (SAPA) dengan kondisi riil di satker yang diuji petik. Atas perbedaan ini pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara pasti, karena hanya melakukan kompilasi ADK dari daerah. Perbandingan pencatatan saldo kas bendahara pengeluaran Per 31 Desember 2008 antara Kejaksaan Agung RI (SAPA) dan Satker dirinci sebagai berikut: (dalam rupiah) No.
Satuan Kerja
I.
Pelaporan SAPA
Selisih
INSTANSI PUSAT 1
Kejaksaan Agung
-
(2.947.066.837)
2
Pusdiklat
-
17.434.875
(17.434.875)
3
Komisi Kejaksaan
581.096
22.090.395
(21.509.299)
581.096
(2.907.541.567)
2.908.122.663
Total II.
BPK-RI
Kondisi Satker
2.947.066.837
KEJATI DKI JAKARTA 1
Jakarta Pusat
-
13.648.488
(13.648.488)
2 3
Jakarta Selatan
-
140.636.500
(140.636.500)
Jakarta Barat
-
-
-
4
Jakarta Timur
-
1.794.000
(1.794.000)
5
Jakarta Utara
-
770.000
(770.000)
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 17 dari 61
(dalam rupiah) No.
Satuan Kerja 6
Pelaporan SAPA
Selisih
72.315
8.694.582
(8.622.267)
Total
72.315
165.543.570
(165.471.255)
III.
KEJATI JAWA BARAT 1
Bandung
-
-
-
2
Bale Bandung
-
-
-
3
Garut
-
(8.418.793)
8.418.793
4
Kuningan
-
16.283
(16.283)
5
Indramayu
-
-
-
6
Cirebon
-
(29.000)
29.000
7
Sumber
-
1.200.000
(1.200.000)
8
Purwakarta
-
-
-
9
Bekasi
-
-
-
10
Cikarang
-
-
-
11
Kejati JABAR
-
16.884.258
(16.884.258)
-
9.652.748
(9.652.748)
Total IV.
KEJATI NAD 1
Banda Aceh
-
4.845.744
(4.845.744)
2
Jantho
-
18.581.320
(18.581.320)
3
Sigli
-
211
(211)
4
Kuala Simpang
-
4.753.000
(4.753.000)
Kejati NAD
-
163.319.606
(163.319.606)
Total
-
191.499.881
(191.499.881)
60.245.688
(60.245.688)
5 V.
KEJATI DIY 1
Yogyakarta
-
2
Sleman
-
3
Bantul
-
17.000.030
(17.000.030)
4
Wonosari
-
-
-
5
Wates
-
-
-
6
Kejati DIY
-
22.853.550
(22.853.550)
-
100.099.268
(100.099.268)
Total VI.
KEJATI SULUT 1
Manado
-
22.421.429
(22.421.429) (30.705.845)
2
Bitung
-
30.705.845
3
Tondano
-
-
-
4
Tomohon
10.000.000
(443.937)
10.443.937
5
Amurang
-
12.500.000
(12.500.000)
6
Kejati SULUT
-
210.093.650
(210.093.650)
10.000.000
275.276.987
(265.276.987)
Total
BPK-RI
Kondisi Satker
Kejati DKI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 18 dari 61
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) no. 1 tentang Penyajian Laporan menetapkan antara lain bahwa pengukuran kas adalah sebesar nilai nominal. Oleh karena itu, saldo kas di Bendahara Pengeluaran tanggal 31 Desember 2008 harus sesuai dengan nominal kas yang ada pada tanggal tersebut. b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2008 Pasal 8 menyatakan Sisa dana UP tahun anggaran berkenaan yang masih berada pada Kas bendahara (baik tunai maupun yang masih ada dalam rekening bank/pos) oleh Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan harus disetorkan kembali ke Kas Negara pada Bank Persepsi/Pos Persepsi paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran. c. Dengan sistem imprest fund, saldo akun Kas di Bendahara Pengeluaran seharusnya tidak negatif. Hal tersebut mengakibatkan Saldo akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Kejaksaan RI per 31 Desember 2008 sebesar Rp7.259.286.816,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut disebabkan: a. Masih lemahnya komitmen kepala satuan kerja selaku kepala entitas akuntansi terhadap kewajaran penyajian laporan keuangannya dhi. akun Kas di Bendahara Pengeluaran. b. Petugas akuntansi di tingkat UAKPA belum sepenuhnya memahami langkahlangkah pada saat instalasi ulang aplikasi di awal tahun terutama yang berkaitan dengan input saldo awal akun-akun neraca. c. Tidak berjalannya prosedur verifikasi untuk menjamin semua informasi keuangan yang ditampilkan telah benar baik dari segi mata anggaran dan sesuai dengan peruntukannya. Atas permasalahan tersebut, Kejaksaan RI telah memberikan petunjuk kepada Kejati agar dalam menyusun laporan keuangan lebih berhati-hati/teliti sehingga hal-hal yang mengakibatkan kesalahan pada pembuatan pelaporan saldo kas di bendahara pengeluaran pada laporan keuangan tidak terulang lagi pada masa mendatang. BPK RI menyarankan agar Jaksa Agung menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk: a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan tentang pegawai negeri kepada para Kajati untuk lebih meningkatkan keakuratan dan ketepatan penyajian laporan keuangan dhi. kas di bendaharawan pengeluaran. b. Memerintahkan Kepala Biro Keuangan untuk menginventarisir jumlah pengembalian uang persediaan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran seluruh satker di lingkungan Kejaksaan RI pada awal tahun 2009. Selanjutnya mengoreksi saldo akun kas di bendahara pengeluaran posisi 31
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 19 dari 61
Desember 2008 dan menyampaikan hasil inventarisasi tersebut ke BPK dilampiri dengan bukti-bukti pendukungnya antara lain rekening koran dan bukti setor (SSBP). c. Memerintahkan Kepala Biro Keuangan untuk melaksanakan sosialisasi kepada seluruh bendahara pengeluaran dan petugas SAI mengenai langkahlangkah yang perlu dilakukan bendahara menjelang akhir tahun anggaran.
4. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Rampasan di Lingkungan Kejaksaan RI Belum Memadai Salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan RI dalam bidang pidana adalah melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan terkait barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incracht), yaitu dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan, atau dikembalikan kepada yang berhak (pemilik sah). Sesuai ketentuan intern Kejaksaan RI, barang bukti yang dirampas Negara segera dialihkan pengelolaannya dari seksi Pidana Umum (Pidum) atau seksi Pidana Khusus (Pidsus) kepada Sub Bagian Pembinaan (Subbag Bin) untuk diselesaikan. Barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan segera dimusnahkan dengan menghadirkan saksi terkait dan dilengkapi Berita Acara Pemusnahan Barang Rampasan yang ditandatangani pihak Kejaksaan RI dan saksi-saksi, sedangkan untuk barang bukti yang dikembalikan kepada pemilik yang sah segera dikembalikan dengan dilengkapi Berita Acara Pengembalian. Barang bukti yang dirampas untuk negara, harus segera disetor ke kas negara (jika dalam bentuk uang) atau jika dalam bentuk barang dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil lelang segera disetorkan ke kas negara atas nama penerimaan Kejaksaan RI. Sebelum dilakukan pelelangan dilakukan penaksiran nilai wajar dari barang rampasan oleh pihak berwenang untuk menentukan nilai limit dalam pelelangan. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pengelolaan barang rampasan pada Kejaksaan Agung, Kejati NAD, Kejati Jawa Barat, Kejati DKI Jakarta, Kejati DI Yogyakarta, dan Kejati Sulawesi Utara menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Berdasarkan ketentuan, barang rampasan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dan tangggung jawab atas barang-barang tersebut ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Pada prakteknya di Kejari Yogyakarta, Sleman, Wonosari, Bantul, Wates, Manado, Tondano, Bitung, Tomohon, Amurang, Indramayu, Garut, Bandung, Bale Bandung, Purwakarta, Cirebon, Sumber, Bekasi, Cikarang, Kuningan, Kuala Simpang, Sigli, Banda Aceh, dan Jantho sebagian besar barang rampasan masih disimpan di kantor kejaksaan negeri. b. Berdasarkan ketentuan, jaksa sebagai eksekutor menguasakan proses pelelangan barang rampasan kepada kantor lelang negara. Pada prakteknya proses persiapan pelelangan dilakukan pihak kejaksaan negeri mulai dari pembentukan panitia pelelangan, permintaan penilaian kondisi barang serta penilaian harga dari instansi yang berwenang, sampai dengan permohonan
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 20 dari 61
pelelangan kepada kantor lelang. Hal ini mengakibatkan sebagian besar barang rampasan terlambat dilelang karena kejaksaan negeri tidak memiliki anggaran pelelangan barang rampasan dan instansi yang berwenang lambat dalam memberikan taksiran kondisi barang dan taksiran harga wajar. Hal ini terjadi pada Kejari Yogyakarta, Sleman, Wonosari, Bantul, Wates, Manado, Tondano, Bitung, Tomohon, Amurang, Indramayu, Garut, Bandung, Bale Bandung, Purwakarta, Cirebon, Sumber, Bekasi, Cikarang, Kuningan, Kuala Simpang, Sigli, Banda Aceh, dan Jantho. Khusus pada kejaksaan negeri di lingkungan Kejati DKI Jakarta, instansi yang berwenang tidak mau memberikan taksiran kondisi barang dan taksiran harga wajar, sehingga harus mempergunakan jasa appraisal swasta. c. Tidak dilaksanakan stock opname pada Kejari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Yogyakarta, Sleman, Wonosari, Bantul, Wates, Manado, Tondano, Bitung, Tomohon, Amurang, Indramayu, Garut, Bandung, Bale Bandung, Purwakarta, Cirebon, Sumber, Bekasi, Cikarang, Kuningan, Kuala Simpang, Sigli, Banda Aceh, dan Jantho secara memadai untuk meyakini kondisi barang rampasan di akhir tahun. Hasil Pemeriksaan atas pencatatan dan pelaporan barang rampasan di tingkat pusat Kejaksaan RI yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (JAMBIN) dhi. Bagian Pendapatan dan Perbendaharaan (Pathara) serta Bagian Verifikasi dan Pembukuan menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Berdasarkan rekapitulasi penerimaan laporan barang rampasan dari Kejati seluruh Indonesia per Desember 2008, diketahui bahwa dari 32 Kejati, baru 27 Kejati yang menyerahkan laporan barang rampasan kepada Bagian Pathara, sedangkan 5 Kejati belum menyerahkan laporan barang rampasan, yaitu Kejati Banten, Kejati Maluku, Kejati Sulawesi Barat, Kejati Sulawesi Tengah, dan Kejati Sumatera Selatan. b. Berdasarkan laporan barang rampasan pada 27 Kejati, diketahui baru 24 Kejati yang telah memberikan taksiran harga barang rampasan, sedangkan 3 Kejati yaitu Kejati Jawa Tengah, Kejati Kalimantan Barat, dan Kejati Maluku Utara belum memberikan taksiran harga. Jumlah taksiran harga barang rampasan pada 24 Kejati adalah sebesar Rp52.962.991.602,45, sedangkan barang rampasan pada 27 Kejati yang belum memiliki taksiran harga sebanyak 2.045.158,57 satuan barang, yaitu: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BPK-RI
Nama Barang Kayu Kayu Kayu BBM Tanah Tanah Rotan Rotan Mobil Sepeda Motor Kapal Motor
Jumlah Barang 947.418,07 100,50 215.286,00 305.406,00 22,00 161.403,00 4.050,00 3.300,00 310,00 241,00 125,00
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Satuan m3 Ton Batang Liter Rante m2 Kg Batang Unit Unit Unit
Halaman 21 dari 61
No 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Nama Barang Gula Pasir Pupuk Alat Elektronik Tanah dan Bangunan Bangunan Mesin STNK Perahu Senjata Api Sarang Burung Walet Pasir Timah Arang Becak Sertifikat Total
Jumlah Barang 174.430,00 196.770,00 33.515,00 2.245,00 22,00 189,00 5,00 51,00 2,00 5,00 195,00 18,00 5,00 45,00 2.045.158,57
Satuan Kg Kg Unit m2 Unit Unit Lembar Unit Unit Kg Karung Ton Unit Unit
c. Pencatatan persediaan barang rampasan dalam Neraca Kejaksaan RI per 31 Desember 2008 oleh UAPA Kejaksaan Agung RI masih dilakukan secara manual dan tanpa mempergunakan aplikasi SAI serta baru mencakup barang rampasan pada 11 (sebelas) kejati dengan jumlah sebesar Rp9.605.714.332,45. Sisanya, barang rampasan pada 13 kejati lainnya yang sudah diberikan taksiran harga sebesar Rp43.357.277.270,00 belum tercatat dalam Neraca Kejaksaan RI per 31 Desember 2008 dengan rincian sebagai berikut:
BPK-RI
No 1
Nama Kejati Bali
2
Bangka Belitung
3
DI Yogyakarta
4
DKI Jakarta
5
Gorontalo
6
Jawa Timur
Barang Rampasan Sepeda Motor Solar Handphone Kapal Motor Rumah Sepeda Motor Kayu Tanah + Bangunan Tanah Kapal Handphone Tanah + Bangunan Mobil Sepeda Motor Televisi VCD Player Mini Compo Tanah Chain Saw Kayu Filling Cabinet Kapal Motor Kayu
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Nilai Taksiran (Rp) 700.000,00 4.400.000,00 125.000,00 48.750.000,00 5.670.000,00 4.800.000,00 353.760,00 75.000.000,00 449.450.000,00 1.213.585.000,00 660.000.000,00 22.259.610.000,00 33.500.000,00 3.500.000,00 1.000.000,00 125.000,00 550.000,00 14.481.230.000,00 800.000,00 4.168.390,00 100.000,00 182.000.000,00 114.600.440,00
Halaman 22 dari 61
No
Nama Kejati
7
Kep Riau
8
NAD
9 10
Papua Sulawesi Selatan
11 12
Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara
13
Sumatera Utara
Barang Rampasan Pupuk Urea Mobil Tanah Kayu Kayu Kapal Motor Tanah Kayu Tanah Faximile Handphone Kalkulator Uang Polis Asuransi Jiwa Mobil Sepeda Motor Bilyet Giro Peralatan Pemancar Kayu Tanah + Rumah Tanah Televisi Radio Tape Kursi Mobil Kapal Motor Mobil + Kayu Kayu Tanah + Rumah Kapal
JUMLAH
Nilai Taksiran (Rp) 8.058.000,00 10.810.800,00 100.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 240.000.000,00 504.077.000,00 1.650.000,00 96.487.000,00 200.000,00 1.675.000,00 55.000,00 150.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 4.500.000,00 1.002.000.000,00 1.200.000,00 19.000.000,00 335.839.500,00 387.801.000,00 100.000,00 25.000,00 100.000,00 1.837.500,00 600.000.000,00 158.450.000,00 50.000.000,00 14.063.880,00 180.000,00 43.357.277.270,00
d. Berdasarkan perbandingan jumlah barang rampasan pada Kejari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Yogyakarta, Sleman, Wonosari, Bantul, Wates, Manado, Tondano, Bitung, Tomohon, Amurang, Indramayu, Garut, Bandung, Bale Bandung, Purwakarta, Cirebon, Sumber, Bekasi, Cikarang, Kuningan, Kuala Simpang, Sigli, Banda Aceh, dan Jantho dengan laporan barang rampasan pada Bagian Pathara, diketahui barang rampasan sebesar minimal Rp99.945.760,00 belum dilaporkan kepada Bagian Pathara, dengan rincian sebagai berikut: No
Kejati
1
Sulawesi Utara
2
BPK-RI
DKI Jakarta
Barang rampasan
Nilai (Rp)
Tondano
Kejari
Kayu rimba campuran 5 meter kubik
-
Amurang
Kayu Lingga 1 meter kubik
-
600 liter solar
-
200 liter solar Tanah dan Bangunan atas perkara Bambang Kasto
-
Bitung Jakarta Utara
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 23 dari 61
No
Kejati
Kejari Jakarta Timur
3
4
Jawa Barat
NAD
Barang rampasan Sepeda motor Jialing Nopol B-3091EN Sepeda motor Honda Revo No.Pol. B-5212-TPM
Nilai (Rp)
Minyak tanah sebanyak 200 liter. Truk tangki PT Anugrah Cipta Bersama Nopol. B 9898 ST Truk tangki PT Anugrah Cipta Bersama Nopol. F 8526 AG Truk tangki PT Anugrah Cipta Bersama Nopol. F 8164 AL 80.000 liter solar dicampur minyak tanah (oplosan)
-
-
-
Indramayu
3 bidang tanah
-
Bandung
BBM 225 liter
-
Purwakarta Kuala Simpang
BBM 140 liter 1 unit Kendaraan Roda 4
42.750.000,00
13 unit Kendaraan Roda 2
6.750.000,00
30,2 meter kubik Kayu
20.445.760,00
2 unit Kendaraan Roda 2
-
44 batang Kayu
-
Sigli
3,5 ton kayu
-
Banda Aceh
2 unit Kendaraan Roda 2
Jantho
Kendaraan Roda 4
30.000.000,00
Total
99.945.760,00
e. Berdasarkan pemeriksaan terhadap SAPA Kejaksaan Agung RI, ternyata sembilan kejari telah melakukan pencatatan barang rampasan ke dalam akun persediaan dengan mempergunakan jurnal penyesuaian neraca (402) senilai Rp3.539.136.211,00 dengan rincian sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kejari Kejaksaan Negeri Samarinda Kejaksaan Negeri Bontang Kejaksaan Negeri Blitar Kejaksaan Negeri Tulungagung Kejaksaan Negeri Kendari Kejaksaan Negeri Kolaka Kejaksaan Negeri Raha Kejaksaan Negeri Belawan Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Total
Kode Akun 115192 115192 115192 115192 115192 115192 115192 115192 115192
Nama Akun Persediaan Barang Hasil Sitaan Persediaan Barang Hasil Sitaan Persediaan Barang Hasil Sitaan Persediaan Barang Hasil Sitaan Persediaan Barang Hasil Sitaan Persediaan Barang Hasil Sitaan Persediaan Barang Hasil Sitaan Persediaan Barang Hasil Sitaan Persediaan Barang Hasil Sitaan
Rp 931.088.060,00 866.220.728,00 1.417.309.000,00 20.500.000,00 14.324.903,00 6.800.000,00 195.889.560,00 33.000.000,00 54.003.960,00 3.539.136.211,00
Nilai persediaan tersebut oleh Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kejaksaan Agung RI tidak dikompilasikan dalam Neraca Kejaksaan RI per 31 Desember 2008. f.
BPK-RI
Penelitian atas Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kejaksaan RI tahun 2008 juga menunjukkan bahwa pengungkapan yang ada kurang informatif antara lain karena kondisi barang rampasan yang tidak laku dilelang serta
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 24 dari 61
barang rampasan yang sudah tidak memiliki manfaat ekonomis (rusak) belum diungkapkan dalam CALK. g. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan bagian Pathara Kejaksaan Agung RI, data persediaan barang rampasan pada Kejaksaan RI belum dilaporkan kepada DJKN, sehingga prosedur rekonsiliasi persediaan barang rampasan tidak bisa dilakukan. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana: 1) Pasal 44 ayat (1) menyatakan Benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. 2) Pasal 273 ayat (3) menyatakan jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa. 3) Pasal 273 ayat (4) menyatakan jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan. b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat: 1) Pasal 20 Ayat 8 menyatakan UAKPA menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap bulan kepada UAPPA-W/UAPPA-E1. 2) Pasal 21: a) Ayat 1 menyatakan UAPPA-W melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAKPA di wilayah kerjanya termasuk Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. b) Ayat 5 menyatakan UAPPA-W wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada UAPPA-E1 setiap bulan. 3) Pasal 22: a) Ayat 1 menyatakan UAPPA-E1 melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya termasuk laporan keuangan UAPPA-W Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, laporan keuangan UAKPA yang langsung berada dibawah UAPPA-E1, dan Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. b) Ayat 2 menyatakan UAPPA-E1 menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 25 dari 61
c) Ayat 6 menyatakan UAPPA-E1 menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPPA-E1 beserta ADK kepada UAPA setiap bulan. 4) Pasal 23: a) Ayat 1 menyatakan UAPA melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-E1 termasuk laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. b) Ayat 2 menyatakan UAPA menyusun laporan keuangan tingkat UAPA berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: 1) Lampiran II - Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan a) paragraf 78 menyatakan bahwa Pengakuan dalam akuntansi diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. b) Paragraf 79 menyatakan bahwa kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu: (1) Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan. (2) Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. (3) Paragraf 82 menyatakan bahwa apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 2) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 – Penyajian Laporan Keuangan paragraf 48 menetapkan bahwa suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar antara lain jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. 3) PSAP No.4 – Catatan Atas Laporan Keuangan menyebutkan antara lain bahwa Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 26 dari 61
4) PSAP No. 05 – Persediaan paragraf 5 mendefinisikan Persediaan sebagai aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 5) PSAP No. 05 – Persediaan paragraf 18 menetapkan bahwa Persediaan disajikan sebesar nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Hal tersebut mengakibatkan: a. Saldo akun persediaan yang berbentuk barang rampasan sebesar Rp9.605.714.332,45 dalam Neraca Kejaksaan RI per 31 Desember 2008 tidak dapat diyakini kewajarannya. b. Potensi/resiko penyimpangan dalam pengelolaan barang rampasan berupa kehilangan, pinjam pakai, dan penurunan kondisi/nilai yang dapat merugikan Negara berupa hilangnya potensi penerimaan negara dari penjualan barang rampasan. Hal tersebut disebabkan: a. Komitmen kepala satuan kerja sebagai kepala entitas akuntansi atas pengamanan barang rampasan dan keakuratan pelaporan keuangan yang masih lemah. b. Jumlah dan kemampuan SDM yang terkait dengan fungsi pengelolaan dan pelaporan di tingkat satker belum memadai untuk mendukung terwujudnya Sistem Pengendalian Intern yang baik terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan pengamanan aset. c. Belum adanya juklak/juknis dari Kejaksaan Agung RI mengenai pencatatan barang rampasan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dhi SIMAK BMN. d. Aplikasi SIMAK BMN yang dikembangkan oleh Departemen Keuangan belum sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan masing-masing kementerian/lembaga dhi. Kejaksaan RI terkait pencatatan barang rampasan yaitu belum tersedianya tabel referensi persediaan barang rampasan. e. Infrastruktur pendukung untuk tempat penyimpanan barang rampasan berupa Rupbasan belum ada dan memadai di seluruh satker Kejaksaan RI. f.
Koordinasi antara Kejaksaan RI dan Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) terkait penyimpanan barang rampasan di Rupbasan masih belum intensif.
Atas permasalahan tersebut Kejaksaan Agung RI akan melakukan koordinasi dengan DJKN untuk melakukan inventarisasi dan penilaian barang rampasan, serta perbaikan sistem pengelolaan dan pelaporan barang rampasan. BPK RI menyarankan agar Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan:
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 27 dari 61
a) Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan tentang pegawai negeri kepada para kepala satuan kerja yang kurang memiliki komitmen dalam pengamanan barang rampasan dan perbaikan pelaporan keuangan. b) Melakukan perekrutan SDM bidang akuntansi dan melaksanakan pelatihan pengelolaan dan pelaporan keuangan serta pengamanan aset. c) Membuat juklak/juknis mengenai pencatatan barang rampasan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dhi. SIMAK BMN. d) Melakukan koordinasi dengan DJKN terkait belum tersedianya tabel referensi persediaan barang rampasan dalam aplikasi SIMAK BMN. e) Memperbaiki infrastruktur pendukung untuk tempat penyimpanan barang rampasan di seluruh satker Kejaksaan RI. f) Melakukan koordinasi dengan Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) terkait penyimpanan barang rampasan di Rupbasan.
5. Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Dalam Laporan Keuangan Kejaksaan RI Belum Memadai Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Laporan Keuangan Kejaksaan Agung RI per 31 Desember 2008 (unaudited), saldo akun Persediaan adalah sebesar Rp11.177.306.450,45 yang terdiri dari barang rampasan sebesar Rp9.605.714.332,45 dan non barang rampasan sebesar Rp1.571.592.118,00 (meliputi alat perlengkapan pegawai, bahan konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, materai dan bahan baku). Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pengelolaan dan pelaporan akun persediaan pada Kejati Jawa Barat, Kejati NAD, Kejati DIY, Kejati DKI, Kejati Sulawesi Utara, Pusdiklat Kejaksaan, Sekretariat Komisi Kejaksaan dan menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Pemahaman terhadap akun persediaan oleh bendahara barang belum memadai, karena dari hasil wawancara dengan para bendahara barang di Kejati Jawa Barat, Kejati NAD, Kejati DIY, Kejati DKI, Kejati Sulawesi Utara, Pusdiklat Kejaksaan, Sekretariat Komisi Kejaksaan diketahui bahwa mereka menganggap bahwa yang dimaksudkan dengan persediaan hanya berupa Alat Tulis Kantor (ATK). b. Pencatatan dan pengelolaan akun persediaan belum dilaksanakan sesuai ketentuan seperti terlihat pada tabel berikut : No. 1.
BPK-RI
Satuan Kerja Kejati Jawa Barat, Kejari Bandung, Kejari Bale Endah, Kejari Garut, Kejari Kuningan, Kejari Indramayu, Kejari Cirebon, Kejari Sumber, Kejari Purwakarta, Kejari Cikarang dan Kejari Bekasi.
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Keterangan Tidak melakukan inventarisasi fisik, tidak mengerjakan buku persediaan (hanya Kejati Jabar saja yang membuat) dan tidak melakukan pencatatan ke dalam aplikasi SAI
Halaman 28 dari 61
2.
Kejati NAD, Kejari Banda Aceh, Kejari Jantho, Kejari Sigli, dan Kuala Simpang
Tidak melakukan inventarisasi fisik, tidak mengerjakan buku persediaan (hanya Kejati NAD saja yang membuat) dan tidak melakukan pencatatan ke dalam aplikasi SAI
3.
Kejati serta Kejari dilingkungan Kejati DIY
Tidak melakukan inventarisasi fisik, tidak mengerjakan buku persediaan dan tidak melakukan pencatatan ke dalam aplikasi SAI
4.
Kejati Sulut, Kejari Bitung, Kejari Tondano, Kejari Amurang, Kejari Tomohon, dan Kejari Manado
Tidak melakukan inventarisasi fisik, tidak mengerjakan buku persediaan dan tidak melakukan pencatatan ke dalam aplikasi SAI
5.
Kejati serta Kejari dilingkungan Kejati DKI
Tidak melakukan inventarisasi fisik, tidak mengerjakan buku persediaan (hanya Kejati DKI saja tetapi tidak sesuai dengan Kepja) dan tidak melakukan pencatatan ke dalam aplikasi SAI
6.
Pusdiklat Kejaksaan
Tidak melakukan inventarisasi fisik, tidak mengerjakan buku persediaan dan tidak melakukan pencatatan ke dalam aplikasi SAI
7.
Sekretariat Komisi Kejaksaan
Tidak melakukan inventarisasi fisik, tidak mengerjakan buku persediaan dan tidak melakukan pencatatan ke dalam aplikasi SAI
c. Aset persediaan per 31 Desember 2008 yang dihasilkan dari aplikasi SAPA Kejaksaan Agung RI menunjukkan adanya saldo minus sebesar Rp28.188.750,00 dengan rincian seperti pada tabel berikut: No.
Nama Satker
Nilai (Rp)
1.
KN Liwa
150.000,00
2.
KN Indramayu
1.532.750,00
3.
KN Bale Bandung
(250.000,00)
4.
KN Jepara
(150.000,00)
5.
KN Nunukan
5000,00
6.
KN Maumere
(31.715.000,00)
7.
KN Subang
2.238.500,00 Jumlah
(28.188.750,00)
Sedangkan saldo akun persediaan di dalam Neraca Kejaksaan Agung RI per 31 Desember 2008 (unaudited) adalah sebesar Rp1.571.592.118,00. Berdasarkan kesimpulan Tim, hal ini terjadi karena data yang digunakan dalam Neraca masih menggunakan data manual. Saldo persediaan tersebut merupakan saldo persediaan dari 1 (satu) satker yaitu Biro Perlengkapan Kejaksaan Agung yang diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan pada akhir tahun. 1) perlengkapan pegawai .......................................Rp
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
1.514.851.565,00
Halaman 29 dari 61
2) bahan konsumsi ................................................Rp
51.242.053,00
3) bahan untuk pemeliharaan ................................Rp
3.178.500,00
4) materai ...............................................................Rp
2.250.000,00
5) bahan baku ........................................................Rp
70.000,00
Jumlah.....................................................................Rp
1.571.592.118,00
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 498 satker lain di lingkungan Kejagung RI belum tercatat nilai persediaan akhir tahunnya pada Neraca Kejagung RI per 31 Desember 2008. d. Hasil pemeriksaan fisik atas persediaan barang non rampasan secara uji petik pada 8 satker di lingkungan Kejati Jawa Barat, Kejati NAD dan Kejati DKI yang dilakukan oleh bendahara barang dan Tim BPK diketahui adanya saldo persediaan per 31 Desember 2008 yang belum dicatat dalam Neraca Kejaksaan RI minimal sebesar Rp70.130.700,00, dengan rincian seperti pada tabel berikut: No.
Keterangan
Jumlah (Rp)
1.
Kejati Jawa Barat
2.
Kejati NAD
3.
Kejari Kuningan
1.160.000,00
4.
Kejari Purwakarta
1.111.000,00
5.
Kejari Bandung
6.
Kejari Bekasi
5.234.500,00
7.
Kejari Cikarang
1.556.000,00
8.
Kejari Jakarta Barat
1.689.375,00
8.926.450,00 10.138.375,00
Jumlah
40.315.000,00
70.130.700,00
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP No. 05 – Persediaan: 1) paragraf 5 mendefinisikan persediaan sebagai aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan perasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 2) paragraf 15 menyatakan bahwa persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah 3) paragraf 16 menyatakan bahwa pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 30 dari 61
Hal tersebut mengakibatkan saldo akun persediaan non barang rampasan yang disajikan dalam Neraca Kejaksaan RI per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.571.592.118,00 belum menggambarkan keseluruhan persediaan yang ada di Kejaksaan RI dan belum dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut disebabkan: a. Komitmen kepala satker selaku kepala entitas akuntansi atas keakuratan pelaporan keuangan dhi. pelaporan persediaan non barang rampasan masih kurang. b. Sosialisasi oleh Bagian Verifikasi dan Pembukuan Biro Keuangan Kejaksaan RI kepada para petugas SAI di satker-satker daerah mengenai SIMAK BMN dhi. Pencatatan dan Pelaporan Persediaan masih kurang. c. Bendahara barang kurang memahami ketentuan-ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan terkait persediaan. Atas permasalahan tersebut Kejaksaan RI menjelaskan bahwa aplikasi persediaan belum diterapkan dan satuan kerja belum memahami tata cara penggunaan aplikasi tersebut. BPK-RI menyarankan agar Jaksa Agung menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk : a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan tentang pegawai negeri kepada kepala satuan kerja dhi. para Kajari dan Asbin Kejati di lingkungan Kejaksaan RI agar melaporkan persediaan barang non rampasan dalam neraca masing-masing setiap tahun secara akurat, tepat waktu dan sesuai SAP. b. Memberikan sosialisasi kepada seluruh bendahara barang dan petugas input SAI tentang pencatatan persediaan dan inventarisasi fisik terhadap persediaan yang harus dilakukan setiap akhir tahun.
6. Pencatatan dan Pelaporan Tilang di Lingkungan Kejaksaan RI Belum Memadai Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas jalan dilakukan dengan pemberian surat tilang. Surat tilang merupakan alat utama yang digunakan dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 211 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berdasarkan kajian, apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian secara terencana dan konsisten akan dapat menimbulkan kecelakaan, kemacetan, kerusakan prasarana dan sarana jalan, ketidaktertiban, polusi dan kejahatan. Pemeriksaan atas dokumen penyetoran PNBP yang dikelola oleh Bendahara Khusus Penerima, Rekap denda tilang yang sudah berkekuatan hukum tetap (incracht) tetapi belum dibayar oleh pelanggar yang dibuat oleh petugas tilang dan rekening koran BRI yang memuat saldo Giro I, Giro II dan Giro III pertanggal 31 Desember 2008 di 29 Kejari (Kejari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan,
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 31 dari 61
Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Yogyakarta, Sleman, Wonosari, Bantul, Wates, Manado, Tondano, Bitung, Tomohon, Amurang, Indramayu, Garut, Bandung, Bale Bandung, Purwakarta, Cirebon, Sumber, Bekasi, Cikarang, Kuningan, Kuala Simpang, Sigli, Banda Aceh, dan Jantho), serta saldo Giro I, II dan III pada BRI yang diperoleh dari Bagian Pidana Umum di Kejagung RI yang dijadikan sampel pemeriksaan Laporan keuangan TA 2008 di lingkungan Kejaksaan Agung RI menunjukkan hal-hal sebagai berikut : a. Denda tilang yang diputus oleh pengadilan secara verstek Denda tilang yang diputus oleh pengadilan secara verstek adalah putusan denda tilang yang diberikan kepada pelanggar apabila pelanggar tidak menunjuk wakil dan tidak hadir pada waktu sidang pengadilan tilang tanpa alasan yang sah. Berdasarkan data yang diperoleh dari petugas tilang di masing-masing Kejari seperti tersebut diatas diketahui bahwa terdapat sejumlah putusan pengadilan berupa denda tilang dan ongkos perkara tilang, dan barang bukti berupa surat tilang dan SIM/STNK milik pelanggar lalu lintas yang masih disimpan oleh panitera di masing-masing pengadilan negeri karena belum diambil oleh pelanggar yang bersangkutan. Dokumen ini setiap minggu selalu bertambah karena setiap minggu selalu dilaksanakan sidang perkara tilang dan selalu ada putusan sidang yang dilakukan secara verstek. Hasil pemeriksaan yang dilaksanakan pada 29 Kejari yang dijadikan sampel pemeriksaan diketahui bahwa besarnya putusan sidang tilang yang dilakukan secara verstek untuk TA 2008 adalah senilai Rp1.270.923.200,00 dengan rincian sbb: No. I.
II.
III.
IV.
V.
BPK-RI
Kejati DKI Jakarta
Jawa Barat
NAD
Sulawesi Utara
DIY
No.
Kejari
1
Kejari Jakarta Selatan
120.078.000,00
2
Kejari Jakarta Barat
179.968.000,00
3
Kejari Jakarta Utara
55.554.500,00
4
Kejari Jakarta Timur
102.376.000,00
1
Kejari Bekasi
144.713.500,00
2
Kejari Bandung
119.942.000,00
3
Kejari Cirebon
6.047.500,00
4
Kejari Kuningan
4.601.000,00
5
Kejari Purwakarta
6
Kejari Cikarang
1
Kejari Sigli
2
Kejari Banda Aceh
23.990.500,00
3
Kejari Kuala Simpang
73.937.000,00
1
Kejari Manado
14.889.000,00
2
Kejari Amurang
8.249.500,00
3
Kejari Tondano
84.268.500,00
1
Kejari Sleman
8.841.000,00
2
Kejari Bantul
3.895.000,00
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Jumlah (Rp)
53.144.000,00 186.600.000,00 1.457.000,00
Halaman 32 dari 61
No.
Kejati
No.
Kejari
Jumlah (Rp)
3
Kejari Wonosari
6.881.700,00
4
Kejari Yogyakarta
8.729.000,00
5
Kejari Wates
7.206.000,00
Jumlah
1.215.368.700,00
Dengan adanya putusan pengadilan yang dilakukan secara verstek ini maka negara telah mempunyai hak tagih berdasarkan keputusan pengadilan dan jumlahnya telah tetap. Selanjutnya besarnya denda tilang yang telah diputus secara verstek ini harus diakui dan dicatat dalam laporan keuangan di masing-masing kejaksaan negeri sebagai aset dhi. piutang bukan pajak. Hasil pemeriksaan secara sampel terhadap 29 Kejari seperti tersebut diatas menunjukkan putusan denda tilang yang diputus secara verstek hanya dikelola oleh petugas tilang dimasing-masing Kejari dan masing-masing belum diakui dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun 2008 b. Rekening Giro I dan Giro III Pelanggar lalu lintas diberikan 3 (tiga) opsi dalam penyelesaian perkara tilang yaitu: 1) Pelanggar setuju menunjuk wakil yang disediakan penyidik untuk menghadiri sidang dan bersedia menitipkan sejumlah uang sesuai tabel kepada Giro I Bank Rakyat Indonesia (BRI); 2) Pelanggar setuju menitipkan uang di Giro I BRI tetapi menyatakan ingin menghadiri sidang; 3) Pelanggar menolak menitipkan uang di Giro I BRI dan ingin menghadiri sendiri sidang pengadilan. Rekening Giro I, II, dan III hanya digunakan apabila pelanggar lalu lintas memilih opsi 1 yaitu menitipkan uang di BRI (dan tidak menghadiri persidangan). Rekening Giro I BRI merupakan suatu rekening yang dibuka oleh pihak Kejaksaan Negeri untuk menampung sementara uang titipan pembayaran denda tilang dan biaya perkara sampai keluarnya keputusan pengadilan. Setelah adanya keputusan pengadilan, status uang titipan tersebut berubah menjadi uang denda dan biaya perkara yang harus dipindahkan ke Rekening Giro II untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara. Sisa uang titipan dan biaya perkara di Giro I setelah dikurangkan dengan penyetoran ke Kas Negara kemudian dipindahkan ke Rekening Giro III dan merupakan hak pelanggar lalu lintas. Kejaksaan selanjutnya meminta kepada BRI agar kelebihan tersebut segera dikembalikan kepada pelanggar dan tembusannya disampaikan kepada Kejaksaan. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Giro I, II, dan III pada Kejaksaan Agung RI, Kejati DKI Jakarta, Kejati DI Yogyakarta, Kejati NAD, Kejati Jawa Barat dan Kejati Sulawesi Utara menunjukkan hal-hal sebagai berikut :
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 33 dari 61
a. Dari pemeriksaan secara uji petik atas Rekening Koran Giro I dan Giro III yang ada pada Kejati DKI Jakarta, Kejati DI Yogyakarta, Kejati NAD, Kejati Jawa Barat dan Kejati Sulawesi Utara, diketahui bahwa terdapat saldo Rekening Giro I sebesar Rp470.572.147,00 dan Rekening Giro III sebesar Rp13.079.001,00, rincian terlihat pada Lampiran 2. Semua satker tersebut belum mengungkapkan uang titipan denda tilang dan biaya perkara pada Giro I BRI serta sisa uang titipan denda tilang dan biaya perkara pada Giro III BRI dalam laporan keuangan masing-masing dhi. dalam CALK per tanggal 31 Desember 2008. b. Data yang diperoleh dari staf Jampidum Kejaksaan Agung RI menunjukkan bahwa saldo rekening per 31 Januari 2009 pada BRI di seluruh Indonesia untuk Rekening Giro I sebesar Rp7.946.970.058,96, Rekening Giro II sebesar Rp709.909.983,00, dan Rekening Giro III sebesar Rp385.313.806,00, dengan rincian terlihat pada Lampiran 3, 4, dan 5. Seharusnya saldo pada Giro II dan III per 31 Desember 2008 adalah Nihil (Rp0,00) karena saldo pada Giro II seharusnya semua sudah disetor ke kas negara dan saldo pada Giro III seharusnya semua sudah dikembalikan kepada pelanggar yang jumlah titipannya ke BRI lebih besar dari jumlah denda tilang putusan pengadilan. Saldo yang ada Rekening Giro II seperti tersebut diatas menunjukkan bahwa BRI terlambat menyetorkan denda dan ongkos perkara tilang yang sudah incracht ke Kas Negara. Pemeriksaan lebih lanjut pada Laporan SAI pada tingkat Kejagung RI menunjukkan bahwa saldo Giro I dan III seperti tersebut diatas tidak dilaporkan dalam laporan Keuangan dhi. CALK Kejaksaan RI Tahun 2008. Sedangkan terhadap saldo Giro II yang sudah menjadi hak negara namun belum disetorkan ke kas negara oleh BRI pada tanggal 31 Desember 2008 belum dicatat sebagai Piutang PNBP oleh Kejaksaan RI dalam Neraca per 31 Desember 2008. Jumlah uang titipan denda tilang dan biaya perkara pada Giro I BRI dan sisa uang titipan denda tilang dan biaya perkara pada Giro III BRI harus diungkap dalam CALK per 31 Desember 2008. Dalam hal ini kejaksaan berfungsi sebagai eksekutor dimana uang titipan denda tilang dan biaya perkara dipungut dan berada dalam pengelolaan Kejagung dan nantinya ada kemungkinan ada aliran masuk pendapatan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak yang diakui sebagai penerimaan hasil dinas instansi Kejaksaan RI. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : 1) Pasal 1(6) menjelaskan bahwa Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. 2) Pasal 34 (1) menjelaskan bahwa Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 34 dari 61
mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu. 3) Pasal 34 (2) menjelaskan bahwa Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 8 (1) menyatakan antara lain Departemen/lembaga wajib: 1) mengadakan intensifikasi pemungutan pendapatan negara yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. 2) mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara. c. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan – Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 79 menetapkan bahwa kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu: 1) Terdapat kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan. 2) Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. Hal tersebut mengakibatkan Laporan Keuangan Kejaksaan RI TA 2008 belum menyajikan secara lengkap informasi transaksi tilang yang ada di Kejaksaan RI. Hal tersebut disebabkan: a. Petugas akuntansi pada UAPA, UAPPA-W, serta UAKPA kurang memahami ketentuan pencatatan dan pelaporan transaksi tilang dhi. tilang verstek, uang titipan tilang pada Giro I, II, dan III. b. Petugas Pidum pada kejari di lingkungan Kejaksaan RI tidak cermat dalam melakukan tupoksinya berkaitan dengan penanganan tilang, kurang berkoordinasi dengan Bank BRI terkait dengan rekening penampungan Giro I dan Giro III, dan tidak memberikan informasi kepada petugas akuntansi pada tingkat UAPA, UAPPA-W, serta UAKPA terkait dengan transaksi tilang. Atas permasalahan tersebut Kejaksaan RI menjelaskan bahwa penyelesaian tilang yang diputus verstek sulit karena alamat yang diberikan pelanggar tidak jelas dan telah dilakukan koordinasi dengan BRI, kepolisian, serta pengadilan untuk mengalihkan titipan denda tilang pada Giro I ke kas negara. BPK-RI menyarankan agar Jaksa Agung menginstruksikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum: a. Membuat Surat Kesepakatan Bersama (SKB) lanjutan antara Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Polri, dan BRI untuk menyelesaikan permasalahan uang titipan pembayaran denda dan biaya tilang yang
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 35 dari 61
mengendap di kantor-kantor cabang BRI agar segera disetorkan ke Kas Negara. b. Melakukan inventarisasi jumlah denda tilang dan biaya perkara yang diputus secara verstek yang sampai saat ini belum dibayar di seluruh Kejati/Kejari/Cabjari. c. Melakukan sosialisasi kepada seluruh petugas SAI di lingkungan Kejaksaan RI tentang pencatatan dan pelaporan piutang denda tilang dalam aplikasi SAI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Kejaksaan RI Belum Memadai Dalam Neraca unaudit per 31 Desember 2008, Kejaksaan RI melaporkan nilai aset tetap sebesar Rp4.153.583.449.725,00 yang terdiri dari : Kelompok Aset Tetap
Saldo (Rp) 717.759.328.950,00 1.481.819.071.511,00 1.250.082.764.274,00 9.497.577.231,00 629.723.795.623,00 64.700.912.136,00 4.153.583.449.725,00
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah
Nilai aset tetap tersebut merupakan konsolidasi nilai aset tetap dari neraca 498 satuan kerja di lingkungan Kejaksaan RI seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil uji petik pada satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nanggroe Aceh Darusalam (NAD), Kejati Jawa Barat, Kejati Sulawesi Utara dan Kejati Yogyakarta diketahui hal-hal berikut : a. Kejati NAD 1) Kejati Banda Aceh Terdapat pengadaan buku perpustakaaan yang belum dilaporkan senilai Rp7.613.000,00 dan kendaraan roda empat sebanyak 2 unit senilai Rp31.815.000,00 yang telah dilelang namun belum dihapuskan dari pencatatan/laporan barang kuasa pengguna. 2) Kejari Jantho Terdapat mutasi tambah pada Rp9.084.409,00 yang belum dicatat.
peralatan
dan
mesin
sebesar
3) Kejari Sigli Terdapat aset rusak berat hasil inventarisasi dan penilaian DJKN senilai Rp30.955.512,00 yang belum direklasifikasi menjadi aset lain-lain. 4) Kejari Banda Aceh
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 36 dari 61
Hasil inventarisasi DJKN/KPKNL belum dijadikan koreksi Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan. Dari 5 (lima) Satker yang diuji petik yaitu Kejari Banda Aceh, Kejari Jantho, Kejari Sigli, Kejari Kuala Simpang dan Kejati NAD diketahui bahwa saldo awal yang dilaporkan dalam LBMN per 31 Desember 2008 belum menggunakan hasil inventarisasi dan penilaian dari DJKN/KPKNL. Dari 23 satuan kerja (Kejati, Kejari dan Cabjari) di wilayah Kejaksaan Tinggi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) pada saat dilaksanakan pemeriksaan telah selesai dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh DJKN/KPKNL NAD. Berdasarkan penjelasan petugas SIMAK-BMN Kejati Banda Aceh yang melakukan penggabungan laporan barang kuasa pengguna wilayah diketahui bahwa laporan yang dibuat hanya berdasarkan laporan dari kejari di lingkungan Kejati NAD sebagai bahan penyusunan neraca tingkat wilayah dan belum menggunakan hasil inventarisasi dan penilaian yang dilaksanakan atas kerja sama antara satuan kerja dengan DJKN/KPKNL. Nilai aset tetap Kejati Banda Aceh sebagai UAPPB-W yang dilaporkan ke Kejaksaan Agung adalah senilai Rp65.927.249.090,00 yang mencakup seluruh kejari di NAD, sedangkan berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian oleh DJKN/KPKNL pada 23 satker di lingkungan Kejati NAD untuk saldo akhir per 31 Desember 2007 sebesar Rp115.665.933.662,41 sehingga terdapat selisih kurang pelaporan sebesar Rp49.738.684.572,41 ( Rp115.665.933.662,00 – Rp65.927.249,00 ). b. Kejati Jawa Barat 1) Kejati Jawa Barat a) Terdapat tanah yang digunakan untuk rumah dinas seluas 1.973 m² yang belum didukung Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dan masih dalam proses pengurusan di BPN. b) Terdapat Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp2.823.070.000,00 yang sudah menjadi gedung dan bangunan namun masih tercatat dalam KDP. c) Terdapat pengadaan buku perpustakaan senilai Rp23.700.000,00 belum dicatat dalam LBMN. Nilai saldo per 31 Desember 2007 hasil inventarisasi dan penilaian DJKN/KPKNL untuk 24 satker di Kejati Jawa Barat sebesar Rp282.556.538.320,00. Neraca Kejati Jawa Barat sebagai UAPPB-W saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp221.159.256.958,00. Dari data tersebut diketahui bahwa terjadi selisih kurang mencatat untuk saldo per 31 Desember 2008 minimal sebesar Rp61.397.281.362,00 (Rp282.556.538.320,00 – Rp221.159.256.958,00) 2) Kejari Kuningan a) Kejari Kuningan belum melakukan koreksi sebesar Rp226.838.600,00 pada aset tetap lainnya yang sebenarnya telah dikoreksi oleh DJKN. BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 37 dari 61
b) Terdapat penambahan 1 (satu) unit kendaraan tahanan yang berasal dari Kejagung yang belum dicatat dalam LBMN senilai Rp109.657.000,00. 3) Kejari Purwakarta a) Kejari Purwakarta belum melakukan koreksi atas saldo awal berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian dari DJKN/KPKNL. b) Pengadaan buku perpustakaan belum dicatat dalam LBMN senilai Rp11.999.750,00 c) Terdapat kelebihan pencatatan tanah seluas 1.785 m² dibandingkan dengan luas menurut sertipikat. 4) Kejari Cikarang a) Terdapat pencatatan tanah yang bukan milik Kejari Cikarang senilai Rp154.800.000,00 dan terdapat aset berupa gedung dan bangunan yang belum dicatat senilai Rp1.303.942.800,00. b) Satu unit mobil tahanan milik Pemerintah Kabupaten Bekasi senilai Rp315.916.200,00 dicatat sebagai aset milik Kejari Cikarang. c) Hasil inventarisasi dan penilaian dari DJKN/KPKNL sebesar Rp3.084.474.231,00 belum dicatat sebagai saldo awal aset tetap. 5) Kejari Garut a) Hasil inventarisasi dan penilaian dari DJKN/KPKNL sebesar Rp4.890.486.000,00 belum dicatat sebagai saldo awal aset tetap. b) Pengadaan buku untuk perpustakaan senilai Rp12.000.000,00 belum dicatat dalam LBMN. 6) Kejari Bale Bandung Terdapat pengadaan buku untuk perpustakaan senilai Rp11.988.000,00 belum dicatat dalam LBMN. 7) Kejari Bandung a) Terdapat kendaraan milik Pemerintah Kota Bandung yang dicatat dalam LBMN senilai Rp95.000.000,00. b) Terdapat barang rusak berat senilai Rp48.351.000,00 yang belum diusulkan untuk dihapuskan dan belum direklasifikasi ke dalam aset lain lain. 8) Kejari Bekasi a) Barang yang sudah tidak ditemukan pada saat inventarisasi dan penilaian oleh DJKN/KPKNL namun masih dilaporkan dalam LBMN senilai Rp44.599.875,00. b) Terdapat barang rusak berat yang belum diusulkan untuk dihapuskan dan belum direklasifikasi senilai Rp85.265.475,00. 9) Kejari Cirebon
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 38 dari 61
a) Hasil inventarisasi dan penilaian dari DJKN/KPKNL sebesar Rp14.791.865.996,00 belum dikoreksi. b) Terdapat pengadaan peralatan kantor tahun 2008 belum dicatat dalam LBMN senilai Rp12.000.000,00. c) Terdapat kendaraan sebanyak 1 unit yang dipinjam dari Kejati Bandung masih dicatat dalam LBMN senilai Rp136.000.000,00. 10) Kejari Indramayu Hasil inventarisasi dan penilaian Rp6.044.540.100,00 belum dikoreksi.
dari
DJKN/KPKNL
sebesar
dari
DJKN/KPKNL
sebesar
11) Kejari Sumber Hasil inventarisasi dan penilaian Rp4.299.694.760,00 belum dikoreksi. c. Kejati Sulawesi Utara 1) Kejati Sulut a) Terdapat pengadaan buku perpustakaan sebesar Rp46.900.000,00 belum dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Lainnya. b) Peralatan komputer saldo 1 Januari 2008 masuk ke akun Aset Tetap Lainnya seharusnya direklasifikasi ke akun Peralatan dan Mesin sebesar Rp339.500.000,00. c) Terdapat perbedaan luas tanah antara jumlah dalam sertifikat (12.082 m2 tidak diketahui besaran nilainya) dengan laporan dalam SIMAK BMN (25.130 m2 senilai Rp3.296.677.799,00). d) Dropping dari Kejaksaan Agung RI untuk pengadaan tahun 2008 berupa UPS sebanyak 5 unit senilai Rp26.326.713,00 belum dikapitalisasi sebagai aset tetap (BA. No. XXVIII-01Baserah/XII/2008 tgl. Feb-09 ). e) Kurang tercatat dalam akun Irigasi sebesar Rp41.400.000,00 (terdiri dari biaya konsultan perencana sebesar Rp25.000.000,00 dan biaya konsultan pengawas sebesar Rp16.400.000,00). 2) Kejari Tomohon a) Terdapat pengadaan buku perpustakaan sebesar Rp10.000.000,00 belum dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Lainnya. b) Peralatan komputer saldo 1 Januari 2008 masuk ke akun Aset Tetap Lainnya seharusnya direklasifikasi ke akun Peralatan dan Mesin sebesar Rp72.000.000,00. c) Terdapat perbedaan kuantitas tanah antara jumlah sertifikat (2.080m2 tidak diketahui besaran nilainya) dengan laporan dalam Simak BMN (11.040 m2 senilai Rp202.000.000,00). d) Dropping dari Kejaksaan Agung RI untuk pengadaan tahun 2008 berupa UPS sebanyak 2 unit senilai Rp10.860.685,00 belum BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 39 dari 61
dikapitalisasi sebagai aset Baserah/XII/2008 tgl. 6/1-2009).
tetap
(BA.No.
XXVIII-01-
e) Pengadaan kendaraan tahanan sebanyak 1 unit hasil Dropping dari Kejaksaan Agung RI tahun 2007 kurang tercatat sebesar Rp47.771.000,00. f) Hasil Inventarisasi BMN oleh DJKN untuk akun tanah belum dinilai dengan harga wajar. 3) Kejari Tondano a) Peralatan Komputer saldo 1 Januari 2008 dan pengadaan Tahun 2008 masuk ke akun Aset Tetap Lainnya seharusnya direklasifikasi ke akun Peralatan dan Mesin sebesar Rp47.645.000,00. b) Terdapat perbedaan kuantitas tanah antara jumlah sertifikat (4.819 m2 tidak diketahui besaran nilainya) dengan laporan dalam SIMAK BMN (5.617 m2 senilai Rp139.394.000,00). c) Dropping dari pusat untuk pengadaan tahun 2008 berupa UPS sebanyak 2 unit senilai Rp10.860.685,00 belum dikapitalisasi sebagai asset tetap (BA.No.XXVIII-01-Baserah/XII/2008 tgl. 5/1-2009). d) Hasil Inventarisasi BMN oleh DJKN untuk akun tanah belum dinilai dengan harga wajar. 4) Kejari Bitung a) Terdapat pengadaan buku perpustakaan sebesar Rp10.000.000,00 belum dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Lainnya. b) Peralatan komputer saldo 1 Januari 2008 masuk ke akun Aset Tetap Lainnya seharusnya direklasifikasi ke akun Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.500.000,00. c) Terdapat perbedaan kuantitas tanah antara jumlah sertifikat (5.457m2 tidak diketahu besaran nilainya) dengan laporan dalam SIMAK BMN (4.658 m2 senilai Rp165.900.000,00). d) Dropping dari Kejaksaan Agung RI untuk pengadaan tahun 2008 berupa UPS sebanyak 2 unit dan tidak diketahui besaran nilainya dan belum dikapitalisasi sebagai aset tetap (BA.No. XXVIII-01Baserah/XII/2008 tgl. 30/12-08) 5) Kejari Amurang a) Terdapat pengadaan buku perpustakaan sebesar Rp10.000.000,00 belum dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Lainnya. b) Peralatan komputer saldo 1 Januari 2008 masuk ke akun Aset Tetap Lainnya seharusnya direklasifikasi ke akun Peralatan dan Mesin sebesar Rp54.580.000,00. c) Pertambahan nilai tanah seluas 10.000 m2 senilai Rp50.000.000,00 dari hasil hibah pemda setempat belum bisa dimasukkan dalam
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 40 dari 61
pencatatan aset Kejari karena belum ada sertifikat dan BA Hibah, dan belum diungkapkan di CALK d) Dropping dari pusat untuk pengadaan tahun 2008 berupa UPS sebanyak 2 unit senilai Rp10.860.685,00 belum dikapitalisasi sebagai aset tetap (BA. No.XXVIII-01-Baserah/XII/2008 tgl.5/1-2009). e) Hasil Inventarisasi BMN oleh DJKN untuk akun tanah belum dinilai dengan harga wajar. 6) Kejari Manado a) Peralatan komputer saldo 1 Januari 2008 masuk ke akun Aset Tetap Lainnya seharusnya direklasifikasi ke akun Peralatan dan Mesin sebesar Rp20.393.700,00. b) Dropping dari Kejaksaan Agung RI untuk pengadaan tahun 2008 berupa UPS sebanyak 3 unit senilai Rp15.796.028,00 dan belum dikapitalisasi sebagai aset tetap (BA.XXVIII-01-Baserah/XII/2008 tgl.30/12-08 ). d. Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta 1) Kejati DIY a) Hasil Inventarisasi BMN oleh DJKN untuk akun tanah belum dinilai dengan harga wajar. b) Dropping dari Kejaksaan Agung RI untuk pengadaan tahun 2008 berupa UPS sebanayak 5 unit senilai Rp25.501.713 belum dikapitalisasi sebagai aset tetap (BA. No. XXVIII-01Baserah/XII/2008 tgl. 30/12-2008). 2) Kejari Bantul a) Hasil Inventarisasi BMN oleh DJKN untuk akun tanah belum dinilai dengan harga yang wajar. b) Dropping dari Kejaksaan Agung RI pengadaan tahun 2008 berupa UPS sebanyak 2 unit senilai Rp10.365.685,00 belum dikapitalisasi sebagai aset tetap (BA. No. XXVIII-01-Baserah/XII/2008 tgl. 30/122008). c) Pengadaan buku perpustakaan sebesar Rp3.000.000,00 dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Lainnya.
belum
3) Kejari Wonosari a) Terdapat pengadaan barang inventaris kantor Tahun 2008 kurang tercatat dalam laporan SIMAK-BMN sebesar Rp161.190.822,00. b) Dropping dari Kejaksaan Agung RI untuk pengadaan tahun 2008 berupa UPS sebanyak 2 unit senilai Rp10.420.685,00 belum dikapitalisasi sebagai aset tetap (BA. 30/12-2008). c) Hasil Inventarisasi BMN oleh DJKN untuk akun tanah belum dinilai dengan harga wajar.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 41 dari 61
4) Kejari Sleman a) Hasil inventarisasi BMN oleh DJKN untuk akun tanah belum dinilai dengan harga yang wajar. b) Dropping dari Kejaksaan Agung RI berupa satu unit kendaraan tahanan senilai Rp280.757.000,00 belum dikapitalisasi. c) Dropping dari Kejaksaan Agung RI untuk pengadaan tahun 2008 berupa UPS sebanyak 3 unit senilai Rp15.548.528,00 belum dikapitalisasi sebagai aset tetap (BA.No. XXVIII-01Baserah/XII/2008 tgl. 30/12-2008). d) Pengadaan buku perpustakaan sebesar Rp3.000.000,00 dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Lainnya.
belum
5) Kejari Wates a) Terdapat pengadaan buku perpustakaan sebesar Rp3.000.000,00 belum dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Lainnya. b) Hasil Inventarisasi BMN oleh DJKN untuk akun tanah belum dinilai dengan harga wajar. 6) Kejari Yogyakarta a) Dropping dari Kejaksaan Agung RI untuk pengadaan tahun 2008 berupa UPS senilai Rp15.301.028,00 sebanyak 3 unit belum dikapitalisasi sebagai aset tetap (BA. No.XXVIII-01Baserah/XII/2008 tgl. 30/12-2008). b) Hasil pengadaan Dropping dari Kejaksaan Agung RI berupa satu unit kendaraan tahanan senilai Rp280.757.000,00 belum dikapitalisasi. c) Pengadaan buku perpustakaan sebesar Rp3.000.000,00 dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Lainnya.
belum
d) Belanja modal pekerjaan fisik pembangunan gedung kantor senilai Rp2.372.094.750,00 belum dikapitalisasi sebagai aset tetap. e) Belanja barang peralatan mesin senilai Rp155.293.000,00 belum dikapitalisasi sebagai aset tetap. e. Satker Kejaksaan Agung 1) Inventarisasi dan penilaian yang dilakukan DJKN bersama tim Kejaksaan Agung belum diperoleh hasilnya oleh Tim BPK sampai dengan saat pemeriksaan berakhir pada 8 April 2009. 2) Nilai aset tanah di Kejaksaan Agung yang dilaporkan dalam Neraca Kejaksaan Agung per 31 Desember 2008 sebesar Rp97.840.000,00 sedangkan luas tanah yang dimiliki di Jl. Ragunan/Harsono RM, Jl. Hasannudin dan Lebakbulus berdasarkan sertifikat mencapai 139.263 m². 3) Terdapat belanja modal tahun 2008 yang belum di-input kedalam aplikasi SIMAK BMN berupa peralatan dan mesin senilai Rp40.222.557.020,00
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 42 dari 61
dan gedung dan bangunan senilai Rp110.235.545.637,00 sehingga belum tercatat di Neraca Kejagung per 31 Desember 2008. Penambahan tersebut antara laian berupa pekerjaan-pekerjaan gedung dan bangunan senilai Rp14.659.494.899,00, dengan rincian sebagai berikut: No.
Uraian Pekerjaan
Nilai Pekerjaan (Rp)
1
Rehab gedung untuk satgas di Ceger
Rp
9.530.167.700,00
2
Rekondisi lift gedung perpustakaan
Rp
1.010.000.000,00.
3
Rehab gedung Pengawasan
Rp
1.272.779.000,00.
4
Perluasan gedung Pidsus
Rp
1.092.753.200,00.
5
Rehab ruang kerja Kabid Hubmednas & Press Room
Rp
194.412.000,00.
6
Pemasangan expantion joint gedung utama
Rp
572.473.000,00.
7
Rehab kamar kecil lt. 1 s.d lt. 6
Rp
194.100.000,00.
8
Rehab ruang Dir Sospol dan Kasubdit Pakem
Rp
141.731.000,00.
9
Rehab rumah dinas Jampidsus
Rp
398.079.000,00.
10
Rehab Sekretariat Komisi Kejaksaan
Rp
252.999.999,00.
Jumlah
Rp
14.659.494.899,00
4) Laporan Barang Pembantu Kuasa Pengguna Tahunan (LBPKPT) UAPKPB per 31 Desember 2008 mencatat nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp79.039.837.518,00, nilai tersebut belum termasuk nilai kendaraan dinas roda empat sebanyak 168 unit senilai Rp17.770.300.000,00 dan roda dua sebanyak 179 unit minimal senilai Rp1.184.800.000,00. Nilai Peralatan dan Mesin pada Laporan Posisi Barang milik Negara di Neraca per 31 Desember 2008 sebesar Rp35.695.924.858,00 namun nilai Laporan Neraca tersebut tidak didukung rincian. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa nilai laporan tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya. 5) Terdapat pengadaan aset tahun 2007 dan 2008 oleh Biro Perencanaan yang langsung didistribusikan ke kuasa pengguna barang berupa laptop, kendaraan tahanan, UPS, meubelair, mesin penghancur kertas tanpa berkoordinasi dengan Biro Perlengkapan maupun Biro Umum sebagai unit yang memiliki tupoksi melakukan inventarisasi dan distribusi di Kejaksaan Agung. Hal ini menyulitkan dalam pencatatan untuk bahan pembuatan Laporan Barang Pembantu Kuasa Pengguna Tahunan (LBPKPT) dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN. Hal ini menimbulkan resiko terhadap pengamanan aset karena tidak adanya pencatatan dan pemberian nomor inventarisasi pada setiap aset tersebut.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 43 dari 61
6) Laptop yang dikirimkan ke Kejari-Kejari untuk digunakan oleh para jaksa baru lulusan tahun 2008 sebanyak 450 unit senilai Rp9.409.034.000,00 dan Laptop sebanyak 50 unit senilai Rp950.950.000,00 yang dikirimkan ke Kejati-Kejati telah dicatat dalam LBPKPT UAPKPB 5016.000 Jaksa Agung Muda Pembinaan, namun dalam surat Kepala Biro Perencanaan No. B-006/C.2/Cr.2/01/2008 tanggal 8 Januari 2009 perihal Distribusi Laptop yang ditujukan kepada Kepala Kejati Sumatera Selatan yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kejati seluruh Indonesia dinyatakan bahwa laptop yang dibagikan kepada jaksa baru lulus tahun 2008 untuk dicatat dalam Daftar Inventaris Kejari tersebut. Surat ini menimbulkan potensi terjadi dua kali pencatatan untuk satu jenis aset, apabila Kejaksaan Agung belum mengeluarkan dari LBPKPT sementara satker penerima telah mencatat sebagai tambahan aset tetap. f.
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang dilaporkan dalam Neraca Kejaksaan RI tahun 2008 belum memasukkan seluruh nilai KDP yang ada pada seluruh satker di lingkungan Kejaksaan RI. Nilai konsolidasi dari neraca satuan kerja yang mengirimkan laporan ke Kejaksaan Agung baru sebesar Rp64.700.912.136,00. Dari data pendukung berupa Neraca Satuan Kerja yang yaang diperoleh Tim BPK tanggal 13 Maret 2009 menunjukkan saldo KDP sebesar Rp65.503.087.136,00 yang berasal dari satker-satker berikut: No.
Nama Satker
Nilai KDP (Rp)
1.
KN. Lewoleba
150.727.200,00
2.
KN. Curup
249.610.650,00
3.
KN. Manna
43.066.189,00
4.
KN. Bintuhan
22.000.000,00
5.
KT. Kepulauan Riau
6.
KT. Jawa Timur dan SKPA
7.
KN. Lhoksukon Jumlah
9.018.128.592,00 55.363.068.950,00 656.485.555,00 65.503.087.136,00
Sementara itu masih terdapat satker di lingkungan Kejaksaan RI yang belum melaporkan KDP yaitu : 1) Kejari Kuala Simpang sebesar Rp2.619.092.000,00. 2) Kejaksaan Agung sebesar Rp5.839.869.000,00. g. Satuan kerja di lingkungan Kejaksaan RI belum seluruhnya mengirimkan Laporan Barang Kuasa Pengguna ke Kejaksaan Agung. Satuan kerja di lingkungan Kejaksaan RI seluruh Indonesia sebanyak 498 unit yang terdiri dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri serta Perwakilan Kejaksaan Agung RI di Hongkong dan Bangkok.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 44 dari 61
Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Bagian Analisa dan Kebutuhan diketahui bahwa dalam tahun anggaran yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dari seluruh satker yang ada tersebut sebanyak 133 satuan kerja pada 17 Kejaksaan Tinggi (Kejati) belum mengirimkan laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran maupun Tahunan kepada Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) Kejaksaan RI yang akan melakukan konsolidasi laporan untuk mendapatkan saldo aset tetap Kejaksaan RI tahun 2008. Rincian satker yang belum/tidak mengirimkan laporan adalah sebagai berikut: No.
Nama Wilayah
Satker
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Kejati DKI Jakarta Kejati Jawa Timur Kejati NAD Kejati Sumatera Utara Kejati Sumatera Barat Kejati Riau Kejati Kepulauan Riau Kejati Jambi Kejati Sumatera Selatan Kejati Lampung Kejati Sulawesi Tengah Kejati Sulawesi Selatan Kejati Sulawesi Barat Kejati Maluku Kejati Nusa Tenggara Timur Kejati Papua Kejati Maluku Utara Kejati Bangka Belitung Jumlah
6 36 23 36 22 13 8 13 15 15 23 32 4 13 19 11 9 7 290
Satker yang tidak mengirim 6 13 7 16 8 7 2 8 1 5 13 1 1 13 8 11 9 4 133
Hal ini menyulitkan pihak UAPA Kejaksaan RI untuk melaporkan secara lengkap jumlah dan saldo aset tetap yang berada dalam penguasaan/ pengelolaan Kejaksaan RI. Kondisi seperti tersebut di atas telah terjadi sejak tahun 2007 dan hasil review dari Inspektorat Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan sebagai satuan pengawasan intern tertanggal 17 Februari 2009 antara lain menyatakan bahwa saldo aktiva tetap yang disajikan tidak dapat diyakini keandalannya karena: a. Terdapat perbedaan saldo awal per 1 Januari 2008 untuk data BMN hasil olahan aplikasi SIMAK BMN antara pembukuan Departemen Keuangan dengan data laporan BMN Kejaksaan Agung RI, yang disebabkan oleh terdapatnya satker yang sebelumnya tidak melaporkan Laporan BMN Semester I dan baru melaporkan Semester II.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 45 dari 61
b. Belum dilakukannya rekonsiliasi rutin dan periodik antara Belanja Modal yang diselenggarakan oleh Kaur/Biro Keuangan dengan data Aset Tetap yang diselenggarakan oleh Kaur/Biro Perlengkapan. c. Adanya Unit Akuntansi Pengguna Barang Wilayah (UAPBW) Kejati yang tidak menyampaikan laporan sebanyak 4 UAPBW serta nilai Aset LainLain belum mencakup saldo denda dan biaya perkara. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara Pasal 44 menyatakan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Bab I Ketentuan Umum Bagian Kesatu Pengertian antara lain menyatakan : 1) Pasal 1: a) Angka 12. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN, adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. b) Angka 14. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. 2) Pasal 18 – Sistem Akuntansi Instansi (SAI) menetapkan antara lain bahwa: a) Setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan keuangan termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. b) SAI terdiri dari SAK, SIMAK-BMN, SA-BAPP. c) Untuk melaksanakan SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk Unit Akuntansi yang terdiri dari UAPA/B, UAPPB-E1,UAPPB-W dan UAKPB. 3) Pasal 36: a) ayat 1 menetapkan bahwa UAPPB-W menyusun Daftar Barang Pembantu Pengguna Wilayah (DBPP-W), Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Semesteran (LBPP-WS), Laporan Barang Pembantu Pengguna-Wilayah Tahunan (LBPP-WT), dan daftar/laporan manajerial lainnya tingkat wilayah berdasarkan hasil penggabungan Laporan BMN seluruh UAKPB di wilayah kerjanya.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 46 dari 61
b) ayat 5 menetapkan dalam rangka meyakini keandalan Laporan BMN dan laporan keuangan tingkat wilayah, UAPPB-W melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPPA-W. 4) Pasal 37: (1) ayat 1 menetapkan bahwa UAPPB-E1 menyusun Daftar Barang Pembantu Pengguna Eselon I DBPP-E1), Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Semesteran (LBPP-E1S), Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan (LBPP-E1T), dan daftar/laporan manajerial lainnya tingkat Eselon I berdasarkan hasil penggabungan Laporan BMN seluruh UAPPB-W di wilayah kerjanya, termasuk UAPPB-W Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta UAKPB yang langsung berada dibawahnya. (2) ayat 3 dalam rangka menyakini keandalan laporan BMN dan Laporan Keuangan tingkat Eselon I, UAPPB-E1 melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPPA-E1. c. Lampiran III – SAI menyebutkan antara lain bahwa: 1) Unit-unit akuntansi instansi melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan tingkat organisasinya. 2) Data akuntansi dan laporan keuangan secara berkala disampaikan kepada unit akuntansi di atasnya. Data akuntansi dan laporan keuangan dimaksud dihasilkan oleh SAK dan SABMN yang dikompilasi. 3) UAKPA melakukan pemprosesan data mulai dari menerima dan memverifikasi dokumen sumber dan ADK BMN, perekaman dokumen sumber, baik penerimaan maupun pengeluaran APBN. Kemudian melakukan proses posting untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Hal tersebut mengakibatkan Saldo aset tetap dalam Neraca Kejaksaan RI tahun 2008 belum menyajikan secara lengkap nilai aset tetap yang dimiliki oleh Kejaksaan RI dan sulit diyakini kewajarannya Hal tersebut disebabkan: a. Pelaksana/petugas SIMAK-BMN belum sepenuhnya memahami proses pelaporan dan penggunaan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara sebagai aplikasi pelaporan aset/barang milik negara. b. Belum dilakukannya rekonsiliasi laporan BMN baik secara intern antara UAKPB dengan UAKPA maupun dengan DJKN/KPKNL. c. Koordinasi antara unit kerja yang mengadakan aset dengan yang melakukan pencatatan dan pelaporan tidak ada. d. Komitmen kepala satuan kerja selaku kepala entitas akuntansi terhadap keakuratan pelaporan aset yang menjadi tanggung jawabnya masih rendah. Atas permasalahan tersebut Kejaksaan RI menjelaskan:
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 47 dari 61
a. Sebagian satker belum memperoleh hasil inventarisasi dan penilaian aset tetap dari DJKN, dan diharapkan hasil inventarisasi dilaporkan dalam Laporan Semester I tahun 2009. b. Pengadaan barang tahun 2008 yang belum dilaporkan di satker 005016 akan segera dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Semester I tahun 2009. c. Di tingkat Kejaksaan Agung RI, aset tetap yang belum dilaporkan menunggu hasil inventarisasi dan penilaian dari DJKN. d. Pengadaan laptop tahun 2008 untuk jaksa baru senilai Rp9.409.034.000,00 akan ditransfer keluar, sehingga dalam Laporan Semester I tidak akan terjadi dua kali pencatatan. BPK-RI menyarankan agar Jaksa Agung memerintahkan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan: a. Melakukan rekonsiliasi rutin dan periodik antara Belanja Modal yang diselenggarakan oleh Kaur/Biro Keuangan dengan data Aset Tetap yang diselenggarakan oleh Kaur/Biro Perlengkapan. b. Berkoordinasi dengan DJKN untuk memasukkan hasil inventarisasi dan revaluasi didalam aplikasi SIMAK-BMN. c. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan tentang pegawai negeri kepada Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kejaksaan Agung RI yang belum membuat laporan BMN secara akurat dan menyampaikan secara tepat waktu. d. Menegur Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Kejaksaan Agung RI yang tidak melaporkan pengadaan yang dilakukannya kepada Biro Perlengkapan untuk kepentingan inventarisasi BMN.
8. Pengelolaan dan Pelaporan Uang Pengganti Tidak Didukung oleh Sistem Pengendalian Intern yang Memadai Dalam perkara tindak pidana korupsi, pengadilan selain menetapkan hukuman badan dan denda, juga menetapkan hukuman tambahan membayar uang pengganti kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terpidana. Mekanisme eksekusi hukuman badan, denda, dan uang pengganti, adalah sebagai berikut: a. Setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (incracht), Jaksa Penuntut Umum (JPU) segera mengeksekusi berdasarkan putusan tersebut. b. Eksekusi yang dilakukan JPU diawali dengan pelaksanaan hukuman badan (penjara) dan kemudian dilanjutkan dengan penagihan atas denda perkara korupsi dan uang pengganti kepada terpidana. c. Hukuman denda yang harus dibayar oleh terpidana memiliki klausul dengan mengganti dengan hukuman badan (subsidair), sehingga eksekusi terhadap denda lebih merupakan pilihan terpidana untuk membayar atau menggantinya
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 48 dari 61
dengan hukuman badan apabila yang bersangkutan tidak mampu untuk membayar. d. Sedangkan hukuman uang pengganti memiliki beberapa syarat khusus karena terdapat perlakuan yang berbeda terkait perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. e. Terhadap perkara yang diputus berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1971 satusatunya cara penyelesaiannya adalah dengan membayarnya. Jika terpidana tidak mau membayar dan dari hasil pengamatan JPU masih memiliki harta yang dapat disita dapat dilakukan tuntutan perdata untuk memulihkan kerugian negara, namun jika terpidana memang tidak mampu membayar bisa diajukan penghapusan uang pengganti. f.
Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 pasal 18 ayat (2), langkah pertama yang harus dilakukan oleh JPU dalam mengeksekusi pembayaran uang pengganti adalah melakukan penagihan kepada terpidana. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh JPU dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Selanjutnya ayat (3) menetapkan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar maka dipidana dengan Pidana Penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
g. Pembayaran oleh terpidana atas uang pengganti yang dibebankan kepadanya akan mengurangi tagihan uang pengganti sebesar pembayaran yang dilakukan, namun khusus perkara yang diputus berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 jika terpidana mengganti beban tagihan uang pengganti dengan menjalani pidana penjara, uang pengganti baru dinyatakan selesai apabila terpidana juga telah selesai menjalani pidana subsidair tersebut. Tagihan uang pengganti pada Kejaksaan RI dicatat sebagai Aset Lain-Lain dalam Neraca (Unaudited) per 31 Desember 2008 sebesar Rp7.709.390.588.719,55. Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) terkait pengelolaan dan pelaporan uang pengganti di Kejaksaan RI menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Ukuran dari organisasi Kejaksaan RI yang besar, berkisar pada 498 satuan kerja (satker) di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pengawasan yang lebih untuk memastikan akurasi data uang pengganti yang disajikan dalam LK Kejaksaan RI. b. Komunikasi di Kejaksaan yang masih menggunakan surat (manual) melalui jasa kiriman dan sistem informasi yang pengolahannya masih manual menimbulkan potensi ketidakakuratan dan kelambatan penyampaian laporan akibat kesalahan manusia (human error) dalam menginput data. c. Pengadministrasian yang kurang tertib atas data-data lama mengakibatkan sulitnya melakukan penelusuran (tracing) atas data uang pengganti yang BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 49 dari 61
berasal dari perkara lama untuk menjamin kelengkapan pelaporan, antara lain dengan adanya register putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (RP-12) dan putusan lama terkait adanya pidana tambahan uang pengganti yang tidak diketahui keberadaannya. d. Koordinasi yang masih lemah dalam hal diseminasi informasi antara bagianbagian yang terlibat dalam pengelolaan uang pengganti mulai dari turunnya putusan incracht yang menimbulkan tagihan, pelunasan oleh terpidana, sampai kepada pencatatan mutasi tagihan dan pelaporan dalam Laporan Keuangan. Pelaksanaan eksekusi dilaksanakan oleh Unit Pidsus sedangkan pencatatan dan pelaporan merupakan tugas dari Bagian Pembukuan dan Verifikasi. e. Belum adanya prosedur yang memadai dan dibakukan oleh Kejaksaan Agung yang dapat menjamin akurasi data dalam pelaporan uang pengganti dalam LK Kejaksaan. Hal ini terlihat dengan kondisi sebagai berikut: 1) Laporan uang pengganti belum terintegrasi dengan SAI, dan baru laporan manual kepada tingkat diatasnya dan kemudian dari Jampidsus menyerahkan laporan uang pengganti kepada Jambin sebagai unit pelaporan untuk mencantumkan dalam LK Kejaksaan. 2) Laporan uang pengganti dan perkembangan tidak dilaporkan secara periodik namun bersifat insidental sesuai dengan ada atau tidaknya permintaan data dari Kejaksaan Agung. 3) Uang pengganti yang diganti dengan subsidair belum diatur secara baku dan jelas bagaimana dan kapan uang pengganti akan dianggap lunas dan dihapus dari pembukuan. 4) Uang pengganti dengan tingkat ketertagihan yang rendah dan berlarutlarut tanpa penyelesaian tidak diklasifikasikan secara khusus serta belum dibuat petunjuk baku yang memadai yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap unit akuntansi dan pelaporan dalam mengelola uang pengganti yang telah bertahun-tahun tidak tertagih. f.
Belum dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang memadai dalam struktur organisasi Kejaksaan RI untuk mengurangi risiko penyimpangan (fraud). Unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan uang pengganti dilakukan oleh subseksi penuntutan pada seksi pidsus masing-masing Kejari yang melaksanakan kegiatan penuntutan, upaya hukum, eksekusi (penagihan), dan pelaporan pelaksanaan eksekusi uang pengganti sekaligus.
Pemeriksaan lebih lanjut atas saldo uang pengganti pada Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Kejati DKI Jakarta, Kejati Jawa Barat, Kejati DI Yogyakarta, Kejati Nanggroe Aceh Darussalam, dan Kejati Sulut menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Saldo yang disajikan oleh Kejaksaan Agung RI dhi. Jampidsus sebesar Rp7.709.390.588.719,55 sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 8 April 2009 tidak dapat dijelaskan oleh Kejaksaan RI dari wilayah (Kejati) atau satker (Kejari) mana saldo tersebut berasal, karena saldo tersebut
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 50 dari 61
dihasilkan dari penjumlahan manual secara global atas laporan yang dikirimkan oleh Kejati. b. Pernah dilakukan verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap uang pengganti yang dikelola Kejaksaan, namun dengan sistem pengendalian intern yang masih lemah mengakibatkan hasil verifikasi tidak dipergunakan dengan optimal untuk mendukung pelaporan uang pengganti yang akurat. c. Belum adanya petunjuk pencatatan transaksi uang pengganti dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dari Departemen Keuangan. d. Belum adanya konsolidasi yang optimal antara Unit Tindak Pidana Khusus (Pidsus) sebagai unit yang mengeksekusi dan melaporkan uang pengganti dan Unit Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) sebagai unit yang melakukan eksekusi perdata bila Pidsus tidak mampu menyelesaikan penagihan, dengan Unit Pembinaan yang berperan dalam pelaporan keuangan Kejaksaan RI dhi. pelaporan uang pengganti. Disamping itu, uang pengganti yang telah dilimpahkan dari Pidsus ke Datun masih dilaporkan oleh Pidsus, dan pada akhirnya laporan Datun tidak dipergunakan sebagai salah satu alat rekonsiliasi uang pengganti dalam LK Kejaksaan RI. e. Pemantauan yang kurang memadai atas pengelolaan uang pengganti terutama dalam pelaporan, karena unit diatas unit yang melaporkan hanya bersifat kompilasi data namun kurang dilakukan verifikasi atas akurasi data yang mutakhir. Seksi Pidsus di masing-masing Kejari membuat laporan uang pengganti secara insidental dengan adanya permintaan data dari Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi. Laporan uang pengganti dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan kompilasi data seluruh Kejari di wilayahnya. Setelah itu, laporan uang pengganti dikirimkan ke Kejaksaan Agung dhi. Jampidsus untuk dikompilasi juga dari seluruh Kejati. Mekanisme tersebut tidak disertai pengujian terhadap data yang disajikan oleh satker ataupun Kejati, karena Kejati ataupun Jampidsus hanya berperan sebagai kompilator. f.
BPK-RI
Penagihan atas uang pengganti tidak optimal, hal ini terlihat dari uji petik atas saldo uang pengganti pada Kejati DKI Jakarta (Kejari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara), Kejati Jawa Barat (Kejari Bandung, Bale Bandung, Garut, Kuningan, Indramayu, Cirebon, Sumber, Purwakarta, Cikarang, Bekasi), Kejati Nanggroe Aceh Darussalam (Kejari Banda Aceh, Jantho, Sigli, Kuala Simpang), Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (Kejari Yogyakarta, Sleman, Bantul, Wonosari, Wates), dan Kejati Sulawesi Utara (Kejari Manado, Bitung, Tondano, Tomohon, Amurang) memiliki umur yang relatif sudah cukup lama (99,59% telah berumur lebih dari 1 (satu) tahun), dengan rincian sebagai berikut:
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 51 dari 61
Umur Uang Pengganti ► ► ► ►
Saldo Uang Pengganti (Rp)
≤ 1 th 1 th < X ≤ 5 th 5 th < X ≤ 10 th > 10 th Jumlah
Persentase
45.971.916.817,50 2.511.495.620.372,19 7.353.708.208.494,39 1.416.679.657.885,24
0,41% 22,17% 64,92% 12,51%
11.327.855.403.569,32
100,00%
g. Penagihan uang pengganti yang memiliki hukuman subsidair juga menunjukkan kurangnya upaya penagihan dan sita eksekusi atas harta terpidana, hal ini terjadi karena JPU mengalami banyak kendala dalam kegiatan eksekusi antara lain berupa biaya dan personil yang tidak memadai. Sehingga sebagian langsung menjalani subsidair tanpa upaya sita eksekusi atas harta yang dimiliki terpidana. Disamping itu, penyelesaian uang pengganti yang dijalani dengan subsidair tidak dapat diketahui secara baik perkembangannya dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) tentang kapan terpidana mulai dan selesai menjalani hukuman subsidair. Sehingga satker tidak dapat segera mengetahui kapan harus menghapusbukukan uang pengganti tersebut. h. Berdasarkan uji petik atas pengelolaan uang pengganti pada Kejati DKI Jakarta, Jawa Barat, NAD, DIY, dan Sulawesi Utara, diketahui terdapat perbedaan data antara tingkat satker dan wilayah serta Kejaksaan Agung RI terkait uang pengganti yang belum tertagih, dengan rincian sebagai berikut: (dalam jutaan rupiah) No.
Pencatatan Kejati
Kejari
Pidsus I.
Selisih
Pidsus
Datun
Pidsus
Datun
KEJATI DKI JAKARTA 1
Jakarta Pusat
3.543.985,33
1.366.678,03
3.831.733,55
3.459.050,75
(287.748,22)
(2.092.372,72)
2
Jakarta Selatan
3.414.824,17
0,00
2.586.393,34
49,81
828.430,83
(49,81)
3
Jakarta Barat
1.298.543,91
600,00
1.384.826,36
600,00
(86.282,44)
0,00
4
Jakarta Timur
50,00
5.392,08
0,00
7.241,48
50,00
(1.849,40)
5
Jakarta Utara Total
II.
3.898,82
0,00
6.088,96
8.002,20
(2.190,14)
(8.002,20)
8.261.302,23
1.372.670,11
7.809.042,21
3.474.944,24
452.260,03
(2.102.274,13)
24.707,69
13.257,02
12.951,90
13.257,02
11.755,79
0,00
6.814,09
0,00
2.180,02
619,62
4.634,07
(619,62) 3.912,49
KEJATI JAWA BARAT 1
Bandung
2
Bale Bandung
3
Garut
2.194,69
5.936,94
0,00
2.024,45
2.194,69
4
Kuningan
1.583,49
1.705,38
30,39
1.578,34
1.553,10
127,05
5
Indramayu
0,00
0,00
0,00
752,91
0,00
(752,91)
6
Cirebon
106,53
150,57
0,00
0,00
106,53
150,57
7
Sumber
933,02
754,88
9,06
798,23
923,96
(43,35)
8
Purwakarta
761,39
700,39
58,12
700,57
703,27
(0,18)
9
Bekasi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Cikarang
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.100,90
22.505,18
15.229,49
19.731,14
21.871,41
2.774,05
Total
BPK-RI
Kondisi di Kejari
Datun
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 52 dari 61
(dalam jutaan rupiah) No.
Kejari
Pencatatan Kejati Pidsus
III.
Kondisi di Kejari
Datun
Pidsus
Selisih
Datun
Pidsus
Datun
KEJATI NAD 1
Banda Aceh
2
Jantho
3
Sigli
4
Kuala Simpang Total
IV.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,66
0,00
225,67
0,00
(179,01)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,66
0,00
225,67
0,00
(179,01)
0,00
KEJATI DIY 1
Yogyakarta
0,00
1.686,21
0,00
1.686,21
0,00
0,00
2
Sleman
0,00
95,80
220,00
210,80
(220,00)
(115,00)
3
Bantul
0,00
383,96
0,00
382,07
0,00
1,89
4
Wonosari
0,00
133,55
8,42
133,55
(8,42)
0,00
5
Wates
0,00
142,63
437,73
192,63
(437,73)
(50,00)
Total
0,00
2.442,15
666,15
2.605,26
(666,15)
(163,11)
0,00
233,68
0,00
0,00
0,00
233,68
V.
KEJATI SULUT 1
Manado
2
Bitung
0,00
5.399,35
0,00
5.399,35
0,00
0,00
3
Tondano
0,00
11,89
0,00
11,89
0,00
0,00
4
Tomohon
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Amurang
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Grand Total
0,00
5.644,92
0,00
5.411,24
0,00
233,68
8.298.449,79
1.403.262,36
7.825.163,52
3.502.691,88
473.286,28
(2.099.429,51)
Kurs Tengah BI per 31 Desember 2008 1US$ = Rp10.950,00
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Penjelasan Umum Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/ walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 8 ayat 1 butir (b) menyatakan bahwa Departemen/lembaga wajib mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara. c. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tanggal 20 Oktober 1999: 1) Pasal 256 menetapkan bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penutupan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 53 dari 61
ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. 2) Pasal 257 menetapkan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 256, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi, antara lain, perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan tambahan penuntutan, eksekusi atau melaksanakan penetapan hukum, dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain serta pengadministrasiannya. 3) Pasal 560 menetapkan bahwa Asisten Tindak Pidana Khusus (As Pidsus) menyelenggarakan fungsi antara lain penghimpunan laporan dari Kejaksaan Negeri, pengadministrasian, penelitian, dan pengolahan serta penyiapan laporan kepada pimpinan. 4) Pasal 575 menetapkan bahwa Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (As Datun) menyelenggarakan fungsi antara lain pelaksanaan dan pengendalian gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian untuk menyelamatkan kekayaan negara terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara. 5) Pasal 643 menetapkan bahwa Seksi Tindak Pidana Khusus (Sie Pidsus) menyelenggarakan fungsi antara lain pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasiannya. d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Bagian III – SAK menyebutkan antara lain bahwa: 1) Unit-unit akuntansi instansi melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan tingkat organisasinya. 2) Data akuntansi dan laporan keuangan secara berkala disampaikan kepada unit akuntansi di atasnya. Data akuntansi dan laporan keuangan dimaksud dihasilkan oleh sistem akuntansi keuangan (SAK) dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK-BMN) yang dikompilasi. Kelemahan SPI dan permasalahan tersebut di atas mengakibatkan saldo tagihan uang pengganti sebesar Rp7.709.390.588.719,55 dalam Neraca Kejaksaan RI per tanggal 31 Desember 2008 tidak dapat dinilai kewajarannya. Hal tersebut disebabkan: a. Komitmen pimpinan satker terhadap pentingnya pengendalian intern untuk menjamin keakuratan pengelolaan dan pelaporan uang pengganti yang menjadi tanggung jawabnya masih rendah.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 54 dari 61
b. Struktur organisasi, prosedur pelaporan, dan sistem informasi uang pengganti yang ada pada Kejaksaan RI tidak mendukung adanya data pengelolaan uang yang akurat dan tepat waktu. c. Standar prosedur baku berupa petunjuk teknis maupun petunjuk pelakanaan atas pengelolaan, terutama pelaporan, uang pengganti pada Kejaksaan RI belum ada. d. Koordinasi dengan Departemen Keuangan dalam pengelolaan tagihan uang pengganti masih belum memadai. e. Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pengelolaan dan pelaporan uang pengganti masih belum memadai.
terkait
Atas permasalahan tersebut Kejaksaan RI menjelaskan: a. Direktorat Uheksi JAM Pidsus telah bekerjasama dengan BPKP untuk melakukan penataan pengelolaan dan pelaporan uang pengganti yang berasal dari kejaksaan negeri seluruh Indonesia. b. Sasaran penataan pengelolaan dan pelaporan uang pengganti adalah Kejati DKI Jakarta, karena jumlahnya 90% dari keseluruhan uang pengganti yang belum ditagih. c. Untuk jangka pendek sampai menengah pada tahun 2009 diprioritaskan penyelesaian penagihan uang pengganti dari 4 perkara korupsi, yaitu perkara Edy Tansil, Dicky Iskandardinata, Bank Harapan Santosa, dan Bank Surya. BPK RI menyarankan agar Jaksa Agung: a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan tentang pegawai negeri kepada JAM Pidsus, Direktur UHEKSI, Kajati, dan Kajari yang lalai dalam menyusun SPI yang memadai atas pengelolaan tagihan uang pengganti di lingkungannya. b. Melakukan percepatan pengembangan Standard Operasional Procedures (SOP) dan Sistem Informasi yang memadai dalam pengelolaan tagihan uang pengganti. c. Meningkatkan koordinasi dengan Departemen Keuangan untuk menyusun pedoman pencatatan transaksi uang pengganti. d. Memerintahkan JAM Pengawasan untuk meningkatkan pengawasan terhadap proses pembenahan pengelolaan uang pengganti di Kejaksaan RI.
9. Pemungutan Sewa Rumah Dinas Dalam Pengelolaan Kejaksaan Agung RI TA 2008 Belum Intensif dan Sebagian Besar Rumah Dinas Dihuni oleh Pihak yang Tidak Berhak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI memiliki rumah dinas sebanyak 211 unit di Lebak Bulus yang terdiri dari 7 (tujuh) rumah dinas jabatan eselon I, 37 unit tipe B, 45 unit tipe C dan 122 unit tipe D. Dari seluruh rumah dinas tersebut hanya sebanyak 16 (enambelas) unit yang dihuni oleh pejabat/pegawai Kejaksaan yaitu 7 (tujuh) unit rumah jabatan eselon I, 1 (satu) unit rumah dinas tipe C, dan 8
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 55 dari 61
(delapan) rumah dinas tipe D. Sisanya sebanyak 195 unit dihuni oleh pihak yang tidak berhak atau tidak sesuai dengan Surat Ijin Penghunian (SIP) seperti para pensiunan dan pihak keluarga almarhum pensiunan. Type 1. A 2. B 3. C 4. D Jumlah Persentase
Jumlah Rumah Tersedia Dihuni 7 7 37 37 45 45 122 122 211 211
Peg Aktif
1 8 9 4,261%
Penghuni Pejabat Kel. Alm 7 3 7 10 7 20 3,31% 9,47%
Pensiunan 34 37 104 175 82,93%
Berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP018/ J.A/2/1978 tentang Penggunaan Perumahan Jabatan Kejaksaan Agung RI di Kompleks Lebak Bulus, Kebayoran Baru, Jakarta ditetapkan bahwa: a. Rumah Dinas Kejaksaan di Kompleks Lebak Bulus adalah Rumah Jabatan yang diperuntukkan bagi Pejabat-pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung RI. Rumah Dinas Type A disediakan khusus bagi Pejabat Eselon I, Rumah Dinas Type B disediakan khusus bagi Pejabat Eselon II, dan Rumah Dinas Type C disediakan khusus bagi Pejabat Eselon III. b. Penghuni rumah dinas wajib keluar dari rumah dinas yang dihuninya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah yang bersangkutan tidak lagi menduduki Jabatan Eselon I, II, dan III di lingkungan Kejaksaan Agung, atau apabila dicabut haknya untuk menghuni rumah dinas. Namun dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-01/C/Cpl/03/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Penyesuaian Sewa Rumah Negara di Lingkungan Kejaksaan RI menyebutkan bahwa bagi penghuni yang telah pensiun, pelaksanaan pemungutan sewa rumah negara agar disetor ke Rekening Kas Negara oleh masing-masing wajib bayar dan ditatausahakan oleh KPPN sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini menjadi bertentangan karena menurut keputusan Jaksa Agung RI Tahun 1978 diatas, para pejabat/pegawai yang sudah tidak aktif tidak berhak lagi menghuni rumah dinas. c. Selama ini pemungutan sewa rumah dinas kepada para penghuni dilakukan melalui dua mekanisme, berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE01/C/Cpl/03/2003 tanggal 25 Maret 2003 yaitu: 1) Bagi penghuni yang masih aktif sebagai pejabat/pegawai langsung dipotong melalui SPM Gaji setiap bulannya. 2) Bagi para pensiunan yang masih menghuni rumah dinas setiap bulan langsung menyetorkan sewa rumah dinas ke Kas Negara melalui bank persepsi dengan membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). Selanjutnya SSBP tersebut disampaikan kepada Bendahara Khusus Penerimaan untuk dilaporkan sebagai salah satu PNBP Kejaksaan RI.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 56 dari 61
Tarif sewa Rumah Negara Kejaksaan berdasarkan SE Plh. Jaksa Agung Muda Pembinaan No. SE-01/C/Cpl/03/2003 tanggal 25 Maret 2003 untuk setiap bulan adalah sebagai berikut : a. Tipe B sebesar Rp68.428,00 b. Tipe C sebesar Rp39.916,00 c. Tipe D sebesar Rp28.512,00 Berdasarkan data dari Bendahara Khusus Penerima Kejagung RI diketahui bahwa dari seluruh penghuni rumah dinas tersebut hanya ada 6 (enam) penghuni ( pensiunan dan kel. Almarhum) yang membayar biaya sewa rumah dinas selama tahun 2008 dengan nilai sebesar Rp2.463.412,00. Dengan demikian sebanyak 189 penghuni pensiunan dan keluarga almarhum tidak membayar sewa selama tahun 2008, dengan rincian: No. 1 2 3
Type B C D Jumlah
Kel.Almarhum 3 7 10 20
Pensiunan 32 34 103 169
Dengan menggunakan tarif diatas, potensi penerimaan Kejaksaan Agung RI tahun 2008 dari sewa rumah dinas sebanyak 198 unit adalah sebesar Rp90.462.096,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut: No.
Type
1
2
1. 2. 3.
B C D
*)
Jumlah Dihuni 3
37 44 114 Total
Tarif 4
68.428 39.916 28.512
Bulan* 5
12 12 12
Potensi (Rp) =(3X4X5)
30.382.032,00 21.075.648,00 39.004.416,00 90.462.096,00
Jumlah bulan penghunian dalam Tahun 2008
Hal tersebut tidak sesuai dengan : a. PP. No. 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara Pasal 1 ayat (6) menetapkan bahwa Rumah Negara Gol. II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari satu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun dikembalikan kepada negara. b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 8 ayat (1) menyatakan antara lain bahwa Departemen/Lembaga wajib mengintensifkan pemungutan sewa penggunaan barang-barang milik negara. Hal tersebut mengakibatkan Penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sewa rumah dinas tahun 2008 kurang sebesar Rp87.998.684,00 (Rp90.462.096,00 – Rp2.463.412,00).
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 57 dari 61
Hal tersebut disebabkan: a. Kelemahan dalam mekanisme pemungutan sewa rumah dinas Kejaksaan, khusus untuk para pensiunan dimana pembayaran ke Kas Negara diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran para pensiunan. Di sisi lain, tidak ada pegawai di lingkungan Kejaksaan RI yang ditugaskan khusus untuk memastikan bahwa para pensiunan dan keluarga almarhum pensiunan tersebut telah melaksanakan kewajibannya. b. Bagian Rumah Tangga tidak melaksanakan ketentuan tentang Rumah Negara untuk para pegawai yang telah pensiun. Atas permasalahan tersebut Kejaksaan RI akan segera membuat surat kepada penghuni komplek Kejaksaan Agung RI di Lebak Bulus melalui Ketua RT/RW masing-masing agar yang masih aktif dapat menyampaikan bukti pembayaran sewa rumah dan kepada penghuni yang sudah pensiun diharapkan dapat segera menyerahkan rumah yang dihuni kepada Kejaksaan Agung RI. BPK-RI menyarankan agar Jaksa Agung menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pembinaan : a. Menagih pembayaran sewa rumah dinas tahun 2008 kepada para penghuni yang belum melunasi kewajibannya dengan jumlah sebesar Rp90.462.096,00 dan menyetorkan ke Kas Negara. Selanjutnya bukti setor disampaikan kepada BPK-RI. b. Menunjuk pejabat/pegawai yang bertugas untuk memonitor ketaatan pembayaran sewa rumah dinas oleh para penghuni (pensiunan dan keluarga almarhum). c. Menginstruksikan Bagian Rumah Tangga untuk melaksanakan ketentuan tentang Rumah Negara bagi para pensiunan dan keluarga almarhum yang masih menempati rumah dinas Kejaksaan Agung RI.
10. Kejaksaan Agung Sebagai UAKPA, Kejati DKI Jakarta Sebagai UAPPA-W dan UAKPA Serta Lima Kejari di Lingkungan Kejati DKI Jakarta Sebagai UAKPA Belum Menyampaikan Hardcopy Laporan Keuangan yang Disertai Pernyataan Tanggung Jawab Setiap Kementerian Negara atau Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan laporan keuangan. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Untuk melaksanakan SAK tersebut Kementerian Negara atau Lembaga membentuk Unit Akuntansi secara berjenjang yang terdiri dari: a. Unit Akuntansi Pengguna (UAPA) pada tingkat Kementerian/Lembaga, b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Eselon 1 (UAPPA-E1), c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah – (UAPPA-W), dan d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada tingkat satker.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 58 dari 61
Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Kejaksaan Agung dilakukan secara berjenjang oleh Unit Akuntansi paling rendah sampai dengan unit akuntansi paling tinggi, sebagai berikut: a. UAKPA atau tingkat satker (paling rendah) dilakukan oleh beberapa Kejaksaan Negeri (Kejari) atau Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) di wilayah Kejaksaan Tinggi; b. UAPPA-W atau tingkat wilayah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati). UAPPA-W bertugas melakukan penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAKPA di wilayah kerjanya termasuk laporan realisasi anggara Pembiayaan dan perhitungan yang digunakan oleh Kementrian Negara/Lembaga dari seluruh kejaksaan negeri. c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I, yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1, adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya. d. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, yang selanjutnya singkat UAPA, adalah UAI pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Kejaksaan Agung, Sekretariat Komisi Kejaksaan, Pusdiklat Kejaksaan, Kejati dan Kejari diwilayah Kejati DKI diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Pada Tingkat Unit Eselon I (UAPPA-E1) Kompilasi laporan Sistem Akuntansi Keuangan untuk Eselon I (UAPPA-E1) di lingkungan Kejaksaan Agung dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan. Karena hanya ada 1 laporan UAPPA-E1 maka laporan ini sekaligus berfungsi pula sebagai UAPA atau menggambarkan Laporan Keuangan tingkat Kementerian/ Lembaga (Kejaksaan RI). Laporan UAPPA-E1 tersebut merupakan hasil penggabungan laporan Keuangan yang terdiri dari: 1) Enam eselon I terdiri dari Jaksa Agung Muda (JAM) Pengawasan, JAM Pidana Khusus, JAM Pidana Umum, JAM Perdata dan Tata Usaha Negara, JAM Intelejen, serta JAM pembinaan. 2) Tiga puluh dua Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) atau laporan keuangan dari seluruh Kejaksaan Tinggi. 3) Dua perwakilan luar negeri (Bangkok dan Hongkong). 4) Satu unit akuntansi Pusdiklat Kejaksaan. Selain sebagai UAPPA-E1, Kejaksaan Agung juga merupakan UAKPA yang terdiri dari: 1) Kejaksaan Agung 2) Sekretariat Komisi Kejaksaan
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 59 dari 61
3) Pusdiklat Kejaksaan 4) Perwakilan Bangkok 5) Perwakilan Hongkong Hasil pemeriksaan atas penerapan Sistem Akuntansi Keuangan pada tingkat Kejaksaan Agung sebagai UAKPA menunjukkan bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan Tim BPK RI pada tanggal 8 April 2009 hanya Sekretariat Komisi Kejaksaan dan Pusdiklat Kejaksaan yang menyampaikan hardcopy laporan keuangan tahunan beserta catatan atas laporan keuangan yang disertai pernyataan tanggung jawab. b. Pada tingkat Wilayah (UAPPA-W) Kompilasi laporan Sistem Akuntansi Keuangan untuk Wilayah (UAPPA-W) di lingkungan Kejati DKI dilakukan oleh Asisten Pembinaan. Karena hanya ada 1 laporan UAPPA-W maka laporan ini sekaligus berfungsi pula sebagai UAKPA atau menggambarkan Laporan Keuangan tingkat Kejati DKI. Laporan UAPPA-W tersebut merupakan hasil penggabungan laporan Keuangan yang terdiri dari lima Kejari di lingkungan Kejati DKI. Hasil pemeriksaan atas penerapan Sistem Akuntansi Keuangan pada tingkat wilayah atau UAPPA - W pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menunjukkan bahwa seluruh satker/unit akuntansi kuasa pengguna anggaran di lingkungan wilayah atau Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (UAKPA) belum menyampaikan hardcopy laporan keuangan semesteran dan tahunan beserta catatan atas laporan keuangan yang disertai pernyataan tanggung jawab. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 antara lain menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan APBN yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai standar akuntansi pemerintahan. b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, pasal 20 ayat (1) dan (9) menyatakan: 1) Setiap UAKPA wajib memroses dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Satuan Kerja. 2) Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan. Hal tersebut mengakibatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan APBN pada satker Kejaksaan Agung, Kejati DKI Jakarta, dan lima Kejari di lingkungan Kejati DKI Jakarta masih belum memadai.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 60 dari 61
Hal tersebut disebabkan: a. Komitmen pimpinan satker selaku pimpinan entitas akuntansi mengenai arti penting Laporan Keuangan sebagai akuntabilitas pelaksanaan APBN dan kinerja instansi masih rendah. b. Petugas SAI kurang memahami proses penyusunan laporan keuangan tahunan yang menjadi kewajibannya. Atas permasalahan tersebut Kejaksaan RI telah memberikan petunjuk kepada satker Kejaksaan Agung RI dan satker yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi supaya pada setiap Semester I dan II (Tahunan) laporan keuangan yang dikirim ke Kejaksaan Agung RI selain berbentuk softcopy juga hardcopy. BPK RI menyarankan Jaksa Agung agar menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pembinaan: a. Melakukan sosialisasi tentang laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pihak-pihak terkait. b. Memerintahkan Kajati terkait meningkatkan pengawasan dan memberikan teguran atas kegiatan jajarannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 61 dari 61
Lampiran 1
I.
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN LK KEJAKSAAN RI TAHUN 2007 Temuan Berulang *)
No.
1.
2.
Temuan BPK
Rekomendasi
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
Neraca Kejaksaan RI Per Tanggal 31 Desember 2007 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya.
Agar Jaksa Agung menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk memastikan koordinasi antara Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan dalam hal pencatatan dan pelaporan akun-akun dalam Neraca berjalan dengan baik.
Pencatatan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Belum Memadai.
Agar Jaksa Agung menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pembinaan agar memerintahkan Biro Keuangan melakukan:
Biro Keuangan telah melakukan koordinasi dengan Biro Perlengkapan melalui surat Nomor B-270/C.5/Cu.2/08/2008 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Pengguna Anggaran dan surat Nomor B184/C.5/Cu.2/06/2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Kunjungan Tim SAI Kejagung RI untuk melakukan pembenahan yang meliputi: 1. Penentuan saldo awal Neraca dalam menyusun Laporan Keuangan harus memperhatikan saldo akhir Neraca tahun sebelumnya; 2. Rekonsiliasi data antara laporan realisasi belanja modal dalam SAK dengan jumlah asset yang dilaporkan dalam laporan BMN; 3. Penggabungan data dari aplikasi SABMN ke aplikasi SAK mulai dari tingkat satker Cabjari, Kejari, Kejati dan Kejagung; 4. Memberikan petunjuk kepada satker. Biro Keuangan telah memberikan petunjuk kepada daerah agar melakukan rekonsiliasi secara periodik sesuai surat Nomor B270/C.5/Cu.2/08/2008 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Pengguna Anggaran.
BPK RI
Nilai Temuan
2006
2005
2004
a)
Rekonsiliasi penerimaan dengan Departemen Keuangan, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang terkait dengan fungsi pencatatan dan pelaporan penerimaan, dan
b)
Sosialisasi kepada seluruh BKP dan pelaksana SAI tentang penggunaan MAP untuk
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut *) Sesuai Belum Belum Sesuai/ Ditindak Selesai -lanjuti
√
√
1
Lampiran 1
Temuan Berulang *) No.
Temuan BPK
Nilai Temuan
Rekomendasi 2006
2005
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
2004
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut *) Sesuai Belum Belum Sesuai/ Ditindak Selesai -lanjuti
penyetoran uang pengganti sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-25/ PB/2007 tanggal 30 Juli 2007. 3.
4.
5.
Pencatatan dan Pelaporan Kas Belum Memadai.
Agar Jaksa Agung menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pembinaan memberikan sosialisasi kepada satker di daerah tentang pengelolaan dan pelaporan kas di dalam Sistem Akuntansi Instansi.
Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Belum Memadai.
Agar Jaksa Agung menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pembinaan supaya memerintahkan Kejati/Kejari/Cabjari untuk mencatat persediaan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta melakukan inventarisasi fisik persediaan.
Pengelolaan Barang Rampasan di Lingkungan Kejaksaan RI Belum Memadai.
√
Agar Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan: •
•
BPK RI
Memerintahkan Kejati/Kejari/Cabjari segera memberikan harga taksiran barang rampasan, dan mencatat serta melaporkannya dalam Neraca. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait penegakan hukum untuk menyempurnakan mekanisme
•
Telah memberikan petunjuk kepada satker di daerah tentang pengelolaan maupun pelaporan Kas di Bendahara Pengeluaran melalui surat Nomor : B257/C.5/Cu.2/08/2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang penyetoran sisa uang persediaan. • Telah melakukan konfirmasi dengan satker yang bersangkutan untuk saldo Kas di bendahara Penerimaan dan satker yang bersangkutan menyatakan bahwa Kas di Bendahara Penerima telah disetor ke Kas Negara serta telah memperbaiki saldo Kas di Bendahara Penerima. Telah melaporkan persediaan dalam Neraca Kejaksaan RI dalam Laporan Keuangan Semester I Tahun 2008 dan memberikan petunjuk berdasarkan Surat Nomor : B184/C.5/Cu.2/06/2008 tanggal 09 Juni 2008 tentang Kunjungan Tim SAI Kejagung RI.
√
•
√
•
√
Untuk pencatatan dan pelaporan barang rampasan, hasil lelang telah diberikan petunjuk ke daerah dan telah dilaporkan dalam Neraca dan CALK Kejaksaan RI dalam Laporan Keuangan Semester I Tahun 2008 dan memberikan petunjuk berdasarkan Surat Nomor : B-184/C.5/Cu.2/06/2008 tanggal 09 Juni 2008 tentang Kunjungan Tim SAI Kejagung RI. Telah diberikan petunjuk mengenai
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
2
Lampiran 1
Temuan Berulang *) No.
6.
7.
Temuan BPK
Nilai Temuan
Rekomendasi 2006
2005
Pencatatan dan Pelaporan Denda Perkara Korupsi dan Piutang Uang Pengganti Kurang Memadai.
√
√
Pencatatan dan Pelaporan Uang Titipan Denda Tilang dan Biaya Perkara
√
√
BPK RI
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
2004
√
penanganan barang sitaan, barang bukti, dan barang rampasan; • Memberikan teguran tertulis kepada Kejaksaan Negeri yang belum melakukan pelaporan hasil lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • Melakukan pemutakhiran data rekening yang dikelola setiap satker dengan cara menginventarisasi kembali rekening yang dimiliki setiap satker, sehingga diperoleh keyakinan bahwa seluruh rekening yang dikelola satker telah dilaporkan; • Memerintahkan setiap satker yang membuka rekening baru terkait kegiatan operasional dan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI segera melaporkan kepada Tim Penertiban Rekening di Kejaksaan Agung RI serta memintakan izin kepada pihak yang berwenang. Agar Jaksa Agung memerintahkan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan untuk membuat mekanisme penyampaian dokumen sumber denda perkara korupsi dan piutang uang pengganti kepada petugas akuntansi dan berkoordinasi dengan Departemen Keuangan untuk menyempurnakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi terkait dengan pembukuan dan pelaporan denda perkara korupsi dan piutang uang pengganti. Agar Jaksa Agung menginstruksikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung, Polri, dan
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut *) Sesuai Belum Belum Sesuai/ Ditindak Selesai -lanjuti
penertiban dan pelaporan rekening milik dinas Kejaksaan dan memberikan petunjuk berdasarkan Surat Nomor : B184/C.5/Cu.2/06/2008 tanggal 09 Juni 2008 tentang Kunjungan Tim SAI Kejagung RI.
Telah dibuat format untuk melaporkan data uang pengganti dan denda secara berjenjang dari Cabjari / Kejari / Kejati dan Kejagung dan memberikan petunjuk berdasarkan Surat Nomor : B-184/C.5/Cu.2/06/2008 tanggal 09 Juni 2008 tentang Kunjungan Tim SAI Kejagung RI.
√
Telah dibentuk Tim untuk menangani uang titipan pembayaran denda dan biaya tilang yang mengendap di kantor-kantor Cabang BRI (Giro I, Giro II dan Giro III).
√
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
3
Lampiran 1
Temuan Berulang *) No.
Temuan BPK
Nilai Temuan
Rekomendasi 2006
2005
Pada Giro I BRI dan Giro III BRI Kurang Memadai.
8.
Pencatatan dan Pelaporan Piutang Denda Tilang dan Biaya Perkara dari Putusan Verstek Belum Memadai.
*)
2004
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut *) Sesuai Belum Belum Sesuai/ Ditindak Selesai -lanjuti
BRI untuk menyelesaikan permasalahan uang titipan pembayaran denda dan biaya tilang yang mengendap di kantor-kantor cabang BRI agar dapat segera dilimpahkan dan disetorkan ke Kas Negara. Agar Jaksa Agung memerintahkan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum untuk melakukan inventarisasi jumlah denda tilang dan biaya perkara yang diputus secara verstek yang sampai saat ini belum dibayar di seluruh Kejati/Kejari/Cabjari dan melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian, dan Pengadilan Negeri terkait dengan proses pengadilan pelanggaran lalu lintas yang diputus secara verstek.
√
Beri tanda √ untuk kolom yang sesuai
BPK RI
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
4
Lampiran 1
II.
No.
1.
2.
3.
4.
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN LK KEJAKSAAN RI TAHUN 2006
Temuan BPK*)
Nilai Temuan
Temuan Berulang **) 2005 2004
Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat/Petugas SAK Mulai dari Tingkat UAKPA di tingkat Satker Sampai Dengan UAPA di tingkat Kementerian/Lembaga pada Kejaksaan Agung Belum Sesuai Dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 24/PB/2006 dan Belum Dibuat Uraian Tugas serta Tanggungjawabnya Penerapan Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran pada Kejaksaan Agung Belum Memadai. Pelaksanaan Rekonsiliasi LRA Tidak Optimal
Penyetoran Sisa Uang Persediaan oleh Beberapa Bendahara Pengeluaran di lingkungan Kejaksaan Agung RI Terlambat.
BPK RI
√
Rekomendasi
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
Agar Jaksa Agung membuat Juknis penentuan struktur organisasi yang sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 24/PB/2006 dan penunjukan pejabat/petugas di setiap jenjang akuntansi mengikuti ketentuan dari Ditjen Perbendaharaan yang telah ada.
• Nota Dinas Jam Was kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor : ND242/H.3/Hkp.2/11/2007 tanggal 16 November 2007 perihal Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan Agung RI tahun 2006. • Surat Karo Keuangan kepada Kejati seluruh Indonesia Nomor: B-321/C.5/Cu.2/10/2008 tgl 23 Okt 2008 tentang Struktur Organisasi Sistem Akuntansi Keuangan dan sudah dibuat uraian tugas serta tanggung jawabnya.
Agar Jaksa Agung melakukan perhitungan ulang untuk saldo awal Laporan Keuangan tahun 2006.
Nota Dinas Jam Was kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor : ND242/H.3/Hkp.2/11/2007 tanggal 16 November 2007 perihal Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan Agung RI tahun 2006. Nota Dinas Jam Was kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor : ND242/H.3/Hkp.2/11/2007 tanggal 16 November 2007 perihal Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan Agung RI tahun 2006.
Agar Jaksa Agung menetapkan sanksi yang tegas bagi satker/unit akuntansi yang tidak melaksanakan rekonsiliasi dengan Ditjen PBN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.59/PMK.06/2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Agar segera dilakukan koreksi atas saldo sisa uang persediaan dalam neraca sesuai bukti yang ada, menetapkan SK yang mengatur pelatihan dan penempatan pegawai yang mampu menerapkan sistem anggaran secara memadai, serta menetapkan sanksi yang tegas bagi
Nota Dinas Jam Was kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor : ND242/H.3/Hkp.2/11/2007 tanggal 16 November 2007 perihal Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan Agung RI tahun 2006.
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut **) Sesuai Belum Belum Sesuai/ Ditindak Selesai -lanjuti
√
√
√
√
5
Lampiran 1
No.
5.
6.
7.
8.
Temuan BPK*)
Nilai Temuan
Temuan Berulang **) 2005 2004
satker/ unit akuntansi yang mengabaikan pelaporan dan pengiriman data akuntansi. Agar Jaksa Agung membuat Juknis penentuan struktur organisasi yang sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 24/PB/2006 dan penunjukan pejabat/ petugas di setiap jenjang akuntansi mengikuti ketentuan yang telah ada.
Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Penunjukan Pejabat/Petugas SABMN Mulai dari Tingkat UAKPB, UAPPB-W, UAPPB-E1 dan UAPB di Kejaksaan Agung RI Belum Sesuai PERMENKEU No. 59/PMK.06/2005 Penerapan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara di Lingkungan Kejaksaan Agung Belum Memadai.
Konstruksi Dalam Pengerjaan Senilai Rp8.356.972.636 Belum Tercatat dalam Neraca Kejaksaan Agung 2006
Beberapa Barang Inventaris Tidak Dicantumkan Harga Perolehannya.
BPK RI
Rekomendasi
√
Rp8.356.972.636,00
Agar Jaksa Agung menetapkan SK yang mengatur pelatihan dan penempatan pegawai yang mampu menerapkan sistem akuntansi BMN secara memadai serta menetapkan sanksi yang tegas bagi satker/ unit akuntansi yang mengabaikan pelaporan dan pengiriman sistem akuntansi BMN ke unit akuntansi yang lebih tinggi. Agar Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan memerintahkan kepada unit akuntansi yang telah selesai proyeknya untuk segera membuat berita acara serah terima pekerjaan dan segera dilakukan koreksi atas saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan dalam neraca sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ada. Agar Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan memerintahkan kepada unit akuntansi terkait untuk melakukan koordinasi dengan bagian perencanaan yang melakukan droping barang, atau mencari referensi harga pasar untuk barang sejenis agar barang inventaris
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
Nota Dinas Jam Was kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor : ND242/H.3/Hkp.2/11/2007 tanggal 16 November 2007 perihal Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan Agung RI tahun 2006.
Nota Dinas Jam Was kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor : ND242/H.3/Hkp.2/11/2007 tanggal 16 November 2007 perihal Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan Agung RI tahun 2006.
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut **) Sesuai Belum Belum Sesuai/ Ditindak Selesai -lanjuti
√
√
Nota Dinas Jam Was kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor : ND242/H.3/Hkp.2/11/2007 tanggal 16 November 2007 perihal Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan Agung RI tahun 2006.
Nota Dinas Jam Was kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor : ND242/H.3/Hkp.2/11/2007 tanggal 16 November 2007 perihal Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan Agung RI tahun 2006.
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
√
√
6
Lampiran 1
No.
9.
10.
Temuan BPK*)
Nilai Temuan
Temuan Berulang **) 2005 2004
Terdapat Barang-Barang Rusak Berat di Kejaksaan Agung RI Belum Dihapuskan dan Belum Direklasifikasikan ke Aset Lain-Lain.
Terdapat Perbedaan Nilai Aset Tetap Menurut Perhitungan Manual dan Sistem Aplikasi UAPB Sebesar Rp2.920.284.702
Rp2.920.284.702,00
√
Rekomendasi
dapat dicantumkan harga perolehannya serta melakukan koreksi atas nilai barang-barang inventaris yang telah ditemukan harga perolehannya dalam SABMN maupun dalam Neraca. Agar Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan memerintahkan kepada unit akuntansi terkait untuk membentuk tim penelitian barang rusak berat dan membuat usulan penghapusan secara berjenjang dari unit paling rendah sampai tingkat pusat serta melakukan reklasifikasi barang-barang rusak berat dari akun Aset ke akun Aset lain-lain. Agar Jaksa Agung memberikan sanksi bagi satker yang tidak melaksanakan sistem aplikasi barang dan aplikasi anggaran, membuat Juknis tentang rekonsiliasi antara sistem aplikasi barang dengan sistem aplikasi anggaran, serta melakukan koreksi atas selisih aplikasi bersangkutan.
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
Nota Dinas Jam Was kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor : ND242/H.3/Hkp.2/11/2007 tanggal 16 November 2007 perihal Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan Agung RI tahun 2006.
√
Nota Dinas Jam Was kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor : ND242/H.3/Hkp.2/11/2007 tanggal 16 November 2007 perihal Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan Agung RI tahun 2006.
*)
Diisi dengan permasalahan yang diungkapkan di LHP atas LKKL Tahn 2006 tapi tidak dilaporkan dalam LHP 2007
**)
Beri tanda √ untuk kolom yang tepat
BPK RI
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut **) Sesuai Belum Belum Sesuai/ Ditindak Selesai -lanjuti
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
√
7
Lampiran 1
III. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN LK KEJAKSAAN RI TAHUN 2005
No.
1.
2.
Temuan Berulang Tahun 2004 (Y/T)
Rekomendasi
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan rekonsiliasi LRA Kejaksaan Agung RI tingkat UAKPA dan UAPPA-W belum dilakukan setiap semester.
Agar Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAMBIN) memerintahkan Kepala Biro Keuangan cq. Kepala Bagian Pembukuan dan Verifikasi untuk: melaksanakan kegiatan verifikasi dan rekonsiliasi secara optimal, melakukan monitoring dan meneliti sejak dini atas dokumen sumber, serta memberikan teguran dan sanksi yang tegas kepada UAKPA dan UAPPA-W yang belum melakukan pengiriman secara teratur.
• Nota Dinas Jam Bin kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor : ND084/C/03/2007 tanggal 14 Maret 2007 agar melaksanakan kegiatan verifikasi dan rekonsiliasi secara optimal sehingga apabila terjadi perbedaan dapat segera diperbaiki, agar melakukan monitoring dan meneliti sejak dini laporan yang dikirim dari UAKPA dan UAPPA-W dan agar memberikan teguran kepada UAPPA-W dan UAKPA yang belum mengirimkan laporan keuangan secara teratur, dan apabila masih belum mengirim laporan keuangan supaya diberikan sanksi yang tegas. • Surat Jam Bin kepada Kajati seluruh Indonesia Nomor : B-897/C/10/2006 tgl 4 Oktober 2006 tentang laporan pelaksanaan rekonsiliasi realisasi anggaran antara Kejaksaan Agung dengan Direktorat Informasi dan Akuntansi (DIA). • Surat Jam Bin kepada Kajati Lampung, Sumbar, Bengkulu, dan Riau Nomor : B633/C/05/2007 tgl. 11 Mei 2007 tentang teguran agar mengirim LRA secara teratur. Bagi yang belum mengirim laporan agar diberikan sanksi yang lebih tegas.
Akuntansi barang milik negara pada satker-satker di lingkungan Kejaksaan Agung RI belum berjalan secara optimal.
Agar Jaksa Agung melakukan perubahan terhadap aturan intern agar sinkron dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berkenaan dengan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara, segera menunjuk petugas akuntansi BMN, serta memberikan teguran kepada pejabat dan petugas pengelola BMN
Nota Dinas Jam Bin Karo Perlengkapan Nomor : ND-086/C/03/2007 tanggal 14 Maret 2007 akan melakukan perubahan/ perbaikan terhadap peraturan intern yang disinkronkan dengan peraturan Menteri Keuangan yang berkenaan dengan SABMN.
Temuan BPK*)
BPK RI
Nilai Temuan
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut **) Sesuai Belum Belum Sesuai/ DitindakSelesai lanjuti
√
√
8
Lampiran 1
No.
3.
4.
5.
Temuan BPK*)
Nilai Temuan
Penatausahaan dan pencatatan barang bukti pada buku register barang bukti (RB-2) tidak tertib.
BPK RI
Rekomendasi
yang belum optimal dalam melaksanakan tugasnya. Agar dibuat aturan intern mengenai mekanisme pemberian dokumen uang pengganti, TGR, uang titipan denda tilang di BRI dan barang rampasan ke petugas akuntansi untuk di input ke dalam aplikasi sistem akuntansi instansi. Dokumen tersebut dalam bentuk bukti memorial dengan dilampiri copy petikan putusan dari Seksi Pidsus untuk uang pengganti; copy putusan TGR untuk piutang TGR, print out rekning Giro I untuk titipan denda tilang di BRI dan copy petikan putusan pengadilan dari Seksi Pidum/Pidsus untuk barang rampasan.
Sistem Akuntansi Instansi di Kejaksaan Agung RI belum mengakomodasi pencatatan piutang uang pengganti, Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dalam akun neraca, uang titipan denda tilang di BRI dan barang rampasan yang belum di lelang dalam catatan laporan keuangan.
Uang titipan denda tilang dan biaya perkara yang mengendap pada Bank
Temuan Berulang Tahun 2004 (Y/T)
Rp458,06 Juta
Agar Jaksa Agung RI melalui Jaksa Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Lampung, Bengkulu dan Pekanbaru memerintahkan para Kajari untuk meningkatkan tertib administrasi dan menegur para jaksa supaya segera meminta salinan putusan pengadilan apabila proses hukum telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diteruskan kepada atasan langsung masingmasing untuk proses eksekusi, Jaksa Agung RI melalui JAMBIN memerintahkan para Kajari di lingkungan Kejati Tinggi Sumatera Barat, Lampung, Bengkulu dan Pekanbaru meningkatkan upaya pemberdayaan tenaga administrasi dalam pekerjaan administrasi barang bukti dan perkara. Agar Jaksa Agung melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung, Polri dan BRI untuk menyelesaikan permasalahan uang
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut **) Sesuai Belum Belum Sesuai/ DitindakSelesai lanjuti
• Nota Dinas Jam Bin kepada Jam Pidum, Jam Pidsus, dan Jam Datun Nomor : ND082/C/03/2007 tanggal 14 Maret 2007 agar dibuatkan peraturan intern yang mengatur masalah administrasi penanganan uang pengganti, tuntutan ganti rugi, uang titipan denda tilang di BRI dan barang rampasan yang akan dilaporkan ke dalam aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan masing-masing dilampiri surat tanda bukti/dokumen. • Telah diadakan pertemuan antara Jam Pidsus, Jam Datun, Dirjen Perbendaharaan Depkeu dan BPK RI pada hari Selasa tanggal 17 April 2007 di ruang Rapat Jam Bin membahas masalah Uang Pengganti. Nota Dinas Jam Bin kepada Jam Pidum dan Jam Pidsus Nomor : ND-081/C/03/2007 tgl 14 Maret 2007 tentang belum tertibnya penata-usahaan barang bukti atas perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus pada Kejati Lampung, Sumbar, Bengkulu, dan Riau.
√
• Nota Dinas Jam Bin kepada Jam Pidum Nomor : ND-088/C/03/2007 tanggal 14 Maret 2007
√
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
√
9
Lampiran 1
No.
6.
Temuan Berulang Tahun 2004 (Y/T)
Rekomendasi
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
Rakyat Indonesia (BRI) untuk wilayah Kejati Lampung, Sumbar, Bengkulu dan Pekanbaru sebesar Rp458,06 Juta belum dilimpahkan ke Kas Negara sebagai penerimaan negara.
titipan pembayaran denda dan biaya tilang yang mengendap di kantor-kantor cabang BRI serta memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Sumatera Barat, Bengkulu dan Pekanbaru melakukan koordinasi dengan Kanwil BRI masingmasing supaya saldo giro I yang masih mengendap di berbagai Kantor Cabang BRI dapat segera dilimpahkan dan disetorkan ke kas negara.
Penetapan nilai saldo awal pada akun neraca belum dilakukan dengan cara opname fisik barang inventaris.
Agar Jaksa Agung c.q JAM Pembinaan memerintahkan Kejati beserta jajarannya di seluruh Indonesia untuk melakukan opname fisik barang invetaris secara serempak kemudian hasilnya dibuat Laporan Opname Fisik Barang Invetaris dan diinput ke dalam aplikasi sistem akuntansi barang milik negara sebagai saldo awal. Agar Jaksa Agung RI memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi dan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia untuk melaksanakan pengelolaan barang bukti sesuai ketentuan, serta tindak lanjut atas permasalahan tersebut oleh JAM Pengawasan. Agar Kejaksaan Agung dan Kejati Lampung selaku UPB segera menarik aset
tentang belum dipindah-kannya rekening giro pengumpul I ke rekening Kejaksaan. • Surat Jam Pidum kepada Kajati Lampung, Riau, Sumbar dan Bengkulu Nomor : B-344347/E/Euh/04/2007 tgl 20 April 2007 tentang Petunjuk agar Kajari/JPU segera melaksanakan eksekusi uang titipan denda tilang yang ada pada rekening giro I BRI dan melaporkan pelaksanaannya serta kendalanya sehingga uang denda tilang tersebut sampai saat ini belum dieksekusi/dipindahkan ke rekening atas nama Kejaksaan (rekening giro II). • Surat Jam Bin kepada Kajati Lampung, Sumbar, Bengkulu dan Riau Nomor : B633/C/05/2007 tgl 11 Mei 2007 agar Kejari Lampung, Sumbar, Bengkulu dan Riau melakukan koordinasi dengan Kanwil Bank BRI setempat agar saldo Giro I yang masih mengendap di berbagai kantor cabang BRI segera dilimpahkan dan disetor ke Kas Negara. Nota Dinas Jam Bin kepada Karo Perlengkapan Nomor : ND-086/C/03/ 2007 tanggal 14 Maret 2007 akan melakukan opname fisik barang inventaris dan hasilnya dibuat Laporan Opname Fisik Barang Inventaris dan diinput ke dalam aplikasi Sistem Barang Milik Negara sebagai saldo awal.
Temuan BPK*)
7.
Perlakuan barang bukti tidak sesuai ketentuan.
8.
Terdapat aset kejaksaan yang digunakan oleh BPK RI
Nilai Temuan
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut **) Sesuai Belum Belum Sesuai/ DitindakSelesai lanjuti
√
Nota Dinas Jam Bin kepada Jam Pidum dan Jam Pidsus Nomor : ND-081/C/03/2007 tanggal 14 Maret 2007 agar Kajati seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan pengelolaan barang bukti baik perkara Pidum maupun perkara Pidsus.
√
Nota Dinas Jam Bin kepada Jam Was Nomor : ND083/C/03/2007 tanggal 14 Maret 2007 akan
√
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
10
Lampiran 1
No.
Temuan BPK*)
Nilai Temuan
Temuan Berulang Tahun 2004 (Y/T)
pihak ketiga.
9.
Rekomendasi
yang berada di pihak ketiga.
Terdapat Kesalahan pengklasifikasian pos mata anggaran penerimaan atas Laporan Realisasi Anggaran Kejaksaan Agung RI TA 2005 sebesar Rp1.485,45 juta.
Rp1.485,45 juta.
Agar Jaksa Agung RI menginstruksikan JAM Pembinaan memberikan teguran secara berjenjang kepada pejabat dan petugas penyusun LRA dan melakukan koreksi atas kesalahan tersebut.
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
menarik 1 buah kendaraan Mitsubishi Colt L-300 dari pihak ketiga dan beberapa meja yang dikuasai oleh pegawai Kejari Painan, akan disampaikan kepada Jam Was untuk penanganan selanjutnya. • Nota Dinas Jam Bin kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor: ND084/C/03/2007 tanggal 14 Maret 2007 agar diberikan teguran secara berjenjang kepada pejabat dan petugas penyusun LRA untuk melaksanakan tugas secara optimal dan pengawasan melekat atasan langsung lebih ditingkatkan. • Surat Jam Bin kepada Kajati Lampung, Sumbar, Bengkulu, dan Riau Nomor : B633/C/05/2007 tgl. 11 Mei 2007 agar Kajati Lampung, Sumbar, Bengkulu, dan Riau mengingatkan Asbin supaya menegur Kajari, Kacabjari, Kasubag Keuangan dan Operator Sistem Akuntansi Keuangan agar dalam membuat laporan keuangan lebih teliti dan lebih ditingkatkan pengawasannya, sehingga kesalahan serupa tidak terulang lagi pada masa mendatang.
*)
Diisi dengan permasalahan yang diungkapkan di LHP atas LKKL Tahn 2005 tapi tidak dilaporkan dalam LHP 2006 maupun 2007
**)
Beri tanda √ untuk kolom yang sesuai
BPK RI
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut **) Sesuai Belum Belum Sesuai/ DitindakSelesai lanjuti
√
11
Lampiran 1
IV. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN LK KEJAKSAAN RI TAHUN 2004
No.
1.
2.
3.
Temuan BPK*)
Nilai Temuan
Rekomendasi
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
Kebijakan penggunaan rumah dinas belum dilaksanakan secara konsisten oleh Biro Perlengkapan sehingga terdapat 149 unit rumah dinas/jabatan Kejaksaan Agung RI yang masih ditempati oleh pihak yang tidak berhak dan terdapat tanah kosong yang belum dimanfaatkan untuk rumah jabatan.
Agar Jaksa Agung RI mengeluarkan peraturan yang tegas tentang penghunian rumah dinas.
Terdapat 284 bidang tanah yang belum diusulkan pembuatan sertifikat dan 34 bidang tanah yang telah diusulkan sejak tahun 1996/ 1997 namun belum selesai. Terdapat aset tetap sebanyak 40.291 unit/buah belum dilengkapi nilai perolehannya.
Agar Kejaksaan Agung RI segera menginventarisasi ulang seluruh aset tanah dan bangunan di seluruh Indonesia dan lebih aktif dalam pengurusan sertifikat tanah.
• Surat Edaran Jaksa Agung RI No: SE05/A/JA/11/2004 tanggal 8 November 2004, dan tanah yang kosong telah dibuat Rumah Dinas JAM DATUN. • Sudah diterbitkan SIP Rumah Dinas Lebak Bulus. • Surat Karo Keuangan kepada Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat Nomor : B-79/C.3/Cum.3/5/2007 tgl 15 Mei 2007 tentang laporan pembangunan rumah dinas Lebak Bulus jabatan tipe A 2 unit dan tipe B 1 unit. Surat Karo Perlengkapan kepada Kajati seluruh Indonesia Nomor : B-82/C.6/Cpl/ 12/2005 tgl. 8 Desember 2005 tentang permintaan data tanah dan bangunan kantor Kejaksaan Tahun 2005
BPK RI
Agar Jaksa Agung RI melakukan penelusuran atas dokumen pembelian dan apabila tidak ditemukan, agar melakukan penaksiran nilai perolehannya.
• Surat Karo Perlengkapan kepada Kajati Banten, Yogyakarta, DKI Jakarta, Riau, Kaltim, NTB, Jabar, Sumut, Sulut, Kalbar Nomor : B-0212/C.6/Cpl.1/01/2007 tgl. 15 Jan 2007 tentang permintaan harga perolehan ke Kejati seluruh Indonesia. • Surat Kajati Banten kepada Karo Perlengkapan Nomor : B-0291/O.6/ Cpl.1/02/2007 tgl. 15 Pebruari 2007 tentang permintaan harga perolehan • Surat Kajati Yogyakarta kepada Karo Perlengkapan Nomor : B-399/O.4/ Cpl.2/02/2007 tgl. 28 Pebruari 2007 tentang permintaan harga perolehan • Surat Kajati Jawa Barat kepada Karo Perlengkapan Nomor : B-380/O.2/ Cpl.1/01/2007 tgl. 6 Januari 2007 tentang permintaan harga perolehan.
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut **) Sesuai Belum Belum Sesuai/ Ditindak Selesai -lanjuti
√
√
√
12
Lampiran 1
No.
4.
Temuan BPK*)
Nilai Temuan
Kuantitas dan kualitas SDM yang terkait dengan fungsi pencatatan dan pelaporan belum memadai untuk mendukung terwujudnya sistem pengendalian intern yang baik. Tindak lanjut telah dilaksanakan yaitu dengan melakukan perekrutan pegawai dan pelatihan, namun belum mencukupi, karena masih banyak petugas yang melakukan tugas rangkap antara lain sebagai bendahara pengeluaran merangkap pula sebagai petugas entry data komputer.
Rekomendasi
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
Agar Kejaksaan Agung RI mengupayakan perekrutan dengan latar belakang pendidikan akuntansi untuk mendukung pelaksanaan fungsi pencatatan dan pembukuan pada bagian pembukuan dan verifikasi.
• Surat Jam Bin kepada Kajati seluruh Indonesia Nomor : ND-0882/C.5/Cu.2/ X/2005 tgl. 26 Oktober 2005 perihal Petunjuk sehubungan dengan Temuan Pemeriksaan atas LRA Kejaksaan TA 2005 oleh BPK RI. • Surat Jam Bin kepada Karo Keuangan Nomor : ND-356/C/Cu.2/10/2005 tgl. 26 Oktober 2005 perihal Penyampaian Petunjuk sehubungan dengan Temuan atas Hasil Pemeriksaan Laporan Realisasi Anggaran Kejaksaan Agung RI TA 2004 oleh BPK RI. • Surat Jam Bin kepada Kejati seluruh Indonesia Nomor
*)
Diisi dengan permasalahan yang diungkapkan di LHP atas LKKL Tahn 2005 tapi tidak dilaporkan dalam LHP 2005, 2006 maupun 2007
**)
Beri tanda √ untuk kolom yang sesuai
BPK RI
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut **) Sesuai Belum Belum Sesuai/ Ditindak Selesai -lanjuti
√
13
Lampiran 2
Rekening Koran Giro I & III Hasil Uji Petik pada Kejati DKI Jakarta, NAD, DIY, Jawa Barat, Sulawesi Utara Saldo (Rp) No
Satker
BRI
Giro I Nomor
1
Kejari Jakarta Pusat
BRI Cabang Hayam Wuruk
00000332-01000008-30-6
1.151.500,00
BRI Cabang Veteran
00000329-01-000532-30-0
6.193.000,00
BRI Cabang Gunung Sahari
00000345-01-000020-30-3
8.793.350,00
BRI Cabang Kramat
00000335-01-000463-30-4
BRI Cabang Cut Mutiah 2
Kejari Jakarta Barat
3
Kejari Jakarta Utara
4
Giro III Jumlah
Jumlah
9.909.829,00 12.720.400,00
0000019-01-000523-30-4
26.217.171,00
BRI Cabang Slipi BRI Cabang Tanjung Priok
0000186-01-000420-30-9
17.636.300,00
Kejari Banda Aceh
BRI Cabang Banda Aceh
0000037-01-00090-30-3
11.996.100,00
5
Kejari Bekasi
BRI Cabang Bekasi
00000139-01-000794-30-7
42.426.821,00
6
Kejari Sigli
BRI Cabang Sigli
00000087-01-000120-30-3
7
Kejari Indramayu
BRI Cabang Indramayu
8
Kejari Sumber
BRI Cabang Sumber Cirebon
00000107-01-000112-30-4
180.304,00
9
Kejari Bandung
BRI Cabang Bandung A.H. Nasution
00000354-01-000006-30-8
1.930.000,00
BRI Cabang Bandung Dewi Sartika
00000286-01-000220-30-9
9.375.500,00
BRI Cabang Bandung Asia Afrika
00000005-01-000009-30-1
4.948.000,00
BRI Cabang Bandung Naripan
00000337-01-000024-30-2
5.882.600,00 60.318.176,00
BRI Cabang Jakarta Kota
00000019-01-000038-30-1
2.581.817,00
00000087-01-000067-30-1
Kejari Manado
BRI Cabang Manado
00000054-01-000295-30-1
11
Kejari Sleman
BRI Cabang Sleman
00000247-01-000045-30-3
9.814.000,00
12
Kejari Bantul
BRI Cabang Bantul
00000236-01-000012-30-3
32.556.000,00
13
Kejari Wonosari
1.936.300,00
BRI Cabang Wonosari
00000153-01-000031-30-3
BRI Cabang Wonosari
00000153-01-000116-30-7 00000245-01-00005-30-5
29.043.013,00
Kejari Yogyakarta
BRI Cabang Yogyakarta Katamso BRI Cabang Yogyakarta Cik Ditiro
00000029-01-000002-30-1
28.786.509,00
15
Kejari Wates
BRI Cabang Wates
00000152-01-000026-30-4
1.530.000,00 470.572.147,00
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
136.801,00
528.600,00
14
Jumlah
81.000,00 73.300,00
00000005-01-001000-30-0
10
12.787.900,00 -
144.116.857,00
BRI Cabang Bandung Asia Afrika
BPK RI
Nomor
13.079.001,00
1
Lampiran 3
No
BPK RI
Satker
Saldo Giro I Menurut Jampidum Nomor Rekening
Saldo (Rp)
1
Sijunjung-12
27101000111303
58.802.700,00
2
Sijunjung-14
27101000299305
14.726.535,00 56.743.050,00
3
Bangko-1
27501000406306
4
Kefamenanu-1
27601000021304
701.500,00
5
Soe-1
27701000344308
21.395.500,00
6
Limboto-1
27901000174303
355.500,00
7
Sidoarjo-12
86010000002307
221.288.300,00
8
Sidoarjo-1
86010000005305
265.420.219,00
9
Sigli-1
8701000120303
2.581.817,00
10
Singaraja-1
8801000226307
2.695.000,00
11
Blitar-1
9010000003301
18.587.692,00
12
Solok-1
9101000108300
1.098.100,00
13
Sumbawa Besar-1
9301000061302
23.538.800,00
14
Sby Kaliasin-1
9601000169306
118.827.400,00
15
Tanjungkarang-1
9801000105300
41.708.400,00
16
Tarutung-1
9901000022302
23.847.055,00
17
Tarutung-12
9901000024304
474.000,00
18
Soa-siu
2800100006303
8.666.550,00
19
Indramayu-1
2801000270308
41.407.067,00
20
Pangkalan Bun-1
28201000001301
193.247.300,00
21
Tb Tinggi-1
28301000021305
69.278.250,00
22
Bandung Ds-1
28601000220309
9.635.500,00
2901000002301
22.416.509,00
301000048307
48.017.203,00
23
Yogya Cik Ditiro-1
24
Banjarmasin-1
25
Cikampek-1
30201000059308
6.166.900,00
26
Sintang-1
30401000204309
2.948.600,00
27
Putussibau-1
30501000051302
9.600.000,00
28
Jayapura-1
30701000475300
131.845.000,00
29
Biak-1
30801000034302
355.000,00
30
Serui-1
30901000030302
169.046.288,00
31
Kandangan-11
31010000013303
41.347.750,00
32
Kandangan-12
3101000015305
18.137.500,00
33
Wamena-1
31101000193305
3.959.565,00
34
Balige-1
31401000031301
413
3201000127300
10.084.314,00
32101000094300
16.500,00
35
Kebumen-1
36
Pariaman
37
sanggau-1
32201000078308
1.899.500,00
38
Sungai Liat-1
32401000001309
23.905.000,00
39
Sby Tj Perak-1
32801000006305
242.965.246,00
40
Jkt Veteran-1
32901000532300
6.897.100,00
41
Jkt Fatmawati-1
33001000056301
6.084.900,00
42
Jkt Fatmawati-12
33001000471307
35.317.822,00
43
Jkt Hayam Wuruk-1
33201000008306
1.292.100,00
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
1
Lampiran 3 No
BPK RI
Satker
Nomor Rekening
Saldo (Rp)
44
Bontang-1
33301000028300
10.825.190,00
45
Jkt Kramat
33501000463304
11.147.429,00
46
Bandung Nrpn-1
33701000024302
6.733.600,00
47
Otista-1
34001000428307
116.725.605,00
48
Jkt Warungbuncit-1
34101000340309
31.308.643,00
49
Jkt Gn Sahari-1
34501000020303
9.404.550,00
50
Manokwari-1
35301000044302
185.510.200,00
51
Kotamobagu-1
3601000073303
31.847.000,00
52
Jkt Pd Indah-1
36201000205305
831.900,00
53
Kupang-1
3901000351305
12.485.734,00
54
Lahat-1
4001000213300
31.700.000,00
55
Lamongan-1
4101000006309
378.000,00
56
Tembilahan-1
17501000033309
26.114.506,00
57
Gunung Sitoli-1
17601000028308
102.707.909,00
58
Kuala Kapuas-1
18001000067301
128.746.133,00
59
Jkt Tnh Abang-1
1801000419307
1.169.900,00
60
Cibadak-1
18101000001309
88.162.537,00
61
Tarakan-1
18301000041307
35.885.000,00
62
Palopo-1
18701000002309
26.621.200,00
63
Bengkalis
18901000692990
248.000,00
64
Jkt Kota-1
1901000006302
638.237.750,00
65
Kendari-1
19201000369306
750.000,00
66
Langsa
4201000018300
40.467.000,00
67
Lhokseumawe-1
4301000074300
39.626.934,00
68
Lumajang-1
4401000015300
224.000,00
69
Madiun-1
4501000066305
680.100,00
70
Madiun-12
4501000067301
5.766.100,00
71
Majalengka-1
4601000292308
15.466.324,00
72
Magelang-1
4801000257306
5.377.700,00
73
Makassar A. Yani-1
5001000026308
14.649.350,00
74
Mataram-1
5201000151305
427.500,00
75
Medan-PH1
5301000018307
97.810.923,60
76
Menado-1
5401000295301
119.201.276,00
77
Mojokerto-1
5501000144300
9.886.300,00
78
Jkt Kebayoran Baru
19301000526300
8.934.600,00
79
Sidikalang-1
19401000020308
6.335.191,00
80
Sidikalang-12
19401000044302
51.209.900,00
81
Mempawah-1
20701000039300
60.000,00
82
Ketapang-11
20801000007307
12.888.500,00
83
Ketapang-12
20801000017302
10.700.000,00
84
Sby Pahlawan-1
21101000048308
688.234.474,36
85
Tanah Grogot-1
21401000001308
123.996.750,00
86
Mamuju-1
21801000190307
503
87
Pangkep-1
22301000093304
18.785.900,00
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
2
Lampiran 3 No
BPK RI
Satker
Nomor Rekening
Saldo (Rp)
88 89
Sungguminasa-1 Tahuna-12
22501000047301 22601000058306
146.317.030,00 1.554.000,00
90
Toli-toli-13
22701000217302
27.335.000,00
91
Rantau Prapat-1
22801000012308
22.379.200,00
92
Rantau Prapat 12
22801000014300
216.400,00
93
Jkt Cut Mutiah-1
23001000003300
13.058.900,00
94
Padang Panjang-1
23101000291305
3.938.000,00
95
Makale-11
23201000049304
9.903.354,00
96
Waikabubak-1
23501000423306
25.049.950,00
97
Bantul-1
23601000012303
46.346.000,00
98
Tondano-1
23701000105304
94.350.500,00
99
Ende-1
2401000036300
4.109.200,00
100
Amlapura-1
24101000040309
30.000,00
101
Martapura-1
24201000082305
39.404.400,00
102
Martapura-12
24201000314304
8.880.600,00
103
Palangkaraya-11
24301000448301
192.857.658,00
104
Palangkaraya-12
24301000451304
795.081.004,00
105
Yogya Katamso-1
24501000005305
27.093.013,00
106
Larantuka-1
24601000006305
4.515.500,00
107
Sleman-1
24701000045303
7.714.000,00
108
Payakumbuh-1
25601000067304
42.918.396,00
109
Benteng Selayar-1
25701000134309
16.264.800,00
110
Polewali-1
25901000271997
12.601.000,00
111
Gresik-1
112
Tasikmalaya-1
2601000097304
861.001,00
10001000059304
13.341.260,00
113
Cianjur-1
10501000089309
263.600,00
114
Cilacap-1
10601000318304
16.613.300,00
115
Curup-12
10801000330304
102.141.534,00
116
Tuban-1
10901000006307
22.423.500,00
117
Tulungagung-1
11001000139301
11.755.100,00
118
P Siantar-11
11301000232305
202.359.100,00
119
P Siantar-12
11301000235303
17.320.100,00
120
Semapura-1
11401000027306
22.431.000,00
121
Jkt Krekot-1
26101000021301
51.200,00
122
Kotacane-1
26301000015308
4.077.000,00
123
Tapaktuan-1
26401000040307
18.754.700,00
124
Blangpidie-1
26501000011302
2.853.500,00
125
Lubuk Pakam-1
26601000241309
15.520.700,00
126
Atambua-1
26701000015304
72.158.500,00
127
Atambua-12
26701000073302
36.742.000,00
128
Bangkinang-1
26801000078306
9.112.575,00
129
Gorontalo-1
2701000196306
15.200,00
130
Karawang-1
11601000346300
11.332.229,00
131
Sungai Penuh-1
11701000010301
24.729.200,00
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
3
Lampiran 3 No
Satker
Nomor Rekening
Maumere-1
11901000095309
8.823.500,00
133
Tangerang-1
12001000970302
180.545.510,00
134
Bogor-11
1201000124306
290.000,00
135
Bogor-12
1201000125302
8.661.000,00
136
Bogor-13
1201000126308
2.490.000,00
137
Bogor-15
1201001129309
3.317.500,00
138
Jkt Jatinegara-1
12201000019308
131.055.538,00
139
Jkt Jatinegara-12
12201000616304
27.713.700,00
140
Subang-1
12301000131308
26.987.500,00
141
Negara-1
12501000011302
3.471.700,00
142
Kotabaru-1
12701000268305
56.827.250,00
143
Muara Enim-1
12801000142309
23.463.500,00
144
Lubuk Linggau-1
12901000120301
53.802.800,00
145
Kuningan-1
13301000418305
4.375.000,00
146
Gombong-1
13401000002302
4.245.600,00
147
P Sidempuan
13501000097301
11.089.500,00
148
Kutoarjo-1
13601000002300
269.500,00
149
Pagar Alam-1
13801000086302
32.958.777,00
150
Bekasi-12
13901000794307
43.256.921,00
151
Bekasi-11
13901001089307
17.411.200,00
152
Sragen-1
14001000035302
62.435.000,00
153
Barabai
14301000044303
7.548.345,00
154
Kabanjahe-1
14401000178300
50.008.650,00
155
Takengon-1
14501000011308
10.500.500,00
156
Sampang-1
14801001301300
2.951.500,00
157
Manna-11
15001000505300
355.700,00
158
Bukittinggi-1
1501000008308
61.702.110,00
159
Ajibarang-1
15101000001300
827.400,00
160
Wates-1
15201000026304
1.530.000,00
161
Wonosari-1
15301000116307
468.600,00
162
Batang-1
15601000003302
2.708.200,00
163
Wonogiri-1
15801000007304
889.100,00
164
Jatibarang-1
16501000015308
17.873.900,00
165
Bitung-1
16801000021301
60.837.200,00
166
Denpasar-1
1701000281302
4.195.897,00
167
selat Panjang-1
17101000030305
2.678.600,00
168
Sby Rajawali
17201000036305
126.029.600,00
Jumlah
BPK RI
Saldo (Rp)
132
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
7.946.970.058,96
4
Lampiran 4 Saldo Giro II Menurut Jampidum No
Satker
Nomor Rekening
Majalengka-2
4601000001309
2
Magelang-2
4801000258302
316.500,00
3
Makassar A Yani-2
5001000022304
162.100,00
4
Medan PH-2
5301000016305
10.436.300,00
5
Manado-2
5401000166308
600,00
6
P Rivai-2
5901000336301
29.917.900,00
7
Pekalongan-2
6801000075302
408.350,00
8
Banyuwangi-2
701000018308
1.083.000,00
9
Semarang Mura-2
8301000017300
43.129.500,00
10
Batusangkar-2
16901000135308
11.999.400,00
11
Palopo-2
18701000005307
1.748.000,00
89.313.981,00
1901000523304
34.821.471,00
21101000036301
10.820,00
12
Jkt Kota-2
13
Sby Pahlawan-2
14
Pangkep-2
22301000090306
1.000,00
15
Sungguminasa-2
22501000019308
1.228,00
16
Waikabubak-2
23501000425308
9.560.800,00
17
Sby Kaliasin-2
9601000051309
115.000,00
18
Tanjung-2
24901000246305
29.500,00
19
Jeneponto-2
25201000168308
6.229.163,00
20
Soa Siu-3
28001000010302
625.700,00
21
Indramayu-2
2801000162301
101.749.190,00
22
Pangkalan Bun-2
28201000002307
3.520.000,00
23
Tb Tinggi -2
28301000029303
62.684.000,00
24
Kebumen-2
3201000006300
6.165.000,00
25
Jkt Fatmawati-2
33001000057307
15.500,00
26
Jkt Pasarminggu
33901000360308
3.558.300,00
27
Jkt Gt Subroto-2
35901000241306
250.327.936,00
28
Watampone-2
11101000216301
8.715.897,00
29
Bengkulu-2
11501000174301
22.900.200,00
30
Sungai Penuh-2
11701000067308
703.500,00
31
Negara-2
12501000014300
1.929.597,00
32
Kotabaru-2
12701000272304
745.350,00
33
Muara Enim-2
12801000143305
783.500,00
34
Metro-2
13001000172305
807.500,00
35
Lhokseumawe-2
4301000042303
507.000,00
36
Kota Bumi-2
15501000022302
3.819.000,00
37
Jatibarang-2
16501000064307
Jumlah
BPK RI
Nilai
1
1.068.200,00 709.909.983,00
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
1
Lampiran 5 Saldo Giro III Menurut Jampidum No
BPK RI
Satker
Nomor Rekening
Nilai
1
Larantuka-3
24601000007301
10.091.200,00
2
Tanjung-3
24901000247301
2.639.500,00
3
Benteng Selayar-3
25701000136301
95.200,00
4
Kotacane-3
26301000017300
11.813.120,00
5
Atambua-3
26701000004303
7.695.000,00
6
Bangkinang-3
26801000117304
467.500,00
7
Lubuk Sikaping-3
26901000318302
274.300,00
8
Soe-3
27701000342306
7.997.000,00
9
Indramayu-3
2801000007307
73.300,00
10
Pangkalan Bun-3
28201000003303
4.095.500,00
11
Banjarmasin-3
301000197300
992.000,00
12
Sintang-3
30401000049301
124.500,00
13
Putussibau-3
30501000010306
86.100,00
14
Balige-3
3140100003601
200
15
Muara Bulian-3
31501000253305
141.547.556,00
16
Sby Tj Perak-3
3280100007301
180.000,00
17
Medan Ismu-3
33601000013307
38.000,00
18
Otista-3
34001000076304
467.750,00
19
Lhokseumawe-3
4301000043309
1.700.500,00
20
Madiun-31
4501000041305
3.241.250,00
21
Madiun-32
4501000043307
1.235.250,00
22
Majalengka-3
4601000072300
25.904.420,00
23
Magelang-3
4801000260309
152.200,00
24
Pangkalpinang-3
6301000010302
54.400,00
25
Banyuwangi-3
701000034304
186.100,00
26
Pontianak-3
7101000105306
7.278.619,00
27
Tegal-3
10101000030304
940.100,00
28
Semapura-3
11401000034303
4.678.300,00
29
Kotabaru-3
12701000274306
11.751.000,00
30
Purworejo-3
7801000018303
30.900,00
31
Baturaja-3
801000162305
84.000,00
32
Sigli-3
8701000067301
81.000,00
33
Blitar-3
901000004307
458.700,00
34
Sumbawa Besar-3
9301000062308
404.900,00
35
Tarutung-3
9901000026306
855.850,00
36
Muara Enim-3
12801000053306
779.800,00
37
Barabai-3
14301000027301
3.138.600,00
38
Kabanjahe-3
14401000180307
319.600,00
39
Bukittinggi-3
1501000082302
26.400,00
40
Kota bumi-3
15501000023308
82.000,00
41
Demak-3
1601000006300
561.000,00
42
Bitung-3
16801000023303
3.764.950,00
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
1
Lampiran 5 No
Satker
43
Denpasar-3
44 45
Nilai
1701000224300
413.665,00
Gunung Sitoli-3
17601000009304
1.664.100,00
Kuala Kapuas-3
18001000098302
16.100,00
46
Palopo-3
18701000226301
11.177.700,00
47
Jkt Kota-3
1901000035301
12.787.900,00
48
Sidikalang-3
19401000036309
8.658.600,00
49
Tanjung Redep-3
21301000006304
28.582.370,00
50
Pangkep-3
22301000092308
50.900,00
51
Sungguminasa-3
22501000029303
297.100,00
52
Toli-toli-3
22701000053300
7.528.500,00
53
Rantau Prapat-3
22801000017308
11.673.700,00
54
Jombang-3
2301000011306
7.819.821,00
55
Martapura-3
24201000073306
38.200.785,00
Martapura III
24201000316306
56
Jumlah
BPK RI
Nomor Rekening
55.000,00 385.313.806,00
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
2
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008
Nomor : 41c/HP/XIV/04/09 Tanggal : 30 April 2009
DAFTAR ISI
Halaman DAFTAR ISI................................................................................................................1 RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ....................................................................................2 HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN............................................................2 A. PEMANTAUAN ATAS TEMUAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2007, 2006 DAN 2005....................................2 B.
TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2008 ..............................................................2 1. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Laptop di Kejaksaan Agung RI Tahun 2008 Tidak Sesuai Ketentuan dan Terjadi Indikasi Kerugian Negara Senilai Rp1.317.340.500,00 .............................................................2 2. Terdapat Selisih Kurang 4.154 Unit Barang Rampasan Berupa Handphone Sebesar Minimal Rp116.931.664,00 antara Jumlah Menurut Putusan Pengadilan dengan Hasil Perhitungan Appraisal pada Kejari Jakarta Utara..............................................................................2 3. Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada Kejaksaan RI Tidak Berjalan Secara Efektif ......................2
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 1 dari 19
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Kejaksaan Republik Indonesia (RI) melalui Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-415/C/C.5/02/2009 tanggal 27 Februari 2009 telah menyampaikan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2008 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Neraca Kejaksaan RI per 31 Desember 2008 dan 2007, Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan Catatan atas Laporan Keuangan. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2008 Nomor 41a/HP/XIV/04/09 tanggal 30 April 2009. Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK RI melakukan pengujian kepatuhan Kejaksaan RI terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Kejaksaan RI. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, indikasi kecurangan serta ketidakpatutan yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut: 1.
Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Laptop di Kejaksaan Agung RI Tahun 2008 Tidak Sesuai Ketentuan dan Terjadi Indikasi Kerugian Negara Senilai Rp1.317.340.500,00.
2.
Terdapat Selisih Kurang 4.154 Unit Barang Rampasan Berupa Handphone Sebesar Minimal Rp116.931.664,00 antara Jumlah Menurut Putusan Pengadilan dengan Hasil Perhitungan Appraisal pada Kejari Jakarta Utara.
3.
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada Kejaksaan RI Tidak Berjalan Secara Efektif.
Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Jaksa Agung agar menginstruksikan: 1. Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan Laptop untuk mengetahui adanya unsur
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 2 dari 19
tindak pidana korupsi dalam pengadaan ini yang merugikan keuangan negara serta menginformasikan hasilnya kepada BPK-RI. 2. Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk menonaktifkan seluruh anggota Panitia Pengadaan laptop dari tugas pengadaan di Biro Perencanaan sampai dengan keluarnya laporan hasil pemeriksaan Jamwas. 3. Jaksa Agung Muda Pengawasan melakukan pemeriksaan kepada JPU terkait perbedaan jumlah barang rampasan handphone pada Kejari Jakarta Utara dan menginformasikan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI. 4. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan tentang pegawai negeri kepada TPKN sehingga dapat meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan TP/TGR dengan baik. Permasalahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.
Jakarta, 30 April 2009 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Roes Nelly, Ak. Register Negara No. D-24.608
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 3 dari 19
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. Pemantauan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan PerundangUndangan Tahun 2007, 2006 dan 2005 Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun 2005 mengungkapkan adanya temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebanyak tiga temuan yang masih dipantau lebih lanjut. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun 2006 mengungkapkan adanya temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebanyak tiga temuan yang masih dipantau lebih lanjut. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun 2007 mengungkapkan adanya temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebanyak tiga temuan, seluruhnya belum ditindaklanjuti. Adapun rincian hasil pemantauan atas tindak lanjut dituangkan dalam lampiran.
B. Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan PerundangUndangan Tahun 2008 1. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Laptop di Kejaksaan Agung RI Tahun 2008 Tidak Sesuai Ketentuan dan Terjadi Indikasi Kerugian Negara Senilai Rp1.317.340.500,00 Dalam rangka memenuhi dan mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum maka diperlukan peralatan yang memadai, antara lain dengan memenuhi kebutuhan laptop dengan spesifikasi teknis yang dapat menunjang kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi personil dilingkungan Kejaksaan RI. Perangkat laptop tersebut harus berkualitas baik dan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan teknologi terakhir, bergaransi dan mempunyai jaminan purna jual. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, telah tersedia anggaran dalam DIPA Kejaksaan Agung RI tahun 2008 sebesar Rp10.125.000.000,00. Untuk merealisasikan kegiatan tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum lainnya telah menetapkan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan laptop Kejaksaan Agung RI Tahun 2008. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan 450 unit laptop tersebut telah disusun oleh panitia pengadaan dan ditetapkan sebesar Rp10.080.675.000,00 atau Rp22.401.500,00/unit dengan nilai tukar (kurs) 1US$=Rp9.200,00. Dengan rincian perhitungan HPS seperti pada table berikut: No
Jenis Barang
I
Laptop
II
PPN 10%
Harga US$ 2,214
Quantity 450
Harga Satuan 20.365.000
9.164.250.000 916.425.000
Total
10.080.675.000
Harga/unit
BPK-RI
Total
22.401.500
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 4 dari 19
Setelah melalui proses evaluasi administrasi dan teknis, panitia pengadaan mengusulkan sebagai calon pemenang I adalah PT. Universal System (PT US) dengan laptop merk Dell type Latitude 630 c, yang selanjutnya ditetapkan sebagai pemenang pelelangan. Pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam perjanjian/kontrak Nomor. SP08/PKLPH/09/2008 tanggal 18 September 2008 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.332.034.000,00 dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan penyerahan di Kejagung RI selama 60 (enam puluh) hari kalender dimulai pada tanggal 18 September 2008 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2008. Pekerjaan tersebut telah selesai dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi barang sesuai dengan Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang Nomor: BA04/PKLPH-LAPTOP/11/2008 Tanggal 5 Nopember 2008. Dengan demikian pengadaan laptop sebanyak 450 unit telah selesai dan telah diserahterimakan kepada Kejaksaan Agung di Jakarta 11 (sebelas) hari sebelum batas waktu penyelesaian pekerjaan dan telah dibayar lunas sesuai dengan haknya. Hasil pemeriksaan atas Berita Acara Evaluasi/Penelitian Harga dan Teknis serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pelelangan menunjukkan bahwa dari 6 (enam) penawaran yang masuk dan telah memenuhi syarat administrasi dan dinyatakan lengkap, terdapat 2 (dua) perusahaan yang mengajukan harga penawaran lebih rendah dari pemenang lelang. Salah satu perusahaan tersebut adalah PT Scientek Computindo (PT SC) yang mengajukan penawaran dengan merek berbeda dengan harga Rp8.014.693.500,00 atau lebih rendah sebesar Rp1.317.340.500,00 dari harga pemenang lelang (PT US). Namun dalam pelaksanaan evaluasi yang menggunakan sistim gugur, panitia pengadaan menyatakan bahwa PT SC gugur karena tidak memenuhi persyaratan teknis seperti yang dipersyaratkan dalam RKS yang tercantum dalam kontrak yang disusun oleh panitia pengadaan. sebagai berikut: a. Floopy Drive - 1.44 MB Modular b. I/O Ports - Serial c. User Security - Integrated smart card reader & integrated TPM 1.2 d. Battery Waranty - 1 year e. Logo On Bios - Kejagung RI f.
Memiliki fasilitas tombol on/off atau lampu indikator untuk mendeteksi adanya sinyal wi-fi tanpa menghidupkan laptop terlebih dahulu.
g. Memiliki lampu indikator battery yang dapat menunjukkan berapa persen kapasitas energy battery yang masih tersedia dan berapa persen sisa umur pakai battery pada laptop dalam keadaan off (tidak difungsikan). Hasil konfirmasi kepada PT SC dan penelitian atas dokumen penawaran yang diajukan oleh PT SC menunjukkan bahwa alasan yang digunakan oleh panitia pengadaan untuk menggugurkan PT SC adalah tidak sesuai dengan kenyataan. Laptop yang ditawarkan oleh PT SC memenuhi 6 (enam) komponen diatas, kecuali untuk spesifikasi nomor 7 yaitu indikator battery untuk mengetahui kapasitas battery dan sisa pakai battery pada laptop keadaan off. Berdasarkan
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 5 dari 19
penjelasan PT SC, hal ini memang telah disepakati dalam acara rapat pemberian penjelasan (aanwijzing) bahwa untuk spesifikasi teknis nomor tujuh akan dibatalkan, namun kesepakatan ini tidak dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan oleh panitia lelang. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikeluarkan oleh panitia lelang untuk pengadaan 450 unit laptop menunjukkan bahwa penyusunan HPS tidak dilakukan dengan cermat dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan, karena hanya didasarkan pada informasi dari internet. Menurut ketua panitia lelang, kertas kerja berupa hasil pengecekan harga melalui internet tidak ada karena tidak di print out sebagai data pendukung untuk membuat HPS, sehingga tim BPK RI tidak dapat menilai kewajaran HPS yang ditetapkan oleh panitia apakah telah mencerminkan harga yang menguntungkan bagi negara. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam keputusan panitia pengadaan untuk menggugurkan penawaran dari PT SC dengan alasan yang ternyata tidak tepat telah mengakibatkan negara harus membayar pengadaan Laptop sebanyak 450 unit pada Kejaksaan Agung RI lebih tinggi sebesar Rp1.317.340.500,00 seperti terlihat dalam perincian dibawah ini: Penawaran Harga PT. Universal System (Pemenang Lelang) No A
Jenis Barang Laptop
Merk Dell Type Latitude
Quantity
Harga Satuan
450
18.852.594
Total 8.483.667.300
630 C II
PPN 10%
848.366.730
Total
9.332.034.030
Pembulatan
9.332.034.000
Harga/unit
No A
Jenis Barang Laptop
20.737.850
Penawaran Harga PT. Scientek Computindo (Dinyatakan Tidak Lulus Evaluasi Teknis) Merk Quantity Harga Satuan Lenovo, Thinkpad
450
16.191.300
Total 7.286.085.000
SL-400 II
PPN 10%
728.608.500
Total
8.014.693.500
Harga/unit
BPK-RI
17.810.430
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 6 dari 19
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Keppres 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (1) menyatakan pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip, hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai kebutuhan teknis yang dipersyaratkan. b. Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana terakhir dirubah dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Perubahan ke empat Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: 1) Pasal 3 menyatakan pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsipprinsip, antara lain, butir (c) terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. 2) Pasal 5 menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : a) Butir (f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa. b) Butir (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. 3) Pasal 13 Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Ayat (1) menetapkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. 4) Pasal 16 Prinsip Penetapan Sistim Pengadaan pada butir (d) Dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang diskriminatif dan tidak obyektif. 5) Lampiran I Bab I tentang Evaluasi Penawaran untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemborong/Jasa Lainnya pada butir (b) Berdasarkan hasil evaluasi harga, panitia/pejabat pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawaran terendah sebagai calon pemenang. Hal tersebut mengakibatkan dalam pelaksanaan pengadaan laptop Kejaksaan Agung RI Tahun 2008 terjadi indikasi kerugian negara sebesar Rp1.317.340.500,00. Hal tersebut disebabkan: a. Adanya unsur kesengajaan panitia pengadaan dalam menyusun spesifikasi barang mengarah kepada suatu rekanan/merk tertentu. b. Panitia pengadaan tidak cermat dalam menyusun HPS.
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 7 dari 19
Atas permasalahan tersebut Kejaksaan RI menjelaskan: a. Bahwa di dalam menyusun spesifikasi tersebut tidak ada secara kaku panitia harus menentukan batasan-batasan pasti, akan tetapi menggunakan standar minimal dan maksimal sehingga diharapkan siapapun yang diputuskan sebagai pemenang lelang oleh Pembuat Komitmen maka akan mendapatkan kualitas barang yang baik serta jaminan garansi yang baik pula; b. Bahwa evaluasi teknis yang dilakukan oleh Panitia, dilaksanakan berdasarkan pada Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 19 angka (2) dimana di dalam system evaluasi teknis panitia menggunakan system gugur, yang artinya apabila syarat-syarat teknis tidak terpenuhi maka perusahaan yang tidak memenuhi syarat teknis tersebut dinyatakan gugur dan terhadap pengumuman Panitia atas pemenang lelang, para peserta lelang termasuk PT. SC tidak pernah menggunakan haknya untuk menyanggah, oleh sebab itu maka Panitia menganggap proses lelang ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Bahwa tidak tepat jika membandingkan harga produk laptop merk dell dan merk Lenovo karena masing-masing mempunyai kualitas dan harga yang bervariasi antara merk dan type, sehingga tidak wajar kalau selisih harga penawaran antara merk berbeda dapat dijadikan alasan sebagai indikasi merugikan Keuangan Negara; d. Tindakan Panitia di dalam menyusun HPS, sudah melakukan survey terhadap harga pasar melalui internet dan juga meminta harga langsung kepada principal merk dell tanggal 1 Juli 2008 dan sudah dijawab melalui surat tanggal 3 Juli 2008 sehingga diharapkan dengan spesifikasi tersebut akan didapatkan harga yang sepadan antara spesifikasi dan harga perkiraan sendiri dan di dalam pengumpulan harga melalui internet dan meminta harga langsung ke principal tidak dilarang di dalam Keppres 80 tahun 2003 beserta perubahan-perubahannya; e. Sebagai informasi tambahan dapat disampaikan, bahwa pada saat penandatanganan kontrak tejadi fluktuasi harga dolar yang semula 1 US $ Rp9.200,00 menjadi 1 US $ Rp12.000,00 tetapi dalam pelaksanaannya tidak terjadi perubahan nilai kontrak (eskalasi harga), dan tidak terjadi penambahan terhadap kualitas (spek teknis) maupun volume barang sehingga tetap mengacu pada apa yang sudah diperjanjikan dalam kontrak. BPK-RI menyarankan agar Jaksa Agung melalui: a. Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan Laptop untuk mengetahui adanya unsur tindak pidana korupsi dalam pengadaan ini yang merugikan keuangan negara serta menginformasikan hasilnya kepada BPK-RI. b. Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk menonaktifkan seluruh anggota Panitia Pengadaan laptop dari tugas pengadaan di Biro Perencanaan sampai dengan keluarnya laporan hasil pemeriksaan Jamwas.
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 8 dari 19
2. Terdapat Selisih Kurang 4.154 Unit Barang Rampasan Berupa Handphone Sebesar Minimal Rp116.931.664,00 antara Jumlah Menurut Putusan Pengadilan dengan Hasil Perhitungan Appraisal pada Kejari Jakarta Utara Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPP-31/WBC.04/BD.03/2006 tanggal 21 Juli 2006 dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB.31/WBC.04/BD.03/2006 tanggal 24 Juli 2006, Kantor Wilayah (Kanwil) IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah melakukan penyitaan barang bukti atas nama tersangka Noor Johan Noeh dan Saiful S. yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen pabean berupa 62 karton berisi handphone dan aksesoris sebanyak 32.648 unit eks. Kontainer No. INBU-3190290/20 dengan perincian: a) b) c) d) e) f)
HP tanpa kardus HP beserta kardus Kardus (tanpa HP) Baterai Keypad Casing Jumlah
: 24.082 unit : 2.179 unit : 2.753 unit : 3.384 unit : 200 unit : 50 unit +/(-) : 32.648 unit
Barang bukti tersebut beserta tersangka dan berkas perkara telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara untuk dilakukan prosedur penuntutan pada tanggal 13 September 2006. Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Barang Bukti dan Berita Acara Penelitian dan Penerimaan Barang Bukti (BA-18), barang bukti tersebut telah sesuai jumlah dan jenisnya dengan jumlah dan jenis yang disita oleh Kanwil IV DJBC dan dititipkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Gudang Pluit Karang Karya Blok B Utara Nomor 7-11, Pluit, Penjaringan-Jakarta Utara berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 2 Januari 2007. Setelah melewati proses persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, majelis hakim berdasar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1761/Pid/B/2006/PN.JKT.UT tanggal 18 Desember 2006 memutuskan bahwa barang bukti berupa handphone dan aksesoris sebanyak 32.648 unit tersebut dirampas untuk Negara. Sebelum melakukan pelelangan, Kejari Jakarta Utara menunjuk PT Bahana Kareza Appraisal dan PT Sucofindo Appraisal Utama untuk melakukan penelitian dan penilaian harga lelang barang rampasan tersebut. Perhitungan dua appraisal tersebut menunjukkan jumlah keseluruhan barang rampasan handphone dan aksesorisnya sebanyak 32.959 unit, sehingga terdapat selisih lebih 311 unit dari putusan pengadilan (32.959 unit - 32.648 unit) yaitu: No
BPK-RI
Jenis Barang
Putusan Pengadilan
PT.Bahana Kareza Appraisal
PT.Sucofindo Appraisal Utama
Selisih Put. Pengadilan dgn Appraisal
24.082
20.305
20.305
3.777
1
Handphone (Curah)
2
Handphone Set (Lengkap)
2.179
1.923
1.923
256
3
Kardus Handphone (Kosong)
2.753
2.777
2.777
(24)
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 9 dari 19
No
Jenis Barang
Putusan Pengadilan
PT.Bahana Kareza Appraisal
PT.Sucofindo Appraisal Utama
Selisih Put. Pengadilan dgn Appraisal
4
Battery Handphone
3.384
3.850
3.850
(466)
5
Cassing Handphone
50
119
119
(69)
6
Keypad Handphone
200
261
261
(61)
7
Replika Handphone
-
3.582
3.582
(3.582)
8
Handphone Set Berisi Replika (Dummy)
-
142
142
(142)
32.648
32.959
32.959
(311)
Total
Karena adanya hasil perhitungan selisih lebih, kemudian Kejari Jakarta Utara memutuskan untuk melakukan perhitungan ulang terhadap selisih barang rampasan tersebut dengan menunjuk PT Bahana Kareza Appraisal dan PT Mitra Panutan Apresindo. Perhitungan dua appraisal tersebut menunjukkan jumlah keseluruhan barang rampasan handphone dan aksesorisnya sebanyak 32.648 unit, yaitu: No
Jenis Barang
Putusan Pengadilan
PT.Bahana Kareza Appraisal
PT.Mitra Panutan Apresindo
Selisih Put Pengadilan dgn Appraisal
1
Handphone (Curah)
24.082
20.204
20.204
3.878
2
Handphone Set (Lengkap)
2.179
1.903
1.903
276
3
Kardus Handphone (Kosong)
2.753
2.777
2.777
-24
4
Battery Handphone
3.384
3.750
3.750
-366
5
Cassing Handphone
50
119
119
-69
6
Keypad Handphone
200
261
261
-61
7
Replika Handphone
-
3.492
3.492
-3.492
8
Handphone Set Berisi Replika (Dummy) Total
-
142
142
-142
32.648
32.648
32.648
0
Dari tabel diatas diketahui bahwa walaupun jumlah barang rampasan berdasarkan perhitungan appraisal sama dengan jumlah menurut putusan pengadilan, tetapi sebanyak 4.154 unit handphone (3.878 handphone curah + 276 handphone set lengkap) sebesar minimal Rp116.931.664,00 tidak diketemukan dan digantikan dengan 3.634 unit replika handphone/dummy (3.492 replika handphone/dummy + 142 handphone set berisi replika/dummy). No
Nama Barang
1
HP tanpa kardus
2
HP Set dengan kardus Total
Nilai Likuidasi per Unit (Rp)*
Total Nilai Likuidasi (Rp)
3.878
26.840
104.085.520
1.903
276
46.544
12.846.144
22.107
4.154
73.384
116.931.664
Putusan Pengadilan
Appraisal
24.082
20.204
2.179 26.261
Selisih
*Nilai likuidasi berdasarkan PT Bahana Kareza Appraisal
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 10 dari 19
Kejari Jakarta Utara sendiri telah melakukan pelelangan terhadap barang rampasan tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), walaupun ditemukan adanya perbedaan antara putusan pengadilan dengan penilaian appraisal. Hasil bersih lelang barang rampasan tersebut senilai Rp658.845.000,00 sebagaimana tercantum dalam Salinan Risalah Lelang Nomor:14/2009 tanggal 26 Februari 2009, dan telah disetor ke kas negara pada tanggal 4 Maret 2009 berdasarkan SSBP dengan No.NTPN 0202 0110 0203 1415. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 44 ayat (2) menyatakan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaikbaiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. b. Lampiran Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP112/JA/10/1989 tentang Mekanisme Penerimaan, Penyimpanan dan Penataan Barang Bukti Bab I Penerimaan Barang Bukti: 1) Setiap penyerahan barang bukti/temuan secara fisik oleh penyidik kepada Kejaksaan diterima oleh: a) Kejaksaan Tinggi oleh Kasi Penuntutan Tindak Pidana Umum/Kasi Penuntutan Tindak Pidana Khusus. b) Kejaksaan Negeri oleh Kasi Tindak Pidana Umum/Kasi Tindak Pidana Khusus. c) Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kasubsi Tindak Pidana. 2) Barang bukti yang akan diterima oleh Petugas tersebut pada butir 1 wajib terlebih dahulu secara fisik dicocokkan dengan daftar yang terdapat dalam berkas perkara dengan disaksikan oleh tersangka, terdakwa dan penyidik. Selain wajib mencocokkan barang bukti dengan daftar barang, juga meneliti jumlah satuan, berat, kadar nilai barang bukti serta sifatnya Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Barang Bukti (B-1), dan ditanda tangani bersama oleh yang menyerahkan, yang meneliti, dan menerima. 3) Setelah ditunjuk Jaksa Penuntut Umum (Pemegang PK-5A) ia wajib meneliti kembali fisik barang bukti seperti tersebut dalam daftar barang bukti dengan disaksikan oleh Petugas Barang Bukti Penerima Barang Bukti. Hasil penelitian agar dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Barang Bukti (B-1) dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum dan Petugas Penerima Barang Bukti. c. Surat Edaran (SE) Jaksa Agung Muda Pengawasan No. B-045/H/Hkp/ 08/1999 tanggal 18 Agustus 1999 tentang pemantauan berkala terhadap barang bukti sitaan dititipkan kepada pemilik/pihak ketiga, yang menyebutkan para Kepala Kejaksaan Negeri disarankan melakukan pemantauan secara berkala terhadap barang bukti sitaan yang dititipkan kepada pemilik/pihak ketiga dengan maksud agar:
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 11 dari 19
1) Barang bukti tersebut pada waktunya dapat dihadirkan kedepan sidang pengadilan dalam keadaan baik, sehingga tidak mengganggu proses persidangan. 2) Mencegah agar barang bukti tidak dijual, ditukar, digadaikan, hilang, terbakar, tidak dirubah bentuk dan warnanya, dan lain-lain sebelum perkaranya selesai (in kracht van gewijzde). 3) Agar barang bukti tidak disalahgunakan oleh orang/pihak yang dititipi atau oleh orang yang tidak berhak/berwenang. d. Seharusnya jumlah dan jenis barang dhi. handphone tidak berubah sejak penyitaan, penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan yang incracht sampai dengan saat eksekusi/pelelangan. Hal tersebut mengakibatkan potensi jumlah penerimaan negara yang berasal dari pelelangan barang rampasan berkurang sebesar minimal Rp116.931.664,00. Hal tersebut disebabkan JPU yang menangani perkara tersebut lalai melakukan pengamanan terhadap barang rampasan yang menjadi tanggung jawabnya. Atas permasalahan tersebut Kejaksaan RI menjelaskan: a. Terjadinya selisih jumlah barang rampasan karena perhitungan yang dilakukan petugas barang bukti/JPU pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara bersama dengan penyidik Bea dan Cukai dilakukan secara global tanpa dirinci jenis, tipe, dan replika handphone barang bukti. Sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh appraisal dilakukan secara rinci dengan cara memilah-milah jenis, keadaan, atau bentuk antara lain: handphone tanpa kardus, handphone beserta kardus, kardus handphone, baterai, casing dan replika. JPU yang menangani tidak mengurangi dan atau menggantikan handphone curah maupun handphone set dengan replika handphone dummy maupun aksesoris lainnya. b. Barang rampasan tersebut sudah cukup lama disimpan dan dititipkan pada Gudang Pluit Karang Karya Blok B Utara Nomor 7-11 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, sehingga agar nilai ekonomisnya tidak semakin menurun dan tidak membebani biaya sewa gudang yang ditanggung oleh kejaksaan serta tidak berlarut-larutnya penyelesaian maka Kejari Jakarta Utara melakukan pelelangan terhadap barang rampasan berupa handphone dan aksesorisnya tersebut melalui kantor lelang Negara. BPK-RI menyarankan agar Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan melakukan pemeriksaan kepada JPU terkait perbedaan jumlah barang rampasan handphone pada Kejari Jakarta Utara dan menginformasikan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI. Supaya kasus tersebut tidak berulang dimasa mendatang.
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 12 dari 19
3. Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada Kejaksaan RI Tidak Berjalan Secara Efektif Untuk mengoptimalkan pengamanan kekayaan negara di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, setiap perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang menimbulkan kerugian negara harus diganti dan ditagih agar kerugian negara dapat dipulihkan. Usaha untuk mendapatkan penggantian dan atau mempercepat proses pengembalian kerugian negara dilakukan melalui proses Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi. Tuntutan perbendaharaan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Dalam melaksanakan proses penyelesaian kerugian negara, Kejaksaan Agung telah membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kejaksaan RI dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP695/A/JA/12/2002 tanggal 17 Desember 2002. Menurut KEPJA Nomor: KEP-481/A/JA/09/2002 tanggal 6 September 2002 menyebutkan bahwa fungsi Tim adalah sebagai berikut: a. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa dan mengevaluasi kasus TP/TGR yang diterima. b. Memberikan pendapat dan saran kepada Jaksa Agung dalam menyelesaikan kasus kerugian negara termasuk penerbitan keputusan pembebanan, banding, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, melimpahkan kepada Badan Peradilan atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). c. Membentuk Tim Ad-Hock untuk membantu penyelesaian kerugian negara di Kejaksaan RI di daerah. d. Mengkoordinasikan pelaksanaan eksekusi TP dan atau TGR. e. Atas nama Jaksa Agung menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kasus kerugian negara kepada BPK-RI dan instansi terkait lainnya. Sebagai pedoman penyelesaian terhadap TP/TGR, Kejaksaan Agung telah menyusun Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP481/A/J.A/09/2002 tanggal 6 September 2002 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Proses penyelesaian TP/TGR, antara lain diatur sebagai berikut:
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 13 dari 19
a. Informasi kerugian negara yang diperoleh kepala satker harus dilaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak informasi tersebut diketahui, dengan rincian sebagai berikut: 1) Apabila diduga adanya kerugian negara, pelaporan ditujukan kepada Jaksa Agung u.p. Ketua TPKN. 2) Apabila dugaan adanya kerugian negara telah memiliki kepastian, pelaporan ditujukan kepada Jaksa Agung u.p. Ketua TPKN dan tembusannya kepada Ketua BPK RI. 3) Apabila dugaan adanya kerugian negara menyangkut adanya peristiwa pencurian atau perampokan (pidana), pelaporan juga dilakukan kepada Kepolisian setempat untuk dimintakan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Berita Acara Pemeriksaan TKP dijadikan lampiran dalam pelaporan yang ditujukan kepada Jaksa Agung u.p. Ketua TPKN. b. Penetapan besarnya kerugian negara terkait Tuntutan Perbendaharaan dilakukan oleh BPK RI sedangkan untuk Tuntutan Ganti Rugi dilakukan oleh TPKN dengan memperhatikan: 1) Penetapan besarnya jumlah kerugian negara akibat hilangnya uang adalah sebesar nilai uang yang hilang. 2) Penetapan besarnya jumlah kerugian negara akibat barang yang rusak adalah sebesar biaya perbaikan kerusakan barang tersebut. 3) Penetapan jumlah kerugian negara sebagai akibat hilangnya barang adalah sebagai berikut: a) Untuk barang yang tidak diketahui harga standarnya, penetapan besarnya kerugian berdasarkan harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang tanpa penyusutan. b) Untuk barang yang sudah ditetapkan harga standarnya, penetapan besarnya kerugian sebesar harga standar terakhir tanpa penyusutan. c. Jika dalam proses pemeriksaan pendahuluan terbukti adanya unsur kelalaian pelaku dan diketahui nilai kerugian negara yang pasti serta adanya pengakuan dan pernyataan tanggung jawab dari pelaku, maka pengembalian kerugian negara dapat dilakukan dengan cara damai dengan segera atau secara diangsur oleh pelaku. d. Namun jika proses penyelesaian kerugian negara tidak bisa dilaksanakan dengan cara damai maka dilakukan proses TP/TGR, yaitu setelah terbitnya SK Pembebanan oleh BPK atas TP dan SK Pembebanan Ganti Rugi oleh TPKN segera dilakukan eksekusi oleh Jaksa Agung dhi. TPKN dengan mekanisme sebagai berikut: 1) Eksekusi terhadap pembayaran (angsuran) Eksekusi terhadap pembayaran angsuran dilakukan oleh bendaharawan gaji dengan mekanisme sebagai berikut:
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 14 dari 19
a) Memotong gaji/penghasilan lain dan selanjutnya menyetorkannya ke kas negara. b) Menerima setoran tunai lainnya sebagai angsuran ganti rugi. c) Membukukan sesuai administrasi keuangan yang berlaku. d) Melaporkan perkembangan angsuran kerugian negara kepada Kepala Satker dan diteruskan kepada Jaksa Agung cq. TPKN. e) Apabila pelaku memasuki masa pensiun atau dipindahtugaskan maka bendaharawan gaji segera memindahkan sisa kerugian negara kepada PT Taspen/Instansi terkait dengan mencantumkan sisa kerugian negara dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP). f) Apabila penagihannya mengalami kemacetan, maka penagihan selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Piutang Lelang Negara (KP2LN). 2) Eksekusi terhadap barang jaminan Eksekusi atas barang jaminan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: a) Ketua TPKN memerintahkan kepada Kepala Satker untuk segera menerbitkan Surat Perintah Tim Eksekusi SK Pembebanan. b) Tim Eksekusi yang terdiri dari pejabat dari unsur-unsur satuan kerja terkait mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: (1) Melakukan penelitian dan penaksiran kembali harga barang yang akan dilelang. (2) Melakukan kegiatan lelang dengan bekerjasama dengan Kantor Lelang setempat. (3) Menyerahkan hasil lelang kepada Bendaharawan Gaji/Bendaharawan yang ditunjuk untuk selanjutnya disetor ke kas negara. (4) Melaporkan daftar perhitungan hasil pelelangan kepada Ketua TPKN dengan disertai bukti bukti. e. TP/TGR dianggap selesai/dapat dihapuskan dari catatan Kejaksaan RI apabila: 1) Pembayaran ganti rugi telah lunas. 2) Penagihan telah dilimpahkan kepada pihak lain. 3) Pelaku dalam kondisi tidak mampu. 4) Tuntutan telah kadaluwarsa. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota TPKN dhi. Kabag. Pendapatan dan Perbendaharaan pada Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Bendahara Penerima di Kejaksaan Agung terkait TP/TGR diketahui bahwa TPKN Kejaksaan Agung bertugas membantu tugas Jaksa Agung dalam upaya menyelesaikan kasus-kasus kerugian negara dari perbuatan melanggar hukum melalui proses penuntutan yang susunan keanggotaannya terdiri dari Pejabat
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 15 dari 19
Eselon I dan II. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, TPKN tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak pernah melakukan sidang atau rapat sejak yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Bagian Pendapatan dan Perbendaharaan pada Jaksa Agung Muda Pembinaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen terkait TP/TGR menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Dokumen yang diperoleh oleh Tim BPK RI adalah daftar rekapitulasi tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang telah tercatat di Kejaksaan Agung posisi sampai dengan Desember 2008. Sampai saat pemeriksaan berakhir pada tanggal 8 April 2009, Tim BPK RI tidak memperoleh dokumen pendukung yang diantaranya berupa Surat Keterangan Penetapan Tuntutan Ganti Rugi, Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), dan dokumen lain yang terkait dengan penetapan Tuntutan Ganti Rugi tersebut. Hal ini menyulitkan Tim BPK RI untuk melakukan penelusuran. Rincian tagihan Tuntutan Ganti Rugi Kejaksaan Agung s/d Desember 2008 yaitu: No
Penanggung Jawab
1.
RS Haryanto Yuana Wira TU NIP.230015558 Staf Set JamBin
2.
Hardjito NIP.230024032 Staf Bag. Sunproglapnil Set Jambin Ivone Pangau, MM Kabag Pemantauan dan Penilaian Biro Perencanaan pada Jambin Putu Sutedja Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Umum
3.
4.
5.
Suwarta NIP.230026379 Tata Usaha pada Sub Bag Umum Pengawasan Jumlah
Uraian Th. Kejadian Terdapat kehilangan kendaraan dinas Honda GL Max th. 1996 Tahun 1998 Terdapat kehilangan kendaraan dinas Honda Cup NF 100 th. 1999 Tahun 2001 Terdapat kehilangan kendaraan dinas Toyota Kijang th. 1992 Tahun 2002 Terdapat kehilangan kendaraan dinas Toyota Kijang th. 1998 Tahun 2001 Terdapat kehilangan kendaraan dinas Honda Astrea Supra th. 1999 Tahun 2000
Nilai Kerugian (Rp) 4.700.000
Angsuran (Rp)
Sisa (Rp)
Status
4.600.000
100.000
Dalam proses angsuran
6.800.000
3.150.000
3.650.000
Dalam proses angsuran/ ybs.pindah (KN. Slawi)
34.000.000
0
34.000.000
Belum dilakukan penagihan
51.000.000
0
51.000.000
Belum dilakukan penagihan
6.800.000
4.550.000
2.250.000
103.300.000
12.300.000
91.000.000
Dalam proses angsuran
b. Tidak ada Tim Ad-Hoc yang dibentuk untuk pengelolaan atau penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi di daerah-daerah baik di tingkat Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri berdasarkan uji petik di Kejati DKI Jakarta (Kejari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara), Kejati Jawa Barat (Kejari Bandung, Bale Bandung, Garut, Kuningan, Indramayu, Cirebon, Sumber, Purwakarta, Cikarang, Bekasi), Kejati Nanggroe Aceh Darussalam (Kejari Banda Aceh, Jantho, Sigli, Kuala Simpang), Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (Kejari Yogyakarta, Sleman, Bantul, Wonosari, Wates), dan Kejati Sulawesi Utara (Kejari Manado, Bitung, Tondano, Tomohon, Amurang).
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 16 dari 19
c. Saldo Tagihan TP/TGR yang disajikan dalam Neraca Kejaksaan RI tahun 2008 (unaudited) adalah sebesar Rp165.712.027,00 yang terdiri dari: 1) TGR ...................................... Rp 91.000.000,00 2) TP ......................................... Rp 74.712.027,00 +/(-) Jumlah ...................................... Rp 165.712.027,00 Saldo tagihan TGR sebesar Rp91.000.000,00 berasal dari 5 (lima) kasus berupa kehilangan kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua (seperti tabel di atas). Sedangkan saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan sebesar Rp74.712.027,00 yang terdiri dari dua kasus, yaitu senilai Rp37.488.627,00 atas nama Lodewijk berupa ketekoran kas pada Proyek Prasarana Fisik di Kejati NTT sejak tahun 2006 tapi belum ada penyelesaiannya sampai tanggal Neraca 31 Desember 2008 dan senilai Rp37.223.400,00 atas nama Jhony Awondatu sebagai Bendahara Penerima pada Kejaksaan Negeri Bitung, Sulawesi Utara sejak tahun 2008, tapi belum disertai dengan Surat Keputusan tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi, SK dari BPK, dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Pencatatan hanya berdasarkan Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-VI023/C/05/2008 dan surat pernyataan atas nama Jhony Awondatu bahwa yang bersangkutan bersedia mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp37.088.400,00 secara cicil melalui pemotongan gaji setiap bulan sebesar Rp500.000,00. d. TPKN tidak menjalankan tugasnya dalam pengelolaan TP/TGR dengan baik, sehingga pemulihan kerugian negara kurang optimal dan masih terdapat kerugian negara yang belum dilunasi. 1) Analisa terhadap tingkat ketertagihan untuk penyelesaian TGR/TP di Kejaksaan RI menunjukkan bahwa selama tahun 2008 untuk TGR hanya mencapai sebesar Rp1.200.000,00 (1,30%) dari saldo awal 2008 sebesar Rp92.200.000,00. Sedangkan untuk TP di Kejaksaan RI selama tahun 2008 belum pernah ada pembayaran. 2) Berdasarkan umur TP/TGR diketahui bahwa sebagian besar (77,54%) Tagihan TP/TGR telah berumur lebih dari setahun dan bagian lancarnya hanya 22,46%. Tabel aging dan pemisahan TP untuk aset lancar dan aset lainnya: Aging/Umur Piutang TP No
Jenis TP/TGR
Jumlah < 1 tahun
1.
TP
2.
TGR Jumlah Persentase
BPK-RI
> 1 tahun
37.223.400,00
37.488.627,00
74.712.027,00
0
91.000.000.00
91.000.000,00
37.223.400
128.488.627,00
165.712.027,00
22,46%
77,54%
100,00%
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 17 dari 19
3) Disamping itu, terdapat satu kasus TGR atas nama Sdr. Syahriel Ismail, SH., yaitu kehilangan kendaraan dinas Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sejak tahun 2004 dengan Nomor Polisi BG-2342-LZ yang sampai saat pemeriksaan BPK berakhir pada tanggal 8 April 2009 belum ada surat ketetapannya sehingga belum dilaporkan dalam LK Kejaksaan RI tahun 2008. Saat ini status masih dalam proses pengajuan laporan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia sejak tanggal 24 Juli 2008. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Bab XI tentang Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah Pasal 59 menyebutkan bahwa : 1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. 3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun. b) Keppres No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 8 (1) menyatakan antara lain Departemen/lembaga wajib : a. mengadakan intensifikasi pemungutan pendapatan negara yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. b. mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara. c. melakukan penuntutan dan pemungutan denda yang telah diperjanjikan. c) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-481/A/J.A/09/2002 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Bab II Pengorganisasian Penyelesaian Kerugian Negara menyebutkan bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kelancaran penyelesaian kerugian negara diperlukan pengorganisasian yang tertib. Pengorganisasian dilakukan dengan menentukan berkas yang harus ada pada setiap kasus kerugian negara, diadministrasikan secara sistematis, tertib, dan kronologis. Menetapkan Kepala Satuan Organisasi yang akan menangani penyelesaian kerugian negara dengan menetapkan tugas, fungsi dari masingmasing satuan terkait, serta pengaturan koordinasi dan mekanisme penyelesaiannya.
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 18 dari 19
Hal tersebut mengakibatkan penyelesaian TP/TGR pada Kejaksaan RI tidak berjalan secara efektif. Hal tersebut disebabkan kurangnya koordinasi dalam TPKN sendiri maupun dengan satker di daerah terkait dalam pengelolaan TP/TGR. Atas permasalahan tersebut Kejaksaan RI menjelaskan bahwa TPKN belum terlaksana secara optimal karena belum tersusunnya prosedur dan mekanisme kerja serta petunjuk teknis pada tingkat pelaksana bagaimana cara penyelesaian TP/TGR. Kejaksaan RI akan membentuk tim kerja yang membantu TPKN baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Tinggi serta membuat juklak/juknis sehingga TP/TGR bisa diselesaikan. BPK RI menyarankan Jaksa Agung agar: a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan tentang pegawai negeri kepada TPKN sehingga dapat meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan TP/TGR dengan baik. b. Meningkatkan intensifkasi penerimaan TP/TGR.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 19 dari 19
Lampiran 1
I.
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN LK KEJAKSAAN RI TAHUN 2007 Temuan Berulang *)
No.
Temuan BPK
Nilai Temuan 2006
1.
2.
3.
Pemungutan Sewa Rumah Dinas Dalam Pengelolaan Kejaksaan Agung RI TA 2007 Belum Intensif dan Sebagian Besar Rumah Dinas Dihuni oleh Pihak yang Tidak Berhak. Pengelolaan Aset yang Berasal Dari Eks-Tim Tastipikor Tidak Tertib. Terdapat Kelebihan Pembayaran Dalam Pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung di Lingkungan Kejagung RI Sebesar Rp250.790.025,00.
*)
Rp250.790.025,00.
2005
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut *) Sesuai Belum Belum Sesuai/ Ditindak Selesai -lanjuti
Rekomendasi
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
Agar Jaksa Agung menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk menertibkan pengelolaan rumah dinas Kejaksaan RI termasuk dari sewa rumah dinas tersebut.
Akan diberikan petunjuk kepada penghuni rumah dinas Kejaksaan RI untuk menunjukkan dan menyerahkan bukti setor sewa rumah dinas yang telah dibayar ke Kas Negara kepada bendahara khusus penerimaan. -
√
-
√
2004
Agar Jaksa Agung menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk segera menarik aset dari eks Tim Tastipikor dan mencatat serta melaporkannnya sebagai aset tetap. Agar Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan: • Memberikan teguran kepada panitia pengadaan Biro Umum yang lalai dalam menjalankan tugasnya. • Segera menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp250.790.025,00 kepada rekanan dan menyetorkan ke kas negara.
√
Beri tanda √ untuk kolom yang sesuai
BPK RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
1
Lampiran 1
II.
No.
1.
2.
3.
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN LK KEJAKSAAN RI TAHUN 2006
Temuan BPK*)
Uang Titipan Denda Tilang dan Biaya Perkara yang Mengendap pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk Wilayah Kejati Sumatera Selatan dan Kejati Jambi per 31 Desember 2006 Sebesar Rp508.909.482,00 Belum Dilimpahkan ke Kas Negara Sebagai Penerimaan Negara
Dana Bantuan Tunai dari American Embassy Jakarta, Department of Justice, Office of Overseas Proseculturial Assistance and Training kepada Kejaksaan Agung RI untuk Keperluan Satuan Tugas Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara Sebesar Rp1.397.094.000,00 Belum Dilaporkan Dalam Laporan Keuangan Kejaksaan Agung Tahun 2006 Tuntutan Ganti Rugi atas Kendaraan Dinas Kejati Sumatera Selatan No. BG 2342 LZ yang Hilang Sejak Tahun 2004 Belum Dilaksanakan
BPK RI
Nilai Temuan
Rp508.909.482,00
Rp1.397.094.000,00
Temuan Berulang **) 2005 2004
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut **) Sesuai Belum Belum Sesuai/ Ditindak Selesai -lanjuti
Rekomendasi
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
Agar Jaksa Agung melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung, Polri dan BRI untuk menyelesaikan permasalahan uang titipan pembayaran denda dan biaya tilang yang mengendap di kantorkantor cabang BRI dan memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Jambi untuk melakukan koordinasi dengan Kanwil BRI masing-masing supaya saldo giro I yang masih mengendap di berbagai Kantor Cabang BRI dapat segera dilimpahkan dan disetorkan ke kas negara. Agar Jaksa Agung memerintahkan Kepala Biro Keuangan untuk memasukkan Dana Bantuan Tunai dari American Embassy Jakarta ke dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2006 dan untuk pengadaan barang inventarisnya dicantumkan ke dalam neraca Tahun 2007.
Nota Dinas Jam Was kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor : ND-242/H.3/Hkp.2/11/2007 tanggal 16 November 2007 perihal Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan Agung RI tahun 2006.
√
Nota Dinas Jam Was kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor : ND-242/H.3/Hkp.2/11/2007 tanggal 16 November 2007 perihal Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan Agung RI tahun 2006.
√
Agar Jaksa Agung memerintahkan Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk segera menerbitkan keputusan TGR kepada yang bersangkutan dan melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan untuk dilakukan
Nota Dinas Jam Was kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor : ND-242/H.3/ Hkp.2/11/2007 tanggal 16 November 2007 perihal Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan Agung RI tahun
√
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
2
Lampiran 1
No.
Temuan BPK*)
Nilai Temuan
Temuan Berulang **) 2005 2004
Rekomendasi
pemotongan gaji atau alternatif pembayaran lainnya sesuai ketentuan.
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa 2006.
*)
Diisi dengan permasalahan yang diungkapkan di LHP atas LKKL Tahn 2006 tapi tidak dilaporkan dalam LHP 2007
**)
Beri tanda √ untuk kolom yang tepat
BPK RI
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut **) Sesuai Belum Belum Sesuai/ Ditindak Selesai -lanjuti
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
3
Lampiran 1
III. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN LK KEJAKSAAN RI TAHUN 2005
No.
1.
2.
Temuan BPK*)
Nilai Temuan
Temuan Berulang Tahun 2004 (Y/T)
Rekomendasi
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
Terdapat aset kejaksaan tanpa didukung buktibukti kepemilikan yang sah.
Jaksa Agung segera menginventarisir ulang seluruh aset tanah, bangunan dan kendaraan diseluruh Indonesia dan lebih aktif dalam pengurusan sertifikat tanah, IMB dan surat-surat kendaraan bermotor berupa BPKB dan STNK.
Terdapat perlakuan atas barang rampasan yang tidak sesuai ketentuan
Agar Jaksa Agung RI melalui Kajati Pekanbaru, Lampung dan Sumatera Barat memerintahkan para Kajari untuk melakukan langkahlangkah: menginventarisir barang rampasan yang rusak dan tidak ada peminatnya dan mengajukan usulan penghapusannya ke Menteri Keuangan melalui Kejaksaan Agung RI sesuai ketentuan yang berlaku; meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat proses taksasi harga barang rampasan; segera melaksanakan lelang terhadap barang rampasan yang putusan pengadilannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap; meningkatkan pengawasan dan berko-ordinasi dengan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri untuk mempercepat penyampaian salinan putusan Pengadilan kepada pihak Kejaksaan.
Nota Dinas Jam Bin kepada Karo Perlengkapan dan Karo Keuangan Nomor : ND-080/C/03/2007 tgl 14 Maret 2007 perihal ditemukan aset pada Kejati Lampung, Sumbar, Bengkulu, dan Riau berupa sebidang tanah, bangunan, dan kendaraan tidak mempunyai/tidak didukung adanya bukti-bukti kepemilikan yang sah. Nota Dinas Jam Bin kepada Jam Was Nomor : ND-083/C/03/2007 tgl 14 Maret 2007 tentang adanya keterlambatan pelimpahan barang rampasan dari seksi Pidum/Pidsus ke bagian Pembinaan untuk dilelang, adanya keterlambatan penyelesaian proses pelelangan barang rampasan oleh bagian Pembinaan dan penjualan barang rampasan tanpa melalui proses lelang.
BPK RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut **) Sesuai Belum Belum Sesuai/ Ditindak Selesai -lanjuti
√
√
4
Lampiran 1
No.
3.
Temuan BPK*)
Nilai Temuan
Uang dari barang rampasan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, penyetorannya melampaui batas waktu yang telah ditentukan
Temuan Berulang Tahun 2004 (Y/T)
Rekomendasi
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
Agar Jaksa Agung melalui Kajati Lampung, Sumatera Barat, Bengkulu dan Pekanbaru memerintahkan masing-masing Kajari melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan pengadilan, dan memerintahkan JAMWAS menindaklanjuti temuan BPK;
• Nota Dinas Jam Bin kepada Jam Pidum dan Jam Was Nomor : ND-087/C/03/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang uang yang dirampas untuk negara berdasarkan putusan PN terlambat disetor kepada BKP dan ada juga yang sudah ditangan BKP tetapi belum disetor ke Kas Negara. • Surat Jam Pidum kepada Kajati Bengkulu, Lampung, Sumbar dan Riau Nomor : B-388391/E/Euh/04/2007 tgl 30 April 2007 tentang petunjuk agar Kajati/JPU mempe-domani surat Jam Pidum Nomor : B-235/ E/3/1994 tgl 4 Maret 1994 poin sub 5.2.3 dan melaporkan pelaksanaannya serta kendalanya sehingga barang bukti uang yang dirampas untuk negara tersebut terlambat disetorkan ke BKP maupun BKP yang belum menyetorkan ke Kas Negara.
*)
Diisi dengan permasalahan yang diungkapkan di LHP atas LKKL Tahun 2005 tapi tidak dilaporkan dalam LHP 2006 maupun 2007
**)
Beri tanda √ untuk kolom yang sesuai
BPK RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut **) Sesuai Belum Belum Sesuai/ Ditindak Selesai -lanjuti
√
5
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008
Nomor : 41a/HP/XIV/04/09 Tanggal : 30 April 2009
DAFTAR ISI
Halaman DAFTAR ISI.................................................................................................................. 1 SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEJAKSAAN RI TAHUN 2008 ........................................................... 2 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.................... 3 GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN ..................................................................... 5 1. Dasar Hukum Pemeriksaan................................................................................ 5 2. Tujuan Pemeriksaan........................................................................................... 5 3. Sasaran Pemeriksaan.......................................................................................... 5 4. Standar Pemeriksaan .......................................................................................... 5 5. Metode Pemeriksaan .......................................................................................... 6 6. Jangka Waktu Pemeriksaan ............................................................................... 6 7. Obyek Pemeriksaan ........................................................................................... 6 8. Batasan Pemeriksaan ......................................................................................... 6 LAPORAN KEUANGAN KEJAKSAAN RI TAHUN 2008
BPK-RI
LHP Opini - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 1 dari 7
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEJAKSAAN RI TAHUN 2008
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2008 terdiri dari 3 (tiga) laporan sebagai berikut: 1.
Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan. Laporan I berisi: (a) Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK atas kewajaran Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2008; (b) Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2008, dan; (c) Gambaran umum pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar pemeriksaan, metode pemeriksaan, waktu pemeriksaan, obyek pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan.
2.
Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern. Laporan II berisi: (a) Resume Hasil Pemeriksaan; (b) Tindak lanjut temuan pemeriksaan SPI Tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007; dan (c) Temuan pemeriksaan SPI Tahun 2008.
3.
Laporan III: Laporan Perundang-undangan.
Hasil
Pemeriksaan
Kepatuhan
terhadap
Peraturan
Laporan III berisi: (a) Resume Hasil Pemeriksaan; (b) Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2005, 2006, dan 2007, dan; (c) Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2008.
BPK-RI
LHP Opini - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 2 dari 7
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Kejaksaan Republik Indonesia melalui Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-415/C/C.5/02/2009 tanggal 27 Februari 2009 telah menyampaikan Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2008 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Neraca per 31 Desember 2008 dan 2007, Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode Tahun 2008, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut merupakan tanggung jawab Jaksa Agung Republik Indonesia. Sebagaimana diungkapkan dalam Neraca Kejaksaan Republik Indonesia Per 31 Desember Tahun 2008, saldo Aset Lain-lain berupa Uang Pengganti adalah sebesar Rp7.709.390.588.719,55. Pencatatan dan pelaporan Uang Pengganti tersebut tidak memadai karena belum adanya prosedur yang memadai dan dibakukan oleh Kejaksaan Agung yang dapat menjamin akurasi data dalam pelaporan uang pengganti dalam LK Kejaksaan. Hal ini dibuktikan dengan Laporan Uang Pengganti belum terintegrasi dengan SAI dan saldo yang disajikan oleh Kejaksaan RI dhi. Jampidsus sebesar Rp7.709.390.588.719,55 tidak dapat dijelaskan oleh Kejaksaan RI dari wilayah (Kejati) atau satker (Kejari) mana saldo tersebut berasal, karena saldo tersebut dihasilkan dari penjumlahan manual secara global atas laporan yang dikirimkan oleh Kejati. BPK tidak dapat menerapkan prosedur lain untuk memperoleh keyakinan memadai terhadap kewajaran penilaian dan pengungkapan Uang Pengganti tersebut. Sebagaimana diungkapkan dalam Neraca Kejaksaan Republik Indonesia Per 31 Desember Tahun 2008, saldo Aset Tetap adalah sebesar Rp4.153.583.449.725,00. Pencatatan dan pelaporan akun Aset Tetap dalam Neraca Kejaksaan RI tidak memadai karena pencatatan Aset Tetap tidak dihasilkan dari SIMAK-BMN melainkan disusun secara manual dan tidak didukung oleh dokumen dan Arsip Data Komputer (ADK). Disamping itu, hasil inventarisasi dan revaluasi dari DJKN belum dijadikan sebagai saldo awal Aset Tetap tahun 2008 dan belum dilakukan rekonsiliasi laporan BMN baik secara intern antara UAKPB dengan UAKPA maupun dengan DJKN/KPKNL. BPK tidak dapat menerapkan prosedur lain untuk memperoleh keyakinan memadai terhadap kewajaran angka pada Akun Aset Tetap. Sebagaimana diungkapkan dalam Neraca Kejaksaan Republik Indonesia Per 31 Desember Tahun 2008, saldo akun Persediaan adalah sebesar Rp11.177.306.450,45 yang terdiri dari Persediaan Non Barang Rampasan sebesar Rp1.571.592.118,00 (meliputi alat perlengkapan pegawai, bahan konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, materai dan bahan baku) dan Persediaan Barang Rampasan sebesar Rp9.605.714.332,45. Pencatatan dan pelaporan akun Persediaan dalam Neraca Kejaksaan RI tidak memadai karena belum
BPK-RI
LHP Opini - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 3 dari 7
semua Kejati/Kejari/Cabjari melakukan inventarisasi fisik Persediaan secara periodik serta belum mencatat dan melaporkan Persediaan. Hal ini dibuktikan dengan Persediaan Non Barang Rampasan minimal sebesar Rp70.130.700,00 dan Persediaan Barang Rampasan minimal senilai Rp43.357.277.270,00 dan 2.045.158,57 satuan barang belum dicatat dalam Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2008. Disamping itu, belum ada mekanisme pencatatan barang rampasan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dhi. SIMAK BMN. BPK tidak dapat menerapkan prosedur lain untuk memperoleh keyakinan memadai terhadap kewajaran angka pada akun Persediaan. Sebagaimana diungkapkan dalam Neraca Kejaksaan Republik Indonesia per 31 Desember Tahun 2008, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp7.259.286.816,00. Jumlah di atas merupakan saldo kas/bank dari penerimaan uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas Negara pada tanggal neraca. Pencatatan dan pelaporan akun Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Neraca Kejaksaan RI tidak memadai yang dibuktikan dengan adanya saldo akun Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2005, 2006, 2007, dan 2008 yang belum dicatat penyelesaiannya, dan saldo akun Kas di Bendahara Pengeluaran yang bernilai negatif. BPK tidak dapat menerapkan prosedur lain untuk memperoleh keyakinan memadai terhadap kewajaran angka pada akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia Per 31 Desember Tahun 2008, saldo Pendapatan adalah sebesar Rp168.234.795.077,00. Pencatatan dan pelaporan akun Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran Kejaksaan RI tidak memadai yang dibuktikan dengan belum sepenuhnya dilakukan rekonsiliasi untuk menelusuri perbedaan data pendapatan antara Kejaksaan RI dan Departemen Keuangan. BPK tidak dapat menerapkan prosedur lain untuk memperoleh keyakinan memadai terhadap kewajaran angka pada akun Pendapatan. Karena permasalahan yang diuraikan dalam Paragraf 02 sampai dengan Paragraf 06 dan BPK tidak dapat melakukan prosedur lain, lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup memungkinkan untuk menyatakan pendapat, dan BPK tidak menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2008. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundanganundangan disajikan dalam Laporan Nomor 41b/HP/XIV/04/09 dan Nomor 41c/HP/XIV/04/09 Tanggal 30 April 2009, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini. Jakarta, 30 April 2009 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Roes Nelly, Ak. Register Negara No. D-24.608
BPK-RI
LHP Opini - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 4 dari 7
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN
1. Dasar Hukum Pemeriksaan a. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; d. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; e. Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) BPK TA 2009. 2. Tujuan Pemeriksaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Kejaksaan RI dan sebagai dukungan pemberian opini atas BA 69 dengan memperhatikan: a. Kesesuaian Laporan Keuangan Kejaksaan RI yang diperiksa dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); b. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP; c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). 3. Sasaran Pemeriksaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan BA 69 Tahun 2008 meliputi pengujian atas saldo atas akun-akun yang ada di neraca dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran. Sasaran pemeriksaan atas LK Kejaksaan RI dan BA 69 yang diterima Kejaksaan RI meliputi: a. Pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan atas LK Kejaksaan RI Tahun 2007, 2006, 2005, dan 2004; b. Penilaian kepatuhan atas ketentuan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan pendapatan, belanja, pembiayaan, kas dan bank, investasi, aset tetap dan utang; c. Penilaian efektivitas pengendalian intern atas pengelolaan rekonsiliasi pendapatan dan belanja, rekening, piutang, aset tetap, dan utang; dan d. Pengujian substantif atas transaksi-transaksi TA 2008 atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 4. Standar Pemeriksaan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
BPK-RI
LHP Opini - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 5 dari 7
5. Metode Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan risiko, yang dirancang untuk menemukan kesalahan dan penyimpangan informasi atas laporan keuangan dengan menelaah operasional instansi. Pemeriksaan dimulai dengan melakukan penelaahan kegiatan operasi guna menentukan area resiko penting yang seharusnya menjadi fokus pemeriksaan untuk meyakinkan pencatatan dan pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan. Dalam menganalisis dan menguji proses akuntansi dan pelaporan instansi, BPK telah melakukan prosedur-prosedur di bawah ini: a. Memahami dan menguji sistem akuntansi dan pelaporan yang dipakai dan diterapkan oleh instansi saat ini apakah telah mengikuti sistem akuntansi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. b. Menganalisis penerapan proses akuntansi dan pelaporan instansi, termasuk efektivitas pengendalian intern yang digunakan untuk mengurangi resiko salah saji dan kesalahan yang disengaja. c. Menelaah kecukupan pengendalian intern yang berhubungan dengan sistem akuntansi dan pelaporan. d. Menelaah keakuratan, kelengkapan, keberadaan, penilaian, pisah batas, kepemilikan, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dan pelaporan. Pemeriksaan ini juga mencakup pengujian pengendalian, prosedur analitis, dan pengujian substantif untuk menilai efektivitas pengendalian oleh instansi dan kewajaran penyajian laporan keuangan instansi. Selain itu, BPK juga melakukan pemantauan tindak lanjut yang telah dilaksanakan Kejaksaan RI atas permasalahan yang ditemukan pada pemeriksaan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007. 6. Jangka Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilaksanakan dimulai tanggal 12 Februari 2009 dan berakhir pada tanggal 08 April 2009. 7. Obyek Pemeriksaan a. Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2008 dan kekayaan negara lainnya yang termasuk dalam Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Laporan Keuangan BA 69 (Belanja Lain-lain) yang diterima Kejaksaan RI pada TA 2008. 8. Batasan Pemeriksaan Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.
BPK-RI
LHP Opini - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 6 dari 7
Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan. Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang terjadi. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan. Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, kami hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BPK-RI
LHP Opini - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 7 dari 7
LAPORAN KEUANGAN (ASERSI FINAL) KEJAKSAAN RI TAHUN 2008
Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru JAKARTA SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008
Halaman 1 dari 26
LAPORAN REALISASI ANGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 006 KEJAKSAAN RI 2008 No.
URAIAN
1
2
A
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
A.1
PENERIMAAN DALAM NEGERI
A.1.a
Penerimaan Perpajakan
A.1.b
Penerimaan Negara Bukan Pajak
A.2
HIBAH JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH
B
BELANJA
B.1
Rupiah Murni
B.3
REALISASI
REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
% REALISASI ANGGARAN
3
4
5
6
7
11.171.051.225,00
168.234.795.077,00
157.063.743.852,00
1.505,99
0,00
0,00
0,00
-
11.171.051.225,00
168.234.795.077,00
157.063.743.852,00
1.505,99
-
-
-
11.171.051.225,00
168.234.795.077,00
157.063.743.852,00
1.505,99
1.840.712.038.000,00
1.621.986.753.684,00
(218.725.284.316,00)
88,12
Belanja Pegawai
929.333.528.000,00
831.214.603.608,00
(98.118.924.392,00)
89,44
Belanja Barang
559.322.351.000,00
455.777.565.118,00
(103.544.785.882,00)
81,49
Belanja Modal
352.056.159.000,00
334.994.584.958,00
(17.061.574.042,00)
95,15
-
-
-
-
Pembayaran Bunga Utang
B.2
ANGGARAN
Ref.
Subsidi
-
-
-
-
Hibah
-
-
-
-
Bantuan Sosial
-
-
-
-
Belanja lain-lain
-
-
-
-
Pinjaman Luar Negeri
-
Belanja Pegawai
-
-
-
-
Belanja Barang
-
-
-
-
Belanja Modal
-
-
-
-
Pembayaran Bunga Utang
-
-
-
-
Subsidi
-
-
-
-
Hibah
-
-
-
-
Bantuan Sosial
-
-
-
-
Belanja lain-lain
-
-
-
-
-
-
-
-
Hibah
Halaman 2 dari 26
LAPORAN REALISASI ANGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 006 KEJAKSAAN RI 2008 No.
URAIAN
1 B.3
2 Hibah
% REALISASI ANGGARAN
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Belanja Barang
-
-
-
-
Belanja Modal
-
-
-
-
Pembayaran Bunga Utang
-
-
-
-
Subsidi
-
-
-
-
Hibah
-
-
-
-
Bantuan Sosial
-
-
-
-
C
PEMBIAYAAN
C.1
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)
-
-
-
-
1.840.712.038.000,00
1.621.986.753.684,00
(218.725.284.316,00)
88,12
Perbankan Dalam Negeri Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)
C.2
PEMBIAYAAN LUAR NEGERI
C.2.a
Penarikan Pinjaman Luar Negeri Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
C.2.b
REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
-
JUMLAH BELANJA
C.1.b
REALISASI
Belanja Pegawai
Belanja lain-lain
C.1.a
ANGGARAN
Ref.
JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 + C.2)
Halaman 3 dari 26
NERACA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA PER 31 DESEMBER 2008
Halaman 4 dari 26
NERACA TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER 31 DESEMBER 2008 DAN 2007 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 006 KEJAKSAAN RI NAMA PERKIRAAN
Ref.
1
2
JUMLAH
Kenaikan (Penurunan)
2008
2007
Jumlah
%
3
4
5
6
ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran
7.259.286.816,00
6.407.595.073,00
851.691.743,00
13,29
Kas di Bendahara Penerimaan
-
-
-
11.177.306.450,45
941.681.919,00
10.235.624.531,45
1.086,95
18.436.593.266,45
7.349.276.992,00
11.087.316.274,45
150,86
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP Tanah
717.759.328.950,00
135.696.809.583,00
582.062.519.367,00
428,94
Peralatan dan Mesin
1.481.819.071.511,00
501.695.202.902,00
980.123.868.609,00
195,36
Gedung dan Bangunan
1.250.082.764.274,00
328.096.366.984,00
921.986.397.290,00
281,01
Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Kontruksi Dalam Pengerjaan JUMLAH ASET TETAP
9.497.577.231,00
3.796.678.894,00
5.700.898.337,00
150,15
629.723.795.623,00
11.138.204.342,00
618.585.591.281,00
5.553,73
64.700.912.136,00
234.400.032.733,00
(169.699.120.597,00)
(72,40)
4.153.583.449.725,00
1.214.823.295.438,00
2.938.760.154.287,00
241,91
ASET LAINNYA Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
74.712.027,00
37.488.627,00
37.223.400,00
99,29
Tuntutan Ganti Rugi
91.000.000,00
92.200.000,00
(1.200.000,00)
(1,30)
7.709.390.588.719,55
7.597.289.491.528,88
112.101.097.190,67
1,48
7.709.556.300.746,55
7.597.419.180.155,88
112.137.120.590,67
1,48
11.881.576.343.738,00
8.819.591.752.585,88
3.061.984.591.152,12
34,72
7.259.286.816,00
6.407.595.073,00
851.691.743,00
13,29
JUMLAH KEWAJIBAN JK PENDEK
7.259.286.816,00
6.407.595.073,00
851.691.743,00
13,29
JUMLAH KEWAJIBAN
7.259.286.816,00
6.407.595.073,00
851.691.743,00
13,29
-
-
-
11.177.306.450,45
941.681.919,00
10.235.624.531,45
1.086,95
11.177.306.450,45
941.681.919,00
10.235.624.531,45
1.086,95
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
4.153.583.449.725,00
1.214.823.295.438,00
2.938.760.154.287,00
241,91
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
7.709.556.300.746,55
7.597.419.180.155,88
112.137.120.590,67
1,48
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI
11.863.139.750.471,55
8.812.242.475.593,88
3.050.897.274.877,67
34,62
JUMLAH EKUITAS DANA
11.874.317.056.922,00
8.813.184.157.512,88
3.061.132.899.409,12
34,73
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
11.881.576.343.738,00
8.819.591.752.585,88
3.061.984.591.152,12
34,72
Aset Lain-lain JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari KPPN Pendapatan Yang Ditangguhkan
EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Piutang Cadangan Persediaan JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR EKUITAS DANA INVESTASI
Halaman 5 dari 26
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008
Halaman 6 dari 26
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ASERSI FINAL A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum
A.1. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 51/PB/ tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. A.2. KEBIJAKAN TEKNIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Rencana Strategis
RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Pendapatan
PENDAPATAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Realisasi Pedapatan Tahun 2008 Rp168.234.795.077,00 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2007 Rp118.498.822.363,00 yaitu sebesar Rp49.735.972.714,00.
Belanja
BELANJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Realisasi belanja Tahun 2008 Rp1.621.986.753.684,00, anggaran ini 88,12 persen jika dibandingkan anggaran yang sebesar Rp1.840.712.038.000,00.
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2008 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kejaksaan RI termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah Kejaksaan RI seperti eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Kejaksaan RI disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan satuan kerja Kejaksaan RI Kejaksaan RI Tahun 2008 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp1.840.712.038.000,00 meliputi: •
Satuan kerja pusat/KP sebesar Rp437.842.358.000,00
•
Satuan kerja daerah/KD sebesar Rp1.402.869.680.000,00
Jumlah satuan kerja di lingkup Kejaksaan RI adalah 498 satker. Dari jumlah tersebut satker yang menyampaikan laporan keuangan dan
Halaman 7 dari 26
dikonsolidasikan sejumlah 498 satker (100 %), sedangkan yang tidak menyampaikan laporan keuangan sejumlah 0 satker (0 %). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel I Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon 1 Jumlah Jenis Kewenangan
Kode No
Uraian
KP
Eselon I
1
01
Jaksa Agung Muda Pembinaan Jumlah
KD
M
TM
M
5
-
493
5
-
493
DK TM
M
TM
Jumlah Satker
TP M
TM
Keterangan: M
= Menyampaikan LK
TM = Tidak menyampaikan LK Selain memperoleh dana dari DIPA BA 06, juga mengelola dana yang berasal BA 069 (Belanja Lain-lain) sebesar Rp9.062.406.000,00. Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Kejaksaan RI. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja. 2. Neraca Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah Kejaksaan RI dan disusun melalui SAI. 3. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai. Data BMN yang disajikan dalam neraca ini belum seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN. Jumlah satuan kerja di lingkup Kejaksaan RI adalah 498 satker. Dari jumlah tersebut satker yang telah menyampaikan laporan barang dan dikonsolidasikan sejumlah 409 satker (82%), sedangkan yang tidak menyampaikan laporan barang sejumlah 89 satker (18%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.
Halaman 8 dari 26
Tabel 2 Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon 1 Jumlah Jenis Kewenangan
Kode No
Uraian
KP
Eselon I M
1
00601
JAMBIN
3
KD TM
M
DK TM
M
TM
Jumlah Satker
TP M
TM
406
2 3 4 5 Jumlah
Keterangan: M
= Menyampaikan Laporan Barang
TM = Tidak menyampaikan Laporan Barang Kebijakan Akuntansi
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN. Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2008 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Kejaksaan RI adalah :
Pendapatan
(1) Pendapatan
Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Belanja
(2) Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat
Halaman 9 dari 26
terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi. (3) Aset
Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Aset Lancar
a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: -
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
b. Investasi **)
Investasi
Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat **)
jika terdapat transaksi investasi pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan
.
Halaman 10 dari 26
ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen. (i) Investasi Non Permanen Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya. Investasi Non Permanen meliputi: Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui Subsidiary Loan Agreement (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda. Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR. (ii) Investasi Permanen Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan. Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam
Halaman 11 dari 26
bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan non earning asset atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Aset Tetap
c. Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2008 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan
olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama
dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset Lainnya
d. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak
Halaman 12 dari 26
usaha yang dimiliki. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Di samping itu, piutang macet kementerian negara/lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.
Kewajiban
(4) Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundangundangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan
Halaman 13 dari 26
menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
Ekuitas Dana
(5) Ekuitas Dana
Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN Menjelaskan realisasi anggaran pada TA 2008 dengan menyebutkan jumlah rupiah realisasi dan persentase dari anggarannya, yang terdiri dari: 1. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah a. Penerimaan Perpajakan (khusus Departemen Keuangan) b. Penerimaan Negara Bukan Pajak c. Penerimaan Hibah 2. Realisasi Belanja Negara a. Belanja Rupiah Murni b. Belanja Pinjaman Luar Negeri c. Belanja Rupiah Pendamping d. Belanja Hibah e. Belanja PNBP f. Belanja BLU
-Penrimaan hibah
Rp
- Rp
-
2 Realisasi Belanja Negara - Belanja Rupiah Murni
Rp
1.840.712.038.000 Rp
1.621.986.753.684
88,12%
Rp
1.840.712.038.000 Rp
1.621.986.753.684
88,12%
- Belanja Pinjaman LN
Rp
- Rp
-
#DIV/0!
- Belanja Rupiah Pendamping
Rp
- Rp
-
#DIV/0!
- Belanja Hibah
Rp
- Rp
-
#DIV/0!
- Belanja PNBP
Rp
- Rp
-
#DIV/0!
- Belanja BLU
Rp
- Rp
-
#DIV/0!
#DIV/0!
Halaman 14 dari 26
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah Contoh Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2008 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:
Realisasi Pendapatan per Jenis Penerimaan
Juta Rupiahh
153.582.753.971 153.275.588.463 152.968.422.955 152.661.257.447 151.432.595.415 152.354.091.939 152.046.926.431 151.739.760.923 151.125.429.907 150.818.264.400 150.511.098.892 150.203.933.384 149.896.767.876 149.589.602.368 149.282.436.860 148.975.271.352 148.668.105.844 148.360.940.336 148.053.774.828 147.746.609.320 147.439.443.812 147.132.278.304 146.825.112.796 146.517.947.288 146.210.781.780 145.903.616.272 145.596.450.765 145.289.285.257 144.982.119.749 144.674.954.241 144.367.788.733 144.060.623.225 143.753.457.717 143.446.292.209 143.139.126.701 142.831.961.193 142.524.795.685 142.217.630.177 141.910.464.669 141.603.299.161 141.296.133.653 140.988.968.145 140.681.802.637 140.374.637.129 140.067.471.622 139.760.306.114 139.453.140.606 139.145.975.098 138.838.809.590 138.531.644.082 138.224.478.574 137.917.313.066 137.610.147.558 137.302.982.050 136.995.816.542 136.688.651.034 136.381.485.526 136.074.320.018 135.767.154.510 135.459.989.002 135.152.823.494 134.845.657.987 134.538.492.479 134.231.326.971 133.924.161.463 133.616.995.955 133.309.830.447 133.002.664.939 132.695.499.431 132.388.333.923 132.081.168.415 131.774.002.907 131.466.837.399 131.159.671.891 130.852.506.383 130.545.340.875 130.238.175.367 129.931.009.859 129.623.844.352 129.316.678.844 129.009.513.336 128.702.347.828 128.395.182.320 128.088.016.812 127.780.851.304 127.473.685.796 127.166.520.288 126.859.354.780 126.552.189.272 126.245.023.764 125.937.858.256 125.630.692.748 125.323.527.240 125.016.361.732 124.709.196.224 124.402.030.717 124.094.865.209 123.787.699.701 123.480.534.193 123.173.368.685 122.866.203.177 122.559.037.669 122.251.872.161 121.944.706.653 121.637.541.145 121.330.375.637 121.023.210.129 120.716.044.621 120.408.879.113 120.101.713.605 119.794.548.097 119.487.382.589 119.180.217.081 118.873.051.574 118.565.886.066 118.258.720.558 117.951.555.050 117.644.389.542 117.337.224.034 117.030.058.526 116.722.893.018 116.415.727.510 116.108.562.002 115.801.396.494 115.494.230.986 115.187.065.478 114.879.899.970 114.572.734.462 114.265.568.954 113.958.403.446 113.651.237.939 113.344.072.431 113.036.906.923 112.729.741.415 112.422.575.907 112.115.410.399 111.808.244.891 111.501.079.383 111.193.913.875 110.886.748.367 110.579.582.859 110.272.417.351 109.965.251.843 109.658.086.335 109.350.920.827 109.043.755.319 108.736.589.811 108.429.424.304 108.122.258.796 107.815.093.288 107.507.927.780 107.200.762.272 106.893.596.764 106.586.431.256 106.279.265.748 105.972.100.240 105.664.934.732 105.357.769.224 105.050.603.716 104.743.438.208 104.436.272.700 104.129.107.192 103.821.941.684 103.514.776.176 103.207.610.669 102.900.445.161 102.593.279.653 102.286.114.145 101.978.948.637 101.671.783.129 101.364.617.621 101.057.452.113 100.750.286.605 100.443.121.097 100.135.955.589 99.828.790.081 99.521.624.573 99.214.459.065 98.907.293.557 98.600.128.049 98.292.962.541 97.985.797.033 97.678.631.526 97.371.466.018 97.064.300.510 96.757.135.002 96.449.969.494 96.142.803.986 95.835.638.478 95.528.472.970 95.221.307.462 94.914.141.954 94.606.976.446 94.299.810.938 93.992.645.430 93.685.479.922 93.378.314.414 93.071.148.906 92.763.983.398 92.456.817.891 92.149.652.383 91.842.486.875 91.535.321.367 91.228.155.859 90.920.990.351 90.613.824.843 90.306.659.335 89.999.493.827 89.692.328.319 89.385.162.811 89.077.997.303 88.770.831.795 88.463.666.287 88.156.500.779 87.849.335.271 87.542.169.763 87.235.004.256 86.927.838.748 86.620.673.240 86.313.507.732 86.006.342.224 85.699.176.716 85.392.011.208 85.084.845.700 84.777.680.192 84.470.514.684 84.163.349.176 83.856.183.668 83.549.018.160 83.241.852.652 82.934.687.144 82.627.521.636 82.320.356.128 82.013.190.621 81.706.025.113 81.398.859.605 81.091.694.097 80.784.528.589 80.477.363.081 80.170.197.573 79.863.032.065 79.555.866.557 79.248.701.049 78.941.535.541 78.634.370.033 78.327.204.525 78.020.039.017 77.712.873.509 77.405.708.001 77.098.542.493 76.791.376.986 76.484.211.478 76.177.045.970 75.869.880.462 75.562.714.954 75.255.549.446 74.948.383.938 74.641.218.430 74.334.052.922 74.026.887.414 73.719.721.906 73.412.556.398 73.105.390.890 72.798.225.382 72.491.059.874 72.183.894.366 71.876.728.858 71.569.563.350 71.262.397.843 70.955.232.335 70.648.066.827 70.340.901.319 70.033.735.811 69.726.570.303 69.419.404.795 69.112.239.287 68.805.073.779 68.497.908.271 68.190.742.763 67.883.577.255 67.576.411.747 67.269.246.239 66.962.080.731 66.654.915.223 66.347.749.715 66.040.584.208 65.733.418.700 65.426.253.192 65.119.087.684 64.811.922.176 64.504.756.668 64.197.591.160 63.890.425.652 63.583.260.144 63.276.094.636 62.968.929.128 62.661.763.620 62.354.598.112 62.047.432.604 61.740.267.096 61.433.101.588 61.125.936.080 60.818.770.573 60.511.605.065 60.204.439.557 59.897.274.049 59.590.108.541 59.282.943.033 58.975.777.525 58.668.612.017 58.361.446.509 58.054.281.001 57.747.115.493 57.439.949.985 57.132.784.477 56.825.618.969 56.518.453.461 56.211.287.953 55.904.122.445 55.596.956.938 55.289.791.430 54.982.625.922 54.675.460.414 54.368.294.906 54.061.129.398 53.753.963.890 53.446.798.382 53.139.632.874 52.832.467.366 52.525.301.858 52.218.136.350 51.910.970.842 51.603.805.334 51.296.639.826 50.989.474.318 50.682.308.810 50.375.143.302 50.067.977.795 49.760.812.287 49.453.646.779 49.146.481.271 48.839.315.763 48.532.150.255 48.224.984.747 47.917.819.239 47.610.653.731 47.303.488.223 46.996.322.715 46.689.157.207 46.381.991.699 46.074.826.191 45.767.660.683 45.460.495.175 45.153.329.667 44.846.164.160 44.538.998.652 44.231.833.144 43.924.667.636 43.617.502.128 43.310.336.620 43.003.171.112 42.696.005.604 42.388.840.096 42.081.674.588 41.774.509.080 41.467.343.572 41.160.178.064 40.853.012.556 40.545.847.048 40.238.681.540 39.931.516.032 39.624.350.525 39.317.185.017 39.010.019.509 38.702.854.001 38.395.688.493 38.088.522.985 37.781.357.477 37.474.191.969 37.167.026.461 36.859.860.953 36.552.695.445 36.245.529.937 35.938.364.429 35.631.198.921 35.324.033.413 35.016.867.905 34.709.702.397 34.402.536.890 34.095.371.382 33.788.205.874 33.481.040.366 33.173.874.858 32.866.709.350 32.559.543.842 32.252.378.334 31.945.212.826 31.638.047.318 31.330.881.810 31.023.716.302 30.716.550.794 30.409.385.286 30.102.219.778 29.795.054.270 29.487.888.762 29.180.723.254 28.873.557.747 28.566.392.239 28.259.226.731 27.952.061.223 27.644.895.715 27.337.730.207 27.030.564.699 26.723.399.191 26.416.233.683 26.109.068.175 25.801.902.667 25.494.737.159 25.187.571.651 24.880.406.143 24.573.240.635 24.266.075.127 23.958.909.619 23.651.744.112 23.344.578.604 23.037.413.096 22.730.247.588 22.423.082.080 22.115.916.572 21.808.751.064 21.501.585.556 21.194.420.048 20.887.254.540 20.580.089.032 20.272.923.524 19.965.758.016 19.658.592.508 19.351.427.000 19.044.261.492 18.737.095.984 18.429.930.477 18.122.764.969 17.815.599.461 17.508.433.953 17.201.268.445 16.894.102.937 16.586.937.429 16.279.771.921 15.972.606.413 15.665.440.905 15.358.275.397 15.051.109.889 14.743.944.381 14.436.778.873 14.129.613.365 13.822.447.857 13.515.282.349 13.208.116.842 12.900.951.334 12.593.785.826 12.286.620.318 11.979.454.810 11.672.289.302 11.365.123.794 11.057.958.286 10.750.792.778 10.443.627.270 10.136.461.762 9.829.296.254 9.522.130.746 9.214.965.238 8.907.799.730 8.600.634.222 8.293.468.714 7.986.303.206 7.679.137.699 7.371.972.191 7.064.806.683 6.757.641.175 6.450.475.667 6.143.310.159 5.836.144.651 5.528.979.143 5.221.813.635 4.914.648.127 4.607.482.619 4.300.317.111 3.993.151.603 3.685.986.095 3.378.820.587 3.071.655.079 2.764.489.571 2.457.324.064 2.150.158.556 1.842.993.048 1.535.827.540 1.228.662.032 921.496.524 614.331.016 307.165.508 0
Pendapatan Pajak
Pendapatan PNBP
Pendapatan Hibah
2007 2008 2008 2007
Grafik: Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2008
Realisasi PNBP
B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2008 sebesar Rp168.234.795.077,00 dan untuk Tahun 2007 sebesar Rp118.498.822.363,00.
Realisasi Belanja Negara
B.2.2. Belanja Negara Realisasi Belanja terdiri dari (i) Belanja Rupiah Murni dan (ii) Belanja Pinjaman Luar Negeri (iii) Belanja Hibah (iv) Rupiah Murni Pendamping (v) Penerimaan Negara Bukan Pajak (vi) Badan Layanan Umum.
Halaman 15 dari 26
Komposisi alokasi Belanja juga dapat disajikan seperti grafik di bawah ini:
Belanja Hibah
Belanja R upiah Pendamping
T ahun 2007
Belanja Pinjaman LN
T ahun 2008
Belanja Rupiah Murni
1.616.000.000.000 1.612.000.000.000 1.608.000.000.000 1.604.000.000.000 1.600.000.000.000 1.596.000.000.000 1.592.000.000.000 1.588.000.000.000 1.584.000.000.000 1.580.000.000.000 1.576.000.000.000 1.572.000.000.000 1.556.000.000.000 1.568.000.000.000 1.564.000.000.000 1.560.000.000.000 1.552.000.000.000 1.548.000.000.000 1.544.000.000.000 1.540.000.000.000 1.536.000.000.000 1.532.000.000.000 1.528.000.000.000 1.524.000.000.000 1.508.000.000.000 1.520.000.000.000 1.516.000.000.000 1.512.000.000.000 1.504.000.000.000 1.500.000.000.000 1.496.000.000.000 1.492.000.000.000 1.488.000.000.000 1.484.000.000.000 1.480.000.000.000 1.476.000.000.000 1.472.000.000.000 1.468.000.000.000 1.464.000.000.000 1.460.000.000.000 1.456.000.000.000 1.452.000.000.000 1.448.000.000.000 1.444.000.000.000 1.440.000.000.000 1.436.000.000.000 1.432.000.000.000 1.428.000.000.000 1.424.000.000.000 1.420.000.000.000 1.416.000.000.000 1.412.000.000.000 1.408.000.000.000 1.404.000.000.000 1.400.000.000.000 1.396.000.000.000 1.392.000.000.000 1.388.000.000.000 1.384.000.000.000 1.380.000.000.000 1.376.000.000.000 1.372.000.000.000 1.368.000.000.000 1.364.000.000.000 1.360.000.000.000 1.356.000.000.000 1.352.000.000.000 1.348.000.000.000 1.344.000.000.000 1.340.000.000.000 1.336.000.000.000 1.332.000.000.000 1.328.000.000.000 1.324.000.000.000 1.320.000.000.000 1.316.000.000.000 1.312.000.000.000 1.308.000.000.000 1.304.000.000.000 1.300.000.000.000 1.296.000.000.000 1.292.000.000.000 1.288.000.000.000 1.284.000.000.000 1.280.000.000.000 1.276.000.000.000 1.272.000.000.000 1.268.000.000.000 1.264.000.000.000 1.260.000.000.000 1.256.000.000.000 1.252.000.000.000 1.248.000.000.000 1.244.000.000.000 1.240.000.000.000 1.236.000.000.000 1.232.000.000.000 1.228.000.000.000 1.224.000.000.000 1.220.000.000.000 1.216.000.000.000 1.212.000.000.000 1.208.000.000.000 1.204.000.000.000 1.200.000.000.000 1.196.000.000.000 1.192.000.000.000 1.188.000.000.000 1.184.000.000.000 1.180.000.000.000 1.176.000.000.000 1.172.000.000.000 1.168.000.000.000 1.164.000.000.000 1.160.000.000.000 1.156.000.000.000 1.152.000.000.000 1.148.000.000.000 1.144.000.000.000 1.140.000.000.000 1.136.000.000.000 1.132.000.000.000 1.128.000.000.000 1.124.000.000.000 1.120.000.000.000 1.116.000.000.000 1.112.000.000.000 1.108.000.000.000 1.104.000.000.000 1.100.000.000.000 1.096.000.000.000 1.092.000.000.000 1.088.000.000.000 1.084.000.000.000 1.080.000.000.000 1.076.000.000.000 1.072.000.000.000 1.068.000.000.000 1.064.000.000.000 1.060.000.000.000 1.056.000.000.000 1.052.000.000.000 1.048.000.000.000 1.044.000.000.000 1.040.000.000.000 1.036.000.000.000 1.032.000.000.000 1.028.000.000.000 1.024.000.000.000 1.020.000.000.000 1.016.000.000.000 1.012.000.000.000 1.008.000.000.000 1.004.000.000.000 1.000.000.000.000 996.000.000.000 992.000.000.000 988.000.000.000 984.000.000.000 980.000.000.000 976.000.000.000 972.000.000.000 968.000.000.000 964.000.000.000 960.000.000.000 956.000.000.000 952.000.000.000 948.000.000.000 944.000.000.000 940.000.000.000 936.000.000.000 932.000.000.000 928.000.000.000 924.000.000.000 920.000.000.000 916.000.000.000 912.000.000.000 908.000.000.000 904.000.000.000 900.000.000.000 896.000.000.000 892.000.000.000 888.000.000.000 884.000.000.000 880.000.000.000 876.000.000.000 872.000.000.000 868.000.000.000 864.000.000.000 860.000.000.000 856.000.000.000 852.000.000.000 848.000.000.000 844.000.000.000 840.000.000.000 836.000.000.000 832.000.000.000 828.000.000.000 824.000.000.000 820.000.000.000 816.000.000.000 812.000.000.000 808.000.000.000 804.000.000.000 800.000.000.000 796.000.000.000 792.000.000.000 788.000.000.000 784.000.000.000 772.000.000.000 768.000.000.000 780.000.000.000 776.000.000.000 764.000.000.000 760.000.000.000 756.000.000.000 752.000.000.000 748.000.000.000 744.000.000.000 740.000.000.000 736.000.000.000 732.000.000.000 728.000.000.000 724.000.000.000 720.000.000.000 716.000.000.000 712.000.000.000 708.000.000.000 704.000.000.000 700.000.000.000 696.000.000.000 692.000.000.000 688.000.000.000 684.000.000.000 680.000.000.000 676.000.000.000 672.000.000.000 668.000.000.000 664.000.000.000 660.000.000.000 656.000.000.000 652.000.000.000 648.000.000.000 644.000.000.000 640.000.000.000 636.000.000.000 632.000.000.000 628.000.000.000 624.000.000.000 620.000.000.000 616.000.000.000 612.000.000.000 608.000.000.000 604.000.000.000 600.000.000.000 596.000.000.000 592.000.000.000 588.000.000.000 584.000.000.000 580.000.000.000 576.000.000.000 572.000.000.000 568.000.000.000 564.000.000.000 560.000.000.000 556.000.000.000 552.000.000.000 548.000.000.000 544.000.000.000 540.000.000.000 536.000.000.000 532.000.000.000 528.000.000.000 524.000.000.000 520.000.000.000 516.000.000.000 512.000.000.000 508.000.000.000 504.000.000.000 500.000.000.000 496.000.000.000 492.000.000.000 488.000.000.000 484.000.000.000 480.000.000.000 476.000.000.000 472.000.000.000 468.000.000.000 464.000.000.000 460.000.000.000 456.000.000.000 452.000.000.000 448.000.000.000 444.000.000.000 440.000.000.000 436.000.000.000 432.000.000.000 428.000.000.000 424.000.000.000 420.000.000.000 416.000.000.000 412.000.000.000 408.000.000.000 404.000.000.000 400.000.000.000 396.000.000.000 392.000.000.000 388.000.000.000 384.000.000.000 380.000.000.000 376.000.000.000 372.000.000.000 368.000.000.000 364.000.000.000 360.000.000.000 356.000.000.000 352.000.000.000 348.000.000.000 344.000.000.000 340.000.000.000 336.000.000.000 332.000.000.000 328.000.000.000 324.000.000.000 320.000.000.000 316.000.000.000 312.000.000.000 308.000.000.000 304.000.000.000 300.000.000.000 296.000.000.000 292.000.000.000 288.000.000.000 284.000.000.000 280.000.000.000 276.000.000.000 272.000.000.000 268.000.000.000 264.000.000.000 260.000.000.000 256.000.000.000 252.000.000.000 248.000.000.000 244.000.000.000 240.000.000.000 236.000.000.000 232.000.000.000 228.000.000.000 224.000.000.000 220.000.000.000 216.000.000.000 212.000.000.000 208.000.000.000 204.000.000.000 200.000.000.000 196.000.000.000 192.000.000.000 188.000.000.000 184.000.000.000 180.000.000.000 176.000.000.000 172.000.000.000 168.000.000.000 164.000.000.000 160.000.000.000 156.000.000.000 152.000.000.000 148.000.000.000 144.000.000.000 140.000.000.000 136.000.000.000 132.000.000.000 128.000.000.000 124.000.000.000 120.000.000.000 116.000.000.000 112.000.000.000 108.000.000.000 104.000.000.000 100.000.000.000 96.000.000.000 92.000.000.000 88.000.000.000 84.000.000.000 80.000.000.000 76.000.000.000 72.000.000.000 68.000.000.000 64.000.000.000 60.000.000.000 56.000.000.000 52.000.000.000 48.000.000.000 44.000.000.000 40.000.000.000 36.000.000.000 32.000.000.000 28.000.000.000 24.000.000.000 20.000.000.000 16.000.000.000 12.000.000.000 8.000.000.000 4.000.000.000 0 Tahun 2008
T ah un 2007
Grafik : Komposisi Alokasi Belanja TA 2008 Realisasi Belanja.
B.2.2.1. Belanja Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini:
Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja
Bantuan Sosial 0,00% Belanja Modal 13,71% Belanja Pegawai Belanja Barang
51,23%
28,09%
Grafik: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2008
Halaman 16 dari 26
Belanja Pegawai
Belanja Pegawai Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:
Uraian
Belanja Barang
31-Des-08
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
Rp
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri
Rp
-
Rp
-
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara
Rp
-
Rp
-
Belanja Pegawai Perjan
Rp
-
Rp
-
Belanja Gaji Dokter PTT
Rp
-
Rp
-
Belanja Honorarium
Rp
128.403.347.055,00
Belanja Lembur
Rp
2.496.242.200,00
Belanja Vakasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito Belanja Pensiun dan Uang Tunggu
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
-
Belanja Asuransi Kesehatan
Rp
-
Rp
-
-
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
Rp
-
Rp
-
Total
Rp
13,73%
700.315.014.353,00
Rp
587.397.963.076,00
11,92% -
Rp
15.689.622.800,00
81,84%
Rp
2.446.984.100,00
10,20%
831.214.603.608,00 Rp
605.534.569.976,00
-
Belanja Barang Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut: Uraian
Belanja Modal
% naik/(turun)
31-Des-07
31-Des-08
31-Des-07
% naik/(turun)
Belanja Barang Operasional
Rp
107.993.809.646,00
Rp
316.033.596.881,00
3,42%
Belanja Barang Non Operasional
Rp
166.320.648.369,00
Rp
7.364.164.366,00
225,85%
Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan
Rp
46.514.068.452,00
Rp
28.778.893.637,00
16,16%
Rp
64.893.462.675,00
Rp
55.893.268.054,00
11,61%
Rp
70.055.575.976,00
Rp
42.840.907.852,00
16,35%
Jumlah
Rp
455.777.565.118,00
Rp
450.910.830.790,00
10,11%
Belanja Modal Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut: Uraian
31-Des-08
31-Des-07
% naik/(turun)
Belanja Modal Tanah
Rp
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp
162.614.626.738,00
Rp
215.988.053.660,00
7,53%
Rp
166.371.985.716,00
Rp
283.209.148.437,00
5,87%
1.271.924.400,00 Rp
366.593.400,00
34,70%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Fisik Lainnya
Jumlah
Rp
-
Rp
10.278.969.039,00
0,00%
Rp
2.668.171.109,00 Rp
24.837.332.161,00
1,07%
Rp
332.926.707.963,00 Rp
534.680.096.697,00
6,23%
Halaman 17 dari 26
Catatan Penting Lainnya
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA Contoh : • Memberikan penjelasan apabila ada pemotongan anggaran atau keterlambatan penerimaan dokumen revisi.yang berdampak pada pelaksanaan dan atau pelaporan. • Mencantumkan dan menjelaskan realisasi pendapatan hibah yang belum dicantumkan dalam DIPA baik berupa uang maupun barang, nomor rekening serta perlakuan terhadap sisa anggaran maupun jasa giro yang menampung dana hibah tersebut.
Halaman 18 dari 26
C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA C.1. PENJELASAN UMUM NERACA Menjelaskan Posisi Neraca secara umum untuk aset, kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2008. Komposisi Neraca per 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut :
Uraian
Aset Kewajiban Ekuitas Dana
31-Des-08
Kenaikan/ (penurunan)
31-Des-07
Rp
11.881.576.343.738,00
Rp
8.819.591.752.585,88
Rp
-
Rp
7.259.286.816,00
Rp
6.407.595.073,00
Rp
-
Rp
11.874.317.056.922,00
Rp
8.813.184.157.512,88
Rp
-
Jumlah Aset per 31 Desember 2008 sebesar Rp11.881.576.343.738,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp18.436.593.266,00 dan Aset Tetap sebesar Rp4.153.583.449.725,00 Aset Lainnya sebesar Rp7.709.556.300.747,00 Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2008 sebesar Rp7.259.286.816,00 merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp7.259.286.816,00. Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2008 sebesar Rp11.874.317.056.922,00 terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp11.177.306.450,00 dan ekuitas dana investasi sebesar Rp11.863.139.750.472,00. Grafik komposisi neraca dapat disajikan seperti contoh dibawah ini
Grafik. Komposisi Neraca 14,000,000,000,000 12,000,000,000,000 10,000,000,000,000
11,874,317,0 56,922
11,881,576,3 43,738
8,819,591,75 2,586
8,813,184,15 7,512
) n a 8,000,000,000,000 ta u j m 6,000,000,000,000 la a d ( 4,000,000,000,000
2008 2007
2,000,000,000,000
6,4 07,595,07 7,259,286 ,81 3 6
0 Aset
Kewajiban
Ekuitas Dana
Halaman 19 dari 26
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca C.2.1. Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerima
C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2008 sebesar Rp4.427.388.704,00 Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per-eselon I adalah sebagai berikut : Kode
Uraian Eselon I
00601
JAMBIN
31-Des-08 Rp
31-Des-07
7.259.286.816,00
6.407.595.073,00
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
-
Rp
Rp Total
Rp
Rp
Rp
7.259.286.816,00 Rp
6.407.595.073,00
C.2.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan Besarnya Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2008 Rp0,00 Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan per-eselon I adalah sebagai berikut : Kode
Uraian Eselon I
00601
JAMBIN
Total
31-Des-08
31-Des-07
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
C.2.1.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tagihan BL TGR Rp165.712.027,00
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Nilai Tagihan Tututan Perbendaharaan (TP) per 31 Desember 2008 sebesar Rp74.712.027,00 dan Nilai Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2008 sebesar Rp91.000.000,00.
Persediaan Rp11.177.306.450,00
C.2.1.8 Persediaan Nilai persediaan per 31 Desember 2008 sebesar Rp11.177.306.450,00 terdiri dari laporan persediaan dari Aplikasi sebesar Rp0,00 dan manual sebesar Rp0,00. Ada barang persediaan yang laporannya dicatat secara manual, dikarenakan kode barang persediaan tersebut belum terdapat pada aplikasi persediaan (PMK 97).
Halaman 20 dari 26
Aset Tetap Rp4.148.800.151.225
C.2.2. Aset Tetap Laporan Keuangan Per 31 Desember 2007 dengan Saldo Awal 1 Januari 2008 tidak sama sehingga terjadi perbedaan saldo awal. Koreksi Saldo Awal disebabkan karena : 1. Dalam tahun 2007 sebagian satker masih manual, dan data yang dikirim hanya berupa data tahun berjalan 2. Terdapat Satker yang sebelumnya tidak melaporkan Laporan BMN dan baru melaporkannya pada semester 1 tahun 2008. Dalam tabel aset tetap terdapat uraian Akun Tidak Ada sebesar Rp1.216.701.500,00, hal ini disebabkan karena ada proses konversi dari sistem SABMN ke SIMAK-BMN tidak berhasil diterapkan oleh beberapa Satker. Posisi aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini : No.
Uraian
31-Des-08
Kenaikan / (penurunan)
31-Des-07
1
Tanah
Rp
717.759.328.950,00
Rp
135.696.809.583,00
18,91%
2
Peralatan dan Mesin
Rp
1.481.819.071.511,00
Rp
501.695.202.902,00
33,86% 26,25%
3
Gedung dan Bangunan
Rp
1.250.082.764.274,00
Rp
328.096.366.984,00
4
Jalan dan Jembatan
Rp
5.107.687.618,00
Rp
6.070.833,00
0,12%
5
Irigasi dan Jaringan
Rp
4.389.889.613,00
Rp
3.790.608.061,00
86,35%
6
Aset Tetap Lainnya
Rp
629.723.795.623,00
Rp
11.138.204.342,00
1,77%
7
KDP
Rp
64.700.912.136,00
Rp
234.400.032.733,00
362,28%
8
Akun Tidak Ada
Rp
1.216.701.500,00
Rp
Jumlah
Rp
4.148.800.151.225,00
Rp
1.214.823.295.438,00
0,00% 29%
C.2.2.1 Tanah 31 Desember 2008 Rp717.759.328.950,00
31 Desember 2007
Kenaikan / (penurunan)
Rp135.696.809.583,00
18,91%
Saldo Tanah per 31 Desember 2008 sebesar Rp717.759.328.950,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 13.742.918 m2/Rp440.570.262.531,00 mutasi tambah 384.670 m2/Rp280.550.306.519,00 mutasi kurang 89.104 m2/ Rp3.361.240.100,00. Mutasi tambah tanah tersebut meliputi: -
Penambahan Saldo awal Pembelian Transfer masuk Hibah masuk Penyelesaian Pembangunan Pengembangan Nilai aset Koreksi Tim penertiban aset Koreksi Pencatatan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
25.408.690.604,00 20.000.000,00 5.680.000.000,00 960.000.000,00 175.685.000,00 36.000.000,00 79.905.829.292,00 168.364.101.623,00
Halaman 21 dari 26
Mutasi kurang tanah tersebut meliputi: -
Penghapusan Reklasifikasi keluar Koreksi Nilai/Kuantitas Koreksi pencatatan
Rp Rp Rp Rp
40.000.000,00 239.837.600,00 3.070.480.000,00 10.922.500,00
C.2.2.2 Peralatan dan Mesin Posisi Perbandingan Peralatan dan Mesin 31-Des-08 Rp
Kenaikan / (penurunan)
31-Des-07
1.481.819.071.511,00
Rp
501.695.202.902,00
33,86%
Penjelasan ada di CR-BMN
C.2.2.3 Gedung dan Bangunan 31-Des-08 Rp
Kenaikan / (penurunan)
31-Des-07
1.250.082.764.274,00
Rp
328.096.366.984,00
26,25%
Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.256.629.008.256,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 6.449 unit/ Rp1.010.664.421.869,00 mutasi tambah 449 unit/Rp259.771.259.880,00 mutasi kurang 61 unit/Rp13.806.673.493,00. Mutasi tambah Gedung dan Bangunan tersebut meliputi: Intrakomptabel -
Penambahan saldo awal Pembelian Penyelesaian Pembangunan Hibah masuk Transfer masuk Reklasifikasi Masuk Pengembangan Nilai aset Koreksi Nilai/Kuantitas Koreksi Nilai tim penertiban aset - Koreksi pencatatan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
129.142.533.428,00 180.924.000,00 7.234.313.650,00 15.000.000,00 2.313.706.059,00 354.546.284,00 16.982.026.137,00 0,00 32.277.763.375,00
Ekstrakomptabel Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
22.496.550,00 1.528.246,00 29.571.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.688.095.464,00 295.804.000,00
64.842.789.837,00 Rp
0,00
Mutasi kurang Gedung dan Bangunan tersebut meliputi: Intrakomptabel Ekstrakomptabel -
Penghapusan Pengurangan aset Reklasifikasi keluar Koreksi pencatatan Koreksi pencatatan nilai/kuantitas
Rp Rp Rp Rp Rp
108.956.200,00 1.779.096.000,00 141.098.684,00 8.066.982.607,00 0,00
Rp Rp Rp Rp Rp
0,00 0,00 0,00 3.709.360.002,00 1.180.000,00
Halaman 22 dari 26
C.2.2.4 Jalan dan Jembatan 31-Des-08 Rp
5.107.687.618,00
31-Des-07 Rp
Kenaikan / (penurunan)
6.070.833,00
0,12%
Saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp5.107.687.618,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 230 unit/ Rp1.397.166.118,00 mutasi tambah 4197 unit/ Rp3.770.521.500,00 mutasi kurang 870 unit/Rp60.000.000,00. Mutasi tambah tersebut meliputi:
-
Penambahan saldo awal Pembelian Penyelesaian Pembangunan
Rp Rp Rp
Intrakomptabel 3.016.539.500,00 39.230.000,00 714.752.000,00
Ekstrakomptabel Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00
Rp
Intrakomptabel Ekstrakomptabel 60.000.000,00 Rp 0,00
Mutasi kurang tersebut meliputi:
-
Reklasifikasi Keluar
C.2.2.5 Irigasi dan Jaringan 31-Des-08 Rp
4.389.889.613
31-Des-07 Rp
Kenaikan / (penurunan)
3.790.608.061
86,35%
Saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp4.389.889.613,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 205 unit/ Rp2.311.491.513,00 mutasi tambah 8 unit/ Rp2.078.398.100,00 mutasi kurang 0 unit/ Mutasi tambah tersebut meliputi:
-
Penambahan saldo awal Pembelian
Rp Rp
Intrakomptabel Ekstrakomptabel 1.784.991.100,00 Rp. 0,00 293.407.000,00 Rp 0,00
Saldo pada Kementerian Negara/Lembaga/Eselon I/Satuan Kerja Kejaksaan Agung RI per 31 Desember 2008 sebesar Rp977.899.000,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 69 unit/ Rp723.395.000,00 mutasi tambah 101 unit/ Rp254.504.000,00 mutasi kurang 0 unit/
Mutasi tambah tersebut meliputi:
-
Penambahan saldo awal Pembelian Transfer masuk
Rp Rp Rp
Intrakomptabel 23.300.000,00 227.454.000,00 3.750.000,00
Ekstrakomptabel Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00
Halaman 23 dari 26
C.2.2.6 Aset Tetap Lainnya 31-Des-08 Rp
623.723.795.623,00
31-Des-07
Kenaikan / (penurunan)
Rp 11.138.204.342,00
1,79%
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2008 sebesar Rp629.733.009.908,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 137.191 buah/Rp627.719.143.943,00 mutasi tambah 2.236 buah /Rp2.236.181.680,00 mutasi kurang 22 buah/ Rp222.315.715,00.
Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:
-
Penambahan saldo awal Pembelian Transfer masuk Koreksi pencatatan
Intrakomptabel 490.198.496,00 1.648.677.383,00 43.857.087,00 52.636.714,00
Rp Rp Rp Rp
Ekstrakomptabel Rp 812.000,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00
Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi: Intrakomptabel -
Reklasifikasi keluar Koreksi Nilai Tim penertiban aset Koreksi pencatatan nilai Penghapusan Koreksi pencatatan
Rp Rp Rp Rp Rp
101.700.000,00 150.000,00 23.816.286,00 44.000.000,00 52.636.714,00
Ekstrakomptabel Rp Rp Rp Rp Rp
0,00 0,00 12.715,00 0,00 0,00
C.2.2.7 Konstruksi Dalam Pengerjaan 31-Des-08 Rp64.700.912.136,00
31-Des-07 Rp234.400.032.733,00
Kenaikan / (penurunan)
362,28%
Disamping aset tetap yang tertuang dalam Laporan BMN pada tanggal 31 Desember 2008 juga menguasai sejumlah aset tetap berbentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp64.700.912.136,00 berupa gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut: Saldo awal Penambahan KDP yang menjadi aset definitif Saldo per 31 Desember 2008
Aset Lainnya
Rp Rp Rp Rp
0,00 72.169.895.836,00 7.468.983.700,00 64.700.912.136,00
C.2.3. Aset Lainnya C.2.3.2 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tuntutan Perbendaharaan sebesar Rp74.712.027,00 dan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp91.000.000,00.
Halaman 24 dari 26
C.2.3.5 Aset Lain-lain Aset lain-lain yang tercata dalam Neraca Kejaksaan R.I. adalah data Uang Pengganti senilai Rp7.994.393.897.139,00. Untuk data selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran.
Kewajiban
C.2.4. Kewajiban Jangka Pendek C.2.4.1 Uang Muka dari KPPN Uang Muka Dari KPPN per 31 Desember 2008 sebesar Rp7.259.286.816,00. C.2.4.2 Pendapatan Yang Ditangguhkan Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2008 sebesar Rp0,00.
Ekuitas Dana Lancar
C.2.5. Ekuitas Dana Lancar C.2.5.1 Cadangan Piutang Cadangan Piutang per 31 Desember 2008 sebesar Rp0,00. C.2.5.2 Cadangan Persediaan Cadangan Persediaan per 31 Desember 2008 sebesar Rp11.177.306.450,00.
Ekuitas Dana Diinvestasikan
C.2.6. Ekuitas Dana Diinvestasikan C.2.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset tetap Rp4.153.583.449.725,00.
per
31
Desember
2008
sebesar
C.2.6.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Diinvestasikan dalam Aset lainnya per 31 Desember 2008 sebesar Rp7.709.556.300.747,00.
Catatan Lainnya
Penting
C.3 CATATAN PENTING LAINNYA <Menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan neraca, misal Rekeningrekening yang dikelola Kementerian Negara, Aset-aset yang bermasalah, Neraca BLU apakah sudah diintegrasikan dengan neraca kementerian negara/lembaga, Aset Eks Cina, Aset Bersejarah, Hambatan/kendala dalam penyusunan Laporan Keuangan baik yang disebabkan masalah internal maupun eksrternal, transaksi-transaksi yang belum /tidak dapat diinput dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Kementerian Negara/Lembaga>.
Halaman 25 dari 26
Pengungkapan Penting Lainnya
D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Daftar temuan dan tindak lanjutnya dilampirkan sebagaimana format terlampir D.2 REKENING PEMERINTAH A. Rekening yang dimiliki Kejaksan R.I sebanyak 628 rekening dengan jumlah saldo Rp128.836.120.072,34 (Seratus dua puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus duapuluh ribu tujuh puluh dua rupiah koma tiga puluh empat sen) dan US $ 13,457,516.78 ( tiga belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam belas dollar koma tujuh puluh delapan sen ) dengan rincian sebagai berikut : 1. Rekening Pengeluaran yang terdiri dari 542 rekening dengan jumlah saldo Rp98.307.856,79 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah koma tujuh puluh sembilan sen). 2. Rekening Penerimaan yang terdiri dari 15 rekening dengan jumlah saldo Rp0,00 (nol rupiah). 3. Rekening Lainnya yang terdiri dari 71 rekening dengan jumlah saldo Rp128.737.812.215,55 (seratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus duabelas ribu dua ratus limabelas rupiah koma lima puluh lima sen) dan US $ 13,457,516.78 (tiga belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam belas dollar koma tujuh puluh delapan sen). B. Rekening nomor 2020307 pada Bank BPD Aceh-Pusat belum diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2008 karena bukan merupakan rekening milik Kejaksaan Negeri Jantho tetapi merupakan rekening titipan tumpangan milik BPD Aceh Cabang Jantho yang di dalamnya terdapat uang titipan barang bukti perkara korupsi yang belum incracht sebesar Rp474.037.500,00 yang tidak berbunga dan tidak dikenai biaya administrasi sesuai dengan surat dari Bank BPD Aceh Nomor : 137/CJ.09/IV/2009 tanggal 16 April 2009.
D.3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN D.3.1. Barang Rampasan Barang rampasan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah ada nilai taksiran harga senilai Rp9.605.714.332,45. Barang rampasan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun belum mempunyai nilai taksiran harga (data terlampir) D.3.2. Dana Bantuan dari American Embassy Pengunaan Dana Bantuan American Embassy Jakarta, Departement of Justice (DOJ) Office of Overseas Proseculturial Developmen Assistance and Training (OPDAT) kepada Kejaksaan Agung RI pada tanggal 8 Juni 2006 sebesar Rp1.397.094.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk biaya perbaikan ruang kerja satuan tugas Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara telah direalisasikan sesuai dengan nomor SPM terlampir
Halaman 26 dari 26
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008
Nomor : 41b/HP/XIV/04/09 Tanggal : 30 April 2009
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI.................................................................................................................. 1 RESUME LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ......................... 2 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN......................................................................................................................... 4 A. TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN SPI TAHUN 2004, 2005, 2006 DAN 2007 .................................................................................................................. 4 B. TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TAHUN 2008 .......................................................................................................................... 4 1. Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan di Lingkungan Kejaksaan RI Belum Memadai................................................................................................ 4 2. Sisa Jasa Giro Sebesar Rp25.400.024,00 Belum Disetorkan ke Kas Negara dan Belum Diungkapkan Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)............................................................................................. 4 3. Pencatatan dan Pelaporan Akun Kas di Bendahara Pengeluaran Belum Memadai................................................................................................ 4 4. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Rampasan di Lingkungan Kejaksaan RI Belum Memadai ......................................................................... 4 5. Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Dalam Laporan Keuangan Kejaksaan RI Belum Memadai ......................................................................... 4 6. Pencatatan dan Pelaporan Tilang di Lingkungan Kejaksaan RI Belum Memadai................................................................................................ 4 7. Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Kejaksaan RI Belum Memadai............. 4 8. Pengelolaan dan Pelaporan Uang Pengganti Tidak Didukung oleh Sistem Pengendalian Intern yang Memadai...................................................... 4 9. Pemungutan Sewa Rumah Dinas Dalam Pengelolaan Kejaksaan Agung RI TA 2008 Belum Intensif dan Sebagian Besar Rumah Dinas Dihuni oleh Pihak yang Tidak Berhak.................................................... 4 10. Kejaksaan Agung Sebagai UAKPA, Kejati DKI Jakarta Sebagai UAPPA-W dan UAKPA Serta Lima Kejari di Lingkungan Kejati DKI Jakarta Sebagai UAKPA Belum Menyampaikan Hardcopy Laporan Keuangan yang Disertai Pernyataan Tanggung Jawab....................... 4 LAMPIRAN-LAMPIRAN
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 1 dari 61
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RESUME LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Kejaksaan Republik Indonesia (RI) melalui Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-415/C/C.5/02/2009 tanggal 27 Februari 2009 telah menyampaikan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2008 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Neraca Kejaksaan RI per 31 Desember 2008 dan 2007, Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan Catatan atas Laporan Keuangan. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2008 Nomor 41a/HP/XIV/04/09 tanggal 30 April 2009. Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI tersebut diatas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Kejaksaan RI untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk menyatakan pendapat atas sistem pengendalian intern. BPK menemukan masalah tertentu berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya yang merupakan kondisi yang dapat dilaporkan berdasarkan SPKN. Pokokpokok temuan kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut: 1. 2.
Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan di Lingkungan Kejaksaan RI Belum Memadai. Sisa Jasa Giro Sebesar Rp25.400.024,00 Belum Disetorkan ke Kas Negara dan Belum Diungkapkan Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 3. Pencatatan dan Pelaporan Akun Kas di Bendahara Pengeluaran Belum Memadai. 4. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Rampasan di Lingkungan Kejaksaan RI Belum Memadai. 5. Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Dalam Laporan Keuangan Kejaksaan RI Belum Memadai. 6. Pencatatan dan Pelaporan Tilang di Lingkungan Kejaksaan RI Belum Memadai. 7. Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Kejaksaan RI Belum Memadai. 8. Pengelolaan dan Pelaporan Uang Pengganti Tidak Didukung oleh Sistem Pengendalian Intern yang Memadai. 9. Pemungutan Sewa Rumah Dinas Dalam Pengelolaan Kejaksaan Agung RI TA 2008 Belum Intensif dan Sebagian Besar Rumah Dinas Dihuni oleh Pihak yang Tidak Berhak. 10. Kejaksaan Agung Sebagai UAKPA, Kejati DKI Jakarta Sebagai UAPPA-W dan UAKPA Serta Lima Kejari di Lingkungan Kejati DKI Jakarta Sebagai UAKPA
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 2 dari 61
Belum Menyampaikan Hardcopy Laporan Keuangan yang disertai Pernyataan Tanggung Jawab. Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Jaksa Agung agar menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pembinaan/Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus/Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara/Jaksa Agung Muda Pengawasan supaya: 1. 2.
3.
4. 5. 6. 7.
8.
9.
10. 11.
12. 13. 14.
Melakukan koordinasi dengan Departemen Keuangan terkait kelemahan sistem dan prosedur yang terkait dengan Modul Penerimaan Negara. Memberikan sosialisasi kepada satker di daerah agar jasa giro pada rekening bendahara pengeluaran segera disetor ke kas negara dan dilaporkan dalam LK masing-masing satker, sedangkan apabila belum disetorkan ke kas negara agar diungkapkan dalam CaLK. Memerintahkan Kepala Biro Keuangan untuk menginventarisir jumlah pengembaliam uang persediaan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran seluruh satker di lingkungan Kejaksaan RI pada awal tahun 2009. Selanjutnya mengoreksi saldo akun kas di bendahara pengeluaran posisi 31 Desember 2008 dan menyampaikan hasil inventarisasi tersebut ke BPK dilampiri dengan bukti-bukti pendukungnya antara lain rekening koran dan bukti setor (SSBP). Membuat juklak/juknis mengenai pencatatan barang rampasan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dhi SIMAK BMN. Melakukan koordinasi dengan DJKN terkait belum tersedianya tabel referensi persediaan barang rampasan dalam aplikasi SIMAK BMN. Melakukan koordinasi dengan Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) terkait penyimpanan barang rampasan di Rupbasan. Memberikan sosialisasi kepada seluruh bendahara barang dan petugas input SAI tentang pencatatan persediaan dan inventarisasi fisik terhadap persediaan yang harus dilakukan setiap akhir tahun. Membuat Surat Kesepakatan Bersama (SKB) lanjutan antara Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Polri, dan BRI untuk menyelesaikan permasalahan uang titipan pembayaran denda dan biaya tilang yang mengendap di kantor-kantor cabang BRI agar segera disetorkan ke Kas Negara. Melakukan rekonsiliasi rutin dan periodik antara Belanja Modal yang diselenggarakan oleh Kaur/Biro Keuangan dengan data Aset Tetap yang diselenggarakan oleh Kaur/Biro Perlengkapan. Berkoordinasi dengan DJKN untuk memasukkan hasil inventarisasi dan revaluasi didalam aplikasi SIMAK-BMN. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan tentang pegawai negeri kepada JAM Pidsus, Direktur UHEKSI, Kajati, dan Kajari yang lalai dalam menyusun SPI yang memadai atas pengelolaan tagihan uang pengganti di lingkungannya. Melakukan percepatan pengembangan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Sistem Informasi yang memadai dalam pengelolaan tagihan uang pengganti. Meningkatkan koordinasi dengan Departemen Keuangan untuk menyusun pedoman pencatatan transaksi uang pengganti. Menagih pembayaran sewa rumah dinas tahun 2008 kepada para penghuni yang belum melunasi kewajibannya dengan jumlah sebesar Rp90.462.096,00 dan menyetorkan ke Kas Negara. Selanjutnya bukti setor disampaikan kepada BPK-RI.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 3 dari 61
Permasalahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.
Jakarta, 30 April 2009 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Roes Nelly, Ak. Register Negara No. D-24.608
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 4 dari 61
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
A. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan SPI Tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007 Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun 2004 mengungkapkan adanya temuan pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak empat temuan dan telah ditindaklanjuti sebanyak dua temuan, sisanya dipantau karena masih dalam proses. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun 2005 mengungkapkan adanya temuan pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak sembilan temuan dan telah ditindaklanjuti sebanyak dua temuan, enam temuan masih dipantau karena masih dalam proses, sedangkan satu temuan belum ditindaklanjuti. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun 2006 mengungkapkan adanya temuan pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak sepuluh temuan dan telah ditindaklanjuti sebanyak empat temuan, empat temuan masih dipantau karena masih dalam proses, sedangkan dua temuan belum ditindaklanjuti. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun 2007 mengungkapkan adanya temuan pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak delapan temuan, seluruhnya belum ditindaklanjuti. Adapun rincian hasil pemantauan atas tindak lanjut dituangkan dalam Lampiran 1.
B. Temuan Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal Tahun 2008 1. Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan di Lingkungan Kejaksaan RI Belum Memadai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam LRA Kejaksaan RI Tahun 2008 sebesar Rp168.234.795.077,00. PNBP Kejaksaan RI antara lain berasal dari hasil penjualan (pelelangan) barang rampasan, denda tilang, biaya perkara, denda dan uang pengganti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Atas penerimaan negara yang diterimanya, Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) setiap satker di lingkungan Kejaksaan RI akan melakukan penyetoran ke Kas Negara melalui bank persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). SSBP yang telah divalidasi oleh bank persepsi merupakan dokumen sumber pencatatan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen sumber pencatatan pendapatan, laporan pendapatan dan hasil wawancara dengan petugas SAI pada Kejati NAD, Kejati Jawa Barat, Kejati DI Yogyakarta, Kejati Sulawesi Utara, Kejati DKI Jakarta, Kejari Banda Aceh, Kejari Jantho, Kejari Sigli, Kejari Kuala Simpang, Kejari Bandung, Kejari Bale Bandung, Kejari Garut, Kejari Kuningan, Kejari Sumber, Kejari Cirebon, Kejari Indramayu, Kejari Purwakarta, Kejari Bekasi, Kejari Cikarang, Kejari Yogyakarta, Kejari Sleman, Kejari Bantul, Kejari Wates, Kejari Wonosari, Kejari Manado, Kejari Amurang, Kejari Bitung, Kejari Tondano, Kejari Tomohon, Kejari Jakarta Pusat, Kejari Jakarta Barat, Kejari Jakarta Utara, Kejari Jakarta Timur dan Kejari Jakarta Selatan diketahui hal-hal sebagai berikut:
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 5 dari 61
a. Belum sepenuhnya dilakukan rekonsiliasi untuk Pendapatan antara Kejaksaan RI dan Departemen Keuangan. Hal ini terjadi karena masih terdapat kelemahan dalam Modul Penerimaan Negara (MPN) yang dapat menerima setoran pajak/bukan pajak di setiap bank persepsi yang telah ditunjuk walaupun tanpa keterangan siapa yang melakukan penyetoran. Jika dalam lampiran SSBP yang dikirimkan oleh bank persepsi kepada KPPN tidak lengkap informasi tentang Satker maupun Kode Satker yang melakukan penyetoran, maka KPPN tidak akan bisa melakukan input dalam Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang mengakibatkan laporan pendapatan yang dihasilkan oleh aplikasi SAU tidak bisa dijadikan dasar untuk rekonsiliasi dengan laporan yang dihasilkan dari aplikasi SAI. Selain itu, rekonsiliasi pendapatan tidak bisa dilakukan apabila penyetoran pendapatan dilakukan pada bank persepsi yang bukan merupakan pasangan dari KPPN yang menjadi mitra satker/Kejaksaan Negeri. Rekonsiliasi realisasi pendapatan antara Kejari dengan KPPN belum dilakukan secara cermat. Apabila terdapat selisih antara realisasi pendapatan yang dicatat di Kejari dengan yang dicatat di KPPN biasanya tidak segera dicari penyebabnya dan tidak segera diselesaikan karena KPPN lebih memperhatikan perbedaan yang terjadi pada realisasi anggaran belanja. b. Keterlambatan penyampaian laporan berjenjang dari tingkat UAKPA ke UAPPA-W ke UAPA yang akan mengkompilasi dan menyusun laporan keuangan Kejaksaan RI. Hal ini antara lain disebabkan tidak adanya sangsi atau teguran yang diberikan apabila laporan realisasi anggaran pendapatan terlambat atau tidak disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung RI. KPPN juga tidak pernah menegur apabila Satker/Kejari tidak membuat laporan realiasi anggaran pendapatan dan tidak melakukan rekonsiliasi laporan realisasi pendapatan. Sehingga petugas SAI hanya berkonsentrasi untuk menyelesaikan laporan realisasi belanja. c. Bagian Pendapatan dan Perbendaharaan (Pathara) Biro Keuangan setiap bulan juga menyusun Laporan Pendapatan Kejaksaan Agung RI. Laporan ini merupakan hasil kompilasi laporan bulanan pendapatan yang dikirimkan oleh Kejari/Kejati dengan dilampiri oleh SSBP. Namun laporan yang dihasilkan juga tidak dapat diyakini keakuratannya karena memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut: 1) Dasar penginputan adalah SSBP foto copy yang kadang-kadang tidak jelas dibaca sehingga rawan akan kesalahan input. 2) Pengiriman laporan dari Kejari/Kejati berupa hard copy melalui pos sehingga sering terjadi keterlambatan. 3) Kejari mengirimkan laporan bulanan hasil dinas Kejaksaan/laporan bulanan PNBP kepada Kejati dan Kejati merangkumnya untuk dikirimkan ke Kejaksaan Agung dhi. Bagian Pathara. Tetapi karena tidak ada sanksi terhadap Kejati dan Kejari jika terlambat/tidak mengirim laporan ini kepada Bagian Pathara maka bagian Pathara hanya merangkum laporan bulanan hasil dinas Kejaksaan/laporan bulanan PNBP dari Kejati dan Kejati yang mengirimkan saja.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 6 dari 61
4) Pencatatan didasarkan pada saat SSBP diterima, bukan tanggal penyetoran, sehingga sering terjadi kesalahan periode pengakuan pendapatan. Hasil perbandingan antara jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh SAI di Bagian Verifikasi dan Pembukuan dan yang dilaporkan oleh Bagian Pathara untuk TA 2008 menunjukkan adanya perbedaan saldo yang signifikan yaitu sebesar Rp57.824.405.911,00. Tabel perbandingan per Mata Anggaran Penerimaan (MAP) antara dua laporan tersebut adalah sebagai berikut: MAP
PENCATATAN MENURUT
Nama MAP
423114
Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/
423117
Pendapatan
SELISIH
SAI
PATHARA
62.423.071.492
37.991.291.185
24.431.780.307
43.418.650
3.042.750
40.375.900
Rampasan dan Harta Peninggalan Penjualan
Dokumen-
dokumen Pelelangan 423119
Pendapatan Penjualan Lainnya
25.116.000
-
25.116.000
423121
Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung,
38.494.070
1.169.100
37.324.970
Kendaraan
14.078.500
9.202.000
4.876.500
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya
260.994.200
107.208.100
153.786.100
873.059.125
526.800.113
346.259.012
250.000
-
250.000
26.400.000
1.679.344
24.720.656
313.492.314
80.989.068
232.503.246
Bangunan, dan Tanah 423122
Pendapatan
Penjualan
Bermotor 423129
yang Berlebih/ Rusak/Dihapuskan 423141
Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri
423142
Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang
423149
Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya
423221
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
423291
Pendapatan Jasa Lainnya
14.650.227
423319
Pendapatan Bunga Lainnya
423414
Pendapatan Hasil Denda/Tilang dan
14.650.227
301.330
301.330
79.998.759.076
54.144.418.294
25.854.340.782
sebagainya 423415
Pendapatan Ongkos perkara
2.220.176.656
1.404.063.381
816.113.275
423419
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
2.941.821.689
1.087.348.015
1.854.473.674
4.266.957.643
1.727.304.300
2.539.653.343
13.777.139.526
12.890.601.944
886.537.582
116.415.848
21.534.023
94.881.825
251.486.576
195.454.753
56.031.823
Lainnya 423611
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi
423614
Penerimaan Uang pengganti tindak
yang Telah Ditetapkan Pengadilan pidana korupsi yang telah ditetapkan di pengadilan 423752
Pendapatan
Denda
Keterlambatan
Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 423911
Penerimaan Kembali Pegawai Pusat TAYL
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 7 dari 61
MAP
PENCATATAN MENURUT
Nama MAP
SAI 423913
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya
423922
Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas
SELISIH
PATHARA
191.306.195
56.278.561
135.027.634
149.065.056
139.592.236
9.472.820
64.377.226
9.042.399
55.334.827
223.963.678
13.369.600
210.594.078
168.234.795.077
110.410.389.166
57.824.405.911
RM TAYL Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara 423991
Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji
423999
Pendapatan Anggaran Lain-lain JUMLAH
Dari tabel tersebut terlihat bahwa terjadi perbedaan pelaporan saldo untuk setiap MAP. Memperhatikan kelemahan dan permasalahan yang ditemukan diatas, maka tim BPK RI tidak dapat meyakini kewajaran penyajian saldo pendapatan pada Kejaksaan RI. d. Penggunaan beberapa Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) pada Kejati NAD, Kejari Jantho, dan Kejari Jakarta Selatan masih berdasarkan Bagan Perkiraan Standar (BPS), padahal Kode MAP tersebut sudah mengalami perubahan dan menjadi Kode MAP instansi lain. Seharusnya penentuan Kode MAP Kejaksaan RI berdasarkan kepada Bagan Akun Standar (BAS). No
Satker
Kode MAP
Saldo 31-12-2008
Nama MAP
1.
Kejari Jantho
423215
Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/ Pemeriksaan
50.000
2.
Kejati NAD (Wilayah)
423215
Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/ Pemeriksaan
450.000
423413
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)
86.800
423411
Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan
80.000
423412
Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan
1.744.000
423413
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)
5.500
3.
Kejari Jakarta Selatan
Jumlah
2.416.300
e. Pendapatan yang mempergunakan mata uang asing selain rupiah (IDR) tidak bisa diinput dalam aplikasi SAI. Hal ini ditemukan pada Kejari Jakarta Selatan yang menerima pembayaran uang pengganti sebesar US$ 18.000.000,00 dan sudah disetorkan ke kas negara melalui aplikasi transfer Bank Mandiri dengan nomor validasi 10100-1010063-1010004-112 tanggal 5 September 2008. f.
BPK-RI
Terdapat perbedaan pencatatan realisasi pendapatan antara Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung. Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan realisasi pendapatan yang terdapat dalam Laporan SAI Kejari dengan realisasi pendapatan yang ada pada sistem SAI Kejari yang ada LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 8 dari 61
pada tingkat Wilayah/Kejati dan dengan realisasi pendapatan yang ada pada sistem SAI Kejari yang ada pada tingkat Pusat/Kejagung pada tanggal 31 Desember 2008. Hasil pemeriksaan terhadap sampel pada Kejati, Kejari dan Kejagung seperti tersebut diatas menunjukkan bahwa terjadi perbedaan angka realisasi anggaran pendapatan antara Kejari, Kejati, dan Kejagung seperti terlihat pada tabel berikut ini: Saldo 31 Desember 2008 No
Kejari Saldo Kejari
1
Saldo Kejari di Kejati
Saldo Kejari di Kejagung
Selisih Kejari dgn Kejati
Selisih Kejari dgn Kejagung
1
2 Bale Bandung
3 400.580.595
4 380.960.728
5 611.111.300
6=3-4 19.619.867
7=3-5 (210.530.705)
2
Kuningan
100.651.410
100.213.910
149.183.020
437.500
(48.531.610)
3
Banda Aceh
305.969.352
304.492.552
424.915.702
1.476.800
(118.946.350)
4
Cikarang
413.800.000
315.821.500
824.670.000
97.978.500
(410.870.000)
5
Jantho
124.680.272
363.914.792
138.017.772
(239.234.520)
(13.337.500)
6
Bandung
1.266.656.578
1.267.044.103
2.362.488.215
(387.525)
(1.095.831.637)
7
Jakarta Timur
2.736.572.600
2.684.239.600
4.736.669.200
52.333.000
(2.000.096.600)
8
Jakarta Barat
1.196.885.704
761.398.192
1.650.886.254
435.487.512
(454.000.550)
g. Terdapat perbedaan pencatatan antara laporan realisasi anggaran pendapatan yang dicatat dalam SAI dengan laporan bulanan hasil dinas kejaksaan yang dikelola oleh bendahara penerima, keduanya menggunakan dokumen sumber yang sama (SSBP) dan potongan SPM/SP2D. No 1.
BPK-RI
Satker
Saldo Lapbul Hasil Dinas Kejaksaan
Saldo SAI
Kejari Jakarta Selatan
2.950.172.360
Selisih
3.589.470.860
(639.298.500)
USD18.000.000
(USD18.000.000)
2.
Kejari Jakarta Barat
1.196.885.704
2.362.612.596
(1.165.726.892)
3.
Kejari Jakarta Utara
3.357.855.167
3.587.471.906
(229.616.739)
4.
Kejari Jakarta Pusat
20.638.380
*)
12.840.372.133
(12.819.733.753)
5.
Kejari Jantho
124.680.272
117.486.080
7.194.192
6.
Kejari Sigli
46.976.754
46.743.500
233.254
7.
Kejari Kuala Simpang
391.907.428
682.860.000
(290.952.572)
8.
Kejati NAD (Satker)
44.295.424
14.322.016
29.973.408
9.
Kejari Banda Aceh
305.969.352
459.574.850
(153.605.498)
10.
Kejari Bekasi
2.434.881.582
2.436.953.682
(2.072.100)
11.
Kejari Indramayu
271.832.100
270.986.155
845.945
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 9 dari 61
No
Satker
Saldo SAI
Saldo Lapbul Hasil Dinas Kejaksaan
Selisih
12.
Kejari Bandung
1.263.122.978
1.265.967.578
(2.844.600)
13.
Kejari Cirebon
1.715.419.700
1.714.820.800
598.900
14.
Kejari Purwakarta
525.033.337
524.976.548
56.789
15.
Kejari Bale Bandung
210.875.705
488.696.495
(277.820.790)
16.
Kejari Kuningan
100.651.410
105.212.080
(4.560.670)
17.
Kejagung (SAKPA)
143.197.238
43.175.915
100.021.323
18.
Kejagung RI (SAPA)
153.631.303.971
110.410.389.166
43.220.914.805
Keterangan :
*)
RI
Angka diperoleh dari LRA Pendapatan Kejari Jakarta Pusat yang ada di Kejati DKI
Jakarta.
h. Terdapat PNBP yang sudah disetor ke kas negara, namun belum diinput dalam SAI, yaitu: No 1
2
Satker Kejati Jabar
Kejari Bale Bandung
Uraian Setoran rumah dinas satker Kejati Jabar
773.275
Pengembalian Pembayaran Tunjangan Kompensasi Tenaga Kerja Sandi dari Gaji ke-13 satker Kejati Jabar
440.000
Setoran Denda Verstek Denda Tipiring Denda Biasa
3
Kejari Kuningan
Jumlah (Rp)
3.090.000 685.000 2.100.000
Setoran Biaya Perkara
177.500
Setoran Denda Tilang
3.217.500
Biaya Perkara
169.500
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat pada Bagian Kedua tentang Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara menetapkan antara lain : 1) KPPN melakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dengan seluruh satuan kerja di wilayah kerjanya. 2) Kanwil Ditjen PBN melakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dengan UAPPA-W di wilayah kerjanya. 3) Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) melakukan rekonsiliasi data dengan UAPA.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 10 dari 61
b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat pasal 1 nomor urut 44 antara lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan – Kerangka Konseptual menetapkan bahwa basis akuntansi untuk pengakuan Pendapatan adalah basis kas. Hal ini berarti pendapatan diakui atau dicatat pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat: 1) Pasal 20 Ayat 8 menyatakan UAKPA menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap bulan kepada UAPPA-W/UAPPA-E1. 2) Pasal 21: a) Ayat 1 menyatakan UAPPA-W melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAKPA di wilayah kerjanya termasuk Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. b) Ayat 5 menyatakan UAPPA-W wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada UAPPA-E1 setiap bulan. 3) Pasal 22: a) Ayat 1 menyatakan UAPPA-E1 melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya termasuk laporan keuangan UAPPA-W Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, laporan keuangan UAKPA yang langsung berada dibawah UAPPA-E1, dan Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. b) Ayat 2 menyatakan UAPPA-E1 menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. c) Ayat 6 menyatakan UAPPA-E1 menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPPA-E1 beserta ADK kepada UAPA setiap bulan. 4) Pasal 23: a) Ayat 1 menyatakan UAPA melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-E1 termasuk laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 11 dari 61
b) Ayat 2 menyatakan UAPA menyusun laporan keuangan tingkat UAPA berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Hal tersebut mengakibatkan kewajaran penyajian saldo realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan RI TA 2008 sebesar Rp168.234.795.077,00 tidak dapat diyakini. Hal tersebut disebabkan: a. Masih lemahnya komitmen dan pengawasan para kepala satuan kerja selaku kepala entitas akuntansi untuk memastikan keakuratan laporan keuangan dhi. LRA sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN di lingkungan masingmasing. b. Kelemahan sistem dan prosedur yang terkait dengan Modul Penerimaan Negara yang dibuat oleh Departemen Keuangan. c. Kuantitas dan kualitas SDM yang terkait dengan fungsi pencatatan dan pelaporan pendapatan masih belum memadai. Atas permasalahan tersebut Kejaksaan RI menjelaskan bahwa Bagian Verifikasi dan Pembukuan bersama dengan Bagian Pendapatan dan Perbendaharaan akan melakukan sosialisasi tentang pelaporan keuangan kepada seluruh satuan kerja di setiap Kejaksaan Tinggi. BPK-RI menyarankan agar Jaksa Agung menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pembinaan: a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan tentang pegawai negeri kepada para kepala satuan kerja yang kurang memiliki komitmen dalam memastikan keakuratan laporan keuangan dhi. LRA. b. Melakukan koordinasi dengan Departemen Keuangan terkait kelemahan sistem dan prosedur yang terkait dengan Modul Penerimaan Negara. c. Melakukan perekrutan SDM bidang akuntansi dan melaksanakan pelatihan pencatatan serta pelaporan pendapatan bagi pegawai terkait. 2. Sisa Jasa Giro Sebesar Rp25.400.024,00 Belum Disetorkan ke Kas Negara dan Belum Diungkapkan Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dalam kegiatan pengelolaan keuangan negara, bendahara pengeluaran setiap satuan kerja menggunakan jasa perbankan berupa rekening giro pada bank persepsi sebagai sarana dalam menyimpan uang persediaan yang diperoleh dari Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dhi. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sebelum digunakan untuk kegiatan belanja. Atas penggunaan jasa perbankan tersebut pemilik rekening dibebankan biaya-biaya sesuai ketentuan perbankan dan juga memperoleh jasa perbankan berupa jasa giro dengan perhitungan tertentu sesuai ketentuan bank persepsi yang bersangkutan. Terhadap saldo jasa giro yang masih terdapat dalam rekening tersebut bendahara seharusnya menyetorkan ke kas negara sebagai Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) dengan Mata Anggaran Penerimaan 423221.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 12 dari 61
Kejaksaan RI melaporkan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) selama tahun 2008 dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp313.492.314,00. Hasil pemeriksaan uji petik atas Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada Kejati DKI Jakarta, Kejati NAD, Kejati DI Yogyakarta, Kejati Jawa Barat, Kejati Sulawesi Utara, dan Instansi Pusat Kejaksaan Agung RI menunjukkan hal-hal sebagai sebagai berikut: a. Terdapat Jasa Giro TA 2008 dari rekening yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran pada Kejati DKI Jakarta, Kejari Jakarta Timur, Kejari Sleman dan Pusdiklat Kejaksaan RI yang disetor pada bulan Januari 2009 dan tidak diungkapkan dalam CaLK sebesar Rp4.568.754,00. b. Terdapat saldo jasa giro pada rekening Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun 2008 pada Kejati Manado, Kejati DKI Jakarta, Kejari Yogyakarta, Kejari Wates, Kejari Manado, Kejari Bitung, Kejari Amurang, Kejari Garut, Kejari Indramayu, Kejari Kuala Simpang, dan Komisi Kejaksaan yang belum disetor ke kas negara dan belum diungkapkan dalam CALK sebesar Rp20.790.146,00. Rincian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp25.400.024,00 yang telah dan belum disetor sampai dengan saat pemeriksaan tim BPK RI berakhir pada tanggal 8 April 2009, yaitu: I.
Terlambat Disetor
No
Saldo Jasa Giro
1
Kejati DKI Jakarta
10-Jan-09
587.770,00
2
Kejari Jakarta Timur
06-Jan-09
121.436,00
3
Kejari Jakarta Timur
06-Jan-09
520.718,00
4
Kejari Sleman
21-Jan-09
1.884,00
5
Pusdiklat Kejaksaan
3.336.946,00
Total Terlambat Disetor
4.568.754,00
II.
Belum Disetor
No
Satker
Tanggal Setor
Keterangan Disetor Awal Januari sehingga dilaporkan dalam SAI TA 2008 Disetor Awal Januari sehingga dilaporkan dalam SAI TA 2008 Disetor Awal Januari sehingga dilaporkan dalam SAI TA 2008 Disetor Awal Januari sehingga dilaporkan dalam SAI TA 2008 Disetor Awal Januari sehingga dilaporkan dalam SAI TA 2008
Saldo Jasa Giro
Saldo Rekening Pengeluaran Saldo Rekening Pengeluaran Saldo Rekening Pengeluaran
5.486.000,00
2
Kejari Indramayu
9.907.000,00
3
Kejari Kuala Simpang
4
Kejari Yogyakarta
5
Kejari Wates
6
Kejati Manado
7
Kejari Bitung
40.119,00
Belum disetor ke Kas Negara
8
Kejari Amurang
9.549,00
Belum disetor ke Kas Negara
9
Kejari Menado
51.514,00
Belum disetor ke Kas Negara
587.770,00
Belum disetor ke Kas Negara
Kejati DKI Jakarta
5.930,00
tidak tidak tidak
Bendahara Bendahara
Belum disetor ke Kas Negara
43.729,00
Belum disetor ke Kas Negara
1.295.647,00
Belum disetor ke Kas Negara
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
tidak
Bendahara
Kejari Garut
108.012,00
tidak
Keterangan
1
10
BPK-RI
Tanggal Setor
Satker
Halaman 13 dari 61
II.
Belum Disetor
No
Satker
11
Tanggal Setor
Komisi Kejaksaan
Saldo Jasa Giro 3.296.000,00
Total Belum Disetor
Keterangan Saldo Rekening Pengeluaran
Bendahara
20.831.270,00
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: 1) Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pendapatan negara pada departemen/lembaga wajib disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening Kas Negara. 2) Pasal 20: a) Ayat (1) Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang negara wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah, atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. b) Ayat (2) Bendaharawan penerima/penyetor berkala wajib menyetor/melimpahkan seluruh penerimaan negara yang telah dipungutnya ke rekening Kas Negara sekurang-kurangnya sekali seminggu. b. Lampiran VI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005, Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyebutkan bahwa CaLK menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain, pada butir (6) menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Hal tersebut mengakibatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan jasa giro di Kejaksaan RI masih belum memadai. Hal tersebut disebabkan: a. Para petugas SAI dan Bendahara Penerima pada Kejaksaan Negeri tidak cermat dalam melaporkan dan menyetorkan realisasi Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) tahun 2008 yang menjadi tanggung jawabnya. b. Kurangnya koordinasi antara Bendahara Pengeluaran selaku pemilik rekening dalam menginformasikan pendapatan jasa giro yang diterimanya kepada bendahara penerima yang berwenang untuk menyetorkan pendapatan yang diterima oleh suatu satker. Atas permasalahan tersebut Kejaksaan RI menjelaskan akan memberikan petunjuk kepada Kejati agar setiap adanya jasa giro yang diterima segera disetor
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 14 dari 61
ke kas negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002. Selanjutnya bukti setornya diserahkan kepada petugas SAI untuk dilaporkan ke dalam laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. BPK-RI menyarankan agar Jaksa Agung menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pembinaan memberikan sosialisasi kepada satker di daerah agar jasa giro pada rekening bendahara pengeluaran segera disetor ke kas negara dan dilaporkan dalam LK masing-masing satker, sedangkan apabila belum disetorkan ke kas negara agar diungkapkan dalam CaLK.
3. Pencatatan dan Pelaporan Akun Kas di Bendahara Pengeluaran Belum Memadai Akun Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun yang digunakan untuk mencatat saldo awal dan mutasi Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh satker. UP merupakan uang muka yang diserahkan oleh KPPN kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan anggaran. Mekanisme UP menggunakan sistem imprest fund (dana tetap), dimana jumlah dana UP di Bendahara Pengeluaran Kuasa Pengguna Anggaran akan tetap jumlahnya sepanjang tahun anggaran, dan pada akhir tahun anggaran sisa UP harus disetor kembali ke KPPN. Perubahan atau mutasi saldo akun ini diakibatkan oleh adanya penyediaan atau tambahan UP (mutasi tambah) dan adanya pengembalian atau setoran UP (mutasi kurang). Jurnal standar yang digunakan untuk mencatat saldo awal dan mutasi akun UP adalah sebagai berikut: a. Jurnal untuk membukukan saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran Dr. 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran
xxxx
Cr. 212311 Uang Muka dari KPPN
xxxx
b. Jurnal standar penyediaan UP atau tambahan UP Dr. Kas di Bendahara Pengeluaran
xxxx
Cr. Uang Muka dari KPPN
xxxx
c. Jurnal standar pengembalian/setoran UP Dr. Uang Muka dari KPPN Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran
xxxx xxxx
Saldo normal untuk akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada saat terjadi penambahan dicatat di debet sebesar penambahannya yaitu dengan diterbitkannya SP2D Dana Uang Persediaan (DUP) sebagai uang persediaan awal atau SP2D Tambahan Uang Persediaan (TUP) jika ada penambahan UP (MAK 825111). Sebaliknya, ketika terjadi pengurangan, akun ini dikredit sebesar pengurangannya, yaitu jika UP telah dibelanjakan, namun sudah tidak perlu diganti dan kemudian dipertanggunjawabkan dengan SP2D Nihil (MAP 815111).
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 15 dari 61
Selain itu, pengurangan dapat dilakukan dengan penyetoran sisa UP pada tahun berjalan (MAP 815111) atau pada awal tahun berikutnya sebagai pendapatan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu (MAP 815114). Dengan sistem imprest fund, setiap belanja yang dilakukan menggunakan UP dengan pertanggungjawaban SP2D Ganti Uang Persediaan (GU) tidak akan mempengaruhi akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Akun Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan di Neraca sebagai bagian dari pos Aset Lancar. Penyeimbang akun Kas di Bendahara Pengeluaran adalah akun Uang Muka dari KPPN yang disajikan di Neraca sebagai bagian dari pos Kewajiban Jangka Pendek. Saldo akun Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2008 yang tertera pada Neraca Kejaksaan RI senilai Rp7.259.286.816,00. Saldo ini merupakan akumulasi saldo UP yang ada di 498 satker (UAKPA) Kejaksaan RI di seluruh Indonesia, termasuk satker Instansi Pusat. Berdasarkan arsip data komputer (ADK) diketahui terdapat duplikasi 16 satker karena tercatat dalam 2 Kejati, 4 satker salah melakukan input kode wilayah, dan 1 satker lainnya belum teridentifikasi. Hasil pemeriksaan atas saldo dan mutasi transaksi akun Kas di Bendahara Pengeluaran dari aplikasi SAI di tingkat UAPA Kejaksaan Agung RI TA 2008 menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akhir tahun 2008 merupakan akumulasi saldo akhir tahun 2005 sebesar Rp4.203.173.461,00, tahun 2006 sebesar Rp5.156.349.903,00, dan tahun 2007 sebesar negatif Rp2.951.928.291,00, serta saldo akhir tahun 2008 sendiri sebesar Rp851.691.743,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2005, tahun 2006, dan tahun 2007 belum nihil. Seharusnya sisa uang persediaan telah disetor kembali ke KPPN pada akhir tahun sebagai penerimaan pengembalian uang persediaan dana rupiah (MAP 815111) dan jika tidak dilakukan dapat disetor pada awal tahun berikutnya sebagai penerimaan pengembalian uang persediaan tahun anggaran yang lalu (MAP 815114). Jika sisa uang persediaan tidak disetor akan menghambat pencairan uang persediaan tahun berjalan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), sehingga dapat dikatakan bahwa sebenarnya Kas di Bendahara Pengeluaran akhir tahun 2005, 2006, dan 2007 sudah nihil, namun belum dicatat sebagai penyetoran sisa kas di bendahara pengeluaran dalam aplikasi SAI. Apabila jurnal standar untuk UP seperti diuraikan diatas dikerjakan dan memperhatikan sistem imprest fund (dana tetap) yang diberlakukan dalam pengelolaan UP maka seharusnya akun UP tidak mungkin bersaldo negatif. Saldo akun UP negatif dapat terjadi karena: 1) Kelalaian petugas akuntansi untuk transfer data tahun yang lalu segera setelah melakukan instalasi ulang aplikasi SAKPA di awal tahun dapat menyebabkan saldo negatif apabila terdapat pengurangan kas di
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 16 dari 61
bendahara pengeluaran dengan pengembalian saldo UP dilakukan setelah lewat tahun anggaran. 2) Bendahara pengeluaran melakukan penyetoran kembali uang persediaan melalui SSBP yang jumlahnya lebih besar dari sisa uang persediaan pada akhir periode. b. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas arsip data komputer (ADK) kas di Bendahara Pengeluaran, diketahui bahwa untuk tahun 2008 Kejaksaan RI memperoleh uang persediaan sebesar Rp70.059.624.713,00 dengan rincian berasal dari dokumen sumber SP2D DUP sebesar Rp69.713.215.956,00 dan pencatatan diluar prosedur normal yaitu dengan jurnal penyesuaian neraca sebesar Rp346.408.757,00. Atas UP tersebut telah dipertanggungjawabkan dengan SP2D Nihil sebesar Rp66.449.839.853,00. Namun pencatatan atas pertanggungjawaban SP2D Nihil tersebut tidak semua menggunakan MAP 815111 karena sebesar Rp180.434.481,00 pertanggungjawaban SP2D Nihil dicatat dengan MAP 815114 (Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu). Berdasarkan ADK Kas di Bendahara Pengeluaran diketahui pula pada tahun 2008 Kejaksaan RI mengembalikan sisa UP yang tidak terpakai sebesar Rp2.758.093.117,00 dengan rincian MAP 815111 sebesar Rp2.385.679.333,00 dan MAP 815114 sebesar Rp372.413.784,00. Dengan kondisi penyelesaian SP2D Nihil yang salah MAP, maka Tim Pemeriksa juga tidak meyakini apakah setoran sisa dengan MAP 815111 memang merupakan sisa UP tahun berjalan dan MAP 815114 memang digunakan untuk menyetorkan sisa UP tahun anggaran yang lalu. c. Terdapat perbedaan saldo kas di Bendahara Pengeluaran antara pelaporan tingkat Kementerian/Lembaga pada Kejaksaan Agung (SAPA) dengan kondisi riil di satker yang diuji petik. Atas perbedaan ini pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara pasti, karena hanya melakukan kompilasi ADK dari daerah. Perbandingan pencatatan saldo kas bendahara pengeluaran Per 31 Desember 2008 antara Kejaksaan Agung RI (SAPA) dan Satker dirinci sebagai berikut: (dalam rupiah) No.
Satuan Kerja
I.
Pelaporan SAPA
Selisih
INSTANSI PUSAT 1
Kejaksaan Agung
-
(2.947.066.837)
2
Pusdiklat
-
17.434.875
(17.434.875)
3
Komisi Kejaksaan
581.096
22.090.395
(21.509.299)
581.096
(2.907.541.567)
2.908.122.663
Total II.
BPK-RI
Kondisi Satker
2.947.066.837
KEJATI DKI JAKARTA 1
Jakarta Pusat
-
13.648.488
(13.648.488)
2 3
Jakarta Selatan
-
140.636.500
(140.636.500)
Jakarta Barat
-
-
-
4
Jakarta Timur
-
1.794.000
(1.794.000)
5
Jakarta Utara
-
770.000
(770.000)
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 17 dari 61
(dalam rupiah) No.
Satuan Kerja 6
Pelaporan SAPA
Selisih
72.315
8.694.582
(8.622.267)
Total
72.315
165.543.570
(165.471.255)
III.
KEJATI JAWA BARAT 1
Bandung
-
-
-
2
Bale Bandung
-
-
-
3
Garut
-
(8.418.793)
8.418.793
4
Kuningan
-
16.283
(16.283)
5
Indramayu
-
-
-
6
Cirebon
-
(29.000)
29.000
7
Sumber
-
1.200.000
(1.200.000)
8
Purwakarta
-
-
-
9
Bekasi
-
-
-
10
Cikarang
-
-
-
11
Kejati JABAR
-
16.884.258
(16.884.258)
-
9.652.748
(9.652.748)
Total IV.
KEJATI NAD 1
Banda Aceh
-
4.845.744
(4.845.744)
2
Jantho
-
18.581.320
(18.581.320)
3
Sigli
-
211
(211)
4
Kuala Simpang
-
4.753.000
(4.753.000)
Kejati NAD
-
163.319.606
(163.319.606)
Total
-
191.499.881
(191.499.881)
60.245.688
(60.245.688)
5 V.
KEJATI DIY 1
Yogyakarta
-
2
Sleman
-
3
Bantul
-
17.000.030
(17.000.030)
4
Wonosari
-
-
-
5
Wates
-
-
-
6
Kejati DIY
-
22.853.550
(22.853.550)
-
100.099.268
(100.099.268)
Total VI.
KEJATI SULUT 1
Manado
-
22.421.429
(22.421.429) (30.705.845)
2
Bitung
-
30.705.845
3
Tondano
-
-
-
4
Tomohon
10.000.000
(443.937)
10.443.937
5
Amurang
-
12.500.000
(12.500.000)
6
Kejati SULUT
-
210.093.650
(210.093.650)
10.000.000
275.276.987
(265.276.987)
Total
BPK-RI
Kondisi Satker
Kejati DKI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 18 dari 61
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) no. 1 tentang Penyajian Laporan menetapkan antara lain bahwa pengukuran kas adalah sebesar nilai nominal. Oleh karena itu, saldo kas di Bendahara Pengeluaran tanggal 31 Desember 2008 harus sesuai dengan nominal kas yang ada pada tanggal tersebut. b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2008 Pasal 8 menyatakan Sisa dana UP tahun anggaran berkenaan yang masih berada pada Kas bendahara (baik tunai maupun yang masih ada dalam rekening bank/pos) oleh Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan harus disetorkan kembali ke Kas Negara pada Bank Persepsi/Pos Persepsi paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran. c. Dengan sistem imprest fund, saldo akun Kas di Bendahara Pengeluaran seharusnya tidak negatif. Hal tersebut mengakibatkan Saldo akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Kejaksaan RI per 31 Desember 2008 sebesar Rp7.259.286.816,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut disebabkan: a. Masih lemahnya komitmen kepala satuan kerja selaku kepala entitas akuntansi terhadap kewajaran penyajian laporan keuangannya dhi. akun Kas di Bendahara Pengeluaran. b. Petugas akuntansi di tingkat UAKPA belum sepenuhnya memahami langkahlangkah pada saat instalasi ulang aplikasi di awal tahun terutama yang berkaitan dengan input saldo awal akun-akun neraca. c. Tidak berjalannya prosedur verifikasi untuk menjamin semua informasi keuangan yang ditampilkan telah benar baik dari segi mata anggaran dan sesuai dengan peruntukannya. Atas permasalahan tersebut, Kejaksaan RI telah memberikan petunjuk kepada Kejati agar dalam menyusun laporan keuangan lebih berhati-hati/teliti sehingga hal-hal yang mengakibatkan kesalahan pada pembuatan pelaporan saldo kas di bendahara pengeluaran pada laporan keuangan tidak terulang lagi pada masa mendatang. BPK RI menyarankan agar Jaksa Agung menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk: a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan tentang pegawai negeri kepada para Kajati untuk lebih meningkatkan keakuratan dan ketepatan penyajian laporan keuangan dhi. kas di bendaharawan pengeluaran. b. Memerintahkan Kepala Biro Keuangan untuk menginventarisir jumlah pengembalian uang persediaan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran seluruh satker di lingkungan Kejaksaan RI pada awal tahun 2009. Selanjutnya mengoreksi saldo akun kas di bendahara pengeluaran posisi 31
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 19 dari 61
Desember 2008 dan menyampaikan hasil inventarisasi tersebut ke BPK dilampiri dengan bukti-bukti pendukungnya antara lain rekening koran dan bukti setor (SSBP). c. Memerintahkan Kepala Biro Keuangan untuk melaksanakan sosialisasi kepada seluruh bendahara pengeluaran dan petugas SAI mengenai langkahlangkah yang perlu dilakukan bendahara menjelang akhir tahun anggaran.
4. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Rampasan di Lingkungan Kejaksaan RI Belum Memadai Salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan RI dalam bidang pidana adalah melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan terkait barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incracht), yaitu dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan, atau dikembalikan kepada yang berhak (pemilik sah). Sesuai ketentuan intern Kejaksaan RI, barang bukti yang dirampas Negara segera dialihkan pengelolaannya dari seksi Pidana Umum (Pidum) atau seksi Pidana Khusus (Pidsus) kepada Sub Bagian Pembinaan (Subbag Bin) untuk diselesaikan. Barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan segera dimusnahkan dengan menghadirkan saksi terkait dan dilengkapi Berita Acara Pemusnahan Barang Rampasan yang ditandatangani pihak Kejaksaan RI dan saksi-saksi, sedangkan untuk barang bukti yang dikembalikan kepada pemilik yang sah segera dikembalikan dengan dilengkapi Berita Acara Pengembalian. Barang bukti yang dirampas untuk negara, harus segera disetor ke kas negara (jika dalam bentuk uang) atau jika dalam bentuk barang dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil lelang segera disetorkan ke kas negara atas nama penerimaan Kejaksaan RI. Sebelum dilakukan pelelangan dilakukan penaksiran nilai wajar dari barang rampasan oleh pihak berwenang untuk menentukan nilai limit dalam pelelangan. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pengelolaan barang rampasan pada Kejaksaan Agung, Kejati NAD, Kejati Jawa Barat, Kejati DKI Jakarta, Kejati DI Yogyakarta, dan Kejati Sulawesi Utara menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Berdasarkan ketentuan, barang rampasan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dan tangggung jawab atas barang-barang tersebut ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Pada prakteknya di Kejari Yogyakarta, Sleman, Wonosari, Bantul, Wates, Manado, Tondano, Bitung, Tomohon, Amurang, Indramayu, Garut, Bandung, Bale Bandung, Purwakarta, Cirebon, Sumber, Bekasi, Cikarang, Kuningan, Kuala Simpang, Sigli, Banda Aceh, dan Jantho sebagian besar barang rampasan masih disimpan di kantor kejaksaan negeri. b. Berdasarkan ketentuan, jaksa sebagai eksekutor menguasakan proses pelelangan barang rampasan kepada kantor lelang negara. Pada prakteknya proses persiapan pelelangan dilakukan pihak kejaksaan negeri mulai dari pembentukan panitia pelelangan, permintaan penilaian kondisi barang serta penilaian harga dari instansi yang berwenang, sampai dengan permohonan
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 20 dari 61
pelelangan kepada kantor lelang. Hal ini mengakibatkan sebagian besar barang rampasan terlambat dilelang karena kejaksaan negeri tidak memiliki anggaran pelelangan barang rampasan dan instansi yang berwenang lambat dalam memberikan taksiran kondisi barang dan taksiran harga wajar. Hal ini terjadi pada Kejari Yogyakarta, Sleman, Wonosari, Bantul, Wates, Manado, Tondano, Bitung, Tomohon, Amurang, Indramayu, Garut, Bandung, Bale Bandung, Purwakarta, Cirebon, Sumber, Bekasi, Cikarang, Kuningan, Kuala Simpang, Sigli, Banda Aceh, dan Jantho. Khusus pada kejaksaan negeri di lingkungan Kejati DKI Jakarta, instansi yang berwenang tidak mau memberikan taksiran kondisi barang dan taksiran harga wajar, sehingga harus mempergunakan jasa appraisal swasta. c. Tidak dilaksanakan stock opname pada Kejari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Yogyakarta, Sleman, Wonosari, Bantul, Wates, Manado, Tondano, Bitung, Tomohon, Amurang, Indramayu, Garut, Bandung, Bale Bandung, Purwakarta, Cirebon, Sumber, Bekasi, Cikarang, Kuningan, Kuala Simpang, Sigli, Banda Aceh, dan Jantho secara memadai untuk meyakini kondisi barang rampasan di akhir tahun. Hasil Pemeriksaan atas pencatatan dan pelaporan barang rampasan di tingkat pusat Kejaksaan RI yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (JAMBIN) dhi. Bagian Pendapatan dan Perbendaharaan (Pathara) serta Bagian Verifikasi dan Pembukuan menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Berdasarkan rekapitulasi penerimaan laporan barang rampasan dari Kejati seluruh Indonesia per Desember 2008, diketahui bahwa dari 32 Kejati, baru 27 Kejati yang menyerahkan laporan barang rampasan kepada Bagian Pathara, sedangkan 5 Kejati belum menyerahkan laporan barang rampasan, yaitu Kejati Banten, Kejati Maluku, Kejati Sulawesi Barat, Kejati Sulawesi Tengah, dan Kejati Sumatera Selatan. b. Berdasarkan laporan barang rampasan pada 27 Kejati, diketahui baru 24 Kejati yang telah memberikan taksiran harga barang rampasan, sedangkan 3 Kejati yaitu Kejati Jawa Tengah, Kejati Kalimantan Barat, dan Kejati Maluku Utara belum memberikan taksiran harga. Jumlah taksiran harga barang rampasan pada 24 Kejati adalah sebesar Rp52.962.991.602,45, sedangkan barang rampasan pada 27 Kejati yang belum memiliki taksiran harga sebanyak 2.045.158,57 satuan barang, yaitu: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BPK-RI
Nama Barang Kayu Kayu Kayu BBM Tanah Tanah Rotan Rotan Mobil Sepeda Motor Kapal Motor
Jumlah Barang 947.418,07 100,50 215.286,00 305.406,00 22,00 161.403,00 4.050,00 3.300,00 310,00 241,00 125,00
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Satuan m3 Ton Batang Liter Rante m2 Kg Batang Unit Unit Unit
Halaman 21 dari 61
No 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Nama Barang Gula Pasir Pupuk Alat Elektronik Tanah dan Bangunan Bangunan Mesin STNK Perahu Senjata Api Sarang Burung Walet Pasir Timah Arang Becak Sertifikat Total
Jumlah Barang 174.430,00 196.770,00 33.515,00 2.245,00 22,00 189,00 5,00 51,00 2,00 5,00 195,00 18,00 5,00 45,00 2.045.158,57
Satuan Kg Kg Unit m2 Unit Unit Lembar Unit Unit Kg Karung Ton Unit Unit
c. Pencatatan persediaan barang rampasan dalam Neraca Kejaksaan RI per 31 Desember 2008 oleh UAPA Kejaksaan Agung RI masih dilakukan secara manual dan tanpa mempergunakan aplikasi SAI serta baru mencakup barang rampasan pada 11 (sebelas) kejati dengan jumlah sebesar Rp9.605.714.332,45. Sisanya, barang rampasan pada 13 kejati lainnya yang sudah diberikan taksiran harga sebesar Rp43.357.277.270,00 belum tercatat dalam Neraca Kejaksaan RI per 31 Desember 2008 dengan rincian sebagai berikut:
BPK-RI
No 1
Nama Kejati Bali
2
Bangka Belitung
3
DI Yogyakarta
4
DKI Jakarta
5
Gorontalo
6
Jawa Timur
Barang Rampasan Sepeda Motor Solar Handphone Kapal Motor Rumah Sepeda Motor Kayu Tanah + Bangunan Tanah Kapal Handphone Tanah + Bangunan Mobil Sepeda Motor Televisi VCD Player Mini Compo Tanah Chain Saw Kayu Filling Cabinet Kapal Motor Kayu
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Nilai Taksiran (Rp) 700.000,00 4.400.000,00 125.000,00 48.750.000,00 5.670.000,00 4.800.000,00 353.760,00 75.000.000,00 449.450.000,00 1.213.585.000,00 660.000.000,00 22.259.610.000,00 33.500.000,00 3.500.000,00 1.000.000,00 125.000,00 550.000,00 14.481.230.000,00 800.000,00 4.168.390,00 100.000,00 182.000.000,00 114.600.440,00
Halaman 22 dari 61
No
Nama Kejati
7
Kep Riau
8
NAD
9 10
Papua Sulawesi Selatan
11 12
Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara
13
Sumatera Utara
Barang Rampasan Pupuk Urea Mobil Tanah Kayu Kayu Kapal Motor Tanah Kayu Tanah Faximile Handphone Kalkulator Uang Polis Asuransi Jiwa Mobil Sepeda Motor Bilyet Giro Peralatan Pemancar Kayu Tanah + Rumah Tanah Televisi Radio Tape Kursi Mobil Kapal Motor Mobil + Kayu Kayu Tanah + Rumah Kapal
JUMLAH
Nilai Taksiran (Rp) 8.058.000,00 10.810.800,00 100.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 240.000.000,00 504.077.000,00 1.650.000,00 96.487.000,00 200.000,00 1.675.000,00 55.000,00 150.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 4.500.000,00 1.002.000.000,00 1.200.000,00 19.000.000,00 335.839.500,00 387.801.000,00 100.000,00 25.000,00 100.000,00 1.837.500,00 600.000.000,00 158.450.000,00 50.000.000,00 14.063.880,00 180.000,00 43.357.277.270,00
d. Berdasarkan perbandingan jumlah barang rampasan pada Kejari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Yogyakarta, Sleman, Wonosari, Bantul, Wates, Manado, Tondano, Bitung, Tomohon, Amurang, Indramayu, Garut, Bandung, Bale Bandung, Purwakarta, Cirebon, Sumber, Bekasi, Cikarang, Kuningan, Kuala Simpang, Sigli, Banda Aceh, dan Jantho dengan laporan barang rampasan pada Bagian Pathara, diketahui barang rampasan sebesar minimal Rp99.945.760,00 belum dilaporkan kepada Bagian Pathara, dengan rincian sebagai berikut: No
Kejati
1
Sulawesi Utara
2
BPK-RI
DKI Jakarta
Barang rampasan
Nilai (Rp)
Tondano
Kejari
Kayu rimba campuran 5 meter kubik
-
Amurang
Kayu Lingga 1 meter kubik
-
600 liter solar
-
200 liter solar Tanah dan Bangunan atas perkara Bambang Kasto
-
Bitung Jakarta Utara
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 23 dari 61
No
Kejati
Kejari Jakarta Timur
3
4
Jawa Barat
NAD
Barang rampasan Sepeda motor Jialing Nopol B-3091EN Sepeda motor Honda Revo No.Pol. B-5212-TPM
Nilai (Rp)
Minyak tanah sebanyak 200 liter. Truk tangki PT Anugrah Cipta Bersama Nopol. B 9898 ST Truk tangki PT Anugrah Cipta Bersama Nopol. F 8526 AG Truk tangki PT Anugrah Cipta Bersama Nopol. F 8164 AL 80.000 liter solar dicampur minyak tanah (oplosan)
-
-
-
Indramayu
3 bidang tanah
-
Bandung
BBM 225 liter
-
Purwakarta Kuala Simpang
BBM 140 liter 1 unit Kendaraan Roda 4
42.750.000,00
13 unit Kendaraan Roda 2
6.750.000,00
30,2 meter kubik Kayu
20.445.760,00
2 unit Kendaraan Roda 2
-
44 batang Kayu
-
Sigli
3,5 ton kayu
-
Banda Aceh
2 unit Kendaraan Roda 2
Jantho
Kendaraan Roda 4
30.000.000,00
Total
99.945.760,00
e. Berdasarkan pemeriksaan terhadap SAPA Kejaksaan Agung RI, ternyata sembilan kejari telah melakukan pencatatan barang rampasan ke dalam akun persediaan dengan mempergunakan jurnal penyesuaian neraca (402) senilai Rp3.539.136.211,00 dengan rincian sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kejari Kejaksaan Negeri Samarinda Kejaksaan Negeri Bontang Kejaksaan Negeri Blitar Kejaksaan Negeri Tulungagung Kejaksaan Negeri Kendari Kejaksaan Negeri Kolaka Kejaksaan Negeri Raha Kejaksaan Negeri Belawan Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Total
Kode Akun 115192 115192 115192 115192 115192 115192 115192 115192 115192
Nama Akun Persediaan Barang Hasil Sitaan Persediaan Barang Hasil Sitaan Persediaan Barang Hasil Sitaan Persediaan Barang Hasil Sitaan Persediaan Barang Hasil Sitaan Persediaan Barang Hasil Sitaan Persediaan Barang Hasil Sitaan Persediaan Barang Hasil Sitaan Persediaan Barang Hasil Sitaan
Rp 931.088.060,00 866.220.728,00 1.417.309.000,00 20.500.000,00 14.324.903,00 6.800.000,00 195.889.560,00 33.000.000,00 54.003.960,00 3.539.136.211,00
Nilai persediaan tersebut oleh Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kejaksaan Agung RI tidak dikompilasikan dalam Neraca Kejaksaan RI per 31 Desember 2008. f.
BPK-RI
Penelitian atas Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kejaksaan RI tahun 2008 juga menunjukkan bahwa pengungkapan yang ada kurang informatif antara lain karena kondisi barang rampasan yang tidak laku dilelang serta
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 24 dari 61
barang rampasan yang sudah tidak memiliki manfaat ekonomis (rusak) belum diungkapkan dalam CALK. g. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan bagian Pathara Kejaksaan Agung RI, data persediaan barang rampasan pada Kejaksaan RI belum dilaporkan kepada DJKN, sehingga prosedur rekonsiliasi persediaan barang rampasan tidak bisa dilakukan. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana: 1) Pasal 44 ayat (1) menyatakan Benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. 2) Pasal 273 ayat (3) menyatakan jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa. 3) Pasal 273 ayat (4) menyatakan jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan. b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat: 1) Pasal 20 Ayat 8 menyatakan UAKPA menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap bulan kepada UAPPA-W/UAPPA-E1. 2) Pasal 21: a) Ayat 1 menyatakan UAPPA-W melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAKPA di wilayah kerjanya termasuk Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. b) Ayat 5 menyatakan UAPPA-W wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada UAPPA-E1 setiap bulan. 3) Pasal 22: a) Ayat 1 menyatakan UAPPA-E1 melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya termasuk laporan keuangan UAPPA-W Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, laporan keuangan UAKPA yang langsung berada dibawah UAPPA-E1, dan Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. b) Ayat 2 menyatakan UAPPA-E1 menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 25 dari 61
c) Ayat 6 menyatakan UAPPA-E1 menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPPA-E1 beserta ADK kepada UAPA setiap bulan. 4) Pasal 23: a) Ayat 1 menyatakan UAPA melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-E1 termasuk laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. b) Ayat 2 menyatakan UAPA menyusun laporan keuangan tingkat UAPA berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: 1) Lampiran II - Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan a) paragraf 78 menyatakan bahwa Pengakuan dalam akuntansi diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. b) Paragraf 79 menyatakan bahwa kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu: (1) Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan. (2) Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. (3) Paragraf 82 menyatakan bahwa apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 2) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 – Penyajian Laporan Keuangan paragraf 48 menetapkan bahwa suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar antara lain jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. 3) PSAP No.4 – Catatan Atas Laporan Keuangan menyebutkan antara lain bahwa Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 26 dari 61
4) PSAP No. 05 – Persediaan paragraf 5 mendefinisikan Persediaan sebagai aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 5) PSAP No. 05 – Persediaan paragraf 18 menetapkan bahwa Persediaan disajikan sebesar nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Hal tersebut mengakibatkan: a. Saldo akun persediaan yang berbentuk barang rampasan sebesar Rp9.605.714.332,45 dalam Neraca Kejaksaan RI per 31 Desember 2008 tidak dapat diyakini kewajarannya. b. Potensi/resiko penyimpangan dalam pengelolaan barang rampasan berupa kehilangan, pinjam pakai, dan penurunan kondisi/nilai yang dapat merugikan Negara berupa hilangnya potensi penerimaan negara dari penjualan barang rampasan. Hal tersebut disebabkan: a. Komitmen kepala satuan kerja sebagai kepala entitas akuntansi atas pengamanan barang rampasan dan keakuratan pelaporan keuangan yang masih lemah. b. Jumlah dan kemampuan SDM yang terkait dengan fungsi pengelolaan dan pelaporan di tingkat satker belum memadai untuk mendukung terwujudnya Sistem Pengendalian Intern yang baik terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan pengamanan aset. c. Belum adanya juklak/juknis dari Kejaksaan Agung RI mengenai pencatatan barang rampasan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dhi SIMAK BMN. d. Aplikasi SIMAK BMN yang dikembangkan oleh Departemen Keuangan belum sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan masing-masing kementerian/lembaga dhi. Kejaksaan RI terkait pencatatan barang rampasan yaitu belum tersedianya tabel referensi persediaan barang rampasan. e. Infrastruktur pendukung untuk tempat penyimpanan barang rampasan berupa Rupbasan belum ada dan memadai di seluruh satker Kejaksaan RI. f.
Koordinasi antara Kejaksaan RI dan Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) terkait penyimpanan barang rampasan di Rupbasan masih belum intensif.
Atas permasalahan tersebut Kejaksaan Agung RI akan melakukan koordinasi dengan DJKN untuk melakukan inventarisasi dan penilaian barang rampasan, serta perbaikan sistem pengelolaan dan pelaporan barang rampasan. BPK RI menyarankan agar Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan:
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 27 dari 61
a) Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan tentang pegawai negeri kepada para kepala satuan kerja yang kurang memiliki komitmen dalam pengamanan barang rampasan dan perbaikan pelaporan keuangan. b) Melakukan perekrutan SDM bidang akuntansi dan melaksanakan pelatihan pengelolaan dan pelaporan keuangan serta pengamanan aset. c) Membuat juklak/juknis mengenai pencatatan barang rampasan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dhi. SIMAK BMN. d) Melakukan koordinasi dengan DJKN terkait belum tersedianya tabel referensi persediaan barang rampasan dalam aplikasi SIMAK BMN. e) Memperbaiki infrastruktur pendukung untuk tempat penyimpanan barang rampasan di seluruh satker Kejaksaan RI. f) Melakukan koordinasi dengan Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) terkait penyimpanan barang rampasan di Rupbasan.
5. Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Dalam Laporan Keuangan Kejaksaan RI Belum Memadai Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Laporan Keuangan Kejaksaan Agung RI per 31 Desember 2008 (unaudited), saldo akun Persediaan adalah sebesar Rp11.177.306.450,45 yang terdiri dari barang rampasan sebesar Rp9.605.714.332,45 dan non barang rampasan sebesar Rp1.571.592.118,00 (meliputi alat perlengkapan pegawai, bahan konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, materai dan bahan baku). Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pengelolaan dan pelaporan akun persediaan pada Kejati Jawa Barat, Kejati NAD, Kejati DIY, Kejati DKI, Kejati Sulawesi Utara, Pusdiklat Kejaksaan, Sekretariat Komisi Kejaksaan dan menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Pemahaman terhadap akun persediaan oleh bendahara barang belum memadai, karena dari hasil wawancara dengan para bendahara barang di Kejati Jawa Barat, Kejati NAD, Kejati DIY, Kejati DKI, Kejati Sulawesi Utara, Pusdiklat Kejaksaan, Sekretariat Komisi Kejaksaan diketahui bahwa mereka menganggap bahwa yang dimaksudkan dengan persediaan hanya berupa Alat Tulis Kantor (ATK). b. Pencatatan dan pengelolaan akun persediaan belum dilaksanakan sesuai ketentuan seperti terlihat pada tabel berikut : No. 1.
BPK-RI
Satuan Kerja Kejati Jawa Barat, Kejari Bandung, Kejari Bale Endah, Kejari Garut, Kejari Kuningan, Kejari Indramayu, Kejari Cirebon, Kejari Sumber, Kejari Purwakarta, Kejari Cikarang dan Kejari Bekasi.
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Keterangan Tidak melakukan inventarisasi fisik, tidak mengerjakan buku persediaan (hanya Kejati Jabar saja yang membuat) dan tidak melakukan pencatatan ke dalam aplikasi SAI
Halaman 28 dari 61
2.
Kejati NAD, Kejari Banda Aceh, Kejari Jantho, Kejari Sigli, dan Kuala Simpang
Tidak melakukan inventarisasi fisik, tidak mengerjakan buku persediaan (hanya Kejati NAD saja yang membuat) dan tidak melakukan pencatatan ke dalam aplikasi SAI
3.
Kejati serta Kejari dilingkungan Kejati DIY
Tidak melakukan inventarisasi fisik, tidak mengerjakan buku persediaan dan tidak melakukan pencatatan ke dalam aplikasi SAI
4.
Kejati Sulut, Kejari Bitung, Kejari Tondano, Kejari Amurang, Kejari Tomohon, dan Kejari Manado
Tidak melakukan inventarisasi fisik, tidak mengerjakan buku persediaan dan tidak melakukan pencatatan ke dalam aplikasi SAI
5.
Kejati serta Kejari dilingkungan Kejati DKI
Tidak melakukan inventarisasi fisik, tidak mengerjakan buku persediaan (hanya Kejati DKI saja tetapi tidak sesuai dengan Kepja) dan tidak melakukan pencatatan ke dalam aplikasi SAI
6.
Pusdiklat Kejaksaan
Tidak melakukan inventarisasi fisik, tidak mengerjakan buku persediaan dan tidak melakukan pencatatan ke dalam aplikasi SAI
7.
Sekretariat Komisi Kejaksaan
Tidak melakukan inventarisasi fisik, tidak mengerjakan buku persediaan dan tidak melakukan pencatatan ke dalam aplikasi SAI
c. Aset persediaan per 31 Desember 2008 yang dihasilkan dari aplikasi SAPA Kejaksaan Agung RI menunjukkan adanya saldo minus sebesar Rp28.188.750,00 dengan rincian seperti pada tabel berikut: No.
Nama Satker
Nilai (Rp)
1.
KN Liwa
150.000,00
2.
KN Indramayu
1.532.750,00
3.
KN Bale Bandung
(250.000,00)
4.
KN Jepara
(150.000,00)
5.
KN Nunukan
5000,00
6.
KN Maumere
(31.715.000,00)
7.
KN Subang
2.238.500,00 Jumlah
(28.188.750,00)
Sedangkan saldo akun persediaan di dalam Neraca Kejaksaan Agung RI per 31 Desember 2008 (unaudited) adalah sebesar Rp1.571.592.118,00. Berdasarkan kesimpulan Tim, hal ini terjadi karena data yang digunakan dalam Neraca masih menggunakan data manual. Saldo persediaan tersebut merupakan saldo persediaan dari 1 (satu) satker yaitu Biro Perlengkapan Kejaksaan Agung yang diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan pada akhir tahun. 1) perlengkapan pegawai .......................................Rp
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
1.514.851.565,00
Halaman 29 dari 61
2) bahan konsumsi ................................................Rp
51.242.053,00
3) bahan untuk pemeliharaan ................................Rp
3.178.500,00
4) materai ...............................................................Rp
2.250.000,00
5) bahan baku ........................................................Rp
70.000,00
Jumlah.....................................................................Rp
1.571.592.118,00
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 498 satker lain di lingkungan Kejagung RI belum tercatat nilai persediaan akhir tahunnya pada Neraca Kejagung RI per 31 Desember 2008. d. Hasil pemeriksaan fisik atas persediaan barang non rampasan secara uji petik pada 8 satker di lingkungan Kejati Jawa Barat, Kejati NAD dan Kejati DKI yang dilakukan oleh bendahara barang dan Tim BPK diketahui adanya saldo persediaan per 31 Desember 2008 yang belum dicatat dalam Neraca Kejaksaan RI minimal sebesar Rp70.130.700,00, dengan rincian seperti pada tabel berikut: No.
Keterangan
Jumlah (Rp)
1.
Kejati Jawa Barat
2.
Kejati NAD
3.
Kejari Kuningan
1.160.000,00
4.
Kejari Purwakarta
1.111.000,00
5.
Kejari Bandung
6.
Kejari Bekasi
5.234.500,00
7.
Kejari Cikarang
1.556.000,00
8.
Kejari Jakarta Barat
1.689.375,00
8.926.450,00 10.138.375,00
Jumlah
40.315.000,00
70.130.700,00
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP No. 05 – Persediaan: 1) paragraf 5 mendefinisikan persediaan sebagai aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan perasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 2) paragraf 15 menyatakan bahwa persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah 3) paragraf 16 menyatakan bahwa pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 30 dari 61
Hal tersebut mengakibatkan saldo akun persediaan non barang rampasan yang disajikan dalam Neraca Kejaksaan RI per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.571.592.118,00 belum menggambarkan keseluruhan persediaan yang ada di Kejaksaan RI dan belum dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut disebabkan: a. Komitmen kepala satker selaku kepala entitas akuntansi atas keakuratan pelaporan keuangan dhi. pelaporan persediaan non barang rampasan masih kurang. b. Sosialisasi oleh Bagian Verifikasi dan Pembukuan Biro Keuangan Kejaksaan RI kepada para petugas SAI di satker-satker daerah mengenai SIMAK BMN dhi. Pencatatan dan Pelaporan Persediaan masih kurang. c. Bendahara barang kurang memahami ketentuan-ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan terkait persediaan. Atas permasalahan tersebut Kejaksaan RI menjelaskan bahwa aplikasi persediaan belum diterapkan dan satuan kerja belum memahami tata cara penggunaan aplikasi tersebut. BPK-RI menyarankan agar Jaksa Agung menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk : a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan tentang pegawai negeri kepada kepala satuan kerja dhi. para Kajari dan Asbin Kejati di lingkungan Kejaksaan RI agar melaporkan persediaan barang non rampasan dalam neraca masing-masing setiap tahun secara akurat, tepat waktu dan sesuai SAP. b. Memberikan sosialisasi kepada seluruh bendahara barang dan petugas input SAI tentang pencatatan persediaan dan inventarisasi fisik terhadap persediaan yang harus dilakukan setiap akhir tahun.
6. Pencatatan dan Pelaporan Tilang di Lingkungan Kejaksaan RI Belum Memadai Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas jalan dilakukan dengan pemberian surat tilang. Surat tilang merupakan alat utama yang digunakan dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 211 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berdasarkan kajian, apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian secara terencana dan konsisten akan dapat menimbulkan kecelakaan, kemacetan, kerusakan prasarana dan sarana jalan, ketidaktertiban, polusi dan kejahatan. Pemeriksaan atas dokumen penyetoran PNBP yang dikelola oleh Bendahara Khusus Penerima, Rekap denda tilang yang sudah berkekuatan hukum tetap (incracht) tetapi belum dibayar oleh pelanggar yang dibuat oleh petugas tilang dan rekening koran BRI yang memuat saldo Giro I, Giro II dan Giro III pertanggal 31 Desember 2008 di 29 Kejari (Kejari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan,
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 31 dari 61
Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Yogyakarta, Sleman, Wonosari, Bantul, Wates, Manado, Tondano, Bitung, Tomohon, Amurang, Indramayu, Garut, Bandung, Bale Bandung, Purwakarta, Cirebon, Sumber, Bekasi, Cikarang, Kuningan, Kuala Simpang, Sigli, Banda Aceh, dan Jantho), serta saldo Giro I, II dan III pada BRI yang diperoleh dari Bagian Pidana Umum di Kejagung RI yang dijadikan sampel pemeriksaan Laporan keuangan TA 2008 di lingkungan Kejaksaan Agung RI menunjukkan hal-hal sebagai berikut : a. Denda tilang yang diputus oleh pengadilan secara verstek Denda tilang yang diputus oleh pengadilan secara verstek adalah putusan denda tilang yang diberikan kepada pelanggar apabila pelanggar tidak menunjuk wakil dan tidak hadir pada waktu sidang pengadilan tilang tanpa alasan yang sah. Berdasarkan data yang diperoleh dari petugas tilang di masing-masing Kejari seperti tersebut diatas diketahui bahwa terdapat sejumlah putusan pengadilan berupa denda tilang dan ongkos perkara tilang, dan barang bukti berupa surat tilang dan SIM/STNK milik pelanggar lalu lintas yang masih disimpan oleh panitera di masing-masing pengadilan negeri karena belum diambil oleh pelanggar yang bersangkutan. Dokumen ini setiap minggu selalu bertambah karena setiap minggu selalu dilaksanakan sidang perkara tilang dan selalu ada putusan sidang yang dilakukan secara verstek. Hasil pemeriksaan yang dilaksanakan pada 29 Kejari yang dijadikan sampel pemeriksaan diketahui bahwa besarnya putusan sidang tilang yang dilakukan secara verstek untuk TA 2008 adalah senilai Rp1.270.923.200,00 dengan rincian sbb: No. I.
II.
III.
IV.
V.
BPK-RI
Kejati DKI Jakarta
Jawa Barat
NAD
Sulawesi Utara
DIY
No.
Kejari
1
Kejari Jakarta Selatan
120.078.000,00
2
Kejari Jakarta Barat
179.968.000,00
3
Kejari Jakarta Utara
55.554.500,00
4
Kejari Jakarta Timur
102.376.000,00
1
Kejari Bekasi
144.713.500,00
2
Kejari Bandung
119.942.000,00
3
Kejari Cirebon
6.047.500,00
4
Kejari Kuningan
4.601.000,00
5
Kejari Purwakarta
6
Kejari Cikarang
1
Kejari Sigli
2
Kejari Banda Aceh
23.990.500,00
3
Kejari Kuala Simpang
73.937.000,00
1
Kejari Manado
14.889.000,00
2
Kejari Amurang
8.249.500,00
3
Kejari Tondano
84.268.500,00
1
Kejari Sleman
8.841.000,00
2
Kejari Bantul
3.895.000,00
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Jumlah (Rp)
53.144.000,00 186.600.000,00 1.457.000,00
Halaman 32 dari 61
No.
Kejati
No.
Kejari
Jumlah (Rp)
3
Kejari Wonosari
6.881.700,00
4
Kejari Yogyakarta
8.729.000,00
5
Kejari Wates
7.206.000,00
Jumlah
1.215.368.700,00
Dengan adanya putusan pengadilan yang dilakukan secara verstek ini maka negara telah mempunyai hak tagih berdasarkan keputusan pengadilan dan jumlahnya telah tetap. Selanjutnya besarnya denda tilang yang telah diputus secara verstek ini harus diakui dan dicatat dalam laporan keuangan di masing-masing kejaksaan negeri sebagai aset dhi. piutang bukan pajak. Hasil pemeriksaan secara sampel terhadap 29 Kejari seperti tersebut diatas menunjukkan putusan denda tilang yang diputus secara verstek hanya dikelola oleh petugas tilang dimasing-masing Kejari dan masing-masing belum diakui dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun 2008 b. Rekening Giro I dan Giro III Pelanggar lalu lintas diberikan 3 (tiga) opsi dalam penyelesaian perkara tilang yaitu: 1) Pelanggar setuju menunjuk wakil yang disediakan penyidik untuk menghadiri sidang dan bersedia menitipkan sejumlah uang sesuai tabel kepada Giro I Bank Rakyat Indonesia (BRI); 2) Pelanggar setuju menitipkan uang di Giro I BRI tetapi menyatakan ingin menghadiri sidang; 3) Pelanggar menolak menitipkan uang di Giro I BRI dan ingin menghadiri sendiri sidang pengadilan. Rekening Giro I, II, dan III hanya digunakan apabila pelanggar lalu lintas memilih opsi 1 yaitu menitipkan uang di BRI (dan tidak menghadiri persidangan). Rekening Giro I BRI merupakan suatu rekening yang dibuka oleh pihak Kejaksaan Negeri untuk menampung sementara uang titipan pembayaran denda tilang dan biaya perkara sampai keluarnya keputusan pengadilan. Setelah adanya keputusan pengadilan, status uang titipan tersebut berubah menjadi uang denda dan biaya perkara yang harus dipindahkan ke Rekening Giro II untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara. Sisa uang titipan dan biaya perkara di Giro I setelah dikurangkan dengan penyetoran ke Kas Negara kemudian dipindahkan ke Rekening Giro III dan merupakan hak pelanggar lalu lintas. Kejaksaan selanjutnya meminta kepada BRI agar kelebihan tersebut segera dikembalikan kepada pelanggar dan tembusannya disampaikan kepada Kejaksaan. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Giro I, II, dan III pada Kejaksaan Agung RI, Kejati DKI Jakarta, Kejati DI Yogyakarta, Kejati NAD, Kejati Jawa Barat dan Kejati Sulawesi Utara menunjukkan hal-hal sebagai berikut :
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 33 dari 61
a. Dari pemeriksaan secara uji petik atas Rekening Koran Giro I dan Giro III yang ada pada Kejati DKI Jakarta, Kejati DI Yogyakarta, Kejati NAD, Kejati Jawa Barat dan Kejati Sulawesi Utara, diketahui bahwa terdapat saldo Rekening Giro I sebesar Rp470.572.147,00 dan Rekening Giro III sebesar Rp13.079.001,00, rincian terlihat pada Lampiran 2. Semua satker tersebut belum mengungkapkan uang titipan denda tilang dan biaya perkara pada Giro I BRI serta sisa uang titipan denda tilang dan biaya perkara pada Giro III BRI dalam laporan keuangan masing-masing dhi. dalam CALK per tanggal 31 Desember 2008. b. Data yang diperoleh dari staf Jampidum Kejaksaan Agung RI menunjukkan bahwa saldo rekening per 31 Januari 2009 pada BRI di seluruh Indonesia untuk Rekening Giro I sebesar Rp7.946.970.058,96, Rekening Giro II sebesar Rp709.909.983,00, dan Rekening Giro III sebesar Rp385.313.806,00, dengan rincian terlihat pada Lampiran 3, 4, dan 5. Seharusnya saldo pada Giro II dan III per 31 Desember 2008 adalah Nihil (Rp0,00) karena saldo pada Giro II seharusnya semua sudah disetor ke kas negara dan saldo pada Giro III seharusnya semua sudah dikembalikan kepada pelanggar yang jumlah titipannya ke BRI lebih besar dari jumlah denda tilang putusan pengadilan. Saldo yang ada Rekening Giro II seperti tersebut diatas menunjukkan bahwa BRI terlambat menyetorkan denda dan ongkos perkara tilang yang sudah incracht ke Kas Negara. Pemeriksaan lebih lanjut pada Laporan SAI pada tingkat Kejagung RI menunjukkan bahwa saldo Giro I dan III seperti tersebut diatas tidak dilaporkan dalam laporan Keuangan dhi. CALK Kejaksaan RI Tahun 2008. Sedangkan terhadap saldo Giro II yang sudah menjadi hak negara namun belum disetorkan ke kas negara oleh BRI pada tanggal 31 Desember 2008 belum dicatat sebagai Piutang PNBP oleh Kejaksaan RI dalam Neraca per 31 Desember 2008. Jumlah uang titipan denda tilang dan biaya perkara pada Giro I BRI dan sisa uang titipan denda tilang dan biaya perkara pada Giro III BRI harus diungkap dalam CALK per 31 Desember 2008. Dalam hal ini kejaksaan berfungsi sebagai eksekutor dimana uang titipan denda tilang dan biaya perkara dipungut dan berada dalam pengelolaan Kejagung dan nantinya ada kemungkinan ada aliran masuk pendapatan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak yang diakui sebagai penerimaan hasil dinas instansi Kejaksaan RI. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : 1) Pasal 1(6) menjelaskan bahwa Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. 2) Pasal 34 (1) menjelaskan bahwa Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 34 dari 61
mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu. 3) Pasal 34 (2) menjelaskan bahwa Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 8 (1) menyatakan antara lain Departemen/lembaga wajib: 1) mengadakan intensifikasi pemungutan pendapatan negara yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. 2) mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara. c. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan – Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 79 menetapkan bahwa kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu: 1) Terdapat kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan. 2) Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. Hal tersebut mengakibatkan Laporan Keuangan Kejaksaan RI TA 2008 belum menyajikan secara lengkap informasi transaksi tilang yang ada di Kejaksaan RI. Hal tersebut disebabkan: a. Petugas akuntansi pada UAPA, UAPPA-W, serta UAKPA kurang memahami ketentuan pencatatan dan pelaporan transaksi tilang dhi. tilang verstek, uang titipan tilang pada Giro I, II, dan III. b. Petugas Pidum pada kejari di lingkungan Kejaksaan RI tidak cermat dalam melakukan tupoksinya berkaitan dengan penanganan tilang, kurang berkoordinasi dengan Bank BRI terkait dengan rekening penampungan Giro I dan Giro III, dan tidak memberikan informasi kepada petugas akuntansi pada tingkat UAPA, UAPPA-W, serta UAKPA terkait dengan transaksi tilang. Atas permasalahan tersebut Kejaksaan RI menjelaskan bahwa penyelesaian tilang yang diputus verstek sulit karena alamat yang diberikan pelanggar tidak jelas dan telah dilakukan koordinasi dengan BRI, kepolisian, serta pengadilan untuk mengalihkan titipan denda tilang pada Giro I ke kas negara. BPK-RI menyarankan agar Jaksa Agung menginstruksikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum: a. Membuat Surat Kesepakatan Bersama (SKB) lanjutan antara Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Polri, dan BRI untuk menyelesaikan permasalahan uang titipan pembayaran denda dan biaya tilang yang
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 35 dari 61
mengendap di kantor-kantor cabang BRI agar segera disetorkan ke Kas Negara. b. Melakukan inventarisasi jumlah denda tilang dan biaya perkara yang diputus secara verstek yang sampai saat ini belum dibayar di seluruh Kejati/Kejari/Cabjari. c. Melakukan sosialisasi kepada seluruh petugas SAI di lingkungan Kejaksaan RI tentang pencatatan dan pelaporan piutang denda tilang dalam aplikasi SAI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Kejaksaan RI Belum Memadai Dalam Neraca unaudit per 31 Desember 2008, Kejaksaan RI melaporkan nilai aset tetap sebesar Rp4.153.583.449.725,00 yang terdiri dari : Kelompok Aset Tetap
Saldo (Rp) 717.759.328.950,00 1.481.819.071.511,00 1.250.082.764.274,00 9.497.577.231,00 629.723.795.623,00 64.700.912.136,00 4.153.583.449.725,00
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah
Nilai aset tetap tersebut merupakan konsolidasi nilai aset tetap dari neraca 498 satuan kerja di lingkungan Kejaksaan RI seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil uji petik pada satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nanggroe Aceh Darusalam (NAD), Kejati Jawa Barat, Kejati Sulawesi Utara dan Kejati Yogyakarta diketahui hal-hal berikut : a. Kejati NAD 1) Kejati Banda Aceh Terdapat pengadaan buku perpustakaaan yang belum dilaporkan senilai Rp7.613.000,00 dan kendaraan roda empat sebanyak 2 unit senilai Rp31.815.000,00 yang telah dilelang namun belum dihapuskan dari pencatatan/laporan barang kuasa pengguna. 2) Kejari Jantho Terdapat mutasi tambah pada Rp9.084.409,00 yang belum dicatat.
peralatan
dan
mesin
sebesar
3) Kejari Sigli Terdapat aset rusak berat hasil inventarisasi dan penilaian DJKN senilai Rp30.955.512,00 yang belum direklasifikasi menjadi aset lain-lain. 4) Kejari Banda Aceh
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 36 dari 61
Hasil inventarisasi DJKN/KPKNL belum dijadikan koreksi Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan. Dari 5 (lima) Satker yang diuji petik yaitu Kejari Banda Aceh, Kejari Jantho, Kejari Sigli, Kejari Kuala Simpang dan Kejati NAD diketahui bahwa saldo awal yang dilaporkan dalam LBMN per 31 Desember 2008 belum menggunakan hasil inventarisasi dan penilaian dari DJKN/KPKNL. Dari 23 satuan kerja (Kejati, Kejari dan Cabjari) di wilayah Kejaksaan Tinggi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) pada saat dilaksanakan pemeriksaan telah selesai dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh DJKN/KPKNL NAD. Berdasarkan penjelasan petugas SIMAK-BMN Kejati Banda Aceh yang melakukan penggabungan laporan barang kuasa pengguna wilayah diketahui bahwa laporan yang dibuat hanya berdasarkan laporan dari kejari di lingkungan Kejati NAD sebagai bahan penyusunan neraca tingkat wilayah dan belum menggunakan hasil inventarisasi dan penilaian yang dilaksanakan atas kerja sama antara satuan kerja dengan DJKN/KPKNL. Nilai aset tetap Kejati Banda Aceh sebagai UAPPB-W yang dilaporkan ke Kejaksaan Agung adalah senilai Rp65.927.249.090,00 yang mencakup seluruh kejari di NAD, sedangkan berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian oleh DJKN/KPKNL pada 23 satker di lingkungan Kejati NAD untuk saldo akhir per 31 Desember 2007 sebesar Rp115.665.933.662,41 sehingga terdapat selisih kurang pelaporan sebesar Rp49.738.684.572,41 ( Rp115.665.933.662,00 – Rp65.927.249,00 ). b. Kejati Jawa Barat 1) Kejati Jawa Barat a) Terdapat tanah yang digunakan untuk rumah dinas seluas 1.973 m² yang belum didukung Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dan masih dalam proses pengurusan di BPN. b) Terdapat Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp2.823.070.000,00 yang sudah menjadi gedung dan bangunan namun masih tercatat dalam KDP. c) Terdapat pengadaan buku perpustakaan senilai Rp23.700.000,00 belum dicatat dalam LBMN. Nilai saldo per 31 Desember 2007 hasil inventarisasi dan penilaian DJKN/KPKNL untuk 24 satker di Kejati Jawa Barat sebesar Rp282.556.538.320,00. Neraca Kejati Jawa Barat sebagai UAPPB-W saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp221.159.256.958,00. Dari data tersebut diketahui bahwa terjadi selisih kurang mencatat untuk saldo per 31 Desember 2008 minimal sebesar Rp61.397.281.362,00 (Rp282.556.538.320,00 – Rp221.159.256.958,00) 2) Kejari Kuningan a) Kejari Kuningan belum melakukan koreksi sebesar Rp226.838.600,00 pada aset tetap lainnya yang sebenarnya telah dikoreksi oleh DJKN. BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 37 dari 61
b) Terdapat penambahan 1 (satu) unit kendaraan tahanan yang berasal dari Kejagung yang belum dicatat dalam LBMN senilai Rp109.657.000,00. 3) Kejari Purwakarta a) Kejari Purwakarta belum melakukan koreksi atas saldo awal berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian dari DJKN/KPKNL. b) Pengadaan buku perpustakaan belum dicatat dalam LBMN senilai Rp11.999.750,00 c) Terdapat kelebihan pencatatan tanah seluas 1.785 m² dibandingkan dengan luas menurut sertipikat. 4) Kejari Cikarang a) Terdapat pencatatan tanah yang bukan milik Kejari Cikarang senilai Rp154.800.000,00 dan terdapat aset berupa gedung dan bangunan yang belum dicatat senilai Rp1.303.942.800,00. b) Satu unit mobil tahanan milik Pemerintah Kabupaten Bekasi senilai Rp315.916.200,00 dicatat sebagai aset milik Kejari Cikarang. c) Hasil inventarisasi dan penilaian dari DJKN/KPKNL sebesar Rp3.084.474.231,00 belum dicatat sebagai saldo awal aset tetap. 5) Kejari Garut a) Hasil inventarisasi dan penilaian dari DJKN/KPKNL sebesar Rp4.890.486.000,00 belum dicatat sebagai saldo awal aset tetap. b) Pengadaan buku untuk perpustakaan senilai Rp12.000.000,00 belum dicatat dalam LBMN. 6) Kejari Bale Bandung Terdapat pengadaan buku untuk perpustakaan senilai Rp11.988.000,00 belum dicatat dalam LBMN. 7) Kejari Bandung a) Terdapat kendaraan milik Pemerintah Kota Bandung yang dicatat dalam LBMN senilai Rp95.000.000,00. b) Terdapat barang rusak berat senilai Rp48.351.000,00 yang belum diusulkan untuk dihapuskan dan belum direklasifikasi ke dalam aset lain lain. 8) Kejari Bekasi a) Barang yang sudah tidak ditemukan pada saat inventarisasi dan penilaian oleh DJKN/KPKNL namun masih dilaporkan dalam LBMN senilai Rp44.599.875,00. b) Terdapat barang rusak berat yang belum diusulkan untuk dihapuskan dan belum direklasifikasi senilai Rp85.265.475,00. 9) Kejari Cirebon
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 38 dari 61
a) Hasil inventarisasi dan penilaian dari DJKN/KPKNL sebesar Rp14.791.865.996,00 belum dikoreksi. b) Terdapat pengadaan peralatan kantor tahun 2008 belum dicatat dalam LBMN senilai Rp12.000.000,00. c) Terdapat kendaraan sebanyak 1 unit yang dipinjam dari Kejati Bandung masih dicatat dalam LBMN senilai Rp136.000.000,00. 10) Kejari Indramayu Hasil inventarisasi dan penilaian Rp6.044.540.100,00 belum dikoreksi.
dari
DJKN/KPKNL
sebesar
dari
DJKN/KPKNL
sebesar
11) Kejari Sumber Hasil inventarisasi dan penilaian Rp4.299.694.760,00 belum dikoreksi. c. Kejati Sulawesi Utara 1) Kejati Sulut a) Terdapat pengadaan buku perpustakaan sebesar Rp46.900.000,00 belum dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Lainnya. b) Peralatan komputer saldo 1 Januari 2008 masuk ke akun Aset Tetap Lainnya seharusnya direklasifikasi ke akun Peralatan dan Mesin sebesar Rp339.500.000,00. c) Terdapat perbedaan luas tanah antara jumlah dalam sertifikat (12.082 m2 tidak diketahui besaran nilainya) dengan laporan dalam SIMAK BMN (25.130 m2 senilai Rp3.296.677.799,00). d) Dropping dari Kejaksaan Agung RI untuk pengadaan tahun 2008 berupa UPS sebanyak 5 unit senilai Rp26.326.713,00 belum dikapitalisasi sebagai aset tetap (BA. No. XXVIII-01Baserah/XII/2008 tgl. Feb-09 ). e) Kurang tercatat dalam akun Irigasi sebesar Rp41.400.000,00 (terdiri dari biaya konsultan perencana sebesar Rp25.000.000,00 dan biaya konsultan pengawas sebesar Rp16.400.000,00). 2) Kejari Tomohon a) Terdapat pengadaan buku perpustakaan sebesar Rp10.000.000,00 belum dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Lainnya. b) Peralatan komputer saldo 1 Januari 2008 masuk ke akun Aset Tetap Lainnya seharusnya direklasifikasi ke akun Peralatan dan Mesin sebesar Rp72.000.000,00. c) Terdapat perbedaan kuantitas tanah antara jumlah sertifikat (2.080m2 tidak diketahui besaran nilainya) dengan laporan dalam Simak BMN (11.040 m2 senilai Rp202.000.000,00). d) Dropping dari Kejaksaan Agung RI untuk pengadaan tahun 2008 berupa UPS sebanyak 2 unit senilai Rp10.860.685,00 belum BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 39 dari 61
dikapitalisasi sebagai aset Baserah/XII/2008 tgl. 6/1-2009).
tetap
(BA.No.
XXVIII-01-
e) Pengadaan kendaraan tahanan sebanyak 1 unit hasil Dropping dari Kejaksaan Agung RI tahun 2007 kurang tercatat sebesar Rp47.771.000,00. f) Hasil Inventarisasi BMN oleh DJKN untuk akun tanah belum dinilai dengan harga wajar. 3) Kejari Tondano a) Peralatan Komputer saldo 1 Januari 2008 dan pengadaan Tahun 2008 masuk ke akun Aset Tetap Lainnya seharusnya direklasifikasi ke akun Peralatan dan Mesin sebesar Rp47.645.000,00. b) Terdapat perbedaan kuantitas tanah antara jumlah sertifikat (4.819 m2 tidak diketahui besaran nilainya) dengan laporan dalam SIMAK BMN (5.617 m2 senilai Rp139.394.000,00). c) Dropping dari pusat untuk pengadaan tahun 2008 berupa UPS sebanyak 2 unit senilai Rp10.860.685,00 belum dikapitalisasi sebagai asset tetap (BA.No.XXVIII-01-Baserah/XII/2008 tgl. 5/1-2009). d) Hasil Inventarisasi BMN oleh DJKN untuk akun tanah belum dinilai dengan harga wajar. 4) Kejari Bitung a) Terdapat pengadaan buku perpustakaan sebesar Rp10.000.000,00 belum dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Lainnya. b) Peralatan komputer saldo 1 Januari 2008 masuk ke akun Aset Tetap Lainnya seharusnya direklasifikasi ke akun Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.500.000,00. c) Terdapat perbedaan kuantitas tanah antara jumlah sertifikat (5.457m2 tidak diketahu besaran nilainya) dengan laporan dalam SIMAK BMN (4.658 m2 senilai Rp165.900.000,00). d) Dropping dari Kejaksaan Agung RI untuk pengadaan tahun 2008 berupa UPS sebanyak 2 unit dan tidak diketahui besaran nilainya dan belum dikapitalisasi sebagai aset tetap (BA.No. XXVIII-01Baserah/XII/2008 tgl. 30/12-08) 5) Kejari Amurang a) Terdapat pengadaan buku perpustakaan sebesar Rp10.000.000,00 belum dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Lainnya. b) Peralatan komputer saldo 1 Januari 2008 masuk ke akun Aset Tetap Lainnya seharusnya direklasifikasi ke akun Peralatan dan Mesin sebesar Rp54.580.000,00. c) Pertambahan nilai tanah seluas 10.000 m2 senilai Rp50.000.000,00 dari hasil hibah pemda setempat belum bisa dimasukkan dalam
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 40 dari 61
pencatatan aset Kejari karena belum ada sertifikat dan BA Hibah, dan belum diungkapkan di CALK d) Dropping dari pusat untuk pengadaan tahun 2008 berupa UPS sebanyak 2 unit senilai Rp10.860.685,00 belum dikapitalisasi sebagai aset tetap (BA. No.XXVIII-01-Baserah/XII/2008 tgl.5/1-2009). e) Hasil Inventarisasi BMN oleh DJKN untuk akun tanah belum dinilai dengan harga wajar. 6) Kejari Manado a) Peralatan komputer saldo 1 Januari 2008 masuk ke akun Aset Tetap Lainnya seharusnya direklasifikasi ke akun Peralatan dan Mesin sebesar Rp20.393.700,00. b) Dropping dari Kejaksaan Agung RI untuk pengadaan tahun 2008 berupa UPS sebanyak 3 unit senilai Rp15.796.028,00 dan belum dikapitalisasi sebagai aset tetap (BA.XXVIII-01-Baserah/XII/2008 tgl.30/12-08 ). d. Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta 1) Kejati DIY a) Hasil Inventarisasi BMN oleh DJKN untuk akun tanah belum dinilai dengan harga wajar. b) Dropping dari Kejaksaan Agung RI untuk pengadaan tahun 2008 berupa UPS sebanayak 5 unit senilai Rp25.501.713 belum dikapitalisasi sebagai aset tetap (BA. No. XXVIII-01Baserah/XII/2008 tgl. 30/12-2008). 2) Kejari Bantul a) Hasil Inventarisasi BMN oleh DJKN untuk akun tanah belum dinilai dengan harga yang wajar. b) Dropping dari Kejaksaan Agung RI pengadaan tahun 2008 berupa UPS sebanyak 2 unit senilai Rp10.365.685,00 belum dikapitalisasi sebagai aset tetap (BA. No. XXVIII-01-Baserah/XII/2008 tgl. 30/122008). c) Pengadaan buku perpustakaan sebesar Rp3.000.000,00 dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Lainnya.
belum
3) Kejari Wonosari a) Terdapat pengadaan barang inventaris kantor Tahun 2008 kurang tercatat dalam laporan SIMAK-BMN sebesar Rp161.190.822,00. b) Dropping dari Kejaksaan Agung RI untuk pengadaan tahun 2008 berupa UPS sebanyak 2 unit senilai Rp10.420.685,00 belum dikapitalisasi sebagai aset tetap (BA. 30/12-2008). c) Hasil Inventarisasi BMN oleh DJKN untuk akun tanah belum dinilai dengan harga wajar.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 41 dari 61
4) Kejari Sleman a) Hasil inventarisasi BMN oleh DJKN untuk akun tanah belum dinilai dengan harga yang wajar. b) Dropping dari Kejaksaan Agung RI berupa satu unit kendaraan tahanan senilai Rp280.757.000,00 belum dikapitalisasi. c) Dropping dari Kejaksaan Agung RI untuk pengadaan tahun 2008 berupa UPS sebanyak 3 unit senilai Rp15.548.528,00 belum dikapitalisasi sebagai aset tetap (BA.No. XXVIII-01Baserah/XII/2008 tgl. 30/12-2008). d) Pengadaan buku perpustakaan sebesar Rp3.000.000,00 dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Lainnya.
belum
5) Kejari Wates a) Terdapat pengadaan buku perpustakaan sebesar Rp3.000.000,00 belum dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Lainnya. b) Hasil Inventarisasi BMN oleh DJKN untuk akun tanah belum dinilai dengan harga wajar. 6) Kejari Yogyakarta a) Dropping dari Kejaksaan Agung RI untuk pengadaan tahun 2008 berupa UPS senilai Rp15.301.028,00 sebanyak 3 unit belum dikapitalisasi sebagai aset tetap (BA. No.XXVIII-01Baserah/XII/2008 tgl. 30/12-2008). b) Hasil pengadaan Dropping dari Kejaksaan Agung RI berupa satu unit kendaraan tahanan senilai Rp280.757.000,00 belum dikapitalisasi. c) Pengadaan buku perpustakaan sebesar Rp3.000.000,00 dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Lainnya.
belum
d) Belanja modal pekerjaan fisik pembangunan gedung kantor senilai Rp2.372.094.750,00 belum dikapitalisasi sebagai aset tetap. e) Belanja barang peralatan mesin senilai Rp155.293.000,00 belum dikapitalisasi sebagai aset tetap. e. Satker Kejaksaan Agung 1) Inventarisasi dan penilaian yang dilakukan DJKN bersama tim Kejaksaan Agung belum diperoleh hasilnya oleh Tim BPK sampai dengan saat pemeriksaan berakhir pada 8 April 2009. 2) Nilai aset tanah di Kejaksaan Agung yang dilaporkan dalam Neraca Kejaksaan Agung per 31 Desember 2008 sebesar Rp97.840.000,00 sedangkan luas tanah yang dimiliki di Jl. Ragunan/Harsono RM, Jl. Hasannudin dan Lebakbulus berdasarkan sertifikat mencapai 139.263 m². 3) Terdapat belanja modal tahun 2008 yang belum di-input kedalam aplikasi SIMAK BMN berupa peralatan dan mesin senilai Rp40.222.557.020,00
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 42 dari 61
dan gedung dan bangunan senilai Rp110.235.545.637,00 sehingga belum tercatat di Neraca Kejagung per 31 Desember 2008. Penambahan tersebut antara laian berupa pekerjaan-pekerjaan gedung dan bangunan senilai Rp14.659.494.899,00, dengan rincian sebagai berikut: No.
Uraian Pekerjaan
Nilai Pekerjaan (Rp)
1
Rehab gedung untuk satgas di Ceger
Rp
9.530.167.700,00
2
Rekondisi lift gedung perpustakaan
Rp
1.010.000.000,00.
3
Rehab gedung Pengawasan
Rp
1.272.779.000,00.
4
Perluasan gedung Pidsus
Rp
1.092.753.200,00.
5
Rehab ruang kerja Kabid Hubmednas & Press Room
Rp
194.412.000,00.
6
Pemasangan expantion joint gedung utama
Rp
572.473.000,00.
7
Rehab kamar kecil lt. 1 s.d lt. 6
Rp
194.100.000,00.
8
Rehab ruang Dir Sospol dan Kasubdit Pakem
Rp
141.731.000,00.
9
Rehab rumah dinas Jampidsus
Rp
398.079.000,00.
10
Rehab Sekretariat Komisi Kejaksaan
Rp
252.999.999,00.
Jumlah
Rp
14.659.494.899,00
4) Laporan Barang Pembantu Kuasa Pengguna Tahunan (LBPKPT) UAPKPB per 31 Desember 2008 mencatat nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp79.039.837.518,00, nilai tersebut belum termasuk nilai kendaraan dinas roda empat sebanyak 168 unit senilai Rp17.770.300.000,00 dan roda dua sebanyak 179 unit minimal senilai Rp1.184.800.000,00. Nilai Peralatan dan Mesin pada Laporan Posisi Barang milik Negara di Neraca per 31 Desember 2008 sebesar Rp35.695.924.858,00 namun nilai Laporan Neraca tersebut tidak didukung rincian. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa nilai laporan tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya. 5) Terdapat pengadaan aset tahun 2007 dan 2008 oleh Biro Perencanaan yang langsung didistribusikan ke kuasa pengguna barang berupa laptop, kendaraan tahanan, UPS, meubelair, mesin penghancur kertas tanpa berkoordinasi dengan Biro Perlengkapan maupun Biro Umum sebagai unit yang memiliki tupoksi melakukan inventarisasi dan distribusi di Kejaksaan Agung. Hal ini menyulitkan dalam pencatatan untuk bahan pembuatan Laporan Barang Pembantu Kuasa Pengguna Tahunan (LBPKPT) dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN. Hal ini menimbulkan resiko terhadap pengamanan aset karena tidak adanya pencatatan dan pemberian nomor inventarisasi pada setiap aset tersebut.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 43 dari 61
6) Laptop yang dikirimkan ke Kejari-Kejari untuk digunakan oleh para jaksa baru lulusan tahun 2008 sebanyak 450 unit senilai Rp9.409.034.000,00 dan Laptop sebanyak 50 unit senilai Rp950.950.000,00 yang dikirimkan ke Kejati-Kejati telah dicatat dalam LBPKPT UAPKPB 5016.000 Jaksa Agung Muda Pembinaan, namun dalam surat Kepala Biro Perencanaan No. B-006/C.2/Cr.2/01/2008 tanggal 8 Januari 2009 perihal Distribusi Laptop yang ditujukan kepada Kepala Kejati Sumatera Selatan yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kejati seluruh Indonesia dinyatakan bahwa laptop yang dibagikan kepada jaksa baru lulus tahun 2008 untuk dicatat dalam Daftar Inventaris Kejari tersebut. Surat ini menimbulkan potensi terjadi dua kali pencatatan untuk satu jenis aset, apabila Kejaksaan Agung belum mengeluarkan dari LBPKPT sementara satker penerima telah mencatat sebagai tambahan aset tetap. f.
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang dilaporkan dalam Neraca Kejaksaan RI tahun 2008 belum memasukkan seluruh nilai KDP yang ada pada seluruh satker di lingkungan Kejaksaan RI. Nilai konsolidasi dari neraca satuan kerja yang mengirimkan laporan ke Kejaksaan Agung baru sebesar Rp64.700.912.136,00. Dari data pendukung berupa Neraca Satuan Kerja yang yaang diperoleh Tim BPK tanggal 13 Maret 2009 menunjukkan saldo KDP sebesar Rp65.503.087.136,00 yang berasal dari satker-satker berikut: No.
Nama Satker
Nilai KDP (Rp)
1.
KN. Lewoleba
150.727.200,00
2.
KN. Curup
249.610.650,00
3.
KN. Manna
43.066.189,00
4.
KN. Bintuhan
22.000.000,00
5.
KT. Kepulauan Riau
6.
KT. Jawa Timur dan SKPA
7.
KN. Lhoksukon Jumlah
9.018.128.592,00 55.363.068.950,00 656.485.555,00 65.503.087.136,00
Sementara itu masih terdapat satker di lingkungan Kejaksaan RI yang belum melaporkan KDP yaitu : 1) Kejari Kuala Simpang sebesar Rp2.619.092.000,00. 2) Kejaksaan Agung sebesar Rp5.839.869.000,00. g. Satuan kerja di lingkungan Kejaksaan RI belum seluruhnya mengirimkan Laporan Barang Kuasa Pengguna ke Kejaksaan Agung. Satuan kerja di lingkungan Kejaksaan RI seluruh Indonesia sebanyak 498 unit yang terdiri dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri serta Perwakilan Kejaksaan Agung RI di Hongkong dan Bangkok.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 44 dari 61
Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Bagian Analisa dan Kebutuhan diketahui bahwa dalam tahun anggaran yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dari seluruh satker yang ada tersebut sebanyak 133 satuan kerja pada 17 Kejaksaan Tinggi (Kejati) belum mengirimkan laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran maupun Tahunan kepada Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) Kejaksaan RI yang akan melakukan konsolidasi laporan untuk mendapatkan saldo aset tetap Kejaksaan RI tahun 2008. Rincian satker yang belum/tidak mengirimkan laporan adalah sebagai berikut: No.
Nama Wilayah
Satker
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Kejati DKI Jakarta Kejati Jawa Timur Kejati NAD Kejati Sumatera Utara Kejati Sumatera Barat Kejati Riau Kejati Kepulauan Riau Kejati Jambi Kejati Sumatera Selatan Kejati Lampung Kejati Sulawesi Tengah Kejati Sulawesi Selatan Kejati Sulawesi Barat Kejati Maluku Kejati Nusa Tenggara Timur Kejati Papua Kejati Maluku Utara Kejati Bangka Belitung Jumlah
6 36 23 36 22 13 8 13 15 15 23 32 4 13 19 11 9 7 290
Satker yang tidak mengirim 6 13 7 16 8 7 2 8 1 5 13 1 1 13 8 11 9 4 133
Hal ini menyulitkan pihak UAPA Kejaksaan RI untuk melaporkan secara lengkap jumlah dan saldo aset tetap yang berada dalam penguasaan/ pengelolaan Kejaksaan RI. Kondisi seperti tersebut di atas telah terjadi sejak tahun 2007 dan hasil review dari Inspektorat Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan sebagai satuan pengawasan intern tertanggal 17 Februari 2009 antara lain menyatakan bahwa saldo aktiva tetap yang disajikan tidak dapat diyakini keandalannya karena: a. Terdapat perbedaan saldo awal per 1 Januari 2008 untuk data BMN hasil olahan aplikasi SIMAK BMN antara pembukuan Departemen Keuangan dengan data laporan BMN Kejaksaan Agung RI, yang disebabkan oleh terdapatnya satker yang sebelumnya tidak melaporkan Laporan BMN Semester I dan baru melaporkan Semester II.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 45 dari 61
b. Belum dilakukannya rekonsiliasi rutin dan periodik antara Belanja Modal yang diselenggarakan oleh Kaur/Biro Keuangan dengan data Aset Tetap yang diselenggarakan oleh Kaur/Biro Perlengkapan. c. Adanya Unit Akuntansi Pengguna Barang Wilayah (UAPBW) Kejati yang tidak menyampaikan laporan sebanyak 4 UAPBW serta nilai Aset LainLain belum mencakup saldo denda dan biaya perkara. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara Pasal 44 menyatakan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Bab I Ketentuan Umum Bagian Kesatu Pengertian antara lain menyatakan : 1) Pasal 1: a) Angka 12. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN, adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. b) Angka 14. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. 2) Pasal 18 – Sistem Akuntansi Instansi (SAI) menetapkan antara lain bahwa: a) Setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan keuangan termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. b) SAI terdiri dari SAK, SIMAK-BMN, SA-BAPP. c) Untuk melaksanakan SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk Unit Akuntansi yang terdiri dari UAPA/B, UAPPB-E1,UAPPB-W dan UAKPB. 3) Pasal 36: a) ayat 1 menetapkan bahwa UAPPB-W menyusun Daftar Barang Pembantu Pengguna Wilayah (DBPP-W), Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Semesteran (LBPP-WS), Laporan Barang Pembantu Pengguna-Wilayah Tahunan (LBPP-WT), dan daftar/laporan manajerial lainnya tingkat wilayah berdasarkan hasil penggabungan Laporan BMN seluruh UAKPB di wilayah kerjanya.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 46 dari 61
b) ayat 5 menetapkan dalam rangka meyakini keandalan Laporan BMN dan laporan keuangan tingkat wilayah, UAPPB-W melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPPA-W. 4) Pasal 37: (1) ayat 1 menetapkan bahwa UAPPB-E1 menyusun Daftar Barang Pembantu Pengguna Eselon I DBPP-E1), Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Semesteran (LBPP-E1S), Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan (LBPP-E1T), dan daftar/laporan manajerial lainnya tingkat Eselon I berdasarkan hasil penggabungan Laporan BMN seluruh UAPPB-W di wilayah kerjanya, termasuk UAPPB-W Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta UAKPB yang langsung berada dibawahnya. (2) ayat 3 dalam rangka menyakini keandalan laporan BMN dan Laporan Keuangan tingkat Eselon I, UAPPB-E1 melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPPA-E1. c. Lampiran III – SAI menyebutkan antara lain bahwa: 1) Unit-unit akuntansi instansi melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan tingkat organisasinya. 2) Data akuntansi dan laporan keuangan secara berkala disampaikan kepada unit akuntansi di atasnya. Data akuntansi dan laporan keuangan dimaksud dihasilkan oleh SAK dan SABMN yang dikompilasi. 3) UAKPA melakukan pemprosesan data mulai dari menerima dan memverifikasi dokumen sumber dan ADK BMN, perekaman dokumen sumber, baik penerimaan maupun pengeluaran APBN. Kemudian melakukan proses posting untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Hal tersebut mengakibatkan Saldo aset tetap dalam Neraca Kejaksaan RI tahun 2008 belum menyajikan secara lengkap nilai aset tetap yang dimiliki oleh Kejaksaan RI dan sulit diyakini kewajarannya Hal tersebut disebabkan: a. Pelaksana/petugas SIMAK-BMN belum sepenuhnya memahami proses pelaporan dan penggunaan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara sebagai aplikasi pelaporan aset/barang milik negara. b. Belum dilakukannya rekonsiliasi laporan BMN baik secara intern antara UAKPB dengan UAKPA maupun dengan DJKN/KPKNL. c. Koordinasi antara unit kerja yang mengadakan aset dengan yang melakukan pencatatan dan pelaporan tidak ada. d. Komitmen kepala satuan kerja selaku kepala entitas akuntansi terhadap keakuratan pelaporan aset yang menjadi tanggung jawabnya masih rendah. Atas permasalahan tersebut Kejaksaan RI menjelaskan:
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 47 dari 61
a. Sebagian satker belum memperoleh hasil inventarisasi dan penilaian aset tetap dari DJKN, dan diharapkan hasil inventarisasi dilaporkan dalam Laporan Semester I tahun 2009. b. Pengadaan barang tahun 2008 yang belum dilaporkan di satker 005016 akan segera dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Semester I tahun 2009. c. Di tingkat Kejaksaan Agung RI, aset tetap yang belum dilaporkan menunggu hasil inventarisasi dan penilaian dari DJKN. d. Pengadaan laptop tahun 2008 untuk jaksa baru senilai Rp9.409.034.000,00 akan ditransfer keluar, sehingga dalam Laporan Semester I tidak akan terjadi dua kali pencatatan. BPK-RI menyarankan agar Jaksa Agung memerintahkan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan: a. Melakukan rekonsiliasi rutin dan periodik antara Belanja Modal yang diselenggarakan oleh Kaur/Biro Keuangan dengan data Aset Tetap yang diselenggarakan oleh Kaur/Biro Perlengkapan. b. Berkoordinasi dengan DJKN untuk memasukkan hasil inventarisasi dan revaluasi didalam aplikasi SIMAK-BMN. c. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan tentang pegawai negeri kepada Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kejaksaan Agung RI yang belum membuat laporan BMN secara akurat dan menyampaikan secara tepat waktu. d. Menegur Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Kejaksaan Agung RI yang tidak melaporkan pengadaan yang dilakukannya kepada Biro Perlengkapan untuk kepentingan inventarisasi BMN.
8. Pengelolaan dan Pelaporan Uang Pengganti Tidak Didukung oleh Sistem Pengendalian Intern yang Memadai Dalam perkara tindak pidana korupsi, pengadilan selain menetapkan hukuman badan dan denda, juga menetapkan hukuman tambahan membayar uang pengganti kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terpidana. Mekanisme eksekusi hukuman badan, denda, dan uang pengganti, adalah sebagai berikut: a. Setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (incracht), Jaksa Penuntut Umum (JPU) segera mengeksekusi berdasarkan putusan tersebut. b. Eksekusi yang dilakukan JPU diawali dengan pelaksanaan hukuman badan (penjara) dan kemudian dilanjutkan dengan penagihan atas denda perkara korupsi dan uang pengganti kepada terpidana. c. Hukuman denda yang harus dibayar oleh terpidana memiliki klausul dengan mengganti dengan hukuman badan (subsidair), sehingga eksekusi terhadap denda lebih merupakan pilihan terpidana untuk membayar atau menggantinya
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 48 dari 61
dengan hukuman badan apabila yang bersangkutan tidak mampu untuk membayar. d. Sedangkan hukuman uang pengganti memiliki beberapa syarat khusus karena terdapat perlakuan yang berbeda terkait perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. e. Terhadap perkara yang diputus berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1971 satusatunya cara penyelesaiannya adalah dengan membayarnya. Jika terpidana tidak mau membayar dan dari hasil pengamatan JPU masih memiliki harta yang dapat disita dapat dilakukan tuntutan perdata untuk memulihkan kerugian negara, namun jika terpidana memang tidak mampu membayar bisa diajukan penghapusan uang pengganti. f.
Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 pasal 18 ayat (2), langkah pertama yang harus dilakukan oleh JPU dalam mengeksekusi pembayaran uang pengganti adalah melakukan penagihan kepada terpidana. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh JPU dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Selanjutnya ayat (3) menetapkan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar maka dipidana dengan Pidana Penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
g. Pembayaran oleh terpidana atas uang pengganti yang dibebankan kepadanya akan mengurangi tagihan uang pengganti sebesar pembayaran yang dilakukan, namun khusus perkara yang diputus berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 jika terpidana mengganti beban tagihan uang pengganti dengan menjalani pidana penjara, uang pengganti baru dinyatakan selesai apabila terpidana juga telah selesai menjalani pidana subsidair tersebut. Tagihan uang pengganti pada Kejaksaan RI dicatat sebagai Aset Lain-Lain dalam Neraca (Unaudited) per 31 Desember 2008 sebesar Rp7.709.390.588.719,55. Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) terkait pengelolaan dan pelaporan uang pengganti di Kejaksaan RI menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Ukuran dari organisasi Kejaksaan RI yang besar, berkisar pada 498 satuan kerja (satker) di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pengawasan yang lebih untuk memastikan akurasi data uang pengganti yang disajikan dalam LK Kejaksaan RI. b. Komunikasi di Kejaksaan yang masih menggunakan surat (manual) melalui jasa kiriman dan sistem informasi yang pengolahannya masih manual menimbulkan potensi ketidakakuratan dan kelambatan penyampaian laporan akibat kesalahan manusia (human error) dalam menginput data. c. Pengadministrasian yang kurang tertib atas data-data lama mengakibatkan sulitnya melakukan penelusuran (tracing) atas data uang pengganti yang BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 49 dari 61
berasal dari perkara lama untuk menjamin kelengkapan pelaporan, antara lain dengan adanya register putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (RP-12) dan putusan lama terkait adanya pidana tambahan uang pengganti yang tidak diketahui keberadaannya. d. Koordinasi yang masih lemah dalam hal diseminasi informasi antara bagianbagian yang terlibat dalam pengelolaan uang pengganti mulai dari turunnya putusan incracht yang menimbulkan tagihan, pelunasan oleh terpidana, sampai kepada pencatatan mutasi tagihan dan pelaporan dalam Laporan Keuangan. Pelaksanaan eksekusi dilaksanakan oleh Unit Pidsus sedangkan pencatatan dan pelaporan merupakan tugas dari Bagian Pembukuan dan Verifikasi. e. Belum adanya prosedur yang memadai dan dibakukan oleh Kejaksaan Agung yang dapat menjamin akurasi data dalam pelaporan uang pengganti dalam LK Kejaksaan. Hal ini terlihat dengan kondisi sebagai berikut: 1) Laporan uang pengganti belum terintegrasi dengan SAI, dan baru laporan manual kepada tingkat diatasnya dan kemudian dari Jampidsus menyerahkan laporan uang pengganti kepada Jambin sebagai unit pelaporan untuk mencantumkan dalam LK Kejaksaan. 2) Laporan uang pengganti dan perkembangan tidak dilaporkan secara periodik namun bersifat insidental sesuai dengan ada atau tidaknya permintaan data dari Kejaksaan Agung. 3) Uang pengganti yang diganti dengan subsidair belum diatur secara baku dan jelas bagaimana dan kapan uang pengganti akan dianggap lunas dan dihapus dari pembukuan. 4) Uang pengganti dengan tingkat ketertagihan yang rendah dan berlarutlarut tanpa penyelesaian tidak diklasifikasikan secara khusus serta belum dibuat petunjuk baku yang memadai yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap unit akuntansi dan pelaporan dalam mengelola uang pengganti yang telah bertahun-tahun tidak tertagih. f.
Belum dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang memadai dalam struktur organisasi Kejaksaan RI untuk mengurangi risiko penyimpangan (fraud). Unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan uang pengganti dilakukan oleh subseksi penuntutan pada seksi pidsus masing-masing Kejari yang melaksanakan kegiatan penuntutan, upaya hukum, eksekusi (penagihan), dan pelaporan pelaksanaan eksekusi uang pengganti sekaligus.
Pemeriksaan lebih lanjut atas saldo uang pengganti pada Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Kejati DKI Jakarta, Kejati Jawa Barat, Kejati DI Yogyakarta, Kejati Nanggroe Aceh Darussalam, dan Kejati Sulut menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Saldo yang disajikan oleh Kejaksaan Agung RI dhi. Jampidsus sebesar Rp7.709.390.588.719,55 sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 8 April 2009 tidak dapat dijelaskan oleh Kejaksaan RI dari wilayah (Kejati) atau satker (Kejari) mana saldo tersebut berasal, karena saldo tersebut
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 50 dari 61
dihasilkan dari penjumlahan manual secara global atas laporan yang dikirimkan oleh Kejati. b. Pernah dilakukan verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap uang pengganti yang dikelola Kejaksaan, namun dengan sistem pengendalian intern yang masih lemah mengakibatkan hasil verifikasi tidak dipergunakan dengan optimal untuk mendukung pelaporan uang pengganti yang akurat. c. Belum adanya petunjuk pencatatan transaksi uang pengganti dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dari Departemen Keuangan. d. Belum adanya konsolidasi yang optimal antara Unit Tindak Pidana Khusus (Pidsus) sebagai unit yang mengeksekusi dan melaporkan uang pengganti dan Unit Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) sebagai unit yang melakukan eksekusi perdata bila Pidsus tidak mampu menyelesaikan penagihan, dengan Unit Pembinaan yang berperan dalam pelaporan keuangan Kejaksaan RI dhi. pelaporan uang pengganti. Disamping itu, uang pengganti yang telah dilimpahkan dari Pidsus ke Datun masih dilaporkan oleh Pidsus, dan pada akhirnya laporan Datun tidak dipergunakan sebagai salah satu alat rekonsiliasi uang pengganti dalam LK Kejaksaan RI. e. Pemantauan yang kurang memadai atas pengelolaan uang pengganti terutama dalam pelaporan, karena unit diatas unit yang melaporkan hanya bersifat kompilasi data namun kurang dilakukan verifikasi atas akurasi data yang mutakhir. Seksi Pidsus di masing-masing Kejari membuat laporan uang pengganti secara insidental dengan adanya permintaan data dari Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi. Laporan uang pengganti dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan kompilasi data seluruh Kejari di wilayahnya. Setelah itu, laporan uang pengganti dikirimkan ke Kejaksaan Agung dhi. Jampidsus untuk dikompilasi juga dari seluruh Kejati. Mekanisme tersebut tidak disertai pengujian terhadap data yang disajikan oleh satker ataupun Kejati, karena Kejati ataupun Jampidsus hanya berperan sebagai kompilator. f.
BPK-RI
Penagihan atas uang pengganti tidak optimal, hal ini terlihat dari uji petik atas saldo uang pengganti pada Kejati DKI Jakarta (Kejari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara), Kejati Jawa Barat (Kejari Bandung, Bale Bandung, Garut, Kuningan, Indramayu, Cirebon, Sumber, Purwakarta, Cikarang, Bekasi), Kejati Nanggroe Aceh Darussalam (Kejari Banda Aceh, Jantho, Sigli, Kuala Simpang), Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (Kejari Yogyakarta, Sleman, Bantul, Wonosari, Wates), dan Kejati Sulawesi Utara (Kejari Manado, Bitung, Tondano, Tomohon, Amurang) memiliki umur yang relatif sudah cukup lama (99,59% telah berumur lebih dari 1 (satu) tahun), dengan rincian sebagai berikut:
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 51 dari 61
Umur Uang Pengganti ► ► ► ►
Saldo Uang Pengganti (Rp)
≤ 1 th 1 th < X ≤ 5 th 5 th < X ≤ 10 th > 10 th Jumlah
Persentase
45.971.916.817,50 2.511.495.620.372,19 7.353.708.208.494,39 1.416.679.657.885,24
0,41% 22,17% 64,92% 12,51%
11.327.855.403.569,32
100,00%
g. Penagihan uang pengganti yang memiliki hukuman subsidair juga menunjukkan kurangnya upaya penagihan dan sita eksekusi atas harta terpidana, hal ini terjadi karena JPU mengalami banyak kendala dalam kegiatan eksekusi antara lain berupa biaya dan personil yang tidak memadai. Sehingga sebagian langsung menjalani subsidair tanpa upaya sita eksekusi atas harta yang dimiliki terpidana. Disamping itu, penyelesaian uang pengganti yang dijalani dengan subsidair tidak dapat diketahui secara baik perkembangannya dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) tentang kapan terpidana mulai dan selesai menjalani hukuman subsidair. Sehingga satker tidak dapat segera mengetahui kapan harus menghapusbukukan uang pengganti tersebut. h. Berdasarkan uji petik atas pengelolaan uang pengganti pada Kejati DKI Jakarta, Jawa Barat, NAD, DIY, dan Sulawesi Utara, diketahui terdapat perbedaan data antara tingkat satker dan wilayah serta Kejaksaan Agung RI terkait uang pengganti yang belum tertagih, dengan rincian sebagai berikut: (dalam jutaan rupiah) No.
Pencatatan Kejati
Kejari
Pidsus I.
Selisih
Pidsus
Datun
Pidsus
Datun
KEJATI DKI JAKARTA 1
Jakarta Pusat
3.543.985,33
1.366.678,03
3.831.733,55
3.459.050,75
(287.748,22)
(2.092.372,72)
2
Jakarta Selatan
3.414.824,17
0,00
2.586.393,34
49,81
828.430,83
(49,81)
3
Jakarta Barat
1.298.543,91
600,00
1.384.826,36
600,00
(86.282,44)
0,00
4
Jakarta Timur
50,00
5.392,08
0,00
7.241,48
50,00
(1.849,40)
5
Jakarta Utara Total
II.
3.898,82
0,00
6.088,96
8.002,20
(2.190,14)
(8.002,20)
8.261.302,23
1.372.670,11
7.809.042,21
3.474.944,24
452.260,03
(2.102.274,13)
24.707,69
13.257,02
12.951,90
13.257,02
11.755,79
0,00
6.814,09
0,00
2.180,02
619,62
4.634,07
(619,62) 3.912,49
KEJATI JAWA BARAT 1
Bandung
2
Bale Bandung
3
Garut
2.194,69
5.936,94
0,00
2.024,45
2.194,69
4
Kuningan
1.583,49
1.705,38
30,39
1.578,34
1.553,10
127,05
5
Indramayu
0,00
0,00
0,00
752,91
0,00
(752,91)
6
Cirebon
106,53
150,57
0,00
0,00
106,53
150,57
7
Sumber
933,02
754,88
9,06
798,23
923,96
(43,35)
8
Purwakarta
761,39
700,39
58,12
700,57
703,27
(0,18)
9
Bekasi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Cikarang
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.100,90
22.505,18
15.229,49
19.731,14
21.871,41
2.774,05
Total
BPK-RI
Kondisi di Kejari
Datun
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 52 dari 61
(dalam jutaan rupiah) No.
Kejari
Pencatatan Kejati Pidsus
III.
Kondisi di Kejari
Datun
Pidsus
Selisih
Datun
Pidsus
Datun
KEJATI NAD 1
Banda Aceh
2
Jantho
3
Sigli
4
Kuala Simpang Total
IV.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,66
0,00
225,67
0,00
(179,01)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,66
0,00
225,67
0,00
(179,01)
0,00
KEJATI DIY 1
Yogyakarta
0,00
1.686,21
0,00
1.686,21
0,00
0,00
2
Sleman
0,00
95,80
220,00
210,80
(220,00)
(115,00)
3
Bantul
0,00
383,96
0,00
382,07
0,00
1,89
4
Wonosari
0,00
133,55
8,42
133,55
(8,42)
0,00
5
Wates
0,00
142,63
437,73
192,63
(437,73)
(50,00)
Total
0,00
2.442,15
666,15
2.605,26
(666,15)
(163,11)
0,00
233,68
0,00
0,00
0,00
233,68
V.
KEJATI SULUT 1
Manado
2
Bitung
0,00
5.399,35
0,00
5.399,35
0,00
0,00
3
Tondano
0,00
11,89
0,00
11,89
0,00
0,00
4
Tomohon
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Amurang
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Grand Total
0,00
5.644,92
0,00
5.411,24
0,00
233,68
8.298.449,79
1.403.262,36
7.825.163,52
3.502.691,88
473.286,28
(2.099.429,51)
Kurs Tengah BI per 31 Desember 2008 1US$ = Rp10.950,00
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Penjelasan Umum Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/ walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 8 ayat 1 butir (b) menyatakan bahwa Departemen/lembaga wajib mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara. c. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tanggal 20 Oktober 1999: 1) Pasal 256 menetapkan bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penutupan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 53 dari 61
ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. 2) Pasal 257 menetapkan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 256, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi, antara lain, perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan tambahan penuntutan, eksekusi atau melaksanakan penetapan hukum, dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain serta pengadministrasiannya. 3) Pasal 560 menetapkan bahwa Asisten Tindak Pidana Khusus (As Pidsus) menyelenggarakan fungsi antara lain penghimpunan laporan dari Kejaksaan Negeri, pengadministrasian, penelitian, dan pengolahan serta penyiapan laporan kepada pimpinan. 4) Pasal 575 menetapkan bahwa Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (As Datun) menyelenggarakan fungsi antara lain pelaksanaan dan pengendalian gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian untuk menyelamatkan kekayaan negara terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara. 5) Pasal 643 menetapkan bahwa Seksi Tindak Pidana Khusus (Sie Pidsus) menyelenggarakan fungsi antara lain pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasiannya. d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Bagian III – SAK menyebutkan antara lain bahwa: 1) Unit-unit akuntansi instansi melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan tingkat organisasinya. 2) Data akuntansi dan laporan keuangan secara berkala disampaikan kepada unit akuntansi di atasnya. Data akuntansi dan laporan keuangan dimaksud dihasilkan oleh sistem akuntansi keuangan (SAK) dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK-BMN) yang dikompilasi. Kelemahan SPI dan permasalahan tersebut di atas mengakibatkan saldo tagihan uang pengganti sebesar Rp7.709.390.588.719,55 dalam Neraca Kejaksaan RI per tanggal 31 Desember 2008 tidak dapat dinilai kewajarannya. Hal tersebut disebabkan: a. Komitmen pimpinan satker terhadap pentingnya pengendalian intern untuk menjamin keakuratan pengelolaan dan pelaporan uang pengganti yang menjadi tanggung jawabnya masih rendah.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 54 dari 61
b. Struktur organisasi, prosedur pelaporan, dan sistem informasi uang pengganti yang ada pada Kejaksaan RI tidak mendukung adanya data pengelolaan uang yang akurat dan tepat waktu. c. Standar prosedur baku berupa petunjuk teknis maupun petunjuk pelakanaan atas pengelolaan, terutama pelaporan, uang pengganti pada Kejaksaan RI belum ada. d. Koordinasi dengan Departemen Keuangan dalam pengelolaan tagihan uang pengganti masih belum memadai. e. Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pengelolaan dan pelaporan uang pengganti masih belum memadai.
terkait
Atas permasalahan tersebut Kejaksaan RI menjelaskan: a. Direktorat Uheksi JAM Pidsus telah bekerjasama dengan BPKP untuk melakukan penataan pengelolaan dan pelaporan uang pengganti yang berasal dari kejaksaan negeri seluruh Indonesia. b. Sasaran penataan pengelolaan dan pelaporan uang pengganti adalah Kejati DKI Jakarta, karena jumlahnya 90% dari keseluruhan uang pengganti yang belum ditagih. c. Untuk jangka pendek sampai menengah pada tahun 2009 diprioritaskan penyelesaian penagihan uang pengganti dari 4 perkara korupsi, yaitu perkara Edy Tansil, Dicky Iskandardinata, Bank Harapan Santosa, dan Bank Surya. BPK RI menyarankan agar Jaksa Agung: a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan tentang pegawai negeri kepada JAM Pidsus, Direktur UHEKSI, Kajati, dan Kajari yang lalai dalam menyusun SPI yang memadai atas pengelolaan tagihan uang pengganti di lingkungannya. b. Melakukan percepatan pengembangan Standard Operasional Procedures (SOP) dan Sistem Informasi yang memadai dalam pengelolaan tagihan uang pengganti. c. Meningkatkan koordinasi dengan Departemen Keuangan untuk menyusun pedoman pencatatan transaksi uang pengganti. d. Memerintahkan JAM Pengawasan untuk meningkatkan pengawasan terhadap proses pembenahan pengelolaan uang pengganti di Kejaksaan RI.
9. Pemungutan Sewa Rumah Dinas Dalam Pengelolaan Kejaksaan Agung RI TA 2008 Belum Intensif dan Sebagian Besar Rumah Dinas Dihuni oleh Pihak yang Tidak Berhak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI memiliki rumah dinas sebanyak 211 unit di Lebak Bulus yang terdiri dari 7 (tujuh) rumah dinas jabatan eselon I, 37 unit tipe B, 45 unit tipe C dan 122 unit tipe D. Dari seluruh rumah dinas tersebut hanya sebanyak 16 (enambelas) unit yang dihuni oleh pejabat/pegawai Kejaksaan yaitu 7 (tujuh) unit rumah jabatan eselon I, 1 (satu) unit rumah dinas tipe C, dan 8
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 55 dari 61
(delapan) rumah dinas tipe D. Sisanya sebanyak 195 unit dihuni oleh pihak yang tidak berhak atau tidak sesuai dengan Surat Ijin Penghunian (SIP) seperti para pensiunan dan pihak keluarga almarhum pensiunan. Type 1. A 2. B 3. C 4. D Jumlah Persentase
Jumlah Rumah Tersedia Dihuni 7 7 37 37 45 45 122 122 211 211
Peg Aktif
1 8 9 4,261%
Penghuni Pejabat Kel. Alm 7 3 7 10 7 20 3,31% 9,47%
Pensiunan 34 37 104 175 82,93%
Berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP018/ J.A/2/1978 tentang Penggunaan Perumahan Jabatan Kejaksaan Agung RI di Kompleks Lebak Bulus, Kebayoran Baru, Jakarta ditetapkan bahwa: a. Rumah Dinas Kejaksaan di Kompleks Lebak Bulus adalah Rumah Jabatan yang diperuntukkan bagi Pejabat-pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung RI. Rumah Dinas Type A disediakan khusus bagi Pejabat Eselon I, Rumah Dinas Type B disediakan khusus bagi Pejabat Eselon II, dan Rumah Dinas Type C disediakan khusus bagi Pejabat Eselon III. b. Penghuni rumah dinas wajib keluar dari rumah dinas yang dihuninya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah yang bersangkutan tidak lagi menduduki Jabatan Eselon I, II, dan III di lingkungan Kejaksaan Agung, atau apabila dicabut haknya untuk menghuni rumah dinas. Namun dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-01/C/Cpl/03/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Penyesuaian Sewa Rumah Negara di Lingkungan Kejaksaan RI menyebutkan bahwa bagi penghuni yang telah pensiun, pelaksanaan pemungutan sewa rumah negara agar disetor ke Rekening Kas Negara oleh masing-masing wajib bayar dan ditatausahakan oleh KPPN sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini menjadi bertentangan karena menurut keputusan Jaksa Agung RI Tahun 1978 diatas, para pejabat/pegawai yang sudah tidak aktif tidak berhak lagi menghuni rumah dinas. c. Selama ini pemungutan sewa rumah dinas kepada para penghuni dilakukan melalui dua mekanisme, berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE01/C/Cpl/03/2003 tanggal 25 Maret 2003 yaitu: 1) Bagi penghuni yang masih aktif sebagai pejabat/pegawai langsung dipotong melalui SPM Gaji setiap bulannya. 2) Bagi para pensiunan yang masih menghuni rumah dinas setiap bulan langsung menyetorkan sewa rumah dinas ke Kas Negara melalui bank persepsi dengan membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). Selanjutnya SSBP tersebut disampaikan kepada Bendahara Khusus Penerimaan untuk dilaporkan sebagai salah satu PNBP Kejaksaan RI.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 56 dari 61
Tarif sewa Rumah Negara Kejaksaan berdasarkan SE Plh. Jaksa Agung Muda Pembinaan No. SE-01/C/Cpl/03/2003 tanggal 25 Maret 2003 untuk setiap bulan adalah sebagai berikut : a. Tipe B sebesar Rp68.428,00 b. Tipe C sebesar Rp39.916,00 c. Tipe D sebesar Rp28.512,00 Berdasarkan data dari Bendahara Khusus Penerima Kejagung RI diketahui bahwa dari seluruh penghuni rumah dinas tersebut hanya ada 6 (enam) penghuni ( pensiunan dan kel. Almarhum) yang membayar biaya sewa rumah dinas selama tahun 2008 dengan nilai sebesar Rp2.463.412,00. Dengan demikian sebanyak 189 penghuni pensiunan dan keluarga almarhum tidak membayar sewa selama tahun 2008, dengan rincian: No. 1 2 3
Type B C D Jumlah
Kel.Almarhum 3 7 10 20
Pensiunan 32 34 103 169
Dengan menggunakan tarif diatas, potensi penerimaan Kejaksaan Agung RI tahun 2008 dari sewa rumah dinas sebanyak 198 unit adalah sebesar Rp90.462.096,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut: No.
Type
1
2
1. 2. 3.
B C D
*)
Jumlah Dihuni 3
37 44 114 Total
Tarif 4
68.428 39.916 28.512
Bulan* 5
12 12 12
Potensi (Rp) =(3X4X5)
30.382.032,00 21.075.648,00 39.004.416,00 90.462.096,00
Jumlah bulan penghunian dalam Tahun 2008
Hal tersebut tidak sesuai dengan : a. PP. No. 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara Pasal 1 ayat (6) menetapkan bahwa Rumah Negara Gol. II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari satu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun dikembalikan kepada negara. b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 8 ayat (1) menyatakan antara lain bahwa Departemen/Lembaga wajib mengintensifkan pemungutan sewa penggunaan barang-barang milik negara. Hal tersebut mengakibatkan Penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sewa rumah dinas tahun 2008 kurang sebesar Rp87.998.684,00 (Rp90.462.096,00 – Rp2.463.412,00).
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 57 dari 61
Hal tersebut disebabkan: a. Kelemahan dalam mekanisme pemungutan sewa rumah dinas Kejaksaan, khusus untuk para pensiunan dimana pembayaran ke Kas Negara diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran para pensiunan. Di sisi lain, tidak ada pegawai di lingkungan Kejaksaan RI yang ditugaskan khusus untuk memastikan bahwa para pensiunan dan keluarga almarhum pensiunan tersebut telah melaksanakan kewajibannya. b. Bagian Rumah Tangga tidak melaksanakan ketentuan tentang Rumah Negara untuk para pegawai yang telah pensiun. Atas permasalahan tersebut Kejaksaan RI akan segera membuat surat kepada penghuni komplek Kejaksaan Agung RI di Lebak Bulus melalui Ketua RT/RW masing-masing agar yang masih aktif dapat menyampaikan bukti pembayaran sewa rumah dan kepada penghuni yang sudah pensiun diharapkan dapat segera menyerahkan rumah yang dihuni kepada Kejaksaan Agung RI. BPK-RI menyarankan agar Jaksa Agung menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pembinaan : a. Menagih pembayaran sewa rumah dinas tahun 2008 kepada para penghuni yang belum melunasi kewajibannya dengan jumlah sebesar Rp90.462.096,00 dan menyetorkan ke Kas Negara. Selanjutnya bukti setor disampaikan kepada BPK-RI. b. Menunjuk pejabat/pegawai yang bertugas untuk memonitor ketaatan pembayaran sewa rumah dinas oleh para penghuni (pensiunan dan keluarga almarhum). c. Menginstruksikan Bagian Rumah Tangga untuk melaksanakan ketentuan tentang Rumah Negara bagi para pensiunan dan keluarga almarhum yang masih menempati rumah dinas Kejaksaan Agung RI.
10. Kejaksaan Agung Sebagai UAKPA, Kejati DKI Jakarta Sebagai UAPPA-W dan UAKPA Serta Lima Kejari di Lingkungan Kejati DKI Jakarta Sebagai UAKPA Belum Menyampaikan Hardcopy Laporan Keuangan yang Disertai Pernyataan Tanggung Jawab Setiap Kementerian Negara atau Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan laporan keuangan. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Untuk melaksanakan SAK tersebut Kementerian Negara atau Lembaga membentuk Unit Akuntansi secara berjenjang yang terdiri dari: a. Unit Akuntansi Pengguna (UAPA) pada tingkat Kementerian/Lembaga, b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Eselon 1 (UAPPA-E1), c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah – (UAPPA-W), dan d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada tingkat satker.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 58 dari 61
Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Kejaksaan Agung dilakukan secara berjenjang oleh Unit Akuntansi paling rendah sampai dengan unit akuntansi paling tinggi, sebagai berikut: a. UAKPA atau tingkat satker (paling rendah) dilakukan oleh beberapa Kejaksaan Negeri (Kejari) atau Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) di wilayah Kejaksaan Tinggi; b. UAPPA-W atau tingkat wilayah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati). UAPPA-W bertugas melakukan penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAKPA di wilayah kerjanya termasuk laporan realisasi anggara Pembiayaan dan perhitungan yang digunakan oleh Kementrian Negara/Lembaga dari seluruh kejaksaan negeri. c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I, yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1, adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya. d. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, yang selanjutnya singkat UAPA, adalah UAI pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Kejaksaan Agung, Sekretariat Komisi Kejaksaan, Pusdiklat Kejaksaan, Kejati dan Kejari diwilayah Kejati DKI diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Pada Tingkat Unit Eselon I (UAPPA-E1) Kompilasi laporan Sistem Akuntansi Keuangan untuk Eselon I (UAPPA-E1) di lingkungan Kejaksaan Agung dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan. Karena hanya ada 1 laporan UAPPA-E1 maka laporan ini sekaligus berfungsi pula sebagai UAPA atau menggambarkan Laporan Keuangan tingkat Kementerian/ Lembaga (Kejaksaan RI). Laporan UAPPA-E1 tersebut merupakan hasil penggabungan laporan Keuangan yang terdiri dari: 1) Enam eselon I terdiri dari Jaksa Agung Muda (JAM) Pengawasan, JAM Pidana Khusus, JAM Pidana Umum, JAM Perdata dan Tata Usaha Negara, JAM Intelejen, serta JAM pembinaan. 2) Tiga puluh dua Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) atau laporan keuangan dari seluruh Kejaksaan Tinggi. 3) Dua perwakilan luar negeri (Bangkok dan Hongkong). 4) Satu unit akuntansi Pusdiklat Kejaksaan. Selain sebagai UAPPA-E1, Kejaksaan Agung juga merupakan UAKPA yang terdiri dari: 1) Kejaksaan Agung 2) Sekretariat Komisi Kejaksaan
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 59 dari 61
3) Pusdiklat Kejaksaan 4) Perwakilan Bangkok 5) Perwakilan Hongkong Hasil pemeriksaan atas penerapan Sistem Akuntansi Keuangan pada tingkat Kejaksaan Agung sebagai UAKPA menunjukkan bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan Tim BPK RI pada tanggal 8 April 2009 hanya Sekretariat Komisi Kejaksaan dan Pusdiklat Kejaksaan yang menyampaikan hardcopy laporan keuangan tahunan beserta catatan atas laporan keuangan yang disertai pernyataan tanggung jawab. b. Pada tingkat Wilayah (UAPPA-W) Kompilasi laporan Sistem Akuntansi Keuangan untuk Wilayah (UAPPA-W) di lingkungan Kejati DKI dilakukan oleh Asisten Pembinaan. Karena hanya ada 1 laporan UAPPA-W maka laporan ini sekaligus berfungsi pula sebagai UAKPA atau menggambarkan Laporan Keuangan tingkat Kejati DKI. Laporan UAPPA-W tersebut merupakan hasil penggabungan laporan Keuangan yang terdiri dari lima Kejari di lingkungan Kejati DKI. Hasil pemeriksaan atas penerapan Sistem Akuntansi Keuangan pada tingkat wilayah atau UAPPA - W pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menunjukkan bahwa seluruh satker/unit akuntansi kuasa pengguna anggaran di lingkungan wilayah atau Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (UAKPA) belum menyampaikan hardcopy laporan keuangan semesteran dan tahunan beserta catatan atas laporan keuangan yang disertai pernyataan tanggung jawab. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 antara lain menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan APBN yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai standar akuntansi pemerintahan. b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, pasal 20 ayat (1) dan (9) menyatakan: 1) Setiap UAKPA wajib memroses dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Satuan Kerja. 2) Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan. Hal tersebut mengakibatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan APBN pada satker Kejaksaan Agung, Kejati DKI Jakarta, dan lima Kejari di lingkungan Kejati DKI Jakarta masih belum memadai.
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 60 dari 61
Hal tersebut disebabkan: a. Komitmen pimpinan satker selaku pimpinan entitas akuntansi mengenai arti penting Laporan Keuangan sebagai akuntabilitas pelaksanaan APBN dan kinerja instansi masih rendah. b. Petugas SAI kurang memahami proses penyusunan laporan keuangan tahunan yang menjadi kewajibannya. Atas permasalahan tersebut Kejaksaan RI telah memberikan petunjuk kepada satker Kejaksaan Agung RI dan satker yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi supaya pada setiap Semester I dan II (Tahunan) laporan keuangan yang dikirim ke Kejaksaan Agung RI selain berbentuk softcopy juga hardcopy. BPK RI menyarankan Jaksa Agung agar menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pembinaan: a. Melakukan sosialisasi tentang laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pihak-pihak terkait. b. Memerintahkan Kajati terkait meningkatkan pengawasan dan memberikan teguran atas kegiatan jajarannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BPK-RI
LHP SPI - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 61 dari 61
Lampiran 1
I.
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN LK KEJAKSAAN RI TAHUN 2007 Temuan Berulang *)
No.
1.
2.
Temuan BPK
Rekomendasi
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
Neraca Kejaksaan RI Per Tanggal 31 Desember 2007 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya.
Agar Jaksa Agung menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk memastikan koordinasi antara Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan dalam hal pencatatan dan pelaporan akun-akun dalam Neraca berjalan dengan baik.
Pencatatan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Belum Memadai.
Agar Jaksa Agung menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pembinaan agar memerintahkan Biro Keuangan melakukan:
Biro Keuangan telah melakukan koordinasi dengan Biro Perlengkapan melalui surat Nomor B-270/C.5/Cu.2/08/2008 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Pengguna Anggaran dan surat Nomor B184/C.5/Cu.2/06/2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Kunjungan Tim SAI Kejagung RI untuk melakukan pembenahan yang meliputi: 1. Penentuan saldo awal Neraca dalam menyusun Laporan Keuangan harus memperhatikan saldo akhir Neraca tahun sebelumnya; 2. Rekonsiliasi data antara laporan realisasi belanja modal dalam SAK dengan jumlah asset yang dilaporkan dalam laporan BMN; 3. Penggabungan data dari aplikasi SABMN ke aplikasi SAK mulai dari tingkat satker Cabjari, Kejari, Kejati dan Kejagung; 4. Memberikan petunjuk kepada satker. Biro Keuangan telah memberikan petunjuk kepada daerah agar melakukan rekonsiliasi secara periodik sesuai surat Nomor B270/C.5/Cu.2/08/2008 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Pengguna Anggaran.
BPK RI
Nilai Temuan
2006
2005
2004
a)
Rekonsiliasi penerimaan dengan Departemen Keuangan, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang terkait dengan fungsi pencatatan dan pelaporan penerimaan, dan
b)
Sosialisasi kepada seluruh BKP dan pelaksana SAI tentang penggunaan MAP untuk
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut *) Sesuai Belum Belum Sesuai/ Ditindak Selesai -lanjuti
√
√
1
Lampiran 1
Temuan Berulang *) No.
Temuan BPK
Nilai Temuan
Rekomendasi 2006
2005
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
2004
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut *) Sesuai Belum Belum Sesuai/ Ditindak Selesai -lanjuti
penyetoran uang pengganti sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-25/ PB/2007 tanggal 30 Juli 2007. 3.
4.
5.
Pencatatan dan Pelaporan Kas Belum Memadai.
Agar Jaksa Agung menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pembinaan memberikan sosialisasi kepada satker di daerah tentang pengelolaan dan pelaporan kas di dalam Sistem Akuntansi Instansi.
Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Belum Memadai.
Agar Jaksa Agung menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pembinaan supaya memerintahkan Kejati/Kejari/Cabjari untuk mencatat persediaan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta melakukan inventarisasi fisik persediaan.
Pengelolaan Barang Rampasan di Lingkungan Kejaksaan RI Belum Memadai.
√
Agar Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan: •
•
BPK RI
Memerintahkan Kejati/Kejari/Cabjari segera memberikan harga taksiran barang rampasan, dan mencatat serta melaporkannya dalam Neraca. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait penegakan hukum untuk menyempurnakan mekanisme
•
Telah memberikan petunjuk kepada satker di daerah tentang pengelolaan maupun pelaporan Kas di Bendahara Pengeluaran melalui surat Nomor : B257/C.5/Cu.2/08/2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang penyetoran sisa uang persediaan. • Telah melakukan konfirmasi dengan satker yang bersangkutan untuk saldo Kas di bendahara Penerimaan dan satker yang bersangkutan menyatakan bahwa Kas di Bendahara Penerima telah disetor ke Kas Negara serta telah memperbaiki saldo Kas di Bendahara Penerima. Telah melaporkan persediaan dalam Neraca Kejaksaan RI dalam Laporan Keuangan Semester I Tahun 2008 dan memberikan petunjuk berdasarkan Surat Nomor : B184/C.5/Cu.2/06/2008 tanggal 09 Juni 2008 tentang Kunjungan Tim SAI Kejagung RI.
√
•
√
•
√
Untuk pencatatan dan pelaporan barang rampasan, hasil lelang telah diberikan petunjuk ke daerah dan telah dilaporkan dalam Neraca dan CALK Kejaksaan RI dalam Laporan Keuangan Semester I Tahun 2008 dan memberikan petunjuk berdasarkan Surat Nomor : B-184/C.5/Cu.2/06/2008 tanggal 09 Juni 2008 tentang Kunjungan Tim SAI Kejagung RI. Telah diberikan petunjuk mengenai
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
2
Lampiran 1
Temuan Berulang *) No.
6.
7.
Temuan BPK
Nilai Temuan
Rekomendasi 2006
2005
Pencatatan dan Pelaporan Denda Perkara Korupsi dan Piutang Uang Pengganti Kurang Memadai.
√
√
Pencatatan dan Pelaporan Uang Titipan Denda Tilang dan Biaya Perkara
√
√
BPK RI
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
2004
√
penanganan barang sitaan, barang bukti, dan barang rampasan; • Memberikan teguran tertulis kepada Kejaksaan Negeri yang belum melakukan pelaporan hasil lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • Melakukan pemutakhiran data rekening yang dikelola setiap satker dengan cara menginventarisasi kembali rekening yang dimiliki setiap satker, sehingga diperoleh keyakinan bahwa seluruh rekening yang dikelola satker telah dilaporkan; • Memerintahkan setiap satker yang membuka rekening baru terkait kegiatan operasional dan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI segera melaporkan kepada Tim Penertiban Rekening di Kejaksaan Agung RI serta memintakan izin kepada pihak yang berwenang. Agar Jaksa Agung memerintahkan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan untuk membuat mekanisme penyampaian dokumen sumber denda perkara korupsi dan piutang uang pengganti kepada petugas akuntansi dan berkoordinasi dengan Departemen Keuangan untuk menyempurnakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi terkait dengan pembukuan dan pelaporan denda perkara korupsi dan piutang uang pengganti. Agar Jaksa Agung menginstruksikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung, Polri, dan
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut *) Sesuai Belum Belum Sesuai/ Ditindak Selesai -lanjuti
penertiban dan pelaporan rekening milik dinas Kejaksaan dan memberikan petunjuk berdasarkan Surat Nomor : B184/C.5/Cu.2/06/2008 tanggal 09 Juni 2008 tentang Kunjungan Tim SAI Kejagung RI.
Telah dibuat format untuk melaporkan data uang pengganti dan denda secara berjenjang dari Cabjari / Kejari / Kejati dan Kejagung dan memberikan petunjuk berdasarkan Surat Nomor : B-184/C.5/Cu.2/06/2008 tanggal 09 Juni 2008 tentang Kunjungan Tim SAI Kejagung RI.
√
Telah dibentuk Tim untuk menangani uang titipan pembayaran denda dan biaya tilang yang mengendap di kantor-kantor Cabang BRI (Giro I, Giro II dan Giro III).
√
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
3
Lampiran 1
Temuan Berulang *) No.
Temuan BPK
Nilai Temuan
Rekomendasi 2006
2005
Pada Giro I BRI dan Giro III BRI Kurang Memadai.
8.
Pencatatan dan Pelaporan Piutang Denda Tilang dan Biaya Perkara dari Putusan Verstek Belum Memadai.
*)
2004
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut *) Sesuai Belum Belum Sesuai/ Ditindak Selesai -lanjuti
BRI untuk menyelesaikan permasalahan uang titipan pembayaran denda dan biaya tilang yang mengendap di kantor-kantor cabang BRI agar dapat segera dilimpahkan dan disetorkan ke Kas Negara. Agar Jaksa Agung memerintahkan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum untuk melakukan inventarisasi jumlah denda tilang dan biaya perkara yang diputus secara verstek yang sampai saat ini belum dibayar di seluruh Kejati/Kejari/Cabjari dan melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian, dan Pengadilan Negeri terkait dengan proses pengadilan pelanggaran lalu lintas yang diputus secara verstek.
√
Beri tanda √ untuk kolom yang sesuai
BPK RI
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
4
Lampiran 1
II.
No.
1.
2.
3.
4.
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN LK KEJAKSAAN RI TAHUN 2006
Temuan BPK*)
Nilai Temuan
Temuan Berulang **) 2005 2004
Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat/Petugas SAK Mulai dari Tingkat UAKPA di tingkat Satker Sampai Dengan UAPA di tingkat Kementerian/Lembaga pada Kejaksaan Agung Belum Sesuai Dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 24/PB/2006 dan Belum Dibuat Uraian Tugas serta Tanggungjawabnya Penerapan Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran pada Kejaksaan Agung Belum Memadai. Pelaksanaan Rekonsiliasi LRA Tidak Optimal
Penyetoran Sisa Uang Persediaan oleh Beberapa Bendahara Pengeluaran di lingkungan Kejaksaan Agung RI Terlambat.
BPK RI
√
Rekomendasi
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
Agar Jaksa Agung membuat Juknis penentuan struktur organisasi yang sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 24/PB/2006 dan penunjukan pejabat/petugas di setiap jenjang akuntansi mengikuti ketentuan dari Ditjen Perbendaharaan yang telah ada.
• Nota Dinas Jam Was kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor : ND242/H.3/Hkp.2/11/2007 tanggal 16 November 2007 perihal Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan Agung RI tahun 2006. • Surat Karo Keuangan kepada Kejati seluruh Indonesia Nomor: B-321/C.5/Cu.2/10/2008 tgl 23 Okt 2008 tentang Struktur Organisasi Sistem Akuntansi Keuangan dan sudah dibuat uraian tugas serta tanggung jawabnya.
Agar Jaksa Agung melakukan perhitungan ulang untuk saldo awal Laporan Keuangan tahun 2006.
Nota Dinas Jam Was kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor : ND242/H.3/Hkp.2/11/2007 tanggal 16 November 2007 perihal Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan Agung RI tahun 2006. Nota Dinas Jam Was kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor : ND242/H.3/Hkp.2/11/2007 tanggal 16 November 2007 perihal Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan Agung RI tahun 2006.
Agar Jaksa Agung menetapkan sanksi yang tegas bagi satker/unit akuntansi yang tidak melaksanakan rekonsiliasi dengan Ditjen PBN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.59/PMK.06/2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Agar segera dilakukan koreksi atas saldo sisa uang persediaan dalam neraca sesuai bukti yang ada, menetapkan SK yang mengatur pelatihan dan penempatan pegawai yang mampu menerapkan sistem anggaran secara memadai, serta menetapkan sanksi yang tegas bagi
Nota Dinas Jam Was kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor : ND242/H.3/Hkp.2/11/2007 tanggal 16 November 2007 perihal Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan Agung RI tahun 2006.
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut **) Sesuai Belum Belum Sesuai/ Ditindak Selesai -lanjuti
√
√
√
√
5
Lampiran 1
No.
5.
6.
7.
8.
Temuan BPK*)
Nilai Temuan
Temuan Berulang **) 2005 2004
satker/ unit akuntansi yang mengabaikan pelaporan dan pengiriman data akuntansi. Agar Jaksa Agung membuat Juknis penentuan struktur organisasi yang sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 24/PB/2006 dan penunjukan pejabat/ petugas di setiap jenjang akuntansi mengikuti ketentuan yang telah ada.
Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Penunjukan Pejabat/Petugas SABMN Mulai dari Tingkat UAKPB, UAPPB-W, UAPPB-E1 dan UAPB di Kejaksaan Agung RI Belum Sesuai PERMENKEU No. 59/PMK.06/2005 Penerapan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara di Lingkungan Kejaksaan Agung Belum Memadai.
Konstruksi Dalam Pengerjaan Senilai Rp8.356.972.636 Belum Tercatat dalam Neraca Kejaksaan Agung 2006
Beberapa Barang Inventaris Tidak Dicantumkan Harga Perolehannya.
BPK RI
Rekomendasi
√
Rp8.356.972.636,00
Agar Jaksa Agung menetapkan SK yang mengatur pelatihan dan penempatan pegawai yang mampu menerapkan sistem akuntansi BMN secara memadai serta menetapkan sanksi yang tegas bagi satker/ unit akuntansi yang mengabaikan pelaporan dan pengiriman sistem akuntansi BMN ke unit akuntansi yang lebih tinggi. Agar Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan memerintahkan kepada unit akuntansi yang telah selesai proyeknya untuk segera membuat berita acara serah terima pekerjaan dan segera dilakukan koreksi atas saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan dalam neraca sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ada. Agar Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan memerintahkan kepada unit akuntansi terkait untuk melakukan koordinasi dengan bagian perencanaan yang melakukan droping barang, atau mencari referensi harga pasar untuk barang sejenis agar barang inventaris
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
Nota Dinas Jam Was kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor : ND242/H.3/Hkp.2/11/2007 tanggal 16 November 2007 perihal Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan Agung RI tahun 2006.
Nota Dinas Jam Was kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor : ND242/H.3/Hkp.2/11/2007 tanggal 16 November 2007 perihal Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan Agung RI tahun 2006.
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut **) Sesuai Belum Belum Sesuai/ Ditindak Selesai -lanjuti
√
√
Nota Dinas Jam Was kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor : ND242/H.3/Hkp.2/11/2007 tanggal 16 November 2007 perihal Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan Agung RI tahun 2006.
Nota Dinas Jam Was kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor : ND242/H.3/Hkp.2/11/2007 tanggal 16 November 2007 perihal Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan Agung RI tahun 2006.
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
√
√
6
Lampiran 1
No.
9.
10.
Temuan BPK*)
Nilai Temuan
Temuan Berulang **) 2005 2004
Terdapat Barang-Barang Rusak Berat di Kejaksaan Agung RI Belum Dihapuskan dan Belum Direklasifikasikan ke Aset Lain-Lain.
Terdapat Perbedaan Nilai Aset Tetap Menurut Perhitungan Manual dan Sistem Aplikasi UAPB Sebesar Rp2.920.284.702
Rp2.920.284.702,00
√
Rekomendasi
dapat dicantumkan harga perolehannya serta melakukan koreksi atas nilai barang-barang inventaris yang telah ditemukan harga perolehannya dalam SABMN maupun dalam Neraca. Agar Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan memerintahkan kepada unit akuntansi terkait untuk membentuk tim penelitian barang rusak berat dan membuat usulan penghapusan secara berjenjang dari unit paling rendah sampai tingkat pusat serta melakukan reklasifikasi barang-barang rusak berat dari akun Aset ke akun Aset lain-lain. Agar Jaksa Agung memberikan sanksi bagi satker yang tidak melaksanakan sistem aplikasi barang dan aplikasi anggaran, membuat Juknis tentang rekonsiliasi antara sistem aplikasi barang dengan sistem aplikasi anggaran, serta melakukan koreksi atas selisih aplikasi bersangkutan.
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
Nota Dinas Jam Was kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor : ND242/H.3/Hkp.2/11/2007 tanggal 16 November 2007 perihal Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan Agung RI tahun 2006.
√
Nota Dinas Jam Was kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor : ND242/H.3/Hkp.2/11/2007 tanggal 16 November 2007 perihal Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan Agung RI tahun 2006.
*)
Diisi dengan permasalahan yang diungkapkan di LHP atas LKKL Tahn 2006 tapi tidak dilaporkan dalam LHP 2007
**)
Beri tanda √ untuk kolom yang tepat
BPK RI
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut **) Sesuai Belum Belum Sesuai/ Ditindak Selesai -lanjuti
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
√
7
Lampiran 1
III. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN LK KEJAKSAAN RI TAHUN 2005
No.
1.
2.
Temuan Berulang Tahun 2004 (Y/T)
Rekomendasi
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan rekonsiliasi LRA Kejaksaan Agung RI tingkat UAKPA dan UAPPA-W belum dilakukan setiap semester.
Agar Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAMBIN) memerintahkan Kepala Biro Keuangan cq. Kepala Bagian Pembukuan dan Verifikasi untuk: melaksanakan kegiatan verifikasi dan rekonsiliasi secara optimal, melakukan monitoring dan meneliti sejak dini atas dokumen sumber, serta memberikan teguran dan sanksi yang tegas kepada UAKPA dan UAPPA-W yang belum melakukan pengiriman secara teratur.
• Nota Dinas Jam Bin kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor : ND084/C/03/2007 tanggal 14 Maret 2007 agar melaksanakan kegiatan verifikasi dan rekonsiliasi secara optimal sehingga apabila terjadi perbedaan dapat segera diperbaiki, agar melakukan monitoring dan meneliti sejak dini laporan yang dikirim dari UAKPA dan UAPPA-W dan agar memberikan teguran kepada UAPPA-W dan UAKPA yang belum mengirimkan laporan keuangan secara teratur, dan apabila masih belum mengirim laporan keuangan supaya diberikan sanksi yang tegas. • Surat Jam Bin kepada Kajati seluruh Indonesia Nomor : B-897/C/10/2006 tgl 4 Oktober 2006 tentang laporan pelaksanaan rekonsiliasi realisasi anggaran antara Kejaksaan Agung dengan Direktorat Informasi dan Akuntansi (DIA). • Surat Jam Bin kepada Kajati Lampung, Sumbar, Bengkulu, dan Riau Nomor : B633/C/05/2007 tgl. 11 Mei 2007 tentang teguran agar mengirim LRA secara teratur. Bagi yang belum mengirim laporan agar diberikan sanksi yang lebih tegas.
Akuntansi barang milik negara pada satker-satker di lingkungan Kejaksaan Agung RI belum berjalan secara optimal.
Agar Jaksa Agung melakukan perubahan terhadap aturan intern agar sinkron dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berkenaan dengan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara, segera menunjuk petugas akuntansi BMN, serta memberikan teguran kepada pejabat dan petugas pengelola BMN
Nota Dinas Jam Bin Karo Perlengkapan Nomor : ND-086/C/03/2007 tanggal 14 Maret 2007 akan melakukan perubahan/ perbaikan terhadap peraturan intern yang disinkronkan dengan peraturan Menteri Keuangan yang berkenaan dengan SABMN.
Temuan BPK*)
BPK RI
Nilai Temuan
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut **) Sesuai Belum Belum Sesuai/ DitindakSelesai lanjuti
√
√
8
Lampiran 1
No.
3.
4.
5.
Temuan BPK*)
Nilai Temuan
Penatausahaan dan pencatatan barang bukti pada buku register barang bukti (RB-2) tidak tertib.
BPK RI
Rekomendasi
yang belum optimal dalam melaksanakan tugasnya. Agar dibuat aturan intern mengenai mekanisme pemberian dokumen uang pengganti, TGR, uang titipan denda tilang di BRI dan barang rampasan ke petugas akuntansi untuk di input ke dalam aplikasi sistem akuntansi instansi. Dokumen tersebut dalam bentuk bukti memorial dengan dilampiri copy petikan putusan dari Seksi Pidsus untuk uang pengganti; copy putusan TGR untuk piutang TGR, print out rekning Giro I untuk titipan denda tilang di BRI dan copy petikan putusan pengadilan dari Seksi Pidum/Pidsus untuk barang rampasan.
Sistem Akuntansi Instansi di Kejaksaan Agung RI belum mengakomodasi pencatatan piutang uang pengganti, Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dalam akun neraca, uang titipan denda tilang di BRI dan barang rampasan yang belum di lelang dalam catatan laporan keuangan.
Uang titipan denda tilang dan biaya perkara yang mengendap pada Bank
Temuan Berulang Tahun 2004 (Y/T)
Rp458,06 Juta
Agar Jaksa Agung RI melalui Jaksa Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Lampung, Bengkulu dan Pekanbaru memerintahkan para Kajari untuk meningkatkan tertib administrasi dan menegur para jaksa supaya segera meminta salinan putusan pengadilan apabila proses hukum telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diteruskan kepada atasan langsung masingmasing untuk proses eksekusi, Jaksa Agung RI melalui JAMBIN memerintahkan para Kajari di lingkungan Kejati Tinggi Sumatera Barat, Lampung, Bengkulu dan Pekanbaru meningkatkan upaya pemberdayaan tenaga administrasi dalam pekerjaan administrasi barang bukti dan perkara. Agar Jaksa Agung melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung, Polri dan BRI untuk menyelesaikan permasalahan uang
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut **) Sesuai Belum Belum Sesuai/ DitindakSelesai lanjuti
• Nota Dinas Jam Bin kepada Jam Pidum, Jam Pidsus, dan Jam Datun Nomor : ND082/C/03/2007 tanggal 14 Maret 2007 agar dibuatkan peraturan intern yang mengatur masalah administrasi penanganan uang pengganti, tuntutan ganti rugi, uang titipan denda tilang di BRI dan barang rampasan yang akan dilaporkan ke dalam aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan masing-masing dilampiri surat tanda bukti/dokumen. • Telah diadakan pertemuan antara Jam Pidsus, Jam Datun, Dirjen Perbendaharaan Depkeu dan BPK RI pada hari Selasa tanggal 17 April 2007 di ruang Rapat Jam Bin membahas masalah Uang Pengganti. Nota Dinas Jam Bin kepada Jam Pidum dan Jam Pidsus Nomor : ND-081/C/03/2007 tgl 14 Maret 2007 tentang belum tertibnya penata-usahaan barang bukti atas perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus pada Kejati Lampung, Sumbar, Bengkulu, dan Riau.
√
• Nota Dinas Jam Bin kepada Jam Pidum Nomor : ND-088/C/03/2007 tanggal 14 Maret 2007
√
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
√
9
Lampiran 1
No.
6.
Temuan Berulang Tahun 2004 (Y/T)
Rekomendasi
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
Rakyat Indonesia (BRI) untuk wilayah Kejati Lampung, Sumbar, Bengkulu dan Pekanbaru sebesar Rp458,06 Juta belum dilimpahkan ke Kas Negara sebagai penerimaan negara.
titipan pembayaran denda dan biaya tilang yang mengendap di kantor-kantor cabang BRI serta memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Sumatera Barat, Bengkulu dan Pekanbaru melakukan koordinasi dengan Kanwil BRI masingmasing supaya saldo giro I yang masih mengendap di berbagai Kantor Cabang BRI dapat segera dilimpahkan dan disetorkan ke kas negara.
Penetapan nilai saldo awal pada akun neraca belum dilakukan dengan cara opname fisik barang inventaris.
Agar Jaksa Agung c.q JAM Pembinaan memerintahkan Kejati beserta jajarannya di seluruh Indonesia untuk melakukan opname fisik barang invetaris secara serempak kemudian hasilnya dibuat Laporan Opname Fisik Barang Invetaris dan diinput ke dalam aplikasi sistem akuntansi barang milik negara sebagai saldo awal. Agar Jaksa Agung RI memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi dan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia untuk melaksanakan pengelolaan barang bukti sesuai ketentuan, serta tindak lanjut atas permasalahan tersebut oleh JAM Pengawasan. Agar Kejaksaan Agung dan Kejati Lampung selaku UPB segera menarik aset
tentang belum dipindah-kannya rekening giro pengumpul I ke rekening Kejaksaan. • Surat Jam Pidum kepada Kajati Lampung, Riau, Sumbar dan Bengkulu Nomor : B-344347/E/Euh/04/2007 tgl 20 April 2007 tentang Petunjuk agar Kajari/JPU segera melaksanakan eksekusi uang titipan denda tilang yang ada pada rekening giro I BRI dan melaporkan pelaksanaannya serta kendalanya sehingga uang denda tilang tersebut sampai saat ini belum dieksekusi/dipindahkan ke rekening atas nama Kejaksaan (rekening giro II). • Surat Jam Bin kepada Kajati Lampung, Sumbar, Bengkulu dan Riau Nomor : B633/C/05/2007 tgl 11 Mei 2007 agar Kejari Lampung, Sumbar, Bengkulu dan Riau melakukan koordinasi dengan Kanwil Bank BRI setempat agar saldo Giro I yang masih mengendap di berbagai kantor cabang BRI segera dilimpahkan dan disetor ke Kas Negara. Nota Dinas Jam Bin kepada Karo Perlengkapan Nomor : ND-086/C/03/ 2007 tanggal 14 Maret 2007 akan melakukan opname fisik barang inventaris dan hasilnya dibuat Laporan Opname Fisik Barang Inventaris dan diinput ke dalam aplikasi Sistem Barang Milik Negara sebagai saldo awal.
Temuan BPK*)
7.
Perlakuan barang bukti tidak sesuai ketentuan.
8.
Terdapat aset kejaksaan yang digunakan oleh BPK RI
Nilai Temuan
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut **) Sesuai Belum Belum Sesuai/ DitindakSelesai lanjuti
√
Nota Dinas Jam Bin kepada Jam Pidum dan Jam Pidsus Nomor : ND-081/C/03/2007 tanggal 14 Maret 2007 agar Kajati seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan pengelolaan barang bukti baik perkara Pidum maupun perkara Pidsus.
√
Nota Dinas Jam Bin kepada Jam Was Nomor : ND083/C/03/2007 tanggal 14 Maret 2007 akan
√
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
10
Lampiran 1
No.
Temuan BPK*)
Nilai Temuan
Temuan Berulang Tahun 2004 (Y/T)
pihak ketiga.
9.
Rekomendasi
yang berada di pihak ketiga.
Terdapat Kesalahan pengklasifikasian pos mata anggaran penerimaan atas Laporan Realisasi Anggaran Kejaksaan Agung RI TA 2005 sebesar Rp1.485,45 juta.
Rp1.485,45 juta.
Agar Jaksa Agung RI menginstruksikan JAM Pembinaan memberikan teguran secara berjenjang kepada pejabat dan petugas penyusun LRA dan melakukan koreksi atas kesalahan tersebut.
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
menarik 1 buah kendaraan Mitsubishi Colt L-300 dari pihak ketiga dan beberapa meja yang dikuasai oleh pegawai Kejari Painan, akan disampaikan kepada Jam Was untuk penanganan selanjutnya. • Nota Dinas Jam Bin kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor: ND084/C/03/2007 tanggal 14 Maret 2007 agar diberikan teguran secara berjenjang kepada pejabat dan petugas penyusun LRA untuk melaksanakan tugas secara optimal dan pengawasan melekat atasan langsung lebih ditingkatkan. • Surat Jam Bin kepada Kajati Lampung, Sumbar, Bengkulu, dan Riau Nomor : B633/C/05/2007 tgl. 11 Mei 2007 agar Kajati Lampung, Sumbar, Bengkulu, dan Riau mengingatkan Asbin supaya menegur Kajari, Kacabjari, Kasubag Keuangan dan Operator Sistem Akuntansi Keuangan agar dalam membuat laporan keuangan lebih teliti dan lebih ditingkatkan pengawasannya, sehingga kesalahan serupa tidak terulang lagi pada masa mendatang.
*)
Diisi dengan permasalahan yang diungkapkan di LHP atas LKKL Tahn 2005 tapi tidak dilaporkan dalam LHP 2006 maupun 2007
**)
Beri tanda √ untuk kolom yang sesuai
BPK RI
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut **) Sesuai Belum Belum Sesuai/ DitindakSelesai lanjuti
√
11
Lampiran 1
IV. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN LK KEJAKSAAN RI TAHUN 2004
No.
1.
2.
3.
Temuan BPK*)
Nilai Temuan
Rekomendasi
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
Kebijakan penggunaan rumah dinas belum dilaksanakan secara konsisten oleh Biro Perlengkapan sehingga terdapat 149 unit rumah dinas/jabatan Kejaksaan Agung RI yang masih ditempati oleh pihak yang tidak berhak dan terdapat tanah kosong yang belum dimanfaatkan untuk rumah jabatan.
Agar Jaksa Agung RI mengeluarkan peraturan yang tegas tentang penghunian rumah dinas.
Terdapat 284 bidang tanah yang belum diusulkan pembuatan sertifikat dan 34 bidang tanah yang telah diusulkan sejak tahun 1996/ 1997 namun belum selesai. Terdapat aset tetap sebanyak 40.291 unit/buah belum dilengkapi nilai perolehannya.
Agar Kejaksaan Agung RI segera menginventarisasi ulang seluruh aset tanah dan bangunan di seluruh Indonesia dan lebih aktif dalam pengurusan sertifikat tanah.
• Surat Edaran Jaksa Agung RI No: SE05/A/JA/11/2004 tanggal 8 November 2004, dan tanah yang kosong telah dibuat Rumah Dinas JAM DATUN. • Sudah diterbitkan SIP Rumah Dinas Lebak Bulus. • Surat Karo Keuangan kepada Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat Nomor : B-79/C.3/Cum.3/5/2007 tgl 15 Mei 2007 tentang laporan pembangunan rumah dinas Lebak Bulus jabatan tipe A 2 unit dan tipe B 1 unit. Surat Karo Perlengkapan kepada Kajati seluruh Indonesia Nomor : B-82/C.6/Cpl/ 12/2005 tgl. 8 Desember 2005 tentang permintaan data tanah dan bangunan kantor Kejaksaan Tahun 2005
BPK RI
Agar Jaksa Agung RI melakukan penelusuran atas dokumen pembelian dan apabila tidak ditemukan, agar melakukan penaksiran nilai perolehannya.
• Surat Karo Perlengkapan kepada Kajati Banten, Yogyakarta, DKI Jakarta, Riau, Kaltim, NTB, Jabar, Sumut, Sulut, Kalbar Nomor : B-0212/C.6/Cpl.1/01/2007 tgl. 15 Jan 2007 tentang permintaan harga perolehan ke Kejati seluruh Indonesia. • Surat Kajati Banten kepada Karo Perlengkapan Nomor : B-0291/O.6/ Cpl.1/02/2007 tgl. 15 Pebruari 2007 tentang permintaan harga perolehan • Surat Kajati Yogyakarta kepada Karo Perlengkapan Nomor : B-399/O.4/ Cpl.2/02/2007 tgl. 28 Pebruari 2007 tentang permintaan harga perolehan • Surat Kajati Jawa Barat kepada Karo Perlengkapan Nomor : B-380/O.2/ Cpl.1/01/2007 tgl. 6 Januari 2007 tentang permintaan harga perolehan.
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut **) Sesuai Belum Belum Sesuai/ Ditindak Selesai -lanjuti
√
√
√
12
Lampiran 1
No.
4.
Temuan BPK*)
Nilai Temuan
Kuantitas dan kualitas SDM yang terkait dengan fungsi pencatatan dan pelaporan belum memadai untuk mendukung terwujudnya sistem pengendalian intern yang baik. Tindak lanjut telah dilaksanakan yaitu dengan melakukan perekrutan pegawai dan pelatihan, namun belum mencukupi, karena masih banyak petugas yang melakukan tugas rangkap antara lain sebagai bendahara pengeluaran merangkap pula sebagai petugas entry data komputer.
Rekomendasi
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
Agar Kejaksaan Agung RI mengupayakan perekrutan dengan latar belakang pendidikan akuntansi untuk mendukung pelaksanaan fungsi pencatatan dan pembukuan pada bagian pembukuan dan verifikasi.
• Surat Jam Bin kepada Kajati seluruh Indonesia Nomor : ND-0882/C.5/Cu.2/ X/2005 tgl. 26 Oktober 2005 perihal Petunjuk sehubungan dengan Temuan Pemeriksaan atas LRA Kejaksaan TA 2005 oleh BPK RI. • Surat Jam Bin kepada Karo Keuangan Nomor : ND-356/C/Cu.2/10/2005 tgl. 26 Oktober 2005 perihal Penyampaian Petunjuk sehubungan dengan Temuan atas Hasil Pemeriksaan Laporan Realisasi Anggaran Kejaksaan Agung RI TA 2004 oleh BPK RI. • Surat Jam Bin kepada Kejati seluruh Indonesia Nomor
*)
Diisi dengan permasalahan yang diungkapkan di LHP atas LKKL Tahn 2005 tapi tidak dilaporkan dalam LHP 2005, 2006 maupun 2007
**)
Beri tanda √ untuk kolom yang sesuai
BPK RI
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut **) Sesuai Belum Belum Sesuai/ Ditindak Selesai -lanjuti
√
13
Lampiran 2
Rekening Koran Giro I & III Hasil Uji Petik pada Kejati DKI Jakarta, NAD, DIY, Jawa Barat, Sulawesi Utara Saldo (Rp) No
Satker
BRI
Giro I Nomor
1
Kejari Jakarta Pusat
BRI Cabang Hayam Wuruk
00000332-01000008-30-6
1.151.500,00
BRI Cabang Veteran
00000329-01-000532-30-0
6.193.000,00
BRI Cabang Gunung Sahari
00000345-01-000020-30-3
8.793.350,00
BRI Cabang Kramat
00000335-01-000463-30-4
BRI Cabang Cut Mutiah 2
Kejari Jakarta Barat
3
Kejari Jakarta Utara
4
Giro III Jumlah
Jumlah
9.909.829,00 12.720.400,00
0000019-01-000523-30-4
26.217.171,00
BRI Cabang Slipi BRI Cabang Tanjung Priok
0000186-01-000420-30-9
17.636.300,00
Kejari Banda Aceh
BRI Cabang Banda Aceh
0000037-01-00090-30-3
11.996.100,00
5
Kejari Bekasi
BRI Cabang Bekasi
00000139-01-000794-30-7
42.426.821,00
6
Kejari Sigli
BRI Cabang Sigli
00000087-01-000120-30-3
7
Kejari Indramayu
BRI Cabang Indramayu
8
Kejari Sumber
BRI Cabang Sumber Cirebon
00000107-01-000112-30-4
180.304,00
9
Kejari Bandung
BRI Cabang Bandung A.H. Nasution
00000354-01-000006-30-8
1.930.000,00
BRI Cabang Bandung Dewi Sartika
00000286-01-000220-30-9
9.375.500,00
BRI Cabang Bandung Asia Afrika
00000005-01-000009-30-1
4.948.000,00
BRI Cabang Bandung Naripan
00000337-01-000024-30-2
5.882.600,00 60.318.176,00
BRI Cabang Jakarta Kota
00000019-01-000038-30-1
2.581.817,00
00000087-01-000067-30-1
Kejari Manado
BRI Cabang Manado
00000054-01-000295-30-1
11
Kejari Sleman
BRI Cabang Sleman
00000247-01-000045-30-3
9.814.000,00
12
Kejari Bantul
BRI Cabang Bantul
00000236-01-000012-30-3
32.556.000,00
13
Kejari Wonosari
1.936.300,00
BRI Cabang Wonosari
00000153-01-000031-30-3
BRI Cabang Wonosari
00000153-01-000116-30-7 00000245-01-00005-30-5
29.043.013,00
Kejari Yogyakarta
BRI Cabang Yogyakarta Katamso BRI Cabang Yogyakarta Cik Ditiro
00000029-01-000002-30-1
28.786.509,00
15
Kejari Wates
BRI Cabang Wates
00000152-01-000026-30-4
1.530.000,00 470.572.147,00
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
136.801,00
528.600,00
14
Jumlah
81.000,00 73.300,00
00000005-01-001000-30-0
10
12.787.900,00 -
144.116.857,00
BRI Cabang Bandung Asia Afrika
BPK RI
Nomor
13.079.001,00
1
Lampiran 3
No
BPK RI
Satker
Saldo Giro I Menurut Jampidum Nomor Rekening
Saldo (Rp)
1
Sijunjung-12
27101000111303
58.802.700,00
2
Sijunjung-14
27101000299305
14.726.535,00 56.743.050,00
3
Bangko-1
27501000406306
4
Kefamenanu-1
27601000021304
701.500,00
5
Soe-1
27701000344308
21.395.500,00
6
Limboto-1
27901000174303
355.500,00
7
Sidoarjo-12
86010000002307
221.288.300,00
8
Sidoarjo-1
86010000005305
265.420.219,00
9
Sigli-1
8701000120303
2.581.817,00
10
Singaraja-1
8801000226307
2.695.000,00
11
Blitar-1
9010000003301
18.587.692,00
12
Solok-1
9101000108300
1.098.100,00
13
Sumbawa Besar-1
9301000061302
23.538.800,00
14
Sby Kaliasin-1
9601000169306
118.827.400,00
15
Tanjungkarang-1
9801000105300
41.708.400,00
16
Tarutung-1
9901000022302
23.847.055,00
17
Tarutung-12
9901000024304
474.000,00
18
Soa-siu
2800100006303
8.666.550,00
19
Indramayu-1
2801000270308
41.407.067,00
20
Pangkalan Bun-1
28201000001301
193.247.300,00
21
Tb Tinggi-1
28301000021305
69.278.250,00
22
Bandung Ds-1
28601000220309
9.635.500,00
2901000002301
22.416.509,00
301000048307
48.017.203,00
23
Yogya Cik Ditiro-1
24
Banjarmasin-1
25
Cikampek-1
30201000059308
6.166.900,00
26
Sintang-1
30401000204309
2.948.600,00
27
Putussibau-1
30501000051302
9.600.000,00
28
Jayapura-1
30701000475300
131.845.000,00
29
Biak-1
30801000034302
355.000,00
30
Serui-1
30901000030302
169.046.288,00
31
Kandangan-11
31010000013303
41.347.750,00
32
Kandangan-12
3101000015305
18.137.500,00
33
Wamena-1
31101000193305
3.959.565,00
34
Balige-1
31401000031301
413
3201000127300
10.084.314,00
32101000094300
16.500,00
35
Kebumen-1
36
Pariaman
37
sanggau-1
32201000078308
1.899.500,00
38
Sungai Liat-1
32401000001309
23.905.000,00
39
Sby Tj Perak-1
32801000006305
242.965.246,00
40
Jkt Veteran-1
32901000532300
6.897.100,00
41
Jkt Fatmawati-1
33001000056301
6.084.900,00
42
Jkt Fatmawati-12
33001000471307
35.317.822,00
43
Jkt Hayam Wuruk-1
33201000008306
1.292.100,00
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
1
Lampiran 3 No
BPK RI
Satker
Nomor Rekening
Saldo (Rp)
44
Bontang-1
33301000028300
10.825.190,00
45
Jkt Kramat
33501000463304
11.147.429,00
46
Bandung Nrpn-1
33701000024302
6.733.600,00
47
Otista-1
34001000428307
116.725.605,00
48
Jkt Warungbuncit-1
34101000340309
31.308.643,00
49
Jkt Gn Sahari-1
34501000020303
9.404.550,00
50
Manokwari-1
35301000044302
185.510.200,00
51
Kotamobagu-1
3601000073303
31.847.000,00
52
Jkt Pd Indah-1
36201000205305
831.900,00
53
Kupang-1
3901000351305
12.485.734,00
54
Lahat-1
4001000213300
31.700.000,00
55
Lamongan-1
4101000006309
378.000,00
56
Tembilahan-1
17501000033309
26.114.506,00
57
Gunung Sitoli-1
17601000028308
102.707.909,00
58
Kuala Kapuas-1
18001000067301
128.746.133,00
59
Jkt Tnh Abang-1
1801000419307
1.169.900,00
60
Cibadak-1
18101000001309
88.162.537,00
61
Tarakan-1
18301000041307
35.885.000,00
62
Palopo-1
18701000002309
26.621.200,00
63
Bengkalis
18901000692990
248.000,00
64
Jkt Kota-1
1901000006302
638.237.750,00
65
Kendari-1
19201000369306
750.000,00
66
Langsa
4201000018300
40.467.000,00
67
Lhokseumawe-1
4301000074300
39.626.934,00
68
Lumajang-1
4401000015300
224.000,00
69
Madiun-1
4501000066305
680.100,00
70
Madiun-12
4501000067301
5.766.100,00
71
Majalengka-1
4601000292308
15.466.324,00
72
Magelang-1
4801000257306
5.377.700,00
73
Makassar A. Yani-1
5001000026308
14.649.350,00
74
Mataram-1
5201000151305
427.500,00
75
Medan-PH1
5301000018307
97.810.923,60
76
Menado-1
5401000295301
119.201.276,00
77
Mojokerto-1
5501000144300
9.886.300,00
78
Jkt Kebayoran Baru
19301000526300
8.934.600,00
79
Sidikalang-1
19401000020308
6.335.191,00
80
Sidikalang-12
19401000044302
51.209.900,00
81
Mempawah-1
20701000039300
60.000,00
82
Ketapang-11
20801000007307
12.888.500,00
83
Ketapang-12
20801000017302
10.700.000,00
84
Sby Pahlawan-1
21101000048308
688.234.474,36
85
Tanah Grogot-1
21401000001308
123.996.750,00
86
Mamuju-1
21801000190307
503
87
Pangkep-1
22301000093304
18.785.900,00
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
2
Lampiran 3 No
BPK RI
Satker
Nomor Rekening
Saldo (Rp)
88 89
Sungguminasa-1 Tahuna-12
22501000047301 22601000058306
146.317.030,00 1.554.000,00
90
Toli-toli-13
22701000217302
27.335.000,00
91
Rantau Prapat-1
22801000012308
22.379.200,00
92
Rantau Prapat 12
22801000014300
216.400,00
93
Jkt Cut Mutiah-1
23001000003300
13.058.900,00
94
Padang Panjang-1
23101000291305
3.938.000,00
95
Makale-11
23201000049304
9.903.354,00
96
Waikabubak-1
23501000423306
25.049.950,00
97
Bantul-1
23601000012303
46.346.000,00
98
Tondano-1
23701000105304
94.350.500,00
99
Ende-1
2401000036300
4.109.200,00
100
Amlapura-1
24101000040309
30.000,00
101
Martapura-1
24201000082305
39.404.400,00
102
Martapura-12
24201000314304
8.880.600,00
103
Palangkaraya-11
24301000448301
192.857.658,00
104
Palangkaraya-12
24301000451304
795.081.004,00
105
Yogya Katamso-1
24501000005305
27.093.013,00
106
Larantuka-1
24601000006305
4.515.500,00
107
Sleman-1
24701000045303
7.714.000,00
108
Payakumbuh-1
25601000067304
42.918.396,00
109
Benteng Selayar-1
25701000134309
16.264.800,00
110
Polewali-1
25901000271997
12.601.000,00
111
Gresik-1
112
Tasikmalaya-1
2601000097304
861.001,00
10001000059304
13.341.260,00
113
Cianjur-1
10501000089309
263.600,00
114
Cilacap-1
10601000318304
16.613.300,00
115
Curup-12
10801000330304
102.141.534,00
116
Tuban-1
10901000006307
22.423.500,00
117
Tulungagung-1
11001000139301
11.755.100,00
118
P Siantar-11
11301000232305
202.359.100,00
119
P Siantar-12
11301000235303
17.320.100,00
120
Semapura-1
11401000027306
22.431.000,00
121
Jkt Krekot-1
26101000021301
51.200,00
122
Kotacane-1
26301000015308
4.077.000,00
123
Tapaktuan-1
26401000040307
18.754.700,00
124
Blangpidie-1
26501000011302
2.853.500,00
125
Lubuk Pakam-1
26601000241309
15.520.700,00
126
Atambua-1
26701000015304
72.158.500,00
127
Atambua-12
26701000073302
36.742.000,00
128
Bangkinang-1
26801000078306
9.112.575,00
129
Gorontalo-1
2701000196306
15.200,00
130
Karawang-1
11601000346300
11.332.229,00
131
Sungai Penuh-1
11701000010301
24.729.200,00
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
3
Lampiran 3 No
Satker
Nomor Rekening
Maumere-1
11901000095309
8.823.500,00
133
Tangerang-1
12001000970302
180.545.510,00
134
Bogor-11
1201000124306
290.000,00
135
Bogor-12
1201000125302
8.661.000,00
136
Bogor-13
1201000126308
2.490.000,00
137
Bogor-15
1201001129309
3.317.500,00
138
Jkt Jatinegara-1
12201000019308
131.055.538,00
139
Jkt Jatinegara-12
12201000616304
27.713.700,00
140
Subang-1
12301000131308
26.987.500,00
141
Negara-1
12501000011302
3.471.700,00
142
Kotabaru-1
12701000268305
56.827.250,00
143
Muara Enim-1
12801000142309
23.463.500,00
144
Lubuk Linggau-1
12901000120301
53.802.800,00
145
Kuningan-1
13301000418305
4.375.000,00
146
Gombong-1
13401000002302
4.245.600,00
147
P Sidempuan
13501000097301
11.089.500,00
148
Kutoarjo-1
13601000002300
269.500,00
149
Pagar Alam-1
13801000086302
32.958.777,00
150
Bekasi-12
13901000794307
43.256.921,00
151
Bekasi-11
13901001089307
17.411.200,00
152
Sragen-1
14001000035302
62.435.000,00
153
Barabai
14301000044303
7.548.345,00
154
Kabanjahe-1
14401000178300
50.008.650,00
155
Takengon-1
14501000011308
10.500.500,00
156
Sampang-1
14801001301300
2.951.500,00
157
Manna-11
15001000505300
355.700,00
158
Bukittinggi-1
1501000008308
61.702.110,00
159
Ajibarang-1
15101000001300
827.400,00
160
Wates-1
15201000026304
1.530.000,00
161
Wonosari-1
15301000116307
468.600,00
162
Batang-1
15601000003302
2.708.200,00
163
Wonogiri-1
15801000007304
889.100,00
164
Jatibarang-1
16501000015308
17.873.900,00
165
Bitung-1
16801000021301
60.837.200,00
166
Denpasar-1
1701000281302
4.195.897,00
167
selat Panjang-1
17101000030305
2.678.600,00
168
Sby Rajawali
17201000036305
126.029.600,00
Jumlah
BPK RI
Saldo (Rp)
132
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
7.946.970.058,96
4
Lampiran 4 Saldo Giro II Menurut Jampidum No
Satker
Nomor Rekening
Majalengka-2
4601000001309
2
Magelang-2
4801000258302
316.500,00
3
Makassar A Yani-2
5001000022304
162.100,00
4
Medan PH-2
5301000016305
10.436.300,00
5
Manado-2
5401000166308
600,00
6
P Rivai-2
5901000336301
29.917.900,00
7
Pekalongan-2
6801000075302
408.350,00
8
Banyuwangi-2
701000018308
1.083.000,00
9
Semarang Mura-2
8301000017300
43.129.500,00
10
Batusangkar-2
16901000135308
11.999.400,00
11
Palopo-2
18701000005307
1.748.000,00
89.313.981,00
1901000523304
34.821.471,00
21101000036301
10.820,00
12
Jkt Kota-2
13
Sby Pahlawan-2
14
Pangkep-2
22301000090306
1.000,00
15
Sungguminasa-2
22501000019308
1.228,00
16
Waikabubak-2
23501000425308
9.560.800,00
17
Sby Kaliasin-2
9601000051309
115.000,00
18
Tanjung-2
24901000246305
29.500,00
19
Jeneponto-2
25201000168308
6.229.163,00
20
Soa Siu-3
28001000010302
625.700,00
21
Indramayu-2
2801000162301
101.749.190,00
22
Pangkalan Bun-2
28201000002307
3.520.000,00
23
Tb Tinggi -2
28301000029303
62.684.000,00
24
Kebumen-2
3201000006300
6.165.000,00
25
Jkt Fatmawati-2
33001000057307
15.500,00
26
Jkt Pasarminggu
33901000360308
3.558.300,00
27
Jkt Gt Subroto-2
35901000241306
250.327.936,00
28
Watampone-2
11101000216301
8.715.897,00
29
Bengkulu-2
11501000174301
22.900.200,00
30
Sungai Penuh-2
11701000067308
703.500,00
31
Negara-2
12501000014300
1.929.597,00
32
Kotabaru-2
12701000272304
745.350,00
33
Muara Enim-2
12801000143305
783.500,00
34
Metro-2
13001000172305
807.500,00
35
Lhokseumawe-2
4301000042303
507.000,00
36
Kota Bumi-2
15501000022302
3.819.000,00
37
Jatibarang-2
16501000064307
Jumlah
BPK RI
Nilai
1
1.068.200,00 709.909.983,00
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
1
Lampiran 5 Saldo Giro III Menurut Jampidum No
BPK RI
Satker
Nomor Rekening
Nilai
1
Larantuka-3
24601000007301
10.091.200,00
2
Tanjung-3
24901000247301
2.639.500,00
3
Benteng Selayar-3
25701000136301
95.200,00
4
Kotacane-3
26301000017300
11.813.120,00
5
Atambua-3
26701000004303
7.695.000,00
6
Bangkinang-3
26801000117304
467.500,00
7
Lubuk Sikaping-3
26901000318302
274.300,00
8
Soe-3
27701000342306
7.997.000,00
9
Indramayu-3
2801000007307
73.300,00
10
Pangkalan Bun-3
28201000003303
4.095.500,00
11
Banjarmasin-3
301000197300
992.000,00
12
Sintang-3
30401000049301
124.500,00
13
Putussibau-3
30501000010306
86.100,00
14
Balige-3
3140100003601
200
15
Muara Bulian-3
31501000253305
141.547.556,00
16
Sby Tj Perak-3
3280100007301
180.000,00
17
Medan Ismu-3
33601000013307
38.000,00
18
Otista-3
34001000076304
467.750,00
19
Lhokseumawe-3
4301000043309
1.700.500,00
20
Madiun-31
4501000041305
3.241.250,00
21
Madiun-32
4501000043307
1.235.250,00
22
Majalengka-3
4601000072300
25.904.420,00
23
Magelang-3
4801000260309
152.200,00
24
Pangkalpinang-3
6301000010302
54.400,00
25
Banyuwangi-3
701000034304
186.100,00
26
Pontianak-3
7101000105306
7.278.619,00
27
Tegal-3
10101000030304
940.100,00
28
Semapura-3
11401000034303
4.678.300,00
29
Kotabaru-3
12701000274306
11.751.000,00
30
Purworejo-3
7801000018303
30.900,00
31
Baturaja-3
801000162305
84.000,00
32
Sigli-3
8701000067301
81.000,00
33
Blitar-3
901000004307
458.700,00
34
Sumbawa Besar-3
9301000062308
404.900,00
35
Tarutung-3
9901000026306
855.850,00
36
Muara Enim-3
12801000053306
779.800,00
37
Barabai-3
14301000027301
3.138.600,00
38
Kabanjahe-3
14401000180307
319.600,00
39
Bukittinggi-3
1501000082302
26.400,00
40
Kota bumi-3
15501000023308
82.000,00
41
Demak-3
1601000006300
561.000,00
42
Bitung-3
16801000023303
3.764.950,00
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
1
Lampiran 5 No
Satker
43
Denpasar-3
44 45
Nilai
1701000224300
413.665,00
Gunung Sitoli-3
17601000009304
1.664.100,00
Kuala Kapuas-3
18001000098302
16.100,00
46
Palopo-3
18701000226301
11.177.700,00
47
Jkt Kota-3
1901000035301
12.787.900,00
48
Sidikalang-3
19401000036309
8.658.600,00
49
Tanjung Redep-3
21301000006304
28.582.370,00
50
Pangkep-3
22301000092308
50.900,00
51
Sungguminasa-3
22501000029303
297.100,00
52
Toli-toli-3
22701000053300
7.528.500,00
53
Rantau Prapat-3
22801000017308
11.673.700,00
54
Jombang-3
2301000011306
7.819.821,00
55
Martapura-3
24201000073306
38.200.785,00
Martapura III
24201000316306
56
Jumlah
BPK RI
Nomor Rekening
55.000,00 385.313.806,00
LHP SPI atas LK Kejaksaan RI Tahun 2008 & 2007
2
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008
Nomor : 41c/HP/XIV/04/09 Tanggal : 30 April 2009
DAFTAR ISI
Halaman DAFTAR ISI................................................................................................................1 RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ....................................................................................2 HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN............................................................2 A. PEMANTAUAN ATAS TEMUAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2007, 2006 DAN 2005....................................2 B.
TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2008 ..............................................................2 1. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Laptop di Kejaksaan Agung RI Tahun 2008 Tidak Sesuai Ketentuan dan Terjadi Indikasi Kerugian Negara Senilai Rp1.317.340.500,00 .............................................................2 2. Terdapat Selisih Kurang 4.154 Unit Barang Rampasan Berupa Handphone Sebesar Minimal Rp116.931.664,00 antara Jumlah Menurut Putusan Pengadilan dengan Hasil Perhitungan Appraisal pada Kejari Jakarta Utara..............................................................................2 3. Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada Kejaksaan RI Tidak Berjalan Secara Efektif ......................2
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 1 dari 19
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Kejaksaan Republik Indonesia (RI) melalui Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-415/C/C.5/02/2009 tanggal 27 Februari 2009 telah menyampaikan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2008 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Neraca Kejaksaan RI per 31 Desember 2008 dan 2007, Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan Catatan atas Laporan Keuangan. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2008 Nomor 41a/HP/XIV/04/09 tanggal 30 April 2009. Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK RI melakukan pengujian kepatuhan Kejaksaan RI terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Kejaksaan RI. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, indikasi kecurangan serta ketidakpatutan yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut: 1.
Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Laptop di Kejaksaan Agung RI Tahun 2008 Tidak Sesuai Ketentuan dan Terjadi Indikasi Kerugian Negara Senilai Rp1.317.340.500,00.
2.
Terdapat Selisih Kurang 4.154 Unit Barang Rampasan Berupa Handphone Sebesar Minimal Rp116.931.664,00 antara Jumlah Menurut Putusan Pengadilan dengan Hasil Perhitungan Appraisal pada Kejari Jakarta Utara.
3.
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada Kejaksaan RI Tidak Berjalan Secara Efektif.
Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Jaksa Agung agar menginstruksikan: 1. Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan Laptop untuk mengetahui adanya unsur
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 2 dari 19
tindak pidana korupsi dalam pengadaan ini yang merugikan keuangan negara serta menginformasikan hasilnya kepada BPK-RI. 2. Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk menonaktifkan seluruh anggota Panitia Pengadaan laptop dari tugas pengadaan di Biro Perencanaan sampai dengan keluarnya laporan hasil pemeriksaan Jamwas. 3. Jaksa Agung Muda Pengawasan melakukan pemeriksaan kepada JPU terkait perbedaan jumlah barang rampasan handphone pada Kejari Jakarta Utara dan menginformasikan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI. 4. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan tentang pegawai negeri kepada TPKN sehingga dapat meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan TP/TGR dengan baik. Permasalahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.
Jakarta, 30 April 2009 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Roes Nelly, Ak. Register Negara No. D-24.608
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 3 dari 19
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. Pemantauan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan PerundangUndangan Tahun 2007, 2006 dan 2005 Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun 2005 mengungkapkan adanya temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebanyak tiga temuan yang masih dipantau lebih lanjut. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun 2006 mengungkapkan adanya temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebanyak tiga temuan yang masih dipantau lebih lanjut. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun 2007 mengungkapkan adanya temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebanyak tiga temuan, seluruhnya belum ditindaklanjuti. Adapun rincian hasil pemantauan atas tindak lanjut dituangkan dalam lampiran.
B. Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan PerundangUndangan Tahun 2008 1. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Laptop di Kejaksaan Agung RI Tahun 2008 Tidak Sesuai Ketentuan dan Terjadi Indikasi Kerugian Negara Senilai Rp1.317.340.500,00 Dalam rangka memenuhi dan mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum maka diperlukan peralatan yang memadai, antara lain dengan memenuhi kebutuhan laptop dengan spesifikasi teknis yang dapat menunjang kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi personil dilingkungan Kejaksaan RI. Perangkat laptop tersebut harus berkualitas baik dan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan teknologi terakhir, bergaransi dan mempunyai jaminan purna jual. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, telah tersedia anggaran dalam DIPA Kejaksaan Agung RI tahun 2008 sebesar Rp10.125.000.000,00. Untuk merealisasikan kegiatan tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum lainnya telah menetapkan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan laptop Kejaksaan Agung RI Tahun 2008. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan 450 unit laptop tersebut telah disusun oleh panitia pengadaan dan ditetapkan sebesar Rp10.080.675.000,00 atau Rp22.401.500,00/unit dengan nilai tukar (kurs) 1US$=Rp9.200,00. Dengan rincian perhitungan HPS seperti pada table berikut: No
Jenis Barang
I
Laptop
II
PPN 10%
Harga US$ 2,214
Quantity 450
Harga Satuan 20.365.000
9.164.250.000 916.425.000
Total
10.080.675.000
Harga/unit
BPK-RI
Total
22.401.500
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 4 dari 19
Setelah melalui proses evaluasi administrasi dan teknis, panitia pengadaan mengusulkan sebagai calon pemenang I adalah PT. Universal System (PT US) dengan laptop merk Dell type Latitude 630 c, yang selanjutnya ditetapkan sebagai pemenang pelelangan. Pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam perjanjian/kontrak Nomor. SP08/PKLPH/09/2008 tanggal 18 September 2008 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.332.034.000,00 dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan penyerahan di Kejagung RI selama 60 (enam puluh) hari kalender dimulai pada tanggal 18 September 2008 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2008. Pekerjaan tersebut telah selesai dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi barang sesuai dengan Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang Nomor: BA04/PKLPH-LAPTOP/11/2008 Tanggal 5 Nopember 2008. Dengan demikian pengadaan laptop sebanyak 450 unit telah selesai dan telah diserahterimakan kepada Kejaksaan Agung di Jakarta 11 (sebelas) hari sebelum batas waktu penyelesaian pekerjaan dan telah dibayar lunas sesuai dengan haknya. Hasil pemeriksaan atas Berita Acara Evaluasi/Penelitian Harga dan Teknis serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pelelangan menunjukkan bahwa dari 6 (enam) penawaran yang masuk dan telah memenuhi syarat administrasi dan dinyatakan lengkap, terdapat 2 (dua) perusahaan yang mengajukan harga penawaran lebih rendah dari pemenang lelang. Salah satu perusahaan tersebut adalah PT Scientek Computindo (PT SC) yang mengajukan penawaran dengan merek berbeda dengan harga Rp8.014.693.500,00 atau lebih rendah sebesar Rp1.317.340.500,00 dari harga pemenang lelang (PT US). Namun dalam pelaksanaan evaluasi yang menggunakan sistim gugur, panitia pengadaan menyatakan bahwa PT SC gugur karena tidak memenuhi persyaratan teknis seperti yang dipersyaratkan dalam RKS yang tercantum dalam kontrak yang disusun oleh panitia pengadaan. sebagai berikut: a. Floopy Drive - 1.44 MB Modular b. I/O Ports - Serial c. User Security - Integrated smart card reader & integrated TPM 1.2 d. Battery Waranty - 1 year e. Logo On Bios - Kejagung RI f.
Memiliki fasilitas tombol on/off atau lampu indikator untuk mendeteksi adanya sinyal wi-fi tanpa menghidupkan laptop terlebih dahulu.
g. Memiliki lampu indikator battery yang dapat menunjukkan berapa persen kapasitas energy battery yang masih tersedia dan berapa persen sisa umur pakai battery pada laptop dalam keadaan off (tidak difungsikan). Hasil konfirmasi kepada PT SC dan penelitian atas dokumen penawaran yang diajukan oleh PT SC menunjukkan bahwa alasan yang digunakan oleh panitia pengadaan untuk menggugurkan PT SC adalah tidak sesuai dengan kenyataan. Laptop yang ditawarkan oleh PT SC memenuhi 6 (enam) komponen diatas, kecuali untuk spesifikasi nomor 7 yaitu indikator battery untuk mengetahui kapasitas battery dan sisa pakai battery pada laptop keadaan off. Berdasarkan
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 5 dari 19
penjelasan PT SC, hal ini memang telah disepakati dalam acara rapat pemberian penjelasan (aanwijzing) bahwa untuk spesifikasi teknis nomor tujuh akan dibatalkan, namun kesepakatan ini tidak dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan oleh panitia lelang. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikeluarkan oleh panitia lelang untuk pengadaan 450 unit laptop menunjukkan bahwa penyusunan HPS tidak dilakukan dengan cermat dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan, karena hanya didasarkan pada informasi dari internet. Menurut ketua panitia lelang, kertas kerja berupa hasil pengecekan harga melalui internet tidak ada karena tidak di print out sebagai data pendukung untuk membuat HPS, sehingga tim BPK RI tidak dapat menilai kewajaran HPS yang ditetapkan oleh panitia apakah telah mencerminkan harga yang menguntungkan bagi negara. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam keputusan panitia pengadaan untuk menggugurkan penawaran dari PT SC dengan alasan yang ternyata tidak tepat telah mengakibatkan negara harus membayar pengadaan Laptop sebanyak 450 unit pada Kejaksaan Agung RI lebih tinggi sebesar Rp1.317.340.500,00 seperti terlihat dalam perincian dibawah ini: Penawaran Harga PT. Universal System (Pemenang Lelang) No A
Jenis Barang Laptop
Merk Dell Type Latitude
Quantity
Harga Satuan
450
18.852.594
Total 8.483.667.300
630 C II
PPN 10%
848.366.730
Total
9.332.034.030
Pembulatan
9.332.034.000
Harga/unit
No A
Jenis Barang Laptop
20.737.850
Penawaran Harga PT. Scientek Computindo (Dinyatakan Tidak Lulus Evaluasi Teknis) Merk Quantity Harga Satuan Lenovo, Thinkpad
450
16.191.300
Total 7.286.085.000
SL-400 II
PPN 10%
728.608.500
Total
8.014.693.500
Harga/unit
BPK-RI
17.810.430
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 6 dari 19
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Keppres 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (1) menyatakan pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip, hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai kebutuhan teknis yang dipersyaratkan. b. Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana terakhir dirubah dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Perubahan ke empat Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: 1) Pasal 3 menyatakan pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsipprinsip, antara lain, butir (c) terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. 2) Pasal 5 menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : a) Butir (f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa. b) Butir (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. 3) Pasal 13 Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Ayat (1) menetapkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. 4) Pasal 16 Prinsip Penetapan Sistim Pengadaan pada butir (d) Dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang diskriminatif dan tidak obyektif. 5) Lampiran I Bab I tentang Evaluasi Penawaran untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemborong/Jasa Lainnya pada butir (b) Berdasarkan hasil evaluasi harga, panitia/pejabat pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawaran terendah sebagai calon pemenang. Hal tersebut mengakibatkan dalam pelaksanaan pengadaan laptop Kejaksaan Agung RI Tahun 2008 terjadi indikasi kerugian negara sebesar Rp1.317.340.500,00. Hal tersebut disebabkan: a. Adanya unsur kesengajaan panitia pengadaan dalam menyusun spesifikasi barang mengarah kepada suatu rekanan/merk tertentu. b. Panitia pengadaan tidak cermat dalam menyusun HPS.
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 7 dari 19
Atas permasalahan tersebut Kejaksaan RI menjelaskan: a. Bahwa di dalam menyusun spesifikasi tersebut tidak ada secara kaku panitia harus menentukan batasan-batasan pasti, akan tetapi menggunakan standar minimal dan maksimal sehingga diharapkan siapapun yang diputuskan sebagai pemenang lelang oleh Pembuat Komitmen maka akan mendapatkan kualitas barang yang baik serta jaminan garansi yang baik pula; b. Bahwa evaluasi teknis yang dilakukan oleh Panitia, dilaksanakan berdasarkan pada Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 19 angka (2) dimana di dalam system evaluasi teknis panitia menggunakan system gugur, yang artinya apabila syarat-syarat teknis tidak terpenuhi maka perusahaan yang tidak memenuhi syarat teknis tersebut dinyatakan gugur dan terhadap pengumuman Panitia atas pemenang lelang, para peserta lelang termasuk PT. SC tidak pernah menggunakan haknya untuk menyanggah, oleh sebab itu maka Panitia menganggap proses lelang ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Bahwa tidak tepat jika membandingkan harga produk laptop merk dell dan merk Lenovo karena masing-masing mempunyai kualitas dan harga yang bervariasi antara merk dan type, sehingga tidak wajar kalau selisih harga penawaran antara merk berbeda dapat dijadikan alasan sebagai indikasi merugikan Keuangan Negara; d. Tindakan Panitia di dalam menyusun HPS, sudah melakukan survey terhadap harga pasar melalui internet dan juga meminta harga langsung kepada principal merk dell tanggal 1 Juli 2008 dan sudah dijawab melalui surat tanggal 3 Juli 2008 sehingga diharapkan dengan spesifikasi tersebut akan didapatkan harga yang sepadan antara spesifikasi dan harga perkiraan sendiri dan di dalam pengumpulan harga melalui internet dan meminta harga langsung ke principal tidak dilarang di dalam Keppres 80 tahun 2003 beserta perubahan-perubahannya; e. Sebagai informasi tambahan dapat disampaikan, bahwa pada saat penandatanganan kontrak tejadi fluktuasi harga dolar yang semula 1 US $ Rp9.200,00 menjadi 1 US $ Rp12.000,00 tetapi dalam pelaksanaannya tidak terjadi perubahan nilai kontrak (eskalasi harga), dan tidak terjadi penambahan terhadap kualitas (spek teknis) maupun volume barang sehingga tetap mengacu pada apa yang sudah diperjanjikan dalam kontrak. BPK-RI menyarankan agar Jaksa Agung melalui: a. Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan Laptop untuk mengetahui adanya unsur tindak pidana korupsi dalam pengadaan ini yang merugikan keuangan negara serta menginformasikan hasilnya kepada BPK-RI. b. Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk menonaktifkan seluruh anggota Panitia Pengadaan laptop dari tugas pengadaan di Biro Perencanaan sampai dengan keluarnya laporan hasil pemeriksaan Jamwas.
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 8 dari 19
2. Terdapat Selisih Kurang 4.154 Unit Barang Rampasan Berupa Handphone Sebesar Minimal Rp116.931.664,00 antara Jumlah Menurut Putusan Pengadilan dengan Hasil Perhitungan Appraisal pada Kejari Jakarta Utara Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPP-31/WBC.04/BD.03/2006 tanggal 21 Juli 2006 dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB.31/WBC.04/BD.03/2006 tanggal 24 Juli 2006, Kantor Wilayah (Kanwil) IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah melakukan penyitaan barang bukti atas nama tersangka Noor Johan Noeh dan Saiful S. yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen pabean berupa 62 karton berisi handphone dan aksesoris sebanyak 32.648 unit eks. Kontainer No. INBU-3190290/20 dengan perincian: a) b) c) d) e) f)
HP tanpa kardus HP beserta kardus Kardus (tanpa HP) Baterai Keypad Casing Jumlah
: 24.082 unit : 2.179 unit : 2.753 unit : 3.384 unit : 200 unit : 50 unit +/(-) : 32.648 unit
Barang bukti tersebut beserta tersangka dan berkas perkara telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara untuk dilakukan prosedur penuntutan pada tanggal 13 September 2006. Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Barang Bukti dan Berita Acara Penelitian dan Penerimaan Barang Bukti (BA-18), barang bukti tersebut telah sesuai jumlah dan jenisnya dengan jumlah dan jenis yang disita oleh Kanwil IV DJBC dan dititipkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Gudang Pluit Karang Karya Blok B Utara Nomor 7-11, Pluit, Penjaringan-Jakarta Utara berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 2 Januari 2007. Setelah melewati proses persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, majelis hakim berdasar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1761/Pid/B/2006/PN.JKT.UT tanggal 18 Desember 2006 memutuskan bahwa barang bukti berupa handphone dan aksesoris sebanyak 32.648 unit tersebut dirampas untuk Negara. Sebelum melakukan pelelangan, Kejari Jakarta Utara menunjuk PT Bahana Kareza Appraisal dan PT Sucofindo Appraisal Utama untuk melakukan penelitian dan penilaian harga lelang barang rampasan tersebut. Perhitungan dua appraisal tersebut menunjukkan jumlah keseluruhan barang rampasan handphone dan aksesorisnya sebanyak 32.959 unit, sehingga terdapat selisih lebih 311 unit dari putusan pengadilan (32.959 unit - 32.648 unit) yaitu: No
BPK-RI
Jenis Barang
Putusan Pengadilan
PT.Bahana Kareza Appraisal
PT.Sucofindo Appraisal Utama
Selisih Put. Pengadilan dgn Appraisal
24.082
20.305
20.305
3.777
1
Handphone (Curah)
2
Handphone Set (Lengkap)
2.179
1.923
1.923
256
3
Kardus Handphone (Kosong)
2.753
2.777
2.777
(24)
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 9 dari 19
No
Jenis Barang
Putusan Pengadilan
PT.Bahana Kareza Appraisal
PT.Sucofindo Appraisal Utama
Selisih Put. Pengadilan dgn Appraisal
4
Battery Handphone
3.384
3.850
3.850
(466)
5
Cassing Handphone
50
119
119
(69)
6
Keypad Handphone
200
261
261
(61)
7
Replika Handphone
-
3.582
3.582
(3.582)
8
Handphone Set Berisi Replika (Dummy)
-
142
142
(142)
32.648
32.959
32.959
(311)
Total
Karena adanya hasil perhitungan selisih lebih, kemudian Kejari Jakarta Utara memutuskan untuk melakukan perhitungan ulang terhadap selisih barang rampasan tersebut dengan menunjuk PT Bahana Kareza Appraisal dan PT Mitra Panutan Apresindo. Perhitungan dua appraisal tersebut menunjukkan jumlah keseluruhan barang rampasan handphone dan aksesorisnya sebanyak 32.648 unit, yaitu: No
Jenis Barang
Putusan Pengadilan
PT.Bahana Kareza Appraisal
PT.Mitra Panutan Apresindo
Selisih Put Pengadilan dgn Appraisal
1
Handphone (Curah)
24.082
20.204
20.204
3.878
2
Handphone Set (Lengkap)
2.179
1.903
1.903
276
3
Kardus Handphone (Kosong)
2.753
2.777
2.777
-24
4
Battery Handphone
3.384
3.750
3.750
-366
5
Cassing Handphone
50
119
119
-69
6
Keypad Handphone
200
261
261
-61
7
Replika Handphone
-
3.492
3.492
-3.492
8
Handphone Set Berisi Replika (Dummy) Total
-
142
142
-142
32.648
32.648
32.648
0
Dari tabel diatas diketahui bahwa walaupun jumlah barang rampasan berdasarkan perhitungan appraisal sama dengan jumlah menurut putusan pengadilan, tetapi sebanyak 4.154 unit handphone (3.878 handphone curah + 276 handphone set lengkap) sebesar minimal Rp116.931.664,00 tidak diketemukan dan digantikan dengan 3.634 unit replika handphone/dummy (3.492 replika handphone/dummy + 142 handphone set berisi replika/dummy). No
Nama Barang
1
HP tanpa kardus
2
HP Set dengan kardus Total
Nilai Likuidasi per Unit (Rp)*
Total Nilai Likuidasi (Rp)
3.878
26.840
104.085.520
1.903
276
46.544
12.846.144
22.107
4.154
73.384
116.931.664
Putusan Pengadilan
Appraisal
24.082
20.204
2.179 26.261
Selisih
*Nilai likuidasi berdasarkan PT Bahana Kareza Appraisal
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 10 dari 19
Kejari Jakarta Utara sendiri telah melakukan pelelangan terhadap barang rampasan tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), walaupun ditemukan adanya perbedaan antara putusan pengadilan dengan penilaian appraisal. Hasil bersih lelang barang rampasan tersebut senilai Rp658.845.000,00 sebagaimana tercantum dalam Salinan Risalah Lelang Nomor:14/2009 tanggal 26 Februari 2009, dan telah disetor ke kas negara pada tanggal 4 Maret 2009 berdasarkan SSBP dengan No.NTPN 0202 0110 0203 1415. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 44 ayat (2) menyatakan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaikbaiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. b. Lampiran Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP112/JA/10/1989 tentang Mekanisme Penerimaan, Penyimpanan dan Penataan Barang Bukti Bab I Penerimaan Barang Bukti: 1) Setiap penyerahan barang bukti/temuan secara fisik oleh penyidik kepada Kejaksaan diterima oleh: a) Kejaksaan Tinggi oleh Kasi Penuntutan Tindak Pidana Umum/Kasi Penuntutan Tindak Pidana Khusus. b) Kejaksaan Negeri oleh Kasi Tindak Pidana Umum/Kasi Tindak Pidana Khusus. c) Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kasubsi Tindak Pidana. 2) Barang bukti yang akan diterima oleh Petugas tersebut pada butir 1 wajib terlebih dahulu secara fisik dicocokkan dengan daftar yang terdapat dalam berkas perkara dengan disaksikan oleh tersangka, terdakwa dan penyidik. Selain wajib mencocokkan barang bukti dengan daftar barang, juga meneliti jumlah satuan, berat, kadar nilai barang bukti serta sifatnya Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Barang Bukti (B-1), dan ditanda tangani bersama oleh yang menyerahkan, yang meneliti, dan menerima. 3) Setelah ditunjuk Jaksa Penuntut Umum (Pemegang PK-5A) ia wajib meneliti kembali fisik barang bukti seperti tersebut dalam daftar barang bukti dengan disaksikan oleh Petugas Barang Bukti Penerima Barang Bukti. Hasil penelitian agar dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Barang Bukti (B-1) dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum dan Petugas Penerima Barang Bukti. c. Surat Edaran (SE) Jaksa Agung Muda Pengawasan No. B-045/H/Hkp/ 08/1999 tanggal 18 Agustus 1999 tentang pemantauan berkala terhadap barang bukti sitaan dititipkan kepada pemilik/pihak ketiga, yang menyebutkan para Kepala Kejaksaan Negeri disarankan melakukan pemantauan secara berkala terhadap barang bukti sitaan yang dititipkan kepada pemilik/pihak ketiga dengan maksud agar:
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 11 dari 19
1) Barang bukti tersebut pada waktunya dapat dihadirkan kedepan sidang pengadilan dalam keadaan baik, sehingga tidak mengganggu proses persidangan. 2) Mencegah agar barang bukti tidak dijual, ditukar, digadaikan, hilang, terbakar, tidak dirubah bentuk dan warnanya, dan lain-lain sebelum perkaranya selesai (in kracht van gewijzde). 3) Agar barang bukti tidak disalahgunakan oleh orang/pihak yang dititipi atau oleh orang yang tidak berhak/berwenang. d. Seharusnya jumlah dan jenis barang dhi. handphone tidak berubah sejak penyitaan, penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan yang incracht sampai dengan saat eksekusi/pelelangan. Hal tersebut mengakibatkan potensi jumlah penerimaan negara yang berasal dari pelelangan barang rampasan berkurang sebesar minimal Rp116.931.664,00. Hal tersebut disebabkan JPU yang menangani perkara tersebut lalai melakukan pengamanan terhadap barang rampasan yang menjadi tanggung jawabnya. Atas permasalahan tersebut Kejaksaan RI menjelaskan: a. Terjadinya selisih jumlah barang rampasan karena perhitungan yang dilakukan petugas barang bukti/JPU pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara bersama dengan penyidik Bea dan Cukai dilakukan secara global tanpa dirinci jenis, tipe, dan replika handphone barang bukti. Sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh appraisal dilakukan secara rinci dengan cara memilah-milah jenis, keadaan, atau bentuk antara lain: handphone tanpa kardus, handphone beserta kardus, kardus handphone, baterai, casing dan replika. JPU yang menangani tidak mengurangi dan atau menggantikan handphone curah maupun handphone set dengan replika handphone dummy maupun aksesoris lainnya. b. Barang rampasan tersebut sudah cukup lama disimpan dan dititipkan pada Gudang Pluit Karang Karya Blok B Utara Nomor 7-11 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, sehingga agar nilai ekonomisnya tidak semakin menurun dan tidak membebani biaya sewa gudang yang ditanggung oleh kejaksaan serta tidak berlarut-larutnya penyelesaian maka Kejari Jakarta Utara melakukan pelelangan terhadap barang rampasan berupa handphone dan aksesorisnya tersebut melalui kantor lelang Negara. BPK-RI menyarankan agar Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan melakukan pemeriksaan kepada JPU terkait perbedaan jumlah barang rampasan handphone pada Kejari Jakarta Utara dan menginformasikan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI. Supaya kasus tersebut tidak berulang dimasa mendatang.
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 12 dari 19
3. Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada Kejaksaan RI Tidak Berjalan Secara Efektif Untuk mengoptimalkan pengamanan kekayaan negara di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, setiap perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang menimbulkan kerugian negara harus diganti dan ditagih agar kerugian negara dapat dipulihkan. Usaha untuk mendapatkan penggantian dan atau mempercepat proses pengembalian kerugian negara dilakukan melalui proses Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi. Tuntutan perbendaharaan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Dalam melaksanakan proses penyelesaian kerugian negara, Kejaksaan Agung telah membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kejaksaan RI dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP695/A/JA/12/2002 tanggal 17 Desember 2002. Menurut KEPJA Nomor: KEP-481/A/JA/09/2002 tanggal 6 September 2002 menyebutkan bahwa fungsi Tim adalah sebagai berikut: a. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa dan mengevaluasi kasus TP/TGR yang diterima. b. Memberikan pendapat dan saran kepada Jaksa Agung dalam menyelesaikan kasus kerugian negara termasuk penerbitan keputusan pembebanan, banding, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, melimpahkan kepada Badan Peradilan atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). c. Membentuk Tim Ad-Hock untuk membantu penyelesaian kerugian negara di Kejaksaan RI di daerah. d. Mengkoordinasikan pelaksanaan eksekusi TP dan atau TGR. e. Atas nama Jaksa Agung menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kasus kerugian negara kepada BPK-RI dan instansi terkait lainnya. Sebagai pedoman penyelesaian terhadap TP/TGR, Kejaksaan Agung telah menyusun Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP481/A/J.A/09/2002 tanggal 6 September 2002 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Proses penyelesaian TP/TGR, antara lain diatur sebagai berikut:
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 13 dari 19
a. Informasi kerugian negara yang diperoleh kepala satker harus dilaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak informasi tersebut diketahui, dengan rincian sebagai berikut: 1) Apabila diduga adanya kerugian negara, pelaporan ditujukan kepada Jaksa Agung u.p. Ketua TPKN. 2) Apabila dugaan adanya kerugian negara telah memiliki kepastian, pelaporan ditujukan kepada Jaksa Agung u.p. Ketua TPKN dan tembusannya kepada Ketua BPK RI. 3) Apabila dugaan adanya kerugian negara menyangkut adanya peristiwa pencurian atau perampokan (pidana), pelaporan juga dilakukan kepada Kepolisian setempat untuk dimintakan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Berita Acara Pemeriksaan TKP dijadikan lampiran dalam pelaporan yang ditujukan kepada Jaksa Agung u.p. Ketua TPKN. b. Penetapan besarnya kerugian negara terkait Tuntutan Perbendaharaan dilakukan oleh BPK RI sedangkan untuk Tuntutan Ganti Rugi dilakukan oleh TPKN dengan memperhatikan: 1) Penetapan besarnya jumlah kerugian negara akibat hilangnya uang adalah sebesar nilai uang yang hilang. 2) Penetapan besarnya jumlah kerugian negara akibat barang yang rusak adalah sebesar biaya perbaikan kerusakan barang tersebut. 3) Penetapan jumlah kerugian negara sebagai akibat hilangnya barang adalah sebagai berikut: a) Untuk barang yang tidak diketahui harga standarnya, penetapan besarnya kerugian berdasarkan harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang tanpa penyusutan. b) Untuk barang yang sudah ditetapkan harga standarnya, penetapan besarnya kerugian sebesar harga standar terakhir tanpa penyusutan. c. Jika dalam proses pemeriksaan pendahuluan terbukti adanya unsur kelalaian pelaku dan diketahui nilai kerugian negara yang pasti serta adanya pengakuan dan pernyataan tanggung jawab dari pelaku, maka pengembalian kerugian negara dapat dilakukan dengan cara damai dengan segera atau secara diangsur oleh pelaku. d. Namun jika proses penyelesaian kerugian negara tidak bisa dilaksanakan dengan cara damai maka dilakukan proses TP/TGR, yaitu setelah terbitnya SK Pembebanan oleh BPK atas TP dan SK Pembebanan Ganti Rugi oleh TPKN segera dilakukan eksekusi oleh Jaksa Agung dhi. TPKN dengan mekanisme sebagai berikut: 1) Eksekusi terhadap pembayaran (angsuran) Eksekusi terhadap pembayaran angsuran dilakukan oleh bendaharawan gaji dengan mekanisme sebagai berikut:
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 14 dari 19
a) Memotong gaji/penghasilan lain dan selanjutnya menyetorkannya ke kas negara. b) Menerima setoran tunai lainnya sebagai angsuran ganti rugi. c) Membukukan sesuai administrasi keuangan yang berlaku. d) Melaporkan perkembangan angsuran kerugian negara kepada Kepala Satker dan diteruskan kepada Jaksa Agung cq. TPKN. e) Apabila pelaku memasuki masa pensiun atau dipindahtugaskan maka bendaharawan gaji segera memindahkan sisa kerugian negara kepada PT Taspen/Instansi terkait dengan mencantumkan sisa kerugian negara dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP). f) Apabila penagihannya mengalami kemacetan, maka penagihan selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Piutang Lelang Negara (KP2LN). 2) Eksekusi terhadap barang jaminan Eksekusi atas barang jaminan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: a) Ketua TPKN memerintahkan kepada Kepala Satker untuk segera menerbitkan Surat Perintah Tim Eksekusi SK Pembebanan. b) Tim Eksekusi yang terdiri dari pejabat dari unsur-unsur satuan kerja terkait mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: (1) Melakukan penelitian dan penaksiran kembali harga barang yang akan dilelang. (2) Melakukan kegiatan lelang dengan bekerjasama dengan Kantor Lelang setempat. (3) Menyerahkan hasil lelang kepada Bendaharawan Gaji/Bendaharawan yang ditunjuk untuk selanjutnya disetor ke kas negara. (4) Melaporkan daftar perhitungan hasil pelelangan kepada Ketua TPKN dengan disertai bukti bukti. e. TP/TGR dianggap selesai/dapat dihapuskan dari catatan Kejaksaan RI apabila: 1) Pembayaran ganti rugi telah lunas. 2) Penagihan telah dilimpahkan kepada pihak lain. 3) Pelaku dalam kondisi tidak mampu. 4) Tuntutan telah kadaluwarsa. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota TPKN dhi. Kabag. Pendapatan dan Perbendaharaan pada Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Bendahara Penerima di Kejaksaan Agung terkait TP/TGR diketahui bahwa TPKN Kejaksaan Agung bertugas membantu tugas Jaksa Agung dalam upaya menyelesaikan kasus-kasus kerugian negara dari perbuatan melanggar hukum melalui proses penuntutan yang susunan keanggotaannya terdiri dari Pejabat
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 15 dari 19
Eselon I dan II. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, TPKN tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak pernah melakukan sidang atau rapat sejak yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Bagian Pendapatan dan Perbendaharaan pada Jaksa Agung Muda Pembinaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen terkait TP/TGR menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Dokumen yang diperoleh oleh Tim BPK RI adalah daftar rekapitulasi tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang telah tercatat di Kejaksaan Agung posisi sampai dengan Desember 2008. Sampai saat pemeriksaan berakhir pada tanggal 8 April 2009, Tim BPK RI tidak memperoleh dokumen pendukung yang diantaranya berupa Surat Keterangan Penetapan Tuntutan Ganti Rugi, Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), dan dokumen lain yang terkait dengan penetapan Tuntutan Ganti Rugi tersebut. Hal ini menyulitkan Tim BPK RI untuk melakukan penelusuran. Rincian tagihan Tuntutan Ganti Rugi Kejaksaan Agung s/d Desember 2008 yaitu: No
Penanggung Jawab
1.
RS Haryanto Yuana Wira TU NIP.230015558 Staf Set JamBin
2.
Hardjito NIP.230024032 Staf Bag. Sunproglapnil Set Jambin Ivone Pangau, MM Kabag Pemantauan dan Penilaian Biro Perencanaan pada Jambin Putu Sutedja Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Umum
3.
4.
5.
Suwarta NIP.230026379 Tata Usaha pada Sub Bag Umum Pengawasan Jumlah
Uraian Th. Kejadian Terdapat kehilangan kendaraan dinas Honda GL Max th. 1996 Tahun 1998 Terdapat kehilangan kendaraan dinas Honda Cup NF 100 th. 1999 Tahun 2001 Terdapat kehilangan kendaraan dinas Toyota Kijang th. 1992 Tahun 2002 Terdapat kehilangan kendaraan dinas Toyota Kijang th. 1998 Tahun 2001 Terdapat kehilangan kendaraan dinas Honda Astrea Supra th. 1999 Tahun 2000
Nilai Kerugian (Rp) 4.700.000
Angsuran (Rp)
Sisa (Rp)
Status
4.600.000
100.000
Dalam proses angsuran
6.800.000
3.150.000
3.650.000
Dalam proses angsuran/ ybs.pindah (KN. Slawi)
34.000.000
0
34.000.000
Belum dilakukan penagihan
51.000.000
0
51.000.000
Belum dilakukan penagihan
6.800.000
4.550.000
2.250.000
103.300.000
12.300.000
91.000.000
Dalam proses angsuran
b. Tidak ada Tim Ad-Hoc yang dibentuk untuk pengelolaan atau penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi di daerah-daerah baik di tingkat Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri berdasarkan uji petik di Kejati DKI Jakarta (Kejari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara), Kejati Jawa Barat (Kejari Bandung, Bale Bandung, Garut, Kuningan, Indramayu, Cirebon, Sumber, Purwakarta, Cikarang, Bekasi), Kejati Nanggroe Aceh Darussalam (Kejari Banda Aceh, Jantho, Sigli, Kuala Simpang), Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (Kejari Yogyakarta, Sleman, Bantul, Wonosari, Wates), dan Kejati Sulawesi Utara (Kejari Manado, Bitung, Tondano, Tomohon, Amurang).
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 16 dari 19
c. Saldo Tagihan TP/TGR yang disajikan dalam Neraca Kejaksaan RI tahun 2008 (unaudited) adalah sebesar Rp165.712.027,00 yang terdiri dari: 1) TGR ...................................... Rp 91.000.000,00 2) TP ......................................... Rp 74.712.027,00 +/(-) Jumlah ...................................... Rp 165.712.027,00 Saldo tagihan TGR sebesar Rp91.000.000,00 berasal dari 5 (lima) kasus berupa kehilangan kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua (seperti tabel di atas). Sedangkan saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan sebesar Rp74.712.027,00 yang terdiri dari dua kasus, yaitu senilai Rp37.488.627,00 atas nama Lodewijk berupa ketekoran kas pada Proyek Prasarana Fisik di Kejati NTT sejak tahun 2006 tapi belum ada penyelesaiannya sampai tanggal Neraca 31 Desember 2008 dan senilai Rp37.223.400,00 atas nama Jhony Awondatu sebagai Bendahara Penerima pada Kejaksaan Negeri Bitung, Sulawesi Utara sejak tahun 2008, tapi belum disertai dengan Surat Keputusan tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi, SK dari BPK, dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Pencatatan hanya berdasarkan Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-VI023/C/05/2008 dan surat pernyataan atas nama Jhony Awondatu bahwa yang bersangkutan bersedia mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp37.088.400,00 secara cicil melalui pemotongan gaji setiap bulan sebesar Rp500.000,00. d. TPKN tidak menjalankan tugasnya dalam pengelolaan TP/TGR dengan baik, sehingga pemulihan kerugian negara kurang optimal dan masih terdapat kerugian negara yang belum dilunasi. 1) Analisa terhadap tingkat ketertagihan untuk penyelesaian TGR/TP di Kejaksaan RI menunjukkan bahwa selama tahun 2008 untuk TGR hanya mencapai sebesar Rp1.200.000,00 (1,30%) dari saldo awal 2008 sebesar Rp92.200.000,00. Sedangkan untuk TP di Kejaksaan RI selama tahun 2008 belum pernah ada pembayaran. 2) Berdasarkan umur TP/TGR diketahui bahwa sebagian besar (77,54%) Tagihan TP/TGR telah berumur lebih dari setahun dan bagian lancarnya hanya 22,46%. Tabel aging dan pemisahan TP untuk aset lancar dan aset lainnya: Aging/Umur Piutang TP No
Jenis TP/TGR
Jumlah < 1 tahun
1.
TP
2.
TGR Jumlah Persentase
BPK-RI
> 1 tahun
37.223.400,00
37.488.627,00
74.712.027,00
0
91.000.000.00
91.000.000,00
37.223.400
128.488.627,00
165.712.027,00
22,46%
77,54%
100,00%
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 17 dari 19
3) Disamping itu, terdapat satu kasus TGR atas nama Sdr. Syahriel Ismail, SH., yaitu kehilangan kendaraan dinas Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sejak tahun 2004 dengan Nomor Polisi BG-2342-LZ yang sampai saat pemeriksaan BPK berakhir pada tanggal 8 April 2009 belum ada surat ketetapannya sehingga belum dilaporkan dalam LK Kejaksaan RI tahun 2008. Saat ini status masih dalam proses pengajuan laporan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia sejak tanggal 24 Juli 2008. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Bab XI tentang Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah Pasal 59 menyebutkan bahwa : 1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. 3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun. b) Keppres No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 8 (1) menyatakan antara lain Departemen/lembaga wajib : a. mengadakan intensifikasi pemungutan pendapatan negara yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. b. mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara. c. melakukan penuntutan dan pemungutan denda yang telah diperjanjikan. c) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-481/A/J.A/09/2002 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Bab II Pengorganisasian Penyelesaian Kerugian Negara menyebutkan bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kelancaran penyelesaian kerugian negara diperlukan pengorganisasian yang tertib. Pengorganisasian dilakukan dengan menentukan berkas yang harus ada pada setiap kasus kerugian negara, diadministrasikan secara sistematis, tertib, dan kronologis. Menetapkan Kepala Satuan Organisasi yang akan menangani penyelesaian kerugian negara dengan menetapkan tugas, fungsi dari masingmasing satuan terkait, serta pengaturan koordinasi dan mekanisme penyelesaiannya.
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 18 dari 19
Hal tersebut mengakibatkan penyelesaian TP/TGR pada Kejaksaan RI tidak berjalan secara efektif. Hal tersebut disebabkan kurangnya koordinasi dalam TPKN sendiri maupun dengan satker di daerah terkait dalam pengelolaan TP/TGR. Atas permasalahan tersebut Kejaksaan RI menjelaskan bahwa TPKN belum terlaksana secara optimal karena belum tersusunnya prosedur dan mekanisme kerja serta petunjuk teknis pada tingkat pelaksana bagaimana cara penyelesaian TP/TGR. Kejaksaan RI akan membentuk tim kerja yang membantu TPKN baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Tinggi serta membuat juklak/juknis sehingga TP/TGR bisa diselesaikan. BPK RI menyarankan Jaksa Agung agar: a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan tentang pegawai negeri kepada TPKN sehingga dapat meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan TP/TGR dengan baik. b. Meningkatkan intensifkasi penerimaan TP/TGR.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BPK-RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Halaman 19 dari 19
Lampiran 1
I.
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN LK KEJAKSAAN RI TAHUN 2007 Temuan Berulang *)
No.
Temuan BPK
Nilai Temuan 2006
1.
2.
3.
Pemungutan Sewa Rumah Dinas Dalam Pengelolaan Kejaksaan Agung RI TA 2007 Belum Intensif dan Sebagian Besar Rumah Dinas Dihuni oleh Pihak yang Tidak Berhak. Pengelolaan Aset yang Berasal Dari Eks-Tim Tastipikor Tidak Tertib. Terdapat Kelebihan Pembayaran Dalam Pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung di Lingkungan Kejagung RI Sebesar Rp250.790.025,00.
*)
Rp250.790.025,00.
2005
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut *) Sesuai Belum Belum Sesuai/ Ditindak Selesai -lanjuti
Rekomendasi
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
Agar Jaksa Agung menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk menertibkan pengelolaan rumah dinas Kejaksaan RI termasuk dari sewa rumah dinas tersebut.
Akan diberikan petunjuk kepada penghuni rumah dinas Kejaksaan RI untuk menunjukkan dan menyerahkan bukti setor sewa rumah dinas yang telah dibayar ke Kas Negara kepada bendahara khusus penerimaan. -
√
-
√
2004
Agar Jaksa Agung menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk segera menarik aset dari eks Tim Tastipikor dan mencatat serta melaporkannnya sebagai aset tetap. Agar Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan: • Memberikan teguran kepada panitia pengadaan Biro Umum yang lalai dalam menjalankan tugasnya. • Segera menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp250.790.025,00 kepada rekanan dan menyetorkan ke kas negara.
√
Beri tanda √ untuk kolom yang sesuai
BPK RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
1
Lampiran 1
II.
No.
1.
2.
3.
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN LK KEJAKSAAN RI TAHUN 2006
Temuan BPK*)
Uang Titipan Denda Tilang dan Biaya Perkara yang Mengendap pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk Wilayah Kejati Sumatera Selatan dan Kejati Jambi per 31 Desember 2006 Sebesar Rp508.909.482,00 Belum Dilimpahkan ke Kas Negara Sebagai Penerimaan Negara
Dana Bantuan Tunai dari American Embassy Jakarta, Department of Justice, Office of Overseas Proseculturial Assistance and Training kepada Kejaksaan Agung RI untuk Keperluan Satuan Tugas Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara Sebesar Rp1.397.094.000,00 Belum Dilaporkan Dalam Laporan Keuangan Kejaksaan Agung Tahun 2006 Tuntutan Ganti Rugi atas Kendaraan Dinas Kejati Sumatera Selatan No. BG 2342 LZ yang Hilang Sejak Tahun 2004 Belum Dilaksanakan
BPK RI
Nilai Temuan
Rp508.909.482,00
Rp1.397.094.000,00
Temuan Berulang **) 2005 2004
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut **) Sesuai Belum Belum Sesuai/ Ditindak Selesai -lanjuti
Rekomendasi
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
Agar Jaksa Agung melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung, Polri dan BRI untuk menyelesaikan permasalahan uang titipan pembayaran denda dan biaya tilang yang mengendap di kantorkantor cabang BRI dan memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Jambi untuk melakukan koordinasi dengan Kanwil BRI masing-masing supaya saldo giro I yang masih mengendap di berbagai Kantor Cabang BRI dapat segera dilimpahkan dan disetorkan ke kas negara. Agar Jaksa Agung memerintahkan Kepala Biro Keuangan untuk memasukkan Dana Bantuan Tunai dari American Embassy Jakarta ke dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2006 dan untuk pengadaan barang inventarisnya dicantumkan ke dalam neraca Tahun 2007.
Nota Dinas Jam Was kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor : ND-242/H.3/Hkp.2/11/2007 tanggal 16 November 2007 perihal Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan Agung RI tahun 2006.
√
Nota Dinas Jam Was kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor : ND-242/H.3/Hkp.2/11/2007 tanggal 16 November 2007 perihal Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan Agung RI tahun 2006.
√
Agar Jaksa Agung memerintahkan Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk segera menerbitkan keputusan TGR kepada yang bersangkutan dan melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan untuk dilakukan
Nota Dinas Jam Was kepada Karo Keuangan dan Karo Perlengkapan Nomor : ND-242/H.3/ Hkp.2/11/2007 tanggal 16 November 2007 perihal Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan Agung RI tahun
√
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
2
Lampiran 1
No.
Temuan BPK*)
Nilai Temuan
Temuan Berulang **) 2005 2004
Rekomendasi
pemotongan gaji atau alternatif pembayaran lainnya sesuai ketentuan.
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa 2006.
*)
Diisi dengan permasalahan yang diungkapkan di LHP atas LKKL Tahn 2006 tapi tidak dilaporkan dalam LHP 2007
**)
Beri tanda √ untuk kolom yang tepat
BPK RI
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut **) Sesuai Belum Belum Sesuai/ Ditindak Selesai -lanjuti
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
3
Lampiran 1
III. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN LK KEJAKSAAN RI TAHUN 2005
No.
1.
2.
Temuan BPK*)
Nilai Temuan
Temuan Berulang Tahun 2004 (Y/T)
Rekomendasi
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
Terdapat aset kejaksaan tanpa didukung buktibukti kepemilikan yang sah.
Jaksa Agung segera menginventarisir ulang seluruh aset tanah, bangunan dan kendaraan diseluruh Indonesia dan lebih aktif dalam pengurusan sertifikat tanah, IMB dan surat-surat kendaraan bermotor berupa BPKB dan STNK.
Terdapat perlakuan atas barang rampasan yang tidak sesuai ketentuan
Agar Jaksa Agung RI melalui Kajati Pekanbaru, Lampung dan Sumatera Barat memerintahkan para Kajari untuk melakukan langkahlangkah: menginventarisir barang rampasan yang rusak dan tidak ada peminatnya dan mengajukan usulan penghapusannya ke Menteri Keuangan melalui Kejaksaan Agung RI sesuai ketentuan yang berlaku; meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat proses taksasi harga barang rampasan; segera melaksanakan lelang terhadap barang rampasan yang putusan pengadilannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap; meningkatkan pengawasan dan berko-ordinasi dengan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri untuk mempercepat penyampaian salinan putusan Pengadilan kepada pihak Kejaksaan.
Nota Dinas Jam Bin kepada Karo Perlengkapan dan Karo Keuangan Nomor : ND-080/C/03/2007 tgl 14 Maret 2007 perihal ditemukan aset pada Kejati Lampung, Sumbar, Bengkulu, dan Riau berupa sebidang tanah, bangunan, dan kendaraan tidak mempunyai/tidak didukung adanya bukti-bukti kepemilikan yang sah. Nota Dinas Jam Bin kepada Jam Was Nomor : ND-083/C/03/2007 tgl 14 Maret 2007 tentang adanya keterlambatan pelimpahan barang rampasan dari seksi Pidum/Pidsus ke bagian Pembinaan untuk dilelang, adanya keterlambatan penyelesaian proses pelelangan barang rampasan oleh bagian Pembinaan dan penjualan barang rampasan tanpa melalui proses lelang.
BPK RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut **) Sesuai Belum Belum Sesuai/ Ditindak Selesai -lanjuti
√
√
4
Lampiran 1
No.
3.
Temuan BPK*)
Nilai Temuan
Uang dari barang rampasan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, penyetorannya melampaui batas waktu yang telah ditentukan
Temuan Berulang Tahun 2004 (Y/T)
Rekomendasi
Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
Agar Jaksa Agung melalui Kajati Lampung, Sumatera Barat, Bengkulu dan Pekanbaru memerintahkan masing-masing Kajari melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan pengadilan, dan memerintahkan JAMWAS menindaklanjuti temuan BPK;
• Nota Dinas Jam Bin kepada Jam Pidum dan Jam Was Nomor : ND-087/C/03/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang uang yang dirampas untuk negara berdasarkan putusan PN terlambat disetor kepada BKP dan ada juga yang sudah ditangan BKP tetapi belum disetor ke Kas Negara. • Surat Jam Pidum kepada Kajati Bengkulu, Lampung, Sumbar dan Riau Nomor : B-388391/E/Euh/04/2007 tgl 30 April 2007 tentang petunjuk agar Kajati/JPU mempe-domani surat Jam Pidum Nomor : B-235/ E/3/1994 tgl 4 Maret 1994 poin sub 5.2.3 dan melaporkan pelaksanaannya serta kendalanya sehingga barang bukti uang yang dirampas untuk negara tersebut terlambat disetorkan ke BKP maupun BKP yang belum menyetorkan ke Kas Negara.
*)
Diisi dengan permasalahan yang diungkapkan di LHP atas LKKL Tahun 2005 tapi tidak dilaporkan dalam LHP 2006 maupun 2007
**)
Beri tanda √ untuk kolom yang sesuai
BPK RI
LHP Kepatuhan - LK Kejaksaan RI Tahun 2008
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut **) Sesuai Belum Belum Sesuai/ Ditindak Selesai -lanjuti
√
5
Related Documents
Laporan Bpk 2008 - Kejaksaan Agung
June 2020 4
Laporan Bpk 2008 - Polri
June 2020 8
Laporan Bpk - Kpk
June 2020 4
Tugas Keperawatan Keluarga Bpk Agung - Copy.docx
June 2020 22
Uu Kejaksaan
June 2020 1