Langsung Oleh Rakyat.docx

Langsung oleh rakyat. 1.

Kepala Daerah Terpilih diyakini telah merepresentasikan atau merupakan keterwakilan dari rakyat mayoritas.

2.

Kepala Daerah Terpilih mempunyai legitimasi tinggi karena dihasilkan oleh proses Demokrasi yang melibatkan rakyat sehingga lebih berkualitas dari sebelumnya

3.

Sebagai Catatan pinggir, Pilkada langsung telah menghasilkan pemimpin seperti Walikota Surabaya, Walikota Bandung, Walikota Solo dan Gubernur Jateng.

4.

Akan tetapi harus dicatat juga bahwa banyak Kepala Daerah Terpilih malah melakukan Korupsi. Bahkan disebut-sebut sekitar 60% dari Kepala Daerah yang ada.

Kekurangan 1. Biaya yang dikeluarkan pemerintah cukup besar. Pilkada-pilkada terdiri dari Pilgub 33 Propinsi dan 495 Kabupaten/ Kota. Biaya pelaksanaan Pilkada-pilkada dikeluarkan untuk semua kebutuhan KPU seperti gaji, peralatan, inventaris, logistik dan lainnya. 2. Sering terjadi konflik horizontal selama dilaksanakannya Pilkada-pilkada di daerah. Bahkan sering terjadi anarkistis dan pengrusakan fasilitas publik. 3. Konflik itu juga sering menimbulkan ketegangan di masyarakat untuk waktu yang lama, bahkan mungkin ada juga dendam. 4. Sering terjadi Partisipasi yang rendah dari masyarakat untuk mengikuti Pilkada. Mungkin bosan dengan begitu banyaknya Pemilu. 5. Sering terjadi jor-joran dalam biaya kampanye oleh calon-calon kepala daerah disertai terjadinya money politic. 6. Calon yang akhirnya menang setelah menjadi pemimpin sering korupsi untuk mengembalikan modal. Bahkan ada juga dinasti politik. 

Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia. Khilafah bertanggung jawab menerapkan hukum Islam, dan menyampaikan risalah Islam ke seluruh muka bumi. Khilafah terkadang juga disebut Imamah; dua kata ini mengandung pengertian yang sama dan banyak digunakan dalam haditshadits shahih.



Sistem pemerintahan Khilafah tidak sama dengan sistem manapun yang sekarang ada di Dunia Islam. Meskipun banyak pengamat dan sejarawan berupaya menginterpretasikan Khilafah menurut kerangka politik yang ada sekarang, tetap saja hal itu tidak berhasil, karena memang Khilafah adalah sistem politik yang khas.



Khalifah adalah kepala negara dalam sistem Khilafah. Dia bukanlah raja atau diktator, melainkan seorang pemimpin terpilih yang mendapat otoritas kepemimpinan dari kaum Muslim, yang secara ikhlas memberikannya berdasarkan kontrak politik yang khas, yaitu bai’at. Tanpa bai’at, seseorang tidak bisa menjadi kepala negara. Ini sangat berbeda dengan konsep raja atau dictator, yang menerapkan kekuasaan dengan cara paksa dan kekerasan. Contohnya bisa dilihat pada para raja dan diktator di Dunia Islam saat ini, yang menahan dan menyiksa kaum Muslim, serta menjarah kekayaan dan sumber daya milik umat.



Kontrak bai’at mengharuskan Khalifah untuk bertindak adil dan memerintah rakyatnya berdasarkan syariat Islam. Dia tidak memiliki kedaulatan dan tidak dapat melegislasi hukum dari pendapatnya sendiri yang sesuai dengan kepentingan pribadi dan keluarganya. Setiap undang-undang yang hendak dia tetapkan haruslah berasal dari sumber hukum Islam, yang digali dengan metodologi yang terperinci, yaitu ijtihad. Apabila Khalifah menetapkan aturan yang bertentangan dengan sumber hukum Islam, atau melakukan tindakan opresif terhadap rakyatnya, maka pengadilan tertinggi dan paling berkuasa dalam sistem Negara Khilafah, yaitu Mahkamah Mazhalim dapat memberikanimpeachment kepada Khalifah dan menggantinya.



Sebagian kalangan menyamakan Khalifah dengan Paus, seolah-olah Khalifah adalah Pemimpin Spiritual kaum Muslim yang sempurna dan ditunjuk oleh Tuhan.Ini tidak tepat, karena Khalifah bukanlah pendeta. Jabatan yang diembannya merupakan jabatan eksekutif dalam pemerintahan Islam. Dia tidak sempurna dan tetap berpotensi melakukan kesalahan. Itu sebabnya dalam sistem Islam banyak sarana check and balance untuk memastikan agar Khalifah dan jajaran pemerintahannya tetap akuntabel.



Khalifah tidak ditunjuk oleh Allah, tetapi dipilih oleh kaum Muslim, dan memperoleh kekuasaannya melalui akad bai’at. Sistem Khilafah bukanlah sistem teokrasi. Konstitusinya tidak terbatas pada masalah religi dan moral sehingga

mengabaikan masalah-masalah sosial, ekonomi, kebijakan luar negeri dan peradilan. Kemajuan ekonomi, penghapusan kemiskinan, dan peningkatan standar hidup masyarakat adalah tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh Khilafah. Ini sangat berbeda dengan sistem teokrasi kuno di zaman pertengahan Eropa dimana kaum miskin dipaksa bekerja dan hidup dalam kondisi memprihatinkan dengan imbalan berupa janji-janji surgawi. Secara histories, Khilafah terbukti sebagai negara yang kaya raya, sejahtera, dengan perekonomian yang makmur, standar hidup yang tinggi, dan menjadi pemimpin dunia dalam bidang industri serta riset ilmiah selama berabad-abad. 

Khilafah bukanlah kerajaan yang mementingkan satu wilayah dengan mengorbankan wilayah lain. Nasionalisme dan rasisme tidak memiliki tempat dalam Islam, dan hal itu diharamkan. Seorang Khalifah bisa berasal dari kalangan mana saja, ras apapun, warna kulit apapun, dan dari mazhab manapun, yang penting dia adalah Muslim.Khilafah memang memiliki karakter ekspansionis, tapi Khilafah tidak melakukan penaklukkan wilayah baru untuk tujuan menjarah kekayaan dan sumber daya alam wilayah lain. Khilafah memperluas kekuasaannya sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya, yaitu menyebarkan risalah Islam.



Khilafah sama sekali berbeda dengan sistem Republik yang kini secara luas dipraktekkan di Dunia Islam. Sistem Republik didasarkan pada demokrasi, dimana kedaulatan berada pada tangan rakyat. Ini berarti, rakyat memiliki hak untuk membuat hukum dan konstitusi. Di dalam Islam, kedaulatan berada di tangan syariat. Tidak ada satu orang pun dalam sistem Khilafah, bahkan termasuk Khalifahnya sendiri, yang boleh melegislasi hukum yang bersumber dari pikirannya sendiri.



Khilafah bukanlah negara totaliter. Khilafah tidak boleh memata-matai rakyatnya sendiri, baik itu yang Muslim maupun yang non Muslim. Setiap orang dalam Negara Khilafah berhak menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan-kebijakan negara tanpa harus merasa takut akan ditahan atau dipenjara. Penahanan dan penyiksaan tanpa melalui proses peradilan adalah hal yang terlarang.



Khilafah tidak boleh menindas kaum minoritas. Orang-orang non Muslim dilindungi oleh negara dan tidak dipaksa meninggalkan keyakinannya untuk

kemudian memeluk agama Islam. Rumah, nyawa, dan harta mereka, tetap mendapat perlindungan dari negara dan tidak seorangpun boleh melanggar aturan ini. Imam Qarafi, seorang ulama salaf merangkum tanggung jawab Khalifah terhadap kaum dzimmi: “Adalah kewajiban seluruh kaum Muslim terhadap orang-orang dzimmi untuk melindungi mereka yang lemah, memenuhi kebutuhan mereka yang miskin, memberi makan yang lapar, memberikan pakaian, menegur mereka dengan santun, dan bahkan menoleransi kesalahan mereka bahkan jika itu berasal dari tetangganya, walaupun tangan kaum Muslim sebetulnya berada di atas (karena faktanya itu adalah Negara Islam). Kaum Muslim juga harus menasehati mereka dalam urusannya dan melindungi mereka dari ancaman siapa saja yang berupaya menyakiti mereka atau keluarganya, mencuri harta kekayaannya, atau melanggar hak-haknya.” 

Dalam sistem Khilafah, wanita tidak berada pada posisi inferior atau menjadi warga kelas dua. Islam memberikan hak bagi wanita untuk memiliki kekayaan, hak pernikahan dan perceraian, sekaligus memegang jabatan di masyarakat. Islam menetapkan aturan berpakaian yang khas bagi wanita – yaitu khimar dan jilbab, dalam rangka membentuk masyarakat yang produktif serta bebas dari pola hubungan yang negatif dan merusak, seperti yang terjadi di Barat.



Menegakkan Khilafah dan menunjuk seorang Khalifah adalah kewajiban bagi setiap Muslim di seluruh dunia, lelaki dan perempuan. Melaksanakan kewajiban ini sama saja seperti menjalankan kewajiban lain yang telah Allah Swt perintahkan kepada kita, tanpa boleh merasa puas kepada diri sendiri. Khilafah adalah persoalan vital bagi kaum Muslim.



Khilafah yang akan datang akan melahirkan era baru yang penuh kedamaian, stabilitas dan kemakmuran bagi Dunia Islam, mengakhiri tahun-tahun penindasan oleh para tiran paling kejam yang pernah ada dalam sejarah. Masa-masa kolonialisme dan eksploitasi Dunia Islam pada akhirnya akan berakhir, dan Khilafah akan menggunakan seluruh sumber daya untuk melindungi kepentingan Islam dan kaum Muslim, sekaligus menjadi alternatif pilihan rakyat terhadap sistem Kapitalisme. (hti)

2. Tujuan Khilafah

Secara umum tujuan khilafah ialah untuk mewujudkan kehidupanmasyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh ampunan dari ridha Allah SWT. Firman Allah : Artinya : Sesungguhnya Magi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun". Secara khusus tujuan khilafah adalah sebagai berikut : a. Melanjutkan kepemimpinan agama Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat (bukan pengganti sebagai Nabi) b. Berupaya untuk memelihara keamanan dan ketahanan agama dan negara c. Mengupayakan kesejahteraan lahir batin dalam rangka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat d. Mewujudkan dasar-dasar khilafah (pemerintahan) yang adil dalam seluruh aspek kehidupan umat Islam.( Muzilanto : 2008; hal 4). 3. Dasar-Dasar Khilafah Khilafah yang dibangun dan dibentuk oleh Nabi Muhammad Saw berlandaskan pada dasardasar sebagai berikut : A. Tauhid atau mengesakan Allah SWT dalam Al-Qur'an dijelaskan sebagai berikut : Artinya : Katakanlah Dia adalah Allah Yang Maha Esa (Qs. Al- lkhlash:1) Artinya: Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa (Qs. Al Baqarah:163) B. persamaan derajat sesama umat manusia. Pada dasarnya setiap manusia itu derajatnya sama yang membedakan satu sama lain hanyalah karena ketaqwaannya. Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu (Qs. Al Hujurat:13) C. persatuan Islamiyah yaitu prinsip untuk menggalang persatuan dan kesatuan. dalam Islam. Allah menjelaskan dalam Al Qur'an sebagai berikut : Artinya : Dan berpeganglah kamu sekalian kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai (Qs. Ali Imra: 103)

D. musyawarah atau kedaulatan rakyat. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut: Artinya : Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka (Qs. Asy-Syura:38) e..keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat. Firman Allah dalam Al Qur'an pelaksanaan hukum, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.sebagai berikut : Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan (Qs. Al Nahl : 90) Kelima dasar atau prinsip tersebut harus senantiasa dijadikan landasan dalam menetapkan setiap kebijakan khilafah (pemerintahan) sehingga tujuan khilafah dapat terwujud dengan sebaik-baiknya. ( Muzilanto : 2008, hal 5-6)

4. Hikmah Khilafah Khilafah yang dibangun dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip yangIslami dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan kesejahteraan umat manusiasudah barang tentu akan sangat besar hikmahnya bagi umat Islam itusendiri. Salah satu hikmah khilafah itu adalah adanya upaya pengendalian d anpemenuhan aspirasi rakyat yang beragam dapat dipadukan dan kepentingan yang beragam dapat diakomodasikan sehingga meskipun pada dasarnya manusia itu mempunyai karakter yang berbeda, akan tetapi atas nama negara mereka dapat dipersatukan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. B. Kholifah 1. Pengertian Khalifah Khalifah berarti orang-orang yang menggantikan Nabi Muhammad SAWdalam kedudukannya sebagai pemimpin agama dan kepala negara sesudah Nabi wafat. Jadi khalifah tidak berfungsi menggantikan Rasulullah Muhammad Saw sebagai Nabi. Khalifah pertama dalam struktur pemerintahan Islam adalah Abu Bakar Shiddiq, khalifah kedua Umar bin Khattab, khalifah ketiga Utsman bin Affan dan khalifah keempat Ali bin Abu Thalib. Keempat sahabat utama yang memangku jabatan khalifah itu disebut Khulafaur Rasyidin. Artinya adalah para kepala negara yang bijaksana. Jabatan khalifah berikutnya dipangku oleh para pemuka dari Bani Umayyah seperti khalifah Mu'awiyah bin Abi Sofyan, Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain. Pada masa

Abbasiyah dipegang oleh Harun Al Rasyid dan lain-lain. Adapun pimpinan negara sesudahnya tidak dinamakan dengan khalifah tetapi bisa juga disebut Amir, Sultan atau dengan nama yang secara umum disebut sebagai kepala negara (Presiden) ( Muzilanto : 2008, hal 6) 2. Syarat-Syarat Khalifah Untuk menjadi khalifah seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaiberikut : a. Beragama Islam. b. Memiliki ilmu pengetahuan yang cukup luas, c. Mampu melakukan pengawasan terhadap aparatur pemerintahan dalam d. Adil dalam arti luas, yang mampu melaksanakan seluruh kewajiban dan menjauhi seluruh larangan serta dapat memelihara kehormatan dirinya. e. Anggota badan dan panca inderanya tidak cacat. f. Dipilih oleh Ahlul Halli wal Aqdi (MPR) melalui permuswaratan. ( Muzilanto :2008, hal 7) 3. Pengangkatan Khalifah Pemerintahan dalam Islam menganut sistem pemerintahan yang demokratis karena itu pada prinsipnya pengangkatan khalifah dilakukan oleh seluruh umat Islam. Dalam perjalanan sejarah Islam ditemukan bahwa masalah pengangkatan khalifah dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu : a. Dipilih oleh para pemimpin umat Islam. Misalnya : pengangkatan Abu Bakar AsShiddiq sebagai khalifah pertama. b. Usulan dari khalifah terdahulu. Misalnya pengangkatan Umar bin Khattab yang menggantikan Abu Bakar Shiddiq. c. Dipilih oleh ahlul halla wal ‘aqdi ( perwakilan rakyat ). Mislanya pengangkatan usman bin Affan d. Dipilih oleh sebagian besar umat islam. Misalnya pengangkatan Ali bin Abi Thalib e. Pemilihan umum langsung yang dilakukan oleh seluruh rakyatnya. Misalnya pengangkatan khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. f. Pengangkatan khalifah melalui persetujuan rakyatnya karena calon khalifah dinilai sangat berjasa dalam mengembangkan Islam ke suatu wilayah. Misalnya pengangkatan Sultan Salim di Mesir. Dengan demikian secara keseluruhan dapat diketahui bahwa cara pemilihan dan pengangkatan khalifah lebih mementingkan aspirasi dan kehendak rakyatnya. Oleh karena itu pemilihan khalifah dalam Islam dilakukan melalui cara yaitu : a. Pemilihan secara langsung yang melibatkan seluruh rakyatnya baik pria maupun wanita untuk menentukan pilihan kepada seseorang yang dianggap mampu menjadi khalifah. b. Pemilihan secara tidak langsung, yaitu pemilihan khalifah yang dilakukanmelalui Ahlul halli wal aqdi atau wakil-wakil rakyat yang berhak menentukan atau menetapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan persoalan kehidupan umat Islam. ( H.Mahrus : 2006, hal 4)

4. Baiat Setelah khalifah dipilih kemudian umat Islam mengucapkan sumpah setia untuk mentaati kepemimpinan khalifah tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan disertai niat yang ikhlas bahwa Allah SWT sebagai saksi. Sumpah setia ini disebut baiat dan baiat ini dilakukan oleh kaum muslimin di dalam suatu majelis. ( Muzilanto : 2008, hal 8 ) 5. Hukum Pengangkatan Khalifah Mengangkat khalifah hukumnya fardhu kifayah. Hal ini didasarkan padabeberapa alasan antara lain : a. Pada saat Rasulullah Saw wafat para sahabat bersepakat (ijma' sahabat) untuk mendahulukan permusyawaratan guna memilih khalifah dari pada semuanya mengurus jenazah Rasulullah karena sebagian sahabat sudah ada yang mengurusi jenazahnya. Saat itu yang terpilih sebagai khalifah adalah Abu Bakar Shiddiq. b. Tanpa adanya khalifah sulit bagi umat Islam untuk dapat menyempurnakankewajiban agama seperti membela agama, negara dan memelihara keamanan dan ketertiban. c. Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits terdapat beberapa perintah kepada umatIslam untuk mentaatinya. Allah SWT befirman dalam Al Qur'an sebagaiberikut : Artinya : Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan beramal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa dan yang telah diridlai-Nya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman senantiasa (QS. Al-Nur:55. (Muzilanto : 2008, hal 9). 6. Hak dan Kewajiban Rakyat Hak-hak rakyat yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara adalah : a. Hak hidup dan jaminan keamanan Firman Allah : Artinya : Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. (Qs. Qaf..43) Artinta : Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.(Qs b. Hak Memperoleh Keadilan Firman Allah : Artinya : ………..dan Allah (menyuruh kamu sekalian) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil (Qs. An Nisa:58). c. Hak Menentukan Pendapat Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an sebagai berikut : Artinya : Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambilpelajaran (dari ayat-ayat Allah). (Qs. AL Baqarah:269). d. Hak Kebebasan Beragama Firman Allah : Artinya : Tidak ada paksaan untuk (memeluk) agama (Qs. Al Bagarah:256) Selain memperoleh hak-hak sebagai rakyat, pada saat yang bersamaan rakyat juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugasnya antara lain : (1) Tunduk dan patuh kepada khalifah yang sah

Umat Islam wajib taat dan patuh kepada khalifah yang sah selama khalifah itu tetap berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an sebagai berikut : Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulul amri (pemimpin) diantara kamu (Qs. An-Nisa': 59) (2) Cinta Tanah Air (3) Menciptakan dan memelihara persatuan dan kesatuan Allah SWT berfirman : Artinya : Dan berpegangiah kamu semua kepada tali (agama) Allah danjanganlah kamu bercerai berai (Qs. Ali lmran : 103) ( Muzilanto : 2008, hal 9-10 ). Hak dan kewajiban rakyat harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya oleh negara dan rakyat, agar roda pemerintahan dapat berputar sesuai program yang telah ditetapkan. Pemenuhan dan perlindungan akan hak-hak rakyat dilakukan sejalan dengan pemenuhan kewajiban rakyat terhadap negara yang pada gilirannya akan mampu menciptakan suatu khilafah yang kuat dan berwibawa sesuai dengan tujuan khilafah. C. Majelis syuro dan Ahlul halli wal-aqdi 1. Pengertian Majelis Syura Menurut bahasa majelis syura artinya tempat musyawarah. Adapun menurut istilah artinya ialah lembaga permusyawaratan atau badan yang ditugasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui musyawarah. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT sebagai berikut : Artinya : ................. sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka (Asy-Syura:38) Pada zaman Rasulullah Saw belum ada majlis syura namun beliau senantiasa memberi contoh kepada para sahabat untuk bermusyawarah dalam memecahkan berbagai persoalan kehidupan umat. Di Indonesia majelis syura ada yang dijalankan oleh pemerintah dan bersifat kenegaraan seperti : Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPRD Tk I dan DPRD Tk. II. Dan ada yang dijalankan oleh organisasi kemasyarakatan dan bersifat sosial seperti : Karang Taruna, NU, Muhammadiyah dan lain-lain. 2. Pengertian Ahlul Halli wal Aqdi Ahlul Halli wal Aqdi ialah wakil rakyat yang menjadi anggota majelis syuro. Menurut Imam Muhammad Fahruddin Al-Razi dalam tafsirnya “ Mafatih Al- Ghaib” menfsirkan kata “ulil amri” (Qs. An-Nisa’: 59) adalah ahlul halli wal aqdi yaitu alim ulama, cerdik pandai ( cendekiawan )dan pemimpin-pemimpin yang ditaati oleh rakyat dan yang dipilih oleh rakyat untukmewakili mereka. Dengan demikian seseorang yang menjadi ahlul halli wa aqdi harus mempunyai dua persyaratan penting yaitu : a. Mereka harus terdiri dari alim ulama dan cerdik pandai b. Mereka dipilih oleh rakyat atau memperoleh kepercayaan dari rakyat secara keseluruhan. 3. Syarat-yarat menjadi anggota majelis syura Untuk menjadi anggota majelis syura seseorang harus memenuhi beberapapersyaratan antara lain : a. Memiliki kepribadian yang jujur, adil dan penuh tanggungjawab. b. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas sesuai dengan bidang keahliannya dan bertaqwa kepada Allah SWT

c. Memiliki keberanian untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta teguh dalam pendirian meskipun resikonya besar. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Saw sebagai berikut : Artinya : Katakan yang benar meskipun pahit (HR. Ibnu Hibban) d.. Merakyat, artinya senantiasa peka dan peduli terhadap kepentingan rakyat. e. Berjiwa ikhlas, dinamis dan kreatif. f. Dipilih oleh rakyat sesuai dengan asas demokrasi.( Muzilanto : 2008, hal 12 ) 4. Hak dan Kewajiban Majelis Syura Hak Majelis Syura Hak majelis Syura dalam arti hak yang diterima oleh anggota majelis syura antara lain sebagai berikut : a. Dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat, ia mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. b. Dalam kedudukannya sebagai anggota majelis syura, ia mendapatkan hak-hak tertentu, antara lain : 1). Mendapatkan fasilitas yang wajar sesuai dengan kedudukannya sebagai anggota majelis syura. 2). Mendapat pengamanan dari negara, karena ia adalah sebagai orang penting yang melaksanakan aspirasi rakyat. 3). Mendapatkan jasa penghidupan dari majelis syura. Kewajiban Majelis Syura Berikut ini disajikan beberapa kewajiban majelis syura sebagai lembaga tertinggi egara yaitu : a. Memilih, mengangkat dan memberhentikan khalifah b. Mengawasi jalannya pemerintahan c. Membuat UU bersama khalifah demi memantapkan pelaksanaan hukum Allah. d. Menetapkan garis-garis program negara yang akan dilaksanakan olehkhalifah. e. Menetapkan anggaran belanja negara. f. Merumuskan gagasan dan strategi untuk mempercepat tercapainya tujuan negara. g. Menghadiri sidang majlis syura setiap saat persidangan. ( MS Wawan : 2008, hal 19-20 ). 5. Hikmah Adanya Majelis Syura Melalui musyawarah dalam majelis syura dapat diperoleh beberapa hikmah antara lain : a. Melaksanakan perintah Allah dan mencontoh perbuatan Rasulullah tentangmusyawarah untuk menyelesaikan persoalan hidup dan kehidupan umat Islam. b. Melahirkan tanggungjawab bersama terhadap keputusan yang ditetapkan karena keputusan tersebut ditetapkan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih sesuai dengan kemampuan dan tanggungjawabnya.. c) Melahirkan keputusan dan ketetapan yang baik dan bijaksana karenakeputusan tersebut ditetapkan oleh banyak pihak. d. Menghindari perselisihan antara golongan yang dapat mengakibatkan kehancuran dan kerugian negara. Allah SWT berfirman : Artinya : Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu masalah, maka kembalikanlah (masalah itu) kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian (Qs. Al Nisa:59). e. Memilih pimpinan yang terbaik dan disetujui semua pihak karena itu kualitasnya akan Iebih dapat dipertanggungjawabkan.

f. Mengurangi bahkan menghilangkan keluh-kesah yang mengakibatkanpenyelewengan sebagai akibat dari keputusan yang tidak atau kurangrepresentatif. g. Memberikan pendidikan politik yang baik, praktis dan murah. h. Menjalin hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya danhubungan sesama umat manusia, khususnya umat Islam. i. Menciptakan persatuan dan kesatuan karena hasil musyawarah biasanya merupakan jalan tengah yang memiliki daya tarik semua pihak. Jadi hasilnya dapat mengikat semua pihak. j. Mewujudkan keadilan karena putusan hasil musyawarah telah disetujui oleh semua pihak maka hasilnya bersifat adil untuk semua pihak. k. Menciptakan kerukunan dan ketahanan umat sehingga dapat menangkalberbagai rongrongan dan ancaman terhadap negara dan pemerintah. (Muzilanto : 2008, hal 1213). UJI KOMPETENSI KHILAFAH DAN MAJELIS SYURO JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN DIBAWAH INI DENGAN BENAR!

1. Jelaskan pengertian khilafah menurut istilah! 2. Menurut pandangan saudara selaku orang islam perlukah khilafah itu dibentuk. Jelaskan! 3. Tuliskan sebuah ayat Al-quran lengkap dengan harakat dan terjemahnya yang menjadi dasar khilafah ” persamaan derajat”. 4. Jelaskan salah satu hikmah yang dapat diambil dari pembentukan khilafah! 5. Jelaskan kelebihan dan kekurangan sistem pemilihan kholifah secara langsung menurut pendapat saudara! 6. Jelaskan perbedaan perinsip antara khilafah dan kholifah dalam struktur pemerintahan! 7. Buatlah sebuah contoh isi kandungan baiat setelah terpilihnya seorang kholifah! 8. Sebutkan pembagian kilafah yang saudara ketahuai dan jelaskan pengertiannya masingmasing! 9. Apa saja hak dan kewajiban warga negara yang harus dilindungi oleh pemerintah! 10. Jelaskan pengertian majelis syuro menurut istilah! 11. Jelaskan perbedaan perinsip antara majelis syuro dan ahlul halli wal-aqdi dalam struktur pemerintahan! 12. Seseorang yang menjadi ahlul halli wal-aqdi harus memiliki dua kompetensi (kemampuan). Sebutkan dan jelaskan masing-masing! 13. Buatlah tiga contoh majelis syuro yang dijalankan oleh organisasi kemasyarakatan! 14. Buatlah tiga contoh negara yang pemerintahannya dapat dikategorikan bentuk khil afah! 15. Majelis syuro memiliki beberapa kewajiban yang harus dijalankan sebagai lembaga resmi negara. Sebutkan tiga kewajiban yang saudara ketahui!