Landasan Hukum Kesehatan Dan Keperawatan.docx

LANDASAN HUKUM KESEHATAN DAN KEPERAWATAN

1. HUKUM TERTULIS DALAM KESEHATAN Dari beberapa pandangan seperti dikemukakan tersebut, undang undang merupakan hukum tertulis. Contoh : A. UUD 1945 28H Ayat 1 B. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan C. Pasal 32 (i) UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengatakan bahwa hak pasien untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya D. PP Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan

2. YURISPRUDENSI Kedudukan peraturan perundang-undangan, saat ini menjadi penting baik untuk negara yang menganut sistem kontinental maupun negara yang menganut sistem anglo sakson. Sistem anglo sakson tidak menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistemnya sendi utamanya adalah pada yurisprudensi. Sistem hukum anglo sakson berkembang dari kasus-kasus konkrit dan dari kasus konkrit tersebut lahir berbagai kaidah dan asas hukum. Karena itu sistem hukum ini sering disebut sebagai sistem hukum yang berdasarkan kasus (case law system). Dalam perkembangan, perbedaan dasar antara sistem kontinental dan sistem anglo sakson makin menipis. Pada sistem kontinental, yurisprudensi makin penting sebagai sumber hukum. Jadi Yurisiprudensi adalah sistem sendi utamanya sistem angklo sakson Contoh : A. Pencurian arus listrik B. Perkara perceraian C. Pewarisan harta gono gini D. Perjanjian internasional E. Keputusanperdamaian

3. DOKTRIN Dari pandangan dal lingkup hukum kesehatan yang tergambar di atas, doktrin merupakan salah satu sumber dari hukum kesehatan juga disamping peraturan perundang-undangan. Contoh : Doktrin mengenai ajaran agama tertentu, yang mana pada beberpaa kasus hal seperti in justru mengarah kepada sebuah ajaran uyang radikal. Seperti Doktrin Islam liberal

4. TRAKTAT Secara umum, pengertian traktat adalah suatu perjanjian internasional antarnegara yang dibuat oleh dua negara atau lebih dalam bentuk tertentu dengan tujuan untuk mengatur hal tertentu untuk kepentingan bersama negara-negara yang mengadakan perjanjian. Jadi, traktat yang dibuat harus melibatkan lebih dari satu negara, biasanya untuk kepentingan bersama yang sangat penting untuk hubungan negara-negara yang mengadakan perjanjian. Traktat biasanya mengatur hal-hal seperti batas negara, hubungan ekonomi, perjanjian ekstradisi, perjanjian kerja sama di bidang pertahanan, dan lain-lain sebagainya. Contoh traktat perjanjian yang dibuat untuk kepentingan negara sendiri antara lain adalah perjanjian batas negara, sedangkan contoh traktat yang dibuat untuk kepentingan dunia adalah perjanjian yang dibuat pasca perang. Berikut ini adalah contoh-contoh traktat yang pernah ada dan yang masih berlaku. A.

Perjanjian linggar jati dan perjanjian Roem Royen, adalah contoh perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Belanda perihal wilayah NKRI pasca kemerdekaan.

B.

Perjanjian Versailess antara Jerman dan sekutu pasca kalahnya Jerman dalam Perang Dunia I, yang salah satu isinya membatasi angkatan perang Jerman guna mencegah perang lainnya.

C.

Perjanjian San Fransisco yang berisi pernyataa menyerahnya Jepang atas sekutu pada PD II.

D.

Perjanjian ekstradisi untuk memulangkan pelaku criminal antarnegaranegara ASEAN.

E.

Perjanjian kerja sama di bidang pertahanan dan ideologi, seperti NATO.

F.

Perjanjian

antara

pemerintah

RI

dan

Tiongkok

mengenai

dwikewarganegaraan. G.

Perjanjian kerjasama ekonomi antarnegara anggota APEC.

H.

Perjanjian kerjasama antar negara anggota Uni Eropa.

5. KONVENSI Konvensi berasal dari kata convention merupakan suatu aturan yang didasarkan pada kebiasaan. Pengertian konvensi dalam kebiasaan ini timbul dan dipelihara dengan baik dalam praktik ketatanegaraan suatu negara. Dalam pelaksanaannya, suatu konvensi tidak diatur dalam sebuah konstitusional. Dengan kata lain, konvensi merupakan suatu aturan yang diterima secara hukum oleh suatu negara dan dilakukan secara berulang-ulang meskipun tidak tertulis. Konvensi dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum. Kekosongan yang dimaksud disini adalah mengatur atau memberikan arahan terkait penyelenggaraan negara dimana prosedur, kekuasaan atau suatu kewajiban belum ada dalam undang-undang tertulis. Contoh : KOMPETENSI PERAWAT HASIL KONVENSI – PPNI & BNSP (Jakarta, 1 – 2 JUNI 2006)

6. KONSENSUS Wikipedia : Konsensus adalah sebuah frasa untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antarkelompok atau individu setelah adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan dalam kolektif intelijen untuk mendapatkan konsensus pengambilan keputusan. KBBI : kon·sen·sus /konsénsus/ n kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dsb) yg dicapai melalui kebulatan suara Contoh : A. Menteri Susi: Penenggelaman Kapal Mesti Konsensus Nasional (Antaranews, 22 Juni 2015) B. Konsensus Nasional Butuh Tokoh Bangsa (Kompas, 13 April 2015