Materi Hukum Kesehatan

kuliah hukum kesehatan February 10, 2010 Pertemuan I 23-03-2009 PENGERTIAN HUKUM KESEHATAN (HEALTH LAW) hukum kesehatan (Health Law) menurut: 1. Van Der Mijn: Hukum Kesehatan diratikan sebagai hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan, meliputi: penerapan perangkat hukum perdata, pidana dan tata usaha negara. 2. Leenen: Hukum kesehatan sebagai keseluruhan aktivitas yuridis dan peraturan hukum di bidang kesehatan serta studi ilmiahnya. Secara ringkas hukum kesehatan adalah: a. Kumpulan peraturan yang mengatur tetang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan b. Seperangkat kaidah yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan upaya dan pemeliharaan di bidang kesehatan. c. rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik Pelayanan medik: upaya pelayanan kesehatan yang melembaga, berdasarkan fungsi sosial di bidang pelayanan kesehatan perorangan bagi individu dan keluarga. Sarana medik: meliputi rumah sakit (umum/khusus), klinik spesialis, rumah/klinik bersalin, poliklinik atau balai pengobatan dan sarana lain yang ditetapkan oleh menteri kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang unjuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Kesehatan matra adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah secara bermakna baik lingkungan darat, udara, angkasa, maupun air. Perbedaan hukum kesehatan (Health Law) dan hukum kedokteran (medical law): hanya terletak pada ruang lingkupnya saja Ruang lingkup hukum kesehatan meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kesehatan (yaitu kesehatan badaniah, rohaniah dan sosial secara keseluruhan) Ruang lingkup hukum kedokteran hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan profesi kedokteran. Oleh karena masalah kedokteran juga termasuk di dalam ruang lingkup kesehatan, maka sebenarnya hukum kedokteran adalah bagian dari hukum kesehatan. Latar Belakang disusunnya peraturan perundang-undnagan di bidang pelayanan kesehatan, adalah: karena adanya kebutuhan 1. pengaturan pemberian jasa keahlian 2. tingkat kualitas keahlian tenaga kesehatan

3. keterarahan 4. pengendalian biaya 5. kebebasan warga masyarakat untuk menentukan kepentingannya serta identifikasi kewajiban pemerintah 6. perlindungan hukum pasien 7. perlindungan hukum tenaga kesehatan 8. perlindungan hukum pihak ketiga 9. perlindungan hukum bagi kepentingan umum FUNGSI HUKUM KESEHATAN Fungsi hukum kesehatan adalah: 1. menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Meskipun hanya mengatur tata kehidupan di dalam sub sektor yang kecil tetapi keberadaannya dapat memberi sumbangan yang besar bagi ketertiban masyarakat secara keseluruhan 2. menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat (khususnya di bidang kesehatan). Benturan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat 3. merekayasa masyarakat (social engineering). Jika masyarakat menghalang-halangi dokter untuk melakukan pertolongan terhadap penjahat yang luka-luka karena tembakan, maka tindakan tersebut sebenarnya keliru dan perlu diluruskan. Contoh lain: mengenai pandangan masyarakat yang menganggap doktrer sebagai dewa yang tidak dapat berbuat salah. Pandangan ini juga salah, mengingat dokter adalah manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan di dalam menjalankan profesinya, sehingga ia perlu dihukum jika perbuatannya memang pantas untuk dihukum. Keberadaan Hukum Kesehatan di sini tidak saja perlu untuk meluruskan sikap dan pandangan masyarakat, tetapi juga sikap dan pandangan kelompok dokter yang sering merasa tidak senang jika berhadapan dengan proses peradilan. RUANG LINGKUP HUKUM KESEHATAN Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentgang kesehatan menyatakan yang disebut sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Leenen, masalah kesehatan dikelompokkan dalam 15 kelompok: (Pasal 11 UUK) 1. kesehatan keluarga 2. perbaikan gizi 3. pengemanan makanan dan minuman 4. kesehatan lingkungan 5. kesehatan kerja 6. kesehatan jiwa 7. pemberantasan penyakit 8. penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan 9. penyuluhan kesehatan 10. pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan 11. pengamanan zat adiktif 12. kesehatan sekolah 13. kesehatan olah raga 14. pengobatan tradisional 15. kesehatan matra

hukum kesehatan di Indonesia belum seluruhnya memenuhi runag lingkup yang ideal, sehingga yang diperlukan adalah: 1. melakukan inventarisasi dan analisis terhadap perundang-undangan yang sudah ada untuk dikaji sudah cukup atau belum. 2. perlu dilakukan penyuluhan tidak hanya terbatas kepada tenaga kesehatan saja tetapi juga kalangan penagak hukum dan masyarakat 3. perlu dilakukan identifikasi yang tepat bagi pengaturan masalah-masalah kesehatan guna pembentukan perundang-undangan yang benar. SUMBER HUKUM KESEHATAN Hukum Kesehatan tidak hanya bersumber pada hukum tertulis saja tetapi juga yurisprudensi, traktat, Konvensi, doktrin, konsensus dan pendapat para ahli hukum maupun kedokteran. Hukum tertulis, traktat, Konvensi atau yurisprudensi, mempunyai kekuatan mengikat (the binding authority), tetapi doktrin, konsensus atau pendapat para ahli tidak mempunyai kekuatan mengikat, tetapi dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam melaksanakan kewenangannya, yaitu menemukan hukum baru. SUMBER-SUMBER HUKUM Zevenbergen mengartikan sumber hukum adalah sumber terjadinya hukum; sumber yang menimbulkan hukum. Sedangkan Achmad Ali, sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat menemukan hukum. Sumber hukum dapat dibedakan ke dalam : a. Sumber hukum materiil, adalah faktor-faktor yang turut menentukan isi hukum. Misalnya, hubungan sosial/kemasyarakatan, kondisi atau struktur ekonomi, hubungan kekuatan politik, pandangan keagamaan, kesusilaan dsb. b. Sumber hukum formal, merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum; melihat sumber hukum dari segi bentuknya. Yang termasuk sumber hukum formal, adalah : 1. Undang-undang (UU); 2. Kebiasaan; 3. Yurisprudensi; 4. Traktat (Perjanjian antar negara); 5. Perjanjian; 6. Doktrin. ad.1. Undang-undang. Undang-undang ialah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang, dan mengikat masyarakat. UU di sini identik dengan hukum tertulis (Ius scripta) sebagai lawan dari hukum yang tidak tertulis. (Ius non scripta). Istilah tertulis tidak bisa diaertikan secara harafiah, tetapi dirumuskan secara tertulis oleh pembentuk hukum khusus (speciali rechtsvormende organen). UU dapat dibedakan dalam arti : – UU dalam arti formal, yaitu keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya, sehingga disebut UU. Jadi merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan UU karena cara pembentukannya. Di Indonesia UU dalam arti formal dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR (pasal 5 ayat 1 UUD’45). – UU dalam arti materiil, yaitu keputusan atau ketetapan penguasa, yang dilihat dari isinya dinamai UU dan mengikat semua orang secara umum.

ad.2. Kebiasaan (custom). Kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang. Kebiasaan ini kemudian mempunyai kekuatan normatif, kekuatan mengikat. Kebiasaan biasa disebut dengan istilah adat, yang berasal dari bahasa Arab yang maksudnya kebiasaan. Adat istiadat merupakan kaidah sosial yang sudah sejak lama ada dan merupakan tradisi yang mengatur tata kehidupan masyarakat tertentu. Dari adat kebiasaan itu dapat menimbulkan adanya hukum adat. Prof.Dr. Sunaryati Hartono, SH, tidak sependapat bahwa hukum kebiasaan itu disamakan dengan hukum adat, dengan mengatakan : “Apakah sudah benar dan tepat pemahaman sementara sarjana hukum kita sekarang ini untuk menyamakan saja, Hukum Kebiasaan dengan hukum Adat ? Karena di negara kita sudah berkembang hukum kebiasaan dalam arti yang lebih luas, seperti hukum kebiasaan yang dikembangkan di kalangan eksekutif (Administrasi Negara), di Pengadilan, hukum kebiasaan dikalangan profesi hukum (notaris dan pengacara), khususnya dalam bidang hukum kontrak, hukum dagang (hukum bisnis) dan hukum ekonomi pada umumnya”. Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH dan Prof.Dr.Satjipto Rahardjo, SH, memberikan 3 unsur agar kebiasaan dapat diterima dalam masyarakat, yaitu : a. Syarat kelayakan, pantas atau masuk akal. Kebiasaan yang yang tidak memenuhi syarat harus ditinggalkan. Ini berarti bahwa otoritas kebiasaan adalah tidak mutlak tetapi kondisional, tergantung dari kesesuaiannya pada ukuran keadilan dan kemanfaatan umum; b. Pengakuan akan kebenarannya. Ini berarti bahwa kebiasaan itu hendaknya diikuti secara terbuka dalam masyarakat, tanpa mendasarkan pada bantuan kekuatan di belakangnya dan tanpa persetujuan dari dikehendaki oleh mereka yang kepentingannya dikenal oleh praktek dari kebiasaan tersebut. Persyaratan ini tercermin dalam bentuk norma yang oleh pemakainya harus tidak dengan kekuatan, tidak secara diam-diam, juga tidak karena dikehendaki. c. Mempunyai latar belakang sejarah yang tidak dapat dikenali lagi mulainya. Kebiasaan adalah bukan praktek yang baru tumbuh kemarin dulu atau beberapa tahun yang lalu, tetapi telah menjadi mapan karena dibentuk oleh waktu yang panjang. Ad.3. Yurisprudensi. Adalah keputusan hakim/ pengadilan terhadap persoalan tertentu, yang menjadi dasar bagi hakim-hakim yang lain dalam memutuskan perkara, sehingga keputusan hakim itu menjadi keputusan hakim yang tetap. Ad.4. Perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber hukum karena perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak (para pihak) mengikat para pihak itu sebagai undang-undang. Hal ini diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Ada 3 asas yang berlaku dalam perjanjian, yaitu : 1. Asas konsensualisme (kesepakatan), yaitu perjanjian itu telah terjadi (sah dan mengikat) apabila telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian. 2. Asas kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas menentukan bentuk perjanjian, bebas menentukan isi perjanjian dan dengan siapa (subyek hukum) mana ia mengadakan perjanjian, asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang. 3. Asas Pacta Sunt Servanda, adalah perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak (telah disepakati) berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ad.5. Traktat (Perjanjian Antarnegara) Dalam pasal 11 UUD 1945, menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan membuat perjanjian dengan negara lain. Perjanjian antaranegara yang sudah disahkan berlaku dan mengikat negara peserta, termasuk warga negaranya masing-masing.

Untuk itu suatu traktat untuk bias menjadi sumber hukum (formal) harus disetujui oleh DPR terlebih dahulu, kemudian baru di RATIFIKASI oleh Presiden dan setelah itu baru berlaku mengikat terhadap negara peserta dan warganegaranya. Traktat yang memerlukan persetujuan DPR adalah traktat yang mengandung materi : 1. Soal-soal Politik atau dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri, seperti perjanjian tentang perubahan wilayah. 2. Soal-soal perjanjian kerjasama ekonomi seperti hutang luar negeri. 3. Soal-soal yang menurut system perundang-undangan Ri harus diatur dengan Undangundang, seperti Kewarganegaraan. Ad.6. Doktrin. Adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya bagi pengadilan (hakim) dalam mengambil keputusannya. Doktrin untuk dapat menjadi salah satu sumber hukum (formal) harus telah menjelma menjadi keputusan hakim. SEJARAH HUKUM KESEHATAN 1. pada awalnya masyarakat menganggap penyakit sebagai misteri, sehingga tidak ada seorangpun yang dapat menjelaskan secara benar tentang mengapa suatu penyakit menyerang seseorang dan tidak menyerang lainnya. 2. pemahaman yang berkembang selalu dikaitkan dengan kekuatan yang bersifat supranatural. 3. penyakit dianggap sebagai hukuman Tuhan atas orang-orang yang yang melanggar hukumNya atau disebabkan oleh perbuatan roh-roh jahat yang berperang melawan dewa pelindung manusia. 4. pengobatannya hanya bisa dilakukan oleh para pendeta atau pemuka agama melalui do’a atau upacara pengorbanan 5. pada masa itu profesi kedokteran menjadi monopoli kaum pendeta, oleh karena itu mereka merupakan kelompok yang tertutup, yang mengajarkan ilmu kesehatan hanya di kalangan mereka sendiri serta merekrtu muridnya dari kalangan atas. 6. memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, karena dipercayai sebagai wakil Tuhan untuk membuat undang-undang di muka bumi. 7. undang-undang yang mereka buat memberi ancaman hukuman yang berat, misalnya hukuman potong tangan bagi seseorang yang melakukan pekerjaan dokter dengan menggunakan metode yang menyimpang dari buku yang ditulis sebelumnya, sehingga orang enggan memasuki profesi ini. 8. Mesir pada tahun 2000 SM tidak hanya maju di bidang kedokteran tetapi juga memiliki hukum kesehatan. 9. konsep pelayanan kesehatan sudah mulai dikembangkan dimana penderita/psien tidak ditarik biaya oleh petugas kesehatan yang dibiayai oleh masyarakat. 10. peraturan ketat diberlakukan bagi pengobatan yang bersifat eksperimen 11. tidak ada hukuman bagi dokter atas kegagalannya selama buku standar diikuti. 12. profesi kedokteran masih di dominasi kaum kasta pendeta dan bau mistik tetap saja mewarnai kedokteran 13. sebenarnya ilmu kedokteran sudah maju di Babylonia (Raja Hammurabi 2200 SM) dimana praktek pembedahan sudah mulai dikembangkan oleh para dokter, dan sudah diatur tentang sistem imbalan jasa dokter, status pasien, besar bayarannya. (dari sini lah Hukum Kesehatan berasal, bukan dari Mesir) 14. dalam Kode Hammurabi diatur ketentuan tentang kelalaian dokter beserta daftar hukumannya, mulai dari hukuman denda sampai hukuman yang mengerikan. Dan pula ketentuan yang mengharuskan dokter mengganti budak yang mati akibat kelalian dokter ketika menangani budak tersebut.

15. salah satu filosof yunani HIPPOCRATES (bapak ilmu kedokteran modern) telah berhasil menyusun landasan bagi sumpah dokter serta etika kedokteran, yaitu: a. adanya pemikiran untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan praktek kedokteran yang bersifat coba-coba b. adanya keharusan dokter untuk berusaha semaksimal mungkin bagi kesembuhan pasien serta adanya larangan untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikannya. c. Adanya penghormatan terhadap makhluk insani melalui pelarangan terhadap euthanasia dan aborsi d. Menekankan hubungan terapetik sebagai hubungan di mana dokter dilarang mengambil keuntungan e. Adanya keharusan memegang teguh rahasia kedokteran bagi setiap dokter. 16. abad 20 an telah terjadi perubahan sosial yang sangat besar, pintu pendidikan bagi profesi kedokteran telah terbuka lebar dan dibuka di mana-mana, kemajuan di bidang kedokteran menjadi sangat pesat, sehingga perlu dibatasi dan dikendalikan oleh perangkat hukum untuk mengontrol profesi kedokteran. Hukum dan etika berfungsi sebagai alat untuk menilai perilaku manusia, obyek hukum lebih menitik beratkan pada perbuatan lahir, sedang etika batin, tujuan hukum adalah untuk kedamaian lahiriah, etika untuk kesempurnaan manusia, sanksi hukum bersifat memaksa, etika berupa pengucilan dari masyarakat. Pertemuan II 29-03-2007 PENGERTIAN DAN DEFINISI HUKUM Prof. Mr. Dr. L.J. van Appeldoorn dalam bukunya “Inleiding tot de studie van het Nederlands Recht”, yang diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, SH., Pengantar Ilmu Hukum, menyebutkan bahwa adalah tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut hukum itu. Definisi tentang hukum, adalah sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan. Sehingga Dr. W. L. G. Lemaire (mantan guru besar UI) dalam bukunya “Het Recht in Indonesia” menuliskan sbb: banyaknya segi dan luasnya isi hukum itu, tidak memungkinkan perumusan hukum dalam suatu definisi tentang apakah sebenarnya hukum itu). Namun tidak berarti bahwa, lalu tidak perlu ada definisi atau batasan tentang hukum. Beberapa definisi tentang hukum: 1. Drs. E. Utrecht, SH., Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan), yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. 2. J. C. T. Simorangkir, SH., hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, dan terhadap pelanggaran aturan tersebut dapat dikenai sanksi berupa hukuman tertentu. 3. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., hukum dilihat sebagai fenomena sosial budaya yang riil dan fungsionil dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum lebih dilihat sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial empirik. Unsur-unsur, Ciri-ciri dan Sifat dari Hukum a. Unsur-unsur Hukum. – peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat – diadakan oleh badan resmi yang berwajib – bersifat memaksa – ada sanksi terhadap pelanggaran aturan b. Ciri-ciri Hukum

– berisi perintah dan larangan; – bersifat memaksa (harus ditaati). c. Sifat Hukum – mengatur dan memaksa Peran hukum – sebagai “as a tool of social control” dalam arti berperan sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas masyarakat, atau berperan untuk mempertahankan apa yang tetap dan diterima di dalam masyarakat. – berperan sebagai “as a tool of social engineering” (sebagai alat untuk merubah masyarakat), disini hukum berperan untuk mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Prof. Mochtar Kusuma Atmadja, SH, menyatakan “sebagai sarana pembaharuan masyarakat, hukum bertugas sebagai penyalur kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan”. Tujuan hukum – Kepastian Hukum – Keadilan. ASAS BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG (4 ASAS) 1. UU tidak berlaku surut; Artinya UU itu mulai mempunyai kekuatan mengikat sejak tanggal diundangkan, sehingga segala peristiwa dan perbuatan hukum yang dilakukan sebelum berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, tidak bisa dikenai aturan yang baru diberlakukan. 2. Lex Posteriori Derogat Legi Priori. Artinya UU yang berlaku kemudian membatalkan UU yang terdahulu, dalam hal mengatur obyek yang sama. Contoh: – UU No. 2 2002 mencabut UU Kepolisian Negara RI No. 28 tahun 1997. 3. Lex Superior derogat Legi Inferiori. Artinya suatu peraturan yang derajatnya lebih rendah (tidak sederajat), dikesampingkan oleh peraturan yang derajatnya lebih tinggi dalam hal mengatur obyek yang sama dan saling bertentangan. Atau uu yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai derajat yang lebih tinggi. 4. Lex Specialis Derogat Legi Generali. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang khusus, menyampingkan aturan yang bersifat umum. – Pasal 45 KUHP batasan umur anak adalah 16 tahun sedangkan masalah anak juga diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak Pasal 1 ayat (1) batasannya adalah 18 tahun dan belum pernah kawin. (KUH Perdata Pasal 330 adalah 21 tahun) Syarat-syarat berlakunya UU. UU agar dapat berlaku harus memenuhi-syarat-syarat. UU berlaku sejak tanggal diundangkan oleh Menteri/Sekretaris Negara dan dimuat dalam Lembaran Negara. Jika tidak ditentukan tanggal mulai berlakunya, maka untuk Jawa dan Madura mulai berlaku setelah 30 hari sesudah diundangkan dalam Lembaran Negara, sedangkan untuk daerah lainnya baru berlaku sesudah 100 hari setelah pengundangan dalam L.N. Setelah persyaratan itu dipenuhi, maka berlakulah suatu fictie dalam hukum : “Setiap orang dianggap telah mengetahui adanya sesuatu UU”. Hal itu berarti bahwa jika ada seorang yang

melanggar UU tersebut, ia tidak diperkenankan membela atau membebaskan diri dengan alasan bahwa :”seseorang itu tidak tahu menahu adanya UU itu”. Berakhirnya suatu uu a. jangka waktu berlakunya sudah lampau b. keadaan atau hal berlakunya uu itu sudah tidak ada lagi c. uu itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat d. telah ada uu yang baru yang sisinya bertentangan dengan yang dulu berlaku. Lembaran Negara: suatu Lembaran (kertas) tempat mengundangkan (mengumumkan) semua peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku. Tambahan Lembaran Negara: Penjelasan daripada suatu uu MACAM-MACAM NORMA (KAIDAH) Norma/kaidah: ketentuan2 tentang baik buruk perilaku manusia dalam pergaulan hidupnya. Atau pedoman/patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup. Ada 4 norma /kaedah dalam masyarakat yaitu : norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama dan norma hukum. 1. Norma/Kaidah Agama peraturan yang berisi perintah, larang dan anjuran yang datangnya dari Tuhan. Para pemeluk memandang bahwa peraturan tsb sebagai tuntunan dan petunjuk ke arah jalan yang benar. Isi norma agama tsb pada umumnya terdiri dari 3 hubungan yang saling berkaitan: a. peraturan yang memuat hubungan antara manusia dengan Tuhan (secara vertikal) b. peraturan yang memuat hubungan antara manusia dengan sesama manusia (secara horisontal)peraturan yang memuat hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. 2. Kaidah kesopanan Peraturan hidup yang timbul dari pergaulan sekelompok manusia. Peraturan itu diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia yang ada disekitarnya. Norma kesopanan dapat dibentuk oleh masyarakat, artinya masyarakat berdasarkan kesadaran dan kemauannya dapat menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan seseorang dalam masyarakat. Misalnya: – Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua. – Murid harus menghargai dan mengormati gurunya. – Berilah tempat kepada terlebih dahulu kepada wanita di bis, dll. (terutama wanita hamil, tua, membawa bayi). Norma kesopanan tidak mempunyai lingkungan pengaruh yang luas dibanding dengan norma kesusilaan dan agama. Artinya hanya berlaku bagi bagi masyarakat tertentu saja dan bersifat khusus. 3. Kaidah kesusilaan Peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Oleh karena itu agar manusia menjadi makhluk sempurna, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mematuhi dan mentaati peraturan yang bersumber dari hati sanubari. Hendaklah berlaku jujur Hendaklah engkau berbuat baik sesamamu manusia Jangan berbuat jahat. 4. Norma/Kaidah hukum: Peraturan yang dibuat secara resmi oleh negara yang mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara. misalnya: Pasal 362 KUHP, barangsiapa mengambil

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Hukum Perdata, Pasal 1471 KUH Perdata “jual beli barang orang lain adalah batal”. Maksudnya apabila terjadi perselisihan mengenai jual beli tersebut sebagaimana dimaksud uu, maka negara dapat memaksakan pembatalan tsb agar pihak yang berselisih bersedia mematuhi (mentaati). Kesimpulannya: 1. kaidah agama, kesusilaan dan kesopanan bertujuan untuk membina ketertiban di dalam kehidupan manusia, tetapi ketiga norma tsb belum cukup memberi jaminan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. 2. ketiga norma tersebut tidak mempunyai sanksi yang tegas. – Pelanggaran norma agama diancam dengan hukuman dari Tuhan, tapi berlakunya diakhirat. – Pelanggaran norma kesopanan mengakibatkan celaan atau pengasingan dari lingkungan masyarakat. – Pelanggaran norma kesusilaan mengakibatkan perasaan cemas dan kesal kepada si pelanggar. 3. si pelanggar tidak terikat kepada jenis peraturan hidup ketiga norma tsb, mereka bebas untuk berbuat sesukanya. Sikap demikian akan membahayakan masyarakat, oleh karena itu diperlukan norma lain (hukum) yang mempunyai sifat memaksa dan sanksi yang tegas. PERTEMUAN III TANGGAL 5 APRIL 2007 TUJUAN HUKUM KESEHATAN Tujuannya Pasal 3 adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal AZAS HUKUM KESEHATAN 1. Asas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membeda-bedakan golongan, agama, dan bangsa; 2. Asas manfaat berarti memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara; 3. Asas usaha bersama dan kekeluargaan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan; 4. Asas adil dan merata berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat; 5. Asas perikehidupan dalam keseimbangan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dilaksanakan seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, antara materiel dan spiritual; 6. Asas kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri dengan memanfaatkan potensi nasional seluas-luasnya.

HAK DAN KEWAJIBAN Setiap undang-undang selalu mengatur hak dan kewajiban, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun warganya, demikian juga uu kesehatan. Hak dan kewajiban yang dimiliki setiap warga berdasarkan Pasal 4 dan 5 UUK adalah: 1. setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. 2. setiap orang berkewajiban ikut serta dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan perseorangan, keluarga dan lingkungannya. Sedangkan pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab sbb: 1. mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan. 2. menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau masyarakat 3. menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan dengan memperhatikan fungsi sosial. 4. bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. UPAYA KESEHATAN Upaya kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat meliputi: 1. upaya peningkatan kesehatan (promotif) 2. upaya pencegahan penyakit ( preventif) 3. upaya penyembuhan penyakit (kuratif) 4. upaya pemulihan kesehatan (rehabilitatif) keempat upaya tersebut dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. HAL-HAL PENTING DARI UUK 1. adanya payung bagi tindakan aborsi atas indikasi medik sebagaimana diketahui bahwa tindakan medik dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan hukum. Namun dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa ibu dapat dilakukan aborsi. Aborsi atas indikasi medik tersebut dapat dilakukan dengan syarat: a. adanya kondisi yang menyebabkan wanita hamil berada dalam keadaan bahaya maut jika tidak dilakukan aborsi. b. Sebelumnya harus meminta pertimbangan lebih dahulu dari tim ahli yang terdiri atas ahli medik, agama, hukum, dan psikologi. c. Harus ada informed consent dari wanita yang bersangkutan. Jika wanita ybs dalam keadaan tidak sadar atau tidak dapat memberikan persetujuannya, maka informed consent dapat diminta dari suami atau keluarganya. d. Pelaksanaan aborsi harus dilakukan oleh dokter ahli kandungan dan kebidanan. e. Tempat aborsi adalah di sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan fasilitas yang memadai untuk kepentingan tersebut dan telah ditunjuk oleh pemerintah. 2. penyembuhan dan pemulihan kesehatan dengan transplantasi upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transplantasi. Meskipun belum diatur secara lengkap tetapi beberapa pembatasan telah dikemukakan dalam UUK, al: a. transplantasi organ/jaringan hanya boleh dilakukan dengan kemanusiaan. Tidak dibenarkan dilakukan dengan tujuan komersial. b. Pelaksanaannya hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu c. Tempat pelaksanaan ialah di sarana kesehatan yang memiliki persyaratan ketenagaan dan

fasilitas d. Pengambilan organ/jaringan harus memperhatikan kesehatan donor e. Harus ada persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya 3. Dimungkinkannya melakukan upaya kehamilan di luar cara alami Upaya kehamilan untuk memperoleh keturunan di luar cara alami dengan memanfaatkan teknologi bayi tabung dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dengan syarat-syarat yang sangat ketat, yaitu: a. hanya boleh dilakukan terhadap pasangan nikah (suami isteri) b. harus menggunakan sperma suami dan ovum isteri c. embrio yang dihasilkan hanya boleh ditanamkan ke dalam rahim isteri. d. Pelaksanaannya hanya di sarana kesehatan yang memenuhi persyaratan ketenagaan dan fasilitas yang memadai untuk itu dan telah ditunjuk oleh pemerintah e. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu. Dengan adanya syarat tersebut maka upaya kehamilan dengan teknologi bayi tabung tidak boleh menggunakan donor sperma atau ovum, donor embrio, dan ibu tumpang. (ttg kehamilan dg menggunakan teknologi cloning tidak disinggung dlm UUK) 4. diakuinya hak pasien untuk menentukan nasibnya sendiri pengakuan atas hak pasien untuk menentukan nasibnya sendiri yang diwujudkan dalam bentuk informed consent merupakan refleksi bahwa HAM juga dijadikan acuan bagi kebijakan di bidang kesehatan. Dengan adanya pengakuan tersebut maka pasien berhak menentukan apakah ia akan menerima atau menolak tindakan medik. Mengenai masalah imunisasi, yang sebetulnya amat oenting bagi upaya meningkatkan kesehatan masyarakat tidak disebut dalam UUK, yaitu termasuk wajib atau sukarela. 5. dibolehkannya melakukan pengobatan tradisional dengan dibolehkannya melakukan pengibatan tradisional berarti sistem yang dianut bukan sistem monopli kedokteran, artinya orang boleh melakukan praktek pengobatan tradisional, yaitu metode pengobatan yang mengacu pada pengalaman turun temurun, baik yang asli maupun dari luar negeri. Kebijakan seperti ini memang patut dihargai, sebab masyarakat memang punya hak untuk menentukan, metode mana yang menurutnya baik untuk dipilih. Meskipun demikian pemerintah punya kewajiban dan sekaligus kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya sehingga tidak merugikan masyarakat. 6. dibentuknya majelis disiplin tenaga kesehatan untuk memberikan perlindungan yang seimbang antara tenaga kesehatan dan penerima layanan kesehatan, maka perlu dibentuk Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan, yang akan menentukan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam rangka memberikan layanan. Majelis terdiri atas ahli psikologi, sosiologi, agama dan ahli hukum yang sekaligus bertindak sebagai ketua. Hukuman yang dapat diterapkan adalah hukuman administratif berupa pencabutan izin untuk jangka waktu ttt atau hukukman lain sesuai dengan kesalahan dan kelalaiannya. 7. adanya payung bagi Program KB sebelum ada UUK banyak tenaga kesehatan merasa ragu terhadap program KB, sebab meskipun secara materiil tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana namun secara formil

masih. Dengan adanya UUK, maka secara formil tindakan pengaturan terhadap kelahiran dalam rangka menciptakan keluarga yang sehat dan harmonis tidak lagi mrpkn tindak pidana. 8. ditetapkannya hukuman pidana yang yang sangat berat (Pasal 80-86) bisanya dalam uu yang mengatur hal yang khusus (lex specialis) diatur juga ketentuan pidananya, demikian juga dalam UUK. Hukumannya mencapai 15 tahun penjara disertai denda 500 juta rupiah. HUBUNGAN DOKTER PASIEN Hubungan antara dokter dan pasien dalam ilmu kedokteran umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif-pasif. Dalam hubungan tersebut rupanya hanya terlihat superioritas dokter terhadap pasien dalam bidang ilmu biomedis; hanya ada kegiatan pihak dokter sedangkan pasien tetap pasif. Hubungan ini berat sebelah dan tidak sempurna, karena merupakan suatu pelaksanaan wewenang oleh yang satu terhadap lainnya. Oleh karena hubungan dokter-pasien merupakan hubungan antar manusia, lebih dikehendaki hubungan yang mendekati persamaan hak antar manusia. Jadi hubungan dokter yang semula bersifat paternalistik akan bergeser menjadi hubungan yang dilaksanakan dengan saling mengisi dan saling ketergantungan antara kedua belah pihak yang di tandai dengan suatu kegiatan aktif yang saling mempengaruhi. Dokter dan pasien akan berhubungan lebih sempurna sebagai ‘partner’. Sebenamya pola dasar hubungan dokter dan pasien, terutama berdasarkan keadaan sosial budaya dan penyakit pasien dapat dibedakan dalam tiga pola hubungan, yaitu: 1. Activity – passivity. Pola hubungan orangtua-anak seperti ini merupakan pola klasik sejak profesi kedokteran mulai mengenal kode etik, abad ke 5 S.M. Di sini dokter seolah-olah dapat sepenuhnya melaksanakan ilmunya tanpa campur tangan pasien. Biasanya hubungan ini berlaku pada pasien yang keselamatan jiwanya terancam, atau sedang tidak sadar, atau menderita gangguan mental berat. 2. Guidance – Cooperation. Hubungan membimbing-kerjasama, seperti hainya orangtua dengan remaja. Pola ini ditemukan bila keadaan pasien tidak terlalu berat misalnya penyakit infeksi baru atau penyakit akut lainnya. Meskipun sakit, pasien tetap sadar dan memiliki perasaan serta kemauan sendiri. la berusaha mencari pertolongan pengobatan dan bersedia bekerjasama. Walau pun dokter rnengetahui lebih banyak, ia tidak semata-rna ta menjalankan kekuasaan, namun meng harapkan kerjasama pasien yang diwujudkan dengan menuruti nasihat atau anjuran dokter. 3. Mutual participation. Filosofi pola ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sarna. Pola ini terjadi pada mereka yang ingin memelihara kesehatannya seperti medical check up atau pada pasien penyakit kronis. Pasien secara sadar dan aktif berperan dalam pengobatan terhadap dirinya. Hal ini tidak dapat diterapkan pada pasien dengan latar belakang pendidikan dan sosial yang rendah, juga pada anak atau pasien dengan gangguan mental tertentu. Hubungan dokter dan pasien, secara hukum umumnya terjadi melalui suatu perjanjian atau kontrak. Di mulai dengan tanya jawab (anarnnesis) antara dokter dan pasien, kemudian diikuti dengan pemeriksaan fisik, akhirnya dokter rnenegakkan suatu diagnosis. Diagnosis ini

dapat merupakan suatu ‘working diagnosis’ atau diagnosis sementara, bisa juga merupakan diagnosis yang definitif. Setelah itu dokter biasanya merencanakan suatu terapi dengan memberikan resep obat atau suntikan atau operasi atau tindakan lain dan disertai nasihatnasihat yang perlu diikuti agar kesembuhan lebih segera dicapai oleh pasien. Dalam proses pelaksanaan hubungan dokter pasien tersebut, sejak tanya jawab sampai dengan Perencanaan terapi, dokter melakukan pencatatan dalam suatu Medical Records (Rekam Medis). Pembuatan rekam medis ini merupakan kewajiban dokter sesuai dengan dipenuhinya standar profesi medis. Dalam upaya menegakkan diagnosis atau melaksanakan terapi, dokter biasanya melakukan suatu tindakan medik. Tindakan medik tersebut ada kalanya atau sering dirasa menyakitkan atau menimbulkan rasa tidak menyenangkan. Secara material, suatu tindakan medis itu sifatnya tidak bertentangan dengan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. mempunyai indikasi medis, untuk mencapai suatu tujuan yang konkrit. 2. dilakukan menurut aturan-aturan yang berlaku di dalam ilmu kedokteran. kedua syarat ini dapat juga disebut seba bertindak secara lege artis. 3. harus sudah mendapat persetujuan dahulu dari pasien. Secara yuridis sering dipermasalahkan apakah tindakan medis itu dapat dimasukkan dalam pengertian penganiayaan. Akan tetapi dengan dipenuhinya ketiga syarat tersebut di atas hal ini menjadi jelas. Sebenarnya kualifikasi yuridis mengenai tindakan medis tidak hanya mempunyai arti bagi hukum pidana saja, melainkan juga bagi hukum perdata dan hukum administratif. Dalam hukum administratif, masalahnya berkenaan antara lain dengan kewenangan yuridis untuk melaku tindakan medis. Dokter yang berpraktek harus mempunyai izin praktek yang sah. Ditinjau segi hukum perdata, tindakan medis merupakan pelaksanaan suatu perikatan (perjanjian) antara dokter dan pasien. Apabila tidak terpenuhinya syarat suatu perikatan, misalnya pada pasien tidak sadar maka keadaan ini bisa dikaitkan dengan K U H Perdata pasal 1354 yaitu yang mengatur “zaakwaarneming’atau perwakilan sukarela, yaitu suatu sikap tindak yang pada dasar nya merupakan pengambil-alihan peranan orang lain yang sebenarnya bukan merupakan kewajiban si pengambil-alih itu, namun tetap melahirkan tanggung jawab yang harus dipikul oleh si pengambil-alih tersebut atas segala sikap tindak yang dilakukannya. PERTEMUAN IV TANGGAL 18 APRIL 2007 Dalam ilmu hukum dikenal dua jenis perjanji¬an, yaitu 1. resultaatsverbintenis, yang berdasarkan hasil kerja, artinya suatu perjanjian yang akan memberikan resultaat atau hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan. 2. inspanningsverbintenis, yang berdasar¬kan usaha yang maksimal (perjanjian upaya atau usaha maksimal), artinya kedua belah pihak berjanji atau sepakat untuk berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan Pada umumnya, secara hukum hubungan dok¬ter-pasien merupakan suatu hubungan ikhtiar atau usaha maksimal. Dokter tidak menjanjikan kepastian kesembuhan, akan tetapi berikhtiar se¬kuatnya agar pasien sembuh. Meskipun demikian, mungkin ada hubungan hasil kerja pada keadaan-¬keadaan tertentu seperti pembuatan gigi palsu atau anggota badan palsu, oleh dokter gigi atau ahli orthopedi.

Perbedaan antara kedua jenis perjanjian terse¬but secara yuridis terletak pada beban pembukti¬annya. Pada inspanningsverbintenis, penggugat yang harus mengajukan buktibukti bahwa ter¬dapat kelalaian pada pihak dokter atau rumah sakit sebagai tergugat. Sebaliknya pada resulta¬atverbintenis, beban pembuktian terletak pada dokter. Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa bahwa seseorang berjanji kepada orang lain atau antara dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Untuk sahnya perjanjian terapetik, sebagaimana lazimnya ketentuan mengenai perjanjian, maka harus dipenuhi syarat-syarat (unsur-unsur) yang ditentukan dalam Pasal 1320 K U H Perdata, sebagai berikut: 1 . Kesepakatan dari pihak-pihak yang bersangkutan, 2, Kecakapan untuk membuat suatu perikat¬an, 3. mengenai Suatu hal tertentu, dan 4. Suatu sebab yang halal/diperbolehkan. Dari keempat syarat tersebut, syarat 1 dan 2 merupakan syarat subyektif yang harus dipenuhi, yaitu para pihak harus sepakat, dan kesepakatan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang cakap untuk membuat suatu perjanjian (persyaratan dari subjek yang me¬lakukan kontrak medis), sedangkan syarat 3 dan 4 adalah tentang objek kontrak medis tersebut. Apabila dilihat terutama dari persyaratan subyektifnya, maka perjanjian medis mempunyai keunik¬an tersendiri yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Ad. 1. Kesepakatan Dalam kesepakatan harus memenujhi kriteria Pasal 1321 KUH Perdata, “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Jadi secara yuridis bahwa yang dimaksud dengan kesepakatan adalah tidak adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan dari para pihak yang mengikatkan dirinya. Sepakat ini merupakan persetujuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dimana kedua belah pihak mempunyai persesuaian kehendak yang dalam transaksi terapetik pihak pasien setuju untuk diobati oleh dokter, dan dokter pun setuju untuk mengobati pasiennya. Agar kesepakatan ini sah menurut hukum, maka di dalam kesepakatan ini para pihak harus sadar (tidak ada kekhilafan) terhadap kesepakatan yang dibuat, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak, dan tidak boleh ada penipuan di dalamnya. Untuk itulah diperlukan adanya informed consent (persetujuan tindakan medik) Dalam perjanjian medis, tidak seperti halnya perjanjian biasa, terdapat hal-hal khusus. Di sini pasien merupakan pihak yang meminta pertolongan sehingga relatif lemah kedudukannya dibandingkan dokter. Oleh karena itu syarat ini menjelma dalam bentuk “informed consent”, suatu hak pasien untuk mengizinkan dilakukannya suatu tindakan medis. Secara yuridis “informed consent’ merupakan suatu kehendak sepi¬hak, yaitu dari pihak pasien. Jadi karena surat persetujuan tersebut tidak bersifat sua¬tu persetujuan yang murni, dokter tidak harus turut menandatanganinya. Di sam¬ping itu pihak pasien dapat membatalkan pernyataan setujunya setiap saat sebelum tindakan medis dilakukan. Padahal menurut K U H Perdata pasal 1320, suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak; pembatalan sepihak da¬pat mengakibatkan timbulnya gugatan ganti kerugian. Ad. 2. Kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata: setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh uu tidak dinyatakan tak cakap. Seseorang dikatakan cakap-hukum apabila ia pria atau wanita telah berumur minimal 21

tahun, atau bagi pria apabila belum berumur 21 tahun tetapi telah meni¬kah. Pasal 1330 K U H Perdata, menyata¬kan bahwa seseorang yang tidak cakap un¬tuk mernbuat perjanjian adalah a. orang yang belum dewasa; ( Pasal 330 K U H Perdata adalah belum ber¬umur 21 tahun dan belum menikah) b. mereka yang ditaurh dibawah pengampuan (Berada dibawah pengampuan, yaitu orang yang telah berusia 21 tahun tetapi dianggap tidak mampu karena ada gangguan mental) c. orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan (dalarn hal ini masih berstatus istri) pada umumnya semua orang kepada siapa uu telah melarang mern¬buat perjanjian-perjanjian tertentu. Oleh karena perjanjian medis mem¬punyai sifat khusus maka tidak semua ke¬tentuan hukum perdata di atas dapat dite¬rapkan. Peraturan Menteri Kesehatan RI. No.: 585/MENKES/PER/IX/1989 Pasal 8 ayat (2) yang dimaksud dewasa adalah telah berumur 21 tahun atau telah menikah. Jadi untuk orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah maka transaksi terapetik harus ditandatangani oleh ortu atau walinya yang merupakan pihak yang berhak memberikan persetujuannya. Hal ini perlu diper¬timbangkan dalam prakteknya. Dokter ti¬dak mungkin menolak mengobati pasien yang belum berusia 21 tahun yang datang sendirian ke tempat prakteknya. Untuk mengatasi hal tersebut ketentuan hukum adat yang rne¬nyatakan bahwa seseorang dianggap de¬wasa bila ia telah ‘kuat gawe’ (bekerja), mungkin dapat dipergunakan. (orang dewasa yang tidak cakap seperti orang gila, tidak sadar maka diperlukan peresetujuan dari pengampunya) sedang anak dibwah umur dari wali/ortunya. Pasal 108 K U H Perdata, menyebut¬kan bahwa seorang istri, memerlukan izin tertulis dari suaminya untuk membuat suatu perjanjian. Akan tetapi surat edaran Mahkamah Agung No 3/1963 tanggal 4 Agus¬tus 1963 menyatakan bahwa tidak adanya wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di pengadilan tanpa izin atau tanpa bantuan suaminya, tidak berlaku lagi. Jadi wanita yang berstatus istri yang sah diberi kebebas¬an untuk membuat perjanjian. Ad. 3. Hal tertentu Dalam Pasal 1333 KUH Perdata: suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja junlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung. Jadi yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah objek dari perjanjian. Kata barang merupakan terjemahan dari zaak (dapat diartikan urusan), sehingga urusan tersebut harus dapat ditentukan atau dijelaskan. Jadi apabila dikaitkan dengan perjanjian terapetik, maka urusan yang dimaksud adalah sesuatu yang perlu ditangani, yaitu berupa upaya penyembuhan. Upaya penyembuhan tersebut harus dapat dijelaskan karena dalam pelaksanaannya diperlukan kerjasama yang didasarkan sikap saling percaya antara dokter dan pasien. Jadi jika dokter tidak dapat menentukan dan menjelaskan atau memberikan informasi mengenai upaya medik yang akan dilakukannya, maka berarti syarat ini tidak terpenuhi. Ketentuan mengenai hal tertentu ini, menyangkut objek hukum atau benda nya (dalam hal ini jasa) yang perlu ditegaskan ciri-cirinya. Dalam suatu perjanjian medis umumnya objeknya adalah “usaha penyem¬buhan”, di mana dokter/R.S, harus berusa¬ha semaksimal mungkin untuk menyem¬buhkan penyakit pasien. Oleh karena itu secara yuridis, kontrak terapeutik itu umum¬nya termasuk jenis “inspanningsverbin¬tenis”, di mana dokter tidak memberikan jaminan akan pasti berhasil menyembuhkan penyakit tersebut.