Kwn Dki Jkarta.docx

SISTEM POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI DKI JAKARTA.

Oleh Kelompok 11 :

Ni Kadek Kristiani

17.321.2684

Ni Luh Gede Devi Yulistia Dewi

17.321.2690

Ni Putu Ayu Wismaya Dewi

17.321.2698

Ni Putu Merry Tasia Suryawan

17.321.2702

STIKES WIRA MEDIKA BALI PROGRAM STUDI S1 ILMU KEPERAWATAN TAHUN AJARAN 2018/2019

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya, kami dapat menyelesaikan makalah yang bertemakan “Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Peratahan Keamanan Di Daerah Dki Jakarta”. Harapan kami semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca, supaya kami dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga kedepanya

dapat lebih baik lagi dan semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk, maupun pedoman bagi pembaca dalam administrasi pendidikan.

Makalah ini kami sadari masih banyak kekurangan karena pengalaman yang kami miliki sangat kurang. Oleh karena itu, kami harapkan kepada pembaca untuk memberikan masukanmasukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini.

Denpasar, 1 November 2018

Penyusun

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................. i KATA PENGANTAR ............................................................................................... ii DAFTAR ISI.............................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .................................................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah ............................................................................................... 2 1.3 Tujuan Penulisan ................................................................................................. 2 1.4 Manfaat Penulisan ............................................................................................... 3

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Politik ................................................................................................................... 4 a. Pengertian Politik ........................................................................................... 4 b. Sistem Politik di DKI Jakarta ........................................................................ 4 2.2 Ekonomi ............................................................................................................... 6 a. Pengertian Ekonomi ....................................................................................... 6 b. Sistem Ekonimi di DKI Jakarta ..................................................................... 6 2.3 Sosial Budaya....................................................................................................... 7 a. Pengertian Sosial Budaya .............................................................................. 7 b. Peran dan Dampak Negatif Sosial Budaya .................................................... 8 c. Sistem Sosial Budaya di DKI Jakarta ............................................................ 9 2.4 Sistem Pertahanan Dan Keamanan DKI Jakarta .................................................. 9 BAB III PENUTUP 3.1 Simpulan .............................................................................................................. 11 3.2 Saran .................................................................................................................... 12 DAFTAR PUSTAKA

iii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG DKI Jakarta, sebagai kota terbesar di Indonesia direncanakan akan dijadikan “kota jasa”, hal tersebut tentunya sejalan dengan kondisi perekonomian DKI Jakarta saat ini, dimana peran sektor jasa hingga saat ini terus mendominasi dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) khususnya sektor keuangan, asuransi dan sewa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kota DKI Jakarta yang termasuk dalam kategori metropolitan sudah selayaknya dominasi sektor jasa cukup kuat, hal tersebut sejalan dengan pemaparan berbagai teoritis ekonomi perkotaan. Profesor Bairoch menyebutkan bahwa untuk kota yang jumlah penduduknya lebih besar dari 500.000 orang, maka kota tersebut akan terspesialisasi menjadi kota jasa (service city). Dengan memperhatikan pernyataan tersebut, sudah sepatutnya DKI Jakarta sejak dahulu menjadi kota jasa, dimana menurut BPS DKI Jakarta penduduknya mencapai 6,53 juta jiwa pada tahun 1980 dan meningkat menjadi 8,39 juta jiwa pada tahun 2001(BPS,2001:124). Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKIJakarta, pada tahun 2000 peranan sektor jasa telah mencapai 64,89 % dari total PDRB DKI jakarta, selebihnya 34,80 % merupakan sumbangan sektor industri dan 0,31 % berasal dari sektor pertanian. Sektor jasa-jasa salah satu sektor andalan DKI Jakarta ternyata mampu menunjukan performa luar biasa. Hal ini ditunjukan oleh kemampuan sektor ini yang mampu memenuhi 98,35 % dari seluruh kebutuhan produk jasa-jasa di DKI Jakarta (BPS Jakarta, 2000:13). Sektor perbankan merupakan instrumen yang sangat penting dalam menunjang pembangunan suatu perekonomian melalui produk jasa-jasa perbankan. Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Tahun 1992 No.7 tujuan perbankan Indonesia yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Maka untuk itu peranan jasa perbankan sangat penting dalam menunjang suatu 1

perekonomian nasionalatau pun daerah. Adapun jasa-jasa perbankan yaitu pemberian kredit, pengiriman uang(transfer), inkaso (collection), pembukaan letter of credit (L/C), jual beli uang kertas(banknote), kartu kredit (credit card), jual beli surat-surat berharga, jual beli atau perdagangan valuta asing, transaksi dalam perdagangan valuta asing, penjaminan emisi efek (underwriting), dan mendiskonto (Suyatno, 2001:53). Sektor jasa perbankan memiliki peranan yang sangat berarti terhadap PDRB DKI Jakarta dalam memberikan nilai tambah bruto. Berdasakan data BPS Jakarta tahun 2000 jasa perbankan menempati urutan kedua yaitu dengan nilai tambah sebesar Rp. 5.538,5 miliar pada tahun 1993 dan sebesar Rp. 24.112,3 miliar pada tahun 2000. Peningkatan nominal nilai tambah sektor ini juga diikuti oleh peningkatan kontribusi nilai tambahnya. Bila tahun 1993 sektor ini menyumbang 10,84 % PDRB DKI Jakarta maka pada tahun 2000 meningkat menjadi 12,41 %. Sedangkan pada urutan pertama ditempati oleh sektor perdagangan dengan nilai tambah sebesar Rp. 34.260,4 miliar (BPS Jakarta, 2000:15).

1.2 RUMUSAN MASALAH 1. Apa yang dimaksud dengan Politik? 2. Apa yang dimaksud dengan Ekonomi ? 3. Apa yang dimaksud dengan Sosial Budaya? 4. Apa yang dimakasud dengan Pertahanan Keamanan ? 1.3 TUJUAN PENULISAN 1. Mahasiswa mampu mengetahui bagaimana politik di DKI Jakarta 2. Mahasiswa mampu mengetahui bagaimana sosial budaya di DKI Jakarta 3. Mahasiswa mampu mengetahui bagaimana pertahanan keamanan di DKI Jakarta 4. Mahasiswa mampu mengetahui bagaimana keadaan ekonomi di DKI Jakarta

2

1.4 MANFAAT PENULISAN Penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. 1. Manfaat bagi penulis a. Untuk menambah wawasan penulis agar lebih mengetahui mengenai social budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan di DKI Jakarta 2. Bagi pembaca: a. Untuk menambah wawasan pembaca agar lebih mengetahui mengenai mengetahui mengenai social budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan di DKI Jakarta b. Sebagai media informasi

3

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Politik a. Pengertian politik Pengertian Politik dalam bahasa Inggris “Politics” yang berarti ilmu yang mengatur ketatanegaraan. Sedangkan dalam kamus politik, ada empat definisi politik; Satu. Perkataan “politik” berasal dari bahasa Yunani dan diambil alih oleh banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Politik” adalah masalah yang mencakup beraneka macam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisasikan (terut ama negara), yang menyangkut pengambilan keputusan baik mengenai tujuan–tujuan sistem itu sendiri maupun mengenai pelaksanaannya. b. Sistem Politik di DKI Jakarta Pada tahun 2012, Pilkada DKI Jakarta menjadi momen politik ini telah menjadi arena bagi mobilisasi intoleransi berdasarkan sentimen identitas etnik dan agama untuk menyerang calon tertentu Isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dilancarkan demi menguasai mayoritaspenduduk dengan dalih menggunakan identitasnya. Paper ini fokusnya untuk melihat bagaimana pilkda menjadi momen untukmenggiring politik identitas khususnya di Pilkada Dki Jakarta. Penting untuk mengangkat isuini karena akhir-akhir ini politik identitas dapat memecah belah masyarakat meskipun belumterlihat sampai saat ini namun tanda-tanda itu sudah ada. Analisis dalam paper ini juga akandi dasarkan kepada temuan-temuan terdahalu serta merujuk kepada data yang terjadi saatPilkda Dki Jakarta 2017. Saya juga akan melihat kepada aktivitas kelompok masyarakatseperi Front pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis UlamaIndonesia, Teman Ahok, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kelompok-kelompok ini mewakili berbagai bentuk politik identitas yang berada 4

di DKI Jakarta. Kelompok-kelompok Islam tersebut melalui arena Pilkada DKI menyampaikan aspirasi yang mereka perjuangkan, banyak yang dapat dikritik, tapi tidak semua dapat dengan serta-merta dianggap tidak layakuntuk suatu negarademokrasi. Bahkan ide “NKRI Bersyariah”, misalnya, dijustifikasi RizieqShihab sebagai ide yang demokratis. Ia menunjukkan sebagian dari syariat yang sifatnya personal dan terkait hukum keluarga telah lama diakomodasi dalam negaraPancasila ini yang di perjuangkannya adalah memperluas akomodasi itu, melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan Indonesia.Teori identitas sosial dapat memberikan beberapa penjelasan terhadap identifikasi organisasi yang berada di masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa kelompok masyarakat/orang cenderung mengklasifikasikan diri dan orang lain ke dalam berbagai kategori sosial, seperti keanggotaan organisasi, afiliasi keagamaan, jenis kelamin, dankelompok usia (Tajfel & Turner, 1985). Dalam konteks politik, seringkali identitasmenjelma

menjadi

politik

sehingga terkadang politik identitas mengubur rasionalitas pemilih. Pemilu yang menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi seketika rusak kualitasnya dengan penggunaan politik identitas dalam kampanye. Rasionalitas seorang pemilih pun dipertanyakan ketika Orang memilih bukan karena kinerja calon tapi karena identitas yangmelekat seperti agama atau etnis. Politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi “orang asli” yang menghendakikekuasaandan mereka bagi “orang pendatang” yang harus melepaskankekuasaan. Hal ini penting menjadi perhatian karena tidak bisa dipungkiri politik identitas akan terus menjadi bagian penting dari dinamika lokal yang akan menentukan kehidupan keagamaan di Indonesia.

5

2.2 Ekonomi a. Penertian Ekonomi Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atausecara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikkan, pengembangan maupun distribusi. Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atausecara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikkan, pengembangan maupun distribusi. b.

Sistem ekonomi di DKI Jakarta Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Saat ini, lebih dari 70% uang negara beredar di Jakarta. Perekonomian Jakarta terutama ditunjang oleh sektor perdagangan, jasa, properti, industri kreatif, dan keuangan. Beberapa sentra perdagangan di Jakarta yang menjadi tempat perputaran uang cukup besar adalah kawasan Tanah Abang dan Glodok. Kedua kawasan ini masing-masing menjadi pusat perdagangan tekstil serta dengan sirkulasi ke seluruh Indonesia. Bahkan untuk barang tekstil dari Tanah Abang, banyak pula yang menjadi komoditi ekspor. Sedangkan untuk sektor keuangan, yang memberikan konstribusi cukup besar terhadap perekonomian Jakarta adalah industri perbankan dan pasar 6

modal.

Untuk

industri

pasar

modal,

pada

bulan

Mei

2013 Bursa

Efek

Indonesia tercatat sebagai bursa yang memberikan keuntungan terbesar, setelah Bursa Efek Tokyo. Pada bulan yang sama, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia telah mencapai USD 510,98 miliar atau nomor dua tertinggi di kawasan ASEAN. Pada tahun 2012, pendapatan per kapita masyarakat Jakarta sebesar Rp 110,46 juta per tahun (USD 12,270). Sedangkan untuk kalangan menengah atas dengan penghasilan Rp 240,62 juta per tahun (USD 26,735), mencapai 20% dari jumlah penduduk. Di sini juga bermukim lebih dari separuh orang-orang kaya di Indonesia dengan penghasilan minimal USD 100,000 per tahun. Kekayaan mereka terutama ditopang oleh kenaikan harga saham serta properti yang cukup signifikan. Saat ini Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan harga properti mewah yang tertinggi di dunia, yakni mencapai 38,1%. Selain hunian mewah, pertumbuhan properti Jakarta juga ditopang oleh penjualan dan penyewaan ruang kantor. Pada periode 2009-2012, pembangunan gedung-gedung pencakar langit (di atas 150 meter) di Jakarta mencapai 87,5%. Hal ini telah menempatkan Jakarta sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan pencakar langit tercepat di dunia. Pada tahun 2020, diperkirakan jumlah pencakar langit di Jakarta akan mencapai 250 unit. Dan pada saat itu Jakarta telah memiliki gedung tertinggi di Asia Tenggara dengan ketinggian mencapai 638 meter (The Signature Tower).

2.3 Sosial Budaya a. Pengertian sosial budaya Sosial Budaya terdiri dari 2 kata, yang pertama definisi sosial, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia milik W.J.S Poerwadarminta, sosial ialah segala sesuatu yang mengenai masyarakat atau kemasyarakatan atau dapat juga berarti suka memperhatikan kepentingan umum (kata sifat). Sedangkan budaya dari kata Sans atau Bodhya yang artinya pikiran dan akal budi. Budaya ialah segala hal yang dibuat oleh manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya yang mengandung cipta, rasa dan karsa. Dapat berupa kesenian, pengetahuan, moral, hukum, kepercayaan, adat istiadat ataupun ilmu. 7

Maka definisi sosial budaya itu sendiri adalah segala hal yang dicipta oleh manusia dengan pemikiran dan budi nuraninya untuk dan/atau dalam kehidupan bermasyarakat. Atau lebih singkatnya manusia membuat sesuatu berdasar budi dan pikirannya yang diperuntukkan dalam kehidupan bermasyarakat. b. Peran dan Dampak Negatif Sosial Budaya Kebudayaan pun memiliki peran dalam kehidupan social manusia, diantaranya adalah : a. Sebagai pedoman dalam hubungan antara manusia dengan komunitas atau kelompoknya. b. Sebagai simbol pembeda antara manusia dengan binatang c. Sebagai petunjuk atau tata cara tentang bagaimana manusia harus berperilaku dalam kehidupan sosialnya. d. Sebagai modal dan dasar dalam pembangunan kehidupan manusia. e. Sebagai suatu cirri khas tiap kelompok manusia. Tidak berarti pula penciptaan sosial budaya itu kemudian tak memiliki dampak negatif. Bila kebudayaan yang ada kemudian menimbulkan akses negatif bagi kehidupan sosial adalah sesuatu yang perlu dipikirkan ulang, jika ingin menciptakan sebuah budaya. Beberapa dampak negative kebudayaan bagi kehidupan sosial manusia, antara lain: a. Menimbulkan kerusakan lingkungan dan kelangsungan ekosistem alam b. Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang kemudian menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit sosial, termasuknya tingginya tingkat kriminalitas c. Mengurangi bahkan dapat menghilangkan ikatan batin dan moral yang biasanya dekat dalam hubungan sosial antar masyaraka

8

c. Sistem Sosial Budaya di DKI Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kawasan Kota Tua, kawasan Menteng, dan kawasan Cikini-Taman Ismail Marzuki sebagai kawasan strategis provinsi untuk kepentingan sosial budaya. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan meneruskan pembangunan fasilitas pusat budaya Perkampungan Budaya Betawi di Situ Babakan, Jakarta Selatan. Penetapan itu termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030. Demikian dikatakan Kepala Bidang Perencanaan di Dinas Tata Ruang Pemprov DKI Jakarta Izhar Chaidir dalam seminar bertema” Jakarta Kota Multikultural yang Melayani Warga” di Gedung Widya Graha, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, Rabu (27/7). Izhar, yang mewakili Kepala Dinas Tata Ruang Pemprov DKI Jakarta, menyatakan, dalam RTRW DKI Jakarta 2030 itu, ditetapkan pula tiga kategori kawasan strategis Provinsi DKI Jakarta lainnya, yaitu kawasan strategis provinsi untuk kepentingan ekonomi, kawasan strategis provinsi untuk kepentingan lingkungan, dan kawasan strategis pantai utara (pantura). RTRW DKI Jakarta 2030 tersebut hingga kini masih berupa rancangan peraturan daerah (raperda)”. Raperda RTRW Jakarta 2030 sudah berada di Dewan. Kami berharap raperda itu segera disahkan sehingga kami dapat menyiapkan rencana detail tata ruangnya,” kata Izhar. Rencananya, kawasan Kota Tua dalam Rencana Induk Kota Tua meliputi dua wilayah kota, yaitu Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Luas daerah perencanaan kawasan Kota Tua sekitar 846 hektar. Kawasan Menteng merupakan daerah permukiman taman pertama di Indonesia yang perlu dilestarikan dan dilindungi. Sementara awasan Cikini-TIM di Jakarta Pusat budaya.

2.4 Pertahan Keamanan Strategi pertahanan dari kementerian pertahanan akan diakomodasi dalam detail Engineering Design (DED) pembangunan ruang bawah tanah di kawasan Jakarta Pusat. Wakil menteri pertahanan juga meminta kepada Jokowi untuk memfasilitasi dan

9

mengakomodasi penempatan alutsista di titik strategis dalam suatu tata ruang perthanan di Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta juga akan membenahi akses jalan ke wilayah Kemayoran agar bisa dijadikan tempat pendaftaran pesawat dalam keadaan darurat. Flyover yang ada di sekitar Kemayoran akan diganti dengan underpass/ bawah tanah. Demikian juga dengan jalan tol Jagorawi akan kembali difungsikan bisa didarati pesawat tempur. Terkait rencana itu, Pemerintahan DKI Jakarta, akan menganti flyover dan jembatan penyeberangan menjadi underpass, sepanjang jalan dari Jakarta menuju Tol Jagorawi. Kedepanya, pihak pemerintahan atau swasta yang ingin membangun gedung di lokasi yang berhubungan dengan pertahanan keamanan, akan diatur oleh Pemprov DKI. “saat mereka minta IB tidak saya beri IMB kalau tidak begini. Banyak sekali dan ini saya kira memang untuk kepentingan Negara,”ujar Jokowi. DKI Jakarta guna meningkatkan keamanan adalah memeaksimalkan seluruh CCTV yang rencananya akan dilengkapi teknologi pengenal wajah di seluruh ibu kota. “kita akan gunakan teknologi dan digital umtuk mengaplikasikan keamanan di daerah DKI Jakarta

10

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN Pada tahun 2012, Pilkada DKI Jakarta menjadi momen politik ini telah menjadi arena bagi mobilisasi intoleransi berdasarkan sentimen identitas etnik dan agama untuk menyerang calon tertentu Isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Saat ini, lebih dari 70% uang negara beredar di Jakarta. Perekonomian Jakarta terutama ditunjang oleh sektor perdagangan, jasa, properti, industri kreatif, dan keuangan. Beberapa sentra perdagangan di Jakarta yang menjadi tempat perputaran uang cukup besar adalah kawasan Tanah Abang dan Glodok. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kawasan Kota Tua, kawasan Menteng, dan kawasan Cikini-Taman Ismail Marzuki sebagai kawasan strategis provinsi untuk kepentingan sosial budaya. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan meneruskan pembangunan fasilitas pusat budaya Perkampungan Budaya Betawi di Situ Babakan, Jakarta Selatan. Penetapan itu termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030. Strategi pertahanan dari kementerian pertahanan akan diakomodasi dalam detail Engineering Design (DED) pembangunan ruang bawah tanah di kawasan Jakarta Pusat.

11

3.2 SARAN Kita sebagai remaja Indonesia harus teliti dan tegas lagi dalam membangun Indonesia agar tidak di pecah belah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya ialah dengan mengisi kemerdekaan dengan hal- hal yang positif. Tindakan tersebut merupakan suatu sikap yang tepat dalam upaya menghormati perjuangan para pejuang. Remaja sebagai generasi penerus bangsa. Sebagai penggerak nasib bangsa Indonesia. Apabila semakin banyak masayarakat yang tidak peduli dengan negara Indonesia maka hancurlah negara ini.

12

DAFTAR PUSTAKA

Listyarti Retn,Dra. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta : Erlangga. Giddens AnthonY. 2000 Dasim, Budimansyah. (2010). Penguatan PendidikanKewarganegaraan untukMenbangun perekonomian. Jakarta . Bandung:Widya Aksara Press

Wuryan,

Sri.

&

Syaifullah.

(2008).

Ilmu

Kewarganegaraan ilmu Sosial Budaya

13

Kewarganegaraan.

Bandung:Pendidikan