Kurikulum Pendidikan Jurnalistik

1 | Kurikulum Pendidikan Jurnalistik

KURIKULUM PENDIDIKAN JURNALISTIK; PENDEKATAN INTEGRALISTIK DI ANTARA KAPITALISME MEDIA Oleh: Rulli Nasrullah (Dosen Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta)

Keywords ; Pendidikan Jurnalistik, Media, Integralistik, Kapitalisme Media

ABSTRAK Kurikulum Pendidikan Jurnalistik disesuaikan dengan Standar Nasional

Pendidikan

yang

nantinya

diturunkan

dalam

Standar

Kompetensi dan Standar Isi. Yang riil dari standar itu dalam bentuk kurikulum adalah apa yang disampaikan pengampu di dalam kelas yang

disebut

dengan

kurikulum

terimplementasi.

Yang

menjadi

persoalan adalah apabila insitusi media menampung lulusan bukan dari program studi jurnalistik. Kurangnya pengetahuan dan keahlian jurnalistik tentu akan menjadi kendala utama yang mesti mendapatkan perhatian serius, terlebih dengan masuknya era kebebasan pers di Indonesia setelah tahun 1998 yang berakibat pada banyaknya (institusi) media yang muncul. Perkembangan media di Indonesia bisa dikatakan mengalami kemajuan yang cukup pesat sejak pencabutan dua Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen), dilakukan oleh Menteri Penerangan kala itu, M Yunus Yosfiah, pada tanggal 5 juni 1998. Kelonggaran yang ada dalam Permempen yang baru tersebut mendorong berbagai badan usaha

maupun

khususnya

perorangan

media

cetak.

untuk

Dalam

menerbitkan dua

minggu

media pertama

massa, sejak

diberlakukannya peraturan tersebut setidaknya sudah 20 SIUPP baru

2 | Kurikulum Pendidikan Jurnalistik

telan dikeluarkan Deppen. Selanjutnya pada pertengahan 1999 jumlah SIUPP baru yang dikeluarkan oleh lembaga ini menjadi 852. Dalam

banyak

kasus,

institusi

media

–dengan

pertarungan

ideologi di dalamnya- menekankan aspek ekonomi media dibandingkan aspek pelaksanaan fungsi media itu sendiri. Bahwa selain ada pertimbangan-pertimbangan

dasar

yang

menjadi

acuan

apakah

peristiwa dapat diberitakan atau program mata acara dapat disiarkan kepada khalayak, ada pertimbangan lain, yaitu faktor untung-rugi bagi institusi media yang bersangkutan. Persoalan yang muncul lainnya bersinggungan

dengan

profesionalisme

pelaku

media.

Misalnya,

wartawan yang mengabaikan kode etik jurnalistik ketika melakukan praktek jurnalistik. Kasus Majalah Tempo dan pengusaha Tomi Winata berkaitan dengan berita keterlibatan Tomi Winata atas megaproyek Pasar Tanah Abang yang tidak dilakukan proses konfirmasi dan cover both side sehingga berujung pada proses hukum adalah contoh kasus bagaimana wartawan tidak bekerja pada kode etik jurnalistik. Perkembangan Media di Indonesia di Era Kebebasan Pers Perkembangan media di Indonesia bisa dikatakan mengalami kemajuan yang cukup pesat sejak pencabutan dua Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen), dilakukan oleh Menteri Penerangan kala itu, M Yunus Yosfiah, pada tanggal 5 juni 1998. Salah satu pasal yang menjadi persoalan di kalangan pelaku media adalah berkaitan dengan Ketentuan-Ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Dalam peraturan yang baru tersebut ditegaskan bahwa siapa saja, baik perorangan dan atau kelompok, bebas menerbitkan media dan peraturan tersebut tidak lagi mencantumkan sanksi pencabutan SIUPP atau pembredelan bagi pers yang dinilai melanggar peraturan.1 Kebebasan dalam pengurusan SIUPP, bahkan tidak diperlukan lagi pengurusan SIUPP dalam penerbitan, dan kelonggaran yang ada dalam Permempen yang baru tersebut mendorong berbagai badan usaha maupun perorangan untuk menerbitkan media massa, khususnya

3 | Kurikulum Pendidikan Jurnalistik

media cetak. Dalam dua minggu pertama sejak diberlakukannya peraturan tersebut setidaknya sudah 20 SIUPP baru telan dikeluarkan Deppen. Selanjutnya pada pertengahan 1999 jumlah SIUPP baru yang dikeluarkan oleh lembaga ini menjadi 852 SIUPP2. Jumlah tersebut semakin bertambah ketika Deppen dibubarkan, diganti dengan Badan Koordinasi Informasi dan Komunikasi Nasional (BKIKN), serta tidak adanya lagi ketentuan yang mengharuskan setiap media massa yang terbit harus memiliki SIUPP. Dan jumlah media semakin tahun semakin bertambah banyak, baik itu media cetak, media elektronik, hingga media online. Juga, terbitnya Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers semakin memberikan peluang besar tanpa harus phobia terhadap tindakan represif pemerintah terhadap media media dalam melakukan tugas-tugasnya. Banyaknya media yang bermunculan tentu membawa konsekuensi logis; bahwa semakin banyak diperlukan sumber daya manusia, dalam hal ini wartawan. Ini artinya membuka peluang bagi lulusan jurnalistik yang memang memiliki kompetensi untuk melakukan tugas-tugas kewartawanan. Namun, terbatasnya perguruan tinggi, baik negeri dan swasta, yang menyelenggarakan program pendidikan di bidang jurnalistik menyebabkan

adanya

ketimpangan

antara

kebutuhan

dan

ketersediaan tenaga kerja yang ada. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, mau tidak mau institusi media mengeluarkan kebijakan bahwa dari program studi dan keahlian apapun bisa mendaftarkan diri menjadi wartawan di institusi media mereka. Di satu sisi, penyediaan peluang bagi lulusan program studi nonjurnalistik membawa keuntungan tersendiri. Banyaknya rubrikasi atau ragam mata

acara yang disediakan oleh media membutuhkan

penguasaan dan keahlian yang khusus pula sehingga informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Misalnya, rubrik ekonomi ditangani oleh para sarjana ekonomi , rubrik pertanian

4 | Kurikulum Pendidikan Jurnalistik

ditangani oleh sarjana pertanian, begitu juga dengan rubrik-rubrik yeng memang memerlukan dukungan keilmuan khusus. Hanya saja persoalam spesialisasi atau pengkhususan ini akan memunculkan persoalan lain, yaitu sarjana-sarjana yang direkrut tersebut –dalam banyak kasus- tidak memahami kaidah-kaidah dalam jurnalistik, mulai dari cara menulis berita, penggunaan bahasa, kaidah tata bahasa, etika profesi, hingga teknik-teknik jurnalistik lainnya. Proses (Penentu) Produksi Media Metthew Kieran memberikan penegasan bahwa berita (atau program mata acara di televisi) tidaklah dibentuk dalam ruang hampa.3 Berita diproduksi dari ideologi dominan suatu wilayah kompetensi tertentu. Ideologi yang dimaksud Kieran di sini tidak hanya dalam arti ide-ide besar, juga bisa bermakna pada politik penandaan atau pemaknaan. Sementara Gramsci mengemukakan bahwa hubungan pemilik modal dengan pekerja, atau dalam konteks organisasi media berarti antara para wartawan dengan pemilik industri media merupakan hubungan yang bersifat hegemonik. Di mana para wartawan tidak bisa menyajikan realitas apa adanya tanpa mengaitkan ideologi media dan kepentingan industri media yang bersangkutan. Hal yang sama dikemukakan oleh Reese-Shoemeker (1996) dala penelitian tentang sosiologi media bahwa faktor ideologi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi isi media. Dari sisi internal institusi media itu sendiri, pengaruhnya sangat terlihat pada pola pandang yang pada akhirnya akan mempengaruhi kebijaksanaan redaksional guna mengkonstruksi realitas atau peristiwa politik kepada publik. Bahkan bagi media massa hal tersebut jauh lebih rumit karena tidak hanya melibatkan faktor politik, melainkan juga dari segi

ekonomi

dan

kepentingan

menjalankan fungsi ekonomi-politik4.

dominan

pemilik

media

dalam

5 | Kurikulum Pendidikan Jurnalistik

Investor/Own ers Capital/Direction

Capital/Policy

Profits/Influence

Parent Corporation

Revenues/Influence

Media Firm News Departemen Journalism Norms News Source s

Public Attention

Market (Business) Norms

Organizational Culture Information Newsworkers News Decisions (Discovering, Selecting, Reporting Issues/events)

Public Attention News Source s Money

6 | Kurikulum Pendidikan Jurnalistik Content

Attention/Money

Consumers General Public

Penampang 1 Skema Pengaruh dalam Produksi Berita5

Skema yang ditawarkan oleh McNamus tersebut menjelaskan bahwa selain perangkat-perangkat media itu sendiri ada empat kekuatan lain yang mempengaruhi produksi berita, yaitu sumber (news sources), pengiklan (advertisers), konsumen berita (news consumers), dan publik (the general public). Lalu, siapa sebenarnya yang paling memberikan pengaruh terhadap produksi media? Bagi Robert Entman (1989) dan Philip Meyer (1987) konsumen memiliki peranan penting dalam produksi media, Herbert Gans (1979) menegaskan bahwa produksi berita merupakan hasil pertarungan antara kekuasaan yang mendominasi

dengan

konsumen,

J.

Herbert

Altschull

(1984)

menyatakan “whoever pays the piper calls the tune” dengan demikian siapa yang memiliki kekuatan finansial -dalam konteks ini pihak pengiklan- dapat mengatur dan menentukan produksi berita apa yang diinginkannya. Hal senada juga diungkapkan oleh Joseph Turow (1984) yang menyatakan bahwa pihak pengiklan mempunyai peran yang dominan dalam menentukan nilai berita, akan tetapi pada tahap selanjutnya Turow menegaskan bahwa pemilik modallah yang memiliki peran6. Walau Robert Lichter, Stanley Rothman, and Linda Lichter (1986) menyatakan bila penentu akhir dari produksi media adalah wartawan itu sendiri7, akan tetapi intervensi yang mungkin diberikan oleh pemilik modal atau karena pertimbangan iklan seringkali sebuah berita yang layak diterbitkan harus mengalah demi kepentingan tersebut8. Kondisi

7 | Kurikulum Pendidikan Jurnalistik

demikian menegaskan bahwa institusi media beroperasi atas dasar kepentingan bisnis yang murni. Selain itu, perekrutan wartawan yang bukan dari lulusan dan memiliki kompetensi dibidang jurnalisik, menyebabkan kurangnya daya tawar dan lemahnya kemampuan wartawan tersebut dalam menjalankan profesinya di lapangan. Persoalan ini tidak menjadi masalah besar bagi institusi media yang telah mapan dan memiliki segmentasi pembaca yang telah terbentuk serta memiliki pemasang iklan yang tetap. Sebab, institusi media yang bersangkutan dapat menyelenggarakan

kursus

internal

untuk

menyiapkan

tenaga

wartawan yang ahli dan siap pakai9. Materi-materi yang diajarkan dalam kursus internal itu antara lain Tata Bahasa Indonesia, Teknik Jurnalistik, Kode Etik Wartawan, Panduan Menulis Ragam Berita, hingga mengupas persoalan hukum dan psikologi sosial. Sementara waktu pelatihan yang diberikan antara tiga bulan hingga satu tahun. Selesai dari pelatihan tersebut, calon wartawan tadi masih harus mengalami masa-masa uji coba yang memungkinkan untuk tidak diterima sebagai wartawan institusi media yang bersangkutan. Hal ini berarti, walau secara

kompetensi

calon

wartawan

itu

bukan

lulusan

yang

berkonsentrasi pada jurnalistik, tetapi dengan mengikuti pendidikan internal yang disediakan oleh institusi media yang bersangkutan dapat dipastikan

bahwa

calon

wartawan

itu

telah

siap

menjalankan

profesinya. Namun, untuk menjalankan kursus internal dengan materi yang telah disebutkan sebelumnya memerlukan waktu,

sumber daya

manusia, dan tentu saja biaya yang tidak sedikit. Apalagi bila hal tersebut dilakukan secara rutin setiap tahunnya -yang disebabkan adanya tenaga-tenaga lama yang sudah memasuki masa pensiun atau pindah bekerja ke institusi media lain- tentu akan menjadi persoalan serius yang mesti dipikirkan oleh pemilik modal. Dan akan persoalan akan semakin serius bila institusi media tersebut tergabung dalam

8 | Kurikulum Pendidikan Jurnalistik

kelompok media yang memiliki penerbitan di daerah serta bagi institusi media yang dibangun hanya dengan modal yang sekadarnya saja. Sehingga sangat beralasan bila banyak institusi media yang tidak Terbatasnya perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan jurnalistik dan semakin banyaknya media yang secara signifikan juga menerima banyak lulusan perguruan tinggi yang bukan sesuai dengan kompetensi dan kompetisi bidang pekerjaan adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Bila pemilik institusi media dihadapkan pada pilihan mengadakan pendidikan internal bagi calon wartawannya dengan pilihan memanfaatkan dana pelatihan untuk kepentingan peningkatan kualitas atau dalam kondisi yang ekstrim sampai pada pilihan yang penting koran/majalah memerlukan biaya cetak, maka jelas pilihan jatuh pada yang terakhir10. Jelas, ini adalah persoalan! Mengurai Persoalan Praktik Jurnalisme Kondisi yang telah disebutkan di atas setidaknya akan membawa persoalan, salah satunya adalah, dalam banyak kasus, institusi media – dengan

pertarungan

ideologi

di

dalamnya-

menekankan

aspek

ekonomi media dibandingkan aspek pelaksanaan fungsi media11 itu sendiri. Bahwa selain ada pertimbangan-pertimbangan dasar yang menjadi acuan apakah peristiwa dapat diberitakan atau program mata acara dapat disiarkan kepada khalayak12, ada pertimbangan lain, yaitu faktor untung-rugi bagi institusi media yang bersangkutan. Apakah jumlah ekslempar akan lebih banyak terjual atau rating tayangan akan naik menjadi faktor penting yang ikut masuk dalam proses produksi berita atau program, bahkan dalam banyak kasus menjadi faktor yang mendominasi. Persoalan

yang

muncul

lainnya

bersinggungan

dengan

profesionalisme pelaku media. Misalnya, wartawan yang mengabaikan kode etik jurnalistik13 ketika melakukan praktek jurnalistik. Kasus Majalah Tempo dan pengusaha Tomi Winata berkaitan dengan berita

9 | Kurikulum Pendidikan Jurnalistik

keterlibatan Tomi Winata atas megaproyek Pasar Tanah Abang yang tidak dilakukan proses konfirmasi dan cover both side sehingga berujung

pada

proses

hukum

adalah

contoh

kasus

bagaimana

wartawan tidak bekerja pada kode etik jurnalistik. Belum lagi dengan adanya ungkapan-ungkapan seperti “wartawan amplop”, “wartawan pemeras”,

atau

“wartawan

kuning”

seringkali

terdengar

dan

dikeluhkan para narasumber dan mereka yang “dipaksa” menjadi narasumber;

semakin jelaslah bahwa persoalan etika wartawan

menjadi masalah yang dihadapi oleh media. Distorsi terhadap indentitas sosiol budaya adalah persoalan lain yang muncul terhadap tidak terintegralnya kurikulum pendidikan jurnalistik, dominasi

baik

dalam

penggunaan

selera

pasar

dalam

Bahasa

Indonesia

pemberitaan/program

maupun

acara

yang

dilakukan olek pelaku media. Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa Bahasa Indonesia diajarkan kepada seluruh mahasiswa di pelbagai jurusan/program studi karena masuk dalam kelompok MKDU (Mata

Kuliah

Dasar

Umum),

akan

tetapi

hasil

akhirnya

tidak

menghasilkan mahasiswa yang mampu menulis14. Ditambah dengan tidak adanya pelatihan menulis Bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah tata bahasa dan menurut EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) yang disediakan khusus oleh institusi media –dan dalam banyak kasus sturktur keredaksian media yang tidak menempatkan khusus seorang redaktur pengoreksi bahasa- sehingga mengakibatkan mudahnya ditemui kesalahan-kesalahan kalimat dalam publikasi; mulai dari struktur kalimat, logika kalimat, sampai pada penggunaan kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik. Juga, adanya stereotype yang dilakukan media, misalnya, bahwa foto-foto yang tragis, kejam, bahkan mengerikan adalah foto yang sangat disenangi oleh khalayak dibandingkan foto-foto yang humanis15. Pendekatan Integralistik dalam Kurikulum Jurnalistik

10 | K u r i k u l u m P e n d i d i k a n J u r n a l i s t i k

Kompetensi perguruan

Pendidikan

tinggi

di

Jurnalistik

Indonesia adalah

yang

diselenggarakan

jenjang

pendidikan

di

yang

menyiapkan tenaga-tenaga jurnalis siap pakai dan atau memiliki kompetensi di bidang jurnalistik; baik itu cetak, elektronik, dan online. Oleh karena itu, Kurikulum Pendidikan Jurnalistik disesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan yang nantinya diturunkan dalam Standar Kompetensi dan Standar Isi. Yang riil dari standar itu dalam bentuk kurikulum adalah apa yang disampaikan pengampu di dalam kelas yang disebut dengan kurikulum terimplementasi, entah itu berupa teori maupun praktek. Matakuliah seperti Bahasa Indonesia, Dasar-Dasar Kepenulisan, Teknik Wawancara, Menulis Berita, Fotografi, dan atau Menulis Skrip merupakan

matakuliah

yang

memberikan

kemampuan

teknik

jurnalistik kepada mahasiswa. Sementara matakuliah seperti Etika Jurnalistik, Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Politik Indonesia, atau

Psikologi

Sosial

memberikan

kemampuan

non-teknik

bagi

mahasiswa. Dua kemampuan ini merupakan bagian integral dalam membentuk kompetensi lulusan program studi jurnalistik. Sehingga ketika masuk dalam dunia kerja di bidang jurnalistik para lulusan program

studi

ini

tidak

menemui

kendalam

dalam

melakukan

tugasnya. Yang menjadi persoalan adalah apabila insitusi media menampung lulusan bukan dari program studi jurnalistik. Kurangnya pengetahuan dan keahlian jurnalistik tentu akan menjadi kendala utama yang mesti mendapatkan

perhatian

serius,

terlebih

dengan

masuknya

era

kebebasan pers di Indonesia setelah tahun 1998 yang berakibat pada banyaknya (institusi) media yang muncul. Namun, adalah tidak bijak merumuskan rekomendasi terhadap semua institusi media bahwa semua wartawan yang direkrut haruslah berasal dari program studi jurnalistik serta kewajiban pelaksanaan pendidikan intrenal untuk setiap calon wartawan.

11 | K u r i k u l u m P e n d i d i k a n J u r n a l i s t i k

Oleh

karena

itu,

beberapa

usulan

berikut

sekiranya

dapat

dijadikan pertimbangan baik bagi (calon) wartawan, institusi media, khalayak

media,

kebijakan.

hingga

Pertama,

pemerintah

sebagai

salah

yang

satu

pemegang

kekuatan

regulasi

dalam

pilar

demokrasi, keberadaan media menjadi penting. Apalagi mengingat media merupakan saluran komunikasi yang paling efektif dan efisien dibandingkan

dengan

saluran

komunikasi

yang

lain16,

sehingga

diperlukan tanggung jawab secara moral untuk melaksanakan tugastugas jurnalistik dan berperan aktif dalam mengembangan segala aspek dalam proses pembangunan di Indonesia. Contoh kasus yang bisa dipaparkan di sini adalah dalam melestarikan Bahasa Indonesia yang baik serta benar. Kedua, perguruan

Institusi tinggi-

media sudah

dan

pemerintah

saatnya

menjalin

–ditambah

dengan

kerjasama

untuk

meningkatkan kualitas wartawan dalam melakukan tugasnya. Biaya yang

mahal

apabila

institusi

media

harus

melakukan

sendiri

pendidikan secara internal dapat diatasi dengan melakukan kerjasama antara institusi media dengan berbagai pihak, utamanya dengan perguruan tinggi. Wartawan yang bukan berasal dari program studi jurnalistik, misalnya, dapat mengikuti kuliah-kuliah jurnalistik dan kebahasaan

sebagai

mahasiswa

tamu.

Sebaliknya,

media

juga

memberikan peluang bagi perguruan tinggi untuk mempublikasikan penelitian

dan

atau

kesempatan

bagi

para

mahasiswa

untuk

melakukan praktek kerja lapangan sebagai prasayarat utama dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dengan adanya simbiosis mutualisme ini diharapkan persoalan yang dihadapi oleh media terhadap calon wartawannya akan dapat diatasi. Ketiga, berkaitan dengan etika wartawan maupun institusi media dalam melakukan tugasnya, diperlukan keseriusan dari lembaga independen seperti Dewan Pers yang dibentuk oleh pelaku media sendiri

utuk

mengawasi,

memberikan

pertimbangan,

hingga

12 | K u r i k u l u m P e n d i d i k a n J u r n a l i s t i k

melakukan

teguran

terhadap

media.

Hanya

saja

perlu

adanya

pengembangan lebih lanjut terhadap keberadaan Dewan Pers, yaitu dengan melibatkan banyak kalangan dari beragam sektor sehingga lembaga

ini

akan

semakin

profesional

dalam

memberikan

pertimbangan terhadap kasus-kasus yang menimpa pelaku dan institusi media. Selain itu, Dewan Pers bisa dijadikan lembaga yang memberikan akreditasi bagi institusi media serta sertifikasi profesional bagi wartawan. Bersama insitusi media, pemerintah, perguruan tinggi, dan

pihak-pihak

merumuskan

terkait

panduan

Dewan

pendidikan

Pers

bisa

jurnalistik

mengusulkan yang

untuk

standar

dan

diberlakukan secara nasional, dengan tetap memperhatikan kekhasan nilai-nilai lokal. DAFTAR PUSTAKA Albarran, Alan B., Media Economics, Understanding Markets Industries and Concepts, Ames-Iowa: Iowa State University Press, 1996 Alwasilah, A Chaedar, Bahasa Indonesia di PT, Harian Pikiran Rakyat, Edisi Sabtu, 26 Agustus 2006 -----------------------------, Redefinisi Profesi Dosen, Harian Pikiran Rakyat, Edisi Kamis, 5 Januari2 006 Atmakusumah (ed.), 10 Pelajaran untuk Wartawan, Jakarta:LSPPKedutaan Besar Swiss, 2000 Bharata, Bonaventura Satya, “Dinamika Framing Surat kabar Indonesia dan Kontroversi RUU Penyiaran 2002”, dalam Antonius Birowo, Metode Penelitian Komunikasi, Yogyakarta: Gitanyali, 2004 Cangara, Hafied, Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003 Hertsgaard, M., On Bendeed Knee, New York:Farrar, Straus, Giroux, 1988 Kieran, Matthew, News Reporting and the Ideological Presumption, Journal of Communication, Vol. 47, No. 2, 1997 Litcher, Rothman & L Litcher, The Media Elite; America’s New Powerbrokers, Bethesda, MD: Adler&Adler, 1986 McNamus, John H., Market Driven Journalism: Let The Citizen Beware?, California: Sage Publication, 1994

13 | K u r i k u l u m P e n d i d i k a n J u r n a l i s t i k

McQuail, Denis, Teori Komunikasi Massa, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1987 Nasrullah, Rulli, Membaca dengan Nurani, artikel budaya di Padang Ekspres, edisi Minggu, 18 Maret 2007 Sen, Krishna dan David T Hill, Media, Budaya dan Politik di Indonesia, Jakarta:ISAI, 2000 Siregar, Ashadi, (et.all), Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998 Walseley, Ronald E. dan Laurence R. Campbell, Exploring Journalism, New Jersey: Prentice-Hall, 1957

1

Kekuatan dari peraturan pemerintah yang melegalkan tindakan represif pemerintah untuk menghentikan bahkan membubarkan institusi media sudah sejak lama disuarakan oleh kalangan wartawan. Pembredelan terhadap Harian Sinar Harapan pada tahun1970-an hingga pada kasus Majalah Tempo pada Juni 1994 merupakan contoh kasus bagaimana kontrol yang dilakukan terhadap teks dan lembaga media yang dilakukan oleh pemerintah. Lebih lanjut baca Krishna Sen dan David T Hill, Media, Budaya dan Politik di Indonesia, Jakarta: ISAI,2000, hal.7

2

Diantara 825 SIUPP yang telah dikeluarkan masih didominasi oleh media umum sebanyak 561 media atau 64,84 persen ; media bisnis dan ekonomi serta politik sebanyak 83 buah atau 9,74 persen ; media hiburan, olahraga serta pariwisata sebanyak 49 buah atau 7,75 persen ; media keluarga, kesehatan dan anak, gaya hidup dan perempuan sebanyak 40 buah atau 4,68 persen ; media hukum, keadilan kriminalitas dan HAM sebanyak 39 media atau 4,57 persen ; media pendidikan dan bursa kerja sebanyak 33 media atau 3,87 persen ; media keagamaan sebnayak 22 buah atau 2,58 persen ; media seni sastra dan kebudayaan 14 buah atau 1,64 persen serta lain-lain 11 buah atau 1,22 persen.

3

Matthew Kieran, News Reporting and the Ideological Presumption, Journal of Communication, Vol. 47, No. 2, 1997, hlm. 80 dan 85

4

John H. McNamus, Market Driven Journalism: Let The Citizen Beware?, California: Sage Publication, 1994, kajian yang dilakukan oleh McNamus ini terutama mewakili paradigma kritis dimana kebijakan suatu media juga terpengaruh oleh faktor ekonomi.

5

Ibid., hlm. 60

6

Untuk kasus Amerika Serikat, McNamus memandang secara lingkungan kerja yang melandaskan pada kebijakan hukum, budaya, dan teknolgi, maka yang memainkan peranan penting adalah pemilik modal dan investor utama media. Ibid., hlm. 32. Hal ini kembali ditegaskan oleh Edward Herman dan Noam Chomsky yang menyatakan bahwa yang berkuasa dalam menentukan keputusan akhir di ruang media adalah para penguasa dan pemilik modal. Lihat dalam M. Hertsgaard, On Bendeed Knee, New York:Farrar, Straus, Giroux, 1988

7

Rothman Litcher & L Litcher, The Media Elite; America’s New Powerbrokers, Bethesda, MD: Adler&Adler, 1986

8

Mc Namus, Op.cit, hal.30-31

9

Dalam pengamatan dan pengalaman penulis, institusi media-media yang menyelenggarakan kursus internal bagi calon wartawan adalah KOMPAS-Gramedia Grup, Majalah Gatra, Kelompok TEMPO, Media Group, jaringan berita nasional ANTARA, Media Nusantara Citra (RCTI, TPI, GLOBALTV, Tabloid Genie, Tabloid Realita, Harian Seputar Indonesia, Radio GlobalFM, Radio Trijaya, Women Radio, Radio DangdutTPI), Kelompok Surya Citra Televisi, dan Republika. Sementara jaringan koran daerah terbesar di Indonesia, Jawa Pos Grup, yang juga mulai bermain di televisi lokal tidak memberikan kursus internal jurnalistik bagi calon wartawannya.

10

Untuk melihat bagaimana institusi media di Indonesia lebih mementingkan faktor keuntungan finansial dari pada pertimbangan kualitas isi dari berita atau program acara yang disiarkan bisa dilihat dalam Krishna Sen dan David T Hill, Op.cit, hal.10-13

11

McQuail mencatat bahwa fungsi media terbagi atas dua bagian besar, yaitu fungsi media bagi masyarakat dan fungsi media bagi individu. Bagi masyarakat, media berfungsi sebagai saluran informasi, korelasi, kesinambungan, hiburan, dan mobilisasi. Sementara bagi individu, media berperan besar sebagai tempat untuk mencari informasi, mengindentifikasikan idenitas pribadi, integrasi dan interaksi sosial, serta sebagai hiburan. Lihat Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1987, hal. 69-73

12

Dalam proses konstruksi terhadap realitas, pelaku media memiliki kriteria yang dijadikan pedoman, yaitu kriteria teknis dan kriteria yang berkaitan dengan kualitas atau bobot produk berita. Kriteria atau persyaratan teknis ini berkaitan dengan unsur-unsur peristiwa yang memiliki nilai berita (news value). Sementara unsur-unsur nilai berita dari peristiwa atau realitas itu adalah memiliki nilai penting (significance), kedekatan waktu (timeliness), peristiwa besar atau melibatkan tokoh besar (magnitude), ada kedekatan (proximity), ketenaran peristiwa dan

sumber yang terlibat (prominence) dan unsur ketertarikan yang melibatkan sisi kemanusiaan (human interest). Lihat dalam Bonaventura Satya Bharata, “Dinamika Framing Surat kabar Indonesia dan Kontroversi RUU Penyiaran 2002”, dalam Antonius Birowo, Metode Penelitian Komunikasi, Yogyakarta: Gitanyali, 2004, hal. 170-172 bandingkan dengan pendapat [ersyaratan teknis nilai berita Ronald E. Walseley dan Laurence R. Campbell. Menurut mereka, ada dua faktor yang dapat digunakan, yaitu faktor determinan dan faktor komponen. Sebagai faktor determinan, Walseley dan Campbell membaginya dalam lima kriteria, yakni ketepatan waktu, kedekatan, dikenal, konsekuensi, dan human interest. Sebagai faktor komponen, Walseley dan Campbell menyebutkan bahwa komponen berita berkaitan dengan bagian yang ada di dalam berita itu sendiri. Komponen berita biasanya dikaitkan dengan sumber berita atau keadaan yang menyertai peristiwa tersebut. Misalnya, usia, jenis kelamin, atau kebiasaan. Lihat Ronald E. Walseley dan Laurence R. Campbell, Exploring Journalism, New Jersey: Prentice-Hall, 1957, hal. 271-272 bandingkan pula dengan Siregar, Ashadi, (et.all), Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998 13

Undang-undang tentang kebebasan pers tidak hanya melahirkan banyak media, tetap juga memunculkan banyak organisasi profesi kewartawanan yang masingmasing memiliki kode etik tersendiri, seperti AJI (Aliansi Jurnalis Independen), PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), dan AJTI (Aliansi Jurnalis Televisi Indonesia). Namun, hasil kesapakatan antara organisasi profesi kewartawanan tersebut muncullah Kode Etik Wartawan Indonesia, yaitu (1) Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, (2) Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi, (3) Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampur fakta dnegan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat, (4) Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila, (5) Wartawan Indonesia tidak menerima suap, dan tidak menyalahgunakan profesi, (6) Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, off the record sesuai kesepakatan, dan (7) Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat dalam pemberitaan serta melayani hak jawab. Selanjutnya lihat dalam Atmakusumah (ed.), 10 Pelajaran untuk Wartawan, Jakarta:LSPP-Kedutaan Besar Swiss, 2000

14

Ada banyak persoalan dalam pengajaran Matakuliah Bahasa Indonesia di perguruan tinggi, yaitu bobot matakuliah yang hanya 2 atau 4 sks, diajarkan oleh dosen muda yang kurang berpengalaman dan tidak memiliki kemampuan menulis ilmiah atau menulis di media, kelasnya relatif besar dan heterogen, pengulangan materi yang pernah diajarkan di SMU, tidak ada klasifikasi berdasarkan kompetensi dan kebutuhan mahasiswa, rumusan tujuan perkuliahan yang saalah alamat dan mubazir. Lebih jauh lihat A Chaedar Alwasilah, Bahasa Indonesia di PT, Harian Pikiran Rakyat, Edisi Sabtu, 26 Agustus 2006 dan juga Redefinisi Profesi Dosen, Harian Pikiran Rakyat, Edisi Kamis, 5 Januari 2006

15

Ada kecenderungan bahwa saat ini media lebih mementingkan tampilan yang bernuansa sek, kriminal, dan konflik. Baca Rulli Nasrullah, Membaca dengan Nurani, artikel budaya di Harian Padang Ekspres, edisi Minggu, 18 Maret 2007

16

Hafied Cangara memaparkan lima karakteristik media sebagai medium dalam komunikasi massa dibandingkan komunikasi personal, interpersonal, dan antarpersonal. Pertama, media massa bersifat melembaga, pihak yang mengelola media melibatkan banyak individu mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian informasi. Kedua, bersifat satu arah. Ketiga, jangkauan yang luas, artinya media massa memiliki kemampuan untuk menghadapi jangkauan yang lebih luas dan kecepatan dari segi waktu. Juga, bergerak secara luas dan simultan di mana dalam waktu bersamaan informasi yang disebarkan dapat diterima oleh banyak individu. Keempat, pesan yang disampaikan dapat diserap oleh siapa saja tanpa membedakan faktor demografi seperti jenis kelamin, usia, suku bangsa, dan bahkan tingkat pendidikan. Kelima, dalam penyampaian pesan media massa memakai peralatan teknis dan mekanis. Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal.134-135