Korupsi 1

prospek manajemen proyek profesional dalam pemberantasan kkn di indonesia oleh: nugget f.gunawi pmp pengamat email: [email protected] toyota landcruisher tersebut menabrak sekumpulan orang termasuk motor pengojek di suatu pagi didaerah jakarta barat. dua orang meninggal dan tiga orang luka parah. pengemudi mobil dan 3 penumpangnya hanya luka ringan. dari surat kenderaan, diketahui bahwa pemilik mobil adalah seorang pejabat bank bumn tingkat madya (kepala cabang daerah gemuk di jakarta). kepala cabang bank bumn punya toyota landcruisher ?. masyarakat peduli pemberantasan kkn yang cermat mengamati gaya hidup para ofiser pemerintah dan swasta dapat melihat betapa pada sekelompok eksklusif mudah sekali memperoleh simbol simbol kemewahan secara berlebihan seperti antara lain mobil mewah, rumah kedua ketiga, depsosito diatas �-1 milyar. apakah gaji plus penghasilan lain mereka sebesar lebih dari rp.50 juta sebulan ? pada jaman orde baru bahkan hingga kini, kita dapat merasakan dan melihat betapa banyak sekali para pejabat pemerintah apakah, menteri-dirjen-direktur-pimprokepala dinas-kepala biro-staf biasa-gubernur-bupati-sekwilda hingga camat/lurah, hidup mewah diatas dari peghasilan resmi mereka. keadaan ini juga bukan monopoli pejabat pemerintah/bumn, banyak para pejabat swasta pun ikut main. mulai dari ceo, direktur, manajer pengadaan, manajer keuangan, konsultan bekerjasama menggrogoti uang perusahaan dengan berbagai cara dari yang halus hingga yang kasar. gurita kkn ada dimana mana, disemua sektor, disemua tingkatan, disemua golongan, disegala profesi, siap memangsa apa saja yang dapat dijarah. bila kita simak dengan teliti, sebagian besar peluang terjadinya kkn diatas timbul karena adanya proyek proyek. dikalanagan pemerintahan hampir semua proyek dikknkan. proyek bantuan bank dunia untuk kesehatan, proyek pengadaan buku, proyek rehabilitasi jalan, proyek bantuan bencana alam, bahkan proyek keagamaan pun dikorup. di swasta mulai dari proyek mendirikan pabrik, properti, perkebunan, kehutanan, pariwisata, perluasan pabrik, cetak mencetak, pembelian besar tidak terlewatkan dari kkn. boleh dikatakan semua pihak yang terlibat ikut gabung memudahkan terjadinya korupsi dan kolusi. persekongkolan ini begitu kompaknya sehigga secara administratip dikemas sesuai dengan peraturan dan ketentuan. tapi kalu kita mau jeli melihat 'deliverable'nya, jelas terjadi pembengkakan harga atau mutu yang dicatut. malahan dari hulu kkn terjadi antara ofiser pemilik proyek dengan pejabat bank, konsultan. semua "bad practices" ini dapat terjadi karena tidak diaplikasikannya metode dan teknik manajemen proyek yang baku yang diumumkan secara terbuka dan fair, disamping lemahnya atau lumpuhnya kontrol manajemen. ambil contoh soal owner estimate. estimasi biaya proyek atau anggaran proyek yang dijadikan dasar penentuan kelayakan usaha belum teruji atau tidak divalidasi baik secara internal maupun ekternal yang lebih indenpenden. akibatnya peluang pembengkakan harga proyek untuk maksud "penjarahan" sangat mungkin terjadi. begitu pula mengenai aspek pemilihan rekanan. pada banyak proyek, rekanan dipilih berdasarkan kemauan pengelola proyek yang berbau kkn. sehingga tender diatur sedemikian dan pasti jauh dari transparan dan fair. unsur kknnya menyebabkan ada harga yang dinaikkan untuk mengkompensasi jatah untuk oknum pengelola proyek. banyak pula kasus yang mengorbankan scope dan quality yang dikurangi. saya yakin anda pembaca punya banyak cerita tentang bad practice yang masih merajalela hingga kini. tulisan ini tidak membantah bahwa semua kkn tersebut merajalela juga karena rendahnya moral profesionalisme dan etika dikalangan para pejabat, manajer dan masyarakat. bagaimana kita masyarakat profesional manajemen proyek menghadapi ini? saya

menghimbau semua profesional manajemen proyek untuk menggalang kekuatan bersatu menyatakan perang total, perang habis habisan melawan kkn. untuk ini, khususnya para pmp harus berdiri didepan sebagai pasukan komando yang menerabas belukar dan duri kkn. ledakkan pusat pusat prasarana kkn. misalnya konspirasi di procurement, asosiasi pimpro korup, persekongkolan tender tertutup/diatur, kongkalingkong ceo dengan pejabat bank, monster estimator suka mark up, dll. nah itu pencanangan perang melawan kkn dari segi moral. namun yang lebih penting lagi bagaimana manajemen proyek profesional dengan konsep dan cara yang sistematik dapat membantu perang melawan kkn. menurut pendapat pribadi saya ada beberapa pendekatan yang boleh diambil. pertama, adalah pendekatan jangka pendek 2-4 tahun, yaitu sederhana saja dengan menerapkan manajemen proyek yang profesional. dilingkungan usaha dan industri masing masing segera pmpkan beberapa manajer kunci(pmp adalah singkatan dari project management professional-suatu pengakuan atas profesi project manager dengan sertifikat internasional). aplikasikan best practices dari beberapa metode, alat bantu dan teknik manajemen proyek baik secara praktis menggunakan chcek list maupun dengan lebih terstrukur menggunakan project mangament system. berlakukan pengukuran kinerja proyek dan kinerja manajer proyek dan berikan ganjaran bagi proyek yang berhasil dan berikan hukuman bagi proyek yang gagal. manajemen puncak harus memberikan komitmen dan dukungan penuh atas program ini. pendekatan kedua berjangka panjang, lebih ditujukan pada pembentukan pusat keunggulan manajemen proyek profesional di lingkungan usaha masing masing. kemudian meningkatkankan pusat keunggulan di industri masing masing seperti it engineering construction - manufaacturing - jasa layanan umum. pengembangan secara institusional (institutional development) ini dapat mencakup antara lain namun tak terbatas pada ; aneksasi pmp dengan peningkatan karir dan remunerasi, pemanfaatan program/project management office, pembakuan gaji profesional manajemen proyek, pengharusan sertifikasi pmp atau yang setara secara nasional bagi manajer proyek, formalisasi kelembagaan jasa manajemen proyek (misalnya untuk verifikasi owner estimate kepada bank), dan aspek kelambagaan lainnya yang relevan. tentunya secara rinci semua aspek diatas perlu dibahas oleh kita masyarakat manajemen proyek dalam suatu forum yang berkelanjutan. hasil yang disepakati harus dilaksanakan dengan konsisten dan sangant disiplin. saya yakin sekali bila kita sebagai bagian dari masyarakat yang elit dan eksklusif ini dapat memciptakan suatu "operational excellence dibidang pengelolaan proyek, secara gradual akan terbentuk suatu kelompok elit yang dapat menularkan kemajuan ini pada masyarakat disekitarnya. subkontrakor akan terimbas positip. begitu pula vendor utama, pemilik proyek, konsultan, pengguna jasa akhir. makin lama dari waktu kewaktu kelompok elit ini akan makin membesar. karena penularan best practice, kalau semua komit, akan sampai merambah kedaerah, ke anggota gapensi, dprd. camkanlah, dalam satu dekade kedepan dimelinium baru, hampir semua operasi bisnis akan mengambil bentuk proyek proyek. saya membayangkan masyarakat profesional manajemen proyek akan menjadi benchmark bagi professi lainnya dalam meraih operational excellence. mari kita mulai walaupun kecil kecilan, sedikit, dengan analisa resiko, tender terbuka dan fair, progress review meeting yang efektip, dilingkungan kita. dan tolong lihat hasilnya. pasti, insya allah anda memperoleh efisiensi operasi. wassalam. selamat berjuang perang melawan kkn ! pernah diterbitkan di buletin lokal project management inst. chapter indonesia gerakan antikorupsi, sebuah perang sunyi di belantara curiga dikirim olehkpk on 2/1/2006 11:30:00 (337 pembacaan) perang melawan korupsi selalu vis a vis dengan fitnah, kecurigaan, dan serangan balik.

ibarat dua sisi mata uang, aksi pemberantasan korupsi kadang berada pada sisi atas, namun bisa saja fitnah, tebaran curiga, dan aneka modus serangan balik yang berada di sisi atas mata uang itu. serangan balik dilancarkan bila upaya pemberantasan korupsi mulai mengusik kepentingannya, orang-orangnya, dan/atau kelompoknya. serangan balik tak cuma mengarah ke lembaga kpk, tetapi juga menyerang personal secara irasional. rumor dan fitnah kerap ditebar untuk membangun tembok kecurigaan publik. bahkan, kecurigaan bahwa upaya pemberantasan korupsi merupakan pesanan politik pemerintahan terhadap lawan-lawan politiknya, kerap dikembangkan dalam wacanawacana publik. modus serangan balik pun dibungkus rapi dengan penilaian akan adanya pelanggaran prosedur hukum dan pelemahan sistematis yang perlahan terhadap institusi pemberantas korupsi. pengalaman itu rasanya telah banyak dialami selama hampir dua tahun berdirinya komisi pemberantasan korupsi (kpk), pun waktu-waktu sebelumnya saat berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memimpikan indonesia yang bersih, dan waktu pula telah mengajarkan bahwa hanya segelintir orang saja yang bermimpi indonesia bebas korupsi. aksi-aksi penindakan yang dilakukan kpk seharusnya hanya menjadi cambuk atau pelecut untuk perbaikan sistem birokrasi di indonesia. namun faktanya, semua hanya menjadi penonton adegan demi adegan pemberantasan korupsi semua itu apakah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tetap diam terpaku, meski satu per satu fakta dipertontonkan. tidak ada satu pihak pun yang mencoba memanfaatkan momentum untuk perbaikan sistem. akibatnya, aksi-aksi pemberantasan korupsi dari tahun ke tahun masih berkutat pada masalah yang sama. semua mungkin masih ingat apa yang dilakukan sugiarto, ketua tim pemberantasan korupsi di tahun 1967. ketika itu tim pemberantasan korupsi sudah menangkap seorang pejabat polri, mengobrak-abrik dolog, pertamina, maupun departemen agama. namun 37 tahun kemudian, pemandangan tetap sama. kasus menjadi salah satu bukti bahwa minyak, gula, dan beras masih menjadi komoditi yang dikorupsi. lembaga-lembaga negara dan bumn masih jadi ladang korupsi. artinya, 37 tahun kemudian, indonesia masih tetap berjalan di tempat, karena aksi penindakan yang bisa saja radikal ternyata tak membawa perubahan. kuncinya satu, momentum penindakan tak segera diikuti dengan perbaikan sistem yang bisa mencegah praktik-praktik korup. berbagai usulan untuk perbaikan sistem masih ditanggapi dengan dingin, baik oleh eksekutif maupun legislatif, dan yudikatif pemetaan gerakan antikorupsi belum juga kunjung dirampungkan, begitu pula dengan satuan tugas yang bertugas mereformasi birokrasi tetap hanya sebuah janji yang tak ditindaklanjuti. fakta-fakta ini menjadi bukti kecil bahwa tak banyak orang sadar indonesia dalam kondisi darurat korupsi. tak banyak orang mau mengakui indonesia sedang sakit. aneka terobosan untuk mengobati indonesia kerapkali dicibir sebagai upaya mengada-ada belaka. pengalaman dua tahun ini telah memberi pelajaran banyak bagi gerakan antikorupsi, salah satu di anataranya ternyata masih sedikit orang yang ingin melihat indonesia bersih. kesunyian dan kesendirian masih menemani niat baik melawan korupsi. tak banyak teman, tak banyak kapital, dan tak banyak dukungan yang menemani gerakan melawan soliditas kekuatan para koruptor ini. serangan-serangan balik mengajarkan bahwa gerakan antikorupsi masih belum masif. kelompok-kelompok antikorupsi masih merupakan kelompok kecil yang berjalan sendirian.

kesunyian "perang" masih menemani upaya melawan gegap gempitanya lawan yang punya segudang kapital, segunung dukungan politik dan kekuatan, serta segerombolan kawan. soliditas kekuatan koruptor jauh lebih rekat dan besar dibandingkan soliditas antikorupsi yang sungguh sangat rentan diobrak-abrik. fakta-fakta di atas adalah realitas yang harus diterima sebagai konsekuensi logis sebuah pilihan. realitas bahwa pemberantasan korupsi masih setengah hati, masih sebatas setengah niat adalah realitas yang tidak bisa dipungkiri. semua bersorak saat koruptor yang ditangkap adalah lawan politiknya, orang lain yang tak dikenal dekat, namun sikap ambigu muncul saat teman, sahabat, saudara, atau anggota separtai dikatakan koruptor. ramai-ramai teriakan menghujat dilancarkan untuk menyerang aksi pemberantasan korupsi. teriakan antikorupsi ternyata masih sebatas slogan-slogan yang beterbangan di ruang-ruang kosong. lontaran sporadis para pejabat negara menjadi bukti belum adanya kesadaran yang sama akan kondisi indonesia yang sakit. teriakan bahwa korupsi telah memiskinkan rakyat memang menggema kencang di satu sisi, namun saat aksi pemberantasan korupsi mengobrak-abrik lembaga mereka, menyeret teman atau sahabat mereka, teriakan menghujat jauh lebih riuh menggema. di samping itu semua, kerumitan praktik korupsi menjadi problem tersendiri. kerumitan tersebut menjadi sebuah komplikasi yang nyata karena upaya pengungkapan praktik korupsi belum didukung oleh tiga uu yang dipersyaratkan seharusnya ada, yakni uu perlindungan saksi dan korban, uu kebebasan mmperoleh informasi publik, dan uu pembuktian terbalik. padahal dengan adanya ketiga uu itu ditambah cara berpikir progresif dengan strategi aktif menjemput bola, maka upaya-upaya mencari alat bukti untuk mengungkap praktik korupsi bisa lebih cepat dan lengkap. negara dalam darurat korupsi haruslah menjadi pemahaman bersama sehingga terobosan-terobosan agresif tidak membuat masing-masing kita terkejut-kejut dan berteriak menghujat. belum lagi, soal lain, sekelompok orang yang sebenarnya memiliki niat yang sama atas dasar integritas individual yang baik, namun karena masing-masing berada di lembaga berbeda, muncullah semacam kecemburuan kelembagaan, atau lebih celaka lagi merasa �saya paling bersih�, dan �mereka memiliki masa lalu yang suram�. tidak ada satu pun manusia yang bersih, termasuk kita. sungguh sebuah kesia-siaan yang mengganggu akal sehat. "perang" melawan korupsi memang tak cuma butuh niat baik belaka yang dikemas dalam slogan-slogan kosong di ruang-ruang hampa udara. perlu agresivitas luar biasa dan keberanian besar untuk mewujudkannya dalam aksiaksi nyata memberantas korupsi. dan catatan yang perlu selalu diingat, korupsi bukanlah budaya, korupsi bisa terjadi karena sistem yang dibangun tidak benar dan sikap permisif yang masif terhadap praktik-praktik korupsi yang terakumulasi selama bertahun-tahun. refleksi subyektif dari erry riyana hardjapamekas (yang disepahami oleh pimpinan kpk)