Koran Tempo_16april09_bl_a6_pers_aji Minta Kepala Polda Cabut Gugatan

KORAN TEMPO › Print Article

Page 1 of 1

Edisi 16 April 2009

AJI Minta Kepala Polda Cabut Gugatan Tim kuasa hukum Upi akan menggugat balik. JAKARTA -- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) meminta mantan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Inspektur Jenderal Sisno Adiwinoto mencabut gugatannya terhadap wartawan Jupriadi Asmaradhana alias Upi. "Meski Sisno berhak menuntut, ta tindakan itu tidak patut," ujar Ketua AJI Nezar Patria saat dihubungi kemarin. AJI juga berniat segera melaporkan tindakan Sisno kepada Komisi Kepolisian Nasional dan Kepala Polri serta Presiden. Sisno menggugat Upi secara perdata, sementara perkara pidananya masih disidangkan. Sisno menuntut Upi membayar ganti rugi mate sebesar Rp 25 juta dan imateriil senilai Rp 10 miliar. Upi sendiri saat ini sedang menghadapi persidangan kasus pidana dirinya. Dia ditetapkan sebagai tersangka pada 10 November tahun lalu oleh Polda Sulawesi Selatan dan Barat dengan tuduhan melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Sisno, yang ketika itu menjabat kepala polda setempat. Nezar menduga gugatan perdata tersebut adalah upaya untuk menambah tekanan bagi Upi, baik secara mental maupun psikologis. Apalagi Sisno menggugat dengan menggunakan posisinya sebagai pejabat publik. Gugatan itu diajukan Sisno melalui Kepala Bidang Pembina Hukum dan Kelompok Advokat di Polda Sulawesi Selatan. "Pengajuan gugatan melalui Polda bisa dikategorikan sebagai abus of power," kata Nezar. Dia berharap masalah ini dapat diselesaikan melalui dialog. Juru bicara Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira, mengatakan gugatan Sisno terhadap Upi merupakan hak Sisno secara pribadi. Markas Besar Polri, kata dia, tidak berwenang menghentikan gugatan Sisno. "Kami tidak dapat mengintervensi karena perkara itu di luar instansi," ujarnya. Sementara itu, Abdul Muttalib, koordinator kuasa hukum Upi, menilai gugatan tersebut prematur. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar ini yakin gugatan Sisno bakal ditolak pengadilan karena belum ada putusan perkara pidana dalam kasus yang sama. "Kami mempertimbangkan untuk menggugat balik," ujarnya. Selain itu, kata Abdul, pihaknya mempersoalkan Bidang Pembina Hukum Polda Sulawesi Selatan yang membela Sisno sebagai pribadi, bukan institusi. Sehingga Abdul menilai hal ini ganjal. Adapun Kepala Pengadilan Negeri Makassar Asli Ginting mengatakan pihaknya tidak mungkin menolak warga negara jika ada yang mengajukan gugatan. "Apakah gugatan ini diproses setelah adanya putusan kasus pidana, hakim akan mempertimbangkannya," ujarny saat dihubungi kemarin. Asli juga mengatakan, dalam sidang perdana gugatan perdata tersebut yang digelar pada 23 April mendatang, pengadilan akan mengusahakan perdamaian kedua kubu. "Jika tidak berhasil, barulah dilanjutkan dengan membacakan gugatan," dia menjelaskan. FAMEGA SYAVIRA | CORNILA DESYANA | IRMAWATI

http://www.korantempo.com/korantempo/cetak/2009/04/16/Nasional/krn.20090416.162635.id.h ... 4/21/2009