Koran Tempo_19feb09_bl_b2_aji Minta Pasal Pembredelan Dicabut

KORAN TEMPO › Print Article

Page 1 of 1

Edisi 19 Februari 2009

AJI Minta Pasal Pembredelan Dicabut SEMARANG - Anggota Badan Pertimbangan Organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Adi Nugroho, meminta pasal pembredelan pers yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu segera dihapus. "Pembredelan tidak bis dilakukan dengan seenaknya," katanya dalam diskusi bertajuk "Pers Breidel pada Pemilu 2009", yang diselenggarakan oleh AJI Kota Semarang, kemarin. Pasal pembredelan itu ada pada Pasal 98 ayat 2, item F, yang menyebut bahwa ada sanksi pencabutan izin penyelenggara penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak. Media cetak bisa dibredel jika melanggar Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Pemilu Pasal itu menyebut bahwa media massa memberi alokasi waktu dan memperlakukan secara berimbang kepada peserta pemilu untuk menyampaikan materi kampanye. Tapi, menurut Adi, kata "alokasi waktu" dan "berimbang" patut digarisbawahi karena berpotensi menimbulkan masalah. "Karena tidak semua partai memiliki dana yang cukup untuk beriklan di media," tuturnya. Selain itu, Adi menyatakan pembreidelan pers bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyebutkan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembreidelan, atau pelarangan penyiaran. Dia khawatir adanya klausul sanksi itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk "membunuh" perusahaan pers atau pers komunitas. Menurut Fajar Saka, anggota Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah, secara regulasi, pembredelan terhadap pers bisa dilakukan jika terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilu. "Tapi, secara implementasi akan sulit dilakukan," ujarnya. Sebab, kata dia, sejak 1999 sudah tidak ada lagi model izin berupa surat izin usaha penerbitan pers (SIUP). "Lalu yang mau dicabut apanya?" ujarnya. Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Tengah, Ahmad Rofiq, menyatakan tindakan pembredelan pers sudah tidak populer lagi. "Demokrasi sudah berkembang sedemikian rupa," katanya. Untuk itu, kata dia, KPI tidak akan sembarangan membredel pers. "Ada tahapan yang panjang," tutur Rektor Universitas Wahid Hasyim itu. ROFIUDDIN

http://www.korantempo.com/korantempo/cetak/2009/02/19/Berita_Utama-Jateng/krn.20090219.1572 ... 2/23/2009