Koran Tempo_10juni09_a8_pers_wartawan Minta Sisno Pakai Uu Pers

KORAN TEMPO › Print Article

Page 1 of 1

Edisi 10 Juni 2009

Wartawan Minta Sisno Pakai UU Pers Surat dikonsep bersama-sama. MAKASSAR -- Sidang kasus tindak pidana penghinaan oleh wartawan Makassar, Jupriadi Asmaradhana alias Upi bin Baso Suma, terhadap bekas Kepala Kepolisian Sulawesi Selatan dan Barat Inspektur Jenderal Sisno Adiwinoto kemarin menghadirkan tiga saksi da unsur wartawan. Para saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum Upi dari Lembaga Bantuan Hukum Makassar itu adalah Mardiana Rusli, kontributor ANTV di Makassar; Humaerah, kontributor KB 68H di Makassar; dan Rahmat Zena, kontributor Viva News. Ketiganya juga anggota Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi Pers, yang dipimpin Upi. Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang diketuai Parlas Nababan dengan anggota Kemal Tampubolon dan Mustari itu mempertanyakan posisi dan peran Upi dalam Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi Pers. Hakim juga mempertanyakan surat pengaduan Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi Pers kepada Dewan Pers dan Kepala Kepolisian RI. Pertanyaan serupa diajukan jaksa penuntut umum Imran Yusuf. Menurut Mardiana dan Humaerah surat pengaduan tersebut dikirim dengan tujuan semata memberikan pemahaman kepada Sisno aga dalam menangani pers menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. "Untuk memberi pemahaman kepada Sisno," kata Mardiana. Sedangkan surat tersebut, kata Humaerah, dikonsep secara bersama-sam oleh anggota Koalisi. "Surat pengaduan itu kita konsep sama-sama," ujar Humaerah. Surat pengaduan yang ditujukan kepada Dewan Pers bernomor 003/KJTKPM/MKS/VI/2008 tertanggal 11 Juni 2008, sedangkan kepada Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto bernomor 004/KJTKP/MKS/VI/2008 tertanggal 15 Juni 2008. Sementara itu, saksi Zena ditanyai soal organisasi jurnalis yang mendukung koalisi, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Perhimpunan Jurnalis Indonesia, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Menurut Zena, sejak awal AJI mengkampanyekan penolakan terhadap kriminalisasi pers. "Ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa, makanya kami dukung," kata Zena, yang juga Sekretaris AJI Kota Makassar. Kasus ini mencuat ketika Sisno sebagai Kepala Polda Sulawesi Selatan dan Barat mengeluarkan beberapa pernyataan yang dinilai merugikan wartawan pada 2008. Pernyataan Sisno yang dimuat sejumlah media massa di Makassar itu ditolak Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi Pers. Mereka juga berunjuk rasa serta melaporkan Sisno ke Dewan Pers dan Kepala Kepolisian RI. Sisno tak terima, sehingga melaporkan U ke polisi dengan tuduhan menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik. Sisno menggugat perdata, sehingga Upi harus mengganti kerugian imateriil sebesar Rp 10 miliar dan materiil Rp 25 juta. Namun, pada 2 Mei lalu, pihak Sisno mencabut gugatan perdata tersebut. Majelis hakim mengabulkan. Irmawati | Ali Anwar

http://www.korantempo.com/korantempo/cetak/2009/06/10/Nusa/krn.20090610.167703.id.htm ... 6/23/2009