Koperasi Syariah Diatur Dalam Uu Koperasi

Koperasi Syariah Diatur Dalam UU Koperasi Oleh : Dedi Irawan (18/02/2008) Kategori : Sekretariat | Rating : JAKARTA, Dekopin – Amandemen UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 akan mengatur mengenai keberadaan dan aturan koperasi syariah. Karena itu, RUU Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tidak akan masuk dalam pembahasan yang kini diajukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk dibahas di DPR. Tahun ini, amandemen RUU hasil inisiatif pemerintah telah masuk dalam agenda Badan Legislatif Nasional (Balegnas) untuk masuk dalam program legislatif nasional (Prolegnas). Deputi Menteri Bidang Pengembangan Kelembagaan Kantor Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KKUM), Marsudi Rahardjo mengatakan, perkembangan bisnis koperasi syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir ini. Bahkan, pengembangan bisnis koperasi berbasis non bunga, diyakini, akan menjadi tren pada tahun mendatang. “Hingga saat ini, koperasi syariah belum diatur dalam UU. Saya mengira koperasi syariah, adalah sesuatu yang baru dalam lima tahun terakhir yang terus naik trennya. Masyarakat yang tidak pas dengan sistem konvensional kemudian mengakses koperasi jasa simpan pinjam syariah atau koperasi biasa tapi yang berbasis syariah,” Ungkap Marsudi kepada Republika usai menghadiri rapat tahunan Induk Koperasi Syirkah Muawanah (Inkopsim) PBNU, di Jakarta(15/2/08). Untuk mengatasinya, tahun lalu KKUM sudah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen). Hanya saja, peraturan tersebut menjadi peraturan sementara yang mengatur tata cara pendirian dan operasi bisnis koperasi syariah karena tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana UU. Marsudi berharap, koperasi syariah yang masuk dalam amandemen RUU Koperasi yang kini dibahas DPR, ditargetkan selesai pada pertengahan tahun ini. Sedangkan, koperasi syariah tidak akan masuk dalam RUU LKM yang diusung oleh DPD. Karena koperasi syariah memang telah direncanakan masuk dalam amandemen RUU Koperasi. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengawasannya.

Dewan Koperasi Syaiah Adi Sasono

Adi Ketua Umum

Sasono

Koperasi Syariah Akan Diatur UU Koperasi Senin, 18 Februari 2008 Pengembangan Koperasi syariah akan menjadi tren dalam tahun-tahun mendatang. JAKARTA -- Keberadaan dan aturan mengenai Koperasi syariah akan diatur dalam amandemen Undang-Undang (UU) Koperasi No 25 Tahun 1992. Karena itu, Koperasi syariah tidak akan masuk dalam pembahasan RUU Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk dibahas DPR RI. Saat ini, amandemen RUU hasil inisiatif pemerintah tersebut telah masuk dalam agenda badan legislatif nasional (Balegnas)

untuk masuk dalam program legislatif nasional (Prolegnas) tahun ini. Menurut Deputi Menteri Bidang Pengembangan Kelembagaan Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KKUM), Marsudi Rahardjo, bisnis Koperasi syariah di Indonesia terus berkembang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Bahkan, pengembangan bisnis Koperasi berbasis non bunga itu diyakini akan menjadi tren dalam beberapa tahun mendatang. Namun, kata Marsudi, hingga saat ini Koperasi syariah belum diatur dalam UU. ''Saya kira ini (Koperasi syariah, Red) sesuatu yang baru dalam lima tahun terakhir. Saya melihat trennya terus menaik. Masyarakat yang tidak pas dengan sistem konvensional kemudian mengakses Koperasi jasa simpan pinjam syariah atau koperasi biasa tapi yang berbasis syariah,'' kata dia kepada Republika usai menghadiri rapat tahunan Induk Koperasi Syirkah Muawanah (Inkopsim) PBNU, Jumat, (15/2) sore. Untuk mengatasinya, sambung Marsudi, KKUM memutuskan menerbitkan peraturan menteri (Permen) tahun lalu. Peraturan tersebut menjadi peraturan sementara yang mengatur tata cara pendirian dan operasi bisnis Koperasi syariah. ''Kita sudah atur secara lengkap dalam Permen tersebut untuk menjadi pegangan bagi pengelolan koperasi syariah,'' ujar dia. Hanya saja, kata Marsudi, permen tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana UU. Karena itu, untuk mendukung perkembangan bisnis Koperasi syariah di Indonesia, KKUM menginginkan agar Koperasi syariah masuk dalam amandemen RUU Koperasi. Saat ini, lanjut dia, DPR masih membahas RUU UMKM dan diharapkan selesai pertengahan tahun ini. Selanjut, sambung Marsudi, barulah dibahas amandemen UU Koperasi. Ia berharap, amandemen tersebut bisa selesai dan diundangkan akhir 2008. Dijelaskan Marsudi, Koperasi syariah tidak akan masuk dalam RUU LKM yang diusung oleh DPD karena Koperasi syariah memang telah direncanakan masuk dalam amandemen RUU Koperasi. Tujuannya, kata dia, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengawasannya. Mengenai baitulmalwatamwil (BMT), Marsudi menuturkan bahwa pihaknya tidak menangani lembaga mikro syariah itu. ''Tapi, sepanjang BMT itu berbadan hukum Koperasi, itu kewenangan kami untuk membina termasuk dalam UU,'' kata dia. Menyinggung mengenai penghimpunan dana masyarakat, Marsudi berharap agar Koperasi syariah melaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Pasalnya, hingga kini terdapat sejumlah Koperasi konvensional yang melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa menjadikan mereka sebagai anggota terlebih dahulu. Hal itu, kata dia menegaskan, bertentangan dengan UU Perbankan dan dapat dituntut secara hukum. ''Kalau Koperasi syariah saya belum pernah dengar. Karena itu, saya berharap hal ini tidak terjadi pada koperasi syariah,'' cetus Marsudi. Ketua Umum Yayasan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk), Muhammad Amin Aziz, mengaku tidak mempermasalahkan tidak masuknya Koperasi syariah atau BMT berbadan hukum Koperasi dalam RUU LKM. Alasannya, sejak wal Pinbuk mengharapkan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) tersebut masuk dalam amandemen RUU Koperasi. Mengenai penghimpunan dana masyarakat, Amin mengungkapkan, Koperasi syariah umumnya mengajak masyarakat menjadi anggota sebelum melakukan penjaringan dana

maupun dalam penyaluran pembiayaan. Saat ini, menurut Amin, jumlah BMT di Indonesia tercatat sekitar 3.200 buah. Aset mereka saat ini diestimasi mencapai Rp 3,2 triliun. Hingga akhir tahun ini ditargetkan aset mereka bisa tumbuh menjadi Rp 2,8 triliun. Target ini ditetapkan berdasarkan peluang semakin berkembangnya pembiayaan pertanian melalui BMT. Selain itu, sambung Amin, pembiayaan perumahan syariah oleh BMT tahun ini juga akan meningkat tajam. Pasalnya, BMT dilibatkan sebagai mitra Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dalam menyalurkan pembiayaan perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). aru (Sumber :

www.republika.

Koperasi Syariah akan Diatur UU Koperasi 2008-02-20 10:39:37 " Pengembangan koperasi syariah akan menjadi tren dalam tahun-tahun mendatang. "

JAKARTA -- Keberadaan dan aturan mengenai koperasi syariah akan diatur dalam amandemen Undang-Undang (UU) Koperasi No 25 Tahun 1992. Karena itu, koperasi syariah tidak akan masuk dalam pembahasan RUU Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk dibahas DPR RI. Saat ini, amandemen RUU hasil inisiatif pemerintah tersebut telah masuk dalam agenda badan legislatif nasional (Balegnas) untuk masuk dalam program legislatif nasional (Prolegnas) tahun ini. Menurut Deputi Menteri Bidang Pengembangan Kelembagaan Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KKUM), Marsudi Rahardjo, bisnis koperasi syariah di Indonesia terus berkembang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Bahkan, pengembangan bisnis koperasi berbasis non bunga itu diyakini akan menjadi tren dalam beberapa tahun mendatang. Namun, kata Marsudi, hingga saat ini koperasi syariah belum diatur dalam UU. ''Saya kira ini (koperasi syariah, Red) sesuatu yang baru dalam lima tahun terakhir. Saya melihat trennya terus menaik. Masyarakat yang tidak pas dengan sistem konvensional kemudian mengakses koperasi jasa simpan pinjam syariah atau koperasi biasa tapi yang berbasis syariah,'' kata dia kepada Republika usai menghadiri rapat tahunan Induk Koperasi Syirkah

Muawanah (Inkopsim) PBNU, Jumat, (15/2) sore. Untuk mengatasinya, sambung Marsudi, KKUM memutuskan menerbitkan peraturan menteri (Permen) tahun lalu. Peraturan tersebut menjadi peraturan sementara yang mengatur tata cara pendirian dan operasi bisnis koperasi syariah. ''Kita sudah atur secara lengkap dalam Permen tersebut untuk menjadi pegangan bagi pengelolan koperasi syariah,'' ujar dia. Hanya saja, kata Marsudi, permen tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana UU. Karena itu, untuk mendukung perkembangan bisnis koperasi syariah di Indonesia, KKUM menginginkan agar koperasi syariah masuk dalam amandemen RUU Koperasi. Saat ini, lanjut dia, DPR masih membahas RUU UMKM dan diharapkan selesai pertengahan tahun ini. Selanjut, sambung Marsudi, barulah dibahas amandemen UU Koperasi.Ia berharap, amandemen tersebut bisa selesai dan diundangkan akhir 2008. Dijelaskan Marsudi, koperasi syariah tidak akan masuk dalam RUU LKM yang diusung oleh DPD karena koperasi syariah memang telah direncanakan masuk dalam amandemen RUU Koperasi. Tujuannya, kata dia, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengawasannya. Mengenai baitulmalwatamwil (BMT), Marsudi menuturkan bahwa pihaknya tidak menangani lembaga mikro syariah itu. ''Tapi, sepanjang BMT itu berbadan hukum koperasi, itu kewenangan kami untuk membina termasuk dalam UU,'' kata dia. Menyinggung mengenai penghimpunan dana masyarakat, Marsudi berharap agar koperasi syariah melaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Pasalnya, hingga kini terdapat sejumlah koperasi konvensional yang melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa menjadikan mereka sebagai anggota terlebih dahulu. Hal itu, kata dia menegaskan, bertentangan dengan UU Perbankan dan dapat dituntut secara hukum. ''Kalau koperasi syariah saya belum pernah dengar. Karena itu, saya berharap hal ini tidak terjadi pada koperasi syariah,'' cetus Marsudi. Ketua Umum Yayasan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk), Muhammad Amin Aziz, mengaku tidak mempermasalahkan tidak masuknya koperasi syariah atau BMT berbadan hukum koperasi dalam RUU LKM. Alasannya, sejak wal Pinbuk mengharapkan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS)

tersebut masuk dalam amandemen RUU Koperasi. Mengenai penghimpunan dana masyarakat, Amin mengungkapkan, koperasi syariah umumnya mengajak masyarakat menjadi anggota sebelum melakukan penjaringan dana maupun dalam penyaluran pembiayaan. Saat ini, menurut Amin, jumlah BMT di Indonesia tercatat sekitar 3.200 buah. Aset mereka saat ini diestimasi mencapai Rp 3,2 triliun. Hingga akhir tahun ini ditargetkan aset mereka bisa tumbuh menjadi Rp 2,8 triliun. Target ini ditetapkan berdasarkan peluang semakin berkembangnya pembiayaan pertanian melalui BMT. Selain itu, sambung Amin, pembiayaan perumahan syariah oleh BMT tahun ini juga akan meningkat tajam. Pasalnya, BMT dilibatkan sebagai mitra Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dalam menyalurkan pembiayaan perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). aru Sumber : Republika.co.id

KPN AL IKHLAS: REKOMENDASI MENUJU KOPERASI SYARIAH Friday, 30 September 2005

Saat ini sudah ada Undang-Undang Koperasi yang baru membahas tentang koperasi syariah, hanya saja, di Kabupaten Tanah Datar ini belum ada Koperasi Syariah. Mudah-mudahan Koperasi STAIN ini bisa mengawali adanya koperasi syariah di Tanah Datar ini dan bisa lebih berkembang. Karena berbagai sebab dan alasan, terpaksa terundur setengah tahun akhir masa tugas pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al-Ikhlas pereode 2000/2004 STAIN Batusangkar. Baru pada Kamis 16 Juni 2005 berhasil diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPN Al-Ikhlas STAIN Batusangkar yang diadakan di Conference Room perguruan tinggi tersebut. Dalam RAT tersebut ada berbagai agenda yang dibahas. Selain pertanggungjawaban pengurus dan pengesahan neraca keuangan dan SHU (Sisa Hasil Usaha) Koperasi untuk dua tahun, 2003 dan 2004, juga diagendakan pergantian pengurus dan pemilihan pengurus baru. Hadir dalam RAT tersebut seluruh pengurus Koperasi, Badan Pengawas, dan para anggota. Ketua STAIN Batusangkar, Drs. H. Syukri Iska, M.Ag. dengan didampingi oleh Kasubdin Koperasi Tanah Datar, Abrar Mukhlis, SE. dan para pengurus secara resmi membuka pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan ini.

Tampak semua anggota mengikuti acara ini dengan penuh harap dan antusias. Dalam sambutannya, Ketua STAIN mengatakan bahwa hendaknya koperasi STAIN hendaknya bisa menjadi pelopor adanya koperasi syariah di Tanah Datar khususnya yang tidak hanya bergerak dalam bidang simpan pinjam tapi juga bergerak dalam bidang sektor riil. Bahkan, kini ada lampu hijau dari berbagai perbankan syariah semisal Bank Syariah Mandiri, BNI syariah untuk mengucurkan dana-dananya pada koperasi-koperasi yang berdasarkan syariah. Dalam kesempatan sambutan berikutnya, Kasubdin Koperasi Kabupaten Tanah Datar, Abrar Mukhlis, SE., mengatakan bahwa sampai saat ini koperasi STAIN ini merupakan koperasi yang paling kecil jumlah simpanan anggotanya dibanding KPN-KPN lain di Tanah Datar ini, sehingga berpengaruh besar terhadap jumlah penerimaan SHU setiap tahunnya. Untuk itu, melalui RAT ini anggota bisa mengusulkan gagasan-gagasan yang mendukung kemungkinan berkembangnya koperasi ini lebih lanjut, dan pengurus pun dituntut untuk bisa berkreasi dan berinovasi dalam memajukan koperasi ini sejauh sesuai amanat RAT. Wacana koperasi syariah bisa saja digulirkan. Hanya saja, system yang dikembangkan oleh koperasi pada umumnya, sesuai perbincangan dengan beberapa tokoh agama, pada dasarnya sudah sesuai dengan syariah sejauh koperasi tersebut tidak berhubungan dengan bank konvensional. Saat ini sudah ada UndangUndang Koperasi yang baru membahas tentang koperasi syariah, hanya saja, di Kabupaten Tanah Datar ini belum ada Koperasi Syariah. Mudah-mudahan Koperasi STAIN ini bisa mengawali adanya koperasi syariah di Tanah Datar ini dan bisa lebih berkembang. Dalam pembahasan rancangan kerja untuk tahun 2005 mendatang, peserta nampak begitu antusias dan bersemangat untuk memberikan rekomendasi bagi pengurus baru untuk mengubah system KPN Al-Ikhlas STAIN Batusangkar ini menjadi Koperasi Syariah. Di samping itu, peserta RAT juga mengusulkan untuk menambah jumlah simpanan anggota agar tidak tertinggal dari KPN-KPN lain di Tanah Datar.

Ketua KPN STAIN Batusangkar: Iza Hanifuddin, M.Ag.

Agenda RAT berikutnya adalah pemilihan pengurus baru. Nama-nama calon pengurus dimunculkan oleh para anggota koperasi secara acak, yang akhirnya disepakati munculnya 4 orang calon ketua, 4 orang calon sekretaris, dan 4 orang calon bendahara yang kemudian diadakan pemungutan suara oleh seluruh anggota koperasi. Hasilnya, terpilihlah Iza Hanifuddin, M.Ag. sebagai ketua KPN Al-Ikhlas STAIN Batusangkar, Ulya Atsani, SH., M.Hum. sebagai sekretaris, dan Elfina Yenti, SE., Akt. sebagai bendahara. Tahap berikutnya adalah pemungutan suara untuk Badan Pengawas KPN Al-Ikhlas STAIN Batusangkar. Dari 6 orang calon, terpilihlah Drs. Arpinus, M.Ag. Sebagai Ketua Badan Pengawas, Drs. Syamsuwir, M.Ag. dan Drs. Afwadi sebagai anggota Badan Pengawas. Setelah selesai semua rangkaian acara, RAT ditutup dan diakhiri dengan pengambilan sumpah dan pelantikan pengurus baru Koperasi Pegawai Negeri Al-Ikhlas STAIN Batusangkar pereode 2005-2009 oleh Ketua STAIN Batusangkar, Drs. H. Syukri Iska, M.Ag. Good Luck !.