Koperasi

BAB 15 K O P E R A S I

BAB 15 K 0 P E R A S I

I. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1988 dalam Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang menetapkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional segenap kemampuan modal dan potensi dalam negeri harus dimanfaatkan dengan disertai kebijaksanaan

serta

langkah-langkah

guna

membantu,

membimbing

pertumbuhan dan meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan

sehingga

peningkatan

dapat

kegiatan

berdiri

sendiri

koperasi, agar

antara

mampu

lain

memainkan

dengan peranan

yang sesungguhnya dalam tata ekonomi Indonesia, sesuai dengan prinsip percaya kepada kemampuan sendiri. Untuk

itu,

koperasi

sebagai

salah

satu

bentuk

badan

usaha yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, harus

diberikan

pembinaannya,

kesempatan

sehingga

seluas-luasnya

benar-benar

mampu

dan

ditingkatkan

menunaikan

peranan

yang sesungguhnya dalam pembangunan. Kebijaksanaan ini harus diambil

dalam

rangka

memecahkan

ketidakselarasan

di

dalam

masyarakat, karena adanya selapisan kecil masyarakat dengan

327

kedudukan

ekonomi

yang

terbesar

kehidupan

sangat

ekonomi

kuat

dan

nasional,

menguasai

sedang

di

sebagian

lain

pihak

bagian terbesar masyarakat berada dalam keadaan ekonomi yang lemah

dan

belum

pernah

dapat

menjalankan

peranannya

yang

besar dalam kegiatan perekonomian nasional. Selanjutnya GBHN 1988 juga menetapkan arah dan kebijaksanaan pembangunan koperasi sebagai berikut. 1.

Dunia

usaha

nasional,

yang

terdiri

dari

usaha

negara,

koperasi dan usaha swasta perlu terus dikembangkan menjadi

usaha

yang

sehat

dan

tangguh

dan

diarahkan

agar

mampu meningkatkan kegairahan dan kegiatan ekonomi serta pemerataan

pembangunan

dan

hasil-hasilnya,

memperluas

lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan kesatuan

rakyat,

bangsa

serta

dan ini

memperkokoh

memantapkan

Dalam

hubungan

perlu

serta

ditumbuhkembangkan

ketahanan

diperluas

swadaya

persatuan

dan

nasional.

kesempatan

berusaha

kemampuan

berusaha

dan

khususnya bagi koperasi, usaha kecil serta usaha informal dan tradisional, baik usaha masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan. Selanjutnya perlu diciptakan iklim usaha yang sehat serta tata hubungan yang mendorong tumbuhnya

kondisi

saling

menunjang

antara

usaha

negara,

usaha koperasi dan usaha swasta, serta keterkaitan yang saling

menguntungkan

dan

adil

antara

golongan

ekonomi

kuat dan golongan ekonomi lemah.

2.

Kebijaksanaan perkreditan untuk koperasi serta pengusaha golongan ekonomi lemah termasuk yang berusaha di sektor informal dan tradisional perlu dilanjutkan dan disempurnakan

dengan

meningkatkan

kemudahan

untuk

memperoleh

kredit secara memadai serta diarahkan untuk menumbuhkan

328

kemampuan, lebih

daya saing

dan produktivitasnya

menggerakkan pertumbuhan

ekonomi

dalam

dari

rangka

bawah

serta

mendorong pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. 3.

Dalam

rangka

harus

makin

serta

dibina

demokrasi

dikembangkan dan

meningkatkan nasional,

mewujudkan

dan

ditingkatkan

dikelola secara

peranan

koperasi

koperasi

perlu

ekonomi,

efisien.

dalam

lebih

koperasi

kemampuannya Dalam

kehidupan

rangka ekonomi

dimasyarakatkan

agar

dapat tumbuh dan berkembang sebagai gerakan dari masyarakat

sendiri.

pemasaran

dan

Koperasi

di

bidang

produksi,

jasa, perlu terus didorong,

konsumsi,

serta

dikem-

bangkan dan ditingkatkan kemampuannya agar makin mandiri dan

mampu

menjadi

masyarakat.

pelaku utama

Pembinaan

yang

diintensifkan

agar koperasi

secara

serta

oleh

sehat para

dalam

tepat

kehidupan

atas

anggotanya.

koperasi

dapat tumbuh

hasil-hasil usahanya Koperasi

Unit

ekonomi perlu

dan

berkembang

makin

dinikmati

Desa

(KUD)

perlu

terus dibina dan dikembangkan agar tumbuh sehat dan kuat sehingga makin

koperasi

besar

akan

dalam

makin

kehidupan

berakar sosial

dan

peranannya

ekonomi

masyarakat

terutama di pedesaan. Sejalan

dengan

arah

dan

kebijaksanaan

itu,

dalam

GBHN

1988 juga diperinci arah dan kebijaksanaan pembangunan koperasi sebagai salah satu unsur penggerak bidang ekonomi, yang berbunyi sebagai berikut. 1. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu terus didorong

pengembangannya dalam rangka mewujudkan

demokrasi

ekonomi. Koperasi harus dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi

rakyat

yang

mandiri yang

pertumbuhannya

berakar

di dalam masyarakat. Untuk itu perlu lebih ditingkatkan

329

kesadaran, untuk

kegairahan

berkoperasi,

dan

kemampuan

antara

lain,

masyarakat

melalui

luas

pendidikan,

penyuluhan dan pembinaan pengelolaan koperasi. Selanjutnya

perlu

semua

ditingkatkan

tingkat,

serta

partisipasi

aktif

anggota

keterkaitan

kelembagaan

pada

antara

primer, pusat dan induk. 2.

Gerakan memasyarakatkan koperasi perlu ditingkatkan dan dalam pelaksanaannya didukung oleh pendidikan perkoperasian

baik

serta

di

sekolah-sekolah

pembinaan

peningkatan

koperasi

kemampuan

maupun

secara

koperasi

di

luar

sekolah

profesional.

mencakup

semua

Usaha tingkat

dan jenis usaha masyarakat dengan penekanan pada koperasi primer, dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat

berpendapatan

lemah.

Sejalan

rendah

dengan

dan

itu

usaha

golongan

dilanjutkan

pula

ekonomi berbagai

kemudahan bagi pengembangan koperasi termasuk kesempatan memperoleh kredit serta bantuan tenaga manajemen, penyelenggaraan latihan keterampilan dan pendidikan keahlian.

3.

Kemampuan koperasi untuk berperan lebih besar di berbagai sektor seperti pertanian, perindustrian, pertambangan, energi, perdagangan, angkutan, pariwisata, transmigrasi, Untuk

perumahan itu

perlu,

dan

pemukiman,

didorong

dan

perlu

ditingkatkan.

dikembangkan

kerja

sama

antara koperasi dengan usaha negara dan swasta. Selanjutnya dalam rangka perwujudan tatanan kehidupan ekonomi yang adil, koperasi perlu diberi kesempatan lebih luas untuk

turut

serta

memiliki

usaha-usaha

swasta

maupun

negara.

4.

Pembinaan K U D

dan koperasi primer lainnya perlu dilan-

jutkan sehingga makin meningkat mutu dan kemampuannya. 330

Khusus

KUD

perlu

makin

ditingkatkan

peranannya

dalam

kehidupan sosial ekonomi masyarakat terutama di pedesaan. Sejalan dengan itu perlu dilanjutkan pula peningkatan

kemampuan

koperasi

dan

peranan

karyawan

koperasi

perusahaan,

fungsional,

pegawai

negeri,

seperti wanita,

pemuda, pelajar dan mahasiswa agar tumbuh makin kuat dan mandiri. Demikianlah, dalam usaha untuk lebih meningkatkan peranan

dan

kemampuan

koperasi

sebagai

gerakan

ekonomi

rakyat,

yang disusun sebagai usaha bersama, atas azas kekeluargaan, maka dalam Repelita V kebijaksanaan pembinaan koperasi akan lebih

dititikberatkan pada usaha peningkatan

aspek kualitas

sehingga koperasi akan menjadi semakin mandiri dan berakar di dalam

masyarakat.

pembinaan

Sehubungan

kelembagaan

dan

dengan

itu,

pengembangan

kegiatan-kegiatan

usaha

koperasi

akan

diarahkan untuk dapat lebih meningkatkan mutu dan kemampuannya,

partisipasi

aktif

anggota

dan

keterkaitan

kelembagaan

pada semua tingkat yaitu primer, pusat, dan induk koperasi, serta pendidikan dan pelatihan perkoperasian. Dalam pembinaan dan pada

pengembangan Koperasi

ini,

Unit

prioritas utama

Desa

(KUD),

di

akan

samping

tetap

diberikan

koperasi

primer

lainnya dan koperasi fungsional, sehingga koperasi akan makin mengakar dan membudaya, dan peranannya semakin berarti dalam rangka mewujudkan tata kehidupan ekonomi yang adil dan makmur. II. KEADAAN DAN MASALAH Keadaan dan pengembangan koperasi selama Repelita IV merupakan

titik

tolak

bagi

kesinambungan

pembangunan

koperasi

dalam Repelita V yang akan datang. Oleh karena itu pengertian

331

dan penilaian mengenai keadaan dan masalah pembangunan koperasi dalam periode Repelita IV perlu diperoleh baik berkenaan dengan kebijaksanaan dan langkah yang ditempuh maupun berkenaan

dengan

program

dan

kegiatan

yang

sedang

berlangsung,

demi tercapainya pengembangan koperasi yang dicita-citakan. Pembinaan

dan

pengembangan

koperasi

merupakan

langkah

strategis dalam upaya untuk memupuk pertumbuhan dan sekaligus meningkatkan ekonomi

peranan

lemah

dan

dalam

tanggung

kegiatan

jawab

masyarakat

pembangunan.

Karena

golongan sebagian

besar golongan ekonomi lemah berada di daerah pedesaan, maka dalam pelaksanaannya perhatian khusus terus diberikan kepada pembangunan

KUD,

tanpa

mengabaikan

pembangunan

koperasi

primer dan koperasi jenis lainnya. Di samping dapat meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan melalui peran

sertanya

juga

diharapkan

dalam

kehidupan

dapat

berkoperasi,

mendorong

pembangunan

perkembangan

KUD

kewirausahaan

dan pemerataan kesempatan berusaha yang pada gilirannya akan mendorong perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas masyarakat di daerah pedesaan. Dengan demikian, pembangunan KUD dalam Repelita IV merupakan langkah nyata dan strategis untuk mendorong usaha peningkatan pendapatan nyata sebagian besar warga masyarakat di daerah pedesaan, dan sekaligus

meningkatkan

pemerataan

pembagian

hasil-hasil

pem--

bangunan. 1. Keadaan Koperasi Dewasa Ini Pembangunan

koperasi

yang

dilaksanakan

selama

Repe-

lita IV, secara kuantitatif (usaha koperasi) telah menunjukkan hasil yang cukup memadai. Namun demikian, agar hasil yang telah dicapai tersebut dapat berkesinambungan maka diperlukan

332

perkembangan secara

pembangunan

kualitatif

koperasi

(kelembagaan

secara

kualitatif.

koperasi)

koperasi

Apabila

yang

ber-

sangkutan cukup berkembang maka peranannya dalam perekonomian nasional pada umumnya, dan dalam pembangunan pada khususnya, akan

makin

meningkat.

Keadaan

koperasi

selama

periode

Repe-

lita IV dapat digambarkan sebagai berikut. a. Keadaan Kelembagaan Koperasi Tujuan koperasi

kebijaksanaan

selama

Repelita

dan IV

program

adalah:

pembinaan

(1)

kelembagaan

meningkatkan

kemam-

puan organisasi, tata laksana dan pengawasan koperasi; (2) meningkatkan

kemampuan

alat perlengkapan

koperasi;

(3)

Me--

ningkatkan kemampuan berkoperasi para anggota; serta (4) lebih menanamkan pengertian berkoperasi pada masyarakat luas. Kegiatan jaksanaan (1)

dan

yang

dilaksanakan

program

menyempurnakan

organisasi, agar

tata

membentuk

(3)

pembinaan

pembinaan

laksana

dan

untuk

kelembagaan

kelembagaan

dan

pengawasan;

mengembangkan

menyelenggarakan

latihan

mencapai

unit

dan

tujuan

koperasi

koperasi (2)

adalah:

di

bidang

mendorong

organisasi

penataran

kebi-

serta

dan

KUD

usaha;

penyuluhan

bagi alat perlengkapan organisasi. Hasil dapat

pembinaan

dicerminkan

kelembagaan

dari

koperasi

perkembangan

secara

jumlah

kuantitatif

koperasi,

jumlah

anggota, dan alat-alat perlengkapan organisasinya. Pada itu

tahun

meningkat

meningkat jumlah

1983

menjadi

rata-rata

koperasi

terdapat 31.162 sebesar

tersebut

di

25.161

buah

koperasi.

buah

pada

tahun

1987,

6,0%

per

tahun.

atas

juga

mencakup

Jumlah berarti

Perkembangan KUD.

Pada

tahun 1983 terdapat sebanyak 6.373 KUD. Selama kurun waktu

333

yang sama KUD meningkat sehingga menjadi 7.470 KUD pada tahun 1987, atau meningkat rata-rata sebesar 4,3% per tahun. Dalam pada itu perkembangan jumlah anggota koperasi menunjukkan bahwa pada tahun 1983 baru

mencapai 13.652

ribu

orang dan pada tahun 1987 telah mencapai 25.545 ribu orang, atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 21,8% per tahun. Sementara itu jumlah anggota KUD yang pada tahun 1983 baru mencapai sebesar 9.608 ribu orang, pada tahun 1987 telah meningkat menjadi 16.682 ribu orang, atau mengalami kenaikan rata-rata sebesar 18,4% per tahun. Selain pengurus dan badan pemeriksa, koperasi mempunyai alat perlengkapan organisasi yang lain, yaitu Rapat Anggota Tahunan (RAT). Alat perlengkapan ini dapat berfungsi sebagai alat pengukur perkembangan peranan para anggota dalam setiap koperasi. Dari jumlah koperasi yang ada, yang telah mampu menyelenggarakan RAT meningkat dari 13.761 buah pada tahun 1983 menjadi 18.021 buah pada tahun 1987, atau mengalami kenaikan rata-rata sebesar 7,7% per tahun. Alat perlengkapan organisasi berikutnya yang sangat menentukan perkembangan koperasi adalah pengurus. Pada umumnya sejak saat pembentukan, setiap koperasi telah mempunyai pengurus. Kemudian menyusul dibentuk badan pemeriksa. Di samping alat perlengkapan organisasi, suatu koperasi memerlukan usahanya.

paling

sedikit

Perkembangan

seorang

jumlah

manajer

manajer

untuk

selama

mengelola

Repelita

IV

masih memprihatinkan. Pada tahun 1983 jumlah manajer koperasi mencapai 9.328 orang, kemudian pada tahun 1987 menurun menjadi 6.393 orang, atau mengalami penurunan rata-rata 7,9% per tahun. Dalam pada itu, KUD memiliki jumlah persentase manajer

334

yang lebih besar dibanding bukan KUD. Pada tahun 1987 sebanyak 72,1% dari KUD yang ada telah memiliki manajer; di lain pihak dari non KUD yang ada pada tahun itu hanya 4,3% yang usahanya dikelola oleh manajer. Dalam upaya untuk meningkatkan peranan wanita di bidang perkoperasian

telah

dilaksanakan

latihan

kerja

dan

pemben-

tukan kelompok usaha bersama. Pada tahun 1987 koperasi yang dibentuk

oleh

para

wanita

telah

berjumlah

769

buah

dengan

anggota sebanyak 367,8 ribu orang. Modal usaha yang dimiliki koperasi-koperasi

tersebut

mencapai

sekitar

Rp

9,1

milyar.

Kegiatan usaha koperasi-koperasi tersebut antara lain: menyelenggarakan simpan pinjam, Kredit Candak Kulak (KCK), pertokoan, berjualan pakaian jadi, serta melaksanakan serba usaha dan jimpitan beras. Jumlah wanita yang menjadi anggota koperasi sampai dengan tahun terakhir Repelita IV telah mencapai sekitar 1.376,7 ribu orang. Sementara

itu,

dalam

upaya pengembangan

sistem

perkope-

rasian secara nasional, telah dibina dan dikembangkan lembaga-lembaga Asuransi

keuangan Indonesia

koperasi (KAI)

dan

melalui Bank

Umum

pemantapan

Koperasi

Koperasi

Indonesia

(BUKOPIN). Selama Repelita IV, melalui merger dan pengenalan manajemen rasi,

modern,

dengan

BUKOPIN

nasabah

telah

yang

menjadi

semakin

bank

tunggal

berkembang

dan

kope-

mencakup

berbagai jenis koperasi yang ada di Indonesia seperti: Induk, Gabungan, samping

Pusat itu

pengembangan mewujudkan yaitu,

maupun

diusahakan Koperasi prinsip

dari

koperasi-koperasi dan

Jasa dasar

koperasi,

didorong

Audit

(KJA)

koperasi

oleh

di

koperasi

primer

pula

sebagai, bidang dan

lainnya.

pertumbuhan upaya

Di dan

dalam

pemeriksaan,

untuk

koperasi.

Dengan berperannya KJA dalam melakukan pemeriksaan terhadap

335

koperasi-koperasi,

diharapkan KJA

akan

dapat

merupakan

salah

satu landasan strategis menuju kemandirian koperasi. Lebih jauh lagi, rangsangan yang ditimbulkan oleh pemerintah

di

Sekolah

bidang

Menengah

kelembagaan Ekonomi

Atas

telah

mendorong

(SMEA)

Koperasi

terbentuknya dan

Akademi

Koperasi yang dibiayai oleh gerakan koperasi sendiri. Selain itu,

untuk

dapat

memenuhi

lebih

profesional

telah

diberikan

Koperasi

di

kebutuhan

bidang

kepada

akan

tenaga-tenaga

perkoperasian,

pembinaan

dan

perhatian

pengembangan

Indonesia (IKOPIN). Sebagai sarana

yang

khusus Institut

untuk menyeleng-

garakan latihan, penataran dan penyuluhan bagi alat perlengkapan

organisasi

koperasi

digunakan

Balai

Latihan

Koperasi

(Balatkop) yang ada di setiap propinsi, kecuali DKI Jakarta. Bahkan di beberapa propinsi tersedia lebih dari satu Balatkop, misalnya di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat. Di samping itu, khusus di DKI Jakarta

telah

dibangun

Pusat

Latihan

dan

Penataran

Koperasi

(Puslatpenkop). Sasaran rasi

adalah

dari

pelatihan,

mereka

yang

penataran

berkecimpung

dan

penyuluhan

dalam

koperasi,

kopeyang

terdiri atas anggota pengurus, anggota badan pemeriksa, para kader koperasi, manajer dan karyawan koperasi. Jumlah tenaga koperasi tersebut yang memperoleh latihan, penataran dan penyuluhan

selama

Repelita

III

mencapai

89.923

orang.

Dalam

periode Repelita IV sampai dengan akhir Maret 1987 jumlahnya menurun

menjadi

59.057

orang

Penurunan

ini

disebabkan

oleh

diterapkannya persyaratan yang lebih ketat bagi calon peserta; selain itu untuk sementara jumlah yang ada dipandang sudah memadai.

336

Selain sasaran tersebut, latihan, penataran dan penyuluhan

koperasi

ditujukan

pula

kepada

kelompok

masyarakat,

seperti dosen, pemuda, pramuka, wanita, pemuka agama, wartawan, dan sebagainya. Kader dari kelompok masyarakat tersebut yang

telah

berkesempatan

mengikuti

pendidikan

selama Repelita III berjumlah 5.139 orang.

perkoperasian

Jumlah tersebut

dalam Repelita IV (sampai dengan akhir Maret 1987) meningkat menjadi 14.276 orang. Penyuluhan dengan

tujuan

yang

mencakup

sasaran

memasyarakatkan

dan

lebih

luas

membudayakan

dilakukan koperasi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam berbagai bentuk, seperti ceramah,

diskusi,

pameran,

kesenian,

tulisan-tulisan

di

surat-surat kabar, majalah dan buku perkoperasian. Di samping itu

kegiatan

penerangan

dan

penyuluhan

koperasi

juga

dilakukan melalui siaran radio dan televisi. b. Keadaan Usaha Koperasi Kebijaksanaan pembinaan usaha koperasi dalam Repelita IV diarahkan pada. (1) Peningkatan untuk

kemampuan

berusaha

di

dan

sektor

peranan

setiap

pembangunan

koperasi

yang

sesuai

dengan kepentingan dan kegiatan ekonomi para anggotanya

tanpa

memberikan

kedudukan

monopoli

kemampuan

koperasi

dalam

kepada

koperasi; (2) Pengembangan modal

sendiri

dan

dalam

usaha

memperoleh

dengan syarat-syarat yang memadai, adaan

sarana

produksi

maupun

pemupukan

untuk

kredit

baik untuk pengkegiatan

pema-

saran yang diselenggarakan oleh koperasi.

337

Dalam

rangka

melaksanakan

kebijaksanaan

tersebut

di

atas, upaya yang dilakukan dalam pengembangan usaha koperasi adalah sebagai berikut. (1)

Meningkatkan

kemampuan

dalam

di

usaha

perkebunan

bidang-bidang

rakyat,

industri,

koperasi,

pertanian

peternakan,

industri

kecil

KCK,

dan

perumahan, alat-alat

angkutan, produksi,

bahan-bahan (2)

asuransi,

kerajinan

agro rakyat,

perkreditan,

perdagangan,

pembangunan

dan

pengadaan

penyaluran

dan

penyaluran

kebutuhan pokok dan konsumsi;

Mendorong

pembentukan,

penumbuhan

unit-unit

usaha

oleh

telah

pangan,

desa,

pengadaan

serta

KUD,

perikanan,

pertambangan rakyat, kelistrikan terutama

khususnya

tampak

baru

mampu,

sesuai

dan

pengembangan

koperasi-koperasi dengan

yang

kepentingan

dan

kegiatan ekonomi para anggotanya; (3)

Mendorong daerah

pembentukan

terpencil

dan

dan

pengembangan

daerah

koperasi

transmigrasi,

di

perkam-

pungan nelayan dan sebagainya; (4)

Melaksanakan

pembinaan

yang

lebih

intensif

dalam

pemupukan modal melalui simpanan wajib dan meningkatkan

kesadaran

menabung

pada

para

anggota

kope-

rasi; (5)

Membantu kredit

koperasi dengan

dalam

usahanya

syarat-syarat

untuk

yang

mendapatkan

memadai,

baik

untuk keperluan investasi maupun untuk modal kerja; dan (6)

Meningkatkan

kegiatan

simpan

pinjam

di

koperasi dan unit simpan pinjam pada KUD-KUD.

338

kalangan

Hasil pembinaan dan pengembangan usaha koperasi, sampai dengan tahun keempat Repelita IV, tercermin dalam angka-angka peningkatan

simpanan

anggota,

modal

usaha

dan

peningkatan

nilai usahanya sebagaimana diuraikan di bawah ini. Jumlah simpanan anggota koperasi pada tahun 1987 mencapai

Rp

435,7

milyar.

Dibandingkan

dengan

jumlah

simpanan

anggota pada akhir Repelita III telah terjadi kenaikan sebesar 248,6%. Jumlah simpanan anggota pada tahun 1983 baru mencapai Rp 125,0 milyar. Dengan demikian kenaikan rata-rata per tahun selama Repelita IV mencapai 62,1%. Kenaikan simpanan anggota yang sangat besar itu disebabkan oleh diperhitungkannya pendapatan yang diperoleh KUD dari kegiatan

pengadaan

pangan,

pemasaran

palawija,

pemasaran

cengkeh dan lain-lain yang dijadikan simpanan anggota dengan maksud untuk mendorong peningkatan kemandirian koperasi. Jumlah Rp

1.183,8

modal

usaha

milyar.

koperasi

Dibandingkan

pada

tahun

dengan

1987

jumlah

mencapai

modal

usaha

yang dikelola koperasi pada akhir Repelita III telah terjadi kenaikan sebesar 120,2%. Pada tahun 1983 jumlah modal usaha koperasi

baru

mencapai

Rp

537,6

milyar.

Ini

berarti

bahwa

kenaikan modal usaha rata-rata per tahun selama Repelita IV mencapai 30,1%. Modal

usaha

koperasi,

selain

bersumber

dari

simpanan

anggota, juga diperoleh dari pinjaman Bank Pemerintah. Modal usaha

koperasi

diperoleh dengan

jaminan

bangan

Keuangan

yang

yang

koperasi

diperoleh

bersumber

dengan

yang

dari

diberikan

Koperasi koperasi

pinjaman

persyaratan oleh

(PERUM setiap

yang

Bank

cukup

Perusahaan

PKK).

Besarnya

tahun

Pemerintah ringan

Umum

Pengem-

nilai

rata-rata

dan

kredit

mencapai

Rp 139,2 milyar ,dengan jaminan yang diberikan setiap tahun

339

rata-rata

sebesar

Rp

122,6

milyar.

Di

samping

itu,

dalam

rangka membantu dalam pengadaan beras untuk sarana penyangga Pemerintah, bagi KUD disediakan pagu kredit dengan nilai yang berkisar

antara

Rp

47,0

milyar

dan

Rp

75,7

milyar

untuk

atas,

jumlah

nilai

setiap tahun. Dengan

modal

seperti

tersebut

di

usaha koperasi pada tahun 1987 mencapai Rp 2.218,0 milyar. Dibandingkan dengan nilai usaha pada tahun 1983 yang telah mencapai

Rp

2.114,4

milyar,

nilai

usaha

tersebut

meningkat

4,9% atau rata-rata 1,2% per tahun. Peningkatan yang kecil itu

antara

lain

disebabkan

oleh

pengaruh

kebijaksanaan

moneter dan perbankan tahun 1983 serta menurunnya nilai usaha koperasi pada tahun 1986 sehubungan dengan menurunnya berbagai kegiatan koperasi dalam pengadaan beras, pemasaran kopra dan pemasaran cengkeh., 2. Masalah-masalah dalam Pembangunan Perkoperasian Pertumbuhan sampai

dengan

dan

perkembangan

berakhirnya

Repelita

koperasi,

khususnya

IV

belum

masih

KUD

mencapai

sasaran yang diharapkan, terutama yang menyangkut kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat golongan

ekonomi

lemah.

Hal

itu

disebabkan

oleh

berbagai

masalah baik yang bersumber dari dalam koperasi masing-masing maupun yang bersumber dari luar, baik yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, yang berkaitan dengan aspek usaha maupun yang berkaitan dengan aspek lainnya. a. Masalah yang Berkaitan dengan Aspek Kelembagaan Kelembagaan koperasi belum sepenuhnya dapat mendukung

340

gerak

langkah

pengembangan

usaha.

Di

samping

itu

mekanisme

kelembagaan belum berkembang cukup memadai untuk dapat secara optimal mendukung kegiatan usaha koperasi. Alat perlengkapan organisasi koperasi umumnya belum sepenuhnya berfungsi dengan baik sebagaimana diharapkan. Dalam hal ini pengurus dan badan pemeriksa serta pelaksana usaha, seperti manajer dan karyawan koperasi, kebanyakan belum memiliki keterampilan yang memadai ataupun jiwa usaha yang diperlukan. Dengan demikian dalam melaksanakan pengelolaan organisasi dan usahanya, banyak koperasi yang belum dapat berjalan seperti yang diharapkan. Jiwa

wirausaha

dan

wirakoperasi

yang

sangat

diperlukan

dalam pengembangan usaha koperasi, tampaknya masih merupakan hal yang

sulit dimiliki oleh sebagian besar koperasi

dalam

waktu yang singkat. Mekanisme hubungan dan pembagian kerja antara pengurus, badan

pemeriksa

dan

manajer

dalam

sebagian

besar

Koperasi-

koperasi Unit Desa belum berjalan secara serasi. Upaya mendudukkan manajer sebagai pengelola usaha sehari-hari di koperasi, khususnya KUD, tampaknya belum terlaksana sesuai dengan yang

diperlukan.

bersifat

Sering

administratif.

peranan

manajer

Pengelolaan

masih

usaha

lebih

lebih

banyak

banyak

di-

tangani oleh pengurus. Dalam pada itu kenyataan ,menunjukkan pula bahwa di dalam wadah gerakan koperasi, berlangsungnya kehidupan koperasi lebih banyak tergantung pada kemampuan pengelolaan para pengurus,

badan

laku,

perbuatan

pemeriksa

dan

pemeriksa dan

dan

manajer.

kemampuan

manajer

dalam

para

Masalah anggota

berorganisasi

sikap,

tingkah

pengurus,

sangat

badan

menentukan

keadaan dan perkembangan setiap koperasi.

341

Penyelenggaraan demokrasi nuhnya

ekonomi

RAT

pada

menampung

koperasi umumnya

keinginan

sebagai

dirasakan

dan

pelaksanaan belum

kepentingan

asas

dapat

sepe-

anggota.

Peran

serta anggota dalam koperasi pada umumnya masih kurang. Keadaan ini dapat dilihat dari aktivitas anggota dalam membayar iuran, masih

baik

iuran

banyaknya

wajib

anggota

maupun yang

iuran

meminjam

sukarela, uang,

di

samping

tetapi

kurang

patuh dalam mengembalikannya. Kurangnya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di kalangan

anggota

kegiatan

serta

koperasi

kurangnya

berakibat

peran

serta

terhambatnya

anggota

usaha

dalam

peningkatan

swadaya koperasi. Peran serta anggota akan meningkat apabila koperasi dapat meningkatkan pelayanannya bagi mereka. Dalam kehidupan sehari-hari masih ngertian

di

koperasi, peranan anggota

khususnya

dan

koperasi

kalangan tugas

sebagai

anggota

koperasi

asas-asas, koperasi

wahana

dirasakan tentang

sendi-sendi

serta untuk

kesadaran

dasar,

Berdasarkan

pe-

nilai-nilai

akan

meningkatkan

dan masyarakat sekitarnya.

kurang

fungsi,

pentingnya

kesejahteraan sejarah

per-

kembangan koperasi di masa lalu, pada saat ini masih terdapat sementara

anggota masyarakat yang meragukan

kemampuan

kope-

rasi untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

b. Masalah yang Berkaitan dengan Aspek Usaha Masalah yang dihadapi dalam pengembangan usaha koperasi berkaitan erat dengan masalah yang terdapat dalam aspek kelembagaan, terutama mengenai alat perlengkapan organisasi dan kemampuan para pengelola usaha koperasi seperti diuraikan di atas. Masalah strategis lainnya yang sangat berkaitan dengan

342

pengembangan usaha mencakup masalah kebutuhan modal dan kerja sama koperasi dengan badan usaha yang lain. Masalah yang

permodalan

masih

dirasakan

permodalan Apabila

umumnya

permodalan

koperasi

sangat

masih

tampak

lemah,

terutama

tertumpu

koperasi

dalam

pada

hanya

strukturnya

karena

simpanan

tertumpu

sumber anggota.

pada

simpanan

pokok dan simpanan wajib, maka modal yang diperoleh koperasi relatif

akan

kecil

karena

kemampuan

sebagian

besar

anggota

koperasi pun kecil. Kecilnya

modal

simpanan

anggota,

tampaknya

disebabkan

oleh adanya anggapan bahwa simpanan itu hanya sekadar untuk memenuhi ketentuan formal Undang-undang No. 12/1967 dan Anggaran

Dasar

Koperasi

bersangkutan,

sehingga

pengumpulannya

tidak dilakukan dengan disiplin yang tinggi, baik oleh pengurus sebagai pengelola koperasi maupun oleh anggota yang wajib membayarnya. Hal itu disebabkan pula oleh toleransi dan tenggang rasa yang terlalu besar pada pihak pengurus atas kewajiban anggota untuk membayar simpanannya. Untuk juga

memperoleh

ditemui

modal

permasalahan.

yang

berasal

dari

kredit

Tidak

sedikit

permohonan

Bank kredit

dari koperasi yang secara teknis sebenarnya tidak bisa diterima

oleh

demikian

Bank.

perlu

Untuk

dibina

koperasi terlebih

yang dulu

masih

dalam

keadaan

manajemennya

agar

koperasi tersebut memenuhi syarat sebagai pemohon kredit. Koperasi

pada

umumnya

dan

Koperasi-koperasi

Unit

Desa

pada khususnya sebagai lembaga usaha yang berkewajiban melayani kebutuhan anggota, pada umumnya sangat terbatas kemampuannya untuk menunaikan tugas itu, terutama karena kekurangan modal.

343

Dalam

hal

permodalan

koperasi

pada

umumnya,

terutama

KUD, di satu pihak masih sangat tergantung pada bantuan pihak luar.

Dalam

hubungan

ini,

apabila

pemberian

bantuan

itu

kurang diimbangi dengan pemberian bimbingan yang memadai maka dapat terjadi pemborosan dalam pemanfaatan modal dan ada kemungkinan menumbuhkan sikap ketergantungan yang semakin besar di kalangan gerakan koperasi. Perkembangan sikap semacam ini dapat menjadi penghalang bagi usaha kemandirian koperasi. Di lain pihak, belum ada sistem perkreditan dengan persyaratan lunak dan murah yang diperlukan agar koperasi-koperasi mampu memenuhi tugasnya untuk melayani kebutuhan para anggotanya. Masalah koperasi

lain

adalah

yang

berkaitan

kurangnya

dengan

kemampuan

pengembangan

koperasi

untuk

usaha

memanfa-

atkan kesempatan berusaha yang tersedia sehingga kegiatan-kegiatannya

masih

terbatas

di

bidang-bidang

tertentu.

Masalah

lain yang masih memerlukan perhatian juga adalah belum terbinanya secara mantap pola dan bentuk kerja sama yang serasi, baik antara sesama koperasi, secara horisontal ataupun vertikal, maupun antara koperasi dengan Badan Usaha Milik Negara dan dengan Badan Usaha Swasta. c. Masalah yang Berkaitan dengan Aspek Lingkungan Masalah kehidupan

lain

koperasi

yang

dihadapi

dengan

adalah

lingkungannya,

eratnya seperti

keterkaitan lingkungan

ekonomi, politik, sosial budaya dan lain-lain. Selain

itu

yang

perlu

ditangani

secara

mendasar

dalam

Repelita V adalah kekurangan tenaga pembina koperasi di lapangan baik dalam jumlah maupun mutunya. Kurangnya penelitian yang diperlukan untuk penyusunan studi kelayakan dan penen-

344

tuan kebijaksanaan koperasi juga merupakan masalah yang masih perlu ditangani.

I I I . KEBIJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH Dengan berpedoman pada GBHN 1988 serta dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan dalam Repelita IV, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pembinaan dan pengembangan koperasi yang akan dilakukan dalam Repelita V adalah melanjutkan,

menyempurnakan

dan

meningkatkan

hasil-hasil

yang

telah dicapai dalam Repelita IV. Sedangkan hal-hal yang belum tercapai akan diupayakan dan lebih diperhatikan perbaikan dan peningkatan usaha pelaksanaannya dalam Repelita V yang akan datang.

Dengan

pembangunan

demikian,

untuk

kebijaksanaan

dan

langkah-langkah

pembinaan dan pengembangan

koperasi

dalam

Repelita V dapat dirumuskan sebagai berikut. Pembinaan koperasi bertujuan agar setiap koperasi dapat tumbuh

menjadi

lembaga

ekonomi

yang

kuat

dan

sehat,

rapat

anggotanya dapat berperan secara berhasil guna, sedang pengurus

dan

badan

pemeriksanya

dapat

berfungsi

secara

efektif.

Dengan tercapainya tujuan itu dapat diharapkan banyak koperasi yang akan dapat berfungsi sebagai wadah usaha yang mampu melaksanakan

kegiatan

ekonomi

secara

optimal

dalam

rangka

meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dan dengan demikian

setiap

koperasi

akan

pengembangan

kegiatan

ekonomi

masyarakat,

dapat

menjadi

dan

wadah

peningkatan

terutama para anggotanya, yang

utama

untuk

kesejahteraan

umumnya

termasuk

dalam golongan ekonomi lemah. Pembinaan

dan

pengembangan

koperasi

selama

Repelita

V

tetap mengutamakan KUD dan koperasi primer lainnya, agar

345

koperasi-koperasi tersebut dapat memperluas dan meningkatkan kegiatan

usahanya

sektor.

efektif

Kegiatan-kegiatan

duksi, bahan

secara

perkreditan, dan

barang

koperasi

penyaluran,

hasil

dan

efisien

mencakup usaha

berbagai

kegiatan

pengolahan

produksi

di

dan

pro-

pemasaran

anggota-anggotanya,

seperti pertanian pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, agroindustri, rakyat,

industri

perdagangan,

sebagainya. seperti

jasa

Meskipun

Koperasi

kecil

kerajinan,

kelistrikan

demikian

Buruh

dan

dan

desa,

pertambangan angkutan

koperasi-koperasi Karyawan

dan

fungsional

Perusahaan,

Pegawai

Negeri, ABRI, Mahasiswa, Pemuda, Wanita dan sebagainya juga akan dibina lebih lanjut sehingga koperasi akan makin membudaya dalam masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat daerah pedesaan. Sementara itu, dalam rangka mendukung usaha penyebaran penduduk dan tenaga kerja yang lebih serasi dan seimbang maka dalam

Repelita

pembinaan

V

koperasi

akan di

tetap

dilanjutkan

kota-kota

sedang

kegiatan-kegiatan dan

kecil

sesuai

dengan potensi kota-kota tersebut serta di daerah-daerah yang langsung

merupakan

pusat-pusat

pembangunan

daerah

transmi-

grasi. Dalam

pada

dilaksanakan

itu,

secara

kebijaksanaan lebih

terpadu

pembinaan serta

koperasi

lebih

akan

ditekankan

aspek kualitasnya supaya dapat diwujudkan prakarsa dan swadaya KUD dan koperasi-koperasi primer lainnya sehingga mampu menjadi koperasi yang mandiri. Untuk mencapai kemandirian tersebut prioritas pembinaan Koperasi selama Repelita V ditujukan untuk terwujudnya sekurang-kurangnya 2.000 KUD Mandiri yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi 4.000 KUD yang tersebar secara merata,

346

setidak-tidaknya

di

setiap

kecamatan

di

seluruh

Indonesia.

Untuk itu ditetapkan prioritas pembinaan yang terdiri dari: (1) Prioritas I: Mencakup 2.000 KUD terpilih sebagai calon KUD Mandiri dan (2) Prioritas II: Mencakup 2.000 KUD lainnya yang

dipersiapkan

untuk mengisi posisi yang

telah

berhasil

Mandiri. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas dalam Repelita V akan

ditempuh

langkah-langkah

kebijaksanaan

yang

mencakup

pembinaan kelembagaan dan pembinaan usaha koperasi. 1. Langkah-langkah Kebijaksanaan Pembinaan Kelembagaan Koperasi Pembinaan kelembagaan koperasi terutama meliputi pembinaan

dan

pemantapan

organisasi,

tata

laksana,

pengawasan,

penyuluhan, pendidikan dan pelatihan perkoperasian. Untuk melaksanakan kebijaksanaan tersebut ditempuh langkah-langkah: a.

Menyelenggarakan penyempurnaan

bimbingan

organisasi,

konsultasi tata

dalam

laksana

rangka

dan

peng-

awasan, rapat anggota dan rapat pengurus serta meningkatkan

peran

serta

anggota

dalam

pengelolaan

koperasi; b.

Menyelenggarakan sistem

konsultasi

akuntansi

dan

audit

dalam bagi

rangka

penerapan

koperasi-koperasi

primer dan melaksanakan pemeriksaan pembukuan;

c.

Menyelenggarakan

pendidikan,

kursus-kursus,

latihan

keterampilan dan penataran bagi para anggota pengurus,

anggota

karyawan

badan

koperasi

pemeriksa, lainnya,

para

aparat

manajer,

para

instansi

yang

terkait dan anggota kelompok tani dan nelayan, pe-

347

muda dan wanita, serta masyarakat, melalui pendidikan formal maupun non formal;

d.

Untuk menunjang pengembangan koperasi, maka jurusan manajemen Atas

koperasi

akan

ditingkatkan

pada

dilanjutkan jumlah

Sekolah

Menengah

pengelolaannya

dan

mutunya.

Ekonomi

serta

Selain

lebih

itu

mata

pelajaran manajemen koperasi akan diberikan juga di Sekolah Menengah Atas Kejuruan lainnya;

e.

Menyelenggarakan penyuluhan bagi para anggota koperasi

serta

menyelenggarakan

kegiatan

penerangan

bagi anggota kelompok tani dan nelayan dan masyarakat umum, baik secara langsung maupun melalui media cetak

atau

elektronik,

dalam

rangka

menumbuhkan

peranan dan tanggung jawab masyarakat untuk berperan serta secara nyata dalam pembangunan koperasi; f.

Memberikan

bantuan

pembinaan

untuk

meningkatkan

kemampuan koperasi-koperasi primer dalam mewujudkan kerja sama antara sesama koperasi, baik horisontal maupun vertikal, dengan lembaga lain seperti bankbank,

perusahaan

swasta

dan

perusahaan

negara

(BUMN); dan g.

Meningkatkan pembinaan Koperasi Unit Desa dan koperasi primer lainnya oleh berbagai instansi pemerintah dan lembaga masyarakat disertai dengan peningkatan

koordinasinya.

Khusus

dalam

hal

mengkoordi-

nasi pembinaan oleh berbagai instansi atas Koperasi Unit

Desa

Pemerintah

Daerah

diberi

peranan

yang

lebih besar. Dalam upaya agar koperasi tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan menjadi wadah utama untuk pembinaan kemampuan 348

usaha golongan ekonomi lemah, maka langkah dan kebijaksanaan ditujukan kalangan

pula

didasarkan yang

untuk

masyarakat. pada

tumbuh

menumbuhkan

hakekat

dari

kesadaran

Pembinaan

dan

koperasi

bawah.

sebagai

Peranan

berkoperasi

pengembangan usaha

pemerintah

di

koperasi masyarakat

hanya

bersifat

membantu dan mendorong pertumbuhannya. 2.

Langkah-langkah

Kebijaksanaan

Pengembangan

Usaha

Koperasi Kebijaksanaan dalam pengembangan usaha koperasi terutama diarahkan

pada

peningkatan

kemampuan

setiap

koperasi

untuk

berusaha di sektor pembangunan, yang sesuai dengan kepentingan dan kegiatan ekonomi para anggotanya. Selanjutnya pengembangan ini juga diarahkan pada pengembangan kemampuan koperasi

masing-masing

usaha

memperoleh

rasi-koperasi

dalam kredit

sangat

pemupukan

modal

dengan

syarat

memerlukan

kredit

sendiri

yang baik

dan

dalam

memadai.

Kope-

untuk

pengadaan

sarana produksi yang diperlukan maupun untuk kegiatan pemasaran yang diselenggarakannya. Sementara usaha

ialah

itu,

kebijaksanaan

meningkatkan

fungsi

pengembangan pelayanan

di

bidang

koperasi-koperasi

dan Koperasi-koperasi Unit Desa kepada anggota masing-masing dan

masyarakat

sekitarnya

yang

memberikan

dampak

membantu

peningkatan kesejahteraan mereka melalui kegiatan usaha yang dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan demikian karena merasakan

manfaatnya

para

warga

desa

akan

terdorong

untuk

menjadi anggota koperasi atau Koperasi Unit Desa yang mendukung secara aktif kegiatan usahanya. Demikianlah

maka

dalam

Repelita

V

langkah-langkah

pe-

ngembangan usaha koperasi merupakan langkah-langkah yang di-

349

maksudkan

untuk

meningkatkan

Koperasi-koperasi koperasi

dalam

Unit upaya

kemampuan

Desa,

untuk

pemantapan,

koperasi,

mendukung

peningkatan

terutama

usaha-usaha

dan

perluasan

peranan koperasi di berbagai sektor usaha, seperti pertanian pangan,

perkebunan,

industri

kecil

peternakan,

dan

kerajinan

perikanan,

rakyat,

agro

industri,

pertambangan

rakyat,

listrik pedesaan, perkreditan termasuk KCK, asuransi, perdagangan,

perumahan,

alat-alat

angkutan

produksi,

di

serta

samping

pengadaan pengadaan

dan

penyaluran

dan

penyaluran

bahan-bahan kebutuhan pokok dan konsumsi. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang akan diambil dalam melaksanakan pengembangan usaha koperasi adalah: a.

Mengusahakan pengembangan skala usaha koperasi agar menjadi lebih layak dan efisien. Di dalam situasi perekonomian yang semakin kompetitif, koperasi diharapkan

mampu

meningkatkan

daya

menghadapi para pelaku ekonomi

saingnya

lainnya.

dalam

Untuk

me-

ningkatkan daya saing tersebut Koperasi ataupun KUD harus

mampu

mengelola

usaha

seefisien

mungkin.

Untuk itu antara lain diperlukan peningkatan skala usaha koperasi atau KUD masing-masing; b.

Mengusahakan perluasan kesempatan usaha

yang opti-

mal bagi koperasi. Penanganan aspek ini semakin memerlukan perhatian. Peningkatan produktivitas dalam usaha koperasi atau KUD akan sangat membantu usaha ini;

c.

Mengupayakan

struktur

permodalan

yang

lebih

seim-

bang antara modal yang berasal dari luar dan modal dari dalam. Dengan perbandingan yang lebih seimbang antara modal dari dalam dan modal dari luar kope350

rasi

diharapkan

tergantungannya mahal. maka

Dalam

bank

akan

semakin

pada

dana

upaya

koperasi

mampu

dari

bank

mengurangi dibina

mengurangi yang

biayanya

ketergantungan

dan

ke-

ditingkatkan

ini, kemam-

puannya; d.

Meningkatkan lui

pembinaan

simpanan

wajib

dalam

dan

pemupukan

menggalakkan

modal

mela-

kesadaran

me-

nabung di pihak anggota sendiri; e.

Membantu untuk dai,

usaha

KUD

mendapatkan baik

dan

kredit

untuk

koperasi dengan

investasi,

primer

syarat

yaitu

lainnya

yang

untuk

mema-

pengadaan

sarana produksi, sarana pengolahan dan sarana pemasaran yang dibutuhkan, maupun untuk modal kerja kegiatan simpan pinjam; f.

Membantu koperasi atau KUD untuk mengembangkan kegiatan simpan pinjam;

g.

Meningkatkan

kerja

sama

dengan

koperasi

sekunder,

BUMN dan swasta. Kerja sama ketiga pelaku ekonomi itu harus dikembangkan tidak saja atas dasar transaksi dagang yang saling menguntungkan, tetapi juga dalam bentuk kerja sama di bidang manajemen dan pemilikan

saham

sebagai

mitra

sesuai

dengan

usaha,

tanpa

peranan

masing-masing

melupakan

asas

dan

sendi-sendi dasar perkoperasian;

h.

Mendorong koperasi sekunder dan swasta agar membantu KUD dan koperasi primer lainnya di bidang penanganan

usaha-usaha

sekunder,

perlu

non

terus

program. dibina

dan

Khusus

koperasi

lebih

diarahkan

lagi agar sungguh-sungguh mampu melakukan fungsinya

351

untuk

memberikan

nya,

agar

koperasi

pelayanan

peranannya

primer

kepada

anggota-anggota-

sebagai

pembina

dapat

dirasakan

semakin

manajemen oleh

KUD

dan koperasi primer lainnya; i.

Mendorong pembentukan, pertumbuhan dan perkembangan unit-unit

usaha

telah tampak

jenis-jenis

kepentingan

dan

pula,

ngembangan

dalam

mampu, dan

perkembangan Tambahan

baru

koperasi

akhir Repelita

mendorong usaha

kegiatan akan

koperasi-koperasi

didorong di

pertumbuhan

yang

ekonomi

sesuai

para

terjangkau

dan

dengan

anggotanya.

pembentukan

daerah-daerah

IV belum

yang

dan

yang

oleh

pe-

sampai

koperasi;

dan j.

Mendorong

pengembangan

daerah-daerah

kegiatan

terpencil,

usaha

seperti

koperasi

daerah

di

pemukiman

transmigrasi, perkampungan nelayan dan sebagainya. Dalam khusus

pelaksanaan

dimaksudkan

untuk

langkah-langkah

kebijaksanaan

pengembangan

KUD,

usaha

agar

yang mem-

buahkan hasil yang optimal, peranan Pemerintah Daerah dalam mengkoordinasikan langkah-langkah tersebut juga akan didorong untuk ditingkatkan. Langkah-langkah daya

saing

tersebut,

dan

baik

ini

juga

diharapkan

kemampuan

dengan

bank

akan

kerja

maupun

dapat

sama

dengan

meningkatkan

koperasi-koperasi perusahaan-perusa-

haan lain baik swasta maupun negara. 3.

Langkah-langkah

Kebijaksanaan

yang

Menunjang

Pembinaan

Koperasi Dalam rangka melaksanakan pembinaan kelembagaan dan pe-

352

ngembangan cukup

usaha

memadai

koperasi,

dalam

diperlukan

keterampilan

tenaga

dan

pembina

tingkat

yang

pengetahuan,

dalam jumlah yang mencukupi. Di samping itu untuk penyusunan rencana pembangunan dan pengambilan kebijaksanaan, diperlukan adanya

data

selengkap-lengkapnya

bangan

keadaan

perlu

dihimpun

di

dunia

melalui

yang

sesuai

perkoperasian.

pemantauan,

dengan

perkem-

yang

demikian

Data

pelaporan

dan

penilaian

yang teratur yang dilakukan secara berkala. Dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan tersebut di atas, dalam Repelita V akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut.

Pertama,

nasional latihan

koperasi

ditingkatkan.

bagi

dilaksanakan mereka,

pendidikan

akan

pejabat guna

sesuai

dan

Di

petugas

meningkatkan

dengan

dalam

samping

sistem itu

pembina

koperasi

pengetahuan

perkembangan

pendidikan

pendidikan dan

keadaan

dan tetap

keterampilan

intern

ataupun

ekstern yang dihadapi oleh koperasi pada umumnya. Dan, kedua, penelitian-penelitian yang

lengkap

di

untuk

bidang

mendapatkan

data

perkoperasian,

yang

dan

informasi

mencakup

aspek

kelembagaan koperasi dan aspek usahanya akan tetap diadakan. Kegiatan ini sangat diperlukan dalam rangka mengusahakan agar para pejabat dan petugas koperasi senantiasa memiliki pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan keadaan di dunia perkoperasian beserta masalah-masalahnya. Demikianlah

kebijaksanaan

dan

langkah-langkah

yang

akan

ditempuh dalam Repelita V, guna mencapai sukses dalam usaha perkreditan, usaha distribusi dan usaha pemasaran dalam gerakan koperasi. IV. PROGRAM-PROGRAM Dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan dan langkah-lang353

kah tersebut di atas, dengan berpedoman pada GBHN 1988 serta mengingat masalah-masalah dan memperhitungkan kendala-kendala yang ada, maka dalam Repelita V, yang merupakan babakan penutup dari pembangunan nasional jangka panjang tahap pertama menuju

tinggal

landas,

disusun

program-program

pembangunan

koperasi sebagai di bawah ini. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pembinaan koperasi, maka program-program pembinaan koperasi diarahkan terutama Unit

untuk Desa

membangun

mandiri.

dan

mengembangkan

Diharapkan

Koperasi-koperasi

Koperasi-koperasi

Unit

Desa

yang mandiri akan dapat mendorong koperasi/KUD lainnya untuk juga mencapai kemandiriannya. Seperti program-program dalam Repelita IV program pembangunan

koperasi

dalam

Repelita

V

juga

terdiri

dari

dua

program pokok dan enam program penunjang. Program pokok pembangunan koperasi meliputi program pembinaan kelembagaan dan program pengembangan usaha koperasi. Sedangkan program penunjang adalah program pembinaan generasi muda

di

wanita

bidang

di

pembina

bidang

koperasi,

perkoperasian, perkoperasian, program

program

pembinaan

program

penelitian

peranan

pendidikan

perkoperasian,

tenaga program

penyempurnaan efisiensi aparatur dan program peningkatan prasarana fisik. Pelaksanaan

program-program

pokok

tersebut,

khususnya

yang berkenaan dengan kegiatan KUD, yang pada akhir-akhir ini pelaksanaannya telah dikoordinasikan bersama-sama dengan Pemerintah

Daerah,

ditingkatkan.

354

akan

tetap

dilanjutkan,

disempurnakan

dan

1. Program Pembinaan Kelembagaan Koperasi Program ini diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan

kemampuan

Unit

Desa,

pengawasan

koperasi-koperasi,

dalam

mengelola

melalui

perlengkapan

terutama

organisasi,

peningkatan

koperasi-koperasi

Koperasi-koperasi tata

pelaksanaan

tersebut

dan

laksana

dan

fungsi

alat

peningkatan

ke-

mampuan berkoperasi para anggota. Di samping itu program ini juga

diarahkan

pada

tindakan-tindakan

usaha-usaha

menanamkan

masyarakat,

agar

hidup

pengertian

masyarakat

berkoperasi.

masyarakat,

terlebih-lebih

meningkatkan

kesejahteraan

kemampuan

untuk

di

makin yang

kalangan

menghayati banyak

membutuhkannya

hidupnya,

berkoperasi.

lebih

akan

yang

mengintensifkan

berkoperasi

dapat

Diharapkan

untuk

anggota

untuk

bersedia

Kegiatan-kegiatan

makna dapat

dan

dalam

ber-

rangka

pelaksanaan program ini akan diarahkan agar asas-asas koperasi

seperti

swadaya,

swakarya,

swakerta,

kesetiakawanan

antar anggota, dan kekuasaan tertinggi berada pada rapat anggota, tetap diusahakan agar makin menjadi kenyataan. Program ini mencakup kegiatan-kegiatan berikut. a.

Meningkatkan susnya

KUD,

organisasi adanya

kemampuan

organisasi

dengan koperasi

pembagian

koperasi,

mendorong

agar

berfungsi

sepenuhnya

tugas

yang

jelas,

khu-

perlengkapan

sehingga

dengan kope-

rasi benar-benar mampu mencerminkan sifat demokrasi dan watak sosialnya namun juga tetap mampu melaksanakan kegiatan usahanya atas dasar perhitungan-perhitungan ekonomi;

b.

Mengembangkan

sistem

organisasi

dengan

manajemen

peran serta koperasi agar peranan anggota dalam me-

355

nentukan kebijaksanaan dan peran sertanya dalam kegiatan usaha dan pengawasan menjadi semakin besar; c.

Membantu

pembentukan

dan

pengembangan

unit-unit

organisasi dan usaha di masing-masing wilayah kerja KUD dan

koperasi primer

ningkatan kepada

dalam

para

mutu

anggota

lainnya

dan

sehingga

jangkauan

koperasi

ada

pe-

pelayanannya

sesuai

dengan

usaha

teknis,

kete-

dan kepentingan mereka; d.

Membina

dan

rampilan

manajemen

pengurus,

badan

koperasi tugas

mengembangkan

dalam

dan

kemampuan

jiwa

kewirakoperasian

pemeriksa,

manajer

dan

bidang-bidang

yang

sesuai

masing-masing,

seperti

pembukuan,

para

karyawan dengan

pembelian,

penjualan dan pergudangan; e.

Memberikan

bantuan

dalam

bentuk

pengadaan

tenaga

manajer terdidik dan terlatih untuk mengelola usaha dan keuangan koperasi; f.

Membantu

pengembangan

dan

pembinaan

sistem

infor-

masi manajemen koperasi; g.

Mengembangkan

dan

memantapkan

Koperasi

Jasa

Audit

(KJA) yang sudah dibentuk di 12 Propinsi dan Daerah Istimewa pinsi

serta

lainnya

mendorong agar

pembentukan

gerakan

koperasi

KJA

di

makin

promampu

melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sendiri; h.

Membantu peningkatan pembinaan dan pengembangan KJA secara

terpadu

pelengkap koperasi;

356

bagi

dengan

instansi

pelaksanaan

terkait

pembinaan

sebagai terhadap

i.

Membina

pelaksanaan

(KMK),

pemanfaatan

lembaga

manajemen

Konsultasi jasa-jasa

dan

Manajemen

Koperasi

konsultan,

lembaga-

auditing

untuk

membantu

pe-

ningkatan mutu manajemen koperasi; j.

Membantu penyusunan standar pemeriksaan dan pedoman akuntansi

koperasi

supaya

pemeriksaan

atas

kope-

rasi/KUD dapat dilaksanakan sebaik-baiknya; k.

Membantu

peningkatan

fungsional wanita,

seperti

koperasi

sebagainya

peranan

kelembagaan

koperasi

koperasi

karyawan,

koperasi

pemuda

agar

dan

senantiasa

mahasiswa

selaras

dan

dengan

lain

perkem-

bangan koperasi lainnya; 1.

Melaksanakan giatan

upaya

penerangan

ningkatan

dan

kesadaran

pentingnya

dan

berkoperasi

kesejahteraan butuhan

peningkatan

dan

mereka,

penyuluhan dalam

perluasan

serta

pengertian

memenuhi

dengan

dan

upaya

pe-

masyarakat

rangka

akan

meningkatkan

kepentingan

memanfaatkan

ke-

ataupun

berbagai

ke-

media

secara efektif dan efisien; dan m.

Membantu dengan

peningkatan

pembinaan

perusahaan-perusahaan

kerja

swasta

sama dan

koperasi

BUMN,

de-

ngan gerakan koperasi Internasional dan dengan lembaga-lembaga Internasional lainnya; Selanjutnya gerakan koperasi juga akan dibina agar mampu menjalankan fungsinya atas kekuatan sendiri dengan mendorong kerja sama antara koperasi-koperasi primer dan apabila perlu antara

koperasi

primer

dan

sekunder.

Sejauh

sesuai

dengan

kepentingan pengembangan koperasi-koperasi primer yang menjadi anggotanya, koperasi-koperasi sekunder secara selektif

357

juga akan dibina agar makin mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan

untuk

mengembangkan

kemandirian

koperasi-koperasi

primer.

2. Program Pengembangan Usaha Koperasi Program

pengembangan

usaha

koperasi

dalam

Repelita

V,

seperti halnya dalam Repelita IV, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan koperasi untuk makin mandiri dalam usaha-usahanya. Program pengembangan usaha koperasi ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. a.

Meningkatkan

kemampuan

dan

peranan

koperasi-kope-

rasi dan Koperasi-koperasi Unit Desa dalam kegiatan ekonomi, para

masing-masing

anggotanya,

mengembangkan primer,

dan

lebih

khususnya

sesuai

dengan

membantu

kepentingan

memantapkan

lanjut

usaha

usaha

Koperasi-koperasi

dan

koperasi-koperasi Unit

Desa, dalam pengadaan dan penyaluran bahan kebutuhan

pokok

dan

konsumsi,

dan

pemasarannya, dalam

dan

lain-lain.

di

bidang-bidang

rakyat,

kecil

rakyat,

pertanian rakyat,

dan

pengolahan

perkreditan,

Kegiatan-kegiatan

perikanan

dustri

produksi,

simpan

itu

kerajinan

rakyat,

desa,

pembangunan

kelistrikan

pinjam

dilaksanakan

pangan,

perkebunan

hasil

peternakan rakyat,

in-

pertambangan perumahan,

angkutan dan lain-lain;

b.

Membantu

peningkatan

kemampuan

permodalan

koperasi

atau KUD melalui sistem perkreditan. Sukses KUD di bidang

perkreditan

merupakan

hal

yang

sangat

ting dan strategis, karena pelayanan di bidang ini 358

pen-

pada

akhirnya

sangat

menentukan

kesuksesan

KUD

dalam kegiatannya dalam usaha distribusi dan pengolahan serta pemasaran; c.

Membantu mengusahakan permodalan bagi koperasi atau KUD yang secara ekonomi usahanya kurang layak, tetapi

kegiatan-kegiatannya

sangat

diperlukan

dalam

rangka pemenuhan kebutuhan para anggota dan masyarakat

sekitarnya.

Sebagai

contoh

adalah

Koperasi

atau KUD di daerah transmigrasi dan daerah perbatasan; d.

Membantu

peningkatan dan pembinaan

usaha

lembaga-

lembaga keuangan milik koperasi seperti Bank Koperasi

agar

efektif

lembaga

tersebut

dalam memenuhi

mampu

kebutuhan

berperan

secara

permodalan

kope-

rasi; e.

Membantu

peningkatan

dan

pengembangan

kerja

sama

dan jalinan usaha antar koperasi dan antara koperasi dengan Perusahaan Negara dan Swasta; f.

Membantu

peningkatan

efektivitas

dan

efisiensi

kegiatan usaha koperasi atau KUD di bidang perkreditan terutama KCK, pengolahan produksi dan pemasaran

hasil

agar

koperasi

atau

KUD

benar-benar

dapat berswadaya dan mandiri; dan g.

Membantu daerah

pengembangan

dan

peningkatan

transmigrasi, daerah

usaha

perbatasan

dan

KUD

di

daerah

terpenci1. 3. Program Penunjang Sebagaimana telah dilaksanakan dalam Repelita IV, maka

359

dalam Repelita V masih akan dilanjutkan program-program penunjang untuk mempertinggi daya guna dan hasil guna pelaksanaan

kedua

program

pokok

tersebut

di

atas.

Program-program

penunjang yang dimaksud adalah sebagai berikut. a.

Program Pembinaan Generasi Muda di Bidang Perkoperasian

Dalam

rangka

pembangunan muda

di

peningkatan

koperasi

bidang

maka

peranan

akan

perkoperasian

generasi

dilakukan guna

muda

pembinaan

menciptakan

dalam

generasi

kader-kader

koperasi yang tangguh, mempunyai dedikasi tinggi pada koperasi

dan

berjiwa

wirakoperasi.

Sasaran

yang

ingin

dicapai

selama Repelita V adalah 13.350 orang kader yang mempunyai bekal dan

pengetahuan

mempunyai

dan

keterampilan

kemampuan

untuk

di

bidang

mengelola

perkoperasian

koperasi

atau

KUD,

baik sebagai pengurus, badan pemeriksa ataupun sebagai karyawan koperasi. b.

Program Pendidikan Tenaga Pembina Koperasi

Program untuk

Pendidikan

meningkatkan

Tenaga

pengetahuan

Pembina dan

Koperasi

keterampilan

bertujuan serta

rasa

pengabdian dan tanggung jawab para pejabat pembina koperasi agar lebih besar kemampuan dan dedikasinya dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan koperasi. Pelaksanaan program ini akan

berupa

kegiatan-kegiatan

penyelenggaraan

pendidikan,

pelatihan, kursus dan penataran di bidang-bidang teknis perkoperasian, serta tindak

pengembangan

administrasi sebagai

usaha

koperasi.

pelatih

dan

dan

Tenaga penyuluh

pembinaan pembina

ini

kelembagaan, akan

perkoperasian,

ber-

pembina

akuntansi dan audit, pembina perkreditan, pengumpul dan peng-

360

analisa data perstatistikan, penilai proyek dan lain-lain. Di samping itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan, pelatihan, kursus dan penataran tersebut di atas, sistem dan pola pendidikan dan pelatihan bagi para pembina juga akan lebih disempurnakan agar semakin dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membina koperasi pada umumnya dan KUD pada khususnya. c.Program Peranan Wanita di Bidang Perkoperasian Dalam rangka peningkatan peranan wanita dalam pembangunan koperasi, maka dilaksanakan pembinaan para wanita di bidang perkoperasian guna menciptakan kader-kader yang tangguh, yang

mempunyai

dedikasi

tinggi

pada

koperasi

dan

berjiwa

wirakoperasi. Sasaran yang ingin dicapai selama Repelita V adalah 8.000 orang kader wanita koperasi yang mempunyai bekal pengetahuan dan keterampilan di bidang perkoperasian sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk mengelola koperasi atau KUD, baik sebagai anggota pengurus, anggota badan pemeriksa maupun sebagai karyawan koperasi. d.Program Penelitian Perkoperasian Program penelitian perkoperasian bertujuan untuk secara teratur memberikan bahan informasi guna penyusunan kebijaksanaan dan rencana kegiatan pembangunan koperasi, untuk memperoleh masukan yang andal untuk dapat mengatasi permasalahan perkoperasian yang timbul dan untuk meningkatkan pengetahuan para pembina koperasi. Program ini mencakup kegiatan-kegiatan berikut. (1) Melakukan penelitian dan pengkajian yang meliputi seluruh aspek pembinaan dan pengembangan perkope-

361

rasian melalui pendekatan lintas sektoral yang terkoordinasi dan terintegrasi; (2)

Mengadakan analisa kebijaksanaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan perkoperasian dalam keterpaduan dengan kebijaksanaan ekonomi pada umumnya;

(3)

Melaksanakan yang

ada

penelitian

dan

tentang

penelitian

kualitas

mengenai

koperasi

masalah-masalah

yang menentukan daya guna dan hasil guna pelaksanaan peranan koperasi dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk masalah-masalah rong

dan

atau

menghambat

sosiologi

pertumbuhan

yang

mendo-

koperasi

di

Indonesia; dan (4)

Melaksanakan penelitian terapan tentang perkembangan

koperasi

dapat

dan

lingkungan

mengidentifikasikan

masyarakatnya,

sebab-sebab

untuk

keberhasilan

atau kegagalan koperasi dalam melayani anggotanya. e. Program Penyempurnaan Efisiensi Aparatur Pemerintah dan Pengawasan Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna aparat secara terpadu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Program ini meliputi kegiatankegiatan berikut. (1)

Melakukan

usaha

peningkatan

daya

guna kegiatan aparatur pemerintah aparat

pembangunan

perkoperasian

guna

dan

untuk yang

hasil

mewujudkan

profesional,

bersih dan berwibawa; (2)

Melakukan usaha penyempurnaan dan peningkatan tata laksana dan administrasi di lingkungan pemerintah

362

yang

menunjang

umumnya

pelaksanaan

tugas

pemerintahan

dan pembangunan perkoperasian

pada

pada

khusus-

nya melalui penyempurnaan dan peningkatan perumusan dan

penyusunan

anggaran,

kebijaksanaan,

dan

pelaksanaan

rencana

serta

program

dan

pengendalian

ke-

giatan proyek-proyek pembangunan koperasi; (3)

Meningkatkan sistem

usaha

rasi,

pengawasan baik

pemantapan di

dan

lingkungan

pengawasan

atasan

penyempurnaan

Departemen

langsung

atau

Kopepeng-

awasan melekat maupun pengawasan oleh aparat pengawas fungsional; (4)

Meningkatkan

pengembangan

sistem

manajemen

diaan

data

mengenai

hasil

pembinaan

pelaksanaan

pembinaan

secara

periodik

penye-

dan dan

proses terpadu;

dan (5)

Melakukan

usaha

dan

evaluasi

dan

saran-saran

masalah

dan

peningkatan

dalam

rangka

guna

pelaksanaan menyediakan

penyusunan

pengambilan

pemantauan bahan-bahan

rencana,

keputusan

yang

pemecahan meliputi

tindakan pencegahan dan pengamanan terhadap penyimpangan

yang

terjadi

atas

kebijaksanaan

yang

telah

ditetapkan. f. Program Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintah Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna aparat Pemerintah melalui penyediaan prasarana dan sarana fisik dalam bentuk pengadaan, perluasan atau rehabilitasi kantor serta pengadaan sarana kantor dan sarana kerja di tingkat

propinsi

dan

kabupaten

atau

kodya

yang

memerlukan,

secara memadai. 363

Dengan

pelaksanaan

koperasi-koperasi,

program-program

terlebih-lebih

KUD

di dan

atas

diharapkan

koperasi

primer

lainnya, akan dapat makin berkembang seperti yang direncanakan, yaitu mandiri, tangguh dan dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

364

TABEL 15 - 1 PEMBIAYAAN RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KELIMA, 1989/90 - 1993/94 (dalam mi l y a r rupiah)

KO P E RAS I

No. Kode

SEKTOR/SUB SEKTOR/PROGRAM

1989/90 (Anggaran Pembangunan)

1999

1989/90-1993/94 (Anggaran Pembangunan)

05

SEKTOR PERDAGANGAN DAN KOPERASI

05.2

Sub s e c t o r K o p e r a s i

05.2.01

Program Pengembangan Usaha Koperasi

76,0

566,9

05.2.02

Program Pembinaan Kelembagaan Koperasi

69,0

461,4

145,0

1.428,9 1.028,3

365