Koperasi Bioenergi Nasional

PROFIL KOPERASI BIOENERGI NASIONAL

( KOBINAS )

PROFIL KOPERASI BIOENERGI NASIONAL ( KOBINAS ) I. LATAR BELAKANG 1. Krisis energi yang melanda dunia mengakibatkan beberapa negara besar termasuk Amerika Serikat mengalami kepanikan dengan krisis energi ini. 2. Indonesia sebagai negara peng -impor BBM untuk kebutuhan dalam negeri mengalami pengaruh buruk dengan adanya krisis energi tersebut. 3. Pengaruh buruk sangat mendasar yang langsung dapat dirasakan ole h Indonesia antara lain : a. Pemerintah terpaksa harus menaikan harga BBM; b. Biaya transportasi, produksi barang dan jasa meningkat; c. Harga barang kebutuhan rakyat sehari-hari melonjak naik; d. Angka jumlah kemiskinan rakyat semakin meningkat; e. Daya beli masyarakat semakin berkurang.

4. Bahwa krisis energi tersebut harus segera diakhiri, dan untuk mengakhiri krisis tersebut, pemerintah bersama -sama segenap komponen bangsa harus bangkit menanggulangi krisis energi ini. 5. Konsep bioenergi yang diperkenalkan oleh pemerintah melalui biodiesel yakni bahan bakar sejenis solar yang menggunakan bahan baku jarak pagar (jatropha), adalah merupakan solusi cerdas dan tepat untuk mengatasi krisis energi.

II. TANTANGAN DAN PELUANG 1. Kutipan Pidato Presiden RI (DR. Susilo Bambang Yudhoyono) tangga 30 April 2008

l

”Krisis energi dunia harus memacu bangsa Indonesia

untuk mengadakan penguatan energi dan peningkatan produksi pangan, Indonesia memiliki banyak lahan tidur dan lahan yang terlantar, Indonesia memerlukan investasi dan mewujudkan perekonomian yang ber-keadilan bagi Rakyat indonesia” 2. Kebutuhan jutaan kilo liter biodiesel untuk Indonesia dan permin

taan

biodiesel untuk pasar dunia sangat memungkinkan bagi Indonesia untuk konsentrasi mengolah kekayaan alam yang melimpah ruah untuk dijadikan sumber energi terbarukan menggantikan energi bah an fosil yang pada saat tertentu akan punah.

3. Jutaan hektar lahan tidur dan lahan terlantar akan menjadi lahan produktif apabila memperoleh sentuhan tangan para ahli yang professional dengan dukungan investasi dari pihak pengusaha multinasional yang sudah berkomitmen untuk bekerjasama dengan Badan Hukum Koperasi. 4. Bahwa musibah yang melanda dunia termasuk di Indonesia dengan adanya krisis energi tersebut harus disikapi secara arif dan pos itif, seperti kata pepatah ”Setelah gelap terbitlah terang” 5. Jadikan musibah krisis energi di dunia ini sebagai suatu hikmah, Indonesia harus bangkit melawan krisis energi ini dengan semanga t mengoptimalkan kekayaan alam Indonesia antara lain melalui proses pemanfaatan tanaman jatropha untuk biodiesel. 6. Badan hukum yang tepat untuk mengelola usaha tersebut sesuai dengan amanat pidato bapak Presiden RI yakni ”mewujudkan perekonomian yang ber -keadilan bagi Rakyat Indonesia ” Badan hukum atau badan usaha tersebut adalah KOPERASI yang diberi nama Koperasi Bioenergi Nasional, disingkat KOBINAS.

III. DASAR HUKUM Dasar Hukum Pengelolaan Usaha Bioenergi dengan Badan Hukum Koperasi adalah mengacu Kepada Konstitusi Negara Kesatuan Republ ik Indonesia yakni, UUD 1945, Pasal 33, ayat (1). “ Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan “ Undang-Undang Republik Indonesia No

. 25 Tahun 1992, tentang

Perkoperasian. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2007, tentang Energi dan Permen ESDM No : 32 Tahun 2008, tanggal 26 September 2008. Pengesahan Badan Hukum KOBINAS oleh Menteri Koperasi dan UKM RI No : 803/BH/MENEG.I/IX/2008, tanggal 8 September 2008. Akta KOBINAS yang dibuat oleh Notaris Mina Ng, SH dibawah No. : 9, tanggal 25 Juni 2008.

IV. PROFIL KOBINAS 1. NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU a. Koperasi ini adalah Koperasi Primer Nasional yang di beri nama Koperasi Bioenergi Nasional, disingkat KOBINAS; b. KOBINAS mempunyai wilayah kerja se-Indonesia. Bekedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat lengkap : Jl. Jeruk Raya Nomor 1, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan 12620 . Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; c. KOBINAS Didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. 2. LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP a. KOBINAS berlandaskan Pancasila dan UUD 1945; b. KOBINAS berazaskan kekeluargaan;

c. KOBINAS melaksanakan prinsip-prinsip Koperasi yaitu : - keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; - pengelolaan dilakukan secara demokratis; - pembagian SHU dilakukan secara adil; - kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan - bekerjasama antar koperasi. d. Dalam melaksanakan usaha berdasarkan prinsip ekonomi. 3. TUJUAN, FUNGSI DAN PERAN KOBINAS a. KOBINAS didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat luas; b. KOBINAS berfungsi untuk membangun potensi anggota, masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial; c. KOBINAS mempertinggi kualitas kehidupan anggota dan masyarakat; d. KOBINAS memperkokoh perekonomian rakyat secara nasional dengan Koperasi sebagai soko guru-nya; e. KOBINAS berusaha mewujudkan perekonomian rakyat berdasarkan asas kekeluargaan dan demokratis.

4. KEGIATAN USAHA Untuk mencapai tujuan tersebut KOBINAS menyelenggarakan usaha sebagai berikut : a. Mendirikan usaha industri pengolahan bahan bakar terbarukan atau bioenergi dari tanaman jarak pagar, singkong karet, dan tanaman lain yang mengandung unsur bahan bakar, mulai dari proses pembibitan tanaman, pemeliharaan tanaman sampai dengan proses pengolahan hasil tanaman; b. Menyelenggarakan usaha perdagangan bioenergi yang diproduksi KOBINAS untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri dan kebutuhan ekspor; c. Menyelenggarakan kemitraan dengan perusahaan dalam dan luar negeri, dengan para petani dan perusahaan lokal yang terkait usaha pengolahan dan perdagangan bioenergi; d. Menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan pendampingan; e. Menyelenggarakan usaha jasa angkutan dan penyediaaan alat atau sarana produksi pengolahan bioenergi; f. Menyelenggarakan DIKLAT sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) pada bidang pengolahan dan perdagangan bioenergi dan diklat perkoperasian.

5. KEANGGOTAAN a. Warga Negara Indonesia; b. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum; c. Mempunyai pekerjaan sebagai pengusaha, petani, konsultan dan profesional; d. Bertempat tinggal di seluruh wilayah administrasi pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. Menyetujui isi AD/ART KOBINAS & peraturan lainnya yang berlaku di KOBINAS; f. Menyatakan kesanggupan membayar kewajiban keuangan yang ditetapkan KOBINAS; g. Mempunyai kesanggupam untuk senantiasa ber-AKHLAK MULIA. Hak dan Kewajiban Anggota diatur dalam AD/ART KOBINAS.

IV. MANAJEMEN KOBINAS KOBINAS dikelola oleh suatu team manajemen yang terdiri dari : 1. PENASIHAT. 1.1. Ketua : Drs. H.M. Irsyad Sudiro, M.Si 1.2. Anggota : Dra. Salmawati 1.3. Anggota : Indra Sjafril 2. PENGAWAS. 2.1. Ketua : Ir. Yuliot 2.2. Anggota : Ir. Jamaluddin, MP 2.3. Anggota : Yaya Sunarya, SH 3. PENGURUS. 3.1. Ketua Umum 3.2. Waketum I 3.3. Waketum II 3.4. Sekr. Umum 3.5. Wasekum 3.6. Bend. Umum 3.7. Wabendum

: : : : : : :

H. Marthias Dawi, MBA Drs. Djamudin, MM Iskandar Hadi, SE Kostia Permana Drs. Acep Muhib, MM Ir. Mohammad Soleh Hamid Drs. Malidu Ahmad

STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI BIOENERGI NASIONAL RAPAT ANGGOTA

PENASIHAT

PENGURUS

PENGAWAS

Drs.HM.Irsyad Sudiro, M.Si Dra. Salmawari Indra Sjafril

Ketua Umum

Ir. Yuliot Ir. Jamaluddin, MP Yaya Sunarya, SH

H. Marthias Dawi, MBA

Wakil Ketua Umum

Wakil Ketua Umum

Drs. Djamudin, MM

H. Iskandar Hadi, SE

Sekretaris Umum

Bendahara Umum

Kostia Permana

Ir. Moh. Soleh Hamid

Wakil Sekr. Umum

Wakil Bend. Umum

Drs. Acep Muhib, MM

Drs. Malidu Ahmad

4. TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS a. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha KOBINAS; b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama KOBINAS; c. Mewakili Koperasi baik didalam maupun diluar pengadilan; d. Mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja KOBINAS; e. Menyelenggarakan Rapat Anggota serta memepertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya; f. Menyelenggarakan dan memelihara buku-buku daftar anggota, daftar pengurus dan buku-buku lainnya yang diperlukan; g. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventarisasi secara teliti, tertib dan teratur; h. Memutuskan penerimaan Anggota baru, penolakan Anggota serta pemberhentian Anggota KOBINAS; i. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada Anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi; j. Memelihara kerukunan diantara Anggota dan mencegah segala hal yang akan menyebabkan perselisihan.

5. PENGAWAS Pengawas KOBINAS adalah Anggota yang memenuhi syarat : a. b. c. d.

Jujur dan berdedikasi terhadap KOBINAS; Memiliki keterampilan/wawasan di bidang pengawasan; Menjadi Anggota aktif sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; Tidak mempuyai hubungan keluarga yang sedarah dan semenda sampai derajat ketiga dengan anggota Pengawas lainnya terutama dengan Pengurus KOBINAS; e. Pengawas bertugas untuk : -

-

-

Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan KOBINAS sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sekali; Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan dan disampaikan kepada Pengurus dengan tembusan kepada Pemerintah. Dalam melaksanakan fungsi dan jabatannya, Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.

6. PENASIHAT a. Untuk kepentingan KOBINAS, Rapat anggota mengangkat Penasehat. b. Rapat Anggota dapat mengangkat dari unsur Anggota dan/atau bukan Anggota. c. Penasehat yang ditunjuk adalah orang yang mempunyai keahlian sesuai dengan kepentingan kelembagaan dan usaha Koperasi. d. Penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa atau honorium sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota. e. Penasehat dapat memberikan saran / anjuran pada Pengurus dan Pengawas untuk kemajuan KOBINAS baik diminta atau tidak diminta.

V. ASPEK MANAJEMEN • Pengurus Inti (Eksekutif) terdiri dari : Ketua Umum, Wakil Ketua Umum I dan II, Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum. Berkedudukan di Jakarta, mengendalikan kebijakan dan operasional Koperasi • Pelaksana Operasional adalah Perwakilan KOBINAS di daerah atau Sektor Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan atau Kepala Sektor dengan dibantu oleh beberapa staf, untuk mengkoordinasika n kegiatan teknis oleh satuan operasional yang diberi nama Cabang atau Cluster (Klaster). Sektor berkedudukan di Provinsi dan/atau bagi an dari Provinsi, melaksanakan tugas operasional di tingkat sektor • Setiap perwakilan atau s ektor dapat mengkoordinasikan/membawahi beberapa cabang atau klaster. Satu cabang atau klaster mengelola lahan pertanian jarak pagar minimal 200 ha dan maksimal 5.000 ha/klaster. Cabang atau k laster berada dalam satu daerah dan/atau beberapa daerah kabupaten/kota di Indonesia, sebagai pelaksana t eknis operasional lapangan yang membawahi beberapa Kelompok Tani Jarak , Kelompok Tani membina anggota/petani mulai dari proses pembibita n, penyemaian, pemeliharaan, panen, dan pengiriman hasil tanam jara k pagar kepada Cabang atau Klaster dan/atau Perwakilan atau Sektor.

VI. HASIL DATA AWAL & RENCANA SURVEY • KOBINAS SUDAH MENDATA DIHAMPIR 15 PROVINSI TENTANG KETERSEDIAAN LAHAN. • KOBINAS AKAN MEMBERIKAN INFORMASI AWAL KEPADA CALON INVESTOR TENTANG KETERSEDIAAN HAMPARAN LAHAN UNTUK BISA DITANAM JATROPHA. • KOBINAS AKAN MENYIAPKAN PETA LOKASI KEMUDIAN BERSAMA-SAMA DENGAN INVESTOR DAN TEAM AHLI PERTANAHAN MELAKUKAN SURVEY KELOKASI. • HASIL SURVEY TEAM AHLI SEBAGAI LANGKAH AWAL PENENTUAN PROYEK TERSEBUT BISA DILANJUTKAN ATAU TIDAK.

VII. HASIL SURVEY LAHAN • LAPORAN TENTANG SAMPLE TANAH YANG DIAMBIL DILOKASI APAKAH COCOK UNTUK DITANAM JATROPHA ATAU TIDAK. • KETINGGIAN LOKASI LAHAN BERAPA METER DARI ATAS PERMUKAAN LAUT • CURAH HUJAN PER TAHUN YANG DATANYA BISA DIMINTA DI BADAN METEOROLOGI DAN GEOPISIKA DAERAH SETEMPAT • KELEMBABAN UDARA

VIII. PERANAN KOBINAS

• KOBINAS AKAN MEMPROSES SURAT-SURAT DUKUNGAN KEPALA DESA DAN CAMAT YANG MENYATAKAN LAHAN SIAP UNTUK DITANAM JATROPHA DAN ADANYA KETERSEDIAAN LAHAN YANG DIBUTUHKAN. • SURAT PENGARAHAN LAHAN (IZIN PRINSIP) DARI BUPATI/WALIKOTA UNTUK PERKEBUNAN JARAK (CQ. DINAS PERTANAHAN). • SURAT KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG IZIN LOKASI PERKEBUNAN JARAK. • SURAT IZIN USAHA PERKEBUNAN JARAK DARI BUPATI/ WALIKOTA (CQ. DINAS PERKEBUNAN). • AMDAL (ANALISA MASALAH DAMPAK LINGKUNGAN)

IX. PERANAN PEMERINTAH KUTIPAN DARI PASAL 21 AYAT (2) & (3) UU NO : 30/2007, TENTANG ENERGI: • PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN WAJIB DITINGKATKAN OLEH PEMERINTAH (PUSAT) DAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA • PEMANFAATAN ENERGI DARI SUMBER ENERGI BARU DAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN YANG DIKELOLA OLEH BADAN USAHA, BENTUK USAHA TETAP, DAN PERSEORANGAN DAPAT MEMPEROLEH KEMUDAHAN DAN/ATAU INSEN TIF DARI PEMERINTAH (PUSAT) DAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU HINGGA TERCAPAI NILAI KEEKONOMIANNYA.

X. PERANAN INVESTOR • BEKERJA-SAMA DENGAN KOBINAS DALAM BENTUK PINJAMAN KOMERSIL KEPADA PETANI BAIK BERUPA TANAMAN DAN NON TANAMAN. • MENDIRIKAN INVESTASI/MEMBANGUN PABRIK MINYAK JARAK MURNI ATAU BIODIESEL BERIKUT DENGAN PRODUK SAMPINGAN-NYA. • MEMBELI SELURUH BIJI JARAK KELOMPOK TANI BINAAN KOBINAS • BERKAITAN DENGAN SELURUH PERIZINAN UNTUK KEPENTINGAN INVESTOR, KOBINAS AKAN MEMBANTU MEMPROSESNYA KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. DEPARTEMEN TEKNIS TERKAIT DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH.

XI. BENTUK BADAN USAHA • INVESTOR MENDIRIKAN SEBUAH PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA), ATAU PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DENGAN LEGALITAS IZIN DARI BKPM (BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL). • IZIN TERSEBUT DIATAS ADALAH DENGAN MAKSUD MENDIRIKAN PABRIK BIODIESEL ATAS DASAR KERJASAMA INVESTOR KOBINAS DENGAN PERBANDINGAN SAHAM SESUAI KESEPAKATAN. • KOBINAS SEBAGAI MANAGEMEN PERKEBUNAN MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENYULUHAN KEPADA KELOMPOK TANI. • JIKA DIKEHENDAKI TEAM INVESTOR DAPAT MEMPERBANTUKAN TENAGA AHLI KEPADA KOBINAS UNTUK MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENYULUHAN. • UNTUK PEMBIAYAAN MANAGEMEN DAN KELANGSUNGAN OPERASIONAL KOBINAS PUSAT SAMPAI KEPADA PERWAKILAN/SEKTOR DAN CABANG/ KLASTER, MAKA INVESTOR MENCADANGKAN COST OPERATIONAL SEBESAR 5 % DARI HARGA BELI BIJI JARAK.

SISTEM KOORDINASI INVESTASI INVESTOR ASING =

PEMERINTAH PUSAT

PMA

PEMERINTAH DAERAH

LOKAL = PMDN

KOBINAS PUSAT

Sektor

Sektor Cluster

Sektor Cluster

XII. PEMBIAYAAN • BIAYA PROSES SURAT -SURAT IZIN TERSEBUT SAMPAI DENGAN DIMULAINYA USAHA PENANAMAN JATROPHA SELUAS 20.000 HEKTAR ATAU LEBIH. • PEMBENTUKAN KOBINAS PERWAKILAN/SEKTOR ATAU CABANG/ KLASTER YANG SELANJUTNYA AKAN BERTUGAS MENDATA SELURUH PETANI YANG AKAN DI IKUT SERTAKAN DIDALAM PROGRAM PERKEBUNAN JATROPHA BINAAN KOBINAS DITETAPKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN KOBINAS PUSAT. • RDKK (RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK) BERUPA PINJAMAN KOMERSIL KEPADA KELOMPOK TANI

XIII. KALKULASI PINJAMAN PETANI I.

PINJAMAN UNTUK TANAMAN ( per hektar ) : 1. Bibit Siap Tanam

@ Rp. 500 x 2500 phn/ha

2. Biaya Pupuk Kandang 3. Biaya Pupuk Organik

625.000 /ha 500.000 /ha

Rp.1.250.000.Rp.

625.000.-

Rp.

500.000.-

Sub total pinjaman untuk tanaman

Rp. 2,375,000.-

II. PINJAMAN UNTUK NON TANAMAN : ( per Hektar) 1. Biaya Pengolahan

(100 HOK)/ha

2. Biaya Penanaman & Perawatan: 3. Biaya Umum 4. Biaya Asuransi

Rp. 1.500.000.(50 HOK)/ha

150.000/ha 1,5 %

5. Biaya Jasa Manajemen dan Jasa lain

5%

Sub total pinjaman untuk Non Tanaman

III. TOTAL PINJAMAN PETANI

Rp.

750.000.-

Rp.

150.000.-

Rp.

35.625.-

Rp.

118.750.Rp. 2.554.375.-

Rp. 4.929.375.-

XIV. KUNCI SUKSES KEBERLANGSUNGAN BISNIS BIODIESEL

PASOKAN BIJI JARAK

PASOKAN BIJI JARAK

KETERSEDIAAN LAHAN PERUNTUKAN TANAMAN JATROPHA

CARA PENANAMAN SESUAI DENGAN PETUNJUK TEKNIS TANAMAN UNTUK BUDI DAYA TANAMAN JATROPHA

KESEJAHTERAAN PETANI DIWUJUDKAN DENGAN HARGA BELI JATROPHA YANG WAJAR

CONTOH SURAT PERMOHONAN KELOMPOK TANI

………………… …… ………………… Kepada Yth. KOPERASI BIOENERGI NASIONAL (KOBINAS) Jln. Jeruk Raya No.1, Jagakarsa JAKARTA – SELATAN 12620.

2008 . -

Dengan hormat, Sehubungan dengan Kerja -sama KO PERASI BI OENERGI NAS IONAL (KOBINAS) deng an pihak Investor yang akan memban gun pabr ik Biodiesel di Provinsi ........... .......... , maka bersama ini perkenankanlah kami dari Kelompok Tani Jarak Pagar (Jatropha Curcas) : Desa : Kecamatan : Kabupaten : Provinsi : (sesuai daftar terlampir adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini), ingin m engajukan permohonan kepada KOBINAS agar dapat diterima sebagai Kelompok Tani Binaan . Selanjutnya agar dapat memperoleh kepastian dari KOBINAS dan pendapatan peng hasilan Kelompok Tani sendiri, maka kami telah bersepakat setuju dan berjanji : 1. Bersedia untuk menanam Jarak sesuai petunjuk/penyuluhan KOBINAS pada lahan yang telah diperuntukkan atas nama masing -masing . 2. Menjual seluruh hasil biji jarak yang kami tanam kepada KOBINAS. 3. Berjanji tidak aka n menjual kepada oknum -oknum lain seperti Peng -ijon, Tengku lak -Tengkulak, dan Makelar lainnya. 4. Harga yang kami tetapkan per Kg biji jarak yang telah dikupas adalah sebesar Rp.1.000. - (seribu rupiah) franko Sektor KOBINAS setempat. 5. Apabila h arga diatas ternyata lebih rendah dari harga yang ditetapkan Pemerintah, maka harga yang berlaku adalah harga yang ditetapkan oleh Pemerintah . 6. Apabila terjadi pelanggaran dari kesepakatan persetujuan dan janji kami, maka kami bersedia menerima sangsi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat atas dasar besarnya bentuk pelanggaran yang dimaksud. 7. Bersedia mengembalikan pinjaman sesuai dengan RDKK yang akan dikurangi dari hasil penjualan . Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasi

h.

Hormat kami,

Ketua Kelompok Tani (Nama jelas, t

d .tangan, Materai Rp.6.000.

-)

Catatan : 1. 2.

3.

Atas permohonan ini tidak dikenakan biaya apapun k ecuali atas beban Materai . Permohonan ini disetujui/tidak disetjui , setelah adanya jawaban tertulis dari K OBINAS kepada Ketua Kelompok Tani masing -masing dan telah dilegalisir oleh PEMDA kabupaten setempat . Permohonan ini terdiri dari 3 (t iga) rangkap , asli untuk KOBINAS Pusat, copynya untuk PEMDA dan pertinggal.

LAMPIRAN PERMOHONAN KELOMPOK TANI

DAFTAR KELOMPOK TANI : Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi No: N A M A Urut

: : : : KTP No.

SKT/SERTIPIKAT NOMOR

TANDA TANGAN

KETERSEDIAAN LAHAN PERKEBUNAN JATROPHA YANG BISA DISURVEY SAAT INI DI PROVINSI JAMBI • 55.000 HEKTAR DI KABUPATEN KERINCI • 25.000 HEKTAR DI KABUPATEN SAROLANGUN • 20.000 HEKTAR DI KABUPATEN MERANGEN DISULAWESI SELATAN • 120.000 HEKTAR DI LUWU RAYA