Komen Pemukiman.docx

  • Uploaded by: erik sanjaya
  • 0
  • 0
  • December 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Komen Pemukiman.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 1,918
  • Pages: 10
Tata Permukiman Padat dan kumuh Berdasarkan Koran Sumatera Ekspres tanggal 9 September 2013 pada hari Senin, di kecamatan Seberang Ulu membangun permukiman di bantaran sungai dan lahan kosong milik pemerintah. Hal ini menyebabkan kondisi kawasan padat penduduk menjadi kumuh. Dan diperparah dengan rendahnya kesadaran untuk menjaga kebersihan permukiman. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU no.4 tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman). Rumah sehat adalah adalah sebuah rumah yang dekat dengan air bersih, berjarak lebih dari seratus meter dari tempat pembuangan sampah, dekat dengan sarana pembersihan, serta berada di tempat dimana air hujan dan air kotor tidak menggenang (Wahid dan Chayatin, 2009). Menurut saya salah satu cara mengatasi pemukiman kumuh adalah dengan pengangkat perekonomian mereka terlebih dahulu, karena dengan mengatasi permasalahan dasar dari rumah kumuhlah semua program pemerintah akan berhasil.

Penghuni Rumah Murah Mengeluh Berdasarkan Koran Sriwijaya Post tanggal 22 Oktober 2013 pada hari Selasa, Palembang rumah yang di bangun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan jauh dari kata layak. Rumah itu tidak layak karena di dirikan di atas rawa-rawa, tidak adanya penerangan, dan tidak adanya ketersediaan air bersih mereka mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari dari rawa tersebut dan buang kotoran juga di rawa-rawa tersebut. Dan pada saat ada kendaraan yang melintasi jalan di depan perumahan tersebut rumah-rumah bergetar seakan mau roboh. Rumah sehat adalah rumah yang dapat memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani secara layak sebagai suatu tempat tinggal atau perlindungan dari pengaruh alam luar. Kebutuhan jasmani misalnya terpenuhi kebutuhan jasmani seperti membaca, menulis, istirahat dan lain-lain. Kebutuhan rohani misalnya , perlindungan terhadap penyakit, cuaca, angin dan sebaginnya ( Anonim, 2009 ). Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU no.4 tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman). Seharusnya pemerintah dapat menyediakan perumahan yang layak bagi warganya. Di perumahan tersebut haruslah di buat septi tank. Dan juga pembanunan rumah haruslah dengan pondasi yang kuat. Jika tidak maka akan robohlah perumaha tersebut. Pemerintah harus mebuat perumahan yang layak jangan asal jadi saja. Karena mutu dan kualitas rumah termasuk cerminan kesehatan penghuni perumahan tersebut.

Pondasi tak Kuat Terasa Bergoyang Berdasarkan Koran Tribun Sumsel tanggal 17 Oktober 2013 pada hari Kamis, Palembang di kelurahan Keramasan Jalan Brigen Yusuf Singedekane. Rumah murah tipe 21 tak layak huni karena pondasinya yang tak kuat. Selain itu juga sempit dan rumah ini minimnya fasilitas. Rumah sehat adalah rumah yang dapat memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani secara layak sebagai suatu tempat tinggal atau perlindungan dari pengaruh alam luar. Kebutuhan jasmani misalnya terpenuhi kebutuhan jasmani seperti membaca, menulis, istirahat dan lain-lain. Kebutuhan rohani misalnya , perlindungan terhadap penyakit, cuaca, angin dan sebaginnya ( Anonim, 2009 ). Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU no.4 tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman). Seharusnya perumahan ataupun pemukiman dibuat sesuai standar ketentuan yang ada. Misalnya seperti pondasi yamg kuat serta fasilitas dan tidak mudah dipengaruhi alam luar. Karena maksud dari rumah adalah untuk tempat berlindung yang mendukung kehidupan. Jadi kepada pemerintah setempat harus segera menindak tegas terhadap pemborong atas pembangunan perumah tipe 21 tersebut.

Jum'at, 8 Mei 2009, 14:46 WIB Heri Susanto, Nur Farida Ahniar

Sejumlah Menteri Pantau Rumah Kumuh di Rel Di sepanjang rel memang terlihat pemukiman kumuh yang dibangun non permanen.

Rel kereta api digunakan sebagai tempat tinggal (VIVAnews/Maryadie) BERITA TERKAIT   

265 RW di Jakarta Masih Kumuh SBY Kaget Lihat Rumah Kumuh di Tepian Rel 2020, RI Bersih Dari Kawasan Perumahaan Kumuh VIVAnews - Sejumlah menteri memantau perumahan kumuh di sepanjang jalur rel kereta api jurusan Tanjung priok menuju Stasiun Kota, Jakarta. Beberapa menteri yang melakukan pemantauan tersebut adalah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Jusman Syafei Djamal, serta kalangan direksi dari PT Kereta Api. Mereka menggunakan Kereta Jaya Kusuma, kereta tua yang sudah direnovasi menjadi kereta eksekutif. Di dalam gerbong dilengkapi dengan AC dan layar LCD. Berawal dari stasiun Tanjung Priok pada pukul 14.30 mereka mengelilingi sejumlah rute kereta yang selama ini dikenal penuh dengan rumah kumuh. Rute itu mencakup stasiun Tanjung Priok, Jati Negara, Manggarai, Senen, Kemayoran, Muara Angke, hingga Kota. Dari pantauan VIVAnews, di sepanjang rel memang terlihat pemukiman kumuh yang dibangun non permanen. Rumah-rumah itu dibangun dari seng atau terpal yang dengan mudah dipindahkan. Jaraknya dengan rel kereta juga sangat dekat, bahkan ada yang 1 meter dari rel kereta api. Pekan lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melakukan hal serupa saat meresmikan stasiun Tanjung Priok. Saat itu, Presiden melihat langsung perumahan kumuh di sepanjang rel kereta. Saat itu, Presiden mengkritik perumahan kumuh di sekitar rel kereta. Presiden kemudian memerintahkan para menterinya untuk melakukan penataan. Karena itulah, pada hari ini, para menteri tersebut kembali melakukan pemantauan. Setelah memantau, di stasiun Kota, Menteri Sri Mulyani akan jumpa pers soal penataan pemukiman kumuh tersebut.

• VIVAnews http://bisnis.vivanews.com/news/read/56121-sejumlah_menteri_pantau_rumah_kumuh_di_rel

Sejumlah Menteri Pantau Rumah Kumuh di Rel Berdasarkan berita vivanews tanggal 8 Mei 2009 pada hari Jum’at, Jakarta disepanjang rel kereta api dari jurusan Tanjungpriok menuju stasiun kota Jakarta di penuhi pemukiman kumuh yang tak permanen. Dan rumah itu berdiri sangat dekat dengan rel bahkan ada jaraknya yang 1 meter dari rel. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU no.4 tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman). Rumah sehat adalah adalah sebuah rumah yang dekat dengan air bersih, berjarak lebih dari seratus meter dari tempat pembuangan sampah, dekat dengan sarana pembersihan, serta berada di tempat dimana air hujan dan air kotor tidak menggenang (Wahid dan Chayatin, 2009). Seharusnya warga masyarakat yang tinggal di pinggir rel tersebut tidak melakukan hal tersebut, yaitu membangun rumah dipinggir rel dengan jarak yang sangat dekat. Hal ini sangat berbahaya yang mengancam kehidupan mereka. Selain itu bangunan yang non permanen di pinggir rel itu sangat tidak sesuai atau jauh dari kata rumah sehat. Dan bagi pemerintah sebaiknya hal seperti ini harus di perhatikan lebuh lanjut. Carikanlah solusi terbaik untuk masyarakat kurang mampu yang tinggal di sepanjang pinggiran rel.

1.035 Pemukiman di Jawa Barat Kumuh Kawasan kumuh di Jabar total luasnya sekitar 25.875 hektare yang tersebar di provinsi itu. Kamis, 2 April 2009, 10:42 WIB Amril Amarullah

Rumah (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis) BERITA TERKAIT VIVAnews - Penataan permukiman di Jawa Barat masih perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah menyusul terdapat sebanyak 1.035 kawasan kumuh. "Kawasan kumuh masih menjadi kendala, umumnya terdapat di wilayah perkotaan dan pemukiman nelayan," kata Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Jabar, H Deny Juanda Poeradimadja di Bandung, Kamis 2 April 2009. Menurut Deny, kawasan kumuh di Jawa Barat itu total luasnya sekitar 25.875 hektare yang tersebar di seluruh provinsi itu. Sementara backlog rumah pada 2007 sebesar 980 ribu unit dan diperkirakan akan mencapai 1.164 juta unit pada 2013. Ia mengatakan, tingginya backlog rumah dan kawasan kumuh di perkotaan disebabkan oleh terbatasnya sumber pembiayaan yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah. "Selain itu belum seimbangnya pembangunan di perkotaan dan pedesaan," jelasnya. Akibatnya, kata dia, sulit untuk mengendalikan migrasi penduduk khususnya ke kota-kota besar selama kurun waktu 2003-2007. Permasalahan lingkungan pemukiman lainnya yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah tingkat pelayanan pengelolaan limbah domestik yang masih rendah. Berdasarkan data Sensus Ekonomi Daerah (Suseda) Jabar 2007, terdapat 49,01 persen rumah tangga yang menggunakan tanki atau septictank sebagai tempat pembuangan tinja. Sisanya menggunakan kolam, sawah, kebun, sungai, lubang tanah dan lainnya. Sedangkan kondisi prasarana pengelolaan limbah domestik sampai dengan saat ini menunjukkan dari 17 Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) hanya 11 unit yang beroperasi dengan baik. "Saat ini baru empat kabupaten dan kota yang memiliki sistem penyaluran air limbah domestik yakni Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Bogor dan Cirebon," kata Denny. (tvone)• VIVAnews http://nasional.vivanews.com/news/read/45863-1_035_pemukiman_di_jawa_barat_kumuh

1.035 Pemukiman di Jawa Barat Kumuh Berdasarkan berita VIVAnews tanggal 2 April 2009 pada hari Kamis, Jawa Barat kawasan kumuh ji Jawa Barat sekitar 25.875 hektare yang tersebar di provinsi tersebut. Penataan pemukiman di Jawa Barat terdapat sebanyak 1035 kawasan kumuh. Banyak perumahan disana yang menggunakan sawah, kolam dan sungai untuk dijadikan tempat pembuangan tinja. Menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik demi kesehatan keluarga dan individu (WHO, 2001). Rumah sehat adalah rumah yang dapat memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani secara layak sebagai suatu tempat tinggal atau perlindungan dari pengaruh alam luar. Kebutuhan jasmani misalnya terpenuhi kebutuhan jasmani seperti membaca, menulis, istirahat dan lain-lain. Kebutuhan rohani misalnya , perlindungan terhadap penyakit, cuaca, angin dan sebaginnya ( Anonim, 2009 ). Seharusnya perumahan dibangun sesuai dengan ketentuan yang baik dan benar. Yaitu perumahan harus dibangun sesuai kriteria rumah sehat. Selain itu juga seharusnya perumahan tersebut tidak menggunakan sawah, kolam, dan sungai sebagai tempat pembuangan kotoran maupun libah rumah tangga dosmetik dan limbah rumah tangga. Melainkan jika hal yang benar adalah kotoran diuang di septic tank, dan limbah lainnya di buang pada tempatnya atau sebaiknya limbah tersebut haruslah dikelolah dulu sebelum dibuang agar tidak berbahaya dan mencemari lingkungan.

Kategori berita:Ekonomi Artikel dimuat pada: 30 Sep 2013, 00:21:00 WIB

Kemenpera: Masalah Perumahan Dialami Semua Kota Besar Jakarta, (Analisa). Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat, Jamil Ansari mengatakan masalah perumahan adalah problematika yang dialami oleh semua kota besar sehingga butuh perhatian pemda untuk mengatasinya. “Masalah perumahan yang tidak layak merupakan salah satu persoalan yang hampir dialami oleh semua kota-kota besar,” kata Jamil Ansari dalam keterangan tertulis Kemenpera yang diterima di Jakarta, Sabtu. Untuk itu, menurut Jamil, setiap kepala daerah dan aparat pemerintahannya di daerah juga dinilai perlu memberikan perhatian khusus guna menangani masalah tersebut. Ia menjabarkan, Kemenpera juga telah menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) seperti yang telah dilakukan di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (26/9) lalu. Pemberian BSPS untuk 500 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Medan diharapkan dapat membantu masyarakat miskin agar bisa meningkatkan kualitas rumahnya agar menjadi lebih layak huni. “Kemenpera akan terus mendorong masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kualitas rumahnya sendiri sehingga menjadi layak huni melalui program BSPS,” katanya. Menurut dia, sejumlah indikator yang harus diperhatikan untuk menyukseskan program BSPS antara lain adanya fungsi pengawasan dan pendampingan oleh Pemda. (Ant)

http://www.antarasumbar.com/berita/nasional/d/0/313275/kemenpera-masalah-perumahandialami-semua-kota-besar.html

Kemenpera: Masalah Perumahan Dialami Semua Kota Besar Berdasarkan berita www.antarasumbar.com tanggal 30 September 2013, Jakarta maslah perumahan adalah problem yang di alami kota besar. Banyak rumah tidak layak huni yang ada di kota-kota besar. Dan pemerintah akan melakukan BSPS yaitu bantuan stimulant perumahan swadaya. Menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik demi kesehatan keluarga dan individu (WHO, 2001). Rumah sehat adalah rumah yang dapat memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani secara layak sebagai suatu tempat tinggal atau perlindungan dari pengaruh alam luar. Kebutuhan jasmani misalnya terpenuhi kebutuhan jasmani seperti membaca, menulis, istirahat dan lain-lain. Kebutuhan rohani misalnya , perlindungan terhadap penyakit, cuaca, angin dan sebaginnya ( Anonim, 2009 ). Seharusnya kepada warga masyarakat yang tinggal di kota besar tidak membangun rumah asal saja. Karena dikota besar sudah padat penduduk maka dari itu sebaiknya yang dari kampong tidak selalu berpikir migrant itu baik. Krena apa contohnya saja tanah dikota besar sudah tidak cukup untuk di bangun perumahan yang layak. Dan kepada pemerintah segera lah bantu rakyat yang kurang mampu untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni tersebut.

Related Documents

Komen Pemukiman.docx
December 2019 17
Komen Makmin.docx
December 2019 20
Komen Udara.docx
December 2019 29
Komen Sttu.docx
December 2019 18
Komen Sampah Fix.docx
December 2019 18

More Documents from "erik sanjaya"

Garis Kesling Aldrin.docx
December 2019 31
Komen Udara.docx
December 2019 29
Komenan Vektor Ab 4sigi.doc
December 2019 14
Komen Sampah Fix.docx
December 2019 18
Cover.docx
December 2019 14