Klompok Iii Fix.pdf.pdf

BENCHMARKING LAPORAN DIKLAT PIM IV ANGKATAN XXI

1. Suradjiman 2. M. Azhar Musadiq 3. Maftukhah Mustafa 4. Moch. Afif Afandi 5. Muhammad Silmi 6. Mohamad Ali Sodiq 7. Made Aris Budhiartha 8. Muran Meirina 9. Andi Mukramuddin 10. Naharuddin

KELOMPOK

PENGADILAN NEGERI MALANG

2018

INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kata Pengantar

Kegiatan Benchmarking adalah suatu proses yang memungkinkan organisasi dapat membandingkan dengan organisasi kompetitor dan selanjutnya menjadi alat strategi bagi manajemen untuk meningkatkan kinerjanya.

Untuk mendapatkan input guna perkuatan rancangan proyek perubahan dimaksud diperlukan kegiatan benchmarking dan diharapkan dapat membekali peserta dengan kemampuan mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan organisasi yang dijadikan obyek benchmarking yang memiliki best pratice dalam pengelolaan kegiatan.

Benchmarking ke best practice merupakan implementasi suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan Rancangan Proyek Perubahan yang sedang dilakukan oleh Peserta Diklat Pim IV Angkatan XXI Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018.

Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan kunjungan lapangan pada suatu lokus (daerah). Pada kesempatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada yang pertama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung dan Kepala Balai Diklat dan Pelatihan Keagamaan Surabaya yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan benchmarking di lokus terpilih memberikan kesempatan kepada kami untuk memperoleh informasi yang penting sebagai bahan inspirasi untuk menjalankan proyek perubahan.

HALAMAN

|

1

LATAR BELAKANG

BENCHMARKING PUSDIKLAT MANAJEMEN KEPEMIMPINAN  KUMDIL MAHKAMAHAH AGUNG RI BEKERJA SAMA DENGAN PUSDIKLAT TENAGA

Salah satu kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XXI Tahun 2018 Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Kementerian Keagamaan RI adalah kegiatan Benchmarking. Benchmarking yaitu melakukan kunjungan lapangan sebagai upaya memperoleh input Best Practice dalam pengelolaan kegiatan obyek Benchmarking yakni suatu lokus (Daerah/Instansi) tertentu yang diharapkan mempunyai keterkaitan erat dengan tugas penyusunan rancangan proyek perubahan Instansional peserta. Pengertian Benchmarking secara sederhana adalah suatu proses membandingkan dan mengukur suatu kegiatan organisasi terhadap suatu proses operasional yang terbaik sebagai inspirasi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Keadaan ini penting untuk memungkinkan organisasi dapat membandingkan dengan organisasi kompetitor dan selanjutnya sebagai alat strategi bagi menejemen untuk meningkatkan kinerja. Manfaat Benchmarking adalah mengurangi biaya karena kesalahan, melakukan pencegahan sebelum masalah terjadi dan penyederhanaan proses dalam melaksanakan projek charter di organisasi. Indikator keberhasilan Benchmarking adalah terjadi perubahan budaya organisasi yang lebih baik, terjadi perbaikan kinerja dalam meningkatkan kemampuan Sumber Daya manusia sesuai dengan rencana project charter. Pelaksanaan kegiatan Benchmarking adalah (1) memilih jasa atau produk yang akan dibandingkan, (2) mengidentifikasi kunci atau rahasia sukses dari produk tersebut, (3) memilih organisasi mitra sebagai pembanding, (4) mengumpulkan data dan informasi serta praktek -prakteknya, (5) melakukan analisa untuk mendapatkan peluang guna perbaikan, dan (6) mengimplementasikan praktekpraktek terbaik. Dengan demikian diharapkan Melalui kegiatan Benchmarking ini peserta dapat mengadopsinya di unit kerjanya pada kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

ADMINISTRASI KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2018

TUJUAN BENCHMARKING Tujuan dilakukan kegiatan Benchmarking ini adalah untuk menggambarkan hal - hal yang dilaksanakan dan diamati selama kegiatan Benchmarking to Best Practics diantaranya: 1. Mengetahui kegiatan inovatif yang dilaksanakan oleh Kepaniteraan Perdata 2. Mengetahui faktor-faktor pendorong keberhasilan kegiatan di Lokus 3. Mengetahui faktor-aktor penghambat; 4. Sebagai pembanding pada Best practise dalam mengadopsi, mengadaptasi kegiatan organinsasi pada rancangan proyek perubahanin individu 5. Memahami praktek manajerial dan kepemimpian pada situasi yang sebenarnya.

MANFAAT BENCHMARKING 1. Diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai pembanding para peserta diklat untuk menulis proyek perubahan 2. Untuk meningkatkan pengetahuan peserta Diklat PIM IV dan pengalaman terutama pada masalah yang berhubungan dengan informasi dan komunikasi publik. HALAMAN

| 2

.

Sejarah Pengadilan Negeri Malang

Pengadilan Negeri Malang pada awalnya terletak di Jalan Cipto Nomor 1 Malang, tepatnya di kompleks perumahan pejabat Belanda. Bangunannya masih menunjukkan bangunan kuno, nemun secara fisik telah menunjukkan renovasi seiring dengan perkembangan zaman. Sebagai bangunan kuno seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan seharusnya dinyatakan sebagai cagar budaya. Ditinjau dari aspek arsitekturnya bangunan tersebut sama dengan bangunan disekitarnya, yang masih menunjukkan arsitektur pada zaman Belanda. Biasanya semua bangunan Belanda masih menyisakan prasasti tentang tahun pembangunannya. Meskipun demikian belum bisa memastikan bahwa Pengadilan Negeri Malang sudah ada sejak zaman Belanda, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Meskipun demikian, di Pengadilan Negeri Malang yang berada di Jalan Cipto Nomor 1 Malang masih ditemukan berbagai dokumen berbahasa Belanda menunjukkan tahun 1800. Tahun dokumen yang ditemukan tidak serta merta diartikan bahwa Pengadilan Negeri Malang sudah ada sejak tahun tersebut. Perkembangan diberbagai bidang Kabupaten Malang berlangsung sangat cepat terutama jumlah penduduk dan konsekuensinya berpengaruh pada bidang property. Perkembangan yang terjadi meliputi semua bidang termasuk lembaga pendidikan tingkat dasar, pertama dan menengah meningkat pesat. Demikian pula meningkatnya jumlah Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta. Dan pada akhir akhirnya perkembang yang sangat pesat adalah bidang pariwisata. Kabupaten Malang juga menjadi tujuan wisata. Urusan pemerintahan akhirnya juga meningkat dengan pesat, sehingga dalam rangka meningkatkan pelayanan, maka terjadi pemekaran wilayah yang semula hanya kabupaten Malang yang beribukota di Kepanjen, berkembang menjadi Pemerintah Kota Malang dan Kota Administratif Batu .Pemekaran Kabupaten Malang berpengaruh pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang. Semula Kantor Pengadilan Negeri Malang berada di jalan Cipto Nomor 1 Malang. Pada tahun 1983 Kantor Pengadilan Negeri Malang pindah ke kantor yang baru berada di jl. A. yani Utara Nomor 198 Malang. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang meliputi wilayah Kepanjen, Kota Malang dan Batu. Pada tahun 2000 Pengadilan Negeri Kepanjen berdiri, wilayah hukumnya meliputi semua kecamatan di Kabupaten Malang. Pengadilan Negeri Malang yang semula wilayah hukumnya seluruh kabupaten Malang hanya seluruh kecamatan wilayah Kota Malang dan Kota Administratif Batu. Meskipun sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Malang belum ditemukan secara pasti, namun berdasarkan data dan catatan dokumen yang ada ditemukan informasi tentang nama nama Ketua Pengadilan Negeri Malang pasca Proklamasi Kemerdekaan. HALAMAN | 3

Visi Pengadilan Negeri Malang TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MALANG YANG AGUNG

Misi Pengadilan Negeri Malang 1.

Menjaga

kemandirian

Pengadilan

Negeri

Malang 2.

Memberikan

berkeadilan 3.

pelayanan

kepada

Meningkatkan

4.

Meningkatkan

pencari

kualitas

Pengadilan

yang

keadilan

kepemimpinan

Negeri

kredibilitas

Pengadilan

hukum

Negeri

di

Malang dan

transparansi

di

Malang

HALAMAN | 4

WILAYAH YURIDIKSI PENGADILAN NEGERI MALANG

KOTA MALANG 1. KLOJEN 2.BLIMBING 3. KEDUNGKANDANG 4.LOWOKWARU 5.SUKUN

KOTA BATU 1. KECAMATAN BATU 2.KECAMATAN BUMI AJI 3. KECAMATAN JUNREJO

HALAMAN | 5

INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Pada Pengadilan Agama Malang

PAPAN PENGUMUMAN

Papan Pengumuman adalah salah satu media komunikasi yang biasanya ditujukan untuk target saran dalam lingkup tertentu, khusus di Pengadilan Negeri Malang tentunya papan pengumuman tersebut ditujukan kepada masyarakat pencari keadilan. "Media ini adalah salah satu media yang paing murah, paling diacuhkan dan paling efektif. Apabila ditempatkan dan diawasi secara layak, maka papan pengumuman akan banyak menarik perhatian orang-orang yang berada HALAMAN dilingkup sekitar diamana papan itu berada."

|

6

ANTRIAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Anjungan Mesin Antrian dapat kita temui setelah memasuki pintu utama PN Malang. Pada anjungan tersebut terdapat monitor touchscreen (layar sentuh) yang dilengkapi dengan aplikasi Antrian PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk bagian : A. Pidana B. Perdata C. Hukum D. Umum E. Informasi

Masyarakat mengambil tiket antrian pada mesin antrian dengan cara memilih pada menu sistem pelayanan apa yang akan digunakan.

Mas yara kat men ungg u di ruan g tung gu yang tela h dise diak an oleh PN Mala ng, dudu k sant ai sam bil men ikma ti fasi litas -fas ilita s yang tela h dise diak an sepe rti tele visi dan air mine ral. Deng an begi tu mas yara kat akan mer asa nyam an dala m men ungg u antr ian sert a men gura ngi rasa bos an kare na men ungg u yang agak lama , seca ra tida k lang sung hal ini akan dapa t men amb ahka n tingk at kepu asan seor ang mas yara kat terh adap pela yana n PN Mala ng.

Hasil print out yang menandakan bahwa masyarakat mendapatkan nomor antrian ke 5 untuk Bagian Hukum.

HALAMAN | 7

Alat Pemanggil Nomor Antrian

Nomor antrian akan dipanggil secara otomatis melalui speaker aktif, yang akan ditampilkan dalam bentuk display TV atau LCD.

Masyarakat mendatangi counter layanan untuk mendapatkan pelayanan.

HALAMAN | 8

TELEVISI MEDIA INFORMASI P er kemb an g an tekn o l o g i i n fo r masi yan g d i n ami s h ar u s memb er i kan efek p o si ti f b ag i sel u r u h l ap i san masyar akat. P er kemb an g an i n i ti d ak h an ya memb er i kan perubahan gaya hidup, teknologi i n fo r masi j u g a memb er i kan kemudahan bagi penyedia i n fo r masi u n tu k men yamp ai kan informasi publik kepada masyar akat l u as. Kh u su sn ya d i l emb ag a p er ad i l an p er kemb a n g an teknologi informasi digunakan seb ag ai sal ah satu i n str u men t

TV MEDIA TERSEBUT UNTUK MENAYANGKAN INFORMASI TATA CARA PERSIDANGAN, SIDANG KELILING, JENIS-JENIS PERKARA YANG DITANGANI, JADWAL SIDANG HARIAN, PERKARA-PERKARA YANG SUDAH DIPUTUS, RUNNING TEKS, HIMBAUAN DAN PENGUMUMAN OLEH PENGADILAN PENGADILAN NEGERI MALANG.

u n tu k memb er i kan p el ayan an kep ad a masyar akat p en car i kead i l an , seb ag ai u p aya u n tu k men su kseskan p r o g r am p r i o r i t as Mah kamah Ag u n g RI d an r efo r masi b i r o kr asi . S al ah satu b e n t u k i n fo r masi d ap at d i t a m p i l k a n me l a l u i me d i a tel evi si. HALAMAN | 9

E-SKUM SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR

E-SKUM Aplikasi berbasis website yang mempermudah bagi para pencari keadilan yang akan melakukan pembayaran biaya perkara. Pihak Penggugat tidak perlu ke Kasir di kantor pengadilan, namun cukup melakukan proses pembayaran melalui transfer dan konfirmasi ke website ESKUM.

HALAMAN

|

11

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

IKM

8102 /GNALAM IREGEN NALIDAGNEP

INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

IKM MERUPAKAN DATA DAN INFORMASI TENTANG TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENGUKURAN SECARA KUANTITATIF DAN KUALITATIF ATAS PENDAPAT MASYARAKAT DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN DARI APARATUR PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DENGAN MEMBANDINGKAN ANTARA HARAPAN DAN KEBUTUHANNYA.

HALAMAN

AUDIO TEXT RECORDING ATR INI MERUPAKAN APLIKASI YANG DAPAT MENGUBAH SUARA MENJADI BERUPA TULISAN. APLIKASI ATR UNTUK MENUNJANG PEKERJAAN PANITERA PENGGANTI DALAM MEMBUAT BERITA ACARA PERSIDANGAN.

|

12

KERJASAMA LAYANAN PERBANKAN DI PN MALANG Untuk meningkatkan pelayanan publik Pengadilan Negeri Malang melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga Perbankan diantaranya kerjasama dengan Bank BTN dan Bank BRI. Salah satu bentuk kerja sama dengan Bank BT adalah Layanan Payment Point BTN. Layanan ini bertujuan untuk kemudahan nasabah melakukan transaksi berulang dan rutin seperti membayar biaya perkara di Pengadilan Negeri Malang

Selain Bank BTN Pengadilan Negeri Malang juga telah menandatangani MOU kerjasama produk perbankan dengan Bank BRI Kerjasama ini meliputi pembayaran Biaya Perkara secara Online sampai dengan Pembayaran denda tilang secara Online pula. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini, dapat mempercepat dan memaksimalkan pelayanan kepada para pencari keadilan, meminimalisir pungli serta mempercepat pelaporan data ke Mahkamah Agung oleh petugas.

LAPORAN BENCHMARKING KELOMPOK III ANGKATAN XXI

RUANG TELECONFERENCE

Ruang yang disebut sebagai ruang teleconference itu dapat dipergunakan bagi para saksi korban suatu tindak pidana baik pidana umum, pidana khusus, ataupun pidana anak. Saat mereka memberikan keterangan di ruang teleconference sebagai saksi di depan persidangan maka pernyataannya tidak akan didengar langsung di hadapan terdakwa. HALAMAN

|

14

WEB SITE PENGADILAN NEGERI MALANG

Para pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Negeri Malang tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi Pengadilan Negeri Malang, terutama dalam menu informasi yang wajib diberikan dalam rangka keterbukaan informasi publik. Infomasi yang tersedia pada website Pengadilan Negeri Malang : Http:// http://pn-malang.go.id meliputi:

1. INFORMASI TENTANG PENGADILAN 2. LAYANAN PUBLIK a. Profil Pengadilan b. Sistem Pengelolaah Pengadilan c. SOP (Standar Opererasional Prosedur) d. Perjanjian Kinerja e. Indeks Kepuasan Masyarakat

a. b. c. d. e. f. g.

3.

Jam Kerja; Jadwal Sidang; Tata tertib pengadilan; Prosedur permohonan informasi; Pelayanan informasi perkara; Laporan; Pengumuman.

LAYANAN HUKUM

a. Layanan Hukum bagi masyarakat kurang mampu; b. Prosedur pengajuan dan biaya perkara; c. Biaya perkara perdata.

HALAMAN

|

15

HALAMAN

|

16

PENGADILAN NEGERI MALANG

4.4.SSIPP IPP S I S T E M I N F O R MA S I P E N E L U S U R A N P E R K A R A

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah Aplikasi Sistem informasi untuk penelusuran alur perkara yang berbasis web. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi maka Pengadilan Negeri Malang memberikan kemudahan kepada masyarakat umum atau pencari keadilan untuk mendapatkan informasi terkait perkara sehingga mereka tidak perlu untuk datang ke Pengadilan, cukup membuka http://sipp.pn-malang.go.id/ akan tampil SIPP Pengadilan Negeri Malang.

HALAMAN

|

17

5. SIWAS AWASI DENGAN SIWAS .Mahkamah Agung sudah demikian terbuka,

Terhadap pelapor diberi hak perlindungan

menambah sarana penanganan pengaduan

sebagaimana yang disebut dalam

yang masuk, Jika sebelumnya pengaduan

whistleblower system dalam PERMA NO.9

hanya ditujukan kepada Ketua MA, sekarang

Tahun 2016. Pelapor mempunyai hak untuk

sudah diperluas lagi dengan adanya SIstem

dilindungi identitasnya, utamanya

Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI ( perlindungan bagi pelapor yang internal, agar SIWAS MARI) pada situs MA pada tahun 2016. dapat memberikan keterangan secara MA telah membuka pintu seluas-luasnya bagi bebas. Setiap pemeriksaan dituangkan upaya penyampaian dan pengungkapan

dalam Berita Acara Pemeriksaan. Dalam

pengaduan baik dari masyarakat maupun

Melakukan pemerikasaan, apabila tidak

orang dalam sendiri, yakni melalui sarana

terbukti, maka MA memberikan hak yangsama

surat elektronik melalui email, surat, telephon, kepada terlapor, yakni laporanyadinyatakan membuka meja pengaduan, pada setiap

ditutup dan mengadakan

rehabilitasi

pengadilan tingkat pertama. Bagi internal

bahwa

yang mau melapor diberi kemudahan dan

terbukti. Dengan demikian maka Pengadilan

perlindungan. Perlindungan dari orang

Negeri Malang juga akan

memang diperlukan. Dengan adanya

mengimplementasikan aplikasi siwas ini

perlindungan dari orang dalam maka

dalam melaksanakan pengawasan terhadap

yang bersangkutan dinyatakan tidak

tentunya bukti-bukti lebih mudah didapatkan. aparaturnya.

E-COURT

E-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online (E-Filling), Pembayaran Secara Online (E-Payment), Mengirim Dokumen Persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban), dan Pemangilan Secara Online (E-Summons). Dan Pengadilan Negeri Malang sudah mengimpelemtasikanya sesuai dengan instruksi dari Dirjen Badilum Nomor 271/Dju/SK/PS.01 /4/2018 tanggal 17 April 2018 tentang penunjukan pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2018.. HALAMAN

|

18

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

AKTUALISASI HALAMAN

|

19

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Berawal dari keinginan untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah transparan, terukur dan terjangkau, perlu dilaksanakan perubahan pelayanan, perubahan sistem pelayanan tersebut yaitu pelayan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan. Mengacu pada Surat Keputusan Mahkamah Agung (SEKMA) RI Nomor :1144/KMA/VIIII/2011 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan dan di perkuat dengan menerbitkan keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standart pelayana terpadu satu pintu (PTSP) pada pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. . Pengadilan Negeri Semarapura mendirikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada tanggal 18 oktober 2017, berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Semarapura No. W24-U3/1754/KP.01.2/10/2017 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Semarapura yang kemudian diresmikan secara serentak pada Pengadilan Tinggi Bali dan Pengadilan Negeri se Bali oleh dirjen Badan Peradilan Umum pada senin, tanggal 14 Mei 2018. Melalui meja PTSP Pengadilan Negeri Semarapura berusaha memberikan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dapat langsung bertanya kepada petugas meja PTSP. Petugas meja akan selalu memberikan informasi kepada seluruh pencari keadilan mengenai segala kebutuhan dalam pelayanan hukum yang disediakan

seperti yang diterapkan di Pengadilan Negeri Malang

HALAMAN

|

20

PENUTUP

KESIMPULAN Kemajuan Pengadilan Negeri Malang sangat terkait dengan adanya komitmen dan dukungan dari Ketua dan seluruh jajarannya beserta masyarakat pencari keadilan. Beberapa inovasi yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Malang secara umum yaitu : 1. PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dilaksanakan sejak akhir tahun 2017. 2. Aplikasi Antrian Sidang untuk memantau kehadiran para pihak berperkara. 3. Aplikasi E-SKUM dipergunakan masyarakat yang ingin menghitung secara mandiri besar biaya perkara perdata. 4. Aplikasi ATR (Audio to Text Recording) /ATP (Aplikasi Transkrip Persidangan) dipergunakan untuk membantu dalam pembuatan berita acara persidangan atau transkrip persidangan otomatis, melalui konversi audio ke text. 5. Ruang Teleconference dipergunakan bagi parar saksi korban suatu tindak pidana, baik pidana umum, pidana khusus ataupun pidana anak.

SARAN Berbagai inovasi dari berbagai aspek yang telah dijelaskan sebelumnya diharapkan dapat  diadopsi dan diadaptasi peserta serta diimplementasikan pada proyek perubahan. Hal ini dapat dilakukan dengan mempersiapkan komitmen serta dukungan penuh dari pimpinan, usaha / strategi untuk melaksanakan perubahan, penyiapan / seleksi stakeholders serta payung hukum sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

HALAMAN

| 21