Kisi Lartas.docx

KISI - KISI UTS LARTAS 1. Tanaman ( PP No. 14 tahun 2002 Pasal 2 s.d. Pasal 14 ) Setiap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib : a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari negara asal dan negara transit bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya, kecuali Media Pembawa yang tergolong benda lain; b. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan; c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan. Setiap Media Pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib: a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari Area asal bagi tumbuhan dan bagianbagiannya, kecuali Media Pembawa yang tergolong benda lain; b. melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan; c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan. Dikenakan terhadap setiap Media Pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu Area yang tidak bebas ke Area lain yang bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. Setiap Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, apabila disyaratkan oleh negara tujuan, wajib: a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari tempat pengeluaran bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya, kecuali Media Pembawa yang tergolong benda lain; b. melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan; c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan. 1. Setiap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan. 2. Setiap Media Pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu Area yang tidak bebas ke Area lain yang bebas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan. 3. Setiap Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan apabila disyaratkan oleh negara tujuan. Tindakan karantina berupa pemeriksaan ( administratif dan kesehatan ), pengasingan dan pengamatan ( kondisi khusus dengan waktu lama dan di tempat

terisolasi ), perlakuan ( dilakukan untuk membebaskan Media Pembawa, orang, alat angkut, peralatan, dan pembungkus dari Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II ), penahanan ( media pembawa dibawah penguasaan petugas karantina ), penolakan ( dibawa kembali ke negara asal atau tempat asal), pemusnahan ( membakar, mengubur, menghancurkan dll ) dan pembebasan ( bebas dari organisme pengganggu tumbuhan dan semua persyaratan telah dipenuhi ). Semuanya diawasi oleh petugas karantina tumbuhan.

2. Pupuk ( Pasal 2 s.d. Pasal 10 ) Semua pupuk bersubsidi dilarang ekspor. Pupuk non subsidi yang dibatasi ekspor hanya pada pos 3102.10.00 dan ex 3105.10.90 Jumlah pupuk non subsidi yang diekspor ditentukan dalam rapat koordinasi ( minggu pertama Desember tahun berjalan ) Jumlah yang telah ditetapkan diberitahukan oleh Menko bidang Perekonomian kepada PT. Pupuk Indonesia. PT. Pupuk Indonesia mengalokasikan kepada anak perusahaan. Anak perusahaan yang akan mengekspor pupuk wajib Persetujuan Ekspo Pupuk Non Subsidi dari Menteri. Pengajuan PE pupuk non subsidi dengan menyerahkan : 1. Izin usaha industri 2. TDP ( tanda daftar perusahaan ) 3. NPWP 4. SKAE Pupuk Urea Non Subsidi 5. Surat bermetarai bahwa pupuk yg diekspor bukan pupuk subsidi Jika setuju, Dirjen mengeluarkan PE dengan digital signature, paling lama 5 hari sejak permohonan lengkap. Jika ditolak, penolakan elektronik paling lama 3 hari sejak permohonan diterima. PE berlaku sampai Desember tahun penetapan, dapat diperpanjang ( berlaku paling lama 3 bulan, tidak melebihi Maret ), diajukan plg cepat 20 hr sebelum berakhir. Dokumen pengajuan perpanjangan : 1. PE yang telah berakhir 2. SK dari PT. Pupuk Indonesia 3. Laporan Realisasi Ekspor 4. SKAE sesuai dgn sisa dr realisasi ekspor. Perubahan PE, anak perusahaan wajib menyampaikan 1. PE Pupuk Urea non subsidi

:

2. Dokumen yg berubah 3. SK dari Pt. Pupuk Indonesia 4. Laporan realisasi ekspor

3. Pakaian Bebas ( Permendag 51/2015 Pasal 1 s.d. 4 ) Pakaian bekas pada HS 6309.00.00.00 Pakaian bekas dilarang diimpor. Pakaian bekas yang ada di wilayah NKRI wajib dimusnahkan.

4. Ikan ( HS Code 13.02 s.d. 16.05 ) Baca sendiri

5. Udang Udang kecil dan udang biasa dalam pos tarif 0306.13.00.00 dan 0306.23.30.00 dilarang masuk Indonesia. Jika tiba di Indonesia wajib reekspor atau dimusnahkan. Selain udang diatas, pemasukannya hanya boleh dari : A. Pelabuhan Belawan, Medan, Tg. Priok Jakarta, Tg. Emas Semarang, Tg. Perak Surabaya, Soekarno - hatta, Makassar B. Pelabuhan udara Polonia, Medan, Soetta, Jakarta, Juanda Sby, Sultan Hasanudin, Makassar.

6. Hewan ( PP 82/2000 pasal 2, Pasal 5,Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 15 ; Permentan 17/2017 Pasal 6, Pasal 12; Permendag No 65/2018 Lampiran III 0101 sd 0208; Permendag No 20/2018 Pasal 1, Pasal 5; Permendag 59/2016 Pasal 7 ) Media pembawa yang masuk, wajib : 1. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal atau transit 2. Dilengkapi surat keterangan asal bagi media pembawa yg tergolong benda lain ( memuat produk, asal, perlakuan sanitasi ) 3. Melalui tempat yang telah ditetapkan 4. Lapor dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pemasukan ( bagi hewan paling singkat 2 hari sblm pemasukan / pengeluaran, bagi hasil bahan asal hewan paling singkat 1 hr sblm pemasukan/pengeluaran, bagi bawaan penumpang pada saat pemasukan ) Sertifikat kesehatan dpt berupa sertifikat kesehatan hewan bagi jenis hewan ( memuat asal hewan dan saat pemberangkatan tidak sakit ) dan sertifikat sanitasi

bagi jenis bahan asal hewan atau hasil bahan asal hewan (memuat asal, berasal dr jenis hewan sehat, bebas hama penyakit dan telah sesuai ketentuan teknis kesehatan masyarakat untuk konsumsi manusia). Tindakan karantina sama seperti tumbuhan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengecek kelengkapan dokumen dan mendeteksi hama penyakit, status kesehatan media pembawa dan sanitasi media pembawa. Pemeriksaan dilakukan secara fisik dengan cara : 1. Pemeriksaan klinis pada hewan 2. Pemeriksaan kemurnian atau keutuhan secara organoleptik pada bahan asal hewan. Pemeriksaan dilakukan pada siang hari, kecuali keadaan tertentu mnrt dokter hewan pada malam hari. Pengasingan dilakukan terhadap seluruh atau sebagian media pembawa untuk pengamatan, pemeriksaan dan perlakuan Media pembawa yang : 1. Tertular hama penyakit setelah keluar dari sarkut 2. Ditolak dan tidak segera dikeluarkan dr wilayah NKRI dalam batas waktu yg ditetapkan 3. Setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan tertular penyakit 4. Tidak dapat disembuhkan Dimusnahkan dengan disaksikan oleh petugas kepolisian atau petugas instansi terkait. Dokumen karantina terdiri atas ( baca pasal 6 permentan 17/2017 ) Dokumen lain terdiri atas ( baca pasal 12 permentan 17/2017 )

7. Tata Niaga : Kep 406/2004 Pasal 2, Kepmen 478 Pasal 5, 5B, Kepmen 789 Pasal 5B, Kepmen 192 Pasal 6, Kepmen 50 Pasal 6A, Kepmen 60 Pasal 13 Perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar impor makanan dan minuman adalah PT. Sarinah dan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia. Perusahaan yang ditunjuk sebagai IT impor barang tertentu lainnya adalah PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT. Sarinah, dan PT. Mega Eltra. IT-CFC adalah PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia. CFC-11, 12, 13, 114, 115 diimpor melalui IT-CFC dan Importir Produsen CFC (masa berlaku 1 tahun). IT-CFC adalah bukan produsen pemilik API-U yg tugasnya mengimpor dan mendistribusi CFC kepada perusahaan lain yg membutuhkan sebagai pengguna akhir. IT-CFC adalah PT. Dharma Niaga, pantja Niaga dan Cipta Niaga. IT-CFC wajib mengajukan permohonan persetujuan impor kepada Dirjen PLN

setiap kali pengimporan. Pendistribusian CFC wajib dilaporkan scr tertulis kpd Dirjen PLN paling lambat 15 hari setelah pendistribusian. Untuk dpt menjadi IP-CFC, mengajukan permohonan kpd Dirjen PLN dilampiri SIUP, NPWP, API-P atau API-T (terbatas), Rekomendasi dr kepala BPOM utk farmasi, rekomendasi dr dirjen IKAHH utk selain farmasi. IT-CFC dan IP-CFC wajib melaporkan realisasi impor kpd Dirjen PLN. Sanksi pencabutan IT-CFC atau IP-CFC dan API. Barang yg tdk sesuai wajib di reekspor Dilarang mengimpor kendaraan bermotor secara CBU untuk : 1. Kendaraan angkutan org kurang dari 10 orang jensi sedan/stastion wagon, kapasitas silinder 4.000cc atau lebih atau dengan harga FOB USD40.000 atau lebih 2. Kendaraan angkutan org kurang dr 10 orang dgn sistem 2 gandar penggerak ( 4x4) , kapasitas siliner 5.000cc atau lebih atau dg harga FOB USD 40.000 lebih

8. KUE ( Permen 13/2012 pasal 2,4,6,7,11,15 ) Barang ekspor dikelompokkan mnjd barang bebas ekspor, barang dibatasi ekspor, barang dilarang ekspor. Menteri dp membatasi ekspor dg alasan : 1. Melindungi keamanan nasional dn kepentingan umum 2. Melindungi kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan hidup. 3. Adanya perjanjian internasional 4. Terbatasnya pasokan di DN 5. Terbatasnya kapasitas pasar di negara tujuan 6. Terbatasnya ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan Menteri dapat melarang ekspor dg alasan : 1. Mengancam keamanan nasional dan kepentingan umum termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat. 2. Melindugi HAKI 3. Melindungi kesehatan dan kehidupan manusia 4. Perjanjian internasional Orang perseorangan yg mengekspor brg bebas harus memiliki NPWP dan dokumen lain yg diwajibkan, Badan Hukum yg mengekspor brg bebas harus memiliki SIUP, NPWP, TDP, dokumen lain. Badan hukum yg mengekspor barang yg dibatasi wajib memilki SIUP, NPWP, TDP, laporan surveyor, pengakuan sbg eksportir terdaftar, persetujuan ekspor, COO, dokumen lain

Eksportir wajib menyampaikan laporan pelaksanaan ekspor, baik terealisasi maupun tidak secara periodik setiap bulan, plg lambat tgl 15 bulan berikutnya. Sanksi bagi ekspor barang bebas tidak sesuai ketentuan, pencabutan izin. Sanksi bagi ekspor barang dibatasi tdk sesuai ketentuan, penmcabutan izin, eksportir terdaftar, persetujuan ekspor. Mengekspor barang dilarang, pencabutan izin. Barang hasil pelanggaran menjadi barang dikuasai negara

9. KUI ( permen 48/2015 ) Barang yg diimpor harus dalam keadaan baru. Dlm hal tertentu boleh, ditetapkan oleh Menteri. Impor hanya boleh oleh importir API, dalam hal tertentu boleh non API. Barang impor ada barang bebas impor, dibatasi impor, dilarang impor. Impor barang dibatasi melalui mekanisme perizinan impor

:

1. Pengakuan sbg IP atau IT 2. PI ( Persetujuan Impor ) 3. Laporan Surveyor 4. Mekanisme izin lain. Jika tidak memiliki perizinan impor, pembekuan API. Barang tersebut wajib di ekspor kembali oleh importir.

10. Uang ( PBI 19/2017 pasal 2,4,7,8,10,14,20,22 )