Kesmas.docx

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan masalah 1.3 Tujuan masalah

BAB II PEMBAHASAN

Pengertian program kesehatan ibu dan anak (KIA) adalah upayabdibidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah. Tujuan program kesehatan ibu dan anak adalah tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal, bagi ibu dan keluarganya untuk menuju norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS) serta meningkatnya derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang optimal yang merupakan landasan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya. Secara umum, ada 3 tingkat atau gradasi penyakit yaitu sakit ringan (mild), sakit sedang (moderate), dan sakit parah (severe) yang menuntut bentuk pelayanan kesehatan yang berbeda pula. Oleh sebab itu, perlu dibedakan adanya 3 bentuk pelayanan, yakni : 1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama (Primary health care) : Pelayanan kesehatan ini diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan dan masyarakat yang sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka atau promosi kesehatan. Pelayanan yang diperlukan pada jenis ini bersifat pelayanan kesehatan dasar (basic health services) atau juga merupakan pelayanan kesehatan primer atau utama (primary health care). Bentuk pelayanan ini seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Balkesmas. 2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (secondary health services) :

Pelayanan

kesehatan

ini

diperlukan oleh kelompok masyarakat

yang

memerlukan perawatan nginap, yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan primer. Bentuk pelayanan ini misalnya Rumah Sakit tipe C dan D, dan memerlukan tersedianya tenaga-tenaga spesialis. 3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tertiary health services): Pelayanan kesehatan ini diperlukan untuk kelompok masyarakat atau pasiaen yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder. Pelayanan kesehatan ini sudah komplek, dan memerlukan tenaga-tenaga super spesialis. Contohnya Rumah sakit bertipe A dan B. 2.1 Puskesmas 1. Antenatal Cakupan pelayanan antenatal dipantau melalui pelayanan kunjungan baru ibu hamil ( K1 ) untuk melihat akses dan pelayanan kesehatan ibu hamil yang sesuai standar yaitu minimal berkunjung 4 kali selama masa kehamilan (K4).kunjungan selama masa kehamilan ini dengan distribusi sekali pada triwulan pertama dan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga. Pelayanan antenatal kepada ibu hamil yang

diberikan

oleh

petugas

kesehatan

meliputi

penimbangan

berat

badan,pemeriksaan kehamilan,pemberian tablet besi,pemberian iminisasi TT, pemeriksaan tensi,/tekanan darah dan konsultasi. Cakupan K4 tahun 2009 sebesar 92,49 % dan capaian ini berada di bawah SPM sebesar 95 %, dan juga menurun dibandingkan capaian tahun 2009 sebesar 92,81 %. Deteksi resiko tinggi ibu hamil tahun 2009 adalah 20% sebesar 3.007 ibu hamil resiko tinggi.capaian resiko tiggi ibu hamil tahun 2009 ini sesuai target yaitu sebesar 20 %.diharapkan dengan semakin besarnya cakupan deteksi resiko tinggi

ibu hamil akan dapat segera diambil langkah antisipasi kemungkinan terjadinya kematian.seluruh ibu hamil resiko tinggi yang terdeksi dirujuk ke pelayanan lebih atas. Salah satu pelayanan pada ibu hamil adalah pemberian tablet besi.cakupan pemberian tablet besi Fe 1 pada ibu hamil tahun 2009 sebesar 99,08 % dan cakupan pemberian tablet Fe 3 sebesar 87, 55 %. Pemberian tablet besi pada ibu hamil merupakan salah satu upaya untuk mencegah timbulnya anemia pada ibu hamil, karena pada sebagian besar kematian ibu maternal salah satu penybabnya adalah anemi Pelayanan terhadap ibu dan bayi adalah pemberian vitamin A. Dari 14.380 orang ibu nifas yang terlaporkan 94,75 % mendapatkan tablet vitamin A. Upaya perlindungan ibu dan bayi terhadap kemungkinan tetanus pada saat persalinan dilaksanakan melalui pemberian iminisasi TT kepada ibu hamil. Cakupan imunisasi TT1 dan TT2 Ibu hamil tahun 2009 masing-masing sebesar 14,05 % dan 12,29 %.rendahnya cakupan TT ibu hamil perlu mendapat perhatian lebih serius. Salah satu penyebabnya rendahnya. Cakupan TT adalah pelaporan yang sulit didapat dari pelayanan swasta, sehingga perlu dicari suatu mekanisme untuk mendapat data yang akurat dari pelayanan swasta. 2. Pertolangan Persalianan, Kunjungan Neonates dan Bayi Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2009 sebesar 96, 68 %. Hasil ini menunjukkan bahwa peran dukun sebagai penolong persalinan tradisional sudah hampir tidak ada. Cakupan ini sudah mencapai target apabila dibandingkan dengan target SPM sebesar 90 %.

Cakupan kunjungan neonatal ( KK ) tahun 2008 sebesar 98, 11 %. Cakupan KN ternyata lebih besar dari cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 96,,68 %, hal ini menunjukkan atau dapat diasumsikan bahwa terdapat kunjungan persalinan dari luar wilayah, atau dari perantau. Adanya kesenjangan data ( terutama di Puskesmas Bulu dan Nguter) antara cakupan KN dan Pesalinan Nakes harus dapat dicari penyebabnya, apakah betula tenaga kesehetan penolong persalinan tidak mengunjungi neonatal atau adanya kelamahan Dalam system pencatan dan pelaporan. Neonatal resiko tinggi yang terdeteksi sebanyak 1.391 anak atau 10,15 % dan seluruhnya dirujuk ke pusat pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Cakupan kunjungan bayi tahun 2009 sebesar 104 %. Hasil cakupan yang melebihi 100% harus dievaluasi lagi terhadap penentuan target sasaran pada awal tahun, dan target SPM ( Berat Badan Lahir Lemah) pada tahun 2009 dilaporkan sebanyak 382 bayi.jumlah ini menurun 23,6 % dibandingkan tahun 2008 sejumlah 500 bayi. Penyebab terjadinya BPLR harus diidentifikasi lebih lanjut karena hal ini dapat disebabkan salah satunya oleh karena kualitas ANC yang masih dibawah standar. 3. Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita 3.1. Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Blita dan Prasekolah Salah satu upaya mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan balita adalah melalui program pelayanan kesehatan anak, di antaranya adalah pemberian vitamin A. cakupan pemberian vitamin A pada balita usia 6 – 11 bulan tahun 2009 sebesar 98,74 %, hasil ini menurun dibandingkan tahun 2008 sebesar 98,9 %. Bila dibandingkan dengan hasil cakupan kunjungan bayi tahun 2009 sebesar 104 %, maka tidak semua bayii mendapatka vitamin A. Sedangkan pemberian Vitamin A dua kali ( 2X ) untuk balita tahun 2009 sebesar 98,71 %, hasil ini meningkat apabila dibandingkan hasil tahun 2008 sebesar 98,11

%. Pertumbuhan dan perkembangan anak balita, pra sekolah, SD sampai remaja perlu mendapatka perhatian karena pada masa inilah terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Cakupan deteksi anak balita dan pra sekolah tahun 2009 sebesar 100% dari 19.968 anak yang ada. 3.2. Program Imunisasi Dalam upaya menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan bayi dan anak balita dilaksanakan program imunisasi untuk penyakit – penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ( PD 31 ) yaitu penyakit TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B, Polio dan Cambak. Setiap bayi wajib mendapatkan imunisasi dasar yaitu HB 0, 1 kali ; BCG 1 kali ; DPT-HB 3 kali, Polio 4 kali ; dan Cambak 1 kali. Untuk menilai kelengkapan imunisasi dasar bayi dapat dilihat pada cakupan imunisasi DPT HB 3, Polio 4 dan Cambak. Cakupan imunisasi DPT1 tahun 2009 sebesar 102,25 %. Sedangkan cakupan imunisasi cambak sebesar 101,7 %. Terdapat selisih antara cakupan Campak dan DPT1 sehingga ada anak balita yang tidak lengkap dasar imunisasinya. Angka Drop Out ( DO ) imunisasi lengkap pada bayi di tahun 2009 sebesar 0,54 %. Kecilnya angka DO apabila dibandingkan tahun 2008 yang hanya 1,12 % perlu identifikasi penyebabnya lebih lanjut. Capaian DO tahun 2009 telah sesuai target nasional yaitu angka DO < 10 %. Angka DO tertinggi di Puskemas Bulu (9,46 %), Weru (3,53 %) dan Polokarto (1,53 %). Hasil pelayanan iminisasi dapat juga dilihat capaian desa UCI. Target pelayanan imunisasi berdasarkan SPM adalah 100% desa UCI. Cakupan desa UCI tahun 2009 sebesar 91 %, hasil ini menurun apabila dibandingkan capaian tahun 2008 sebesar 99 %.

2.2 Posyandu Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang menjadi milik masyarakat dan menyatu dalam kehidupan dan budaya masyarakat. Posyandu berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat serta mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA). Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang sudah menjadi milik masyarakat serta menyatu dalam kehidupan dan budaya masyarakat. Posyandu, selain berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat, juga untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB, dan AKBA. Peran dan dukungan pemerintah kepada Posyandu melalui Puskesmas sangat penting untuk memfasilitasi pelaksanaan berbagai kegiatan kesehatan di Posyandu. Kegiatan Posyandu selama ini terlaksana dengan adanya peran masyarakat sebagai kader dengan bimbingan petugas kesehatan dan pihak lain terkait pemberdayaan

masyarakat. Kader Posyandu sebaiknya mampu menjadi pengelola Posyandu karena merekalah yang paling memahami kondisi kebutuhan masyarakat Sasaran Sasaran Posyandu adalah seluruh masyarakat, terutama: a. Bayi. b. Anak balita. c. Ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui. d. Pasangan usia subur (PUS). Fungsi a. Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan AKI, AKB, dan AKBA. b. Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB, dan AKBA. Pengorganisasian a. Struktur organisasi Struktur organisasi Posyandu ditetapkan oleh musyawarah masyarakat pada saat pembentukan Posyandu. Struktur organisasi minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara serta kader Posyandu yang merangkap sebagai anggota. Struktur organisasi bersifat fleksibel sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, permasalahan, dan kemampuan sumber daya. b. Pengelola Posyandu Pengelola Posyandu adalah unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga mitra pemerintah, dan dunia usaha yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan sosial dasar masyarakat di Posyandu. Kriteria pengelola Posyandu antara lain:

1) sukarelawan dan tokoh masyarakat setempat, 2) memiliki semangat pengabdian, berinisiatif tinggi dan mampu memotivasi masyarakat, 3) bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat. c. Kader Posyandu Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela. Tingkat perkembangan Posyandu Tingkat perkembangan Posyandu dibedakan atas 4 tingkat sebagai berikut. a. Posyandu pratama, adalah Posyandu yang belum mantap, yang ditandai oleh kegiatan bulanan Posyandu belum terlaksana secara rutin serta jumlah kader sangat terbatas yakni kurang dari 5 (lima) orang. b. Posyandu madya, adalah Posyandu yang sudah dapatmelaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, tetapi cakupan kelima kegiatan utamanya masih rendah, yaitu kurang dari 50%. c. Posyandu purnama, adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50% KK di wilayah kerja Posyandu. d. Posyandu mandiri, adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya lebih dari 50% KK yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu

Kegiatan Posyandu Kegiatan

Posyandu

terdiri

dari

kegiatan

utama

dan

kegiatan

pengembangan/pilihan. Secara garis besar, kegiatan Posyandu adalah sebagai berikut. 1. Kegiatan utama a. Kesehatan ibu dan anak (KIA) 1) Pelayanan untuk ibu hamil 2) Pelayanan untuk ibu nifas dan menyusui b. Keluarga berencana (KB) Pelayanan KB di Posyandu yang dapat diberikan oleh kader adalah pemberian kondom dan pemberian pil ulangan. Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas, dapat dilakukan pelayanan suntikan KB dan konseling KB. c. Imunisasi Pelayanan imunisasi di Posyandu hanya dilaksanakan oleh petugas Puskesmas. Jenis imunisasi yang diberikan disesuaikan dengan program terhadap bayi dan ibu hamil. d. Gizi Pelayanan gizi di Posyandu adalah sebagai berikut. 1) Penimbangan berat badan. 2) Deteksi dini gangguan pertumbuhan. 3) Penyuluhan dan konseling gizi. 4) Pemberian makanan tambahan (PMT) lokal. 5) Suplementasi kapsul vitamin A dan tablet Fe. e. Pencegahan dan penanggulangan diare Pencegahan diare di Posyandu dilakukan dengan penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Penanggulangan diare dilakukan dengan pemberian oralit. Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut, akan diberikan obat Zinc oleh petugas kesehatan.

Kegiatan pengembangan Penambahan kegiatan baru sebaiknya dilakukan apabila 5 kegiatan utama telah dilaksanakan dengan baik dalam arti cakupannya di atas 50%, serta tersedia sumber daya yang mendukung. Kegiatan pengembangan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang artinya adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga, dan kesejahteraan sosial 2.3 Polindes Pondok Bersalin Desa adalah merupakan salah satu bentuk UKBM (Usaha Kesehatan Bagi Masyarakat) yang didirikan masyarakat oleh masyarakat atas dasar musyawarah, sebagai kelengkapan dari pembangunan masyarakat desa, untuk memberikan pelayanan KIA-KB serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan Bidan. (Ambarwati retna, 2009). Suatu tempat yang didirikan oleh masyarakat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan kesehatan masyarakat untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB) dikelola oleh bidan desa bekerjasama dengan dukun bayi dibawah pengawasan dokter puskesmas setempat. Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang merupakan wujud nyata bentuk peran serta masyarakat didalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak lainnya, termasuk KB di desa.

B. Manajemen Pelayanan Kebidanan di Polindes/Poskesdes 1.

Perencanaan (P1)

Dalam melaksanakan perencanaan kegiatan Polindes yang akan dilakukan, maka harus memenuhi syarat terbentuknya Polindes seperti : a. b.

Tersedianya bidan di desa yang bekerja penuh untuk mengelola polindes. Tersedianya sarana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidan,

antara lain bidan kit, IUD kit, sarana imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil, timbangan, pengukur Tinggi Badan, Infus set dan cairan D 5 %, NaCl 0,9 %, obat - obatan sederhana dan uterotonika, buku-buku pedoman KIA, KB dan pedoman kesehatan lainnya, inkubator sederhana. c.

Memenuhi persyaratan rumah sehat, antara lain penyediaan air bersih,

ventilasi cukup, penerangan cukup, tersedianya sarana pembuangan air limbah, lingkungan pekarangan bersih, ukuran minimal 3 x 4 m2. d. Lokasi mudah dicapai dengan mudah oleh penduduk sekitarnya dan mudah dijangkau oleh kendaraan roda 4. e.

Ada tempat untuk melakukan pertolongan persalinan dan perawatan

postpartum minimal 1 tempat tidur.

Adapun kegiatan utama Polindes : a.

Pengamatan dan kewaspadaan dini (survey penyakit, surveilans gizi,

surveilans perilaku beresiko, surveylans lingkungan dan masalah kesehatan lainnya), penanganan kegawatdaruratan kesehatan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta pelayanan kesehatan dasar. b.

Promosi kesehatan, penyehatan lingkungan dan lain-lain.

Kegiatan dilakukan berdasarkan pendekatan edukatif atau kemasyarakatan yang dilakukan melalui musyawarah mufakat yang disesuaikan kondisi dan potensi masyarakat setempat. c.

Memeriksa kehamilan, termasuk memberikan imunisasi TT pada bumil

dan mendeteksi dini resiko tinggi kehamilan. d.

Menolong persalinan normal dan persalinan dengan resiko sedang.

e.

Memberikan pelayanan kesehatan ibu nifas dan ibu menyusui.

f.

Memberikan pelayanan kesehatan neonatal, bayi, anak balita dan anak

pra sekolah, serta imunisasi dasar pada bayi.

g.

Memberikan pelayanan KB.

h.

Mendeteksi dan memberikan pertolongan pertama pada kehamilan dan

persalinan yang beresiko tinggi baik ibu maupun bayinya. i.

Menampung rujukan dari dukun bayi dan dari kader (posyandu, dasa

wisma). j.

Merujuk kelainan ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu.

k.

Melatih dan membina dukun bayi maupun kader (posyandu, dasa

wisma). l.

Memberikan penyuluhan kesehatan tentang gizi ibu hamil dan anak serta

peningkatan penggunaan ASI dan KB. m.

Mencatat serta melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada

puskesmas setempat.

Sumber dana : Sumber dana pembangunan polindes, serta semua peralatan yang dibutuhkan berasal dari pemerintah.

2.

Pengorganisasian (P2)

Prinsip pengorganisasian poskesdes adalah dikelola masyarakat dalam hal ini bimbingan tenaga kesehatan. a.

Tenaga Poskesdes

1) Tenaga dan masyarakat (a)

Kader.

(b)

Tenaga sukarela lainnya.

Tenaga masyarakat minimal 2 orang yang telah mendapatkan pelatihan khusus. 2) Tenaga kesehatan Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan di poskesdes minimal seorang bidan. (a)

Kepengurusan

Kepengurusan poskesdes dipilih melaui musyawarah mufakat musyarakat desa, serta ditetapkan oleh kepala desa.

Struktur pengurus minimal terdiri dari Pembina, ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Susunan pengurus bersifat fleksibel, sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kondisi dan permasalahan setempat. 3.

Penggerakan dan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian (P3)

Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan, petugas, kader dan masyarakat perlu diberikan bimbingan baik melalui pelatihan atau penyuluhan, sehingga mereka secara bersama-sama akan dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan tersebut. Pengawasan dari kegiatan Polindes dapat kita ketahui melalui pencatatan dan pelaporan Polindes. Dalam melaksanakan pelayanan kebidanan, bidan harus melaksanakan pencatatan hasil pelayanan, baik berupa rekam medis kebidanan untuk setiap pasien maupun rekapitulasi hasil pelayanan sebagai dasar untuk pembuatan laporan. Bidan setiap memberikan pelayanan kebidanan harus sesuai peraturan yang berlaku : a.

Identitas pasien

b.

Data kesehatan

c.

Data persalinan

d. Data bayi yang dilahirkan (panjang badan dan berat badan) e.

Tindakan dan obat yang diberikan

Bidan sedapat mungkin memberikan kartu menuju sehat (KMS) balita dan KMS ibu hamil atau KIA, yang telah diisi dengan hasil pemerikasaan kepada setiap balita dan ibu hamil untuk dibawa pulang. Pelaporan yang dilakukan dengan mengikuti ketentuan program pemerintah, khusus dalam pelayanan KIA dan KB, pelaporan ditujukan kepada puskesmas setempat, sebulan sekali. 2.4 BPS (bidan praktek swasta) a. pengertian Bidan praktek swasta merupakan bentuk pelayanan kesehatan dibidang kesehatan dasar. Praktek bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan

yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga, dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya. Bidan yang menjalankan praktek harus memiliki SIPB sehingga dapat menjalankan praktek pada saran kesehatan atau program. 2. fungsi bidan BPS selain berfungsi tempat pelayanan masyarakat terutama ibu dan anak, hendaknya dapat pula berfungsi sebagai tempat pemberdayaan masyarakat yang juga berperan ikut serta dalam kegiatan peran serta masyarakat, misalnya : a. kegiatan posyandu b. membina posyandu c. membia kader d. membina dukun e. menjadi ibu asuh f. membina dasa wisma g. menjadi anggota organisasi kemasyarakatan 3. kegiatan yang dilaksanakan di bps Adapun kegiatan – kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh seoang bidan di BPS adalah sebgai berikut : a. Penyuluhan kesehatan b. Konseling KB c. ANC d. Asuhan Persalinan e. Perawatan Nifas f. Perawatan Bayi g. Pelayanan KB (IUD, AKBK, Suntik, Pil) h. Imunisasi (ibu dan bayi) i. Kesehatan Reproduksi Remaja j. Perawatan Pasca Keguguran, dll

BAB III PENUTUP