Kerangka Hukum Perencanaan.doc

LAPORAN KERANGKA HUKUM PERENCANAAN

PL2241

Oleh : Tania Septi Anggraini (15117081) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2019

0

Daftar Isi Daftar Isi..........................................................................................................................................................................1 A. Latar Belakang.............................................................................................................................................................2 B. Tujuan..........................................................................................................................................................................2 C. Pembahasan................................................................................................................................................................2 1. Lingkungan..............................................................................................................................................................4 a. Dimensi wadah....................................................................................................................................................4 b. Dimensi Sumber Daya Alam..........................................................................................................................7 c. Dimensi kegiatan...........................................................................................................................................9 2. HAK ATAS RUANG.............................................................................................................................................12 a. Pokok Agraria...............................................................................................................................................12 b. Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda yang Ada di Atasnya....................................................................13 c. Kewarganegaraan........................................................................................................................................13 d. Administrasi Kependudukan.......................................................................................................................13 3. PROSES PERENCANAAN...................................................................................................................................13 D. Kesimpulan dan Saran..............................................................................................................................................16 Referensi.......................................................................................................................................................................16 Lampiran.......................................................................................................................................................................16

1

A. Latar Belakang Pada tahun 2045 sering disebut sebagai tahun emas Indonesia. Hal ini karena indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi adalah bonus yang didapati sebuah bangsa sehingga usia produktif jauh lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Usia produktif sendiri berkisar dari umur 15 tahun hingga 65 tahun. Sehingga pada tahun 2045 nanti yang akan menjadi usia produktif adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1980an sampai 2030. Yang artinya kita sebagai mahasiswa Intitut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 2017 turut berperan besar dalam bonus demografi di Indonesia. Bonus demografi ini harus dimanfaatkan dan dipersiapkan dengan baik oleh Indonesia untuk berkembang lagi sehingga Indonesia menjadi negara maju. Indonesia juga harus banyak belajar dari negara – negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi sehingga menjadi negara maju seperti sekarang adalah RRC (Republik Rakyat China) dan Korea Selatan. Apabila Indonesia berhasil memanfaatkan bonus demografi ini maka bukan hal yang tak mungkin Indonesia akan merubah statusnya menjadi negara maju, namun jika Indonesia gagal memanfaatkan bonus demografi ini maka sebaliknya bonus demografi di Indonesia akan berubah menjadi bencana demografi untuk Indonesia. Hal yang perlu dipersiapkan Indonesia sendiri mulai dari memperbaiki dan mengembangkan tatanan di negara ini dari sektor pendidikan, ekonomi hingga sektor pembangunan. Dalam sektor Pembangunan, di Indonesia pada saat ini sudah mulai berkembang seperti pembangunan jalan tol yang tidak lagi terpusat di pulau jawa saja, melainkan meluas hingga ke pulau sumatera dan pulau lainnya di daerah timur Indonesia. Untuk menyukseskan pembangunana tersebut dibutuhkan sebuah perencanaan. Perencanaan Pembangunan daerah merupakan proses penting untuk menentukan tindakan masa depan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Dengan menggunakan Perencanaan maka diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Faktor penting dalam Perencanaan pembangunan adalah memahami hukum yang mengaturnya untuk menjamin keberlangsungan dalam proses perencanaan.

B. Tujuan Mengetahui kerangka hokum perencanaan di Indonesia

C. Pembahasan Sumber Hukum Utama Perencanaan di Indonesia adalah UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Sedangkan Sumber Hukum Utama Perencanaan di Indonesia adalah UU No. 25/2004 tentang SPPN dan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang

2

Kaitan Pengaturan Penataan Ruang

UUD 1945

LINGKUNGAN

HAK WARGA NEGARA

HAK ATAS RUANG

1. POKOK AGRARIA 2. PENCABUTAN HAK ATAS TANAH 3. KEWARGANEGARAAN 4. KEPENDU-DUKAN

Dimensi WADAH

1. PERAIRAN 2. ZEE 3. KONVENSI HUKUM LAUT 4. Pemerintahan Daerah 5. PERTAHANAN 6. LANDAS KONTINEN 7. TREATY TAPAL BATAS 8. (RUU) BATAS WILAYAH

Dimensi SDA

1. SUMBER DAYA AIR 2. PERTAMBANGA N 3. KEHUTANAN 4. MINERBA 5. GEOTHERMAL 6. MIGAS 7. KONSERVASI SDA HAYATI 8. PERIKANAN 9. LINGK. HIDUP 10. (RUU) PRU pengel. Pesisir & Pulau-Pulau Kecil

PROSES PERENCANAAN Dimensi KEGIATAN

SPPN

1. JALAN 2. LL ANGKUTAN JALAN 3. PELAYARAN 4. PENERBANGAN 5. TRANSMIGRASI 6. PERUMAHAN PERMUKIMAN 7. RUMAH SUSUN 8. TELEKOMUNIKASI 9. IRIGASI 10. BANGUNAN GEDUNG 11. BENDA CAGAR BUDAYA 12. PERLINDUNGAN HUTAN

3

1. Lingkungan a. Dimensi wadah 1)

Perairan di Indonesia UU nomor 6 tahun 1996 tentang perairan di Indonesia Merupakan UndangUndang yang mengatur aspek kewilayahan Perairan Indonesia. UU No 6 1996 merupakan pengganti Undang-Undang No 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Ruang lingkup yang dibahas meliputi: Pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian perairan Indonesia. Batas wilayah kedaulatan NKRI meliputi: Laut teritorial, Perairan kepulauan, Perairan pedalaman, Dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Undang-undang ini mengatur pula mengenai Hak Lintas bagi Kapal-kapal asing, Pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia serta Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia.

2)

ZEE UU NO.5 THN.1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasarlaut, Tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (duaratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.. IMPLIKASI: Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan nonhayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin. Yurisdiksi yang berhubungan dengan: a) pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya; b) penelitian ilmiah mengenai kelautan; c) perlindungan dan pelestarian lingkungan taut;

3)

Konvensi Hukum Laut Undang-Undang Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi pbb Tentang Hukum Laut. Ditinjau dari isinya, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tersebut :

a) Sebagian merupakan kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut yang sudah ada, misalnya kebebasan-kebebasan di Laut Lepas dan hak lintas damai di Laut Teritorial Sebagian merupakan pengembangan hukum laut yang sudah ada,

misalnya ketentuan mengenai lebar Laut Teritorial menjadi maksimum 12 mil laut dan kriteria Landas Kontinen. b) Sebagian melahirkan rezim-rezim hukum baru, seperti asas Negara Kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif dan penambangan di Dasar Laut Internasional. 4)

Pemerintah Daerah UU no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berisi tentang a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)

Pembentukan daerah dan kawasan khusus, Pembagian urusan pemerintahan Penyelenggaraan pemerintahan Kepegawaian Daerah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Keuangan Daerah Kerja sama dan Penyelesaian Perselisihan Kawasan Perkotaan Desa Pembinaan dan Pengawasan Pertimbangan dalam Kebijakan Otonomi Daerah

UU No.12/2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah a) mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terusmenerus dalam masa jabatannya; b) mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya; c) dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, perlu adanya pengaturan untuk mengintegrasikan jadwal penyelenggaraanpemilihan kepala 5)

Pertanahan UU No. 3/2002 tentang Pertahanan berisi a) Pembinaan kemampuan pertahanan untuk terselenggaranya sebuah sistem pertahanan dengan mendayagunakan sumber daya nasional: SDM, SDA dan buatan, nilai-nilai, teknologi dan dana b) Pendayagunaan SDA dan buatan harus memperhatikan prinsip keberlanjutan, keragaman, dan produktivitas LH.

6)

Treaty Tapal Batas

Pendefinisian Batas wilayah Negara dari sumber yang dapat dikutip adalah batas-batas imajiner pada permukaan bumi yang memisahkan wilayah negara dengan negara lain yang umumnya terdiri dari perbatasan darat, laut dan udara. Di dalam hukum internasional berdasarkan Treaty Montevideo 1932, diakui secara politik dan secara hukum bahwa minimal terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi untuk berdirinya sebuah negara yang merdeka dan berdaulat , yaitu rakyat atau penduduk, wilayah, pemerintahan, pengakuan dari dunia internasional serta dapat melakukan hubungan dengan negara-negara lainnya (ini tidak mutlak).

Wilayah sebuah negara itu harus jelas batas-batasnya, ada batas yang bersifat alami, ada batas-batas yang buatan manusia. Batas yang bersifat alami, misalnya sungai, pohon, danau. Dan ada batas yang bersifat buatan manusia, bisa berupa tembok, tugu, termasuk juga perjanjian-perjanjian internasional. Batas-batas tersebut kita fungsikan sebagai pagar-pagar yuridis, pagar-pagar politis berlakunya kedaulatan nasional Indonesia dan yurisdiksi nasional Indonesia. Sebuah negara diakui merdeka dan berdaulat atas wilayah tertentu yang dalam hukum internasional disebut "A defined territory" atau batas wilayah tertentu yang pasti. Terkait dengan persoalan penentuan luas wilayah negara, didasarkan pada faktorfaktor tertentu yang antara lain: dari segi historis, politis, atau hukum.

7)

RUU Batas Wilayah RUU Mengenai Batas Wilayah pada prinsipnya merupakan perintah dari konstitusi negara, sebagaimana yang tercantum dalam Amendemen Kedua UUD RI Tahun 1945 dalam Pasal 25 A. "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang." Hal ini menyiratkan bahwa mutlak diperlukan UU yang mengatur perbatasan sebagai dasar kebijakan dan strategi untuk mempertahankan kedaulatan NKRI, memperjuangkan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan UUD 1945.

b.

Dimensi Sumber Daya Alam 1) Sumber daya air

Uu no.7 tahun 2004 tentang sumber daya air menjelaskan hak guna air yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Pengertian tersebut bukan menjelaskan hak pemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pengguna air, baik untuk yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib izin. Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. 2) Pertambangan

UU NO.11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN menjelaskan Apabila telah didapat izin pertambangan atas sesuatu daerah, atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufakat kepadanya: sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau salinannya yang sah, diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaanpekerjaan itu akan dilakukan , diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian itu terlebih dahulu. 3) Kehutanan

UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan berisi a) Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. b) Undang-undang ini mencakup pengaturan yang luas tentang hutan dan kehutanan, termasuk sebagian menyangkut konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. c) Selanjutnya dalam undang-undang ini dicantumkan ketentuan pidana, ganti rugi, sanksi administrasi, dan penyelesaian sengketa terhadap setiap yang melakukan perbuatan melanggar hukum dibidang kehutanan 4) Minyak dan gas

UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan pada Kegiatan Usaha Hulu. Sedangkan pada Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha

dari Pemerintah.Kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak dapat dilaksanakan pada a) b) c) d) e) f) g)

tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat; lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya; bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara; bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

5) Konservasi sda hayat

UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ada 3 sasaran konservasi, yaitu Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyanga kehidupan) Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya ala hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah).

mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari). 6) Perikanan UU no.31 tahun 2004 tentang perikanan dalam pasal 41berisi (1) Pemerintah menyelenggarakan dan membina pelabuhan perikanan. (2) Menteri menetapkan: a) rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional; b) klasifikasi pelabuhan perikanan dan suatu tempat yang merupakan bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; c) persyaratan dan/atau standar teknis dan akreditasi kompetensi dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan; d) wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan pelabuhan perikanan yang tdak dibangun oleh Pemerintah. (3) Setap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan.

(4) Setap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tdak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratf berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin. 7) Lingkungan Hidup

UU Nomor 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Memuat norma hukum lingkungan hidup. Pemerintah menetapkan kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (pasal 9 ayat 1). Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan terpadu oleh instansi pemerintah serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan nasional lingkungan hidup.Terpadu dengan: penataan ruang, perlidungan sumber daya alam nonhayati, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekarahaman hayati dan perubahan iklim. 8) wilayah pesisir & pulau-pulau kecil

UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil menjelaskan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Lingkup pengaturan Undang-Undang ini secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu: perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan dan pengendalian

c. Dimensi kegiatan 1) Jalan (UU No.38/2004 ) Tujuan Pengaturan Penyelenggaraan Jalan : a) Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan b) mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan c) mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat d) mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat e) mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu f) mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.

Lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini mencakup penyelenggaraan: a) jalan umum yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan; b) jalan tol yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan c) jalan khusus 2)

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No.14/1992) Isi dari UU No.14 Tahun 1992 menyangkut tentang : a) Meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi secara terpadu b) Menetapkan jaringan transportasi jalan yang menghubungkan seluruh wilayah tanah air. c) Didasarkan pada kebutuhan transportasi, fungsi, peranan, kapasitas lalu lintas, dan kelas jalan.

3) Pelayaran (UU No.17/2008) Menurut UU No.17 Tahun 2008 Pelayaran diselenggarakan dengan tujuan: a) memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional; b) membina jiwa kebaharian; c) menjunjung kedaulatan negara; d) menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional; e) menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional; f) memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara; dan g) meningkatkan ketahanan nasional Undang-Undang No.17 Tahun 2008 ini berlaku untuk: a) semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia; b) semua kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia; dan c) semua kapal berbendera Indonesia yang berada di luar perairan Indonesia.

4)

Penerbangan (UU No.15/1992 )

Menurut UU No.15 Tahun 1992 tujuan penerbangan yaitu : a) untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdayaguna, b) dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, dengan mengutamakan dan melindungi penerbangan nasional, c) menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak, dan penunjang pembangunan nasional serta mempererat hubungan antar bangsa. PP terkait : PP No.3 Tahun 2001 Tentang Keamanan & Keselamatan Penerbangan

5)

Transmigrasi (UU No.3/1972 ) Adanya pertambahan jumlah penduduk dan penyebaran penduduk yang tidak seimbang, baik dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia maupun dengan potensi kekayaan alam Indonesia perlu diselenggarakan transmigrasi PP No. 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi

6) Perumahan & Permukiman (UU No.4/1992) Penataan perumahan meliputi kegiatan pembangunan baru, pemugaran, perbaikan, peremajaan, perluasan, pemeliharaan,dan pemanfaatannya.

7) Rumah Susun (UU No.16/1985) Dalam peningkatan daya guna dan hasil guna tanah bagi pembangunan perumahan dan untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman terutama di daerah-daerah yang berpenduduk padat tetapi hanya tersedia luas tanah yang terbatas maka dibangunlah rusun Peraturan terkait : PP No.4 tahun 1988

8) Telekomunikasi (UU No.36/1999) Menurut UU No.36 Tahun 1999 : Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antarbangsa

9) Irigasi (PP No.20/2006)

PP No.20/2006 ini membahas tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.

10) Bangunan Gedung (UU No.28/2002) UU No.28 Tahun 2002 mengatur ketentuan tentang bangunan gedung yang meliputi fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, peran masyarakat, dan pembinaan.

11) Benda Cagar Budaya (UU No.5/1992) 1. Definisi Benda Cagar Budaya : Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan ataukelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting pengetahuan,dan kebudayaan

bagisejarah,

ilmu

2. Benda cagar budaya wajib dilindungi dan dipelihara 12) Perlindungan Hutan (PP No.28/1985) Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan segala usaha, kegiatan, tindakan untuk mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan.

2. HAK ATAS RUANG Pokok Agraria

a.

UU No.5 Tahun 1960 pada Pasal 5 berisi Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Dalam UU Pokok Agraria ini diatur tentang hak-hak atas tanah, air, dan ruang angkasa serta pendaftaran tanah. b. Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda yang Ada di

Atasnya

UU No.20 Tahun 1961 pada Pasal 1 berisi, Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, sedemikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya.

c.Kewarganegaraan UU No. 62 Tahun 1958, Yang dimaksud dengan Kewarganegaraan Republik Indonesia, antara lain: 1) orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warganegara Republik Indonesia; 2) orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warganegara Republik Indonesia, dengan pengertian bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun;

d. Administrasi Kependudukan UU

No. 23 Tahun 2006 berisi,

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dalam Administrasi Pendidikan dipaparkan tentang hak dan kewajiban penduduk, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan sebagainya.

3. PROSES PERENCANAAN SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007 diatur lebih lanjut Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Dalam UU ini diatur tentang Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Tahapan Perencanaan, Penyusunan dan Penetapan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana, dan Kelembagaan Pembangunan Nasional. Tujuan SPPN : a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. UU yang berkaitan dengan SPPN : a) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama pasal 17 – 20. b) UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terutama pasal 21 – 27. c) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terutama pasal 150 – 154 dan pasal 179 – 199. d) UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pemerintah Daerah terutama pasal 66 – 86. Keterkaitan Antara Undang-Undang yang Berkaitan Dengan Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Ruang Lingkup Perencanaan

D. Kesimpulan dan Saran Sebelum melakukan perencanaan, ada baiknya seorang perencana memahami terlebih dahulu kerangka-kerangka hokum perencanaan yang sudah ada agar mempermudah dan memperlancar proses perencanaan tersebut.

Referensi [1] M. A. Sasongko, R. A. Kamilah and A. W. Sari, Kerangka hukum perencanaan, Bandung, Jawa Barat: HMPL ITB, 2011.

Lampiran 1. Syifa : Misalkan ada nelayan luar mempunyai izin berlayar tetapi tidak ada izin menangkap ikan. Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai hal tersebut apa bila ada nelayan luar yang sengaja mengambil ikan? UU yang dicantumkan tadi Sudha terlalu lama, apakah masih relevan? Jadi itu sudah menjadi masalah sejak lama, tapi kalua zaman dulu masih jarang banget patrol-patroli di laut INdonesai, namun sekarang karena kebijakan Menteri kelautan jadi banyak patrol-patroli di Indonesia sehingga bias meminimalisir hal tersebut. Pernah ada kasus kapal berbendera Indonesia padahal kapal asing, terus ditangkap dan ternyata ada 100 bendera asing di kapalnya. Jangankan juga untuk menangkap ikan secara illegal, untuk menangkap atau menyensor bawah laut Indonesia saja jika tanpa izin itu illegal. Kalua masalah UU yang relean atau tidak itu ada yang relevan namun juga ada yang tidak relevan seperti yang direvisi oleh bapaknya mengenai UU no 32 tahun 2004 yang sudah diganti dnegan UU no 23 than 2014. 2. Pinkan : dalam ruang lingkup perencana Renstra KL dan renja PJ perbedaanya apa? Jawab :Renstra (rencana strategi) dan Renja (rencana kerja) itu ada kaitannya dalam RPJM yaitu dokumen perencanaan yang 5 tahun berisi visi misi dan progam kerja yang membuat startegi pembangunan nasional. Pada tingkat kementrianitu disebut Renstra yang periode berlakunya 5 tahun. Nah dalam renstra tersebut ada penjabarannya lagi yang disebu Renja yang masa berlakunya 1 tahun.Renstra itu bersumber dari RPJM. 3. Hilman : batas wilayah Indonesia dan Malaysia terjadi tumpang tindih, penyebabnya apa? Lalu bagaimana Batasan yang belum diatur, dan bagaimana juga kasus Indonesia dan Malaysia tentang puau sipadan dan ligitan yang menjadi hak malaysia?

Jawab : dalam bbidang geodesi, tumpeng tindih tersebut terjadi karena perbedaan referensi yang digunakan dalam memproyeksikan peta dasar.

Untuk pulau sipadan dan Ligitan tersebut, sengketa tersebut dibawa ke pengadilan international di Belanda. Dan hasil konferensi tersebut bahwa pulau tersebut punya Malaysia. 4. May : Gimana sejarah hukum administrasi kepemilikan lahan di Indonesia? Jawab : Hukum kepemilikan tanah sebnearnya sudah ada sejak jaman Belanda, disebutnya hokum kadaster. Kalo diliat itu ada bebrapa perode-periode sampai Indonesia merdeka, system tersebut di ambil alih oleh Indonesia dan masih berlaku sampai sekarang, system kadaster tersebut sekarang dibawahi oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) 5. Cici : RPJP Nasional ditetapkan 20 tahun. Sedangkan presiden diganti lima tahun sekali. Kebijaksanaan tersebut bagaimana? Lalu katanya kan sumber daya alam dapat digunakan secara bebas oleh penduudk, namun ada kasus air PDAM kita membelinya ke mereka? Jawab : kita meman punya hak atas air, namun yang kita bayar ke PDAM yaitu bukan berupa airnya namun berupa jasa pengolahan airnya dari sumber mata air hingga sampai ke rumah kita. RPJP nasional berlaku 20 tahun dan kebijakannya tersebut menurut undang-undang dievaluasi dan dikendalikan oleh masing-masing kepemimpinan, terutama kepala Bappenas. 6. Hanafi: Bagaimana dengan kasus ZEE yang bertabrakan/ berhimpitan? Jawab : jika ada sebuah negara yang berdekatan dan jaraknya kurang dari 200 mil, maka batas negara tersebut ditentukan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antar dua negara tersebut.