Kelompok 3.docx

Nama

: - Siti Lutfia Octari -Muhamad Ilham - Sania Azizah Nur - Nadiyah Malik

11160700000013 11160700000022 11160700000030 11160700000035

Kelas : 6A Mata Kuliah : Kode Etik Dosen Pengampu : Wenny Hikmah Syahputri. M.Psi

Analisis Kasus : “ Memvonis Hafitd dan Syifa Adalah Psikopat Tanpa Memeriksa” (Pembunuhan Ade Sara)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pembunuhan berencana yang dilakukan pasangan remaja, Ahmad Imam Al Hafitd (19) dan kekasih barunya Assyifa Ramadhani (18) terhadap mantan kekasih Hafitd, Ade Sara Angelina (18) dinilai merupakan tindakan yang cukup kejam dan diluar nalar. Banyak pihak dan kalangan bahkan para ahli dan pakar psikologi yang berani menilai Hafitd dan kekasih barunya Syifa, adalah psikopat atau penderita ganggguan jiwa atau gangguan kepribadian yang identik dengan perilaku kejam tanpa penyesalan atau tanpa rasa takut. Kasandra Putranto, Psikolog Klinis dan Forensik, mengatakan, penilaian sepihak yang dilakukan seorang psikolog dengan langsung menjudge atau memvonis bahwa Hafitd dan Syifa adalah seorang psikopat, tanpa memeriksa langsung keduanya, adalah penilaian gegabah. "Dari pemberitaan sudah banyak psikolog yang berani memvonis tersangka sebagai psikopat, padahal mereka belum memeriksa langsung. Ini penilaian dan vonis yang gegabah atau sembarangan," kata Kasandra kepada Warta Kota, Sabtu (8/3/2014).

Menurutnya seorang psikolog tidak bisa memvonis seseorang itu sebagai psikopat hanya berdasar pada pemberitaan dan pernyataan orang lain saja. "Untuk sampai pada vonis itu, seorang psikolog harus memeriksa langsung dan ada serangkaian tes dan pemeriksaan yang akan dilakukan," ujarnya. Intinya, ia menegaskan ada rangkaian panjang pemeriksaan dan analisa yang dilakukan psikolog dengan cermat, sebelum sampai pada kesimpulan bahwa seseorang itu psikopat atau bukan. Selain itu, kata Kasandra, penilaian dan vonis beberapa psikolog terhadap dua tersangka dalam kasus pembunuhan Ade Sara ini, dengan tanpa melakukan pemeriksaan, sudah melanggar kode etik profesi sebagai seorang psikolog. "Jelas, vonis dan penilaian tanpa memeriksa adalah pelanggaran kode etik profesi psikolog. Ini pendapat saya. Seharusnya tidak boleh psikolog memvonis hanya berdasar pada analisa dari pemberitaan dan keterangan orang lain saja," kata Kasandra. Untuk itu, ia meminta semua psikolog menghormati kode etik ini agar masyarakat tidak tersesat dalam mendapatkan informasi, melalui pemberitaan. "Sayangnya lagi, penilaian dan vonis itu tersebar dalam pemberitaan dan akibatnya masyarakat bisa mendapatkan informasi yang salah," katanya.

Bab I Pedoman Umum Pasal 2 Prinsip Umum Prinsip A : Penghormatan pada Harkat Martabat Manusia Butir 3 : Psikolog dan/ atau Ilmuwan Psikologi menyadari bahwa diperlukan kehati-hatian khusus untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu atau komunitas yang karena keterbatasan yang ada dapat mempengaruhi otonomi dalam pengambilan keputusan. Analisis : Sebagai seorang Psikolog ataupun Ilmuwan Psikolog memang seharusnya tidak boleh menjudge begitu saja atau memberikan argumen tanpa didasari oleh faktafakta yang ada atau bukti pemeriksaan psikologi tersebut. Karena hal tersebut sama saja tidak menghargai hak-hak dasar dari individu yang dikomentari tersebut. Butir 5

: Psikolog dan/ atau Ilmuwan Psikologi berusaha untuk menghilangkan pengaruh bias

faktor- faktor tersebut pada butir (3) dan menghindari keterlibatan baik yang disadari maupun tidak disadari dalam aktifitas- aktifitas yang didasari oleh prasangka. Analisis : Sudah sepatutnya seorang Psikolog dan/ atau Ilmuwan Psikologi harus berhati-hati dalam memberikan pendapat terutama jika disampaikan di depan publik karena jika tidak ada bukti yang jelas maka hal itu merupakan sebuah prasangka dan itu dapat membuat sebuah masalah baru nantinya. Bab III Kompetensi Pasal 9 Dasar- Dasar Pengetahuan Ilmiah dan Sikap Profesional Psikolog dan/ atau Ilmuwan Psikologi dalam pengambilan keputusan harus berdasar pada pengetahuan ilmiah dan sikap profesional yang sudah teruji dan diterima secara luas atau universal dalam disiplin ilmu Psikologi. Analisis :

Seorang Psikolog dalam memberikan klarifikasi sebuah kasus atau berargumen tentang sebuah permasalahan haruslah didasari oleh pengatuhan ilmiah yang sudah teruji dengan baik (bukti- bukti) bukan hanya asal berbicara saja dan menjujung sikap profesional. Karena setiap orang berhak untuk kita jujung juga Hak Asasi Manusia.

Bab IV Hubungan Antar Manusia Pasal 19 Hubungan Profesional Psikolog dan/ atau Ilmuwan Psikologi memiliki dua jenis bentuk hubungan profesional yaitu hubungan dengan sesama Psikolog dan/ atau Ilmuwan Psikologi serta hubungan dengan profesi lain. Analisis : Seorang Psikolog Kasandra Putranto (Psikolog Klinis) memberikan komentarnya tentang beberapa psikolog teman sejawatnya yang mengomentari kasus pembunuhan Ade Sara tanpa harus menyebutkan identitas Psikolog lain tersebut, karena di dalam kode etik telah disebutkan bahwa sesama Psikolog atau Ilmuwan Psikologi harus saling menjaga privasi antar sesamanya.

Bab VI Iklan dan Pernyataan Publik Pasal 28 Pertanggung Jawaban Iklan dan Pernyataan publik yang dimaksud dalam pasal ini dapat berhubungan dengan jasa, produk atau publikasi profesional Psikolog dan/ atau Ilmuwan Psikologi di bidang psikologi, mencakup iklan yang dibayar atau tidak dibayar, brosur, barang cetakan, daftar direktori, resume pribadi atau curriculum vitae, wawancara atau komentar yang dimuat dalam media, pernyataan dalam buku, hasil seminar, lokakarya, pertemuan ilmiah, kuliah, presentasi lisan di depan publik, dan materi-materi lain yang diterbitkan. Analisis : Pada pernyataan di atas telah disinggungkan bahwa seorang Psikolog atau Ilmuwan Psikologi harus dapat mempertanggung jawabkan segala hal yang telah diucapkannya baik itu secara publik ataupun tidak. Pasal 31 Pernyataan Melalui Media Psikolog dan/ atau Ilmuwan Psikologi dalam memberikan keterangan pada publik melalui media cetak atau elektronik harus berhati-hati untuk memastikan bahwa pernyataan tersebut: a. Konsisten terhadap kode etik b. Berdasar pada pengetahuan/ pendidikan profesional, pelatihan, konsep teoritis dan konsep praktik psikologi yang tepat c. Berdasar pada asas praduga tak bersalah d. Telah mempertimbangkan batasan kerahasiaan sesuai dengan pasal 24 buku kode etik ini. e. Pernyataan melalui media terkait dengan bidang psikologi forensik terdapat dalam pasal 61 buku kode etik ini. Analisis :

Sebenarnya mau itu seorang Psikolog ataupun Ilmuwan Psikologi jika mereka memberikan argumentasinya baik publik atau tidak tetap harus berpegang teguh pada

asas kehati-hatian dan kode etik

(tidak prasangka buruk melainkan

berdasarkan bukti yang ada) terutama jika komentar kita menyangkut tentang sikap atau perilaku orang lain. Hal ini dilakukan untuk menjaga nama baik, hak-hak dari orang yang bersangkutan tersebut. Kesimpulan Menilai orang lain merupakan sesuatu yang tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Jika kita salah menilai seseorang atau oranglain disekitar kita tentu akan menyebabkan stigma dan citra negatif terhadap orang tersebut. Apalagi dalam kasus diatas, seorang Psikolog seharusnya lebih berhati-hati dalam menilai seseorang, dan jangan langsung memvonis pelaku sebagai psikopat tanpa memeriksa terlebih dahulu. Hal ini termasuk pelaggaran kode etik bagi seorang Psikolog. Perbuatan yang dilakukan pelaku adalah kesalahan besar, tetapi tidak seharusnya seorang Psikolog langsung menilai seseorang memiliki gangguan psikopat tanpa ada dasar-dasar pengetahuan ilmiah dan sikap profesional. Daftar Pustaka Himpsi. 2010. Kode Etik Psikologi Indonesia. Jakarta. Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indoneisa.