Kelompok 3.doc

TUGAS KELOMPOK :

LINGKUNGAN POLITIK DALAM ORGANISASI BISNIS

DISUSUN OLEH: DESI RUSFIANI DINA SULASTRI MUHAMMAD NANDA DWI PUTRA

PASCA SARJANA MAGISTER AKUNTANSI UNIVERSITAS RIAU 2019

LINGKUNGAN POLITIK DALAM ORGANISASI BISNIS 1. Peran Serta Pelaku Organisasi Bisnis Dalam Lingkungan Politik 1.1. Hubungan Kelompok Dalam Politik. Banyak kelompok dan golongan yang mempunyai suara di politik dan sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kelompok itu sering menggunakan taktik yang sama dalam bisnis untuk mempengaruhi pejabat pemerintah, hasil pemilu dan peraturan yang dibuat demi kepentingan kelompok tersebut. 1.2. Kegiatan Koalisi Politik Bisnis dan kelompok yang berkepentingan tidak selalu bertindak sendiri dalam proses politik, tetapi sering ada dua atau lebih kelompok yang bergabung bersama-bersama untuk mengatur dan menentang undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menurut kepentingan mereka berdampak negatif bagi perkembangan usahanya. 1.3. Strategi Politik Perusahaan Strategi politik perusahaan adalah sebuah langkah yang diambil oleh organisasi untuk memperoleh, mengembangkan dan menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan, sebagai contoh mengubah atau tidak mengubah alokasi sumber daya tertentu dan dukungan pemerintah untuk sebuah proyek yang dilakukan oleh bisnis. Strategi ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan ekonomi perusahaan, untuk menghalangi pesaing mereka dan untuk menggunakan hak mereka dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Beberapa perusahaan pada dasarnya menunggu masalah kebijakan publik, untuk muncul sebelum membangun strategi dalam mengatasi masalah tersebut. Sebagian besar perusahaan memahami pentingnya memiliki strategi politik perusahaan, yaitu apakah perusahaan memiliki sumber daya yang substansial untuk melobi para politisi atau hanya mencoba untuk bertemu politisi lokal di pertemuan komunitas. Semua perusahaan perlu memiliki tujuan yang jelas, pesan dan rencana untuk terlibat dalam lingkungan politik meskipun tidak jarang strategi terbaik kadang juga bisa menjadi gagal. Strategi bisnis dalam mempengaruhi pemerintah adalah:

Strategi Informasi : - Melobi - Komunikasi langsung - Mengambil informasi dari pakarnya Strategi imbalan keuangan: - Berkontribusi dalam politik - Membangun ekonomi - Bantuan konsultasi politik - Perwakilan perusahaan dalam politik Membangun strategi - Koalisi stakeholder - Dukungan iklan - Hubungan masyarakat - Tantangan hukum 2. Perang politik bisnis dalam hubungannnya dengan pemerintah 2.1. Kerjasama Pemerintah dengan Bisnis Pemerintah menjaring kerja sama dengan perusahaan untuk membangun hubungan kooperatif dan tujuan yang saling menguntungkan. Dasar dari kerjasama ini terletak pada inti nilai-nilai sosial bangsa dan adat istiadat. Bekerja secara bersama-sama sebagai sebuah keluarga mengarahkan dua kekuatan ini untuk menghasilkan keuntungan bagi masyarakat dan perusahaan.

2.2. Konflik Pemerintah dengan Bisnis

Dalam kondisi tujuan pemerintah dan tujuan bisnis yang tidak lagi sejalan, maka ini akan mengakibatkan pertentangan. Setelah terjadi skandal Enron, sebagai salah satu bentuk kegagalan dari industri pengauditan, badan pengawas pasar modal dan sekuritas Amerika (SEC) menerbitkan Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2003. Aturan ini membatasi kemampuan kantor akuntan publik untuk menawarkan jasa konsultasi dan pengauditan kepada kliennya. Pemerintah mungkin bertentangan terhadap bisnis dalam eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif, atau efek berlebih, disebabkan dalam manufaktur atau pendistribusian produk yang meningkatkan biaya-biaya tidak terencana atau tidak diinginkan (ekonomis, fisik atau psikologi) yang ditanggung oleh konsumen, pesaing, komunitas dekat, atau stakeholder bisnis lainnya. Untuk mengendalikan biaya-biaya tersebut, pemerintah bertindak mengatur tindakan bisnis. Hubungan pemerintah dan bisnis dapat mencangkup dari salah satu kerja sama sampai dengan salah satu konflik, dengan berbagai tahap diantaranya. Akan tetapi, hubungan ini dapat berubah secara drastis. Hubungan kooperatif pada satu isu tidak menjamin adanya kerjasama pada isu lainnya. Hubungan pemerintah-bisnis merupakan hal yang perlu diperhatikan secara hati-hati oleh para manajer untuk diarahkan menjadi kekuatan yang dapat mendorong hubungan positif bisnis dan pemerintah 2.3. Isu-Isu Legitimasi Dalam berhubungan dengan ekonomi global, bisnis dapat menghadapi pemerintah yang mempunyai kekuasaan atau hak berkuasa. Para pemimpin politik dapat secara ilegal membuat undang-undang atau kekuatan legislatif, yang dapat menjadi kekuatan ekonomi atas bisnis. Pemilihan dapat dilakukan dengan curang, atau kekuatan militer yang digunakan sebagai alat kendali pemerintahan. Para manajer bisnis mungkin dihadapkan dalam kondisi untuk melakukan bisnis di suatu negara yang dipimpin oleh kekuasaan yang tidak sah. Kadangkala, mereka memilih untuk menjadi aktif secara politik, atau menolak untuk melakukan bisnis di negara tersebut sampai dengan pemerintahan yang sah dibentuk. Kemampuan pemimpin pemerintahan dapat dipengaruhi oleh tindakan bisnis.

Bisnis dapat melakukan pemboikotan hubungan ekonomi dengan sebuah negara atau memutuskan untuk menarik operasinya dari negara itu, sebagimana banyak dilakukan perusahaan Amerika

di Afrika Selatan untuk memprotes apertheid tahun 1970.

Beberapa bisnis diperintahkan oleh negara mereka untuk tidak melakukan bisnis dengan negara lain karena perang atau dalam protes karena pemerintahan yang tidak sah. 3. Taktik dan tingkatan dalam lingkungan politik untuk organisasi bisnis 3.1. Pengaruh Bisnis dalam Hubungannya dengan Pemerintah Strategi politik perusahaan adalah sebuah langkah yang diambil oleh organisasi untuk memperoleh, mengembangkan dan menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan, sebagai contoh mengubah atau tidak mengubah alokasi sumberdaya tertentu dan dukungan pemerintah untuk sebuah proyek yang dilakukan oleh bisnis. Strategi ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan ekonomi perusahaan, untuk menghalangi pesaing mereka dan untuk menggunakan hak mereka dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Beberapa perusahaan pada dasarnya menunggu masalah kebijakan publik, untuk muncul sebelum membangun strategi dalam mengatasi masalah tersebut. Sebagian besar perusahaan memahami pentingnya memiliki strategi politik perusahaan, yaitu apakah perusahaan memiliki sumber daya yang substansial untuk melobi para politisi atau hanya mencoba untuk bertemu politisi lokal di pertemuan komunitas. Semua perusahaan perlu memiliki tujuan yang jelas, pesan dan rencana untuk terlibat dalam lingkungan politik meskipun tidak jarang strategi terbaik kadang juga bisa menjadi gagal. Strategi bisnis dalam mempengaruhi pemerintah adalah: 1. Keuangan – strategi imbalan a. Berkontribusi dalam politik b. Membangun ekonomi c. Bantuan konsultasi politik d. Perwakilan perusahaan dalam politik 2. Membangun strategi a. Koalisi stakeholder b. Dukungan iklan

c. Hubungan masyarakat d. Tantangan hukum 3.2. Gerakan Taktik Politik 3.2.1. Mempromosikan Informasi Dan Strategi Beberapa perusahaan mencoba mengejar strategi politik untuk mempengaruhi pembuat kebijakan pemerintah demi kepentingan kelancaran usaha mereka. Lobi adalah salah satu alat politik yang sering dipakai, tetapi beberapa perusahaan kadang juga menggunakan komunikasi secara langsung dengan pembuat kebijakan di pemerintahan untuk mempengaruhi peraturan dan undang-undang yang dibuat. 1) Melobi Melobi melibatkan

hubungan langsung dengan pemerintah

untuk

mempengaruhi pemikiran dan tindakan tentang suatu masalah publik. Pelobi berkomunikasi untuk membujuk orang lain untuk mendukung kepentingan organisasi agar mereka mempertimbangkan regulasi, hukum dan peraturan. 2) Komunikasi langsung Bisnis juga dapat mempromosikan langsung strategi informasi melalui komunikasi

langsung

dengan

pembuat

kebijakan.

Bisnis

sering

mengundang pejabat pemerintah untuk mengunjungi tempat usaha untuk memberikan pidato kepada karyawan, menghadiri upacara penghargaan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial perusahaan. Selain itu bisnis biasanya juga diundang dalam forum oleh pemerintah untuk memberikan informasi ekonomi yang berguna dalam pertimbangan yang diambil untuk mengambil kebijakan publik, sehingga itu menjadi kesempatan para pebisnis untuk mengemukakan keinginan dan tujuannya. 3) Mengambil informasi dari pakarnya Sebuah metode yang umum memberikan infomasi kepada legislator untuk CEO dan eksekutif untuk memberikan informasi di forum bisnis mungkin dapat

memberikan

fakta-fakta

dan

alasan

tertentu

yang

dapat

mempengaruhi pemimpin pemerintah, salah satunya adalah dengan cara membantu kampanye atau dukungan politik. 3.2.2. Promosi Keuangan Dalam Strategi Imbalan Bisnis mungkin dapat mempengaruhi pembuat kebijakan pemerintah dengan menyediakan insentif keuangan, yaitu dengan memberikan imbalan kepada

pembuat peraturan dan undang-undang dengan harapan bisa membujuk untuk menitipkan kepentingan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. - Komite aksi politik Adalah salah satu alat yang digunakan bisnis untuk membentuk dan berkontribusi ke komite politik secara hukum, karena berpidato secara langsung untuk mendukung salah satu calon kandidat penguasa tidak diperbolehkan. Perusahaan tidak boleh menyumbangkan dananya untuk kampanye melainkan harus memberikan sumbangan atas nama individu. -

Memperluas pengaruh ekonomi Memperluas pengaruh ekonomi terjadi ketika bisnis menggunakan kekuatan ekonomi untuk mengancam pemerintah dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan permasalahan bisnis, ancaman itu seperti meninggalkan kota atau

sebuah

negara

apabila

kebijakan

yang

dikeluarkan

sangat

memberatkan bisnis dalam menjalankan usahanya. Dan cara-cara ini juga dapat digunakan untuk membujuk pemerintah untuk mendukung bisnis. 3.2.3. Mempromosikan Strategi Membangun konstitusi Strategi terakhir yang digunakan bisnis dalam mempengaruhi kebijakan politik adalah dengan cara mencari dukungan kepada orang, masyarakat atau organisasi yang kekuatan di politik. Seperti dukungan para stakeholder atau dengan cara lain yaitu menggunakan media periklanan dalam mendukung kampanye politik sebagai bukti dukungannya bisnis kepada partai tertentu. - Hubungan Masyarakat dan Asosiasi Bisnis juga dapat mengambil keuntungan dari hubungan masyarakat dan publik mengenai isu-isu permasalahan politik, seperti komentar masalah politik untuk mengusulkan undang-undang atau peraturan yang memihak pada kepentingan bisnis. - Tantangan hukum Tantangan hukum adalah sebuah taktik politik bisnis, dalam pendekatan ini bisnis berusaha untuk menentang peraturan yang dibuat oleh pemerintah. - Tingkat Pengaruh Politik Eksekutif muda mungkin dapat mempengaruhi perusahaan dan pemangku kepentingan untuk mendorong mereka untuk meminta kepada pemegang

saham untuk berkontribusi dalam politik. Sehingga para politikus tersebut dapat berkontribusi untuk kepentingan perusahaan. Teknik ini sering disebut dengan bandling. Beberapa eksekutif muda sering dibebani tugas dengan menulis undang-undang yang akan diajukan kepihak legeslatif agar dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat agar peraturan tersebut tidak membatasi kesempatan bagi perusahaan untuk memperluas jangkauan bisnis. 4. Antitrust, Mergers dan Kebijakan Organisasi Bisnis 4.1. Undang-undang Antitrust Industri Tujuan undang-undang antitrust dan persaingan adalah menjaga persaingan atau melindungi konsumen terhadap iklan yang menipu terutama ekonomi dalam karakter lain. Meskipun lebih peduli dengan masalah sosial dan etika, seperti keinginan untuk mengekang kekuatan besar atau bahkan ingin kembali ke masyarakat petani kecil dan bisnis. Hasilnya adalah terjadi tumpang tindih dan bertentangan dengan tujuan. 1. Tujuan ekonomi yang paling penting dari undang-undang antitrust adalah sebagai berikut: Perlindungan dan pemeliharaan anti monopoli adalah tujuan utama. Undang-undang antitrust melakukan hal ini dengan melarang monopoli, melarang kompetisi yang tidak adil, dan menghilangkan diskriminasi harga dan kolusi. Mereka juga melindungi persaingan dengan memblokir merger yang akan memungkinkan sebuah perusahaan tunggal untuk mendominasi pasar. 2. Tujuan kedua dari kebijakan antitrust adalah untuk melindungi kesejahteraan konsumen yang melakukan penipuan dan tidak adil. Undang-undang antitrust asli ditujukan terutama untuk memelihara persaingan seakan-akan bahwa konsumen akan dijaga selama kompetisi yang kuat, meskipun pembuat kebijakan menyadari bahwa beberapa metode bisnis dapat digunakan untuk menyesatkan konsumen, terlepas dari jumlah kompetisi tersebut. 3. Untuk melindungi perusahaan bisnis kecil yang mandiri dari tekanan ekonomi yang diberikan persaingan usaha besar. Undang-undang antitrust melarang harga yang bersaing, praktek menjual di bawah biaya produsen untuk mengusir saingan keluar dari bisnis. 4.2. Kunci dari Isu Antitrust

Komunitas bisnis, kebijakan pemerintah, dan masyarakat umum harus mencari jawaban untuk beberapa isu kunci jika undang-undang antitrust dan peraturan untuk melayani keperluan bisnis dan masyarakat dengan baik. Beberapa yang paling penting secara singkat dibahas: • • •

Monopoli Inovasi Teknologi Bisnis yang Tinggi

4.3. Merger Perusahaan Merger perusahaan adalah kombinasi dari satu perusahaan dengan yang lain. Karena merger kadang-kadang menyebabkan monopoli dan mengurangi persaingan, regulator antitrust sangat terlibat dalam memutuskan merger yang harus diterima atau yang tidak diterima. 4.4. Konsekuensi Merger Perusahaan Merger sering membawa manfaat besar bagi kedua perusahaan, termasuk skala ekonomi dan akses ke teknologi baru dan pasar. Kadang-kadang, merger dapat merusak tanggung jawab perusahaan untuk berbagai stakeholder. Karyawan sering kehilangan pekerjaan mereka ketika perusahaan bergabung, sebagai posisi duplikat dihilangkan, dan masyarakat setempat menderita ketika sebuah perusahaan besar bergerak keluar atau bergeser kegiatannya ke daerah lain. Nilai saham sering naik ketika merger atau akuisisi diumumkan jika pemegang saham merasakan manfaat dari sinergi (kekuatan yang saling melengkapi) antara dua perusahaan. Tapi pemegang saham juga bisa terluka, khususnya di mana akuisisi terlalu mahal. Atau tidak dipikirkan dengan baik. Merger dan akuisisi dapat berfungsi sebagai stimulus yang dinamis, yang menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham dan seluruh ekonomi dari peningkatan efisiensi dan tekanan pasar.

Pengalaman

menunjukkan bahwa kombinasi bisnis tersebut dapat mahal dalam hal ekonomi dan sosial bagi beberapa stakeholder. 4.5. Perbandingan Kebijakan Persaingan Bangsa-bangsa lain memiliki versi mereka sendiri undang-undang antitrust, sering disebut sebagai kebijakan persaingan. Pada tahun 2000, 80 negara, 80 persen dari perdagangan dunia, telah mengadopsi beberapa bentuk Policy of antitrust. Eropa memiliki sejarah tentang antitrust sedangkan

Amerika Serikat tertinggal dalam

peraturan antitrust, tetapi telah dengan cepat menangkap. Pada akhir 1960, hanya satu negara di Eropa, Jerman, memiliki lembaga penegakan antitrust.

Hari ini, Uni European (UE) memiliki set lengkap kebijakan persaingan, mencakup banyak masalah yang sama sebagai hukum antitrust AS. Karena pengalaman yang unik sejarah Eropa, penekanan penegakan ada beberapa yang berbeda dari Amerika Serikat. Regulator telah memberikan perhatian khusus pada dominasi pasar dengan negara sebelumnya perusahaan di timur dan negara-negara Eropa Tengah, misalnya. Mereka juga telah khawatir tentang diskriminasi harga di seberang perbatasan nasional di Eropa. Negara-negara berkembang di seluruh dunia juga telah pindah untuk mengadopsi kebijakan persaingan, karena mereka telah semakin memasuki ekonomi global. Regulator antitrust AS telah bekerja dengan para pejabat di Kazakhstan, Zimbabwe, misalnya untuk membantu mereka mengembangkan undang-undang antitrust mereka sendiri. Kebijakan persaingan bahkan telah diusulkan di negara-negara yang lama dijauhi mereka. 4.6. Globalisasi dan Kebijakan Persaingan Globalisasi bisnis telah menciptakan tantangan baru bagi penegakan antitrust di semua negara. Regulator, pembuat kebijakan, dan pengadilan sekarang harus menjawab pertanyaan sulit dan kompleks, sering tidak diantisipasi oleh para perumus undang-undang antitrust. 4.6.1. Penegakan antitrust dan Daya Saing Nasional Baik di Amerika Serikat dan di tempat lain, regulator telah menjadi semakin sensitif terhadap dampak dari penegakan pada kemampuan perusahaan domestic untuk bersaing secara efektif dalam ekonomi global. Mereka enggan untuk memblokir merger, memecah monopoli, atau mencegah upaya-upaya penelitian bersama di mana ini akan memperkuat daya saing nasional. Hal ini kadang-kadang menciptakan dilema untuk regulator, ketika tujuan dari sebuah pasar, bebas dan kompetitif secara nasional bertentangan dengan tujuan ekonomi yang kuat terhadap negara-negara lain. 4.6.2. Menegakkan Hukum Antitrust terhadap Perusahaan Asing Dalam beberapa tahun terakhir, regulator telah semakin bersedia untuk mengatasi kemungkinan pelanggaran hukum antitrust oleh perusahaan asing. Dalam beberapa kasus, regulator telah pindah untuk menuntut perusahaanperusahaan internasional yang telah menyiapkan operasi atau membeli sebuah anak perusahaan di negara mereka. 5. Peranan pemerintah dalam membuat peraturan dalam organisasi bisnis

Pemerintah melaksanakan peran vital dan penting dalam masyarakat modern. Masyarakat tidak dapat berfungsi secara baik tanpa aktivitas pemerintah. Masyarakat melihat pemerintah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang penting. Hal-hal yang penting diantaranya mengenai keamanan dan perlindungan yang diberikan oleh keamanan dalam negeri, polisi, dan departemen kebakaran. Selain itu pemerintah juga diharapkan memberikan keamanan ekonomi, layanan sosial, dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial yang membutuhkan tindakan kolektif, atau kebijakan publik. Pemerintah menggunakan alat kebijakan publik yang berbeda untuk mencapai tujuan kebijakan. Alat dari kebijakan publik meliputi kombinasi insentif dan hukuman yang digunakan oleh pihak pemerintah untuk mendorong masyarakat, bisnis, untuk bertindak dalam mencapai tujuan kebijakan. Kekuatan peraturan pemerintah dimaksudkan untuk mencapai tujuan publik. Pengaruh kebijakan publik merupakan outcome yang muncul dari peraturan pemerintah. Karena kebijakan publik mempengaruhi banyak orang, organisasi, dan pihak lain yang berkepentingan, kebijakan publik tersebut akan menyenangkan sebagian orang dan tidak menyenangkan sebagian yang lain. Peraturan dapat menyebabkan bisnis untuk memperbaiki cara pengolahan benda beracun, sehingga mengurangi resiko berbahaya bagi karyawan. Meskipun tujuan lain mungkin dimaksudkan sebagai pengaruh yang tidak diharapkan dalam kesesuaian peraturan tersebut. Didalam globalisasi ekonomi dunia ini bergerak sangat dinamis yang juga mendorong masuknya barang/jasa dari negara lain dan membanjiri pasar domestik dari berbagai negara, dalam suasana persaingan tidak sempurna. Memperhatikan persaingan antar pelaku usaha yang bertambah ketat dan tidak sempurna maka dalam kondisi pasar, pelaku usaha secara individual atau melalui concerted action dapat menetapkan harga dan alokasi sumber daya ekonomi. Struktur monopoli dan oligopoly sangat mendominasi sektor-sektor ekonomi saat itu bahkan berkembang menjadi konglomerasi. Akibatnya, kinerja ekonomi nasional cukup memprihatinkan karena dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka terbuka peluang untuk menghindari atau mematikan bekerjanya mekanisme pasar

(market mechanism) sehingga harga-harga ditetapkan secara sepihak dan merugikan konsumen. Pelaku usaha yang jumlahnya sedikit dapat membuat berbagai kesepakatan untuk membagi wilayah pemasaran, mengatur harga, kualitas, dan kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan guna memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong dilakukannya reformasi di sektor ekonomi, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan, seperti : 1. Membangun sistem politik yang demokratis melalui perbaikan peraturan perundangan tentang Pemilu, Partai Politik dan pembentukan Komisi Pemilihan Umum. 2. Membuat kebijakan ekonomi yang pro persaingan sehat, dengan pengesahan UndangUndang serta hukum yang ada. Pembuat kebijakan persaingan pada berbagai jenjang pemerintahan perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai keuntungan persaingan sehingga perlunya peranan pemerintah dalam melindungi persaingan bisnis. Upaya pemberdayaan terhadap usaha kecil adalah peningkatan aspek permodalan, kebebasan pasar dan penguasaan teknologi oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan mengubah orientasi politikekonomi yang mendasar. Karena persaingan usaha yang sehat (fair competition) merupakan salah satu syarat bagi negara-negara mengelola perekonomian yang berorientasi pasar. Agar persaingan dapat berlangsung, maka kebijakan ekonomi nasional di negara-negara berkembang pertamatama harus menyediakan sejumlah persyaratan yang diperlukan adalah mewujudkan pasar yang berfungsi dan mekanisme harga. Persaingan di antara para pelaku usaha banyak yang terjadi secara curang (unfair competition) sehingga merugikan konsumen, bahkan negara. Oleh karena itu, pengaturan hukum untuk menjamin terselenggaranya pasar bebas secara adil mutlak diperlukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 5.1. Regulasi Pemerintah Terhadap Bisnis Regulasi adalah cara utama mendapatkan kebijakan publik. Karena pemerintah beroperasi pada banyak tingkatan (pusat, povinsi, kabupaten), bisnis modern menghadapi

sejumlah

regulasi

yang

komplek.

Masyarakat

mengandalkan

pemerintah untuk menetapkan aturan tingkah laku atau regulasi untuk masyarakat dan organisasi. 5.2. Kegagalan Pasar Pasar gagal untuk menyesuaikan harga untuk biaya sesungguh nya dari tingkah laku perusaaan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan biasanya tidak mempunyai insentif untuk dialokasikan pada peralatan pengendali polusi jika konsumen tidak memintanya. Pasar gagal untuk memasukan biaya bahaya lingkungan kedalam persamaan ekonomi bisnis, karena biaya tersebut ditanggung pihak lain. Pemerintah dapat mengunakan regulasi untuk memaksa semua pesaing dalam industri untuk menerapkan standar minimun anti-polusi. Perusahaan kemudian memasukkan biaya tambahan untuk mematuhi aturan tersebut ke dalam harga produk. Perusahaan akan secara berhati-hati dalam menerima regulasi yang telah ditetapkan, karena regulasi tersebut memaksa para pesaing untuk menanggung beban yang sama. 5.3. Monopoli Alami Berapa industri, monopoli alami akan terjadi. Industri pemanfaatan listrik memberikan sebuah contoh. Suatu kali satu perusahaan membangun sistem tiang dan kawat atau menaruh kabel bawah tanah bermil-mil jauhnya untuk memasok listrik konsumen lokal, hal tersebut menjadi tidak efisien untuk perusahaan kedua seandainya membangun sistem lain disamping perusahaan pertama. Tetapi, perusahaan pertama telah menjadikannya monopoli alami, perusahaan lalu menaikkan harga sesuai keinginannya, karena tidak terdapat pesaing. Pemerintah seringkali ikut campur dan mengatur harga serta akses. Industri lain yang kadangkadang mengembangkan monopoli alami meliputi TV kabel, layanan internet broadband, sofware, dan jalan kereta api. 5.4. Argumen Etika Terdapat juga dasar etika dalam regulasi, sebagai contoh, argumen utilitarianisme etika dalam mendukung kondisi kerja yang aman. Terdapat biaya yang mahal untuk melatih dan mendidik karyawan hanya untuk kehilangan layanan mereka karena terdapat kecelakan yang dapat dihindari. Terdapat pula argumen kejujuran dan keadilan bagi pemerintah untuk menetapkan standar dan mengembangkan regulasi untuk melindungi para pekerja, konsumen, dan stakeholder lainnya.

Dalam perdebatan mengenai regulasi, pihak yang mendukung dan melawan usulan regulasi seringkali menggunakan argumen ekonomi dan etika untuk mendukung pandangannya. Dalam teknologi internet dan aplikasinya menjadi semakin mutakhir, perhatian terhadap masalah privasi akan meningkat. Menjadi hal yang tidak etis, pada sudut pandang kritikan, bagi perusahaan untuk menjual inforamsi pribadi tanpa persetujuan konsumen. Dihadapkan dengan tekanan pemerintah dan masyarakat, perusahaan seperti Cisco System, dell, intel, Microsoft, dan Sun Microsystem, bekerja melalui dewan industri informasi teknologi (sebuah asosiasi dagang), kesepakatan untuk menetapkan sejumlah prinsip yang dimaksudkan untuk memberikan rasa percaya diri kepada konsumen dan kepercayaan terjaganya hak privasi dalam mereka melakukakan transaksi elektronik.

Jenis –Jenis Kebijakan Publik  Kebijakan ekonomi Satu hal yang penting dari kebijakan publik berkaitan langsung dengan ekonomi. Kebijakan fiskal mengacu pada pola perpajakan dan pengeluaran yang dimaksudkan untuk menstimulasi atau mendukung ekonomi. Sebaliknya, istilah kebijakan moneter mengacu pada kebijakan yang berpengaruh terhadap penawaran, permintaan, dan nilai mata uang suatu negara yang berpengaruh terhadap bisnis dan masyarakat. Bentuk lain dari kebijakan ekonomi meliputi kebijakan pajak (menaikan atau mengurangi pajak pada bisnis dan perorangan), kebijakan industri (alokasi sumber daya ekonomi terhadap perkembangan industri tertentu), dan kebijakan perdagangan (mendukung atau tidak mendukung perdagangan dengan negara lain).

 Kebijakan Bantuan Sosial Negara-negara industri maju mengembangkan sistem layanan sosial untuk warganya. Perkembangan ekonomi telah memperbaiki wilayah kunci pelayanan bantuan sosial (seperti layanan kesehatan dan pendidikan) dan akan berlanjut mengikuti pertumbuhan ekonomi.  Regulasi Pemerintah Terhadap Bisnis Regulasi adalah cara utama mendapatkan kebijakan publik. Karena pemerintah beroperasi pada banyak tingkatan (pusat, povinsi, kabupaten), bisnis modern menghadapi sejumlah regulasi yang komplek. Masyarakat mengandalkan pemerintah untuk menetapkan aturan tingkah laku atau regulasi untuk masyarakat dan organisasi. Dalam regulasi pemerintah terdapat bentuk yang berbeda. Beberapa langsung dibebankan; yang lain bersifat tidak langsung. Beberapa ditujukan untuk industri tertentu (misal perbankan); lainya, seperti hal-hal yang berkenaan dengan diskriminasi pekerjaan atau polusi, diterapkan untuk semua industri. Badan regulasi menghadapi tantangan untuk menetapkan aturan-aturan yang adil dan efektif dalam mencapai tujuan publik.  Regulasi Ekonomi Regulasi ekonomi bertujuan untuk memodifikasi operasi normal pasar bebas dan kekuatan penawaran dan permintaan. Regulasi ekonomi meliputi regulasi yang mengendalikan harga atau gaji, alokasi sumber daya publik, penetapan area layanan, penetapan banyaknya peserta, dan penjatahan sumber daya.  Regulasi sosial Regulasi sosial dimaksudkan pada pentingnya tujuan sosial seperti perlindungan konsumen dan lingkungan serta menyediakan para karyawan dengan kondisi kerja yang aman dan sehat. Kesempatan kerja yang sama, perlindungan terhadap imbalan pensiun, dan perawatan kesehatan bagi para karyawan merupakan area lain yang penting dalam regulasi sosial.

Regulasi sosial tidak terbatas pada satu jenis bisnis atau industri. Hukum memperhatikan polusi, keamanan, kesehatan, dan diskriminasi pekerjaan yang diterapkan untuk semua bisnis, hukum perlindungan konsumen diterapkan untuk semua bisnis terkait dengan produksi dan penjualan barang-barang konsumsi.  Pengaruh Regulasi Regulasi mempengaruhi banyak stakeholder, termasuk bisnis. Kadang kala konsekuensinya diketahui dan diinginkan, tetapi pada keadaan yang berbeda tidak diinginkan atau konsekuensi muncul secara kebetulan dari tindakan regulasi. Secara umum, pemerintah mengharapkan keuntungan yang diperoleh dari regulasi melebihi pengorbannya. - Biaya Regulasi Pengeluaran regulasi sosial merefleksikan pertumbuhan di area kesehatan lingkungan, keamanan kerja, dan perlindungan konsumen. Walaupun biaya regulasi meningkat, beberapa orang berargumen bahwa manfaat melebihi biayanya. Kebutuhan regulasi harus diseimbangkan dengan biaya dan taksiran berkenaan dengan apakah hal tersebut akan mencapai tujuan yang diinginkan. Pemerintah bertugas mengatur tindakan bisnis tertentu, dan menderegulasi halhal (aturan) yang dipercaya tidak lagi dibutuhkan oleh industri, pemerintah berlaku sebagai pengendali (misalnya tekanan pasar dari para pesaing). - Perbaikan Regulasi yang Berkesinambungan Pemerintah melakukan regulasi pada beberapa aturan, sementara disisi lain pemerintah juga membuat aturan baru. Reregulasi adalah penambahan dan perluasan regulasi pemerintah, terutama di wilayah (aturan) yang sebelumnya dikurangi. Jelasnya, bisnis tidak efektif untuk mengatur dirinya sendiri dan pasar tidak dapat mencegah kejahatan bisnis. Pemerintah dan masyarakat harus tetap bekerja keras untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan pasar dan pengawasan pemerintah terhadap tindakan bisnis.  Regulasi Dalam Konteks Global Perdagangan internasional menyatukan orang dan bisnis dengan cara baru dan komplek. Pola perdagangan internasional tumbuh lebih komplek, pemerintah

merasa perlu untuk menetapkan aturan yang melindungi kepentingan warganya. Tidak ada negara yang mau menerima produk-produk manufaktur yang berbahaya bagi warganya dan tidak ada pemerintah yang ingin melihat ekonominya rusak karena persaingan yang tidak jujur dari para pesaing luar negeri. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian untuk dijadikan dasar adanya kerjasama dan kesepakatan regulasi internasional.  Regulasi Terhadap Produk Impor Setiap negara mempunyai kekuasaan terhadap produk yang dijual dinegaranya. Contoh: Mainan yang diproduksi diluar negeri tapi dijual di Amerika haruslah memenuhi standar keaman yang berlaku seperti halnya yang berlaku bagi industri sejenis yang berasal dari dalam negeri.  Regulasi Terhadap Produk Ekspor Pemerintah mempunyai kepentingan untuk mengetahui apakah produk-produk bisnis di ekspor keseluruh dunia. Pemerintah pusat memperhatikan produk yang “dibuat Di Amerika” merupakan produk berkualitas bagus. Perusahaan Amerika kadang-kadang mengekspor produknya ke suatu negara yang dilarang oleh negara (Amerika) untuk melakukan transaksi penjualan karena masalah keamanan. Meskipun praktek semacam itu mungkin

tidak ilegal, perusahaan tersebut

bertindak tidak etis. Pemerintah Amerika juga memperhatikan perusahaan Amerika untuk tidak menjual teknologi militer kepada negara yang tidak bersahabat. Hukum Amerika yang membatasi penjualan teknologi militer tertentu yang hanya disetujui oleh departemen pertahanan.  Regulasi Terhadap Perilaku Bisnis Internasional WTO (world trade organization), yang bertugas membentuk aturan -aturan pelaksanaan perdagangan internasional. Aturan ini dapat dipertimbangkan sebagai regulasi multinasional. Mengutip sebuah contoh, WHO, sebuah badan PBB, bekerja dengan industri farmasi untuk menciptakan database mengenai efek samping produk obat, penetapan standar kualitas, dan memecahkan konflik praktek pemasaran dan manufaktur yang dapat membahayakan masyarakat.

Pembuatan regulasi bilateral atau multilateral menyebabkan perundingan panjang lebar diantara para pemimpin bisnis, pemerintahan, dan organisasi non pemerintah (seperti kelompok konsumen). Interaksi ini diperlukan karena banyaknya

stakeholder

yang

terlibat.

Pemasaran

internasional

WHO

mengkodifikasi produk-produk formula bayi, sebagai contoh, membutuhkan dalam hampir tiga tahun untuk rapat dan perundingan sebelum pengodean yang sesuai siap untuk diterapkan oleh pemerintah negara. Negara juga bekerja sama untuk menetapkan standar penggunaan sumberdaya global yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Dalam setiap kasus, pengetahuan pemerintah terhadap masalah tidak dapat diselesaikan melalui tindakan satu negara. Hal ini menghasilkan kerangka kesepakatan internasional, standar, dan pemahaman terhadap usaha untuk mengharmonisasikan aktifitas bisnis dan kepentingan publik.

KESIMPULAN Beberapa percaya bahwa bisnis harus terlibat dalam politik karena saham ekonomi mereka dalam keputusan pemerintah besar dan mereka memiliki hak untuk berpartisipasi, seperti melakukan pemangku kepentingan lainnya besarbesaran sistem politik apluralistic. Tapi lain percaya bahwa bisnis harus besar, kuat, dan egois, dan mereka memegang terlalu banyak pengaruh di bidang politik. Bisnis mengelola interaksi pemerintah mereka melalui departemen urusan publik. Petugas urusan publik yang paling melapor ke CEO atau pejabat tingkat tinggi, namun bagaimana departemen ini disusun secara luas bervariasi. Berbobot peraturan nasional dan praktek pemerintahan kegiatan politik membuat kompleks keterlibatan politik bisnis dalam lingkungan global. Banyak pemerintah, seperti negara-negara bersatu, berusaha untuk membatasi kontribusi politik atau membuat pendanaan kampanye lebih transparan.

DAFTAR PUSTAKA Lawrence, Anna T. Weber, James. Business and Society Stakeholder, Ethics, Public Policy. 2011. McGraw Hill International Edition http://ikasamsumantri.wordpress.com/2011/01/20/perlunya-peranan-pemerintah-dalammelindungi-persaingan-bisnis/ http://rudipost.wordpress.com/2012/02/04/hubungan-bisnis-pemerintah/ http://asdarmunandar.blogspot.com/2012/02/antitrust-penggabungan-usaha-dan.html http://memebali.blogspot.com/2013/04/lingkungan-bisnis-dan-lingkungan.html