Kelompok 3 Nama anggota:
• • • • • •
Alvi surya Frengky ali
Indah wulandari Sahal khoerul Wildan aldiansyah Winda gusti XII AK 6
Pelanggaran HAM berat di indonesia Peristiwa TRISAKTI
Kronologi kejadian • Aksi damai cibitas akademika univ.trisakti diparkir deoan gedung m(6000 orang di depan mimbar)
• Aksi mimbar bebas dimulai (diawali dengan penurunan bendera setengah tiang,menyanyikan lagu indonesia raya,mengheningkan cipta)
• • • •
Aksi orasi dan mimbar bebas dilaksanakan dengan baik dan lancar Aksi damai dari kampus menuju gedung DPR/MPR Aksi mereka di hambat oleh blokade polri-militer Beberapa mahasiswa menegosiasi dengan pihak polri
• Mahasiswa bergerak mundur aparat keamanan bergerak maju dan mulai menembakan peluru,korban berjatuhan dan di larika ke RS.sumberwaras
• Aksi mereka di hambat oleh blokade polri-militer • Beberapa mahasiswa menegosiasi dengan pihak polri • Mahasiswa bergerak mundur aparat keamanan bergerak maju dan mulai menembakan peluru,korban berjatuhan dan di larikan ke RS.sumberwaras
• Melakukan penembakan dengan gas air mata • Dipastikan 4 mahasiswa tewas,1 orang kritis ,dan puluhan lainnya luka luka
Penyebab kejadian : • • • •
Ekonomi indonesia goyah (pada awal 1998) Penindasan etnis tionghoa
Demonstrasi mahasiswa ke gedug DPR/MPR Aparat keamanan menembak peluru kearah mahasiswa
Korban tewas dalam tragedi trisakti
Penyelesaian • • • • • • •
6 Juni 1998 31 Maret 1999 18 Juni 2001 9 Juli 2001 30 Juli 2001 Januari 2002 21 Maret 2002
• • • • • • •
11 Maret 2003 30 Juni 2005 6 Juli 2005
5 Maret 2007 13 Maret 2007 April 2015
30 Januari 2017
Dampak dari kejadian ini • • • • • •
Presiden suharto mundur dari jabatannya sebagai presiden Transportasi terganggu
Perdagangan lumpuh Sekolah libur Investor meninggalkan indonesia Media bebas bersuara
Cara mengatasi • Pemerintah melalui Komnas HAM harus menyelidiki (apa, siapa, mengapa) >> kepercayaan pemerintah tidak hilang (janji-janji kosong mengenai tindakan lanjut dari tragedi di Trisakti)
• 2. Pemerintah harus mendukung Komnas HAM dalam investigasi • 3. Lembaga yudikatif harus mengadili dengan adil dan sebanding (menurut hukum yang berlaku di Negara Hukum)