Kelompok 24_sdop.docx

TUGAS MATA KULIAH STRUKTUR DAN DESAIN ORGANISASI Analisis Struktur Organisasi, Desain Konfigurasi Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Kebijakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Badan Standarisasi Nasional (BSN)

Oleh Kelompok 24 SDOP M. Rivaldy Rizky A.

170110170038

Tegar Januard

170110170066

Dean Raka Wijaya

170110170088

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PADJADJARAN JATINANGOR 2019

Bandar Standarisasi Nasional atau disingkat BSN merupakan salah satu dari 31 Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK). Badan Standardisasi Nasional memiliki tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di

negara

Indonesia.

Badan

ini

menggantikan

fungsi

dari Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Badan ini menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang digunakan sebagai standar teknis dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Badan Standardisasi Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi bernama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

1. Penjelasan 5 Types Organizational Structure

A. Strategic Apex

Strategic apex adalah pimpinan tertinggi dari suatu organisasi, sering juga disebut top management. Ini merupakan satu dari dua fungsi inti dari sebuah organisasi bersamasama dengan operating core. Strategic apex adalah bagian yang bertanggung jawab terhadap organisasi secara keseluruhan.

Di dalam organisasi BSN, yang termasuk strategic apex adalah Kepala BSN.

B. Middle Line

The middle line merupakan penghubung antara strategic apex dan operating core yang memiliki kewenangan bersifat formal. Kewenangan mereka lazimnya ditandai dengan mekanisme direct supervision dan hubungan satu dengan yang lainnya bersifat scalar, yaitu berada pada jalur tunggal dari atas ke bawah, yang berarti bahwa setiap bawahan hanya akan memiliki satu atasan. Keberadaan middle line sebagai kepanjangan tangan strategic apex adalah untuk alasan praktis karena semakin besar suatu organisasi, maka semakin sulit bagi strategic apex untuk bisa mengendalikan semua operating core secara langsung.

Di dalam organisasi BSN yang termasuk Middle Line adalah Inspektorat.

C. Operating Core

Ada empat tugas pokok dari operating core ini, yaitu: (1) menangani input dari produksi atau jasa organisasi (2) melakukan transformasi dari input menjadi output (3) mendistribusikan outputjasa kepada masyarakat luas, dan (4) memberikan support langsung pada pengelolaan input, transformasi, dan output.

Di dalam organisais BSN yang termasuk ke dalam Operating Core adalah sebagai berikut: 1. Deputi Bidang Pengembangan Standar a.

Direktorat Pengembagan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal;

b.

Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektronika,

Transportasi, dan Teknologi Informasi; c.

Direktorat Pengembangan Standar Infrastuktur, Penilaian Kesesuaian,

Profesional, dan Ekonomi Kreatif. 2.

Deputi Bidang Penerapan Standar Dan Penilaian Kesesuain a.

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian;

b.

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.

3. Deputi Bidang Akreditasi a.

Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi;

b.

Direktorat Akreditasi Laboratorium;

c.

Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Akreditasi.

4. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran a.

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan

Biologi; b.

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia.

D. Technostructure

Technostructure adalah bagian dari organisasi yang berperan sebagai analis beserta stafnya, yang pekerjaannya akan mempengaruhi pekerjaan bagian lain dari organisasi tersebut. Posisi mereka sering disebut dengan istilah analis, yang bisa digolongkan menjadi tiga, yaitu: workstudy analyst, yang melakukan standardisasi proses kerja, planning and control analyst, yang melakukan standardisasi output, dan personnel analyst, yang melakukan standardisasi skills (misal dengan pelatihan-pelatihan). Di dalam organisasi BSN, yang termasuk ke dalam Technosturcture adalah:

1. Sekretariat Utama; 2. Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum; 3. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum; 4. Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi.

E. Supporting Staff

Support staff adalah bagian dari organisasi yang relatif mandiri dibandingkan bagianbagian yang lain. Mereka berfungsi sebagai support yang tidak langsung terhadap kehidupan organisasi tersebut. Peran support staff,

Di dalam organisasi BSN, yang termasuk ke dalam Supporting Staff adalah: 1. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 2. Pusat Data Sistem dan Informasi.

2. Analisis Desain Konfigurasi Organisasi dari BSN

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) BSN termasuk ke dalam Machine Bureacuracy mempunyai tugas operasi rutin yang sangat tinggi, peraturan yang sangat diformalisasi, tugas yang dikelompokkan ke dalam departemen fungsional, wewenang yang disentralisasi, pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando dan sebuah struktur adminsitrasi yang rumit dengan perbedaan yang tajam

antara

aktivitas

lini

dan

staf.

Karakteristik

utama

dari Machine

Bureacuracy adalah obsesinya terhadap kontrol dengan mencoba mengeliminasi semua kemungkinan ketidakpastian, sehingga operasi dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan.

Strukur Organisasi BSN Republik Indonesia Tahun 2019

3. Deskripsi Tugas dan Fungsi dari Struktur Organisasi Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia

A. Tugas dan Fungsi BSN

Badan Standardisasi Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Badan Standardisasi Nasional menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran; b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran; c. pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran; d. pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan Standardisasi Nasional; e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional; f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional; dan g. pengawasan intern atas pelaksanaan tugas Badan Standardisasi Nasional. B. Fungsi dan Tugas dari Struktur Organisasi Kepala BSN Badan Standardisasi Nasional dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Adapun tugas Kepala BSN adalah :

1. memimpin BSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BSN. 3. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BSN yang menjadi tanggung jawabnya. 4. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. Sekretaris Utama Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional. Sekretaris Utama membawahi 2 biro yaitu Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha serta Biro Hukum, Organisasi dan Humas Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana, pengelolaan keuangan, urusan tata usaha dan urusan rumah tangga serta pengelolaan barang/kekayaan milik negara Biro Hukum, Organisasi dan Humas mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelaahan hukum, perumusan dan penyusunan peraturan perundangan, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, analisis dan penataan kelembagaan, pengawasan dan evaluasi manajemen mutu internal, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga serta penyusunan laporan. Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi : 1. koordinasi perencanaan program dan perumusan kebijakan di bidang standardisasi serta kebijakan teknis BSN; 2. pembinaan dan pelayanan administrasi, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BSN;

3. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga; 4. pembinaan

pendidikan

dan

pelatihan

sumber

daya

manusia,

program kegiatan standardisasi, kerjasama fungsional dan antar lembaga terkait lainnya di lingkungan BSN; 5. koordinasi dan penyusunan laporan BSN. Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat Biro

Hukum,

Organisasi,

dan

Hubungan

Masyarakat

mempunyai

tugas

melaksanakan pengkajian dan penelaahaan hukum, perumusan dan penyusunan peraturan perundangan, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, analisis dan penataan kelembagaan, pengawasan dan evaluasi manajemen mutu internal, urusan kepegawaian,

hubungan

masyarakat

dan

hubungan

antar

lembaga

serta

penyusunan laporan. Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan analisa, pengkajian, penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan; 2. pelaksanaan dokumentasi dan pemberian informasi hukum; 3. pelaksanaan pemberian bantuan dan penyuluhan hukum; 4. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan pegawai; 5. pelaksanaan penataan, evaluasi dan perumusan organisasi dan tata laksana serta pengawasan dan evaluasi manajemen mutu internal; 6. pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga. Biro Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha Biro Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana, pengelolaan keuangan, urusan tata usaha dan urusan rumah tangga serta apengelolaan barang/kekayaan milik negara Biro Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

1. pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan, program dan perencanaan; 2. penyusunan anggaran rutin dan pembangunan; 3. perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, serta inventarisasi kekayaan negara; 4. pelaksanaan pengelolaan keuangan; 5. pelaksanaan urusan rumah tangga; 6. pelaksanaan urusan ketatausahaan. INSPEKTORAT Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN. Fungsi yang dijalankan oeh inspektorat dalam menjalankan tugas adalah pengawasan agar kegiatan di lingkungan BSN tetap berjalan sesuai aturan perundang-undangan. Kepala BSN dalam melaksanakan tugasnya selain dibantu oleh Sekretaris Utama dibantu juga oleh 4 orang Deputi, yaitu Deputi Bidang Pengembangan Standar, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Deputi Bidang Akreditasi, dan Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran. Deputi Bidang Pengembangan Standar Deputi Bidang Pengembangan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan standar. Deputi Bidang Pengembangan Standar menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, transportasi, elektroteknika, telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, transportasi, elektroteknika, telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, transportasi, elektroteknika, telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka; d. pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai fungsi : a. penyusunan kebij akan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian; d. pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala. Deputi Bidang Akreditasi Deputi Bidang Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

Deputi Bidang Akreditasi menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi; b. peiaksanaan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, Iaboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertilikasi; d. pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran Nasional Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar nasional satuan ukuran.

Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran pengukuran; b. pelaksanaan kebijakan di bidang standar nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran pengukuran; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran, fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran pengukuran;

d. pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasionai satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran pengukuran; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh BSN diantaranya: 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian; 2. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2018 Tentang Badan Standarisasi Nasional; 3. Peraturan Badan Standarisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Adopsi Standar Dan Publikasi Internasional Menjadi Standar Nasional Indonesia. 4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2015 tentang Skema Sertifikasi Pasar Rakyat 5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2A Tahun 2015 tentang Codex Indonesia 6. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia 7. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia 8. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional 9. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Adopsi Standar Internasional Dan Publikasi Internasional Lainnya Bagian 2: Adopsi Publikasi Internasional Selain Standar Internasional Menjadi Standar Nasional Indonesia 10. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia

11. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2016 tentang Manajemen Teknis Pengembangan Standar 12. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Skema Sertiflkasi Alat Konversi Bahan Bakar Gas 13. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2016 tentang Skema Sertifikasi Ubin Keramik 14. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI 15. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Komite Nasional Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan 16. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Komite Nasional Indonesia Untuk International Electrotechnical Commission 17. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia 18. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia 19. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis 20. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia 21. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2018 tentang Skema Sertifikasi Produk Bakso Ikan 22. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata cara penunjukan lembaga sertifikasi produk 23. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia

Program yang dikeluarkan oleh BSN adalah: SNI Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis (dulu disebut sebagai Panitia Teknis) dan ditetapkan oleh BSN Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO Code of good practice, yaitu: 1. Openess (keterbukaan) Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI; 2. Transparency (transparansi) Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya . Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informsi yang berkaitan dengan pengembangan SNI; 3. Consensus and impartiality (konsensus dan tidak memihak) Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil; 4. Effectiveness and relevance Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Coherence Koheren

dengan

pengembangan

standar

internasional

agar

perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan 6. Development dimension (berdimensi pembangunan) Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan

kepentingan

nasional

perekonomian nasional.

dalam

meningkatkan

daya

saing

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor No. 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian;

Peraturan Prsiden Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Standarisasi Nasional.

Jurnal

Riyono, Bagus. (2006). Konsep Dasar dan Mendesain Organisasi. Buletin Psikologi, Vol. 14, No. 1.

Website

BPS.go.id diakses pada tanggal 25 Maret pukul 20.00 WIB