Kedudukan Presiden Dalam Pemerintahan Daerah.docx

KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM PEMERINTAHAN DAERAH RESUME Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Pemerintah Daerah

Oleh : SELLA MONICA AKBAR NPM : 4301.16.279 Program Studi : Ilmu Hukum

Dosen : Alda Rivalda Rizki, S.H., M.H

SEKOLAH TINGGI HUKUM BANDUNG 2019

PERAN PRESIDEN DALAM PEMERINTAHAN DAAERAH 1. PRESIDEN presiden adalah kepala negara simbol resmi negara indonesia dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) presiden republik indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undangundang dasar, juga berdasarkan ayat (2) nya dijelaskan bahwa dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. untuk melaksanakan tugastugas pemerintah dengan masa jabatan 5 tahun.

2. PEMERINTAH DAERAH menurut uu noomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaiamana dimaksud dalam undang-udnang dasar negara republik tahun 1945. berdasarkan uu no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia tahun 1945. pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. berkaitan dengan hal itu peran pemerintah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk otonom daerah sebagai suatu hak, kewenangan, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingana masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM PEMERINTAHAN DAERAH

Kekuasaan penyelenggaraan pemerintah bersifat umum :

a. tugas dan wewenang meneyelenggarakan tata usaha pemerintahan mukai dari surat menyurat sampai kepada dokumentasi dan lain-lain. maksudnya adlaah preisden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki tugas dan wewenangan paling awal dan tradisional setiap pemerintahan. b. tugas-tugas ketatausahaan ini termasuk salah satu tugas tradisional pemerintahan yang baik berupa surat menyurat meupun pencatatan-pencatatan untuk mengetahui keadaan dalam bidang-bidang tertentu serta memberi pelayanan administratif kepada masyarakat c. tugas ini dianggap penting sehingga pekerjaan dan tugas administrasi negara yang lazim disebut sebagai public servic. melayani masyarakat pada saat itu dipandang sebagai hakikat penyelenggaraan administrasi negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum, sehingga sering disebut the service state.

kekuasaan penyelenggaraan pemerintah bersifat khusus : tuags-tugas

penyelenggaraan

pemerintah

yang

bersifat

khusus

adalah

penyelenggara tugas dan wewenang pemerintahan ynag secara konstitusional ada pada presiden pribadi yang memiliki sifat prerogatif (di bidang pemerintahan). tugas dan wewenang tersebut adalah presiden sebagai pimpinan tertinggi angkatan perang, hubungan luar negeri dan hak memberi gelar dan tanda jasa. meskipun tugas dan wewenangan konstitusional presiden “prerogatif” tetapi ada dalam lingkungan kekuasaan pemerintahan sehungga menjadi bagian dari objek administrasi negara, seperti halnya dalam kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan-jabatan ketatanegaraan dan jabatan-jabatan administrasi negara. pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik seringkali dianggap sebagai hak mutlak presiden. istilah yangbiasa disebut untuk hal tersebut adalah hak prerogatif presiden.