Kebijakan Publik.docx

Nama

: Lisha Jaini

Npm

:14.12.0032

Prodi

: Administrasi Publik

Tugas

: Kebijakan Publik

Menggagas perpindahan Ibu Kota RI dalam perspektif kebijakan public Peluang dan tantangan

Dalam menggagas perpindahan Ibu kota Republik Indonesia banyak hal yang perlu dipertimbangkan, dalam pemindahan ibu kota memerlukan kakulasi dan perencanaan yang matang. Apalagi biaya yang diperlu tidak sedikit, secara perspektif

perlu

kalkulasi mengenai sosial politik, infrastruktur, dan perekonomian. Semua dihitung, kemudian diketahui kebutuhan biayanya. Dilihat dari pembangunan dan pemukiman penduduk ibu kota yang terus berjalan Jakarta mebuat semakin padat. Kemacetan yang tak pernah hilang dari permasalah ibu kota, masalah banjir setiap tahun yang sampai saat ini tak dapatkan solusi, dan sampah yang semakin meningkat tak terkendali bukti bahwa memungkinkan untuk pemerintahan mengagasan ibukota baru untuk pemerintahan Indonesia, karena hal ya ibukota Jakarta sangat padat penduduk, jalannya pemerintahanpun kurang memeberikan rasanyaman lagi. Dengan berpindahn ya ibukota memberikan peluang besarar dlam perekonomian dan pengembangan untuk daerah yang akan menjadi ibukota baru. Banyak daerah yang masih berpotensi besar untuk dijadikan ibukota, tak menutup kemungkinan semua akan berubah dengan pemindahan ibukota itu sendiri. Dengan berpindahnya ibukota kemungkinan kemacetan dan problem yang membebani Jakarta akan berkurang. Alas an yang dikemukan dari geostrategic, lingkungan, ekonomi-politik hingga faktor alasan sejarah, ide – ide cukup beralasan . Ada beberapa daerah yang mengajukan untuk perpidahan ibukota dengan luas lahan yang dimiliki daerah tersebut tergolong mampu untuk mendirikan pusat merintahan tersebut, namun alnya semua tak dapat semudah itu untuk memindah ibukota Jakarta ke daerah lain. Ibukota yang baru ini harus lengkap dan berkelanjutan, tidak hanya memenuhi syarat sesaat saja. Banyak tantangan yang menjadi pertimbangan pemerintah

dalam memindah ibukota ke daerah lain. Antara lainbiaya sangat tingggi dalam pembangunan fisik, prasarana hingga biayamutasi para pegawai dikemudian hari. Demikian juga dampak yang akan dialami tamu Negara, yang harus ikut memindahkan kantor perwakilannya di Jakarta ke ibukota yang baru. Sangat dibenarkan, bahwa pemindahan sebuah ibukota memerlukan biaya yang sangat besar dalam membangun fisik perkantoran dan gedeung DPR-DPR dan lembaga tinggi Negara lainnya dan segala fasilitasnya. Pemerintahan harus menyediakan biaya ekstra untuk membangun fasilitas pendukung hingga biaya karyawan, tuntutan intensif lainnya yang tidak kecil serta faktor risiko jumlah karyawan yang telah mapan, yang boleh jadi akan mengajukan pensiun dini dengan berbagai alasan. Tantangan akan timbul saat pemindahan oke ibukota baru pastinya penyesuaian admjnistrasi yang sudah pasti akan rumit dan berbelit. Otomatis segala urusan administrasi menyesuaikan dan merubah dengan kota baru. Permasalahan dana APBN 2017 sendiri hanya ditargetkan Rp 1.750 triliun, nilai lebih kecil ketimbang total belanja Negara sebesar Rp 3.080 triliun. Selanjutanya mengenai symbol-simbol Negara. Selama ini istana Negara, istana kepresidenan, monument nasional (monas) dan lain-lain indentik dengan ibukota Negara. Ini menjadi PR dendiri untuk mencari ikon baru sebagai ibukota Negara bila pemindahan ibukota jadi terlaksana. Dalam hal pemerataan pembangunan menjadi hal serius. Selam ini pembangunan hanya terpusat dipulau jawa saja dan konsekuensinya aktivitas ekonomi perdagangan berkembang pesat disana. Dalam rencana pemindahan ibukota Negara ke tempat lain merupakan ide relevan dan patut didukung, meskipun banyak lendala dan tantangannya.