Kebijakan Politik Dan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat

KEBIJAKAN POLITIK DAN EKONOMI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT 1. KEBIJAKAN POLITIK Komando Operasi Pemulihan Keamanan ( Kopkamtib).Kopkamtib adalah unit komando yang sangat ditakuti karena besarnya kekuasaan yang dimiliki Hanya ideologi Pancasila dan UUD 1945 yang dapat menyelamatkan bangsa dan Negara, maka diadakan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) . yang berartisemacam indoktrinasi bagi semua pihak, mengenai asas tunggal yaitu Pancasila. Peran ABRI sangat besar selama Orde Baru karena sebagai stabilisator dan dinamisator, istilah dwifungsi yang di sandang berubah menjadi multifungsi. Kedudukan gubernur, bupati , camat lurah hingga RW/RT sebagian besar dijabat oleh anggota ABRI atau pensiunan ABRI. Dalam bidang politik pada Demokrasi dilebur menjadi 2 partai politik. Ke 2 partai tersebua adalah partai persatuan pembangunan (PPP) dan partai demokrasi Indonesia (PDI). Tetapi ke 2 partai itu hanya sebagai pelengkap persyaratan Demokrasi Golongan Karya (GORKAR) yang bukan partai politik, mengendalikan jalanya pemerintahan. Karena terlepas dari campur tangan pemerintah, maka partai GORKAR selalu menang dalam pemilu Masyarakat hanya bias menerima, dan tidak berani menentang . setelah pemerintahan Orde Baru tumbang mereka merasa antipasti dan menganggap segala yang berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Kebijakan Ekonomi a. Revolusi Hijau 1)pengertian Revormasi hijau Revormasi Hijau (green revolution) dapat diartikan sebagai pengembangan teknologi pertanian untuk menungkatkan hasil produksi pangan. Untuk menempuh tujuan yang diharapkan, beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain sebagai berikut: a) Pengenalan tanaman-tanaman yang seharusnya seharusnya baru di suatu daerah tertentu b) Pemakaian pupuk yang tepat

c) Peningkatan irigasi d) Pengguanaan pestisida yang tepat e) Penanaman varietasbjenis unggul Revolusi Hijau di sponsori oleh Ford and Rockefeller Foundation. Ada 2 penelitian utama yang dimiliki badan ini, yaitu Mizene and Wheat Improvement Center di Mexico dan International Rice Instite di Filipina.mereka berusaha mencari dan mengembangkan berbagai varietas unggul yang dapat berpoduksi dalam skala luas. Pada tahun 1971 Norman E.Burlaung dari pusat penelitian di Mexico brhasil memproeh hadiah nobel karanaa jasa-jasanya dalam upaya meningkatkan produksi pangan dunia

Pada tahu 1970 Consultative Group for International Agricilture Research (CGIAR) di bentuk untuk membantu pusat-pusat penelitian yang sudah ada. 2) Revolusi Hijau di Indonesia dan Dampak Sejak tahun 1960-an. Upaya meninggkatkan hasil produksi pangan mendorong pemerintahan Orde Baru melakukan pembangunan lima tahun(PELITA). Untuk memenuhi kebutuhan pangan dilakukan melalui Bimbingan Massal (Bimas), Intensifikasi Massal (Inmas) dan Intensifikasi khusus (Insus). Dan juga menggerakkan Supra Insus dan memopulerkan Panca Usaha Tani. Selain dari itu, pemerintah membangun berbagai yang dibutuhkan petani. Untuk memperlancar program kerja Departemen Pertanian. Sejak program inmas dilaksanakan, produksi beras mengalami kenaikan yang sangat besar. Produksi beras Nasional pertahun naik dari 9,14 juta ton pada tahun 1966, mancapai 17, 87juta ton pada tahun 1979. Hasil padi per hektar naik dari 1.21 ton pada tahun 1966 menjadi 2, 30 ton pada tahun 1979 dan lebih dari 3, 5 ton pada tahun 1984. Tingkat beras naik menjadi 3,5% pertahun antara tahun 1974-1978 menjadi 10,2% pertahun antara 1979-1984. Dsengan demikian persediaan beras naik perkepala lebih dari 50% dari 82kg per kepala pada tahun 1966 menjadi 134kg per kepala pada tahun1979. Prodiksi beras pada tahun Orde Baru periode

Produksi per

Hasil per

Tahun (juta ton)

hektar (ton)

1950 – 1958 1959 – 1965 1966 – 1986 1969 – 1973

6,98

1,12

8,48

1,19

10,04

1,29

13,38

1,64

15,96

1,88

21,50

2,39

26,67

2.70

1974 – 1978 1979 – 1983 1984 1969

b) Industrialisasi Pemerintahan Orde Baru juga membangun industrialisasi, di Indonesia di kelompokkan dalam 3 kelompok sbb; 1) Industri hulu, yaitu industry yang memproduksi bahan baku dan bahan penolong seperti balok besi, beton atau lembaran baja. Contoh industry nya PT.Krakatau Steel di Cilegon 2) Industri hilir, yaitu industri yang membuat barang-barang siap pakai oleh konsumen, misalnya pabrik minyak goring , mentega dll 3) Industri kecil, yaitu industri dalam dana kecil, tenaga kerja sedikit, serta hasil produksi terbatas Industrialisasi berdampak positif pada peningkatan devisa dan penghasilan per kapita masyarakat, dan dampak negatifnya antara lain meningkatnya urbanisasi; makin sempitnya lahan pertanian dan semakin berkurangnya minat generasi muda pedesaan menjadi petani dan juga menimbulkan kesenjangan ekonomi dan social terutama di perkotaan Pada tahun 1982 ekspor hasil industri baru mencapai 17,6% dari total jumlah eskpor nasional, maka pada tahun 1985 angkanya meningkat menjadi 22,4%, yahun 1986 29,8%, tahun 1987 39,1%, dan yahun 1988 48,2%, dan terus

meningkat, hingga tahun 1995, namun memasuki tahun 1996 sampai dengan 1999 perolehan devisa melalui ini terus menurun hingga titik terendah akibat Indonesia dilandas resesi/ krisis ekonomi dan keuangan. D. Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru 1. Faktor-faktor Penyebab Munculnya Tuntutan Revormasi dan Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru Pemerintahan Orde Baru yang tidak demokradi dan tidak bersih, menjadi penyebab utama munculnya Revormasi. Pemerintahan Presiden Soeharto, demokradidikebiri sehingga kehilangan fungsinya. a. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Penyerenggaraan pemerintahan Orde Baru diwarnai dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kaum reformasi menuntut Revormis menuntut pemberantasan KKN, turunnya Presiden Soeharto, dan pembentukkan pemerintahan baru yang bersih dan bewibawa b. Ketidakadilan Hukum Pejabat pemerintahan Orde Baru yang hidup mewah dari hasil korupsi dan kolusi tidak pernah terjangkau oleh hokum, masyarakat menjadi tidak percaya pada lembaga-lembaga peradilan dan hokum, serta aparat-aparat penegak hukumnya. c. Dwifungsi ABRI ABRI harus meninggalkan lembaga-lembaga pemerintahan dan kembali ke barak-barak mereka. ABRI harus kembali ke fungsinya, yaiti sebagai panjaga dan pengawal keamanan bangsa dan Negara, pengayom masyarakat yang dicinta, dan juga sebagai alat politik penguasa. f.

Factor kesenjangan ekonomi Pembangunan yang giat dilakukan selama masa Pmerintahan Orde Baru ternyata hanya bersifat semu. Hanya sebagian kecil masyarakat Indonesia yang dapat menikmati hasil-hasil pembangunan itu, sedangkan sebagian besar lainya hidup dibawah garis kemiskinan. Mereka yang kaya semakin kaya, dan yang miskin bertambah miskin.

2.krisis ekonomi,politik a) krisis ekonomi tuntutan reformasi disebabkan oleh krisis ekonomi, pada tahun 1997, Indonesia mulai terkena imbas krisis moneter. Di alami oleh Negaranegara asia tenggara tidak terkecuali Indonesia. Pada tanggal 1 agustus 1997, kurs rupiah terhadap dollar Amerika melemah dari Rp2,575 menjadi Rp3,003 per dollar, kurs rupiah terus melemah dan melewati angka Rp5.500 per dollar Amerika Serikat pada bulan desember 1997. Bahkan

mencapai angka di atas Rp16.000 per dollar Amerika Serikat, pada bulan maret 1998 b)krisis politik sebelum pemilu tahun 1997, kehidupan politik di Indonesia mulai memanas. Golongan Karya (GORKAR) yang mempunyai kemenangan mutlak, seperti dalam lima kali menang pemilu sebelumnya. Keberadaan GORKAR, PPP (partai persatuan pembangunan) dan PDI (partai demokrat Indonesia), dianggap tidak mampu lagi memenuhi aspirasi sebagai besar masyarakat. Pendukung PDI mencapai puncaknya pada tanggal 27 juli 1996. Hal ini menyebabkan kuatnya tekanan pemerintahan terhadap pihak-pihak yang dianggap bersikap oposisi.

1) 2)

3) 4) 5)

Pemerintah melarang adanya partai politi baru. Karena berlakunya lima paket undang-undang politik, yaitu sebagai berikut Undang-undang No.1 Tahun 1985 Tentang Pemilu Undang-undang No.2 Tahun 1985 Tentang Susunan dam Kedudukan Anggota MPR, DPR dan DPRD yang kemudian disempurnakan lagi dengan undangundang No.5 Tahun 1995 Undang-undang No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politi dan GORKAR Undang-undang No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan Undang-undang No.12 Tahun 1985 tentang referendum

Dalam pemilu 1997, GORKAR kembali memperoleh kemenangan secara mutlak, PPP memperoleh kursi lebih banyak di DPR, sedangkan PDI mengalami penurunan yang luar biasa.hingga bulan maret 1998, aksi-aksi demokrasi semakin gencar dilakukan. Demokrasi secara terang-terangan menuntu Soeharto meletakkan jabatannya dan segera mengadakan reformasi total khususnya bidang politik dan ekonomi Dalam kondisi politik yang hamper tak terkendalikan, aksi-aksi lain pun menyusul melalui cara-cara kekerasan, pengruasakan, pembakaran, dan penjarahan di berbagai kota.