Kebijakan Pembinaan Kursus & Kelembagaan

KEBIJAKAN PEMBINAAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN Disampaikan pada Pembinaan Lembaga Kursus dan SPM PKBM Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Utara, 28 Juli 2009 di Bogor

Oleh : Drs. H. Yusuf Muhyiddin, M.Pd Kepala Sub Direktorat Peningkatan Mutu Kursus DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2009

LANDASAN KONSTITUSI/PER-UU-AN UUD 1945

HAK ASASI MANUSI A

Mengembangkan dan memajukan diri, serta mendapat pendidikan dan manfaat dari IPTEK [Pasal 28C) **]

UUD 1945

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 31 (3)****]

Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya [Pasal 31 (2)****]

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan [Pasal 31 (1)****]

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N

negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya [Pasal 32 (1)****]

negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional [Pasal 31 (4)****] Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia [Pasal 31 (5)****]

negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya Nasional [Pasal 32 (2)****]

KENAIKAN ANGGARAN PENDIDIKAN (20%) Tahun 2009

APBN (1.122,1909 T) TERSEBAR DI 15 KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (134,8409 T)

Kenaikan Anggaran Pendidikan 20 % Total APBN (224,4019 T) ANGGARAN KE DAERAH MELALUI DAU TERMASUK GAJI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (89,5609 T)

DITJEN PNFI (2, 462 T)

K/L LAIN 61,3831 T

DEPDIKNAS (63 T)

PUSAT

DEKON

UPT

TP

(Rp 540 M/21,9%)

(Rp. 1.4 T/57,8%)

(Rp305 M/ 12,3%)

(Rp.193 M/7,8%)

UUD 1945

PEREKONOMIA N NASIONAL DAN KESEJAHTERAA N SOSIAL

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan [Pasal 34 (2)****]

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PENDIDIKAN DASAR

JALUR DAN JENJANG PENDIDIKAN

PENDIDIKAN MENENGAH

PENDIDIKAN TINGGI

PENDIDIKAN NON-FORMAL

PENDIDIKAN IN-FORMAL

UU NO 20/2003

SISTEM PENDIDIKAN FUNGSI PNF 1

2

3

PENDIDIKAN FORMAL (JALUR PERSEKOLAHAN)

PENDIDIKAN NON FARMAL (JALUR LUAR SEKOLAH)

PENDIDIKAN INFORMAL (JALUR KELUARGA/ MANDIRI)

PENGGANTI

PENAMBAH

PELENGKAP

PENDIDIKAN KESETARAAN

1. LEMBAGA KURSUS 2. LEMBAGA PELATIHAN 3. PKBM

SATUAN PENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. (UU No.20/2003 Pasal 1 butir 10).

Satuan PNF: Lembaga Kursus Lembaga Pelatihan Kelompok Belajar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Majelis Taklim Satuan pendidikan yang sejenis [UU No.20/2003 Pasal 26 ayat (4)]

KURSUS (dan PELATIHAN) ? Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. [UU No. 20/2003 pasal 26 ayat (5)]

Kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan, serta pengembangan kepribadian profesional. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional. [Penjelasan UU No. 20/2003 pasal 26 ayat (5)]

KEBIJAKAN PILAR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN •

Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan: Meningkatkan dan memeratakan partisipasi/akses pendidikan;

•

Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Mewujudkan pendidikan masyarakat yang bermutu, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;

7)

Penguatan Tata Kelola (Governance), Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Mewujudkan sistem pengelolaan pendidikan yang efisien, efektif, dan akuntabel dengan menekankan pada peranan desentralisasi dan otonomi pendidikan di setiap jenjang pendidikan dan masyarakat, dan meningkatkan citra publik.

KEBIJAKAN PERLUASAN AKSES Meningkatkan pelaksanaan program kursus berbasis desa dan kota, kursus para profesi, dan kursus kewirausahaan bagi pemuda yang berorientasi pada kecakapan hidup, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta pelayanan yang makin meluas, adil dan merata, khususnya bagi penduduk miskin dan penganggur terdidik, sehingga dapat bekerja dan/atau berusaha secara produktif.

KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU  Mengembangkan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi serta penguatan kemampuan lembaga PNF termasuk “benchmarking” dengan standar internasional, nasional dan peningkatan mutu lembaga-lembaga kursus di pedesaan, dan mengembangkan mekanisme alih kredit dari satuan PNF terutama lembaga-lembaga kursus ke pendidikan formal.

POTENSI ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN

15 Organisasi keahlian

ORGANISASI KEAHLIAN

TEAM WORK (KONSORSIUM)

34 Konsorsium

7 ORMIT

ORGANS & KE-LBG-AN 41.573 org pend kursus

ORGANISASI KETENAGAAN

13.446 LPK

ORGANISASI KELEMBAGAAN -

4.426 PKBM 346 SKB 8 P2 / BP PNFI 25 BPKB

Jumlah Kursus Menurut Pulau Pulau

Jumlah

%

Sumatera

2.316

17,22

Jawa

8.921

66,35

Bali dan NTT

799

5,94

Kalimantan

487

3,62

Sulawesi

770

5,73

Maluku dan Papua

153

1,14

13.446

100

Sepuluh Besar Kursus Yang Banyak Diselenggarakan Masyarakat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 10. 11. 12.

Komputer Bahasa Inggris Menjahit Bimbingan Belajar Tata Kecantikan Rambut dan Kulit Tata Rias Pengantin Akuntansi dan Komputer Akuntansi Matematika Mengemudi Bahasa Jepang

2.126 1.926 1.188 552 484 304 207 190 142 124

PENGUATAN KELEMBAGAAN FENOMENA SAAT INI • Belum semua Lembaga Kursus memiliki izin • Tidak semua pendirian Lembaga Kursus didahului dengan analisis situasi • Manajemen pelayanan program ada yang “asal jalan” • Tidak semua Lembaga Kursus memiliki jaringan kerjasama dengan pemakai jasa lulusan (user)

REVITALISASI (PENGUATAN) • Penertiban izin pendirian kursus • Tingkatkan kemampuan manajerial pengelola dan kompetensi pendidik • Tingkatkan sarana dan prasarana • Program yang ditawarkan harus bermuatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan industri (demand driven)

REVITALISASI PERIJINAN •

UU No 20 th 2003/ pasal 62 Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah

Kursus bertaraf Internasional

Izin dari Ditjen PNFI

Kursus bertaraf nasional Kursus bertaraf provinsi

Izin dari Dinas Pend Prov

Kursus bertaraf lokal

Izin dari Dinas Pend Kab/Kota

PROGRAM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pengembangan standarisasi (standar kompetensi/ SKKNI/SKL, standar isi/KBK, standar ujian, dsb) Pengembangan bahan ajar Transformasi UN Kursus ke Uji Kompetensi Fasilitasi peningkatan kapasitas Pendidik dan Penguji Kerjasama internasional (HSK, Cidesco, dll) Pengembangan Informasi Kursus melalui berbagai media (cetak, elektronik, pameran, dsb) Pengembangan Kelembagaan melalui fasilitasi Akreditasi, Lomba, Bantuan Operasional, dsb Kemitraan dengan berbagai pihak untuk peningkatan mutu dan penguatan kelembagaan Pengembangan program kursus kewirausahaan, kursus kreatif, desa vokasi, dsb.

PENINGKATAN MUTU PILAR II Fasilitasi Pembentukan LSK dan TUK

Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) & Pedoman UK 1

Visitasi dan Verifikasi Calon TUK 2

PENINGKATAN MUTU RELEVANSI DAN DAYA SAING

Pelatihan master penguji dan penguji uji kompetensi, 3

Penyusunan Standar Kompetensi Kerja 8 (SKKNI)

4

Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK)

5

Bimbingan Teknis Pengelola TUK

6

Pengembangan bahan ajar mengacu pada SKL dan KBK 7

Pengembangan Kerjasama Nasional dan Internasional

9

UJI KOMPETENSI UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas Pasal 61: (1,2,3) (1) Sertifikat berbentuk • •

ijazah dan sertifikat kompetensi

(2) ijazah diberikan kepada peserta didik setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi (3) Sertifikat kompetensi diberikan kepada peserta didik dan warga masyarakat setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi

PP No. 19/2005 tentang SNP Pasal 89: (1,2,5) (1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi (2) Ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan (5) Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal dan Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri

UJI KOMPETENSI

PROSEDUR UJI KOMPETENSI melaporkan

Dit Binsuskel

LSK Memberi blanko sertifikat

Monev

menugaskan Melapor kan hasil uji komp

Mengolah & menyerah kan ke TUK

Daftar uji komp

Dinas Pend

Monev

TUK Menyerahkan ke lulusan

Penguji

Melakukan uji komp

Daftar uji komp

Peserta didik kursus dan warga belajar mandiri

PERBEDAAN UJI KOMPETENSI DAN UJI PROFESI Bekerja mandiri Bekerja di DU/DI

Peserta didik Kursus

Kompeten

LSK dgn acuan SKL Tugas Depdiknas

Belajar Lanjut Peningkatan Karir Gaya Hidup

Profesi

LSP dgn acuan SKKNI

Tugas Depnaker / Instansi lain

LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI LSK yang sudah dan segera terbentuk • • • • • • • • •

LSKTIK (Komputer) LSKBiG (Bahasa Inggris) LSKTA Bond ’09 (Akuntansi) LSK TRP LSK TATA BUSANA LSK TATA KECANTIKAN LSK PANCAWATI (Hantaran) LSK SPA LSK TATA BOGA

• • • • • • • • •

LSKAI (Akupunktur) LSK M.BUNGA & D.FLORAL LSK OTOMOTIF LSK MUSIK LSK BAHASA MANDARIN LSK … LSK … LSK … LSK …

TEMPAT UJI KOMPETENSI Persyaratan Pembentukan TUK Persyaratan Lembaga Pengusul  Berbadan Hukum dan/atau memiliki ijin operasional  Memiliki struktur organisasi  Memiliki alamat sekretariat yang tetap

Persyaratan Teknis  Mengajukan proposal untuk menjadi tempat uji kompetensi  Memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk ujian teori dan praktik  Letak strategis atau mudah dijangkau  Memiliki peralatan kantor yang memadai

Lembaga TUK Lembaga yang dapat dijadikan TUK antara lain: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Lembaga Penyelenggara Kursus (LPK) Lembaga Pelatihan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI) Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2-PNFI) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perguruan Tinggi Pusat Pendidikan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) 12. Unit Usaha (perusahaan, perbengkelan, dll) 13. Badan Sosial (Rumah Sakit, Panti-panti, dll) 14. Lembaga lainnya.

Struktur Organisasi TUK TUK dipimpin oleh seorang ketua, dibantu oleh seorang sekretaris, seorang bendahara, dan 2 (dua) orang tenaga operasional atau sesuai kebutuhan, dengan struktur sbb:

KETUA

SEKRETARIS

BENDAHARA

BIDANG ADMINISTRASI

BIDANG TEKNIS

Struktur Organisasi TUK Ketua 2. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengontrol, serta mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan uji kompetensi 3. Mensosialisasikan dan mempublikasikan kegiatan uji kompetensi 4. Mengusulkan pelatihan secara berkala kepada LSK 5. Merencanakan program dan anggaran pelaksanaan uji kompetensi 6. Mempromosikan seluruh kegiatan TUK 7. Melaporkan semua pelaksanaan kegiatan uji kompetensi kepada LSK 8. Melaporkan semua kegiatan TUK secara berkala (tengah tahunan dan tahunan) kepada LSK. Sekretaris • • • •

Mengelola tata persuratan Mengkoordinasikan kegiatan rapat-rapat Menyusun notula rapat Menyusun laporan kegiatan bulanan, triwulanan, tengah tahunan, dan tahunan.

Struktur Organisasi TUK Bendahara 2. Membuat rencana anggaran biaya (RAB) pelaksanaan kegiatan TUK 3. Mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran keuangan TUK sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku 4. Menyusun laporan keuangan TUK secara berkala. Bidang Administrasi 7. Menerima pendaftaran calon peserta uji kompetensi baik yang sudah terjadwal maupun yang belum terjadwal 8. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pendaftaran 9. Mengkonsultasikan usulan uji kompetensi yang tidak terjadwal kepada ketua 10.Mensosialisasikan dan mempublikasikan jadwal uji kompetensi 11.Mengadministrasikan dan mendistribusikan sertifikat kompetensi 12.Menyusun laporan kegiatan.

Struktur Organisasi TUK Bidang Teknis 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Mengkoordinasikan pelaksanaan uji kompetensi dengan penguji Menyiapkan bahan/alat uji kompetensi Menyiapkan nomor peserta uji kompetensi Menyiapkan pelaksanaan uji kompetensi Mengkoordinasikan tim penguji uji kompetensi Mengawasi pelaksanaan uji kompetensi Mendokumentasikan seluruh kegiatan uji kompetensi Menghimpun, mengklasifikasi, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data peserta dan lulusan uji kompetensi 10.Menyusun laporan kegiatan.

PENGUJI UJI KOMPETENSI • Penguji adalah tenaga profesional yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan pengujian kepada peserta uji kompetensi pada bidang tertentu • Penguji merupakan profesi yang memiliki peran strategis dalam pengendalian mutu lulusan kursus dan pelatihan

TUGAS PENGUJI Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan uji kompetensi melalui proses penilaian yang objektif, adil, transparan, dan akuntabel

STANDAR PENGUJI • Standar kualifikasi penguji uji kompetensi • Standar kompetensi penguji uji kompetensi

STANDAR KUALIFIKASI PENGUJI • Berbasis Keilmuan – Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-4) dari perguruan tinggi terakreditasi, – Sertifikat kompetensi keahlian yg relevan dari perguruan tinggi penyelenggara program keahlian, dan – Sertifikat penguji diperoleh melalui diklat calon penguji dan lulus uji kompetensi penguji yg dilaksanakan oleh lembaga yg ditunjuk oleh pemerintah

STANDAR KUALIFIKASI PENGUJI (Lanjutan) • Bersifat Teknis-Praktis – Kualifikasi minimal lulusan SMA/MA/SMK/ Paket C dgn pengalaman minimal tiga tahun sbg pendidik di bidangnya, dan – Sertifikat penguji diperoleh melalui diklat calon penguji dan lulus uji kompetensi penguji yg dilaksanakan oleh lembaga yg ditunjuk oleh pemerintah

STANDAR KOMPETENSI PENGUJI • • • •

Kompetensi pedagogik Kompetensi kepribadian Kompetensi sosial Kompetensi profesional

KOMPONEN PENDUKUNG • • • • •

Standar Kompetensi Lulusan; Kurikulum Berbasis Kompetensi; Bahan ajar/Modul; Bahan/Alat Uji Kompetensi; Materi Uji Kompetensi

HARAPAN-HARAPAN •

• • •

Kompetensi Penguji terjamin dan ditingkatkan kapasitasnya secara terencana, terarah, dan berkesinambungan Ketersediaan Penguji tidak over supply; Penguji beretika dan profesional dalam menguji; Memiliki kebanggaan dan berwibawa sebagai Penguji

AKSES INFORMASI 1. Penguatan TI bidang kursus yang mudah diakses seluruh masyarakat: infokursus.net ujikompetensi-pnfi.web.id 2. Penerbitan majalah kursus “Info Kursus” 3. Sosialisasi dan pameran kursus 4. Seminar dan workshop