Kebijakan Nasional Promkes

KEBIJAKAN NASIONAL PROMKES

FOKUS TAHUN 2016 1. Peningkatan advokasi kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan; 2. Penguatan kemitraan antara lembaga pemerintah dengan, swasta, dan masyarakat madani; 3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), upaya kesehatan berbasis masyarakat dan pendidikan kesehatan masyarakat; 4. Pengembangan metode dan teknologi promosi kesehatan 5. Peningkatan Kapasitas promosi kesehatan

PENGUATAN SDM PROMOSI KESEHATAN

3

STANDAR KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN DI PUSKESMAS

Saat ini ada 9005 Puskesmas. Jika kebutuhan tenaga pengelola Promosi Kesehatan per puskesmas minimal dibutuhkan 1 orang tenaga D3/D4/SKM. Maka dibutuhkan sekitar 9005 tenaga D3/D4/SKM pengelola promkes/pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia untuk memenuhi untuk memenuhi kebutuhan Puskesmas untuk tenaga promkes.

Kepmenkes: Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005, ttg Pedoman Pelaksanaan Promkes di Daerah

KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN Saat ini ada sekitar 1721 Rumah Sakit di Indonesia. Minimal setiap RS membutuhkan: • 2 org D3 Kes • 1 org S1 Kesmas D3 Kes 2 org x 1721 RS = 3.442 tenaga D3 Kes

S1 Kes 1 org x 1721 RS = 1.721 tenaga S1 Kesmas

Kepmenkes: Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005, ttg Pedoman Pelaksanaan Promkes di Daerah

KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN Saat ini ada 497 kabupaten/kota di Indonesia. Minimal setiap Dinas Kesehatan Kab/Kota membutuhkan: • 3 org D3 Kes • 2 org S1 Kesmas • 1 org S2 Kesmas.

D3 Kes 3 org x 497 kab/kota = 1491 tenaga D3 Kes

S1 Kesmas

S2 Kesmas

2 org x 497 kab/kota = 994 tenaga S1 Kesmas

1 org x 497 kab/kota = 497 tenaga S2 Kesmas

Kepmenkes: Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005, ttg Pedoman Pelaksanaan Promkes di Daerah

KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN Saat ini ada 34 provinsi di Indonesia. Minimal setiap Dinas Kesehatan Provinsi membutuhkan: • 5 org D3 Kes • 3 org S1 Kesmas • 2 org S2 Kesmas.

D3 Kes 5 org x 34 kab/kota = 170 tenaga D3 Kes

S1 Kesmas 3 org x 34 kab/kota = 102 tenaga S1 Kesmas

S2 Kesmas 2 org x 34 kab/kota = 64 tenaga S2 Kesmas

Kepmenkes: Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005, ttg Pedoman Pelaksanaan Promkes di Daerah

KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN Rata-rata Jumlah Tenaga Penyuluh Kesehatan di Puskesms, Rifaskes 2011

Kepmenkes: Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005, ttg Pedoman Pelaksanaan Promkes di Daerah

KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN Tenaga Penyuluh Kesehatan/ Promkes di Puskesmas menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011

Kepmenkes: Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005, ttg Pedoman Pelaksanaan Promkes di Daerah

KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN DISTRIBUSI TENAGA FUNGSIONAL PKM DAERAH

JENIS TENAGA FUNGSIONAL

No.

PUSAT

PROVINSI

JUMLAH

PKM AHLI

7

64

71

PKM TRAMPIL

8

413

421

JUMLAH

15

477

492

PROVINSI YANG MEMILIKI TENAGA FUNGSIONAL

PROVINSI YANG TIDAK MEMILIKI TENAGA FUNGSIONAL

17 Provinsi

16 Provinsi

PROVINSI

JENIS TENAGA PKM AHLI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

NAD SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DIY JAWA TIMUR BANTEN BALI NTB NTT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

2 2 1 4 4 33 5 4 3 2 4 -

TOTAL

64

TRAMPIL JUMLAH 17 17 2 4 7 9 8 9 35 39 34 38 50 83 71 76 58 62 19 22 14 14 8 8 25 25 40 42 17 21 3 3 5 5 413

477

SISTEM DAN KELEMBAGAAN SETINGKAT ESELON 4

SETINGKAT

TIDAK MEMPUNYAI STRUKTUR

ESELON 3 / UPTD 1. 2. 3. 4. 5.

Jambi Jawa Tengah Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Maluku

1. 2. 3. 4.

Kalimantan Tengah Papua Papua Barat Sumatera Utara

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

NAD Kepulauan Riau Sumatera Barat Sumatera Selatan Lampung Bengkulu Bangka Belitung Riau Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Timur DI Yogyakarta Bali NTB Kalimantan Timur Kalimantan Barat Gorontalo Kalimantan Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Utara

Outline a. Promotif preventif sebagai pilar utama pembangunan kesehatan b. Indikator Kinerja Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat c. Peluang dalam pencapaian Indikator Kinerja d. Strategi untuk mencapai Indikator Kinerja

ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN RPJMN I 2005 -2009

RPJMN II 2010-2014

Bangkes diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu yankes

Akses masyarakat thp yankes yang berkualitas telah lebih berkembang dan meningkat

KURATIFREHABILITATIF

RPJMN III 2015 -2019 Akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas telah mulai mantap

RPJMN IV 2020 -2025 Kes masyarakat thp yankes yang berkualitas telah menjangkau dan merata di seluruh wilayah Indonesia

PROMOTIF - PREVENTIF

VISI: MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN

Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan

13

MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya upaya peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif

ISU

Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

KEBIJAKAN

Meningkatnya kemitraan dan Pemberdayaan dalam mewujudkan Perilaku Sehat dan Pembangunan Berwawasan Kesehatan

IKP IKK OUTPUT

Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat

Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan Jumlah Kebijakan yang berwawasan Kesehatan

Kebijakan Publik Berwawasan Kesehaan dalam peningkatan Perilaku Sehat

Tema dalam Komunikasi, Informasi dan edukasi kepada Masyarakat

% Kab/Kota yang memiliki kebijakan PHBS

Kab/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS

Model Intervensi Promosi Kesehatan

J% Desa yang memanfaatkan alokasi dana desa minimal 10% untuk UKBM

Desa yang memanfaat kan alokasi dana desa min. 10% utk UKBM

Jumlah dunia usaha yang memanfaatka n CSR-nya utk program kesehatan

Kelompok kerja operasional UKBM atau forum peduli kesehatan dalam peningkatan Perilaku Sehat

Peran Serta Organisasi Kemasyarakata n dan pihak lain dalam peningkatan Perilaku Sehat

Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya utk program kesehatan

Kemitraan dengan Dunia Usaha/Swasta/IN GO dan Piihak lain dalam peningkatan Perilaku Sehat

IKK Pusat Promosi Kesehatan NO

Indikator Kegiatan

Target

Awal

2015

2016

2017

2018

2019

1

Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan

3

3

3

3

3

3

2

Persentase Kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS

30

40

50

60

70

80

3

% desa yang memanfaatkan dana desa minimal 10 persen untuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

-

10

20

30

40

50

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

4

5

Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan

PELUANG

KEBIJAKAN UMUM (1) 1. UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005-2025  arah pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat. 2. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.

KEBIJAKAN UMUM (2) 3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  Pemberdayaan masyarakat (pusat, provinsi dan kab/kota) 



Pembagian urusan bersama  Pemberdayaan masyarakat menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota Standar Pelayanan Minimal di Provinsi dan Kabupaten/ Kota

4. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa  Kewenangan Desa al. pemberdaayan masyarakat desa

KEBIJAKAN UMUM (3) PERAN SERTA DUNIA USAHA (CSR) 5. Undang-undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (khususnya pasal 74) dan Peraturan Pemerintah no. 47/ 2012 yang mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan juga menjadi faktor pendorong meningkatnya sumbangan perusahaan

KEBIJAKAN UMUM (4) 6. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Desa : • Dana desa  pemberdayaan masyarakat desa  pembiayaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan Posyandu 7. PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN : Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

KEBIJAKAN UMUM (5) 8.

Perpres No 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Fokus pembangunan kesehatan:  Pemberdayaan masyarakat  Upaya Kesehatan (Promotifpreventif, kuratif dan rehabilitatif)

KEBIJAKAN TEKNIS 1. Permenkes No. 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 2. Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)  Promosi kesehatan sebagai program esensial UKM 3. Peraturan Menteri Pemerintah Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 : Prioritas penggunaan untuk pelayanan dasar, al. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; pengelolaan dan pembinaan Posyandu

STRATEGI PENCAPAIAN IKK

Target tahun 2016 di Pusat 1. Regulasi dari Kementerian dan Lembaga yang mendukung program kesehatan  bentuk Kebijakan berwawasan kesehatan atau Health in All Policies (HIAP) dalam bentuk PP, Peraturan Menteri, Peraturan Bersama, Instruksi/ Surat Edaran Menteri/Lembaga. Target sebanyak : 3 regulasi 2. Dunia Usaha yang melakukan CSR bidang kesehatan , sebanyak 8 dunia usaha

STRATEGI DI PUSAT (1) 1. Identifikasi mitra kementerian dan lembaga yang terkait dengan program prioritas kesehatan 2. Mengembangkan dan menguatkan jejaring kerja : 1. Profesi Kesehatan 2. Penggiat kesehatan 3. Organisasi kemasyarakat 4. Dunia usaha 5. Institusi Pendidikan

STRATEGI DI PUSAT (2) 3. Melakukan advokasi kepada kementerian dan lembaga 4. Melakukan sinergitas program  pertemuan, melakukan road show kepala K/L. al. Kemedikbud, Kemendagri, Kemendes dan PDTT 5. Mengembangkan jejaring kerja K/L al. 1. UKS/M (kemenkes, kemendikbud, kemenag, kemendagri) 2. Pengendalian dampak tembakau terhadap kesehatan (Kemenkes, Kemenkeu, BPOM, dll) 3. dll

STRATEGI DI PUSAT (3) 6. Meningkatkat kapasitas SDM daerah melalui kegiatan :  Pelatihan advokasi kesehatan bagi tenaga kesehatan provinsi, kab/kota melalui ; klasikal dan pelatihan jarak jauh (LJJ) bekerjasaama dengan Pusdiklat Apaaratur  Pengembangan modul, kurikulum pelatihan menggalang kerjasama dunia usaha dalam melakukan CRS (sedang disusun) 7. Melakukan Fasilitasi kepada daerah, dalam bentuk :  Memberikan konsultasi dalam pembentukan regulasi, al. Penyusunan Raperda KTR, dll  Melakukan bimbingan teknis Bimtek dan konsultasi dalam bentuk :

Regulasi Kementerian dan Lembaga terkait Kesehatan Tahun 2015 1. Peraturan Menteri Perdesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang penggunaan dana Desa al untuk Pemberdayaan masyarakat bidang kesehaatan 2. Surat Edaran Menteri Perhubungan Tahun 2015 tentang Larangan merokok di angkutan umum

DAERAH

1.

Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan

• Jumlah kebijakan yang dibuat oleh sektoral di tingkat provinsi berupa Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Intruksi / Surat Edaran Gubernur yang mendukung kesehatan khususnya dalam upaya peningkatan perilaku sehat dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat • Target minimal : 1 kebijakan dalam 1 tahun

2.

Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan

• Jumlah dunia usaha yang melakukan kerjasama (MOU) dengan Dinas Kesehatan Propinsi dalam mendukung program kesehatan • Target minimal : 2 dunia usaha yang melakukan CSR bidang kesehatan

3. Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS (%)

• Kebijakan tentang perilaku sehat/ PHBS dalam bentuk – Peraturan Daerah, – Peraturan Bupati/Walikota, I – nstruksi Bupati/Walikota, – Surat Keputusan Bupati/Walikota, – Surat Edaran/Himbauan Bupati/Walikota

• Target : 50 % kab/kota di tiap provinsi memiliki minimal 1 kebijakan

STRATEGI MENDORONG KEBIJAKAN PUBLIK BERWAWASAN KESEHATAN 1. Identifikasi program priortas kesehatan di daerah masing-masing 2. Identifikasi SKPD terkait dalam pencapaian program prioritas 3. Membuat tim Advokasi (Lintas Program/ Sektor, Organisai Profesi, Perguruan Tinggi) 4. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaaan advokasi, al. data/ informasi terkait topik advokasi, jejaring komunikasi, strategi advokasi

STRATEGI MENDORONG KEBIJAKAN PUBLIK BERWAWASAN KESEHATAN 5. Tim melakukan Advokasi kepada Gubernur, Bupati/ Walikota, DPRD, SKPD 6. Pro aktif melakukan road show kepada SKPD terkait (mensinergiskan isu yang diusung menjadi target bersama, meyakinkan SKPD bahwa mereka memiliki peran besar dalam menyelesaikan isu yang diangkat) 7. Mendorong regulasi sektoral yang mendukung program kesehatan, dapat berupa : • Regulasi yang disusun bersama-sama dengan SKPD terkait dalam rangka mencapai target aspek kesehatan dan juga aspek lain (terkait dengan SKPD) • Regulasi yang akan dibuat SKPD, ada aspek kesehatan yang dimasukan dlm regulasis tsb

STRATEGI DUNIA USAHA MELAKUKAN CSR BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI

1. Identifikasi dunia usaha yang ada di daerah masing-masing (termasuk identifikasi faktor risiko usaha mereka terhadap lingkungan dan kesehatan) 2. Melakukan pertemuan dengan calon mitra (dunia usaha) 3. Melakukan MoU dan PKS 4. Pendampingan dan Monev kegiatan CSR yang dilakukan oleh dunia usaha

PROSES CSR 1. MOU  PAYUNG HUKUM 2. PKS  Kegiatan dengan rinciannya 3. PELAKSANAAN KEGIATAN  oleh Mitra atau pihak ketiga 4. PENDAMPINGAN  Bimtek 5. MONEV

STRATEGI MENDORONG KAB/KOTA MEMBUAT KEBIJAKAN PHBS 1. Identifikasi potensi Kab/Kota di masing-masing provinsi  termasuk identifikasi masalah kesehatan di kab/kota 2. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan di Kab/Kota dalam melakukan Advokasi  pelatihan Advokasi (Konvensional atau PJJ) 3. Melakukan advokasi kepada Pemerintah Kab/Kota 4. Melakukan pendampingan Kab/Kota dalam mendorong kebijakan Kab/Kota tentang perilaku sehat/ PHBS

Terima kasih