Kebijakan Direktur Ponek.docx

KEBIJAKAN DIREKTUR RSIA BUNDA ALIYAH DEPOK TENTANG PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK BUNDA ALIYAH

Menimbang : a. Bahwa Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Aliyah wajib ikut berperan serta dalam upaya pemerintah dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) b. Bahwa Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Aliyah merupakan bagian dari sistem rujukan dalam pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal yang sangat berperan dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) c. Bahwa penatalaksanaan kedaruratan maternal dan neonatal di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Aliyah dilaksanakan melalui Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam di rumah sakit d. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Aliyah perlu dibentuk Tim PONEK e. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Aliyah

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2004 tentang Kesehatan 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2004 tentang Rumah Sakit 4.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor159.b/Menkes/SK/II/1988 Tentang Rumah Sakit

5.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Penyelengaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam di rumah sakit

MEMUTUSKAN : Menetapkan : Kesatu

: KEPUTUSAN DIREKTUR RSIA BUNDA ALIYAH, tentang Kebijakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)

Kedua

: Memberlakukan Kebijakan ini untuk Penyelenggaraan Pelayanan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit Bunda Aliyah

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana semestinya

KEBIJAKAN