Keamanan_jaringan_dan_uu_itepdf.pdf

MAKALAH KEAMANAN JARINGAN

OLEH : KELOMPOK 8 Kurniawati (1755201096) Sindy Harry Falisha (1755201101) Rony Gusriyadi Parapat (1755201075) Yuzar Luthfi Alfikri (1755201117) Giovani Putra Yudana (1755201150)

Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Lancang Kuning 2019 i

KEAMANAN KOMPUTER DAN JARINGAN HUKUM KEAMANAN DAN UU ITE

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI………………………………………………………………………ii KATA PENGANTAR………………………………………………………………………iii BAB I PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang

1

1.2 Tujuan Makalah

1

BAB II PEMBAHASAN

2

2.1 Hukum Keamanan Komputer

2

2.2 Undang-undang ITE beserta kasusnya

3

2.3 Sembilan peratuan Pemerintah & Lembaga Yang Baru Untuk UU ITE

5

BAB III PENUTUP

8

3.1

Kesimpulan

8

3.2

Saran

8

DAFTAR PUSTAKA

9

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan kesehatan dan kesempatan, sehingga penulisan Makalah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Kami menyadari bahwa penulisan makalah ini masih banyak kekurangan, maupun dari segi kata-kata yang di sampaikan maupun dari segi penulisan dan oleh sebab itu selaku penulis makalah ini, memohon kritik dan saran yang membangun agar di penulisan makalah selanjutnya menjadi lebih baik lagi.

Pekanbaru, 14 Maret 2019

2

Penulis

3

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Di Negara kita terkenal dengan Undang-Undang yang berlaku untuk semua masyarakat Indonesia yang melakukan pelanggaran baik itu pemerintahan ataupun masyarakat umum. Untuk dunia informasi teknologi dan elektronik dikenal dengan UU ITE. Undang-Undang ITE ini sendiri dibuat berdasarkan keputusan anggota dewan pada tahun 2008. Keputusan ini dibuat berdasarkan musyawarah mufakat untuk melakukan hukuman bagi para pelanggar terutama di bidang informasi teknologi elektronik. Untuk dunia maya atau lebih dikenal dengan cyber sudah semakin kita kenal dekat dengan kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat Indonesia. Contoh yang paling gampang adalah situs jejaring sosial yang saat ini ratingnya sangat bagus dalam dunia pertemanan yaitu Facebook. Di dunia facebook itu sendiri sering terjadi pelanggaran yang disalahkan oleh pengguna facebook itu sendiri yang bisa mengakibatkan nyawa seseorang menghilang. Untuk pengguna facebook sendiri dibuat UU ITE No 11 Tahun 2008, ada tiga ancaman yang dibawa UU ITE yang berpotensi menimpa facebook di Indonesia yaitu ancaman pelanggaran kesusilaan [Pasal 27 ayat (1)], penghinaan/pencemaran nama baik [Pasal 27 ayat (3)]dan penyebaran kebencian berdasarkan suku,agama dan ras (SARA) diatur oleh [Pasal 28 ayat (2)]. Dari undang-undang ITE ini bisa dilihat kalau dunia maya itu tidak sebaik yang kita kira,kalau kita memakai jejaring sosial ini dengan semenamena tidak menutup kemungkinan kita bisa dijerat oleh UU ITE dengan pasal -pasal yang ada. 1.2 (www.google.com, 2013) (www.google.com, 2013)Tujuan Makalah Maksud dan tujuan penulisan makalah ini adalah : 1. Untuk lebih mengetahui tentang pelanggaran ITE yang terjadi di dunia maya sekarang ini dan hukuman beserta Undang-Undang yang diberikan. 2. Untuk lebih memahami dan mengetahui tentang keamanan komputer yang kita pelajari sehingga bisa diterapkan dikehidupan sehari-hari dalam menggunakan komputer atau laptop. 3. Sedangkan tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai salah satu syarat memenuhi nilai UAS pada mata kuliah Aplikasi Komputer III pada jurusan Administrasi Perkantoran di LP3I Jakarta Kampus Cileungsi.

1

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Hukum Keamanan Komputer Bagaimanakah kita mensikapi sistem keamanan dari komputer kita, berikut ini adalah 10 panduan dasar keamanan komputer untuk kita jadikan sebagai pegangan a. Bila kita akan menjalankan sebuah program pada komputer kita, pastikan berasal dari sumber yang jelas dan setup keamanan komputer yang sesuai. Tidak ada yang bisa menduga bahwa dalam sebuah program ternyata ada program lain yang bekerja, dan bila hal ini terjadi maknanya komputer kita sudah bukan milik kita lagi sepenuhnya.

b. Demikian juga bila ternyata sistem operasi dari komputer kita sudah tersusupi, maka hakekatnya komputer kita sudah bukan milik kita lagi sepenuhnya.

c. Apalagi bila secara fisik, komputer kita bisa diakses oleh orang lain yang bukan haknya.

d. Demikian juga bila ternyata website yang kita kontral ternyata ada program lain yg berjalan, maka hakekatnya website tersebut sudah bukan milik kita lagi sepenuhnya.

e. Berusahalah untuk melindungi setiap property digital dengan password yang kuat.

f. Admin adalah posisi yang sangat penting dalam sebuah sistem dan jaringan komputer, pastikan admin sistem anda adalah yang benar-benar anda percayai dengan kepribdadian yang baik.

g. Data yang terenkripsi hanya benar-benar aman bila kunci dekripsinya tidak 2

ditemukan, maka pastikan sistem penyimpanan file dekripsinya benarbenar aman dan upaya pelacakan datanya.

h. Lakukanlah updating data basis malware secara rutin, tidak ada gunanya menggunakan anti virus tapi tidak pernah melakukan update.

i.

Setiap komunikasi yang mengharuskan kita mengirimkan data tertentu harus dipastikan kepentingan dan validitasnya. Memperlakukan setiap lawan komunikasi di dunia maya sebagai orang asing adalah langkah yang bijak.

j. Tidak ada manusia yang sempurna, demikian juga tidak ada teknologi dan aplikasi yang sempurna untuk melindungi keamanan sistem komputer kita.

2.2 UU ITE Beserta Kasus-Kasusnya Pasal 1 UU ITE mencantumkan diantaranya definisi Informasi Elektronik. Berikut kutipannya : ”Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” Dari definisi Informasi Elektronik di atas memuat 3 makna: a. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik b. Informasi Elektronik memiliki wujud diantaranya tulisan, suara, gambar. c. Informasi Elektronik memiliki arti atau dapat dipahami. Jadi, informasi elektronik adalah data elektronik yang memiliki wujud dan arti. Informasi Elektronik yang tersimpan di dalam media penyimpanan bersifat tersembunyi.Informasi Elektronik dapat dikenali dan dibuktikan keberadaannya dari wujud dan arti dari Informasi Elektronik. (politik kompasiana, 2010). Berikut ini adalah pasal-pasalnya : 1. Pasal 27 Ayat 1 s/d 4 Setiap orang dengan sengaja & tanpa hak mendistribusikan dan/atau 3

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman. Contoh : penghinaan foto presiden, oleh orang bandung Menggunakan facebook. Kemudian Postingan wanita itu kemudian dicapture dan diunggah oleh akun Instagram @lambe_turah. 2. Pasal 45 Ayat 1 (ancaman) : Pidana penjaramak. 6 th dan/atau denda mak. Rp. 1 M. 3. Pasal 28 Ayat 1 & 2 Setiap orang dengan sengaja & tanpa hak menyebarkan berita bohong & menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik & informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA. Contoh : fitnah pki yang di tujukan kepada presiden jokowi 4. Pasal 45 Ayat 2 (ancaman) : Pidana penjara mak. 6 th dan / ataudendamak. Rp. 1 M.

5.

Pasal 29 Setiap orang dengan sengaja & tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Contoh : ancaman pembunuhan dan penculikan yang di tunjukan kepada abraham samad ( ketua kpk) Pasal 45 Ayat 3 (ancaman) : Pidana penjara mak. 12 th dan / ataudendamak. Rp. 2 M

6.

Pasal 30 Ayat 1 s/d 3 Setiap orang dengan sengaja &t anpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan / atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Contoh : website telkomsel di blok oleh hacker Pasal 46 Ayat 1 s/d 3 (ancaman) : Pidana penjara mak. 6 s/d 8 th dan / atau denda mak. Rp. 600 s/d 800 Juta

7.

Pasal 31 Ayat 1 s/d 3 Setiap orang dengan sengaja & tanpa hak / melawan hukum 4

melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan / atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yg tdk menyebabkan / adanya perubahan, kenghilangan, dan / atau penghentian informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yg sedang ditransmisikan. Terkecuali intersepsi dilakukan dlm rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan / atau institusi penegak hukum lainnya yg ditetapkan berdasarkan UU Contoh : penyadapan telepon oleh pihak amerika yang di tujukan kepada mantan presiden susilo bambang yudhoyono Pasal 47 Ayat 1 s/d 3 (ancaman) : Pidana penjara mak. 10 th dan / atau denda mak. Rp. 800 Juta 8.

Pasal 32 Ayat 1 s/d 3 (Lanjutan) Setiap orang dengan sengaja & tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yg bersifat rahasia menjadi dpt diakses oleh publik dgn keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya, & memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang berhak. Contoh : pemotongan vidio yang berisikan kata yang di pakai pada vidio pidato ahok yang di lakukan oleh buni yani.

9. Pasal 33 Setiap orang dengan sengaja & tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan / atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Contoh : pengiriman spam ke server data kepolisian Pasal 49 (ancaman) : Pidana penjara mak. 10 th dan / atau denda mak. Rp. 10 M 10. Pasal 34 Ayat 1 s/d 2 Setiap orang dengan sengaja & tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki : H/W & S/W komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan & sandi lewat komputer, kodeakses, atau hal yg sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 s/d Pasal 33. Contoh : keylogger yang di install di komputer oranglain 5

Terkecuali melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah & tidak melawan hukum Pasal 50 (ancaman) : Pidana penjara mak. 10 th dan / atau denda mak. Rp. 10 M 11. Pasal 35 Setiap orang dengan sengaja & tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Contoh : berita di facebook tentang penjualan organ tubun manusia yang mengakibatkan ketakutan masyarakat (ancaman) : Pidana penjara mak. 12 th dan/atau denda mak. Rp. 12 M

2.3 Sembilan Peraturan Pemerintah & Lembaga Yang Baru Untuk UU ITE UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah disahkan pada bulan April 2008, pelasanaannya masih menunggu penerbitan 9 Peraturan Pemerintah dan pembentukan 2 (dua) lembaga yang baru yakni Lembaga Sertifikasi Keandalan dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Peraturan Pemerintah tersebut terdiri dari :

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Lembaga sertifikasi keandalan Tanda tangan elektronik Penyelenggaraan sertifikasi elektronik Penyelenggaraan sistem elektronik Penyelenggaraan transaksi elektronik Penyelenggara agen elektronik Pengelolaan nama domain Tatacara intersepsi Peran pemerintah Selama proses pembentukan Peraturan Pemerintah untuk UU ITE, Pemerintah perlu secara intensif mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat agar Peraturan Pemerintah tersebut dapat diterapkan dengan efektif dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Demikian pula, pelaksanaan UU ITE turut memperhatikan kesiapan masyarakat, karena UU ITE merupakan payung hukum di Indonesia 6

untuk pertama kali dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) dan Instansi yang terkait perlu intensif melakukan berbagai upaya, diantaranya Sosialisasi UU ITE pada masyarakat termasuk kalangan kampus, peningkatan pengetahuan aparat penegak hukum tentang UU ITE dan berbagai aspek dalam Hukum Telematika. Dua lembaga yaitu Lembaga Sertifikasi Keandalan dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik masing-masing diharapkan dapat berfungsi sebagai berikut: 1. Lembaga Sertifikasi Keandalan melakukan fungsi administratif yang mencakup registrasi, otentikasi fisik terhadap pelaku usaha, pembuatan dan pengelolaan sertifikat keandalan, dan membuat daftar sertifikat yang dibekukan. Setiap pelaku usaha yang akan melakukan transaksi elektronik dapat memiliki Sertifikat Keandalan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan dengan cara mendaftarkan diri. Lembaga Sertifikasi Keandalan akan melakukan pendataan dan penilaian menyangkut identitas pelaku usaha, syarat-syarat kontrak dari produk yang ditawarkan, dan karakteristik produk. Jika pelaku usaha lulus dalam uji sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan maka akan memperoleh pengesahan berupa logo trustmark pada homepage pelaku usaha yang menunjukkan bahwa pelaku usaha tersebut layak untuk melakukan usahanya setelah diaudit oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. 2. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik melaksanakan fungsi administratif mancakup registrasi, otentikasi fisik terhadap pemohon, pembuatan dan pengelolaan kunci publik maupun kunci privat, pengelolaan sertifikat elektronik dan daftar sertifikat yang dibekukan. Setiap pihak yang akan melakukan transaksi elektronik perlu memenuhi persyaratan minimum dalam UU ITE, singkat kata, memerlukan tanda tangan elektronik dalam melakukan transaksi elektronik. Tanda tangan elektronik ini akan lebih aman jika terdapat pihak ketiga selain para pihak yang bertransaksi. Pihak ketiga tersebut adalah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dengan fungsi utama adalah menerbitkan Sertifikat Elektronik yang memuat data pembuatan tanda tangan elektronik yang dikenal dengan ‘kunci publik’ dan ‘kunci privat’. Pelaku usaha yang ingin mendapatkan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penggunaan tanda tangan elektronik dalam melakukan transaksi elektronik dapat mengajukan permohonan kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Lalu, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik akan melakukan pendataan dan penilaian meliputi identitas pemohon, otentikasi fisik dari pemohon, dan syarat lainnya. Setelah dinilai dan tidak ada masalah, dilanjutkan dengan penerbitan Kunci Publik, Kunci Privat, dan Sertifikat Elektronik. Dengan Sertifikat Elektronik yang dimiliki oleh para pihak yang bertransaksi 7

secara elektronik akan memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan para pihak yang bertransaksi.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan Pasal 1 UU ITE mencantumkan diantaranya definisi Informasi Elektronik. Berikut kutipannya : ”Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic 8

mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” Maka dalam menggunakan teknologi informatika, harus sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan. Kesalahan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya UU ITE maka akan memperaman setiap kegiatan yang dilakukan secara online dan melindungi hak dari tandatangan Elektronik yang dimiliki oleh seluruh pengguna.

3.2 Saran Pemanfaatan yang didapatkan dari penggunaan ITE, seharusnya dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukannya memanfaatkannya dalam pelanggaran hukum dan merugikan orang banyak. Walaupun kegiatan tersebut sudah mendapat perhatian yang lebih dari pihak pemerintah dan penegak hukum, hendaknya sebagai pengguna teknologi informatika harus menyadari ketetapan-ketetapan hukum tersebut. Sebagai warga Negara yang baik, marilah bersama-sama memanfaatkan kecerdasan dalam dunia teknologi informatika dengan sebaik-baiknya. Karena kesadaran individu sendirilah yang sangat berperan penting dalam penegakan setiap peraturan yang dibuat. Jika peraturan tersebut ditaati, maka akan sangat mudah mengatur segala urusan dalam hubungan Internasional. Karena dengan teknologi informasi era ini, memudahkan setiap orang untuk mendapatkan informasi secara cepat dimanapun berada.

DAFTAR PUSTAKA

1. Irawan, D. (2017). Makalah Keamanan Komputer UU ITE. Blogspot.Com. 2. www.google.com, a. (2013). Hukum Keamanan Komputer. wordpress.

9

10