Keamanan Pangan Di Indonesia

Suparmin/E.4B005062/Magister Kesling UNDIP

1

KEAMANAN PANGAN DI INDONESIA

A. LATAR BELAKANG Masuknya daging ilegal dari India, berbagai kejadian keracunan makanan katering, tingginya residu pestisida pada produk-produk agroindustri, issue tentang pertanian transgenik dan terakhir adalah issue tentang formalin dan boraks, menandai adanya suatu permasalahan dalam sistim keamanan pangan di Indonesia. Idealnya pangan yang beredar harus aman, bermutu, dan bergizi. Karena pangan sangat penting bagi pertumbuhan, pemeliharaan, dan peningkatan derajat kesehatan serta kecerdasan masyarakat. Masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang merugikan dan membahayakan kesehatan. Upaya untuk mewujudkan keadaan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yang menggariskan hal-hal yang diperlukan untuk mewujudkan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi. Pada peraturan tersebut juga ditetapkan bahwa tanggung jawab dan hak setiap pihak yang berperan sebagai pilar pembangunan keamanan pangan adalah pemerintah, pelaku usaha pangan, dan masyarakat konsumen. Namun adanya PP Nomor 28/ 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan belum cukup untuk mewujudkan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi karena luas dan kompleknya permasalahan yang di hadapi di lapangan. Terdapat beberapa faktor yang diidentifikasi mempengaruhi keamanan pangan di Indonesia yaitu: sistem pangan, sosial budaya, mata rantai teknologi makanan, faktor lingkungan, aspek nutrisi dan epidemiologi. B. PEMBAHASAN Pangan yang dikonsumsi secara teratur setiap hari tidak hanya sekedar memenuhi ukuran kuantitas saja namun juga harus memenuhi unsur kualitas. Unsur kuantitas sering dikaitkan dengan jumlah makanan yang harus dikonsumsi, yang bagi sebagian orang hanya berfungsi 'untuk mengganjal perut'. Bagi mereka, ukuran cukup mungkin adalah kenyang, atau yang penting sudah makan. Sedangkan ukuran kualitas adalah

terkait dengan nilai-nilai

intrinsik dalam makanan tersebut seperti keamanannya, gizi dan penampilan makanan tersebut. Manajemen Makanan & Minuman/Dra.Sulistiyani,M.Kes.

Suparmin/E.4B005062/Magister Kesling UNDIP

2

Sementara itu dengan mudah kita dapat menjumpai kelompok masyarakat lain yang lebih beruntung, mampu, dan berkesempatan untuk memilah dan memilih pangan yang akan dikonsumsinya. Mereka bisa mempertimbangkan faktor-faktor keamanan, mutu, dan gizi yang terkandung dalam pangan tersebut. Bahkan, ada dari antara mereka yang memilih karena alasan 'gengsi', pergaulan, kepuasan batin, dan alasan-alasan lain yang tidak terkait dengan fungsi utama pangan bagi tubuh. Dengan demikian dasar pertimbangan untuk memilih pangan akan bervariasi tergantung keadaan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran masing-masing orang tentang pangan. Mungkin ada yang mengutamakan keamanan, yang lain mensyaratkan keamanan, mutu dan gizi. Bahkan, saat ini berkembang iklim yang menempatkan pangan sekaligus sebagai pencegah atau obat berbagai penyakit. Beberapa indikator dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu pangan tidak aman. Tanda-tanda yang mudah ditemukan antara lain berbau busuk atau tengik, terdapat kotoran berupa kerikil, potongan kayu atau kaca atau terdapat belatung. Namun, masih ada bahan-bahan lain yang tidak kasat mata yang dapat menyebabkan pangan berbahaya bagi kesehatan, yaitu mikroorganisme misalnya virus atau bakteri serta racun yang dihasilkannya, yang mungkin terdapat pada sayuran, susu, kacang tanah, daging, ikan dan lain-lain. Beberapa permasalahan keamanan pangan di Indonesia adalah : 1. Food System (Sistim Pangan) Sistim pangan yang dimaksud adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari produksi, proses, penyiapan, distribusi dan konsumsi bahan pangan. Di dalam sistim ini terkait beberapa sub sitem antara lain: Low income rural system, yaitu suatu sistem pengelolaan pangan yang terbentuk karena rendahnya pendapatan masyarakat pedesaan. Permasalahan umum yang ditemukan antara lain: a. Kebanyakan kontaminasi berasal dari bahan mentah yang mengandung spora dari mikroorganisme seperti clostridium dan bacillus b. Kontaminasi melalui penggunaan air yang tidak bersih untuk menyiram atau mencuci tumbuhan/tanaman sayur c. Praktek pengelolaan pangan yang tidak baik pada saat persiapan, pengolahan dan penyajian.

Manajemen Makanan & Minuman/Dra.Sulistiyani,M.Kes.

Suparmin/E.4B005062/Magister Kesling UNDIP

3

Low income urban system yaitu suatu sistem pengelolaan pangan yang terbentuk karena rendahnya pendapatan masyarakat di perkotaan. Permasalahan umum yang ditemukan antara lain: a. Kebanyakan kontaminasi berasal dari bahan mentah yang mengandung spora dari mikroorganisme seperti clostridium dan bacillus b. Pertumbuhan dari pasar yang terpusat sebagai distribusi utama pangan dari pedesaan ke perkotaan c. Perkembangan sejumlah pemrosesan dan penyiapan makanan di dalam atau di luar rumah dan kebanyakan diprodukasi dalam skala kecil. d. Sistem retail kepada skala kecil penjualan, serta penjualan dengan jumlah kecil suatu bahan mentah, bahan yang telah diproses atau makanan siap saji. High income system, yaitu suatu sistem pengelolaan pangan yang terbentuk pada golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Permasalahan umum yang ditemukan antara lain: a. Sejalan dengan peningkatan pendapatan, maka orang cenderung untuk mengurangi waktu mereka dalam menyiapkan makanan. b. Dimilikinya teknologi dan tempat menyimpan pangan c. Kemungkinan terjadinya kontaminasi silang antara bahan mentah dan matang yang bersama-sama disimpan, kurang sesuainya suhu penyimpanan dan cara masak yang kurang tepat. Antisipasi berbagai permasalahan sistem pangan tersebut adalah memperbaiki pengelolaan pangan dengan 6 (enam) prinsip sanitasi makanan yaitu : a. Sumber bahan pangan Untuk mendapatkan bahan makanan yang terhindar dari pencemaran maka sanitasi sumber ini haruslah dipelihara dengan baik. Ambillah contoh daerah pertanian misalnya , hendaknya dihindari pemakaian insektisida yang dapat meracuni bahan makanan atau pemakain pupuk kotoran manusia pada sayur – sayuran yang dimakan mentah . b. Penyimpanan bahan makanan Bahan makanan sangat penting dalam penyimpanannya terutama pada jenis bahan makanan yang rawan busuk . Faktor yang sangat berpengaruh adalah suhu dan kelembaban . c. Pengolahan makanan

Manajemen Makanan & Minuman/Dra.Sulistiyani,M.Kes.

Suparmin/E.4B005062/Magister Kesling UNDIP

4

Makanan diolah di dapur , disini sanitasinya harus pula diperhatikan dengan baik . Untuk makanan yang dimakan mentah perlu dilakukan pencucian yang baik dan benar agar parasit atau kotoran yang melekat pada sayuran tersebut hilang . d. Pengangkutan makanan Makanan yang berasal dari tempat pengolahan memerlukan pengangkutan untuk disimpan atau disajikan . Kemungkinan pengotoran terjadi sepanjang pengankutan bila cara pengangkutannya kurang tepat dan alat angkutnya kurang baik dari segi kualitasnya e. Penyimpanan makanan yang telah diolah Dalam penyimpanan makanan yang telah diolah soal sanitasinya harus pula diperhatikan seperti tudung saji , dimasukkan dalam lemari , agar terhindar dari pencemaran bakteri . f. Penyajian makanan Sanitasi ketika penyajian makanan ini perlu pula diperhatikan dengan baik agar dapat menambah selera makan . 2. Socio Cultural M. Khumaidi (1994, hal.30) menyatakan bahwa kebutuhan untuk makan bukanlah satu-satunya dorongan untuk mengatasi rasa lapar, akan tetapi disamping itu ada kebutuhan fisiologis dan psikologis yang ikut mempengaruhi. Setiap kelompok mempunyai suatu pola tersendiri dalam memperoleh, menggunakan dan menilai makanana yang akan merupakan ciri kebudayaan dari kelompok masing-masing. Pada beberapa masyarakat, makanan memegang peranan penting dalam peristiwa-peristiwa sosial atau keagamaan dalam kehidupan manusia. Menghidangkan makanan merupakan suatu simbol dari suatu persaudaraan, kekeluargaan, penerimaan dan kepercayaaan Peralatan dapur, jenis bahan bakar, lamanya waktu yang dipergunakan kaum wanita bekerja di dalam dan di luar rumah akan mempengaruhi susunan makanan yang diberikan (M.Khumaidi, hal.37). Faktor sosial budaya yang lain yaitu kebiasaan yang secara spesifik memberikan dampak terhadap keamanan makanan seperti: jumlah makan dalam sehari, teknologi pengawetan yang tersedia, pandangan tentang makanan, kesehatan dan kesakitan, kebiasaan (tradisi) yang positif maupun negatif terhadap pangan.

Manajemen Makanan & Minuman/Dra.Sulistiyani,M.Kes.

Suparmin/E.4B005062/Magister Kesling UNDIP

5

3. Food Chain Technology Pada masyarakat non industri, biasanya di daerah penggiran (pedesaan) sebagian besar mereka menghasilkan sendiri makanannnya. Pada pasar lokal makanan dijajakan dalam wadah yang terbuka, atau diletakkan saja di tanah sehingga terekspose debu dan lalat. Air yang kualitasnya buruk (air kali, saluran irigasi, dll.) kadangkala digunakan untuk menyegarkan jualan mereka saat dijajakan. Pengawetan dilakukan di rumah dimana kondisi kurang higienis, kadang pula makanan disiapkan dalam rentang waktu yang cukup lama untuk dimakan tanpa dimasukkan pendingin. Pada masyarakat urban dan industri, makanan harus melalui jarak yang cukup jauh untuk sampai ke konsumen, karena letak sentra produksi pangannya di luar kota. Rantai makanan menjadi lebih komplek dan banyak tangan terlibat. Sebagian besar makanan diproduksi masal di kebun kemudian diolah di pabrik dan didistribusikan untuk lokal, nasional dan internasional. 4. Ecologycal Factor Pencemaran kerang-kerangan oleh bahan kimia akibat buangan limbah ke laut/badan air seperti yang terjadi di Teluk Jakarta dan pantai Kenjeran Surabaya (Umar Fahmi, 1991) menjadi ancaman bagi konsumennya. Buruknya suplai air bersih, sanitasi lingkungan yang buruk dan pembuangan air limbah/tinja yang tidak memenuhi syarat akan berakibat timbulnya penyakit yang berbasis, air, makanan dan vektor (food borne disease, water borne disease and vector borne disease). 5. Nutritional Aspect Pada proses penyimpanan dan penyiapan makanan untuk dikonsumsi dapat terjadi degradasi nutrisi sehingga pemeliharaan dan pengembangan kualitas nutrisi yang diberikan merupakan komponen penting dari keamanan pangan. Pemakaian bahan tambahan makanan mempengaruhi kualitas nutrisi, demikian pula kontaminasi logam berat seperti timbal mempengaruhi absorpsi vitamin D dan Cd. Disamping permasalahan di atas maka secara laten permasalahan keamanan pangan juga terpengaruh oleh: a. Tingkat Ekonomi Konsumen

Manajemen Makanan & Minuman/Dra.Sulistiyani,M.Kes.

Suparmin/E.4B005062/Magister Kesling UNDIP

6

Masyarakat dari kelas ekonomi menengah ke atas akan menuntut produk olahan pangan yang bermutu baik meski harganya lebih mahal. Sebaliknya, kelompok masyarakat bawah akan mencari produk yang lebih murah sekalipun kerap diragukan tingkat keamanannya. Contoh kasus adalah murahnya daging sapi impor ilegal. Pemerintah mengatakan agar masyarakat berhati-hati jika membeli daging sapi di pasar-pasar di Jakarta dan kota-kota lainnya karena beredar daging sapi impor ilegal yang dikhawatirkan mengandung penyakit mulut dan kuku? Apakah di balik praktik penyeludupan daging ilegal itu tak berlaku hukum ekonomi, yakni harga murah akan mendongkrak permintaan barang? Daging-daging sapi ilegal itu dijual dengan harga Rp 10.000 per kilogram, sementara di pasaran harga daging impor legal Rp 21.000 per kilogram. Bandingkanlah dengan harga daging lokal yang hampir empat kali lipat, yakni Rp 38.000 per kilogram.

Bukankah kemiskinan adalah pencetus

perdagangan daging ilegal? Dengan daya beli masyarakat Indonesia yang masih rendah, daging produk India yang harganya relatif murah akan dapat dibeli oleh masyarakat dari lapisan menengah dan bawah. Seiring dengan itu, dari sekian banyak faktor yang memengaruhi keamanan pangan, tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah, alias kemiskinan, menjadi mesin pendorong buruknya keamanan pangan di Indonesia. Hasrat untuk mengonsumsi daging sapi, guna memenuhi kecukupan protein hewani, merangsang masyarakat menengah dan bawah membeli daging ilegal itu meski tidak aman dikonsumsi. Dari sudut ini, keracunan pangan lebih kerap terjadi di tengah masyarakat berpendapatan rendah. Sebab, rendahnya daya beli mendorong mereka membeli makanan murah yang sering kali tidak memenuhi syarat mutu kesehatan dan keamanan. Ini membuktikan pemerintah belum sepenuhnya melindungi konsumen pangan karena membiarkan impor daging ilegal itu terjadi. b. Pengetahuan Produsen dan Konsumen Tentang Produksi dan Pengawetan Makanan Agenda keamanan pangan belum mampu diterjemahkan secara baik oleh pihak produsen maupun konsumen pangan. Rendahnya pemahaman terhadap keamanan pangan sering menghadirkan produk pangan katering yang berasal dari industri jasa boga menjadi penyebab keracunan. Dari pemberitaan kasus keracunan makanan di berbagai media massa, yang dilaporkan adalah yang menyerang sekelompok karyawan pabrik atau anak sekolah setelah mengonsumsi makanan yang dipesan dari pengusaha katering. Jika ditelusuri lebih

Manajemen Makanan & Minuman/Dra.Sulistiyani,M.Kes.

Suparmin/E.4B005062/Magister Kesling UNDIP

7

jauh, ada tiga penyebab utama kasus keracunan makanan katering di Indonesia, yaitu penggunaan bahan mentah yang tercemar mikroba patogen karena terjadi kontaminasi silang, makanan didiamkan cukup lama sebelum dikonsumsi, dan proses pemanasan kembali yang tak cukup. Dengan

pemahaman

yang

memadai

tentang

teknologi pengawetan pangan,

sesungguhnya ketiga masalah utama di atas bisa diatasi guna mengurangi risiko keracunan. Sayangnya, kebanyakan industri jasa boga masih berskala rumah tangga yang amat minim tenaga-tenaga terampil yang paham tentang teknologi pengolahan pangan. Dengan kondisi ini, kesiapan industri jasa boga kerap tak memadai untuk menerima pesanan dalam jumlah besar sehingga makanan katering acap dipersiapkan pada malam hari untuk dihidangkan saat makan siang pada hari berikutnya, sementara proses pemanasan kembali tak sempat dilakukan sebab jumlah makanan yang dipersiapkan terlalu banyak. Kondisi ini dapat menjadi media yang baik untuk pembentukan racun bakteri yang relatif tahan panas, seperti enterotoksin Staphylococcus aureus. Beberapa alternatif penanganan keamanan pangan a. Membentuk Jaringan Keamanan Pangan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya BPOM Prof Dr Dedi Fardiaz (www.kompas.com) menyatakan, keamanan pangan harus dikaji dari hulu sampai hilir. Untuk itu perlu sistem keamanan pangan terpadu yang melibatkan tiga jejaring, yaitu Food Intelligence, yang mengkaji risiko keamanan pangan; Food Safety Control, yang mengawasi keamanan pangan; dan Food Safety Promotion, yang mengkomunikasikan keamanan pangan. Food Intelligence adalah jejaring yang menghimpun informasi kegiatan pengkajian risiko keamanan pangan dari lembaga terkait (data surveilan, inspeksi, riset keamanan pangan, dsb). Food Safety Control adalah jejaring kerja sama antarlembaga dalam kegiatan yang terkait dengan pengawasan keamanan pangan (standardisasi dan legislasi pangan, inspeksi dan sertifikasi pangan, pengujian laboratorium, ekspor-impor, dan sebagainya). Food Safety Promotion adalah jejaring keamanan pangan, meliputi pengembangan bahan promosi (poster, brosur) dan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan keamanan pangan untuk industri pangan, pengawas keamanan pangan, dan konsumen. Secara grafis jaringan pengamanan pangan yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Manajemen Makanan & Minuman/Dra.Sulistiyani,M.Kes.

Suparmin/E.4B005062/Magister Kesling UNDIP

8

Gambar. Kelompok Kerja Keamanan Pangan Nasional (Sumber: www.bpom.org.id.) Produk pangan dalam negeri diberi nomor pendaftaran MD dan ML diberikan untuk produk pangan impor. Produk pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga memperoleh nomor SP (sertifikat penyuluhan) atau P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan produk pangan IRT, Badan POM telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melatih tenaga Penyuluh Keamanan Pangan dan tenaga Inspektur Pangan (DFI, District Food Inspector) di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dengan target minimum 6000 DFI, saat ini sudah ada sekitar 1.200 DFI yang bertugas melakukan pengawasan IRT Pangan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kepada para konsumen dihimbau untuk selalu membeli produk pangan yang sudah bernomor MD atau ML atau SP dan P-IRT. Badan POM yang didukung oleh 26 Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia selalu melakukan pengujian terhadap contoh-contoh yang diambil secara acak dari seluruh pelosok tanah air. Pengujian dilakukan untuk memantau mutu dan keamanan pangan dari produk-produk yang beredar, baik terhadap produk MD, ML, SP, P-IRT, maupun produk-produk lainnya seperti makanan jajanan atau air minum dari depot air minum. Dalam rangka peningkatan keamanan pangan di Indonesia, Badan POM membahas kembali standar dan regulasi yang berkaitan dengan persyaratan keamanan pangan berdasarkan analisis risiko bahaya dari parameter yang dipersyaratkan.

Manajemen Makanan & Minuman/Dra.Sulistiyani,M.Kes.

Suparmin/E.4B005062/Magister Kesling UNDIP

9

Selain itu Badan POM juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran para produsen dan konsumen akan pentingnya keamanan pangan bagi hidup yang sehat, melalui kegiatan penyuluhan maupun kampanye keamanan pangan. Karena penanganan masalah keamanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama baik pemerintah, pihak produsen pangan maupun konsumen, Badan POM meminta para produsen pangan untuk selalu mengendalikan produknya agar mutu dan keamanan pangannya terjamin, dan menghimbau para konsumen untuk selalu kritis dalam memilih produk pangan yang dibutuhkannya dan selalu menghindari produk pangan yang tidak sesuai dengan persyaratan keamanan pangan. b. Membuat Kriteria Aman dan Law Enforcement Suatu pangan dikatakan aman apabila bebas dari bahaya yang ditimbulkan akibat dari keberadaan cemaran tersebut. Kata bebas dalam hal ini tidak selalu berarti sama dengan nol atau tidak ada sama sekali. Karena berbagai alasan beberapa bahan tersebut tidak dapat dihilangkan dengan seksama, namun melalui berbagai penelitian dan pengkajian nasional dan internasional ditetapkan standar atau batas maksimal keberadaan dari masing-masing bahan tersebut. Umumnya standar atau batas maksimal tersebut ditetapkan dengan memperhatikan kesehatan manusia dan diatur secara spesifik untuk masing-masing jenis pangan. Dengan demikian setiap pangan harus memenuhi persyaratan keamanan yang ditetapkan agar tidak mengganggu, merugikan, atau membahayakan kesehatan manusia. Cemaran biologis merupakan tantangan yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut tidak saja berkenaan dengan iklim tropis yang 'nyaman' bagi pertumbuhan mikroorganisme pembusuk dan patogen. Tetapi, juga terkait dengan keterbatasan pengetahuan, sikap dan perilaku bersih masyarakat pada umumnya, baik konsumen maupun yang terlibat dalam pengolahan pangan. Salah satu upaya yang ditetapkan untuk mencapai keamanan pangan adalah pelaksanaan sanitasi pada setiap rantai pangan. Rantai pangan dimulai sejak penanaman hingga pemanenan dan penanganan pascapanen yang menghasilkan pangan segar. Selanjutnya adalah pengolahan pangan segar hingga menghasilkan pangan olahan yang siap dikonsumsi seperti mi instan, daging kaleng, dan biskuit. Pengolahan pangan segar juga dapat menghasilkan pangan olahan lain yang merupakan bahan baku seperti terigu dan tepung telur. Mata rantai lainnya adalah

Manajemen Makanan & Minuman/Dra.Sulistiyani,M.Kes.

Suparmin/E.4B005062/Magister Kesling UNDIP

10

pengangkutan, distribusi, dan pemasaran pangan. Mata rantai terakhir adalah penyiapan pangan sebelum dikonsumsi, baik di dapur masing-masing konsumen maupun di rumah makan umum seperti restoran, kafe, atau warung. Tentang sanitasi tersebut, menteri kesehatan menetapkan persyaratan tentang sanitasi pada fasilitas, terhadap pelaksanaan kegiatan, dan pekerja. Persyaratan sanitasi dipenuhi melalui penerapan cara-cara yang baik yakni, Cara Budidaya Yang Baik (tanaman, peternakan, perikanan), Cara Produksi Pangan Segar Yang Baik (hasil pertanian, peternakan, perikanan), Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Cara Distribusi Pangan yang Baik, Cara Ritel Pangan Yang Baik, dan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik. Untuk melaksanakan cara-cara tersebut pemerintah menyiapkan berbagai pedoman yang diperlukan, melakukan pembinaan, dan pengawasan yang diperlukan. Pedoman Cara Budidaya yang Baik disiapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, atau kehutanan sesuai bidang tugas dan kewenangan masingmasing. Pedoman ini antara lain memuat tentang pemilihan lahan pertanian, pengendalian cemaran biologis, serta penyakit hewan dan tanaman yang mengancam keamanan pangan. Dalam pedoman tersebut juga ditekankan perihal meminimalkan residu kimia akibat penggunaan pupuk, pestisida, hormon pertumbuhan, dan obat hewan. Pedoman Cara Produksi Pangan Segar yang Baik mengatur tentang cara pencegahan kontaminasi pangan segar dari udara, tanah, air, pakan, pupuk, pestisida, obat hewan, serta pengendalian kesehatan hewan dan tanaman. Pedoman ini disiapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pertanian atau perikanan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing. Menteri yang bertanggungjawab di bidang perindustrian atau perikanan menyiapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, yang antara lain menjelaskan tentang pencegahan kontaminasi, pemusnahan atau mencegah tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme patogen, pengendalian proses, pemilihan bahan baku, bahan tambahan pangan, kemasan, dan penyimpanan serta pengangkutan. Khusus untuk pangan olahan tertentu antara lain pangan untuk bayi, ibu hamil atau menyusui, dan yang menderita penyakit tertentu, pedoman tersebut disiapkan oleh badan yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan. Pangan yang telah diproduksi dengan cara-cara yang baik masih dapat mengalami kerusakan akibat penanganan yang tidak benar selama pengangkutan dan penyimpanan.

Manajemen Makanan & Minuman/Dra.Sulistiyani,M.Kes.

Suparmin/E.4B005062/Magister Kesling UNDIP

11

Karena itu, pelaksanaan cara distribusi yang baik penting untuk dilaksanakan. Pedoman Cara Distribusi Pangan Yang Baik ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang perindustrian, pertanian, atau perikanan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing. Dalam pedoman ini dapat disimak hal-hal yang berkenaan dengan cara bongkar muat, pengendalian suhu, kelembaban dan tekanan udara selama distribusi dan penyimpanan serta sistem pencatatan untuk penelusuran distribusi pangan. Di Indonesia telah diterbitkan peraturan perundangan terkait dengan keamanan pangan berupa Undang-Undang sampai dengan Keputusan Menteri (misal: UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan Dan Perkebunan, Menteri

Kesehatan,

998.1/Kpts/OT.210/9/99,

Dan

Menteri

Negara

Pangan

790.a/Kpts-IX/1999,

Dan

Hortikultura

Nomor

:

1145A/MENKES/SKB/IX/1999,

015A/NmenegPHOR/09/1999, tentang Keamanan Hayati Dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik, dll).

c. Pendidikan konsumen Salah satu hal yang paling penting dilakukan dalam kaitan ini adalah pendidikan keamanan pangan untuk konsumen guna meningkatkan kesadaran masyarakat. Mereka harus tahu dan memahami bahwa penyakit karena pangan disebabkan oleh bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya fisik, dan mana makanan yang bebas bahaya. Cara yang ditempuh oleh BPOM untuk menyosialisasikan keamanan pangan adalah dengan mengedarkan CD (compact disk) yang berisi 10 poster tentang keamanan pangan. CD yang berisi 10 poster akan dibagikan kepada stakeholder, seperti industri pangan, pemerintah daerah, universitas, asosiasi pangan, atau asosiasi lainnya yang berkaitan dengan keamanan pangan, juga diberikan kepada individu-individu yang peduli. Diharapkan poster dalam CD dapat diedarkan dan digandakan oleh mereka yang peduli secara multilevel. Poster yang diedarkan antara lain berisi imbauan pentingnya menutup makanan yang telah matang sebelum dimakan agar terhindar dari cemaran mikroba yang dibawa oleh lalat, kecoa, dan sebagainya. Selain menggunakan poster, keamanan pangan juga diinformasikan kepada konsumen atau produsen melewati promosi, seperti pendidikan, melalui talk show di beberapa televisi, memberikan selipan informasi di koran-koran, juga penyuluhan kepada industri kecil pangan.

Manajemen Makanan & Minuman/Dra.Sulistiyani,M.Kes.

Suparmin/E.4B005062/Magister Kesling UNDIP

12

C. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan a. Selain faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan konsumen dan produsen serta lemahnya penegakan aturan hukum dalam hal keamanan pangan, beberapa faktor yang diidentifikasi mempengaruhi keamanan pangan di Indonesia antara lain :

sistem

pangan, sosial budaya, mata rantai teknologi makanan, faktor lingkungan, aspek nutrisi dan epidemiologi b. Di Indonesia telah diterbitkan peraturan perundangan terkait dengan keamanan pangan berupa Undang-Undang sampai dengan Keputusan Menteri (misal: UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan Dan Perkebunan, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Negara Pangan Dan Hortikultura Nomor : 998.1/Kpts/OT.210/9/99,

790.a/Kpts-IX/1999,

1145A/MENKES/SKB/IX/1999,

015A/MENEG/PHOR/09/1999, tentang Keamanan Hayati Dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik , selain peraturan perundang-undangan telah dibentuk pula Kelompok Kerja Keamanan Pangan Nasional.

2. Saran a. Salah satu hal yang paling penting dilakukan dalam kaitan ini adalah pendidikan keamanan pangan untuk konsumen guna meningkatkan kesadaran masyarakat. Mereka harus tahu dan memahami bahwa penyakit karena pangan disebabkan oleh bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya fisik, dan mana makanan yang bebas bahaya. b. produsen pangan untuk selalu mengendalikan produknya agar mutu dan keamanan pangannya terjamin, dan menghimbau para konsumen untuk selalu kritis dalam memilih produk pangan yang dibutuhkannya dan selalu menghindari produk pangan yang tidak sesuai dengan persyaratan keamanan pangan. c. Koordinasi dari berbagai instansi terkait dan penegakan aturan hukum (law enforcement) masih perlu ditingkatkan pelaksanaannya agar program keamanan pangan di Indonesia berjalan dengan baik.

Manajemen Makanan & Minuman/Dra.Sulistiyani,M.Kes.