Kasus Hak & Kewajiban Organisasi Terhadap Individu.docx

KASUS HAK & KEWAJIBAN ORGANISASI TERHADAP INDIVIDU

Kewajiban Perusahaan Terhadap Pegawai Kewajiban moral dasar perusahaan terhadap pegawai, menurut pandangan rasional, adalah memberikan kompensasi yang secara sukarela dan sadar telah mereka setujui sebagai imbalan atas jasa mereka. Ada dua masalah yang berkaitan dengan kewajiban ini: kelayakan gaji dan kondisi kerja pegawai. Gaji dan kondisi kerja merupakan aspek-aspek kompensasi yang diterima pegawai dari jasa yang mereka berikan, dan keduanya berkaitan dengan masalah apakah pegawai menyetujui kontrak kerja secara sukarela dan sadar. Jika seorang pegawai "dipaksa" menerima pekerjaan tanpa upah yang memadai atau kondisi kerja yang layak, maka kontrak kerja tersebut dianggap tidak adil. 1) Gaji Setiap perusahaan menghadapi dilema ketika menetapkan gaji pegawai seperti, bagaimana menyeimbangkan kepentingan perusahaan untuk menekan biaya dengan kepentingan pegawai untuk memperoleh kehidupan yang layak bagi diri mereka sendiri dan keluarga? Tidak ada rumus sederhana untuk menentukan "gaji yang layak". Kelayakan gaji sebagian bergantung pada dukungan yang diberikan masyarakat (jaminan sosial, perawatan kesehatan, kompensasi pengangguran, pendidikan umum, kesejahteraan, dan sebagainya), kebebasan pasar kerja, kontribusi pegawai, dan posisi kompetitif perusahaan. Meskipun tidak ada cara untuk menentukan gaji yang layak dengan pasti, namun kita setidaknya bisa mengidentifikasi sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan gaji dan upah, yaitu: a) Gaji dalam industri dan wilayah tempat seseorang bekerja, b) Kemampuan perusahaan, c) Sifat pekerjaan, d) Peraturan upah minimum, e) Hubungan dengan gaji lain, dan f) Kelayakan negosiasi gaji.

2) Kondisi Kerja: Kesehatan dan Keamanan Keselamatan kerja bisa terwujud bilamana tempat kerja itu aman, bebas dari resiko terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan si pekerja cedera atau bahkan mati. Hampir semua negara modern mempunyai peraturan hukum guna melindungi keselamatan dan kesehatan kaum pekerja. Dalam hal ini peraturan hokum disemua negara belum tentu sama dan belum tentu memuaskan. Terlepas dari aturan hukum para ajikan tidak bebas dari kewajiban tetapi terikat dengan alasan-alasan etika. Keselamatan dan kesehatan pekerja tidak pernah boleh dikorbankan kepada kepentingan ekonomis. Resiko memang tidak selalu bisa dihindari, tetapi harus dibatasi sampai seminimal mungkin, walaupun upaya itu

bisa mengakibatkan biaya produksi bertambah. Selain itu si pekerja harus menerima resiko itu dengan bebas, setelah lebih dahulu ia diberikan ekstra untuk mengimbangi resiko, baik dalam gaji langsung maupun asuransi khusus.

3) Kondisi Kerja: Kepuasan Kerja Spesialisasi pekerjaan yang berlebihan memang tidak baik karena alasan lain, yaitu bahwa cara ini memberikan beban yang tidak adil pada pekerja. Juga ada banyak bukti bahwa cara ini tidak mendukung efisiensi. Pekerjaan yang dispesialisasikan dalam dua dimensi yaitu secara horizontal dengan membatasi jangkauan tugas dan membatasi repetisi atau pengulangan dalam cakupan tugasnya. Jangkauan tugas yang terlampau jauh melewati batas kemampuan pegawai dapat menyebabkan pegawai frustasi. Demikian juga kerja rutin yang berulang dalam jangka waktu panjang dapat lebih cepat menciptakan kejenuhan. Selain secara horizontal, pekerjaan juga bisa dispesialisasikan secara vertikal dengan mebatasi rentang pengwasan dan pengambilan keputusan atas kegiatan-kegiatan dala suatu pekerjaan.

4) Tidak melakukan diskriminasi Perusahaan dalam operasinya tidak akan terhindar dari tindakan membeda-bedakan pegawai. Contohnya saja diskiminasi yang terjadi dimana – mana seperti AS, Indonesia dan lain – lain. Diskriminasi baru akan terhapus betul bila suatu negara semua warganya mempunyai hak yang sama dan diperlakukan dengan cara yang sama pula. Diskriminasi timbul biasanya disertai dengan alasan yang tidak relevan.