Kasus (daftar Korup 2014) Pbak.docx

JUMLAH KASUS KORUPSI DAN KORUPTOR DI INDONESIA SELAMA TAHUN 2014. Selama tahun 2014, data yang terpantau dari 1 Januari – 27 Desember 2014 terdapat 629 kasus korupsi yang berada di Indonesia. Dari jumlah kasus tersebut dikembangkan terdapat 1328 tersangka dan menyebabkan kerugian negara sebanyak Rp.5, 29 Triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tak hentinya mengincar koruptor secara gerilya. Jika koruptor terlalu licin dan tidak kooperatif, maka operasi tangkap tangan menjadi langkah andalan KPK. Operasi tangkap tangan (OTT) oleh petugas KPK di tahun 2014 didominasi oleh kepala daerah dan pejabat daerah lainnya. Jika pada tahun sebelumnya OTT didominasi oleh pegawai negeri sipil dan penegak hukum, tahun ini hampir semua hasil tangkap tangan KPK sekelas gubernur dan bupati. Para pejabat tersebut kemudian dinonaktifkan atau diberhentikan dari posisinya. Berikut nama pejabat daerah yang berhasil terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK selama tahun 2014 : 1. Bupati Bogor Rachmat Yasin KPK menangkap tangan mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin pada 7 Mei 2014 di Perumahan Yasmin, Bogor. Petugas KPK juga membawa Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor M Zairin, dan pegawai PT BJA bernama FX Yohan Yhap, beserta tujuh orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Setelah pemeriksaan selama hampir 24 jam, KPK melepaskan tujuh orang yang tertangkap tangan serta langsung menetapkan Yasin, Zairin, dan Yohan sebagai tersangka. Penetapan ketiganya sebagai tersangka terkait kasus suap pengurusan rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat. Pada 27 November 2014, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung memvonis Yasin selama lima tahun enam bulan penjara dan denda sebesar Rp 300 juta atau subsider tiga bulan kurungan penjara dan hukuman tambahan pencabutan hak dipilih selama dua tahun. Ia dianggap terbukti menerima suap dari Yohan sebesar Rp 4,5 miliar terkait proses konversi hutan lindung menjadi lahan untuk perumahan milik pengembang PT Bukit Jonggol Asri. 2. Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk Bupati nonaktif Biak Numfor Yesaya Sombuk ditangkap tangan oleh penyidik KPK di sebuah hotel di Jakarta pada 16 Juni 2014. Dalam operasi tersebut, KPK juga mengamankan pengusaha bernama Teddy Renyut, Kepala Dinas Penanggulangan Bencana Kabupaten Biak berinisial Y, dua sopir, dan seorang ajudan. Setelah melakukan pemeriksaan intensif, KPK langsung menetapkan Yesaya dan Teddy sebagai tersangka, serta membebaskan empat orang lainnya yang sempat diamankan tersebut. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap dalam proyek pembangunan tanggul laut di Biak pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pun menjatuhkan vonis empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp 200 juta terhadap Yesaya. Ia terbukti menerima uang 100.000 dollar Singapura dari Teddy. Uang tersebut diterimanya dalam dua tahap, yakni 63.000 dollar Singapura pada 11 Juni 2014 dan 37.000 dollar Singapura pada 16 Juni 2014.

3. Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah KPK langsung menetapkan Bupati nonaktif Karawang Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) PT Tatar Kertabumi di Kabupaten Karawang dan pencucian uang setelah ditangkap tangan KPK pada 17 Juli 2014 malam hingga 18 Juli 2014 dini hari. Ade dan Nurlatifah menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Bandung pada 2 Desember 2014. Keduanya didakwa memeras PT Tatar Kertabumi sebesar Rp 5 miliar yang ingin meminta izin untuk pembangunan mal di Karawang. Uang itu akhirnya diberikan dalam bentuk dolar berjumlah 424.329 dolar Amerika Serikat. Bupati karawang nonaktif Ade Swara divonis hukuman enam tahun penjara dengan denda Rp. 400 juta subsidiair empat bulan kurungan, sementara istrinya divonis hukuman lima tahun penjara dengan denda Rp. 300 juta subsidider tiga bulan kurunga, Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU sebelumnya, yakni delapan tahun penjara dengan denda Rp. 400 juta subside empat bulan kurungan untuk Ade dan 7 tahun penjara dengan denda Rp. 300 juta subside tiga bulan untuk istrinya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan Ade dan istrinya terbukti secara sah melanggar pasal 12 huruf e UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal pencucian uang yaitu Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. 4. Gubernur Riau Annas Maamun KPK menangkap tangan Gubernur nonaktif Riau Annas Maamun pada 25 September 2014 di kediamannya di Perumahan Citra Grand, Cibubur, Jakarta. Selain Annas, KPK juga menangkap tangan delapan orang lainnya, antara lain Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia di Riau Gulat Medali Emas Manurung, isteri dan anak Annas, ajudan Annas, seorang supir, serta seorang pegawai negeri sipil. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menyita uang 156.000 dollar Singapura dan Rp 500 juta yang diduga diberikan Gulat kepada Annas. Jika dikonversi ke dalam rupiah, jumlahnya sekitar Rp 2 miliar. Di samping itu, KPK mengamankan uang 30.000 dollar AS dalam operasi tangkap tangan yang sama. Berkas perkara Gulat telah rampung dan kasusnya telah naik ke persidangan sejak awal Desember. Menurut surat dakwaan Gulat, Annas diduga menerima suap dari Gulat agar status hutan tanaman industri (HTI) seluas 140 hektar di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, diubah menjadi area peruntukan lainnya. Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun dituntut hukuman kurungan penjara 6 tahun penjara dan denda Rp, 250 juta subsider 5 bulan kurungan. Hal ini disampaikan JPU, karena Annas dinilai sedikitnya telah menerima tiga kali suap dari terpidana lain dalam kasus Gulat Medali Emas Manurung. Untuk dakwaan pertama tentang penerimaan uang sebesar 166 ribu dollar AS, JPU KPK menjerat terdakwa Annas dengan Pasal 12 huruf b dan Pasal 11 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk dakwaan kedua tentang penerimaan uang sebesar Rp 500 juta JPU KPK menjerat Annas dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No

20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara untuk dakwaan ketiga tentang penerimaan uang Rp 3 miliar, JPU KPK menjerat terdakwa dengan Pasal 12 huruf a dan b, serta Pasal 11 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun pada akhirnya, gubernur non aktif Riau Annas Maemun hanya divonis hukuman kurungan penjara 6 tahun penjara dan denda Rp. 200 juta subside 2 bulan kurungan. Vonis ini lebih ringan disbanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (KPK). Hakim menilai Annas terbukti bersalah seperti yang dinyatakan dalam dakwaan pertama, pasal 12 huruf b dan dakwaan kedua pasal 11 n. Sementara, dakwaan ketiga tidak terbukti seperti dalam pasal 12 huruf a. 5. KARTINI JULIANA M. MARPAUNG sehubungan dengan menerima pemberian atau janji terkait dengan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas Sekretariat DPRD Kab. Grobokan Jawa Tengah Tahun 2006-2008. Putusan MA: Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000 subsidair 1 (satu) bulan. 6. MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA dan EKO DARMAYANTO sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan tindak pidana perpajakan PT. The Master Steel, pemeriksaan Pajak di PT. Delta Internusa dan PT. Nusa Raya Cipta. Putusan PN: Pidana penjara masing-masing 9 (sembilan) tahun dan denda masingmasing Rp300.000.000 subsidair 6 (enam) bulan. 7. ZARYANA RAIT dan PIRIN WIBISONO sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dengan maksud supaya Pegawai negeri atau Penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Putusan PN: Pidana penjara masing-masing 4 (empat) tahun dan denda masing-masing Rp200.000.000 subsidair 3 (enam) bulan. 8. SETYABUDI TEJOCAHYONO sehubungan dengan menerima pemberian atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial (Bansos) kota Bandung tahun anggaran 2009-2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Putusan PN: Pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan denda Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan. 9. TOTO HUTAGALUNG dan ASEP TRIANA sehubungan dengan memberi hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial kota Bandung Tahun Anggaran 2009 s.d. 2010 di Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Putusan PN: • Terpidana I (Toto Hutagalung): Pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan. • Terpidana II (Asep Triana): Pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp200.000.000 subsidair 2 (dua) bulan. 10. HERI NURHAYAT sehubungan dengan memberi hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial (BANSOS) Kota Bandung

tahun anggaran 2009 s.d. 2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Putusan PN: Pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan. 11. MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA sehubungan dengan menerima hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek yang terkait dengan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2003. Putusan PN: Pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp300.000.000 subsidair 5 (lima) bulan. 12. KHAIRUL ANWAR DAULAY sehubungan dengan menerima hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek yang terkait dengan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2003. Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp300.000.000 subsidair 5 (lima) bulan. 13. HARIS ANDI SURAHMAN sehubungan dengan bersama-sama denga Fahd El Fouz yaitu memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya Pegawai negeri atau Peyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dalam pengalokasian anggaran DPID (Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah) Tahun Anggaran 2011. Putusan PN: Pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp50.000.000 subsidair 2 (dua) bulan. 14. RATNA DWI UMAR sehubungan dengan Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kesehatan untuk Melengkapi Rumah Sakit Rujukan Penanganan Flu Burung yang dananya dari DIPA APBN-P pada Direktorat Jenderal Oelayanan Medik Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran 2007. Putusan PT: Pidana Penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp500.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan. 15. ZULKARNAEN DJABAR dan DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA sehubungan dengan bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan anggaran dan atau pengadaan barang/jasa di Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010-2012. Putusan MA: • Terpidana I (Zulkarnaen Djabar): Pidana penjara 15 (limabelas tahun) tahun, denda Rp 300.000.000 subsidair 1 (satu) bulan dan uang pengganti Rp5.745.000.000 subsidair 2 (dua) tahun. • Terpidana II (Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra): Pidana penjara 8 (delapan) tahun denda Rp 300.000.000 subsidair 1 (satu) bulan dan uang pengganti Rp5.745.000.000 subsidair 2 (dua) tahun. 16. JONAIDI SYAHRI dan MUCHLIS THOHIR sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Putusan PN: • Terpidana I (Jonaidi Syahri): Pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan. • Terpidana II (Muchlis Thohir): Pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan. 17. DEDDY KUSDINAR sehubungan dengan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2010- 2012. Putusan PN: Pidana penjara 6 (enam) tahun, denda Rp100.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan, dan uang pengganti Rp300.000.000 subsidair 6 (enam) bulan. 18. MUHAMMAD SOFYAN sehubungan dengan pengelolaan anggaran Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009. Putusan PT: Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000 subsidair 4 (empat) bulan dan uang pengganti Rp979.934.657 subsidair 1 (satu) tahun. 19. TOTOK LESTIYO sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan atas nama PT. Cipta Cakra Murdaya dan/atau PT. Hardaya Inti Plantation yang terletak di Kecamatan Bukal Kabupaten Buol. Putusan PN: Pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp50.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan. 20. DJODI SUPRATMAN sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dengan maksud supaya Pegawai negeri atau Penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, terkait dengan pengurusan kasasi perkara pidana penipuan. Putusan PN: Pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp100.000.000 subsidair 4 (empat) bulan. 21. DIAH SOEMEDI sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan penanganan tindak pidana perpajakan PT. The Master Steel. Putusan MA: Pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp150.000.000 subsidair 6 (enam) bulan. 22. EFFENDY KOMALA dan TEDDY MULIAWAN sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Penyelenggara negara terkait dengan penanganan tindak pidana perpajakan PT. The Master Steel. Putusan MA: • Terpidana I (Effendy Komala): Pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp150.000.000 subsidair 6 (enam). • Terpidana II (Teddy Muliawan): Pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp150.000.000 subsidair 6 (enam). 23. CORNELIS NALAU ANTUN sehubungan dengan turut serta atau membantu menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, padahal patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili. Putusan PN: Pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan. 24. IZEDRIK EMIR MOEIS sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan Lampung Tahun 2004. Putusan PN: Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp150.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan. 25. SIMON GUNAWAN TANJAYA s sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara atau berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Tahun 2012-2013.

Putusan MA: Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp.200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

26. EDI SISWADI sehubungan dengan memberi hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009-2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Putusan PN: Pidana Penjara 7 (tujuh) tahun dan denda Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan. 27. DADA ROSADA sehubungan dengan memberi hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009-2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Putusan PN: Pidana Penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp600.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan. 28. RUDI RUBIANDINI sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Tahun 2012-2013 dan diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Putusan PN: Pidanan penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp150.000.000 subsidair 6 (enam) bulan. 29. DEVIARDI sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada tahun 2012-2013 dan diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp50.000.000 subsidair 1 (satu) bulan dan uang rampasan SGD200.000. 30. LUSITA ANIE RAZAK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya terkait dengan pengurusan perkara menempatkan keterangan palsu di atas bukti autentik dan pemalsuan atas sertipikat tanah dengan terlapor Sugiharta alias Along. Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp100.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan. 31. DJOKO SUSILO sehubungan dengan pengadaan driving simulator roda dua (R2) dan roda empat (R4) pada Korps. Lalu-lintas Mabes Polri Tahun anggaran 2011. Putusan MA: Pidana penjara 18 (delapan belas) tahun, denda sebesar R1.000.000.000 subsidair 1 (satu) tahun dan uang pengganti Rp32.000.000.000. 32. HAMBIT BINTIH sehubungan dengan turut serta atau membantu menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Putusan PT: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan. 33. MARIO CORNELIO BERNARDO sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya Pegawai negeri atau Penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, terkait pengurusan kasasi perkara pidana penipuan.

Putusan MA: Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp200.000.000 subsidair 6 (enam) bulan. 34. ANGGORO WIDJOJO sehubungan dengan pemberian sejumlah uang kepada Anggota Komisi IV-DPR RI dan Pejabat Dep. Kehutanan RI, terkait dengan proses pengajuan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) pada tahun 2007-2008. Putusan PN: Pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000 subsidair 2 (dua) bulan. 35. SAID FAISAL MUKLIS ALIAS HENDRA sehubungan dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Putusan PN: Pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan. 36. MAHYUDDIN HARAHAP sehubungan dengan penjualan aset tanah PT. Barata Indonesia (Persero). Putusan MA: Pidana penjara 5 (lima) tahun, denda Rp.300.000.000 subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan uang pengganti Rp40.000.000 subsidair 1 (satu) tahun. 37. SUDJADNAN PARNOHADININGRAT sehubungan dengan Pengelolaan Dana Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan-pertemuan atau Sidang Internasional pada Departemen Luar Negeri tahun 2004-2005. Putusan PN: Pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp100.000.000 subsidair 2 (dua) bulan. 38. MARIA ELIZABETH LIMAN sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait dengan pengurusan kuota impor daging sapi pada Kementrian Pertanian RI. Putusan PT: Pidana penjara 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara dan denda Rp100.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan. 39. SUBRI sehubungan dengan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dalam kewajibannya atau hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan perkara tindak pidana menempatkan keterangan palsu di atas bukti autentik dan pemalsuan atas sertifikat tanah dengan terlapor Sugiharta Alias Along. Putusan PN: Pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp250.000.000 subsidair 6 (enam) bulan. 40. GANI ABDUL GANI sehubungan dengan pengadaan Outsourching Roll Out Customer Information System/Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Tahun 2001-2008 bersama-sama dengan Eddie Widiono Suwondo (Direktur Utama PT. PLN Tahunn 2000-2008) dan pengadaan Outsourching Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) berbasis Teknologi Informasi pada PLN Distribusi Jawa Timur tahun

2004-2008 bersama-sama dengan Hariadi Sadono (General Manager PT. PLN Distribusi Jawa Timur Tahun 2003- 2008). Putusan MA: Pidana penjara 8 (delapan) tahun, denda Rp500.000.000 subsidair 6 (enam) bulan dan uang pengganti Rp.5.448.641.295 subsidair 1 (satu) tahun.

41. AHMAD FATHANAH sehubungan dengan menerima hadiah atau janji untuk Penyelenggara negara terkait dengan pengurusan Kuota Impor Daging pada Kementerian Pertanian dan diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Putusan MA: Pidana penjara 16 (enam belas tahun) dan denda Rp1.000.000.000 subsidair 6 (enam) bulan 42. LUTHFI HASAN ISHAAQ sehubungan dengan menerima hadiah atau janji untuk Penyelenggara negara, terkait dengan pengurusan Kuota Impor Daging pada Kementerian Pertanian dan diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Putusan MA: Pidana penjara 18 (delapan belas tahun) dan denda Rp1.000.000.000 subsidair 6 (enam) bulan. 43. CHAIRUN NISA sehubungan dengan turut serta atau membantu menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan MA: Pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp250.000.000 subsidair 6 (enam) bulan. 44. BUDI SUSANTO sehubungan dengan pengadaan Driving simulator roda dua (R-2) dan roda empat (R-4) pada Korps Lalu Lintas Mabes Polri Tahun Anggaran 2011. Putusan MA: Pidana penjara 14 (empat belas) tahun, denda Rp500.000.000 subsidair 6 (enam) bulan, dan uang pengganti Rp.88.446.926.695 41. Perkara TPK atas nama terdakwa YESAYA SOMBUK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji, untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengurusan APBN-P TA 2014 pada kementerian PDT untuk proyek Pembangunan TALUD di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp200.000.000 subsidair 4 (empat) bulan. 45. TEDDI RENYUT sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya Pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan pengurusan APBN-P TA. 2014 pada kementerian PDT untuk proyek pembangunan TALUD di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. Putusan PN: Pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp150.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan. 46. HM RUSLI ZAINAL sehubungan dengan turut serta dengan Tengku Azmun Jaafar selaku Bupati Pelalawan dkk terkait dengan penilaian dan pengesahan Bagan kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (BKUPHHK-HT) pada areal yang diberikan IUPHHK-HT tahun 2001 s.d. 2006 di wilayah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau kepada sejumlah perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Putusan MA: Pidana penjara 14 (empat belas) tahun dan denda Rp1.000.000.000 subsidair 6 (enam) bulan. 47. ARTHA MERIS SIMBOLON sehubungan dengan memberi hadiah atau janji terkait rekomendasi penyesuaian Formula Harga Gas untuk PT. Kaltim Parna Industri kepada kepala SKK Migas. Putusan PN: Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp100.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan. 48. M. ZAIRIN sehubungan dengan bersama-sama atau turut serta dengan Rachmat Yasin selaku Bupati Bogor dalam menerima hadiah atau janji terkait pemberian Rekomendasi Tukar Menukar kawasan hutan di Kab. Bogor atas nama Bukit Jonggol Asri. Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp300.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan 49. RACHMAT YASIN sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait pemberian Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan di Kabupaten Bogor atas nama PT Bukit Jonggol Asri. Putusan PN: Pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp300.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan. 50. ASMADINATA sehubungan dengan bersama sama yaitu menerima hadiah atau janji terkait tindak pidana korupsi penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas Sekretariat DPRD Kab. Grobogan TA. 2006-2008 atas nama terdakwa Muhammad Yaeni di Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang. Putusan PN: Pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp200.000.000 subsidair 6 (enam) bulan. 51. PRAGSONO sehubungan dengan bersama sama yaitu menerima hadiah atau janji terkait tindak pidana korupsi penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas Sekretariat DPRD Kab. Grobogan TA. 2006-2008 atas nama terdakwa Muhammad Yaeni di Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang. Putusan PN: Pidana penjara 11 (sebelas) tahun dan denda Rp200.000.000 subsidair 6 (enam) bulan. 52. Suryadharma Ali kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji 2012/2013. Hukuman : 10 tahun penjara dan denda Rp.300.000.000 subsider selama 3 bulan kurungan. 53. Jero Wacik (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2009-2014 Tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan proyek di Kementerian ESDM pada 2011-2013, perkiraan kerugian negara Rp 9,9 miliar Hukuman : 8 tahun penjara dan denda Rp.300.000.000 SUBSIDER 6 BULAN KURUNGAN DAN KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN UANG NEGAA Rp.5.073.031.442 subsider 2 tahun penjara. 54. Sutan Bhatoeghana (Ketua Komisi VII (energi) DPR 2009-2014 kasus dugaan korupsi terkait dengan pembahasan perubahan APBN 2013 di Kementerian ESDM , perkiraan kerugian negara Rp 131,2 miliar

hukuman : 12 tahun penjara dan denda Rp.500.000.000 subsider 8 bulan kurungan dan diwajibkan mengembalikan uang Rp.50 juta dan 7.500 dolar kepada negara. 55. Hadi Purnomo (Direktur Jenderal Pajak periode 2002-2004,Ketua BPK) kasus dugaan suap terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA) , perkiraan kerugian negara Rp 375 miliar hukuman : lolos dari hukuman

Soal Ke 3 Menurut anda apakah hukuman yang selama ini dijatuhkan untuk terdakwa memberikan efek jera? Apakah anda mempunyai ide-ide untuk turut mengawasi pratik-pratik korupsi disekitar anda ? Bagaimana caranya? Jawab : Menurut kelompok kami, tergantung vonis hukuman para terdakwa koruptor, jika berat masih ada kemungkinan memberikan efek jera, namun jika vonis ringan itu akan memberikan sebuah pertanyaan. Efek jerapun kemunginan lebih rendah dibandingkan dengan para koruptor yang divonis hukuman berat. Berdasarkan hasil pemantuan ICW dari 1.381 terdakwa kasus korupsi yang dihukum hakim sebanyak 1.127 (81,61%) divonis ringan. Tentu saja vonis pidana ringan yang menjadi mayoritas dalam tren vonis 2017 tidak mengakibatkan efek jera bagi para koruptor. Secara keseluruhan hal ini sangat mengecewakan dalam penegakan pemberantasan korupsi, karena efek jera tampak tidak tergambar dalam vonis yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi. Vonis ringan terhadap koruptor juga tidak bisa dilepaskan dari tuntutan jaksa yang juga ringan. Dari data tuntuntan jaksa dari Kejaksaan yang dikumpulkan pada periode semester 2 tahun 2017, ICW mencatat adanya penurunan penuntutan dibanding dengan tuntutan pada semester 1 tahun 2017. Di Semester 2 jaksa rata-rata hanya menuntut tiga tahun dua bulan penjara sedangkan pada semester 1 rata-rata empat tahun satu bulan penjara.Tidak saja vonis hakim, penerapan pidana denda dan uang pengganti pada terdakwa kasus korupsi yang rendah pun membuat efek jera bagi koruptor makin tidak terasa. Di tahun 2017 jumlah pidana denda yang berhasil diidentifiksi total mencapai Rp 110,688 miliar dengan jumlah pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp 1,466 triliun. Jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada koruptor hanya sebesar 4,91 persen dari total keseluruhan kerugian negara pada tahun 2017 yang mencapai Rp 29,419 triliun. Hasil pemantuan yang dilakukan oleh ICW diharapkan dapat menjadi perbaikan bagi para penegak hukum dalam menjerat koruptor dan sekaligus memberikan efek jera. Agar membuat jera koruptor maka selain dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi maka pelaku perlu juga djerat dengan menggunakan UU TPPU sebagai bentuk upaya pemiskinan. Uang-uang yang dinikmati para pelaku korupsi sebaiknya dapat seluruhnya dikembalikan ke kas negara. Selain itu jaksa juga harus menerapkan tuntutan maksimal agar hakim juga dapat menjatuhkan vonis yang maksimal untuk pelaku korupsi.

Guna memerangi korupsi yang semakin merajalela ini, Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Masdar Farid Mas'udi pernah menyebutkan untuk menghukum mati para koruptor agar memberi efek jera seperti yang dilakukan Cina dan Vietnam. Di sisi lain hukuman mati dianggap melanggar hak asasi manusia. Sehingga menimbulkan dilema. Penjara dan denda pun tak membikin koruptor jera. Lalu hukuman apa yang pantas untuk koruptor? Hukuman

Alternatif

Akan tetapi, pernyataan kontroversi Luhut perlu ditindaklanjuti mengingat hukuman alternatif untuk membuat para koruptor jera sangat urgen. Setidaknya ada dua alasan mengapa penting membahas hukuman alternatif ini. Pertama, kerugian negara yang sangat besar. Kedua, tren vonis koruptor yang semakin ringan, bahkan tidak sedikit yang lolos di Pengadilan Tipikor. Dalam analisis database korupsi versi V yang dirilis Laboratorium Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM pada April 2016 lalu, disebutkan kerugian negara yang diakibatkan kasus korupsi selama periode 2001-2015 mencapai Rp203,9 triliun. Padahal hukuman finansial berdasarkan putusan pengadilan hanya Rp21,3 triliun. Untuk diketahui, hukuman finansial adalah gabungan nilai hukuman denda, hukuman pengganti, dan perampasan barang bukti atau aset. Sementara aset non moneter tidak dimasukkan karena tidak ada nilai taksiran dari nilai tersebut di putusan pengadilan. Pertanyaannya, mengapa kerugian negara yang diakibatkan praktik korupsi dengan hukuman finansial yang dibebankan pada terpidana korupsi sangat timpang? Salah satu penyebabnya karena tuntutan jaksa terkait hukuman finansial ini di bawah nilai kerugian negara, sehingga putusan hakim pun dalam menjatuhkan hukuman pembayaran uang pengganti jauh dari nilai uang yang dikorupsi.

Sebagai contoh adalah korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil (PNS) selama 2001-2015 yang berjumlah 1.115 terdakwa. Kerugian negara akibat korupsi tersebut mencapai Rp21,27 triliun. Sementara tuntutan jaksa hanya Rp1,04 triliun, sehingga vonis hukuman finansial yang dijatuhkan hanya Rp844 miliar. Contoh lainnya adalah korupsi yang melibatkan anggota legislatif yang berjumlah 480 terpidana. Dalam konteks ini, kerugian negara mencapai Rp1,63 triliun. Namun, tuntutan jaksa hanya kisaran Rp537 miliar sehingga hukuman finansial yang dijatuhkan hakim di pengadilan hanya sebesar Rp402 miliar.

Dua contoh di atas menunjukkan bahwa hukuman finansial kepada para terpidana korupsi cenderung

suboptimal

atau

lebih

rendah

dari

kerugian

negara

yang

diakibatkan.

Tak hanya berhenti di hukuman finansial yang rendah. Hukuman berupa vonis penjara juga menunjukkan tren ringan seperti hasil pemantauan peradilan yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) selama Januari-Juni 2016 lalu. Pada periode ini, ICW telah melakukan monitoring terhadap 325 perkara korupsi dengan 384 terdakwa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun Peninjauan Kembali (PK).

Bagaimana dengan wacana koruptor akan dihukum mati? Pro kontra soal hukuman mati bagi koruptor bukan hal baru. Wacana ini mengemuka kembali seiring dengan tren vonis pengadilan terhadap terdakwa korupsi yang kerap di bawah tuntutan jaksa. Sehingga, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo berpikir agar para terdakwa korupsi bisa dihukum mati. “Saya bertanya ke teman-teman ahli hukum, kalau kita mulai terapkan tuntutan mati gimana? Hanya di situ [UU Tipikor] pada keadaan tertentu. Tetapi, untuk saya, korupsi dalam jumlah besar pun layak [divonis mati],” ujarnya seperti dikutip kompas.com, pada Februari lalu. Hukuman mati bagi koruptor memang dimungkinkan oleh Undang-Undang (UU), tapi hanya dalam keadaan tertentu. Misalnya pada Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, keadaan tertentu yang dimaksud adalah korupsi dana penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Saat tes wawancara seleksi calon pimpinan KPK 2015 lalu, soal kemungkinan hukuman mati bagi koruptor juga menjadi pertanyaan panitia seleksi (pansel). Jimly Asshiddiqie, salah satu calon pimpinan KPK saat itu menegaskan, koruptor tidak perlu dihukum mati. Wacana hukuman mati terhadap para koruptor hanya merupakan bentuk kemarahan publik. “Kalau ikut emosi kita setuju saja [hukuman mati]. Bahkan pas saya marah pada kasus Akil Mochtar 'hukum mati saja orang itu'. Tapi itu konteks orang marah,” ujarnya saat diwawancara Pansel Capim KPK, Agustus 2015 lalu. Bagi Jimly, hukuman mati di Indonesia seharusnya dikurangi karena berpotensi bertentangan dengan dasar negara sila ke-2, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini

mengatakan, sanksi yang tepat terhadap koruptor adalah dengan memiskinkan mereka. Terlepas dari pro kontra hukuman mati bagi koruptor di atas, yang jelas jangan sampai korupsi menggerogoti bangsa ini. Penegakan hukum terhadap para koruptor harus tegas, vonis berat serta hukuman finansial yang besar merupakan ganjaran yang tepat dan adil.

Akibat dari rendahnya vonis hukuman yang dijatuhkan dan tidak menimbulkan efek jera kepada para koruptor tersebut, perlu dipikirkan dan kemudian diberlakukan untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada koruptor, tidak hanya secara fisik yang harus dijalani oleh mereka dipenjara, namun juga diberikan tambahan berupa sanksi sosial, finansial bahkan politik seperti berikut ini : - memberikan tuntutan hukuman maksimal dengan menggunakan pasal yang sesuai dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan berdasarkan UU Nomor 31 tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - memiskinkan koruptor dengan menyita seluruh harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dengan cara pembuktian terbalik sesuai dengan pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. - menghapuskan remisi kepada koruptor, kecuali yang telah menjalankan apa yang diatur dalam Pasal 34A ayat (1) butir a dan b PP No. 9 tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. - mencabut hak politik koruptor, sehingga yang bersangkutan tidak lagi dapat memilih ataupun dipilih untuk menjadi pejabat politik/publik (seperti tuntutan yang diberikan kepada Irjen Djoko Susilo, meski pada vonis tidak dikabulkan oleh hakim), karena selama ini koruptor kerap kali masih bisa mendapatkan posisi politik/publik yang bagus setelah menjalani masa hukuman. - memberikan tanda khusus dalam KTP maupun kartu identitas koruptor yang berlaku seumur hidup (sebagaimana yang pernah dilakukan oleh rezim Orde Baru kepada eks tahanan politik G30S/PKI), bahkan Akil Mochtar yang baru saja ditangkap beberapa waktu lalu pernah mengusulkan hukuman potong jari kepada koruptor. - memberikan sanksi finansial/ekonomi, sehingga mereka tidak dapat menjadi nasabah bank ataupun mengajukan kredit kepada bank. - memberikan sanksi sosial dengan mewajibkan koruptor membersihkan jalan protokol (utama) dan/atau fasilitas umum di kota mereka ditahan

dengan menggunakan seragam tahanan KPK, sehingga masyarakat dapat melihat dan mengejek/menghina para koruptor tersebut. - membangun tempat tahanan koruptor di area rekreasi umum (semacam kebun binatang, tapi penghuninya adalah para koruptor) yang dapat ditonton oleh masyarakat. - menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor dengan kriteria tertentu (pimpinan penegak hukum, pimpinan pajak dan bea cukai, atau dampak dari korupsi yang dilakukannya sangat merugikan negara, memberikan dampak negatif yang sangat massif dan meresahkan masyarakat umum), bukan hanya "dalam keadaan tertentu" seperti yang tercantum pada Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Semoga dengan memberikan hukuman yang berat kepada koruptor, maka korupsi di negara ini dapat berkurang secara drastis dan signifikan, sehingga Indonesiadapat menjadi Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan menjadi harapan kita semua.

Ide-ide untuk turut mengawasi pratik-pratik korupsi disekitar anda ? Bagaimana caranya? 1. Pantau aliran uang pemerintah Salah satu cara melawan korupsi adalah dengan memantau ke mana uang yang digunakan pemerintah itu mengalir, alias follow the money. Pantau dinyalai dari pemerintah daerah dulu. Gimana memantaunya? : a. Identifikasi apa masalah yang perlu dipantau. Waktu itu pemerintah janji bikin sekolah, kok belum dibikin? Jalanan yang rusak sudah dilaporin, tapi kenapa masih rusak? Coba identifikasi apa masalah yang mengganggu orang-orang di lingkungan sekitar. b. Bentuk tim pemantau. Kumpulkan teman-teman yang juga tertarik dengan isu yang mau kanya pantau. Teman-teman yang punya kemampuan analitis dan matematis bisa sangat bermanfaat dalam kerja ini. c. Tentukan goals. Pastikan kanya menentukannya secara realistis dan bisa dikelola. d. Bersiaplah! Rencanakan riset awal (preliminary research) untuk memantau belanja pemerintah daerah. Kumpulkan data anggaran, belanja negara, perkembangan proyek infrastruktur, dan sebagainya. e. Kumpulkan bukti-buktinya. Turunlah ke lapangan dan cari datanya.

f. Diskusikan tenyaan. Kumpulkan timnya untuk mendiskusikan keanehan di belanja negara. Jangan lupa catat juga apa ada belanja negara yang memang ditepati pemerintah, misalnya ternyata memang ada sekolah yang sudah dibangun. g. Sebarkan temuannya. Gelar diskusi terbuka di lingkungannya untuk membicarakan temuanya timnya. Lalu langsung kejar dan follow up pihak pemerintah daerah untuk meminta keterangan, ke mana uang yang hilang dari daftar belanja negara. h. Jaga momentumnya. Pikirkan bagaimana supaya isu ini tetap dibicarakan orang dan bagaimana timnya bisa terus memantau angggaran dan belanja pemerintah selanjutnya.

2.

Pantau kelengkapan layanan dan fasilitas di sekolah. Kalau mengawasi pemerintah daerah terlalu jauh, bisa mulai dengan mengawasi sekolah sendiri. Semakin besarnya biaya pendidikan, makin besar pula kemungkinan uangnya dikorupsi. Nah, untuk memastikan anggaran pendidikan bebas dari korupsi, bisa mulai dengan mengawasi sekolah sendiri. Caranya :

a. Pantaulah kelengkapan layanan dan fasilitas sekolahnya. Misalnya, perangkat laboratorium sudah lengkap belum? Perpustakaan yang katanya mau diperbaiki sudah diperbaiki belum? Teman-teman kita di SMAN3 Surakarta pernah mencoba cara ini untuk membongkar praktik korupsi di sekolahnya. Ini dia step-by-step-nya. b. Identifikasi apa masalahnya. Coba cari suatu hal yang mengganggu pikirannya dan banyak teman-temannya terkait layanan sekolah. c. Apa tujuannya? Tentukan apa yang mau kanya capai dan rancang goals-nya. d. Pahami medannya. Pastikan kanya pahami kebijakan sekolah dan pemerintah daerah terkait pengadaan layanan dan fasilitas di sekolahnya. Misalnya, betul ada nggak sih uang untuk perbaikan perpustakaan? Petakan anggaran sekolahnya dan lacak aliran uangnya. e. Jangkau orang penting. Gunakan kesempatan ini untuk membuka aksesnya dengan orang-orang penting terkait penganggaran seperti pihak yayasan sekolah, dinas pendidikan daerah, atau bahkan menteri pendidikan. f. Mulai perencanaan. Lakukan pertemuan awal dan rencanakan prosesnya. Latih teman-temannya dan relawan supaya bisa terlibat dalam melakukan penelitian. g. Turun ke lapangan. Ini waktunya timnya melakukan penelitian lapangan, menganalisis proses dan pola pengeluaran sekolahnya terkait isu yang kanya tentukan.

h. Sebarkan temuannya. Bisa presentasikan ke manajemen sekolah atau ke media massa, tergantung tenyaannya.

3. Pantau keluhan dengan kartu laporan warga Kartu ini digunakan untuk mengumpulkan masukan dan kritik layanan publik langsung dari orang-orang yang memakainya. Misalnya keluhan soal transportasi publik, soal dana BOS, pelayanan BPJS, atau macam-macam lainnya. Dengan kartu laporan ini kanya bisa mengumpulkan data untuk mengukur kualitas layanan publik. Caranya : a. Tentukan topiknya. Identifikasi apa–atau siapa–yang mau kanya ukur (misalnya, pejabat atau kandidat politik tertentu, atau sektor layanan publik tertentu). b. Identifikasi audiens. Kanya harus tahu siapa yang pendapatnya relevan dalam penelitian ini. Misalnya, kalau kanya mengukur kualitas sekolah, kanya bisa memilih nyarid sekolah dan orang tua sekolah. c. Sadarilah apa yang kanya lakukan. Penting untuk juga bicara dengan organisasi terkait dan stakeholder lain–seperti media massa–di awal-awal penelitian ini. Jangan lakukan belakangan. d. Tentukan sampelnya. Perkirakan berapa banyak orang yang diperlukan supaya survei yang kanya lakukan ini memang statistically significant. Kanya bisa nyalai dengan menentukan apakah mau pakai jumlah definit (misalnya, 200 orang saja) atau persentase (misalnya, 10 persen dari populasi). e. Susun pertanyaannya. Susun pertanyaan kuesionernya, pastikan tetap sederhana. Kanya harus memastikan senyaa orang bisa memahaminya. f. Bersiaplah. Latihlah teman-temannya untuk melakukan survei dan memahami metode penelitian. g. Sebarkan ke orang-orang! Beritahukan survei yang sedang kanya kerjakan ini ke orang banyak. h. Tanyakan ke publik. Tanyakanlah ke orang-orang untuk mengetahui pandangan mereka. i. Proses hasilnya. Olah data yang kanya tenyakan dan cari pola-polanya. Fokus pada data yang mencolok, apa artinya itu? Apakah kerja pemerintah buruk di satu hal tertentu? j. Sebarkan temuannya. Biarkan media massa dan lingkungan sekitarnya tahu apakah layanan publik pemerintah sesuai ekspektasi. Sebarkan kekurangan dan k. Pemantauan dan pelaporan dengan memanfaatkan teknologi.

4. Teknologi bisa bermanfaat untuk cara melawan korupsi. Yaitu, dengan melaporkan korupsi dan memfasilitasi keluhan. Laporan bisa dilakukan lewat website, aplikasi, atau telepon. Media sosial terutama sangat efektif untuk memantau korupsi secara real-time. Fasilitas crowdsourcing juga bisa membantu memobilisasi orang dengan cepat. Caranya : a. Cari topiknya. Tentukan apa yang mau kanya laporkan dan penting untuk disadari publik. Misalnya, pungli di sekolah, suap-menyuap dengan aparat, atau bahkan transparansi keuangan partai politik. b. Manfaatkan platform yang bisa digunakan. Seperti apa mau membuat layanannya? Apakah bentuknya adalah pemetaan seperti Ushahidi.com? Apakah seperti pengumpulan keluhan seperti LAPOR.go.id? Apakah bentuknya dari SMS pengaduan seperti FrontLineSMS.com? Kanya yang paling tahu. c. Latih timnya. Kanya harus tahu bagaimana memanfaatkan platform-nya. Siapkan juga kolom Frequently Asked Questions (FAQ) dan laman tanya-jawab untuk menghadapi pertanyaan dari pengguna. d. Ceritakan ke orang-orang! Beritahukan ini ke teman-temannya di media sosial. Teruslah meminta blogger dan selebtwit atau selebgram untuk membantu mempromosikan. Ikuti berbagai macam ajang networking digital yang lazim di antara pegiat startup. e. Kumpulkan datanya. Kumpulkan senyaa data yang kanya dapat dari teknologi itu dan susunlah dalam bentuk laporan. f. Beritahukan perkembangannya. Pastikan lingkungan sekitarnya tahu perkembangan dari data tenyaannya. Beritahukan orang-orang yang berpengaruh dan sampaikan apa yang diperlukan untuk membuat perubahan.

5. Mobilisasi dengan aksi damai atau unjuk rasa Aksi damai atau unjuk rasa adalah cara efektif untuk mengumpulkan berbagai kalangan di masyarakat dalam mendukung suatu isu. Tiap hari Kamis, misalnya, ibu-ibu korban pelanggaran HAM sudah melakukan ini di depan Istana Negara dengan Aksi Kamisan. Anak-anak nyada sempat juga berkumpul dalam aksi Melawan Gelap waktu ramai pembredelan buku. Tahun 2015 kemarin, kita juga sempat aksi menolak kriminalisasi KPK. Bagaimana caranya mengumpulkan massa? :

a. Susun pengorganisasian inti. Unjuk rasa butuh banyak rencana dan harus dilakukan dalam kelompok. Pikirkan logistiknya: media massa, izin, perlengkapan, keamanan, transportasi, dan sebagainya. b. Tentukan pesannya. Pesan efektif adalah pesan yang singkat dan sederhana. Cari slogan yang cocok untuk kampanyenya. Buatlah supaya catchy. c. Tentukan tempat dan waktu. Tempat dan waktu sangat menentukan kapan orang-orang bisa berpartisipasi. d. Kabari aparat dan urus izin. Pikirkan siapa yang perlu diberitahukan. Di Indonesia, unjuk rasa memerlukan izin dari kepolisian. Kalau kanya masih sekolah atau mahasiswa, kabari juga pihak sekolah atau kampusnya. e. Kumpulkan sukarelawan. Kumpulkan sebanyak nyangkin orang untuk membantunya pada hari acara. Gunakan sistem jaringan konyanikasi (jarkom). f. Sebarkan! Sebuah aksi tergantung pada kesadaran masyarakat luas. Buatlah publisitas sebanyak nyangkin: lewat media sosial dan media massa. Manfaatkan cerita dari nyalut ke nyalut. g. Tentukan orator. Orator penting sebagai pusat perhatian aksi. Orator yang bagus bisa mengedukasi peserta unjuk rasa dna publik tentang pesan kampanyenya dan menginspirasi mereka untuk mendukung. h. Pastikan keamanan. Keamanan peserta unjuk rasanya sangatlah penting. Mereka adalah tanggung jawab timnya. i. Siapkan perlengkapan. Pengeras suara, spanduk, kamera perekam, dan sebagainya sangatlah penting

6.

Mobilisasi dengan petisi Petisi bisa dimanfaatkan kepada para pengambil kebijakan, seperti pemerintah dan pihak yayasan pengelola pendidikan, untuk menunjukkan bahwa ada banyak pendukung pada isu yang kanya angkat. Kanya bisa memanfaatkan petisi online seperti change.org, bisa juga memanfaatkan sarana offline.Pastinya, petisi ini cuma sarana. Kampanye nggak berhenti cuma di petisi. Tapi sarana ini efektif untuk mengumpulkan dukungan. caranya? :

a. Tentukan tujuannya. Apa yang mau kanya capai? Siapa sasaran petisinya? Apa tuntutannya? Pastikan itu senyaa jelas di petisinya: apa yang kanya mau dan siapa yang harus melakukannya.

Pastikan di lingkungan sekitarnya sudah ada orang-orang yang berpikiran serupa, supaya nggak ngomong sendiri b. Tentukan apakah offline, online, atau dua-duanya. Aturan soal petisi dan efektivitas petisi akan bergantung pada daerah dan isu yang kanya angkat. c. Tentukan sasarannya. Apakah pemerintah, kampus, perusahaan, parpol, NGO, atau lainnya. d. Teliti sebelum membuat petisi. Pastikan kanya sudah mengumpulkan fakta dan data sebelum kanya menyalai suatu petisi. Kanya harus tahu jelas apa yang sedang kanya kampanyekan. e. Penggunaan bahasa (wording) harus jelas. Kanya harus menjelaskan dengan singkat dan padat, serta hindari bahasa rumit. Harus bisa menjelaskan apa yang salah dengan isu yang kanya angkat dan sarankan apa yang kita seharusnya butuhkan. Orang biasanya tergugah dengan penyampaian petisi yang menggunakan cerita kemanusiaan (human interest). f. Susun rencana pengiriman petisi. Sebelum kanya menyebarkannya, kanya harus tahu bagaimana menyasar orang-orang yang mau menandatangani petisinya. Bisa lewat e-mail, bisa langsung. g. Kumpulkan tanda tangan. Setiap tanda tangan berharga. Rekrut sebanyak nyangkin orang. h. Follow up. Jangan sampai petisinya berhenti di tanda tangan saja. Tindak lanjuti dalam bentuk laporan ke pemerintah atau media massa.

7.

Cara melawan korupsi pemilu dengan Sumpah Pemilu Sumpah Pemilu adalah cara gimana anda meningkatkan kesadaran masyarakat di sekitamru untuk menyelenggarakan dan terlibat dalam pemilu yang bebas dari korupsi. Artinya, jangan sampai masyarakat ikut-ikutan politik uang (memilih karena dibayar) atau melakukan kecurangan dalam hasil pemilu. Ini pernah dicoba di Kepulauan Solomon. Nah, gimana sih Sumpah Pemilu itu?

a. Buatlah tim. Kanya harus bekerja dengan orang-orang untuk menyusun apa rencana dan hasil akhir yang diinginkan dari pemilu itu. b. Tentukan tujuannya, yang spesifik. Sumpah Pemilu berguna untuk mengangkat apa masalahmasalah yang biasa terjadi selama pemilu selama ini. Biasanya untuk konteks pilkada. Nah, kanya harus identifikasi apa masalah yang terjadi di lingkungannya. Apakah politik uang, atau tim sukses yang menyamar jadi sukarelawan, atau selebtwit yang berkampanye di luar masa kampanye, dan sebagainya siapkan perlengkapan. Tentukan perlengkapan apa yang bisa dimanfaatkan. Persiapkanlah timnya.

c. Nyalai bekerja. Nyalai dengan orang yang bisa menyiapkan rencana kampanye dan timeline. d. Runyaskanlah Sumpah Pemilu. Runyaskanlah sumpah dalam bahasa yang sederhana, singkat, dan padat. Pastikan tak ada kepentingan pemilih yang diabaikan. Buatlah dalam gaya Sumpah Penyada atau Teks Proklamasi, misalnya. Sumpah Pemilu di Kepulauan Solomon misalnya berbunyi, “Saya bersumpah akan menolak suap-menyuap, tak akan menerima janji palsu, tak akan menjual suara saya, tak akan terlibat dalam kegiatan korup selama, sebelum, dan sesudah pemilu. Saya juga bersumpah akan menggunakan kesadaran penuh saya untuk memilih dan meminta bantuan Tuhan untuk memilih. Saya bersumpah hanya akan memilih pemimpin yang jujur.”

8.

Cara melawan korupsi pemilu dengan crowd-sourcing Korupsi politik adalah salah satu korupsi paling berbahaya. Salah satunya dilakukan dengan memanipulasi suara. Kanya bisa bergabung jadi sukarelawan KPU pemantau pemilu untuk mencegah terjadinya manipulasi suara. Kanya bisa juga memanfaatkan crowd-sourcing dengan teknologi untuk memantau pemilu. Waktu Pilpres 2014 kemarin, ada inisiatif Kawal Pemilu untuk memastikan hasil pemilu konsisten. Caranya :

a. Bisa mencoba cara itu. Misalnya dengan tweet hasil suara di TPU masing-masing. b. Buatlah tim. Pastikan timnya digital savvy dan mau memastikan pemilu berlangsung bersih. c. Tentukan alatnya. Apakah kanya mau mengawal lewat media sosial, lewat website seperti Kawal Pemilu, atau dua-duanya.\ d. Rencanakan! Susun timeline supaya bisa diikuti setiap anggota kelompok. Nyalai kerja. Putuskan bagaimana berinteraksi dengan pemilih dan bagaimana supaya pemilih bisa berdiskusi dengan timnya. Tentukan siapa anggota tim yang bertanggung jawab. e. Luncurkan! Luncurkan sebulan sebelum pemilu. Promosikan dan publikasikan sebanyak nyangkin supaya orang mengenalinya. Kumpulkan hasil pemilu. Saat hari H, kumpulkan setiap data dan susun jadi laporan. Publikasikan. Publikasikan laporan dan keberhasilan pemantauan pemilu. Pastikan untuk berterima kasih kepada tiap orang yang terlibat.

Keterlibatan Mahasiswa 1. Di Lingkungan Keluarga Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan/tata tertib yang berlaku. Substansi dari dilanggarnya aturan/tata tertib adalah dirugikannya orang lain karena haknya terampas. Tahapan proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali dari lingkungan keluarga yang sangat sulit dilakukan. Justru karena anggota keluarga adalah orangorang terdekat, yang setiap saat bertemu dan berkumpul, maka pengamatan terhadap adanya perilaku korupsi yang dilakukan di dalam keluarga seringkali menjadi bias.

2. Di Lingkungan Kampus Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu: untuk individu mahasiswanya sendiri, dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seseorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak akan berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah rekan-rekannya sesame mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan kampus untuk tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. 3. Di Masyarakat Sekitar Hal yang sama dapat dilakukan mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar. 4. Di Tingkat Lokal dan Nasional Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin (leader) dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Kegiatan-kegiatan anti korupsi

yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh

mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi akan mampu membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu Negara.

Peranan Pendidikan Anti Korupsi Dini di Kalangan Mahasiswa dalam Mencegah Terjadinya Tindak Korupsi Pendidikan budi pekerti adalah salah satu pendidikan penting untuk bekal hidup setiap orang. Disini ‘murid’ belajar memahami nilai-nilai yang diterima dan harus ditaati dalam masyarakat tempat dia tinggal dan dalam masyarakat dunia. Dalam mempelajari nilai-nilai ini akan ditemui manfaat jika kita mematuhi pagar aturan tersebut dan apa akibatnya jika kita melanggarnya. Sebetulnya inti dari pendidikan anti korupsi adalah bagaimana penanaman kembali nilai-nilai universal yang baik yang harus dimiliki oleh setiap orang agar dapat diterima dan bermanfaat bagi dirinya sendiri serta lingkungannya. Di antara sifat-sifat itu ada jujur, bertanggung jawab, berani, sopan, mandiri, empati, kerja keras, dan masih banyak lagi. Pendidikan adalah salah satu penuntun generasi muda untuk ke jalan yang benar. Jadi, sistem pendidikan sangat memengaruhi perilaku generasi muda ke depannya. Termasuk juga pendidikan anti korupsi dini. Pendidikan, sebagai awal pencetak pemikir besar, termasuk koruptor sebenarnya merupakan aspek awal yang dapat merubah seseorang menjadi koruptor atau tidak. Pedidikan merupakan salah satu tonggak kehidupan masyarakat demokrasi yang madani, sudah sepantasnya mempunyai andil dalam hal pencegahan korupsi. Salah satu yang bisa menjadi gagasan baik dalam kasus korupsi ini adalah penerapan anti korupsi dalam pendidikan karakter bangsa di Indonesia, khususnya ditujukan bagi mahasiswa. Karena pada dasarnya mereka adalah agen perubahan bangsa dalam perjalanan sejarah bangsa. Pendidikan anti korupsi sesungguhnya sangat penting guna mencegah tindak pidana korupsi. Jika KPK dan beberapa instansi anti korupsi lainnya menangkapi para koruptor, maka pendidikan anti korupsi juga penting guna mencegah adanya koruptor. Seperti pentingnya pelajaran akhlak dan moral. Pelajaran akhlak penting guna mencegah terjadinya kriminalitas. Begitu halnya pendidikan anti korupsi memiliki nilai penting guna mencegah aksi korupsi. Satu hal yang pasti, korupsi bukanlah selalu terkait dengan korupsi uang. Seperti yang dilansir dari program KPK yang akan datang bahwa pendidikan dan pembudayaan antikorupsi akan masuk ke kurikulum pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi mulai tahun 2012. Pemerintah akan memulai proyek percontohan pendidikan antikorupsi di pendidikan tinggi. Jika hal tersebut dapat terealisasi dengan lancar maka masyarakat Indonesia bisa optimis di masa depan kasus korupsi bisa diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA https://nasional.kompas.com/read/2017/02/02/17564931/ma.anggap.putusan.praperadilan.terhada p.hadi.poernomo.tak.tepat Putri: https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/2612163/alasan-ma-perberathukuman-sutan-bhatoegana-jadi-12-tahun https://m.detik.com/news/berita/d-3330128/hakim-artidjo-perberat-hukuman-jero-wacik-jadi-8tahun https://m.cnnindonesia.com/nasional/20160602192033-12-135474/kalah-banding-hukumansuryadharma-ali-ditambah-10-tahun https://nasional.kompas.com/read/2014/12/26/19532171/Daftar.Aksi.KPK.Menangkap.Tangan.P ejabat.Daerah.di.Tahun.2014 https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/2145001/30-kasus-korupsi-diungkap-polrisepanjang-2014